Kategori: Nasional

Selain Soal KKN Pergub Bakar Lahan Tebu, AKAR Lampung sebut SGC Gemplang Pajak Hingga 20 Triliun?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Selain dugaan korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam Pergub No 33 soal pembakaran lagan tebu saat panen, PT Sugar Group Company (SGC) juga mengemplang pajak hingga rp20 Triliunan, dan menggunakan lahan lebih besar dari HGU. Hal itu disampaikan Aliansi Komando Aksi Rakyat (AKAR) Lampung saat menggelar unjukrasa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Lampung, Senin 15 Juli 2024 pagi.

Baca: AKAR Lampung Ikut Laporkan Mantan Gubernur Arinal Djunaidi ke Kejagung dan Presiden Jokowi

Baca: Pantes Cuek Diprotes Warga Lampung Ada Pergub 33 Tahun 2020 Yang Izinkan Panen Tebu Dibakar, Kini Dicabut MA

Ketua DPP Akar Lampung Indra Musta’in mengatakan ada empat poin tuntutan yang mereka sampaikan, yaitu Pertama, mendesak Kementerian ATR/BPN melalui BPN Wilayah Lampung untuk melakukan pengukuran ulang Hak Guna Usaha (HGU) PT Sugar Group Company karena ada dugaan luasannya lebih besar dari yang diberikan negara.

“Tidak ada transparansi dari pemerintah pusat dan provinsi terkait dokumen kontrak, peta digital dan peta resmi berapa sebetulnya luasan HGU PT SGC, data yang bisa diakses masyarakat semuanya simpang siur,” Kata Indra Mustain saat berorasi.

Kedua, atas perbedaan luas lahan PT. SGC tersebut juga diduga kuat dijadikan modus untuk melakukan pengemplangan pajak sehingga merugikan keuangan negara maka kami atas nama rakyat Lampung menggugat Kementrian Keuangan Untuk melakukan audit dan penagihan kepada PT SGC.

Menurut Indra, Bupati Tulang Bawang pernah mengadukan penggelapan pajak PT SGC Jusuf Gunawan itu ke DPR. Pada tanggal 11 Mei 2011 Komisi II DPR pernah lakukan RDPU bahas penipuan, pemalsuan, penggelapan pajak Sugar Grup ini. Komisi II DPR juga membahas penyerobotan lahan masyarakat di 4 Kecamatan di Tulang Bawang, oleh PT SGC.

Komisi II DPR menemukan fakta bahwa SGC telah dengan tanpa hak telah serobot tanah milik warga di 4 kecamatan, untuk dijadikan perkebunan tebu. Di mana, Komisi II DPR juga menemukan fakta bahwa salah 1 perusahaan SGC yakni PT. Garuda Panca Artha (GPA) memalsukan luas lahan perkebunannya.

Luas lahan PT. GPA itu berbeda dengan luas lahan berdasarkan izin usaha Bupati Tulang Bawang yang diterbitkan pada tahun 2004. Sesuai Surat BPN Kab Tulang Bawang tanggal 8 Maret 2007 total luas HGU Sugar Grup hanya 86.455,99 hektar. Kantor Pelayanan Pajak Kotabumi Lampung Utara menunjukan bukti bahwa SGC harus bayar pajak atas 105.091 hektar.

Selain itu, kata Indra, PT. GPA mengajukan izin usaha perkebunan baru 30.000 hektar ke Bupati Lampung Utara. Namun Sesuai data Tulang Bawang, luas lahan PT. GPA yang masuk dalam wilayah Tulang Bawang adalah 124.092,80 hektar. “Bupati Tulang Bawang dan BPN menemukan pemalsuan data luas lahan yang dilakukan oleh PT. GPA (SGC) seluas 124.092 – 86.455 – 37.637 hektar. Perbedaan luas lahan perkebunan yang terjadi pada SGC ini sangat mempengaruhi pendapatan negara berdasarkan PPN, PPh, PBB, BPHTB, dil,” ujarnya.

Menurutnya, kewajiban pajak tersebut secara rinci dapat disebutkan sebagai berikut:

PPN atas Gula Pasir dan Mosales pada PT. GPA, PPN atas Gula Pasir dan Mosales pada PT. Garuda Putih Mataram (GPM), PPN atas Ethanol PT. Indo Lampung, PPh pada PT. SIL, GPA, GPM, ILD dst Termasuk pajak PBB, BPHTB, Restrilbusi Air Tanah dst. Sehingga Total kewajiban pajak SGC yang tertunggak terhitung sejak 2004 adalah Rp20 triliun.

“Pengemplangan pajak PT SGC sejak tahun 2004, diduga hampir Rp20 triliun. Tapi kemudian, hal ini menguap begitu saja, termasuk seualah Gubernur Ridho Ficardo dan Arinal Djunaidi yang memiliki kedekatan dengan PT SGC,” ujar Indra Musta’in.

Indra Musta’in menjelaskan, APBN Lampung hanya Rp7 Triliun, artinya jika perusahaan membayar pajak dengan semestinya, maka banyak perubahan yang bisa terjadi untuk pembangunan Lampung.

