Kategori: Nasional

Jakarta,sinarlampung.co-Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI merampukang kesimpulan an rekomendasi Pansus Haji. Hasilnya disampaikan dalam rapat paripurna terakhir DPR periode 2019-2024 pada Senin, 30 September 2024. Salah satu point rekomendasi adalah menyerahkan kepada aparat penegak hukum (APH).

Anggota Pansus Angket Haji DPR RI dari fraksi PKB, Marwan Jafar, mengatakan kesimpulan Pansus Haji menjelaskan beberapa hal. Pertama, Kementerian Agama diduga melanggar Pasal 64 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah. “Pasal itu menyebutkan bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia, Marwan di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Ahad 29 September 2024.

Menurut Marwan Jafar, Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII dan menteri agama awalnya sudah menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2024 pada 27 November 2023. Mereka menyepakati kuota haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah dengan rincian haji reguler sebanyak 221.720 orang dan jemaah haji khusus sebanyak 19.280 orang.

Kuota ini termasuk kuota tambahan hasil lobi pemerintah RI terhadap Arab Saudi, yang memberikan tambahan 20 ribu jemaah. Karena itu, 20 ribu kuota tambahan yang diberikan Arab Saudi itu seharusnya masuk jumlah haji Indonesia secara keseluruhan dan hanya 8 persen dari jumlah itu. “Namun, Kemenag membaginya 50 persen dari 20 ribu kuota tambahan itu untuk haji khusus,” kata Marwan.

Ada 3500 Jemaah Berangkat Haji Nol Tahun

Kedua, Pansus Haji menemukan haji reguler bisa berangkat tanpa perlu mengantre atau berangkat nol tahun. Pansus menemukan ada 3.503 jemaah yang berangkat nol tahun. Diketahui, waktu tunggu haji reguler biasanya rata-rata 15 hingga lebih dari 20 tahun. “Mereka berangkat ada 3.503 jemaah yang nol tahun, tanpa proses pengantrean,” kata Marwan.

Menurut Marwan, Pansus Haji menyimpulkan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas diduga menyalahgunakan kewenangan dan melakukan kecurangan atas pengalihan kuota tambahan itu. Pansus Haji lantas merekomendasikan temuan itu untuk diteruskan kepada aparat penegak hukum yaitu Kejaksaan, Kepolisian, dan KPK.“Penyalagunaan kewenangan menteri agama dan kecurangan itu diteruskan pada aparat hukum,” kata Marwan.

Pansus Haji juga akan merekomendasikan pemerintah selanjutnya untuk memilih menteri agama yang cakap dan kompeten. Terakhir, bila diperlukan DPR periode 2024- 2029 itu dapat mengajukan hak angket lagi soal haji. Untuk Melanjutkan Dalam perumusan pembahasan kesimpulan itu itu, Marwan menyebut ada perdebatan antara Ketua Umum Pansus Haji dari Fraksi Golkar, Nusron Wahid dengan anggota Pansus Haji lain.

Nusron menginginkan bahasa yang lebih umum. Marwan mencontohkan, kata “melanggar” diganti dengan “ketidakpatuhan”. Lalu kata “penyimpangan dan penyalahgunaan kekuasaan” ditambah kata “jika perlu”.

Menurut Marwan, masalah bahasa seharusnya tidak perlu diperdebatkan. Sebab, dari sejumlah temuan Pansus Haji, sudah ada dugaan kuat upaya untuk melakukan Tindak Pidana Korupsi (tipikor).

Dua sumber wartawan di lingkungan DPR dan PBNU mengatakan, Nusron sempat bertemu dua sampai tiga kali dengan Menag Yaqut. Sumber ini menyebut ada negosiasi di antara keduanya. Wartawan mencoba menghubungi Nusron mengenai hal ini. Namun, Nusron belum menjawab pesan wartawan hingga berita ini diturunkan.

