Kategori: Nasional

Palembang, sinarlampung.co-Siswi Pelajar SMP Ayu (13) ditemukan tewas di areal Kuburan China, TPU Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Palembang, Minggu 1 September 2024. Korban dibunuh dan diperkosa begilir oleh empat pelaku yang juga masih anak-anak. Keempat pelaku berinisial IS (16), MZ (13), AS (12) dan NS (12). Para pelaku mengaku motifnya karena terlalu kerap menonton film porno.

Polda Sumatera Selatan menegaskan, pihaknya akan mengusut tuntas kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap seorang siswi SMP itu hingga sampai ke tahap persidangan. “Saat ini, proses penyidikan masih berlangsung, berkas perkaranya kami kebut untuk sesegera mungkin kami limpahkan ke jaksa penuntut umum. Kasus ini sangat miris, karena pelakunya juga anak-anak,” kata Kabid Humas Polda Sumsel, Kombes Pol Sunarto, dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa 10 September 2024.

Sebelumnya, jasad siswi SMP itu ditemukan dengan luka lebam di bagian dagu, di kawasan TPU Talang Kerikil dan menghebohkan warga jalan R Sudarman Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Palembang Minggu 1 September 2024. Korban inisial AA berusia 13 tahun itu pelajar kelas 2 SMP swasta, dan tercatat sebagai warga Kecamatan Kemuning, Palembang, Sumatera Selatan.

Winarti, ibu korban mengatakan mendapatkan kabar anaknya ditemukan meninggal minggu sore sekitar pukul 17.00. “Ponakan saya mampir kerumah mengatakan bahwa Ayu di temukan sudah meninggal di kuburan Cina,” kata Winarti terisak.

Winarti juga langsung mendatangi lokasi kejadian. Dia tidak menyangka anaknya ditemukan sudah meninggal dunia. “Tadi siang sekitar pukul 12.00, sempat bertemu pak. Saat saya pulang usai bekerja, namun saat itu kami tidak sempat berbicara dan anak saya pun pergi tidak pamit,” ujarnya.

Apakah anaknya memiliki masalah, Winarti menyatakan korban tidak ada masalah. Tiga hari lalu, korban sempat bilang hendak mau main ke rumah temannya. “Itu saja yang kami ingat,” katanya.

Kasat Reskrim AKBP Yunar Hotma Parulian Sirait membenarkan adanya penemuan jenazah seorang wanita berumur 13 tahun. Jenazah sempat dibawa ke RS Bhayangkara Palembang. Dari hasil pemeriksaan forensik korban meninggal dunia secara tidak wajar karena ditemukan luka pukulan benda tumpul di bagian leher dan indikasi kekurangan oksigen.

Sementara itu dari hasil pemeriksaan penyidik Polrestabes Palembang terungkap bahwa para pelaku yang tega melakukan pembunuhan tersebut adalah empat orang anak di bawah umur yang sudah berencana melakukan tindak asusila terhadap korban.

Keempat pelaku yaitu IS, MZ, NS, dan AS diketahui masih di bawah umur. Pelaku utama, IS yang berusia 16 tahun telah tercukupi usianya untuk dilakukan penahanan. Sementara tiga dari empat pelaku lainnya yang berusia kisaran 12 dan 13 tahun tidak ditahan.

Meski telah berstatus tersangka ketiganya dititipkan di lembaga penyelenggara kesejahteraan sosial LPKS. Keempat tersangka semuanya dikenakan pasal berlapis pencabulan dan penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Sesuai dengan undang-undang yang berlaku tentang perlindungan anak kasus yang menggegerkan warga Palembang ini kini masih terus diselidiki penyidik Polrestabes Palembang.

Kapolrestabes Palembang Kombes Harryo Sugihhartono mengatakan pembunuhan terjadi berawal dari korban AA diajak bertemu kekasihnya, IS (16). Pelaku IS mengajak AA menonton pertunjukan kuda kepang di Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning. “Modusnya dengan mengajak korban jalan. Korban kemudian diajak ke lokasi (TPU) dekat krematorium,” ujar Harryo, Rabu 4 September 2024.