Ketiga, AKAR menggugat BPN Wilayah Lampung agar transparan atas dokumen HGU, peta digital, dan peta resmi perusahaan-perusahaan perkebunan di Provinsi Lampung.

Keempat, menggugat BPN Wilayah lampung berkoordinasi dengan Kementerian ATR/BPN mencabut perpanjangan HGU PT. Sweet Indo Lampung karena melanggar syarat dan ketentuan yang wajib dipatuhi dalam dokumen perpanjangan HGU terkait larangan mengelola lahan dengan membakar.

Indra melanjutkan, jika tuntutan itu tidak diakomodir, pihaknya akan melakukan aksi di Kementerian ATR/BPN di Jakarta. “Kami juga akan melayangkan surat kepada Komisi II DPR RI untuk membentuk pansus menyelidiki dugaan penyerobotan lahan dan pengemplangan pajak yang dilakukan oleh PT SGC,” katanya. (Red)

15 Juli 2024
Karya Buku Puisi Wina Armada Sukardi Mendapat Anugrah MURI

Jakarta, sinarlampung.co – Dua buku kumpulan puisi karya sastrawan Wina Armada Sukardi mendapat anugrah Meseum Rekor Dunia dan Indonesia (MURI). Kedua buku itu masing-masing “Memetik Bulan” (terbitan tahun 2023) dan “Pacul Berdarah Puisi Serba Benda” (terbitan tahu 2024). Penyerahan Anugrah MURI dilakukan langsung oleh pendiri MURI, Jaya Suprana bersama direktur utama MURI, Aylawati Sarwono di Jakarta, Kamis, 10 Juli 2024.

Wina menerima anugrah MURI untuk kategori “Perintis buku puisi untuk Anak-anak dan buku puisi kebendaan”.

Selain Wina, hari itu ada juga tujuh penerima MURI lain untuk berbagai katagori. Salah satunya penyanyi asal Surabaya, Erwina. Dia menerima anugrah MURI untuk katagori “penyanyi Indonesia yang menguasai sebelas bahasa asing.” Ada pula penerima untuk katagori pengabdian untuk kemanusiaan, serta perempuan pertama yang menerima gelar doktor bidang teologi Katolik.

MURI didirikan 27 Januari 1990. Rekor pertamanya dikeluarkan tanggal 14 Juli 1990 untuk Pejalan Kaki Termuda, Vinas V. Lindri Saputri umur 6 tahun. Dia menempuh jarak 55 Km Semarang-Jakarta selama 26 hari. Sampai saat ini MURI telah memberikan 11.700 rekor.

Wina Armada menerangkan, buku puisi untuk anak-anak terbit didorong kenyataan tidak ada buku puisi untuk anak-anak. “Kalau buku puisi tentang anak-anak mungkin sudah ada beberapa,” katanya.

Menurut Wina, anak zaman kiwari sudah amat berbeda dengan anak dahulu, baik dilihat dari cara berpikirnya maupun dari keragaman sosial budayanya.

”Jika mereka tidak dibiasakan mengenal rasa seni, bisa jadi kelak besar mereka juga tidak mengenal nilai-nilai baik atau buruk,” tegasnya.

Sebelumnya, Wina juga telah menghasilkan beberapa buku puisi baik karya tunggal maupun bersama. Selain itu Wina juga merupakan penerima lifetine achiefment sebagai penulis fiksi dari organisasi penulis Satupena. Dia meraih dua kali Piala Mitra sebagai kritikus terbaik. Saat ini menjadi pemimpin redaksi di Podcast Sembilan.

Wina menuturkan, penerimaan anugrah MURI baginya seperti de javu atau mengulang suatu peristiwa kembali. Hal ini lantaran Ayah Wina, Gandhi Sukardi, juga penerima anugrah MURI dua kali sebagai “penulis surat membaca tiga tahun berturut-turut tanpa henti di surat kabar harian Jakarta Post.”

“MURI menyadarkan kita _the limitbis sky_ , alias batas kemampuan kita adalah ketidakterbatasan itu sendiri,” kata Wina.

Acara anugrah MURI diakhiri dengan penampilan Erwina yang membawakan lagu Mandarin Klasik dan lagu Indonesia asal Jawa Timur, “Rek Ayo Rek”. (Red/*)

14 Juli 2024
Perburuan Harus Masiku, KPK Geledah Rumah Pengacara PDIP dan Dalami Penyandang Dana Pelarian DPO

Jakarta, sinarlampung.co-Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terhadap rumah Advokat PDI-P Donny Tri Istiqomah terkait penyidikan kasus dugaan suap penetapan pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR 2019-2024 yang menjerat buron Harun Masiku. Hal itu disampaikan Tim Hukum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P, Johannes L Tobing saat melaporkan penyidik Rossa Purbo Bekti ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK hari ini, Selasa 9 Juli 2024.

Baca: KPK Harus Tangkap Harun Masiku dan Madam?

Baca: Buron KPK Harun Masiku Jadi Marbot Masjid di Malaysia?