Sementara itu, Menag Yaqut mengaku belum membaca kesimpulan Pansus. Ia juga membantah ada negosiasi dengan Nusron. Menurut Yaqut, dirinya dan Nusron merupakan kawan lama sejak kuliah. Ketika Nusron menjadi Ketua Ketua Umum Ansor, Yaqut mengaku di-endorse olehnya. “Jadi apa yang harus saya negosiasikan?” kata Yaqut dalam keterangannya melalui aplikasi WhatsApp, kemarin.

Pansus Haji DPR dibentuk pada Juli 2024 berdasarkan rekomendasi Tim Pengawas Haji. Tujuan utama pembentukan Pansus adalah menelusuri pengalihan tambahan kuota haji reguler sebanyak 20 ribu yang diduga dialihkan secara sepihak oleh Kemenag ke kuota haji khusus. Pengalihan ini dinilai melanggar Undang-Undang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang membatasi kuota haji khusus maksimal 8 persen dari total kuota haji Indonesia. (Tempo/red)

Jakarta, sinarlampung.co-Polsek Kelapa Gading menerima penghargaan dari Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Award 2024 atas dedikasi dan inovasi pelayanan kepada masyarakat. Reward dari Kompolnas ini disampaikan oleh Irwasda Polda Metro Jaya Kombes Pol Nurkholis kepada Kapolsek Kelapa Gading Kompol Maulana Mukarom di Mapolda Metro Jaya, Rabu 25 September 2024.

“Alhamdulillah, kinerja Polsek Kelapa Gading menerima reward dari Kompolnas,” kata Maulana Mukarom.

Menurut Irwasda Kombes Pol Nurkholise Penghargaan Polsek Kelapa Gading atas penilaian ketersediaan pelayanan SPKT (sentra pelayanan kepolisian terpadu) prima dan respon cepat kepada masyarakat. “Penilaiannya, pelayanan dan respon cepat kepada masyarakat,” ujar Nurkhkolise.

Akan Maulana menambahkan, reward ini dapat menjadi penyemangat bagi pihaknya untuk semakin berpacu memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. “Sumber daya yang kami miliki akan kami berikan sepenuhnya bagi masyarakat,” katanya.

Untuk diketahui, Kompolnas Award 2024 adalah bentuk apresiasi kepada satuan kerja Polri yang menunjukkan kinerja terbaik dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Penganugerahan Kompolnas Award 2024 juga merupakan penghargaan yang diberikan kompolnas atau Komisi Kepolisian Nasional dan Pimpinan Polri terhadap prestasi kinerja dan Inovasi sepuluh Polsek terbaik se-Indonesia. (Red) 

Riau, sinarlampung.co-Eks Calon Anggota Legislatif (Caleg) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Rokan Ilir, Provinsi Riau, Kartono Huang (27) alias Ahuat, ditangkap Tim Ditresnakoba Polda Riau, dengan barang bukti Narkoba 45 Kilogram sabu-sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi. Kartono ditangkap saat akan menjemput paket Narkoba. Saat akan menaikan barang ke mobil kepergok Bhabinkamtibmas, Senin 16 September 2024, sekira pukul 02.30 WIB.

Dihadapan Polisi Kartono mengaku hanya sebagai Kurir narkoba pembawa 45 kilogram sabu dan 30 ribu butir pil ekstasi di Riau. Saat kepergok Bhabinkamtibmas, Kartono sempat mengelabui petugas dengan menyebut ada Buaya Besar di Jalan Pesisir dekat muara Sungai Rokan, di Kecamatan Bangko, Kabupaten Rohil, lalu kabur.

Piket Bhabinkamtibmas Polsek Bangko, malam itu sedang melakukan patroli itu menemukan 1 unit mobil merk Daihatsu Sigra warna silver BM-1755-WA sedang parkir di pinggir jalan dekat sungai, lalu petugas mencoba mengecek mobil tersebut, dan tiba-tiba dari dalam mobil keluar Kartono.