Harryo menjelaskan siswi tersebut awalnya dicabuli di lokasi pertama yang masih di area kuburan cina tersebut. Awalnya, korban AA dibekap hidung dan mulutnya hingga lemas.”Setelah korban lemas, para pelaku kemudian mencabuli korban secara bergilir. Diawali oleh IS, MZ, NZ, dan AS,” katanya.

Setelah mencabuli korban, para pelaku berpindah ke TKP selanjutnya. Kedua lokasi tersebut berjarak kurang lebih 30 menit. Di sanalah lokasi korban ditemukan tak bernyawa. “Di TKP kedua, korban kembali dicabuli dalam keadaan telah meninggal dunia. Mereka mencabuli korban dengan caranya masing-masing,” katanya.

Setelah beraksi, keempat pelaku meninggalkan dan kembali ke lokasi pertunjukan kuda kepang. Di sana, IS sempat bercerita pada saksi tindakan asusila tersebut. “IS sempat bercerita kepada saksi atas aksi pencabulannya terhadap korban dengan bangga,” katanya. (Red)

Bandung, sinarlampung.co-Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan praktik korupsi nyaris merasuki setiap lini kehidupan dan selalu terulang meskipun telah dilakukan pemberantasan tanpa henti Salah satu upaya pencegahan dalam praktik korupsi khususnya pada sektor pemerintahan senantiasa perlu adanya penguatan dalam check and balances terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh unsur-unsur lembaga pemerintahan di Indonesia.

“Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan pengelolaan keuangan negara perlu dilakukan oleh lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, profesional dalam hal ini yaitu Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia,” kata Jaksa Agung saat menjadi Keynote Speaker pada kegiatan Rapat Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan RI Tahun 2024, di Bandung, Jawa Barat, Senin 26 Agustus 2024.

Menurut Burhanuddin, peran sentral dari Badan Pemeriksa Keuangan yang merupakan lembaga pemeriksa sebagaimana yang diamanatkan dalam Konstitusi dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, yaitu bertanggungjawab untuk melakukan pemeriksaan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dalam hal mewujudkan pemerintahan yang baik.

“Kejaksaan melaksanakan peran penting dalam penegakan hukum di bidang penuntutan dan penyidikan tindak pidana korupsi. Kewenangan Kejaksaan dalam melakukan penyidikan tindak pidana korupsi dimaksudkan guna mengakselerasi pemberantasan tindak pidana korupsi,” katanya, dalam diskusi bertema Dampak Pemeriksaan BPK terhadap Kinerja Kejaksaan Agung dan Harapan terhadap BPK dalam Upaya Pemberantasan Korupsi.

Selanjutnya, dalam perspektif yang lebih luas kewenangan tersebut juga ditujukan untuk mengantisipasi berkembang dan beragamnya modus dari tindak pidana tersebut.

“Keseriusan institusi Kejaksaan dalam upaya memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilihat dari penanganan kasus-kasus dengan jumlah kerugian negara yang besar, seperti korupsi Asuransi Jiwasraya dan Asabri, Kasus BTS oleh Kominfo, Pengerjaan Jalan Tol MBZ, serta yang terbaru kasus Korupsi Tata Kelola Timah yang mengakibatkan kerugian negara lebih dari Rp300 triliun,” Ucapnya Jaksa Agung.

Pada perkara tindak pidana korupsi, lanjut Burhanuddin, sebelum ditetapkan adanya kerugian negara terlebih dahulu dilakukan melalui perhitungan. Mekanisme tersebut tidak hanya dilakukan melalui pencatatan ataupun penghitungan sederhana lainnya.

Jaksa Agung juga menekankan pemenuhan unsur delik tindak pidana korupsi harus dipahami secara menyeluruh yaitu adanya perbuatan melawan hukum sebelum timbulnya kerugian negara.

“Dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana, terdapat salah satu faktor penting terkait dengan aspek pembuktian kerugian negara yaitu surat dakwaan penuntut umum. Selain rangkaian perbuatan hukum yang dilakukan pelaku, unsur kerugian keuangan negara wajib termuat yang mana kesimpulan adanya kerugian keuangan negara merupakan hasil perhitungan instansi berwenang yang dijadikan sebagai alat bukti,” ungkap Jaksa Agung.

Berdasarkan hal tersebut, hasil audit dari instansi berwenang terkait dengan nilai kerugian negara akibat tindak pidana korupsi menjadi salah satu alat bukti yang penting bagi penuntut umum untuk membangun keyakinan hakim dalam proses persidangan perkara tersebut.

Dengan demikan, adanya fungsi pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK memberikan implikasi yang baik kepada Kejaksaan khususnya untuk mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan penanganan tindak pidana korupsi di Indonesia.

Oleh karenanya, Jaksa Agung berharap eksistensi Auditorat Utama Investigasi pada Badan Pemeriksa Keuangan dapat semakin mengoptimalkan sinergi antara Kejaksaan dan Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal pemeriksaan investigatif, perhitungan kerugian keuangan negara dan pemberian keterangan ahli dalam penanganan tindak pidana korupsi.

“Hal tersebut di atas menjadi sangat penting mengingat parameter keberhasilan Kejaksaan dalam menangani tindak pidana korupsi tidak hanya dilihat dari jumlah kasus yang ditangani akan tetapi bagaimana upaya untuk mengembalikan keuangan negara,” ujar Jaksa Agung.

Tercatat pada tahun 2023, total pengembalian keuangan negara yang dilaksanakan oleh Kejaksaan mencapai Rp4.467.944.903.697 (empat triliun empat ratus enam puluh tujuh milyar sembilan ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga ribu enam ratus sembilan puluh tujuh rupiah).

“Peran Badan Pemeriksa Keuangan sebagai lembaga pemeriksa yang bebas, mandiri, profesional dalam memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara seyogia-nya patut selalu didukung demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap lembaga pemerintahan,” imbuh Jaksa Agung.

Jaksa Agung atas nama Kejaksaan Republik Indonesia memberikan apresiasi terhadap peran penting Badan Pemeriksa Keuangan dalam rangka melaksanakan penghitungan kerugian keuangan negara, yang mana hal tersebut akan menjadi pemicu bagi seluruh lembaga penegak hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia secara proporsional dan profesional.

Selanjutnya, sebagai salah satu pemegang peran penting pencegahan tindak korupsi di Indonesia Jaksa Agung menekankan terkait dengan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan yang dikategorikan sebagai informasi publik yang terkadang menimbulkan perbedaan perspektif kerugian negara dalam Masyarakat.

“Kami berharap setiap Laporan Hasil Pemeriksaan yang di-publish tidak dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu, akan tetapi untuk mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang benar, serta memacu peran serta masyarakat dalam mencegah praktik korupsi agar tercipta pemerintahan yang baik (good governance),” kata Jaksa Agung. (Red).

Jakarta,sinarlampung.co-Komisi Yudisial (KY) menjatuhan sanksi pemberhentian terhadap tiga hakim Pengadilan Negeri (PN) Surabaya terkait vonis bebas Ronald Tannur. Ketiga hakim selaku Para Hakim Terlapor, yakni Erintuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul.

Baca: Anak Anggota DPR RI Aniaya Janda Hingga Tewas Ditempat Karaoke

Dalam pertimbangan hukumnya, KY mengungkapkan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Para Hakim Terlapor, Majelis Sidang Pleno KY telah memperoleh fakta hukum bahwa Para Hakim Terlapor telah membuat beberapa fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum pada salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/ 2024/ PN.Sby, yang mana fakta-fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat tersebut tidak pernah diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum.

“Sebaliknya beberapa fakta dan pertimbangan hukum yang telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum, justru tidak muncul dalam salinan putusan,” ucap Kabid Waskim dan Investigasi KY Joko Sasmita dalam rapat konsultasi dengan Komisi III DPR RI, Jakarta, Senin 26 Agustus 2024.

