Kategori: Nasional

Menko AHY Komandoi Lima Menteri

Jakarta, sinarlampung.co-Menteri Koordinator (Menko) Bidang Infrastruktur dan pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengomandoi lima kementerian di Kabinet Merah Putih. Lima kementerian itu adalah Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU), Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Transmigrasi, dan Kementerian Perhubungan.

“Ada lima kementerian teknis yang berada di bawah koordinasi Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan ini,” kata AHY usai Serah Terima Jabatan kepada Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, serta Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Raja Juli Antoni kepada Ossy Dermawan, dikutip Antara, Selasa 21 Oktober 2024.

AHY menyatakan masih mempelajari struktur dan otoritas kementerian tersebut. Menurutnya, pembentukan struktur dan kewenangan kementeriannya masih dalam tahap penyempurnaan. Sementara untuk kantornya, AHY akan menggunakan bekas gedung Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves).

Gedung itu terletak di Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat. “Untuk Kantor Kemenko Infrastruktur direncanakan di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi. Jadi tempat Pak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang lalu,” kata AHY.

AHY mengaku baru mendapatkan informasi itu dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Ia juga sedang menyiapkan struktur kementerian baru tersebut. Selain itu, ia sedang menunggu keputusan mengenai pegawai Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

“Saya tahu ada deputi-deputi dengan struktur bawahnya dari Kemenko Marves, Kemenko Ekonomi, dan lain sebagainya. Nah kita harus yakinkan dulu apakah masih tepat nomenklaturnya, tugas, dan fungsinya. Apakah sudah ada orangnya atau memang masih kosong dan harus segera dilakukan rekrutmen,” ucapnya.

Sebelumnya, beberapa menteri Kabinet Merah Putih mengaku belum mempunyai kantor. Hal itu karena ada penambahan 14 kementerian di era Presiden Prabowo Subianto. Selain AHY, menteri-menteri yang belum mendapatkan kejelasan kantor adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait dan Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan. (Red)

31 Oktober 2024
Prabowo Istruksikan Penegak Hukum Berantas Judi Online, Narkoba Hingga Korupsi

Jakarta, sinarlampung.co-Presiden Prabowo Subianto meminta para penegak hukum, Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, untuk tidak ragu melakukan penegakan hukum, terutama pada ancaman berat yaitu judi online, Narkoba, Penyelundupan, penyelewengan, korupsi, dan kebocoran anggaran.

“Penegakan hukum yang tidak ragu-ragu, saya minta Jaksa Agung, Kapolri, BPKP, Badan Intelijen Negara, fokus ancaman yang berat bagi kita, judi online, narkoba, penyelundupan, penyelewengan, korupsi, kebocoran,” kata Prabowo, dalam sidang kabinet perdana di Istana Negara, Jakarta, Rabu 23 Oktober 2024.

Prabowo yakin bahwa berbekal bukti yang kuat, semua tindakan hukum bisa sesuai dengan apa yang diharapkan. “Hanya dengan penegakan hukum yang tegas dan intelligence yang baik, bukti-bukti yang kuat, bisa kita segera mitigasi hal ini semua. Saya kira sementara itu,” ujarnya.

Mantan Menteri Pertahanan itu juga meminta Kabinet Merah Putih bekerja secara efisien. “Yang penting, kita bekerja dengan efisien. Yang penting, kita bekerja tidak seenaknya,” tegasnya.

Prabowo juga meminta para menteri hingga menteri koordinator (menko) untuk mengecek kembali alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Juga mempelajari kembali daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) sehingga penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien. “Saya minta semua menteri telusuri alokasi APBN. Pelajari lagi DIPA. Saya minta detail,” ucapnya. (Red/*)

31 Oktober 2024
Kabinet Merah Putih Tidak Ada Sekertaris Kabinet Tapi Mensekneg

Jakarta, sinarlampung.co-Presiden Prabowo Subianto membubarkan Sekretariat Kabinet (Seskab). Kebijakan itu dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024. Aturan itu menyebut Kabinet Merah Putih terdiri dari 48 kementerian. Tak ada Sekretariat Kabinet di kabinet ini seperti pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi.

“Dengan Peraturan Presiden ini membubarkan Sekretariat Kabinet yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang Sekretariat Kabinet,” bunyi pasal 2 ayat (1) Perpres Nomor 139 Tahun 2024.

Prabowo mengalihkan tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet ke Kementerian Sekretaris Negara. Para pegawai Setkab juga digeser ke Kementerian Sekretaris Negara. “… sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Sekretariat Kabinet dialihkan menjadi sumber daya manusia, aset, anggaran, dan dokumen di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara,” bunyi pasal 2 ayat (3).

Sebelumnya, Prabowo Subianto melantik Teddy Indrawijaya sebagai Sekretaris Kabinet. Namun, Teddy tak dilantik bersamaan dengan 48 menteri Kabinet Merah Putih.

Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyampaikan sekretaris kabinet di pemerintahan Prabowo setara dengan sekretaris militer presiden. Dengan demikian, Teddy tak perlu mundur dari TNI. “Seskab dalam perpres terbaru ditempatkan sebagai ASN eselon II di bawah Menteri Sekretaris Negara,” kata Hasan melalui pesan singkat, Selasa 2 Oktober 2024.

Pada Kabinet Indonesia Maju Presiden Jokowi, Seskab berposisi setara menteri. Seskab bertugas mengurus kebutuhan kabinet, seperti sidang kabinet paripurna setiap bulan. Jabatan itu diisi oleh politikus PDIP Pramono Anung selama hampir 10 tahun. (Red)

31 Oktober 2024
Dewan Guru Besar dan Senat Akademik UI Bentuk Tim Investigasi Gelar Doktor Bahlil

Jakarta, sinarlampung.co-Dewan Guru Besar dan Senat Akademik (SA) Universitas Indonesia (UI) membentuk tim investigasi untuk melakukan audit akademik pemberian gelar doktor kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.

“Kami bentuk tim investigasi dengan Senat Akademik,” ujar Ketua Dewan Guru Besar UI Harkristuti Harkrisnowo saat dikonfirmasi melalui pesan tertulis, Sabtu 19 Oktober 2024.

