Kategori: Nasional

Muara Enim (SL)- Warga Desa Pulau Panggung Kecamatan Tanjung Agung, Tanjung Enim Muara Enim, Sumatera Selatan. Lampung Selatan protes dan mengeluhkan keberadaan tambang batubara yang diduga milik PT. Global.

Pasalnya, pengolahan tambang dengan menimbulkan bara api. Kepulan asap menjadi polusi dan pencemaran udara di wilayah sekitar. Bahkan kobaran api yang tidak kunjung padam dan menjalar, merusak lahan warga.

Sebagian warga sudah mempertanyakan pencemaran dan polusi yang ditimbulkan ke pihak perusahaan, namun tidak ada realisasi atas permasalahan tersebut.

Syahril, pemilik lahan yang bersebelahan dengan lahan tambang tersebut, mengatakan bahwa lahan miliknya menjadi imbas kerusakan dari api yang menjalar dari lahan milik PT. Global. Selain itu, bara api yang tidak bisa padam tersebut, menimbulkan asap hitam sehingga mencemarkan udara di wilayah tersebut.

“Saya sudah beberapa kali menemui pihak perusahaan guna meminta pertanggungjawaban atas kerusakan yang ditimbulkan, tapi tidak mendapatkan solusi,” ujar Syahril, Senin (12/02/2018).

Masih kata dia, bahkan pihaknya sudah sudah berupaya untuk memadamkan bara api yang semakin memasuki lahan kebun karet miliknya, namun tidak kunjung padam. Bahkan semakin menjalar hingga merusak sebagian lahan miliknya.

“Kami sudah upaya mematikannya, tapi tidak bisa juga. Mungkin karena peralatan kami yang terbatas. Kalau begini terus, lahan saya bisa hancur. Itu bagian dari mata pencarian saya,” katanya.

Dia menambahkan jika kobaran bara api milik perusahaan tersebut sudah terjadi bertahun-.tahun.

Sementara pihak PT Global melalui Ronal selaku kuasa penanganan lahan hingga berita ini diturunkan, belum bisa dihubungi. (Aan/Jun)

Padang (SL) – Seusai menghadiri puncak Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang Sumatera Barat, Jumat (9/2/2018), Presiden Joko Widodo mengadakan pertemuan terbatas dengan delapan pimpinan dan pemilik media nasional, termasuk ikuta dalam pertemuan itu H. Ardiansyah (pemimpin grup Radar Lampung).

Pertemuan berlangsung di Hotel Mercure Dihadiri pemilik Jawa Pos Grup Dahlan Iskan, Suryo Pratomo (Metro TV), Don Bosco Selamun (SCTV), James Riady pemilik sejumalh media dan pengusaha, “Pertemuan itu berlangsung tertutup untuk pers,” kata Ardiansyah, satu-sarunya pimpinan media daerah yang hadir dalam pertemuan itu.

Ardiansyah yang mengaku tidak menyangka bisa hadir dalam pertemuan itu, mengatakan mereka berdiskusi dengan presiden tentang perkembangan pilitik terkini dalam suasana santai. Presiden, Kata Ardiansyah, juga menyinggung tentang berbagai isu dan fitnah yang menyerang pribadi dan keluarganya.

Isu dan fitnah itu ternyata sedikit banyak dipercaya oleh masyarakat walau hanya sebagian kecil. Misalnya fitnah yang mengatakan dirinya sosok PKI. “Bagaimana mungkin saya dibilang PKI, G30 S PKI saya masih berusia 4 tahun. Mana ada PKI balita,” ujar Ardiansyah, menirukan ucapan Jokowi.

Isu lain yang ditujukan kepada dirinya (Presiden Jokowi), lanjut Ardiansyah yang akrab dengan panggilan Acha, adalah bahwa Presiden Jokowi antek China karena dirinya melakukan kerjasama dengan Chin, saat melakukan kerjasama dengan Amerika maka diisukan antek Barat. “Nah saat saya ke Afghan, nggak ada yang mengatakan saya antek Arab,” kata Acha juga menirukan ucapan Jokowi.