“Saat itu, personel Bhabinkamtibmas bertanya, sedang ngapain di pinggir sungai. Dijawab oleh tersangka K ini, ada buaya besar dekat jembatan, dia tidak berani lewat,” kata Direktur Reserse Narkoba Polda Riau, Kombes Pol Manang Soebeti, didampingi Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Anom Karibianto saat ekspos kasus, Rabu 18 September 2024.

Kombes Manang menjelaskan hasil pemeriksaan ternyata K dalah mantan Caleg DPRD Rohil tahun 2024. Manang memastikan Kartono ditangkap saat akan menjemput paket sabu dan pil ekstasi. Namun sebelum barang haram diangkut ke mobil, sudah kepergok Bhabinkamtibmas. “Posisi K ini mau ambil barang kepergok sama Bhabinkamtibmas. Jadi dia pura-pura bilang ada buaya besar dan langsung kabur dengan kondisi ketakutan,” kata Manang.

Bhabinkamtibmas yang curiga memeriksa sekitar lokasi dan menemukan ada karung yang ternyata berisi sabu dan ekstasi. “Ada 4 kardus berisi 45 Kg sabu dan 6 paket pil ekstasi dengan total 30 ribu butir ekstasi atau 1 bungkus 5 ribu butir,” kata Manang.

Kepada petugas, Kartono mengaku jika dirinya mendapat upah Rp50 juta untuk satu kardus. Total, ada 4 kardus bersisi narkoba yang akan diambil Kartono. “Dia diupah Rp 50 juta, pengakuan belum ada dibayar. Jadi Rp50 juta ini untuk satu kardus dan saat kita amankan ada 4 kardus,” katanya.

Atas temuan itu, Polsek Bangko pun berkoordinasi dengan Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau. Tim Subdit I Reserse Narkoba Polda Riau bersama Satres Narkoba Polres Rohil kemudian melakukan operasi gabungan untuk mencari tersangka Kartono, yang kabur ke Jambi.

“Didapat informasi, tersangka K ini kabur ke Jambi dengan menggunakan mobil travel. Tim langsung melakukan pengejaran dan pencarian. Akhirnya yang bersangkutan berhasil diamankan di dalam kamar satu hotel di Kota Jambi,” ungkap Manang.

Manang berujar, pengakuan tersangka, rencananya, sabu dan ekstasi itu akan dibawa ke Kota Pekanbaru, dan menyebut pengendali Narkoba berada di Malaysia.

Generasi ke Lima Letnan Oei Hui Tam

Kartono Huang (27) alias Ahuat, adalah etnis Tionghoa kelahiran Bagansiapiapi. Sempat maju calon anggota DPRD dari Partai Perindo Dapil Rohil 1, Kecamatan Bangko, Sinaboi, Pekaitan dan Batu Hampar periode 2024-2029. Selain itu dia adalah generasi ke-5 dari Letnan Oei Hi Tam Tokoh yang membawa perubahan besar di Bagansiapiapi pada masa 1911-1922.

Total Amankan 76 kilogram sabu dan 41 Ribu Butir Pil Ekstasi Dengan Delapan Tersangka

Tim Direktorat Narkoba juga kemudian melakukan pengembangan. Dalam kasus lainnya, aparat Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau juga berhasil menggagalkan peredaran narkoba, dengan jumlah barang bukti yang berhasil disita yakni 30 kilogram sabu dan 11 ribu butir pil ekstasi. Ada 6 tersangka yang diamankan. Mereka di antaranya MAM (52), ZS (32), M (52), R (52), MS (52) dan BFI (52). Jaringan pengedar narkoba internasional ini, dikendalikan oleh seorang bandar besar di Negeri Jiran yang bernama ‘Sultan Malaysia’.

Pengejaran yang dilakukan aparat, dilakukan hingga ke daerah Lubuk Linggau, Sumatera Selatan (Sumsel). Rangkaian penangkapan keenam tersangka dimulai pada Kamis 12 September 2024 mulai pukul 19.30 WIB. Dimana tim Subdit III Reserse Narkoba Polda Riau mendapat informasi adanya pelaku yang akan masuk ke Kota Pekanbaru membawa narkotika jenis sabu.