Tim investigasi tersebut akan diisi oleh sembilan guru besar dan dalam waktu sesegera mungkin akan melakukan pekerjaannya. Rapat Pimpinan Senat Akademik UI pada Kamis, 17 Oktober 2024 juga menyatakan akan melakukan audit akademik terhadap SKSG UI.

Berdasarkan surat yang diterima wartawan, materi yang diaudit mencakup tiga hal.

Pertama adalah pemenuhan persyaratan penerimaan Bapak B sebagai mahasiswa S3 di SKSG UI melalui jalur riset (antara lain: syarat S2 dan publikasi sebelumnya); proses belajar mengajar selama di SKSG UI (pencapaian SKS sesuai Peraturan Rektor terkait, log book); serta proses riset dan publikasi jurnal internasional).

Untuk melakukan audit akademik tersebut, dibentuk tim investigasi sesuai dengan kewenangan SA, dengan tim dinamai ‘Tim Investigasi Pengawasan Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.’Tim investigasi beranggotakan unsur Senat Akademik dan Dewan Guru Besar UI dengan jumlah anggota antara 5, 7 dan 9 orang (ganjil), dan akan bekerja sampai 30 Oktober 2024.

Bahlil sebelumnya resmi meraih gelar doktor dari SKSG UI, Makara Art Center UI Depok, Jawa Barat, Rabu 16 Oktober 2024.

Ketua Umum Golkar itu meraih gelar doktor setelah mempertahankan disertasi ‘Kebijakan, Kelembagaan, dan Tata Kelola Hilirisasi Nikel yang Berkeadilan dan Berkelanjutan di Indonesia’. Bahlil menjadi sorotan karena hanya menghabiskan waktu kuliah dan riset dalam tempo sekitar satu tahun dan 7 bulan hingga akhirnya dinyatakan lulus dengan predikat pujian cumlaude.

Kepada wartawan Bahlil enggan mengambil pusing dan menyerahkan sepenuhnya proses yang berjalan kepada UI. “Itu urusan UI ya,” ujar Bahlil saat ditemui usai upacara kehormatan dan ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) Kalibata, Jakarta Selatan, Sabtu 19 Oktober 2024

Bahlil menegaskan menjalani studi program doktor sesuai mekanisme yang berlaku dan tidak menabrak Peraturan Rektor UI Nomor: 016 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Doktor di UI. “Saya menjalankan studi di UI sesuai dengan aturan dan mekanisme yang ada di UI, dan di dalam aturan itu kan minimal 4 semester dan semua tahapan saya lakukan,” ucap dia.

“Tidak ada yang saya tidak lakukan. Jadi, kalau itu (investigasi) urusan internal, jangan tanya padaku, tanya pada mereka. Saya cuma menjalankan aturan yang ditetapkan di UI,” lanjut dia. (Red)

31 Oktober 2024
Tiga Hakim PN Surabaya dan Pengacara Bebaskan Ronald Ditahan Kejagung, Sudah di Pecat KY Sejak Agustus 2024

Jakarta, sinarlampung.co-Tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya yang menghebohkan dunia peradilan, Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo, kini diberhentikan sementara oleh Mahkamah Agung (MA). Ketiga hakim itu sudah ditetapkan sebagai tersangka, dalam operasi tangkap tangan (OTT) kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tannur, terdakwa perkara pembunuhan Dini Sera Afrianti, Rabu 23 Oktober 2024.

Kejaksaan Agung (Kejagung) juga menahan tiga orang oknum hakim pada PN Surabaya, Erintuah Damanik, Mangapul dan Heru Hanindyo dan seorang oknum pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka Tindak Pidana Korupsi berupa suap dan/atau gratifikasi.

Keempat tersangka diduga melakukan suap dan atau gratifikasi dalam pemberian vonis bebas perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Gregoria Ronald Tannur beberapa waktu lalu, kini telah ditahan di Rutan Kelas I Surabaya Cabang Kejati Jawa Timur.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Abdul Qohar mengatakan ketiganya terbukti menerima gratifikasi atau suap dari pengacara Ronald Tannur, Lisa Rahmat untuk memberikan vonis bebas.

Abdul Qohar sempat mengatakan membuka peluang untuk menetapkan Ronald Tannur atau keluarganya sebagai tersangka baru apabila terlibat dalam kasus dugaan suap tiga hakim PN Surabaya. “Hari ini pengetahuan yang kami dalami. Tentu kami cross-check. Tentu kita klasifikasi, berdasarkan bukti yang ada,” kata Abdul dalam konferensi pers di Kejagung.

Atas penangkapan tersebut, Mahkamah Agung (MA) juga memutuskan untuk membatalkan vonis bebas Gregorius Ronald Tannur dan menghukumnya dengan pidana penjara selama lima tahun. MA juga memberhentikan sementara bagi ketiga hakim kepada Presiden Prabowo Subianto.

Juru bicara MA, Yanto, mengatakan setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, secara administrasi Hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul MA.

“Terhadap tiga orang hakim di Surabaya yang telah ditahan oleh Kejaksaan Agung, secara administratif mereka akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Jika di kemudian hari terbukti bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, ketiga hakim tersebut akan diusulkan untuk diberhentikan secara tidak hormat,” ujar Yanto dalam konferensi pers di Media Center MA, Kamis 24 Oktober 2024.

Uang Tunai Pesan ‘Buat Kasasi’

Barang bukti uang tunai bernilai miliaran rupiah diamankan usai penyidik melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Pada penggeledahan pertama yang dilakukan di kediaman tersangka Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tannur, di wilayah Rumput, Surabaya, Jawa Timur, penyidik menemukan uang tunai senilai Rp1,190 miliar, USD 454.700 dan SGD 17.043.

Pada lokasi kediaman Erintuah Damanik di Surabaya, ditemukan uang tunai sebesar Rp97,5 juta, USD 32.000 dan RM 35.992. Sedangkan hasil penggeledahan penyidik di kediaman Heru Hanindyo di Surabaya, Jawa Timur dan apartemen milik Mangapur di Surabaya, Jawa Timur, menunjukkan adanya uang tunai ratusan juta rupiah serta ratusan ribu mata uang asing.

Tim Kejaksaan Agung pun menemukan uang tunai bermata uang dolar Amerika Serikat (AS) bertuliskan catatan ‘Buat Kasasi’. Temuan tersebut terlihat dalam sebuah video yang dibagikan oleh Kejagung pada Rabu (23/10) kemarin, dipamerkan oleh salah satu penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus di salah satu lokasi penggeledahan.

Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Harli Siregar pun menyatakan akan melakukan pendalaman terhadap seluruh barang bukti yang ditemukan untuk memastikan kebenarannya. “Semua barang bukti yang ada akan diverifikasi dan didalami penyidik apakah berkaitan dengan perkara ini,” kata Harli.

Eks Pejabat MA Ikut Terlibat

Dalam perkembangannya, Kejaksaan Agung (Kejagung) menangkap pihak lain yang diduga terlibat dalam kasus suap terkait putusan bebas Ronald Tannur oleh tiga hakim PN Surabaya, yaitu mantan Kepala Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Zarof Ricar (ZR) di Bali. Dia juga ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan permufakatan jahat suap dalam kasasi Ronald Tannur.

Untuk diketahui, Gregorius Ronald Tannur, putra dari anggota DPR nonaktif Edward Tannur, divonis bebas oleh Majelis Hakim PN Surabaya yang diketuai Erintuah Damanik, dari dakwaan terkait pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti.

Ronald diputus bersalah melanggar Pasal 351 ayat (3) KUHP dan hanya dijatuhi hukuman lima tahun penjara dalam putusan kasasi MA. Putusan tersebut diketahui jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa, yang mulanya seberat 12 tahun penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp263,6 juta subsider 6 bulan kurungan.

Pengacara Korban Ngaku Ditawari Uang Dari Pengacra Ronald

Kuasa hukum keluarga Dini Sera Afriyanti, Dimas Yemahura, mengaku sempat ditawari suap senilai nyaris Rp1 miliar dari pengacara terdakwa Ronald Tannur, Lisa Rahmat. Dimas membeberkan bahwa tawaran tersebut disampaikan kepadanya melalui telepon di awal kasus kematian Dini mencuat hingga ketika jenazah korban selesai diautopsi pada 5 Oktober 2023 lalu.

Pengacara itu dihubungi orang yang mengaku bernama Lisa Rahmat dan diminta tak memberikan keterangan apapun soal kematian Dini ke media sosial. “Itu pada saat hari H, jadi pada saat jenazah korban (Dini) ini akan dilakukan autopsi, paginya setelah dilakukan autopsi, ada seorang yang mengatasnamakan atau mengaku namanya Lisa Rahmat, kemudian dia telepon kepada saya memohon agar tidak ramai, diam, mohon agar dikondisikan media,” kata Dimas saat dikonfirmasi di Surabaya, Jumat 25 Oktober 2024.

Saat itu, penelepon meminta nomor rekening bank milik Dimas namun ia menolaknya. Tawaran uang ini pun berkali-kali dilakukan nominalnya hampir mencapai Rp1 miliar. “Karena memang tawaran uang itu datang tidak hanya sekali, tapi lebih, beberapa kali. Kalau saya hampir mendekati Rp1 M, iya sekitar 5 kali tawaran,” ujar Dimas.

Tak hanya kepada Dimas, Lisa ternyata diduga juga memberikan tawaran uang ke keluarga Dini di Sukabumi dengan syarat laporan terhadap Ronald dicabut. Namun juga ditolak oleh pihak keluarga.

Adapun eksekusi atas perkara Ronald Tannur, dapat dilakukan oleh Jaksa dengan petikan putusan setelah dikirim ke Pengadilan Pengaju atau PN Surabaya (SEMA Nomor 2 tahun 2010).

Setelah proses minutasi selesai di Kepaniteraan MA, salinan resmi dan bundel A akan dikirim ke Pengadilan Pengaju yaitu Pengadilan Negeri Surabaya, dan tanggal minutasi dan tanggal kirim akan di input pada aplikasi SIAP (Sistem Informasi Administrasi Perkara). “Kemudian salinan putusan di upload pada Direktori Putusan MA agar masyarakat bisa mengakses dan mengunduhnya,” katanya.

KY Vonis Pecat Tiga Hakim Sejak Agustus 2024

Sebelumnya, pada Agustus 2024, Komisi Yudisial (KY) telah memberikan sanksi pemberhentian tetap (pemecatan) dengan hak pensiun kepada tiga hakim Erintuah Damanik, Mangapul, dan Heru Hanindyo yang menjatuhkan vonis bebas tersebut.

Berdasarkan sejumlah temuan, KY memaparkan bahwa para hakim itu membacakan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum terkait unsur-unsur pasal dakwaan yang berbeda antara yang dibacakan di persidangan dengan yang tercantum dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby. (Red)

31 Oktober 2024
Kasus Megakorupsi di PT PLN Melambai di KPK dan Kejagung?

Jakarta, sinarlampung.co-Sejumlah kasus dugaan megakorupsi di PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero yang sudah sejak lama ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung (Kejagung) terkesan melambat. Padahal KPK sebelumnya dikabarkan sudah menetapkan tersangka di kasus proyek PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) yang merugikan negara raturan miliar rupiah.

Baca: Garap Korupsi Pengadaan Tower Transmisi PT PLN Kejagung Periksa Dua Saksi

Baca: KPK Usut Dugaan Korupsi PLTU Bukit Asam PLN Sumbagsel Sudah Ada Tersangka Tiga Orang Dicegah Keluar Negeri

Namun, kasus korupsi PT PLN Sumbagsel hingga kini tak kemajuan berarti. Begitu juga dengan kasus yang disidik penyidik Jaksa Agung Muda (JAM) Bidang Pidana Khusus (Pidsus) Kejagung pada Juli 2022 lalu, kasus dugaan korupsi pengadaan tower transmisi PT Perusahaan Listrik Negara atau PLN (Persero) pada 2016 hingga saat ini masih nihil tersangka.

Padahal Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mendukung Kejagung dalam hal bersih-bersih di kementerian itu. Entah apa alasan Kejagung belum menyeret tersangka dalam kasus ini. Kasus tower transmisi naik ke tahap penyidikan dari penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Nomor: Print-39/F.2/Fd.2/07/2022.

Ketut yang juga Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali menerangkan kasus ini bermula pada 2016, saat itu PT PLN sedang melakukan kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set dengan anggaran Rp 2,2 triliun. Proyek pengadaan tower itu dilaksanakan oleh PT PLN dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) serta 14 penyedia pengadaan tower.

“Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu bahwa PT PLN (Persero) pada 2016 memiliki kegiatan pengadaan tower sebanyak 9.085 set tower dengan anggaran pekerjaan Rp 2.251.592.767.354 (triliun). Dalam pelaksanaan, PT PLN (Persero) dan Asosiasi Pembangunan Tower Indonesia (Aspatindo) serta 14 penyedia pengadaan tower pada 2016,” kata Ketut Sumedana dalam keterangan persnya, Selasa 26 Juli 2022 silam.

Dalam prosesnya, kata Ketut, pengadaan tower transmisi ini melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan. Perbuatan itu, kata Ketut, menimbulkan kerugian keuangan negara. “Telah melakukan perbuatan melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dalam proses pengadaan tower transmisi PT PLN (Persero) yang diduga menimbulkan kerugian keuangan negara,” kata Ketut.

Ketut, menyebut dokumen perencanaan pengadaan proyek pada 2016 juga tidak pernah dibuat. Sementara itu, pengadaan tower ini menggunakan daftar penyedia terseleksi (DPT) tahun 2015 yang seharusnya menggunakan produk DPT 2016. “Dokumen perencanaan pengadaan tidak dibuat, menggunakan daftar penyedia terseleksi (DPT) tahun 2015 dan penyempurnaannya dalam pengadaan tower, padahal seharusnya menggunakan produk DPT yang dibuat pada 2016, namun pada kenyataannya DPT 2016 tidak pernah dibuat,” ujar Ketut.

Ketut mengungkap PT PLN dalam proses pengadaan selalu mengakomodasi permintaan dari Aspatindo. Hal itu pula yang mempengaruhi hasil pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan yang dimonopoli oleh PT Bukaka. Dalam hal ini, Ketua Aspatindo juga menjabat Direktur Operasional PT Bukaka.PT Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspatindo telah melakukan pekerjaan dalam masa kontrak Oktober 2016 hingga Oktober 2017.

Realisasi pekerjaan itu sebesar 30 persen. “PT Bukaka dan 13 penyedia tower lainnya yang tergabung dalam Aspatindo telah melakukan pekerjaan dalam masa kontrak (Oktober 2016-Oktober 2017) dengan realisasi pekerjaan sebesar 30 persen,” ujar Ketut.

Lalu, pada November 2017 hingga Mei 2018, penyedia tower tetap mengerjakan pengadaan tower tanpa legal standing. Hal itu kemudian memaksa PT PLN melakukan adendum yang berisi perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun. “Selanjutnya, pada periode November 2017 sampai Mei 2018, penyedia tower tetap melakukan pekerjaan pengadaan tower tanpa legal standing yang kondisi tersebut memaksa PT PLN (Persero) melakukan adendum pekerjaan pada Mei 2018 yang berisi perpanjangan waktu kontrak selama 1 tahun,” kata Ketut.

Kasus Sumbagsel

Sama halnya di KPK, juga tengah mengusut kasus dugaan rasuah di PT PLN. Adalah soal proyek PT PLN Unit Induk Pembangkitan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). Hanya saja, KPK sudah menetapkan tersangka dalam kasus yang sedang disidik itu. Hal ini sebagaimana pada aturan di KPK bahwa jika sudah naik ke tahap penyidikan maka sudah ada tersanka.

Sementara di Kejagung hingga saat ini belum ada tersangka terkait kasus di PT PLN itu.Sudah sejak lama, aparat penegak hukum tak berani mengungkap kasus dugaan korupsi di perusahaan pelat merah itu. Setiap tahun PT PLN dalam laporan keuangannya selalu merugi padahal, perusahaan itu tunggal dalam mengelola listrik negara.

Dari penelusuran wartawan, proyek-proyek PT PLN di sejumlah titik sudah diatur sedemikian rupa. Anggaran bahkan diduga mark up hingga 100 persen. Sebagai contoh, dalam proyek penataan kabel-kabel listrik yang menjuntai di sepanjang jalan protokol di Jakarta, PT PLN Persero menganggarkan hingga Rp12 juta per meter.

Korupsi Proyek HDD

Proyek itu juga “dijual” ke sub kontraktor dengan nilai penawaran Rp 5-6 juta per meter dengan menggunakan Mesin boring HDD (Horizontal Direct Drilling). “Dengan harga Rp 2,1 juta saja kami masih ada sisa, padahal, yang kita tahu dari PLN ke main kontraktor angkanya cukup besar antara Rp 10-12 juta per meter,” ungkap salah seorang perusahaan sub kontraktor yang menggunakan mesin HDD di Jakarta Timur, beberapa waktu lalu.

Saat ditanya kenapa hanya bekerja sebagai sub kontraktor kalau bisa mengerjakan proyek HDD di harga Rp 2.1 juta per meter, dia mengatakan sangat sulit perusahaannya masuk berkompetisi di PT PLN persero. “Enggak mungkin kami bisa menang tender sekalipun harga penawaran kami jauh lebih murah. Separuh dari harga yang dibuat PLN saja kami masih ada untung kok. Ini yang kami kerjakan selama ini.” ujarnya.

“Proyek-proyek PLN itu sudah diatur (PLN) bersama pembesar-pembesar. Perusahaan seperti kami gak bakalan menang tender, sekalipun kami sebenarnya yang banyak mengerjakan proyek-proyek (PLN) selama ini,” ungkapnya.

Bisa dibayangkan, dari proyek penataan kabel menggunakan mesin bor HDD yang ada di Jakarta saja bisa mencapai puluhan kilometer setiap tahun. Nilai proyeknya mencapai triliunan rupiah. Indonesian Ekatalog Wacth (INDECH) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gerak cepat untuk menyelamtkan keuangan negara di tubuh PT PLN.

Terkini, INDECH mendesak KPK untuk membuka penyelidikan 20 proyek besar di PT PLN (Persero) tahun 2016-2019 di sejumlah daerah di Indonesia. Termasuk proyek pengadaan dan pembangunan kabel Bawah tanah Gandul-Kemang tahun 2022. Proyek yang merugikan negara hingga triliunan rupiah harus menjadi perhatian khusus KPK karena diduga melibatkan banyak vendor seperti PT Kabel Metal Indonesia (KMI), PT Sucaco, PT Berca, PT Prysmian Cable dan lainnya.