Sementara itu, menurut Joko, berdasarkan ketentuan Pasal 13 UU 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, Majelis Sidang Pleno KY berpendapat bahwa putusan yang sah dan mempunyai kekuatan hukum adalah putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.

Terkait hal itu, KY menilai, ketiga hakim tersebut kurang berhati-hati. Di sisi lain, kesalahan yang dilakukan para hakim tersebut dinilai sebagai pelanggaran yang cukup serius.

Sebab berdasarkan Pasal 13 ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan Kehakiman, pelanggaran yang dilakukan Para Hakim Terlapor berdampak pada putusan yang telah dibuat menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang dapat mengakibatkan putusan batal demi hukum.

“Bahwa perbuatan/ tindakan Para Terlapor dimaksud, menurut Majelis Sidang Pleno dilatarbelakangi adanya kurangnya sikap berhati-hati dari Para Terlapor dan pelanggaran ini merupakan tingkat pelanggaran yang cukup serius,” jelasnya.

Oleh karena itu, Joko menyampaikan, Majelis Sidang Pleno KY menilai, pelanggaran yang dilakukan oleh Para Hakim Terlapor masuk dalam klasifikasi pelanggaran berat. “Majelis Sidang Pleno Komisi Yudisial RI telah bermusyawarah dan sepakat menjatuhkan sanksi berat oleh karena itu terhadap Para Terlapor,” jelasnya.

Putusan KY ini hanya bersifat rekomendasi. Selanjutnya, KY akan bersurat kepada Ketua Mahkamah Agung RI, perihal Usul Pembentukan Majelis Kehormatan Hakim (MKH), yang ditembuskan kepada Presiden, Ketua DPR-RI, Ketua Komisi III DPR-RI, dan Para Terlapor. “KY juga akan memonitor usul penjatuhan sanksi MKH yang telah diusulkan kepada Mahkamah Agung,” tutur Joko.

Sebagai informasi, putusan KY ini disampaikan Joko dalam rapat konsultasi dengan Komisi III DPR. Rapat tersebut digelar setelah sidang pleno, yang diselenggarakan pada hari Senin, 26 Agustus 2024 pada pukul 09.30 WIB.

Sebelumnya, Anggota sekaligus Juru Bicara Komisi Yudisial (KY), Mukti Fajar Nur Dewata menyampaikan kelanjutan terkait pemeriksaan para hakim Pengadilan Negeri Surabaya berkenaan kasus Ronald Tannur.

Mukti menyebut, KY akan menyampaikan hasil pemeriksaan itu melalui sidang pleno nantinya. “Sidang pleno untuk putusan ini paling lambat akan kami gelar pada awal bulan September,” kata Mukti, saat ditemui di Purwokerto, Jawa Tengah, pada Sabtu 24 Agustus 2024.

Mukti mengatakan, pemeriksaan terhadap tiga hakim yang bertugas dalam sidang kasus Ronald Tannur telah diperiksa selama lima jam lamanya, pada Senin 19 Agustus 2024 lalu. Tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang diperiksa di antaranya Erintuah Damanik, Heru Hanindio, dan Mangapul.

Adapun pemeriksaan yang dilakukan Tim Investigasi KY mendalami terkait ada atau tidaknya pelanggaran yang dilakukan para hakim yang menangani perkara tersebut. “Semuanya terkait pelanggarannya, ada (atau) enggak tentang peristiwa-peristiwa itu. Tentu aku enggak bisa kasih tahu hasilnya. Tunggu pleno,” jelasnya.

Sebelumnya, Tim Kuasa Hukum keluarga Dini Sera Afrianti melaporkan tiga hakim Pengadilan Negeri Surabaya ke Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung pada Rabu (31/7/2024). Sebelum mengajukan ke Bawas MA, keluarga korban penganiayaan, Dini, terlebih dahulu mendatangi kantor Komisi Yudisial (KY), di Jakarta, pada Senin 29 Juli 2024. (Red)