Karena itu, lanjut Acha, Jokowi ingin sekali pers bisa mendudukan dan menjelaskan masalah dengan sebenarnya. “Pertemuan berlangsung lebih kurang 30 menit di salah satu ruangan sempit berukuran 2.5 x 4 meter. Ruangan yang hanya bisa menampung untuk 10 orang,” katanya. (jun)

Padang (SL)- Dua daerah di Indonesia yang dinilai fenomenal perkembangan pariwisatanya adalah Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Banyuwangi. Pesatnya industri pariwisata di kedua daerah ini, tidak hanya mendapat pengakuan dari dalam negeri, tetapi banyak lembaga internasional yang memberikan penghargaan.

Pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang Sumatera Barat, pimpinan kedua daerah itu, Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Mejadi dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas, membagikan kiat-kiat mengembangkan pariwisata.

Kedua pemimpin yang menarik perhatian nasional itu, duduk dalam satu forum Seminar Nasional Menata Potensi Wisata dan Dukungan Infrastruktur Menuju Industri Pariwisata yang Modern di Hotel Gran Inna, Padang, Rabu (7/2/2018).

Gubernur NTB yang tampil sebagai pembicara lebih dulu menjelaskan strategi membangun pariwisata di daerahnya hingga akhirnya menjadi maju seperti sekarang. Pada awalnya, kata gubernur alumni Universitas Al Azhar Mesir, banyak yang pesimistis pariwisata NTB bisa maju.

Alasan utama, letak daerahnya yang berdekatan dengan Bali yang sudah lama dan maju pariwisatanya. Hal ini akan membuat pariwisata NTB sulit berkembang kecuali hanya akan menjadi subsistem dari Bali.

Namun, Zainul Majdi meyakinkan seluruh elemen masyarakat, terutama wakil rakyat, tokoh masyarakat, dan warganya bahwa pariwisata merupakan sektor yang bisa membuat NTB maju dan rakyatnya makmur. “Kami lebih dulu menyatukan visi dan menjadikan pariwisata sebagai sektor prioritas pembangunan,” ujarnya.

Setelah berhasil menyamakan visi, baru tahap berikutnya yaitu membuat payung hukum. Hal ini penting karena pembangunan pariwisata membutuhkan waktu panjang dan membutuhkan komitmen. Sehingga siapa pun nanti yang memimpin, pembangunan pariwisata tetap dilanjutnya. “NTB itu daerah yang memiliki regulasi pariwisata paling lengkap di Indonesia,” kata gubernur hafiz quran ini.

Menurut dia, payung hukum itu penting karena banyak pembangunan yang tidak bisa dikerjakan dalam setahun sehingga memerlukan anggaran tahun jamak.

Langkah berikutnya, dia menjelaskan, membangun pariwisata tidak bisa berdiri sendiri, tetapi harus beriringan atau didukung oleh sektor lain. Terutama terkait dengan infrastruktur.  “Kalau bapak ibu ke NTB akan melihat infrastruktur jalan di sangat sangat mantab. Baik akses antar-tempat wisata maupun dari kota ke tempat wisata,” katanya.

Stratergi terakhir yang dibutuhkan dalam pengembangan pariwisata, menurut Zainul, harus kreatif dan inovatif. Kembali dia mengingatkan, dekatnya NTB dengan Bali membuat daerahnya harus terus menciptakan inovasi agar mampu bersaing.

Selain itu, juga melihat perkembangan pariwisata muslim terutama wisatawan yang berasal dari Timur Tengah, potensinya sangat besar. “Satu tahun, nilai wisata Muslim mencapai 200 miliar dolar Amerika. Setahun kemudian diperkirakan melonjak dua kali lipat,” katanya.

Bukti besarnya potensi itu, kata dia, banyak negara non Muslim yang turut menawarkan wisata Muslim sejak beberapa tahun silam. Seperti Jepang, Korea, bahkan Thailand pun menawarkan wisata halal. Potensi wisata Muslim yang begitu besar, harus dimanfaatkan. “Akhirnya kami memilih mengembangkan wisata halal. Alhamdulillah, perkembangan wisata di NTB sangat pesat,” ujar Zainul Majdi. (rls/nt/*).