Sebanyak lima vendor cable yang mendapatkan proyek “arisan” dari PT PLN dalam kurun waktu 2016-2019. Vendor cable tersebut masing-masing berbagi wilayah kerja mulai dari Sumatera, Jawa, Bali hingga Makassar. Proyek itu dikerjakan dengan metode Pengeboran Horisontal Terarah/Horizontal Directional Drilling ( HDD) merupakan metode konstruksi/pengeboran tanpa galian dengan menggunakan mesin bor dengan langkah kerja terakhirnya adalah “menarik” pipa atau utilitas lainnya ke dalam lubang bor.

Dari hasil penelusuran tim investigasi Monitorindonesia.com di sejumlah daerah, sedikitnya 20 lokasi proyek penanaman kabel milik PT PLN (persero) pada tahun 2016-2019. Lokasi dan perusahaan yang mengerjakan itu diantaranya, PT Pharma (Makassar), PT Kencana Sakti Indonesia dan PT Citra Gentari Indonesia di kawasan Cawang (Jakarta) dan Palembang dengan vendor PT BICC (Berca).

Sedangkan vendor PT Sucaco menggandeng PT Pharma, PT Jamindo dan PT SAJ dengan lokasi pekerjaan Makassar, Cilegon, Kebon Jeruk, Ancol dan lainnya. Sedangkan vendor Kabel Metal Indonesia (KMI) menggandeng PT CME di Bali.

Sebagaimana diketahui, proyek penanaman kabel dengan metode HDD di kurun waktu 2016-2019 tersebut mencapai ratusan kilometer. PT PLN mengucurkan dana dana yang sangat besar untuk proyek tersebut.PT PLN menetapkan Harga HDD untuk 3 pipa sebesar Rp 12 juta per meter. Sementara untuk ukuran 6 pipa sebesar Rp 16 juta per meter.

Sementara untuk ukuran 12 pila Rp 24 juta per meter. Belum lagi pengadaan cable 150 KV yang diadakan vendor yang harganya tak kalah mahal juga.Dalam pelaksanaan proyek di kurun waktu 2016-2019, vendor menggandeng sejumlah kontraktor binaan PT PLN. Vendor cable memberikan pekerjaan kepada kontraktor binaan atau yang diajukan pejabat PT PLN untuk mengerjakan proyek fisik seperti HDD. Perusahaan vendor berfungsi sebagai penyedia kabel yang sudah tercantum dalam ekatalog.

KMI-CME

Indonesian Ekatalog Watch (INDECH) pun sudah mengendus dugaan mega korupsi di tubuh PT PLN tersebut. INDECH merujuk Harga satuan pekerjaan HDD per meternya hanya Rp 2,1 juta sebagaimana terungkap dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 847/Pid.B/2020/PN. Jak.Sel, tanggal 26 Oktober 2020.

PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur dan Bali, telah melaksanakan Pekerjaan SKTT UGC Pecatu Nusa II Tahun 2018 yang merupakan bagian dari proyek HDD 2016-2019.

Dalam putusan PN Jaksel tersebut, Pekerjaan SKTT UGC Pecatu Nusa Dua, PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Jawa Bagian Timur Dan Bali telah menunjuk PT Kabel Metal Indonesia (KMI). KMI memberikan Pekerjaan SKTT UGC Pecatu Nusa Dua, kepada PT CME. Selanjutnya, PT CME memberikan Pekerjaan SKTT UGC Pecatu Nusa Dua, kepada PT Ida Iasha Nusantara (IIN).

PO sebagai bentuk SPK pemberian kerja dari PT. CME kepada PT. IIN dengan Nomor :162/PT-CME/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 perihal PO jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu – Nusa Dua Bali senilai Grand total Rp31.185.000.000. Nomor :163/PT-CME/V/2018, tanggal 4 Mei 2018 perihal PO jasa HDD untuk pengerjaan UCG Pecatu – Nusa Dua Bali senilai Grand total Rp27.720.000.000.

Pada kenyataannya PT. Ida Iasha Nusantara hanya mengerjakan pekerjaan 9.636.35 meter HDD dari kontrak di 12.600 meter yang menjadi objek pekerjaan. Harga per meter Rp 4.400.000 (Rp. 31.185.000.000 + Rp 27.720.000.000) dibagi 12.600 meter.

Selanjutnya, PT Ida Iasha Nusantara memberikan Pekerjaan SKTT UGC Pecatu Nusa Dua, kepada PT. Surya Cipta Teknik (SCT). Harga HDD yang disepakati oleh PT IIN dengan PT SCT sebesar Rp 3.400.000. Dan perkiraan Direktur PT IIN, biaya maksimal pekerjaan HDD hanya Rp2.100.000 per meter. Artinya untuk proyek HDD Bali yang totalnya 30 kilometer tiga kali di subkontrakkan. Mark Up Rp 9 Juta/meter.

“Dari fakta persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelas disebut pekerjaan harga HDD hanya Rp 2,1 juta per meter. Hasil pekerjaan diterima PLN dengan baik ya. Sementara PT PLN membuat harga Rp 12 juta meter. Kalaupun ada tambahan harga pipa (bungkus kabel), hitungan kami tidak sampai Rp 1 juta. Artinya pekerjaan HDD bisa selesai dengan baik Rp 3 juta per meter. PLN kucurkan Rp 12 juta per meter. Ada dugaan mark up Rp 9 juta per meter,” ungkap Sekretaris Sekjen INDECH Order Gultom beberapa waktu lalu.

Dengan adanya dugaan mark up Rp 9 juta per meter,. Jumlah proyek HDD di 20 lokasi sepanjang 2016-2019 di sejumlah daerah di Indonesia mencapai ratusan kilometer sehingga kerugian negara di proyek HDD bisa mencapai triliunan rupiah dalam kurun waktu itu. Kerugian negara itu masih di proyek fisik yang dikerjakan oleh kontraktor HDD belum lagi pengadaan cable oleh vendor.

“KPK harus segera membuka penyelidikan ata proyek HDD di PLN selama ini. Kami siap memberikan data dan nama-nama perusahaan yang selama ini kami tengarai bersekongkol dengan oknum petinggi PT PLN ke KPK. Kuat dugaan kami para oknum pejabat PLN menitip harga ke kontraktor. Pekan depan INDECH akan melaporkan kasus ini ke KPK,” ujar Order.