Tim pun melakukan penyelidikan dengan cara pemetaan dan survailance terhadap pelaku. “Sekitar pada jam 20.30 wib WIB, petugas mendapat informasi pelaku sedang sedang minum kopi di sebuah warung pecel lele di Jalan Pemuda, Kota Pekanbaru. Tersangka berinisial MAM dan ZS berhasil diamankan,” ujar Manang.

Pengakuan kedua tersangka, mereka berangkat dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Mereka singgah di Kabupaten Rohil menjemput sabu dan ekstasi, lalu menuju Kota Pekanbaru untuk mengantar barang haram itu. Ternyata narkotika yang mereka bawa dari Tanah Putih, Kabupaten Rohil, sudah diserahterimakan kepada kurir lainnya yang tidak mereka kenal.

Sabu dan ekstasi disimpan dalam 2 buah tas jinjing dan 1 karung goni plastik. “Berbekal informasi kendaraan yang ditumpangi dua kurir penerima narkoba itu, yakni Toyota Innova Reborn hitam BM-1650-SF, tim melakukan pendalaman. Akhirnya didapat informasi mobil itu mengarah ke Kabupaten Inhu,” papar Manang.

Tim selanjutnya berkoordinasi dengan Satres Narkoba Polres Inhu dan Polsek Seberida untuk melakukan razia dan mengamankan kurir beserta mobil pengangkut narkoba. “Pada saat dua kurir itu melintas di depan Polsek Seberida, tim mencegat mereka, yakni M dan R. Saat mobil digeledah ditemukan 2 buah tas jinjing dan satu goni yang berisikan sabu sebanyak 30 bungkus plastik besar seberat 30 kilogram dan pil ekstasi sebanyak 2 bungkus plastik besar dan 2 bungkus plastik sedang total 11 ribu butir,” jelas Manang.

Tak berhenti sampai di sana, tim terus melakukan pengembangan untuk menangkap pemesan sabu dan ekstasi yang menurut informasi, berada di Kota Pekanbaru. Keesokannya, pada Jumat (13/9/2024) mendekati tengah malam, tim berhasil mengamankan tersangka MS saat berada di sebuah kamar hotel di Jalan HR Subrantas, Kota Pekanbaru.

“Tersangka MS ini merupakan orang yang memerintahkan tersangka M dan R yang ditangkap di Inhu untuk membawa narkoba ke Lubuk Linggau. Tim berangkat ke daerah yang dimaksud pada Sabtu, 14 September 2024 dan berhasil menangkap bandarnya inisial BFI,” ucap Manang.

Pengakuan BFI kata Manang, ia berkomunikasi dengan bandar di Negeri Jiran, yang bernama ‘Sultan Malaysia’. Tak hanya itu, Polda Riau turut mengamankan seorang tersangka lain berinisial J asal Nusa Tenggara Barat (NTB). J kedapatan membawa 1 kilogram sabu dan diamankan petugas Aviation Security (Avsec) Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II saat hendak terbang menuju NTB. Dengan begitu, total ada 8 orang tersangka yang ditangkap. Dengan barang bukti mencapai 76 kilogram sabu dan 41 ribu butir pil ekstasi. (Red)

Jakarta, sinarlampung.co-Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas terus mengambaikan panggilan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI. DPR RI menilai dengan raport merah dan menganggap Yaqut sudah tidak layak menjadi Menteri Agama Anggota Komisi VIII DPR RI, Marwan Jafar, mengancam akan memberikan rapor merah terhadap kinerja Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas karena tidak memenuhi panggilan Panitia Khusus (Pansus) DPR RI.

Marwan Jafar meyakini, Komisi VIII akan ikut memberikan rapor merah karena Yaqut enggan memberikan klarifikasi atas temuan pengalihan kuota dalam penyelenggaraan haji 2024. “Jadi, tadi otomatis rapor merah. Bukan hanya rapor merah itu, sudah tidak layak menjadi Menteri Agama,” kata Marwan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 24 September 2024.