Padang (SL)-Sebagai pembicara seminar tentang pariwisata pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Padang Sumatera Barat, Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas memulai dengan menceritakan pentingnya bandar udara.

“Sebagus apa pun pariwisata kita, jika untuk datang orang harus menempuh perjalanan lebih dari tiga jam, akan sulit mendatangkan wisatawan,” kata Azwar Anas, Rabu (7/2/2018).

Karena itu, setelah menjadi bupati dan menetapkan pariwisata sebagai program unggulan, kata dia, prioritas yang akan dibangun adalah Bandara Blimbing. “Membangun Bandara Blimbing, kami tidak meminta bantuan pusat. Seluruhnya dibiayai APBD,” ujarnya. Alasannya, jika meminta bantuan pemerintah pusat, terminal bandara akan dibangun dengan gedung modern berdinding kaca, seperti umumnya bandara internasional.

Menurut Anas, bangunan seperti itu akan menghilangkah nilai-nilai budaya masyarakat setempat. Bahkan membuat warganya termarjinalkan. “Kami membangun bandara dengan mengadopsi budaya lokal,” katanya. Sebagai daerah mayoritas Muslim, memiliki kebiasaan mengantarkan jemaah haji atau umrah yang melibatkan warga dalam jumlah banyak.

Dengan bandara modern, para pengantar jemaah haji atau umroh, tak bisa seluruhnya masuk bandara. Mereka hanya duduk-duduk di halaman bandara yang seringkali tampak seperti orang telantar.

Di Bandara Blimbing, kata dia, memiliki ruang yang luas di lantai atas yang mampu menampung para pengantar jemaah haji atau umroh. “Kebiasaan pengantar jemaah haji atau umroh, baru pulang setelah melihat pesawatnya terbang. Padahal saat mereka melambaikan tangan, jemaah yang diantar juga tidak melihat,” katanya.

Hal lain untuk mempertahankan budaya warga setempat, kata Anas, pemerintah menerbitkan peraturan yang mempertahankan hamparan sawah di sekitar bandara. “Kalau tidak dilarang, sudah tumbuh ruko-roku di sekitar bandara,” katanya.

Bandara Blimbing yang dibangun dengan konsep tanpa mesin pendingin ruangan (AC), menurut pengakuan bupati yang pernah menjadi anggota DPR RI ini, mendapat respon positif dari para wisatawan yang berkunjung ke sana.

Kebijakan lain terkait pariwisata, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, hanya mengizinkan pendirian hotel bintang tiga ke atas. “Kami tidak mengizinkan hotel melati karena akan menutup ruang masyarakat mengembangkan home stay,” katanya.

Kebijakan itu terbukti mendorong masyarakat mendirikan home stay yang saat ini jumlahnya mencapai lebih dari 500 rumah. “Jadi harus berkolaborasi, investor berkembang, masyarakat juga diuntungkan dengan pariwisata,” katanya.

Kebijakan lain terkait pembangunan hotel, kata Anas, pemerintah setempat mewajibkan investor membangun hotel dengan menggunakan ornamen lokal.

Sama seperti yang diungkapkan Gubernur NTB TGH Muhammad Zainul Majdi, menurut Anas, membangun pariwisata harus berbasis pada budaya masyarakat setempat. Hal ini akhirnya mampu menggerakkan masyarakat untuk turut membangun pariwisata. Dengan demikian, biaya membangun sektor ini bisa menjadi jauh lebih murah. (rls/nt/*).

Padang (SL)-Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta Odang mengharapkan media berperan mengawasi penggunaan dana desa, dan menjadi solusi bukan menjadi bagian masalah, terhadap proses pembangunan desa,

“Media harus berperan menyelesaikan masalah, bukan menjadi bagian masalah dengan menyebarkan berita negatif penggunaan dana desa untuk menekan kepala desa,” kata Oman Sapta.

Ketua DPD RI mengungkapkan hal itu pada pembukaan Dialog Pers Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Desa pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2018 di Kyriad Hotel Bumiminang Kota Padang, Sumatera Barat, Rabu (7/2/2018).