Sebelumnya diberitakan, PT IIN memperoleh keuntungan sebesar Rp 2.300.000 hanya sebagai perusahaan perantara dari kontraktor PT CME mitra PT KMI. Sedangkan PT SCT bisa mengerjakan proyek HDD hingga tuntas dan diterima oleh PLN senilai Rp 2,1 juta per meter.

“PT IIN yang hanya sebagai perantara saja dalam proyek itu bisa mendapatkan fee sebesar Rp 2,3 juta per meter. Logikanya PT CME sebagai main kontraktor tentu mendapatkan bagian yang jauh lebih besar lagi dari PT IIN. Artinya, dalam perencanaan di PLN ada dugaan mark up hingga ratusan persen untuk pekerjaan HDD ya,” tambah Order.

INDECH menduga Pekerjaan SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa Dua, telah terjadi kemahalan harga. SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa Dua memiliki Panjang 30.000 meter (30 kilometer). Bila dikalkulasi kerugian negara hanya untuk pekerjaan HDD Pecatu-Nusa Dua saja (vendor KMI) mencapai Rp 63 miliar.

Sementara pekerjaan HDD di seluruh wilayah kerja PT PLN (Persero) bisa mencapai ratusan kilometer setiap tahun. Artinya kerugian negara hanya pekerjaan HDD saja negara dirugikan triliunan rupiah setiap tahun. Pengalihan pekerjaan SKTT UGC Bali Pecatu – Nusa Dua, melanggar peraturan di bidang pengadaan barang dan jasa.

“Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan tanggung jawab seluruh atau sebagian pekerjaan utama dengan mensubkontrakkan kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa yang memiliki kompetensi dalam bidang tersebut, dengan persetujuan Pengguna Barang/Jasa,” katanya.

Direktur Utama PT PLN Darmawan Prasojo Ketika dikonfirmasi terkait kasus ini masih enggan memberikan keterangan. Pesan singkat yang dikirimkan wartawan ke ponselnya juga belum dijawab hingga berita ini diturunkan. (MI/Red)

30 Oktober 2024
Taman Kehati Program Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 Era Arinal Djunaidi Mubajir Raib Tak Berbekas, DLH Salahkan El-nino?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Tanaman di Taman Keanekaragaman Hayati (Kehati) pada lahan 25 hektar di Areal Kota Baru tahun 2023 tidak ada yang hidup alias mati, bahkan tak berbekas. Padahal lahan itu ditanami berbagai jenis pohon dalam acara penanaman berbagai bibit dalam Semarak Hari Lingkungan Hidup Sedunia, oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, 5 Juni 2023 lalu. Ironisnya pihak DLH menyalahkan Elnino.

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Zufriyanto, mengatakan matinya seluruh bibit tanaman yang merupakan bantuan dari PT United Tractor tahun 2023 itu tidak lain akibat adanya El Nino pada akhir tahun 2023.

“Kondisi cuaca alam dengan adanya el nino di akhir tahun 2023 itulah yang membuat semua bibit yang pernah ditanam di Taman Kehati Kotabaru menjadi mati,” kata Zufriyanto yang mengaku usai berkoordinasi dengan Kepala Bidang yang membidangi lokasi tersebut, Jum’at 25 Oktober 2024 siang, mendampingi Kepala DLH Lampung Ir Emilia Kusumawati.

Menurut Zufriyanto, kedepan DLH Provinsi Lampung memiliki agenda dalam rentang waktu tahun 2024-2025 untuk mengelola Taman Kehati Kotabaru. Yaitu melalui kegiatan RBP REDD+ (Results Based Payment Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation), dimana akan dilakukan penanaman bibit endemis Lampung yang dapat mendatangkan serangga. “Juga akan dilakukan pembangunan infrastruktur Taman Kehati, berupa sumur bor, toren air, mesin genset, dan gazebo,” kata Zufriyanto.

Dengan adanya Taman Kehati Kotabaru, Provinsi Lampung secara nyata mendukung program pemerintah untuk melestarikan tumbuhan lokal yang mulai tersisih, sekaligus mencadangkan sumber daya alam hayati lokal di luar kawasan hutan, sehingga terbentuk ruang hijau yang penting bagi keseimbangan ekosistem perkotaan.

Sementara, berdasarkan data yang ada, pada tahun anggaran 2023 lalu DLH Provinsi Lampung telah melakukan kegiatan pembuatan “desain vegetasi” Taman Hayati Kotabaru. Hasil dari pekerjaan yang ditangani konsultan perencana CV Graha Cipta Engineering pimpinan Sri Susanti itu, cukup rinci menggambarkan Taman Kehati Kotabaru Lampung yang akan dibangun nantinya. Mulai dari peta eksisting, site dalam rencana mesterplan Kotabaru, peta titik koordinat, peta topografi, peta sirkulasi, peta blue and green, peta zonasi habitat, peta aliran drainase, hingga peta jalur listrik.

Hal itu berbanding terbalik dengan keterangan Zufiyanto, yang menyebutkan semua kegiatan di Taman Kehati Kotabaru Lampung baru akan dimulai pada tahun 2025 mendatang. Karena di tahun 2024 ini kawasan penghijauan di komplek perkantoran Pemprov Lampung itu termasuk kegiatan yang di-nol-kan.

Apalagi, sebelumnya pada tanggal 5 Juni 2023 dilaksanakan kegiatan Semarak Hari Lingkungan Hidup Sedunia. DLH Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan penanaman berbagai bibit tanaman di Taman Kehati, yang melibatkan seluruh kepala OPD se-Lampung, dan diberikan kesempatan melakukan penanaman bibit tanaman pada kawasan yang berdekatan dengan embung Kotabaru itu. Namun, saat ini semua bibit tanaman tersebut telah mati. Bahkan tidak ada lagi bekasnya.

Tak Dirawat

Sementara warga sekitar Kota Baru menilai pernyataan Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Lampung, Zufriyanto itu asal bunyi, dan tidak bisa dipertanggung jawabkan. “Ngeles itu mah mas. Masya iya cuma di Lahan Kehati aja yang mati ken El Nino, tanaman disekitar lahan, dan warga sekitar baik-baik saja. Karena dirawat, itu tak dirawat habis seremonial penanaman, ditinggal begitu saja,” kata Jono, yang setiap hari melintas di lahan itu.