Pada sisi lain, Marwan, yang juga Anggota Pansus Haji itu, menyebut internal Pansus Haji tengah berdebat apakah temuan mereka akan diserahkan kepada aparat penegak hukum. Mereka, yang menolak menyerahkan temuan pansus ke penegak hukum, beralasan aparat saat ini tidak akan serius menangani temuan mereka.

“Masih menjadi debatable, banyak pihak yang menghendaki bahwa ini harus direkomendasikan kepada APH, untuk menyelidiki lebih jauh terhadap temuan yang ada, tetapi juga ada pihak yang tidak mau. Ini yang masuk angin, tidak mau menangani laporan pansus. Pasti,” ucap Marwan.

Marwan mengklaim, mereka sudah menemukan pelanggaran undang-undang dalam pelaksanaan haji 2024. Politikus PKB ini juga menemukan dugaan gratifikasi dari Kementerian Agama (Kemenag) atas penyelenggaraan haji 2024. “Itu, kan, masuk kategori UU Tipikor, dan seterusnya. Itu sudah sangat terang benderang itu, tinggal bagaimana pansus ini, mengemas dalam sebuah rekomendasi akan diteruskan kepada aparat penegak hukum,” tutur Marwan.

Hari ini, Pansus Haji DPR kembali menggelar rapat internal untuk merumuskan kesimpulan yang akan dibacakan pada rapat paripurna DPR RI, Kamis 26 September 2024. Kendati demikian, Marwan mengakui kesimpulan Pansus Haji masih dalam posisi tawar-menawar dengan pimpinan DPR RI untuk dibawa ke rapat paripurna. “Itu pun masih tawar menawar dengan pimpinan DPR. Dalam Bamus hari ini, atau besok, itu harus dimasukan ke dalam agenda rapat paripurna. Supaya pimpinan pansus bisa membacakan hasil kesimpulan dan rekomendasi,” kata Marwan.

Menag Yaqut tercatat tiga kali tak memenuhi panggilan Pansus Haji DPR. Pada 10 September 2024, Menag Yaqut tak hadir dengan alasan menghadiri agenda MTQ di Kalimantan Timur. Panggilan kedua pun dilayangkan pada 19 September 2024. Lagi-lagi Menag Yaqut tidak hadir dengan alasan melakukan kunjungan kerja ke Eropa. Terakhir, Yaqut juga tak hadir pada panggilan ketiga Senin kemarin lantaran dirinya tengah melaksanakan dinas luar negeri di Paris, Prancis.

Sempat Akan Dijemput Paksa

Sebelumnya, Pansus Angket Haji 2024 mengultimatum Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas untuk memenuhi panggilan Pansus. Apabila pada pekan depan tetap tak hadir, maka Pansus akan melibatkan pihak kepolisian. Anggota Pansus Angket Haji DPR Marwan Jafar mengatakan, pihaknya akan meminta kepolisian untuk menyelidiki keberadaan Yaqut.”Kalau sampai hari Senin tidak datang lagi, ya berarti kita ada upaya memang untuk menemui pihak aparat penegak hukum untuk menyelidiki keberadaan Kemenag,” kata Jafar di Jakarta, Jumat 20 September 2024.

Dia mengatakan, pihaknya sudah mengirimkan surat pemanggilan kepada Yaqut untuk hadir. Ini bukan kali pertama Pansus Angket Haji meminta kehadiran Yaqut. Namun, menurut Jafar, Yaqut justru tak pernah hadir dan beralasan tidak menerima undangan.”Sudah ada suratnya dikiti. Itu ngeles aja. Ada kok,” katanya.

“Kita menyayangkan dan saya kira seluruh rakyat Indonesia dan para jamaah haji Indonesia itu bisa menyaksikan bagaimana ketidak integritasnya dan tidak ada moralitas dari Menteri Agama untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan,” imbuhnya.