Selanjutnya, Oesman mengatakan, pengawasan pers terhadap dana desa sangat penting. Salah satu alasannya, Oesman menyebut, karena dana pemerintah yang dialokasikan ke desa sangat besar dan setiap tahun meningkat. Pada 2017, transfer dana desa mencapai lebih dari Rp60 triliun untuk sekitar 75 ribu desa.

Besarnya nilai dana transfer desa yang besar, kata dia, memunculkan kekhawatiran terutama dari sisi kemampuan kepala desa dan aparatnya dalam mengelola keuangan dalam jumlah besar. “Namun, kita tidak boleh salahkan kepala desa. Tugas kita memberikan pendampingan agar dana desa memberikan manfaat besar bagi rakyat,” katanya.

Terkait pengawasan dana desa, Oesman menegaskan, DPD RI siap bekerja sama dengan PWI untuk melakukan pengawasan dana desa. “Semua itu karena kita cinta desa,” katanya.

Hadir dalam dialog itu, Menteri Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjoko, Ketua PWI Margiono, Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit, Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas. Juga hadir para wartawan dari seluruh Indonesia. (rls).

Padang (SL)- Serikat Media Siberans Indonesia (SMSI) pusat adakan silaturahmi dengan pengurus SMSI se-Indonesia di Istana Gubernur Sumatera Barat, Rabu (7/02). Acara silaturohmi yang dimulai dengan pembacaan puisi Aris Abeba asal Pekanbaru menambah  suasana semakin  terasa keakraban sesama pengurus SMSI.

Atal Depari dalam sambutannya,merasa bangga bergabung dengan media online,karena pengusaha media siber kedepan akan menjadi orang kaya.

Bung Atal juga menjelaskan dirinya saat ini  menjabat sebagai Ketua SMSI Pusat  sementara selama tiga bulan kedepan, dikarnakan ketua umum Teguh Santosa mengundurkan diri, untuk menjadi presiden Conpederasion of Asean Jurnalis (CAJ),semoga  dalam mengemban tugas yang baru kedepan lebih sukses.

Sementara dalam sambutanTeguh Santosa dirinya mengundurkan diri atas kehendak sendiri dan atas saran Ketua Umum PWI Pusat bapak Margiono, supaya dirinya lebih fokus untuk menjadi mencalonkan diri sebagai presiden CAJ. Teguh juga berharap pemimpin kedepan SMSI agar dapat membawa SMSI lebih baik. (Red/nt/*)

Padang (SL)- Ketua Umum SMSI Teguh Santosa yang mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi media siber terbesar se-Indonesia itu menampik rumor adanya perpecahan yang melatarbelakangi keputusannya itu. Hal itu ditegaskan Vice President dari Confederation ASEAN Journalist dalam acara silaturahim SMSI dalam rangkaian HPN di Istana Gubernur Sumbar, Rabu (7/2/2018) malam.

“Saya mencoba menunaikan perintah Ketua Umum PWI Pak Margiono sebelum saya berangkat ke Bangkok supaya Indonesia harus berperan aktif di level regional Asia Tenggara,” urai bos Rakyat Merdeka Online tersebut.

Dalam sambutan di acara yang sama, Plt Ketua Umum Atal Depari mengungkapkan hal senada. “Saya akan menjadi Pelaksana Tugas selama tiga bulan. Kemudian saya akan fokus persiapan untuk pemilihan Ketua Umum PWI Pusat,” demikian wartawan senior yang dikenal sebagai motor penggerak awal terbentuknya SMSI hingga ke sepenjuru Nusantara.

Dalam keterangannya, Sekjend SMSI Firdaus menegaskan mundurnya Teguh terkait mempersiapkan diri untuk menjadi presiden Konfederasi Wartawan Asia Tenggara 2020 mendatang. “Teguh Santosa akan menjadi presiden CAJ pada 2020 mendatang,” jelas teras SMSI yang juga Ketua PWI Banten itu.