“Kami masyarakat ini heran, setiap kegiatan dan proyek proyek yang dikelola pemerintah, pasti gagal. Padahal mengeluarkan anggaran negara. Tapi gagal, rusak, hancur. Saat dikeritik pasti cari kambing hitam. Alam yang disalahkan. Kalo bakal kena alam kenama ditanam disitu, aneh aneh saja mas,” katanya ketus.

Penanaman Disaksikan Kemenhut

Sebelumnya, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi, melakukan Penanaman Perdana Taman Keanekaragaman Hayati Lampung (Lampung Biodiversity Park), di Taman Kehati Desa Purwotani, Kecamatan Jati Agung, Senin 05 Juni 2023.

Sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengarustamaan Pelestarian Keanekaragaman Hayati dalam Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah harus memastikan adanya keseimbangan penggunaan ruang untuk tujuan pembangunan ekonomi dan tujuan konservasi keanekaragaman hayati dalam setiap kebijakan sektor.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 57 ayat 1 huruf menyebutkan bahwa untuk melaksanakan pencadangan sumber daya alam, pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota atau perseorangan dapat membangun taman keanekaragaman hayati di luar Kawasan hutan.

Gubernur menjelaskan bahwa Taman Keanekaragaman Hayati merupakan area konservasi yang dirancang khusus untuk melindungi beragam kehidupan alam, mulai dari flora dan fauna hingga ekosistem yang kompleks. Tujuannya untuk melindungi dan memelihara kehidupan liar, mempromosikan penelitian ilmiah, dan sebagai sarana untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang pentingnya keanekaragaman hayati.

“Pengembangan Taman KEHATI merupakan salah satu rencana aksi FoluNet Sink 2030 Provinsi Lampung untuk mempertahankan dan meningkatkan luasan serapan karbon dalam menghadapi perubahan iklim,” kata Gubernur.

Kadis Lingkungan Hidup Provinsi Lampung Emilia Kusumawati menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan awal dari rangkaian kegiatan Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Lampung 2023 yang dilaksanakan mulai tanggal 5 -10 Juni 2023, dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang jatuh pada tanggal 5 Juni setiap tahunnya.

Menurut Emilia Kusumawati, dalam kegiatan ini dilakukan penanaman 30 – 50 pohon dan akan diteruskan penanamannya saat musim penghujan. Pada kegiatan tersebut PT United Tractor sebagai mitra kerja Pemerintah dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung memberikan bantuan berupa bibit tanaman sebanyak 1000 batang disertai pemeliharaanya.

Adapun jenis tanaman yang akan ditanam sebanyak 22 jenis, diantaranya Gaharu, Kapulasan, Asam Gelugur, Bengkirai, Malapari dengan luasan lahan yang akan ditanami adalah 25 hektar. Kegiatan ini juga dilakukan secara serentak di seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung.

Diharapkan melalui gerakan aksi penghijauan ini dapat mendorong tumbuhnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam pelestarian fungsi lingkungan serta dapat memberikan dampak positif terkait isu pemanasan global dan penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus membuka area terbuka hijau.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutan tertulis yang dibacakan Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Kusnardi mengungkapkan berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (sipsn.menlhk.go.id), di tahun 2022 Indonesia menghasilkan sekitar 68,5 juta ton sampah dan sekitar 18,5% diantaranya berupa sampah plastik.

Pemerintah menargetkan bisa mengurangi sampah sebesar 30% di tahun 2025 dan dapat menangani tumpukan sampah sebesar 70% pada 2025. KLHK juga terus mendorong pemerintah daerah untuk memiliki kebijakan dan strategi penanganan sampah mulai dari sumber sampah sampai ke pemrosesan akhir sampah.

Di kesempatan yang sama, Siti Nurbaya mengajak seluruh masyarakat untuk terus menggalakkan berbagai langkah dan upaya guna mendorong kehidupan yang berkelanjutan secara kondusif agar lingkungan sehat. “Sebagai negara dengan kearifan lokal yang tinggi, mari kita hidupkan kembali dan tanamkan pengetahuan dan pendekatan modern inovatif menuju negara yang lebih bersih, hijau dan bebas plastik,” ajak Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Sebagai bagian dari perayaan Hari Lingkungan Hidup Sedunia Tahun 2023, mari kita lakukan pembersihan plastik di pantai-pantai, kawasan konservasi, bantaran sungai, tempat-tempat umum dan banyak lagi, sehingga dapat memperkuat budaya kehidupan berkelanjutan kita,” kata Siti Nurbaya. (Red)

30 Oktober 2024
Kehabisan Uang, Tim Korfball Lampung Terdampar Di Belanda Aryodhia Sigap Bantu Kepulangan

Den Haag, sinarlampung.co – Tim Korfball Lampung yang tergabung di Persatuan Korfball Seluruh Indonesia (PKSI) Lampung terdampar di Amsterdam Belanda, sejak selasa 29 Oktober 2024.

Aryodhia SZP saat menelpon pihak KBRI Di Den Haag Belanda, rabu (30/10) siang. (Foto: Dok)

Tim yang berjumlah 9 orang itu terdiri 1 Manajer, 1 Pelatih serta 7 orang atlet. Usai mengikuti 22nd Turnamen Internasional LFD Korfball Tournament Standskanaal’74 pada 25-27 Oktober yang diadakan di Sporthal de Tirrel Winsum, Groningen, Belanda.

Informasi terdamparnya Tim Korfball Lampung itu diketahui, ketika Agung Staf Kedubes RI di Den Haag Belanda, menyampaikan via whatsapp kepada Aryodhia SZP yang kebetulan orang Lampung, perihal surat dari PKSI Lampung kepada Kantor Kedutaan Besar RI untuk Belanda, rabu (30 Oktober 2024) pagi.

Dari tangkapan gambar Surat tertulis, jika tim tersebut saat surat dikirimkan (selasa, 29/10), sedang terdampar di Amsterdam, lantaran kehabisan uang.

Dalam surat tersebut tertulis juga, jika Tim Korfball Lampung memohon agar KBRI dapat membantu transportasi dari Amsterdam ke Den Haag dan penginapan serta biaya transportasi karena tiket pulang pesawat mereka 2 November 2024.