Dia lantas mengingatkan Yaqut bahwa Pansus bisa melakukan pemanggilan paksa melalui kepolisian berdasarkan UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). “Di situ melalui pimpinan DPR, itu bisa memanggil secara paksa. Ini kan sebetulnya menyangkut hajat hidup orang banyak, hajat hidup para jamaah,” kata Jafar.

Masa kerja Pansus juga sudah semakin sempit. Karena tanggal 23 September akan mengambil kesimpulan dan 24 September dibacakan dalam rapat paripurna. “Jadi datang tidak datang kesimpulan akan kita buat, rekomendasi akan kita buat,” tegas Jafar. (Red)

Padang, sinarlampung.co-Tiga oknum anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat ditangkap sedang pesta narkoba jenis sabu di Hotel Truntum, Padang, Sumatera Barat, Jumat 20 September 2024 sekitar pukul 01.30 WIB. Tiga anggota DPRD tersebut, sebut Martadius (51) alias M dari Fraksi Gerindra, Syafridin (55) alias S dari Nasdem dan Maru Saerejen (49) alias MS Ketua DPC Hanura Mentawai. Sedangkan satu orang warga berprofesi sebagai kontraktor berinisial AA (49).

Ketiga anggota dewan diamankan saat mengikuti orientasi atau Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai anggota DPRD baru periode 2024-2029. “Dari tiga fraksi yang berbeda. Masing-masing, Fraksi Gerindra, Nasdem dan Hanura,” kata Kasat Narkoba Polresta Padang, AKP Martadius  Sabtu 21 September 2024.

Tiga anggota DPRD tersebut, sebut M (51) berasal dari Fraksi Gerindra, S (55) dari Nasdem dan MS (49) berasal dari Hanura. Sedangkan satu orang warga berprofesi sebagai kontraktor yang ikut ditangkap yakni berinisial AA (49) tahun. Penangkapan tersebut berawal dari adanya laporan masyarakat terkait dugaan penyalahgunaan narkotika di suatu tempat. Dari hasil penyelidikan, polisi lebih dulu mengamankan AA.

Kemudian dilakukan pengembangan dan ternyata mengarah ke sebuah hotel tempat tiga anggota DPRD Mentawai itu berada. Saat ditangkap dari tangan para tersangka ditemukan barang bukti berupa dua paket sabu dan alat hisap bong.

Martadius mengungkapkan pihaknya kemudian melakukan tes urine terhadap empat orang yang diamankan. Hasilnya keempat orang itu positif narkoba jenis sabu. Para tersangka saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif di Mapolresta Padang. “Setelah dilakukan pemeriksaan, S mengakui bahwa ia baru saja menggunakan sabu bersama MS (51) dan MS (54) di kamar yang berbeda. MS (51) ditangkap di kamar 233, sementara MS (54) di kamar 301,” ungkapnya.

Barang bukti yang diamankan dari tempat kejadian meliputi dua paket sabu, satu set alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman dengan pipet dan kaca pirek, serta empat unit ponsel milik para tersangka. “Barang bukti tersebut telah diuji di laboratorium forensik di Riau, dan hasilnya identik dengan narkoba jenis sabu,” jelasnya.

Ketiga anggota DPRD Mentawai bersama tersangka AA kini dijerat dengan pasal 114 ayat 1 junto pasal 112 ayat 1 junto pasal 132 ayat 1 junto pasal 127 ayat 1 huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Mereka diancam hukuman penjara antara 5 hingga 12 tahun.

Habiburokhman: Terbukti Kita Pecat

Partai Gerindra memastikan akan memecat anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar) yang tertangkap sedang pesta sabu di sebuah hotel di Padang. Mereka ditangkap itu diketahui sedang mengikuti orientasi atau Bimbingan Teknis (Bimtek) sebagai anggota DPRD periode 2024-2029 yang baru dilantik. “Tentu saja. Kalau memang terbukti akan dipecat,” kata Ketua Mahkamah Partai Gerindra, Habiburokhman dalam keterangan singkat kepada wartawan, Sabtu 21 September 2024. (Red)