Acara silaturahim dibuka oleh Ketua SMSI Sumbar Yal Azis dan dimeriahkan dengan pembacaan puisi oleh sastrawan Melayu asal Riau Aris Abeba. (*/rilis)

Padang (SL)-Jumlah media di Indonesia terus berkembang pesat. Data terakhir Dewan Pers, saat ini ada sekitar 47.000 media yang tersebar di seluruh tanah air. Namun, dari jumlah itu hanya 567 media yang dinyatakan profesional pada tahun 2014. Hal itu dikatakan Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, Kamis (8/2/18), saat sambutan pada konvensi nasional media massa dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) di Padang, Sumatera Barat.

Menurut Yosep, jumlah media profesional kian merosot pada tahun 2015 yang tercatat hanya 321 media. “Jumlah media di Indonesia sangat banyak dibanding di negara lain di dunia. Tapi, hanya sedikit media yang profesional dan berkualitas,” kata Yosep.

Hal itu disebabkan banyak faktor. Salah satunya, adanya campur tangan pemilik media terhadap kebijakan redaksi. “Tidak sedikit reporter yang dipecat oleh redaksi, karena berita yang ditulisnya bertentangan dengan kebijakan pemilik media,” ujar Yosep.

Selain itu, tidak sedikit pemilik media yang terkontaminasi dengan partai politik, sehingga produk berita yang dihasilkan cenderung berpihak dan tidak netral. “Bahkan banyak juga media yang menjelekkan tokoh, kandidat atau lembaga tertentu karena berbeda ideologi,” jelasnya.

SKM Faktual Terima Serifikat Dewan Pers.

Surat Kabar Mingguan (SKM) Faktual terima sertifikat Standar Perusahaan Pers dari Dewan Pers Indonesia. Sertifikat ini diserahkan langsung oleh Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo di Hotel Mercure, Padang Rabu malam (7/2).

Acara yang diselenggarakan Serikat Perusahaan Pers Indonesia (SPS) ini, merupakan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) th 2018 di Padang, Sumatera Barat. Sertifikat standar perusahaan pers  ini menjadi tonggak sejarah bagi perjalanan SKM Faktual, Lampung. Koran mingguan ini menjadi satu-satunya koran yang bersertifikasi dewan pers di Lampung.

Sementara itu untuk koran harian yang lolos verifikasi yaitu Harian Lampung Post, Radar Lampung, Radar Tanggamus, Kupas Tuntas dan Trans Lampung. Penyerahan Sertifikat untuk media ini untuk kali kedua. Sebelumnya dilakukan di Surabaya pada 1 November 2017. (ap/nt/*)

Padang (SL)- Percepatan Pembangunan Desa keberhasilan suatu daerah tergantung dari bupati. “Penggunaan dana desa tidak boleh menggunakan kontraktor, melainkan harus dikelola oleh masyarakat desa bersangkutan,” kata Mentri Desa Tertinggal dan Transmigrasi  Eko Putro Sanjoyo dalam acara  Sarasehan Walinagati/ Kepala Desa se-Sumatera Barat, dalam acara HPN, di Hotel Kriyad Bumi Minang, Kamis (8/2).

Contohnya di Lampung Timur Lampung, Dana Desa digunakan untuk pengembangan tambak udang. Selama ini tambak-tambak di Lampung Timur kesulitan dana, maka dengan melibatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES). Saat sudah dijalankan.

Kuntungan seorang petambak disana bisa meraih keuntungan sekitar Rp100 juta sekali panen, urai Menteri yang merupakan “kader” PKB ini. Selama tiga tahun dana desa digunakan infrastruktur jalan. Yang jumlahnya lebih 1200 juta meter.

Mengingat di Indonesia saat ini masih banyak daerahnya miskin, maka ditangan bupati daerahnya akan maju. Untuk mencegah daerahnya maju, adalah kepala daerahnya. Karena sesuai dengan Nawacita Presiden Jokawi yang membangunan dari desa. Wajar jika Presiden  mengucurkan dana  desa. Dan dana desa setiap tahun terus ditingkatkan jumlah. Jika dana desa digunakan untuk pembangunan yang ada di APBD, maka bapak bapak bupati, kepala desa yang maju kembali, maka tidak perlu kampanye pasti dipilih kembali oleh masyarakat. (ril/nt/*)