Yodhi (sapaan Aryodhia SZP) mengatakan, bahwa tim tersebut memang berangkat ke Belanda secara mandiri untuk mengikuti kompetisi, dan baru pada rabu (30/10) pagi, Yodhi mendapat informasi perihal terdamparnya Tim Korfball Lampung tersebut.

Beruntungnya, karena memang sudah ada kedekatan antara Yodhi dengan Staf dan Kepala KBRI di Belanda, rombongan tersebut bisa mendapatkan akomodasi hingga tanggal 2 November serta transportasi ke bandara. “Pihak Kedubes RI di Den Haag juga sudah saya hubungi, alhamdulilah nanti akan disiapkan mess oleh pihak Kedubes untuk menginap tim tersebut.” Kata Yodhi.

Yodhi menambahkan jika upaya yang dilakukan tidak ada maksud untuk melangkahi pihak KONI baik Pusat atau Daerah yang terkesan lambat. “Yang penting atlet lampung kita sudah jelas menginap dimana, tidak terdampar lagi, kasian jauh dan gak ada keluarga disana.” Imbuh Yodhi.

Selain itu Yodhi diketahui sangat menyayangkan perihal keberangkatan Tim Korfball Lampung ke Belanda tanpa ada laporan ke Pihak KBRI di Den Haag Belanda. “Sedikit himbauan saja, seharusnya Tim tersebut dari awal keberangkatan melapor ke KBRI di Belanda, karena biaya hidup sangat mahal sekali di Eropa.” Tutup Yodhi. (Red)

30 Oktober 2024
Aliansi Madura Indonesia Desak Ketua Pengadilan Negeri Mundur

Surabaya, sinarlampung.co- Aliansi Madura Indonesia (AMI) kembali melakukan aksinya di Pengadilan Negeri Surabaya (29/10) usai tertangkapnya tiga majelis hakim dalam perkara OTT dalam perkara Ronald Tannur yang dibebaskan dalam perkara penganiayaan pacarnya hingga menyebabkan kematian.

Dalam aksinya kali ini, AMI dalam tuntutannya meminta ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk gentle turun dari jabatannya, karena Baihaki Akbar selaku ketua umum menduga bahwasanya ketua PN turut terlibat dalam pembebasan Ronald Tannur.

“Jadi dalam aksi ini, kita minta ketua PN Surabaya dipecat, karena dalam putusan pembebasan Ronald tentunya mendapat persetujuan dari ketua, jadi sudah jelas bahwasanya ia mengetahui tentang uang yang bakal diterima oleh tiga majelis yang tertangkap tersebut,” tandas Baihaki saat menemui perwakilan PN Surabaya.

Dalam pertemuan dengan pihak PN Surabaya, hanya ditemui oleh pihak Humas, karena dikabarkan bahwasanya saat ini ketua Pengadilan Negeri Surabaya sedang menjalani perawatan di Rumah Sakit.

“Kita menyambut baik apa yang menjadi tuntutan dari AMI, untuk itu kita akan segera berkoordinasi dengan pengadilan tinggi, terus terang kita juga prihatin dengan apa yang menimpa pada institusi kami, dan mohon dukungannya,” ujar Humas PN saat menemui perwakilan dari AMI.

Usai menggelar aksi di PN, Aliansi Madura Indonesia melanjutkan aksinya di Pengadilan Tinggi Surabaya, mereka meminta untuk segera mengusut tuntas permasalahan ini hingga ke akar-akarnya.

AMI juga meminta kepada seluruh jajaran untuk tetap menjunjung tinggi nilai-nilai asas hukum, jangan hanya tiga majelis hakim yang ditangkap, harusnya si pemberi uang juga turut diperiksa serta seluruh oknum yang terlibat termasuk ketua PN Surabaya.(Red)

30 Oktober 2024
Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Sebut Pemuda Jadi Aset Penting Pembangunan Indonesia Emas Tahun 2045

Jakarta, sinarlampung.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni mengatakan Indonesia tengah menyiapkan Indonesia Emas pada Tahun 2045 mendatang. Oleh karena itu, para pemuda akan menjadi aset penting dalam mencapai cita-cita besar tersebut.

“Pemuda-pemuda kita ini adalah aset penting kita yang nanti melanjutkan upaya-upaya menyongsong Indonesia emas 2045, maka membuka seluasnya kesempatan para pemuda untuk berkontribusi bagi pembangunan adalah tugas kita bersama,” kata Fatoni saat hadir pada malam puncak Hari Sumpah Pemuda di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Senin, 28 Oktober 2024.

Sebagaimana diketahui, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) terus menghadirkan program-program agar para pemuda Sumut dapat berdaya saing dan berkapasitas. Adapun program yang dilakukan mulai dari meningkatkan kompetensi pemuda hingga memberikan pendidikan yang baik serta berkualitas.

“Pemprov Sumut terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas para pemuda kita, ini yang selalu saya dorong. Saya senang sekali melihat para pemuda masih banyak yang berkontribusi dalam pembangunan di Indonesia, khususnya Sumut,” kata Fatoni.

Selain itu, Fatoni mengatakan sumpah pemuda merupakan momentum untuk mengingat peran pemuda yang sangat besar bagi kemerdekaan Indonesia pada masa lalu. Sumpah pemuda merupakan tonggak meneguhkan kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

“Maka kami ajak para pemuda untuk terus menjaga keutuhan bangsa Indonesia, khususnya Sumut, kita lihat keberagaman yang terjaga, kita bangga persatuan dan kesatuan terus terjaga meski di Sumut itu beragam,” ucap Fatoni.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno yang mewakili Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah sangat memperhatikan dan memberikan dukungan para pembangunan serta penguatan pemuda Indonesia. Selain itu, di masa depan banyak tantangan yang membutuhkan peran penting pemuda.

“Kita butuh persatuan lebih kokoh, karena tantangan makin sulit, ada perang, geolikutik, krisis iklim kemudian diikuti krisis pangan yang membutuhkan persatuan. Semua itu menuntut keterlibatan para pemuda, saya yakin dukungan pemerintah semakin kuat pada pengembangan pemuda kita ke depan di berbagai bidang,” kata Pratikno. (*)

29 Oktober 2024