Menurut penjelasannya, penyidik KPK menggeledah rumah Donny yang berada di Jagakarsa, Jakarta Selatan, pada Rabu, 3 Juli 2024. “Nah, jadi tanggal 3 Juli, hari Rabu kemarin, penyidik KPK yang dipimpin oleh saudara Rossa itu berjumlah 16 orang datang ke rumah Donny Tri Istiqomah,” kata Johannes di Kantor Dewas KPK, Jakarta, Selasa 9 Juli 2024.

Pihaknya menilai penggeledahan yang dilakukan penyidik tersebut melanggar hukum, pasalnya dari informasi yang didapat, upaya paksa tersebut dilakukan tanpa surat perintah dari pimpinan KPK. Atas tindakan penggeledahan tersebut, Tim Hukum DPP PDIP kemudian melaporkan penyidik Rossa ke Dewas KPK.

Dalami Penyandang Dana Harun Masiku

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah mendalami informasi soal adanya pihak yang diduga mendanai pelarian buronan kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024, Harun Masiku.

“Informasi pemberi dana akan didalami oleh penyidik,” kata juru bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis 27 Juni 2024.

Informasi mengenai dugaan adanya pihak yang mendanai pelarian Harun Masiku itu disampaikan oleh Ketua Indonesia Memanggil Lima Tujuh (IM57+ Institute) M. Praswad Nugraha.

Dalam keterangannya, Praswad mengatakan Harun Masiku butuh uang tunai dalam jumlah besar, karena selalu berpindah-pindah dan tidak bisa mengakses sistem keuangan perbankan, karena akan langsung ketahuan jika yang bersangkutan mengambil uang di ATM dan menggunakan jasa lembaga keuangan lainnya.

“Buronan butuh terus berpindah-pindah, jadi tidak mungkin bisa bekerja, sehingga pasti butuh ada pihak yang back-up atau support kebutuhan keuangan Harun Masiku,” kata Praswad dalam keterangan teruliusnya.

Dia juga menduga Harun Masiku selalu bergerak berpindah-pindah negara, sehingga butuh identitas palsu, paspor, dan butuh orang-orang yang membantunya setiap akan melintasi wilayah negara tertentu secara ilegal.

Semua itu, kata Praswad, biayanya sangat besar, sehingga mustahil dilakukan Harun Masiku tanpa dukungan keuangan yang kuat.”Harun masiku tidak bisa bekerja, karena statusnya sedang buron, sehingga pasti tidak ada pemasukan, tanpa dukungan dari pihak tertentu, tidak mungkin dia bisa membiayai pelariannya selama 4,5 tahun terakhir ini,” ujar Praswad.

Sebagai informasi, Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.

Meski demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020. Selain Harun, pihak lain yang terlibat dalam perkara tersebut adalah anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017-2022 yakni Wahyu Setiawan.

Wahyu Setiawan yang juga terpidana dalam kasus yang sama dengan Harun Masiku. Saat ini sedang menjalani bebas bersyarat dari pidana tujuh tahun penjara di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Kedungpane Semarang, Jawa Tengah. (Red)

12 Juli 2024
Kapal Kerap Terlambat YLKI dan DPR Minta Menteri Evaluasi Kinerja ASDP Bakauheni

Bandar Lampung, sinarlampun.co-Kenaikan tarif atau setiap tahun tarif penyeberangan di Pelabuhan Merak-Bakauheni yang terus mengalami penyesuaian, di tahun 2024 penyesuaian tarif mulai berlaku pada tanggal 1 Februari 2024, namun tidak diimbangin dengan pelayanan. Pasal keterlambatan kapal dua sampai tiga jam masih terus saja terjadi.

Karena itu YLKI mendesak dilakukan evaluasi terhadap ASDP Pelabuhan Bakauheni. “Penyesuaian tarif tersebut disandarkan pada surat Menteri Perhubungan RI nomor PR.302/4/16 PHB 2023 tanggal 15 November 2023 tentang persetujuan penyesuaian tarif jasa Kepelabuhan pada layanan Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak dan Bakauheni PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero),” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Provinsi Lampung, Subadra Yani Moersalin.

Namun, kata Subadra, sangat disayangkan pemberlakuan penyesuaian tarif angkutan layanan dermaga eksekutif di Merak dan Bakauheni yang awal tujuannya untuk meningkatkan pelayanan angkutan penyeberangan, keselamatan dan keamanan pelayaran nampaknya jauh dari harapan.

“Pasalnya penyeberangan Bakauheni-Merak kerap terjadi adanya keterlambatan jadwal penyeberangan sampai dengan 2 jam. Faktanya penyeberangan dari Bakauheni menuju Merak pada Sabtu 6 Juli 2024 seharusnya kapal berangkat pukul 10.00 WIB namun keberangkatan kapal baru berlangsung pada pukul 12.00 WIB,” katanya.

Subadra Yani meminta kepada Komisi V dan Menteri Perhubungan serta Menteri BUMN untuk melakukan evaluasi kinerja pelayanan penyeberangan Bakuheni-Merak. “Sangat disesalkan atas buruknya pelayanan jasa penyeberangan Bakauheni-Merak, karena sering terjadi keterlambatan jadwal penyeberangan sampai memakan waktu hingga 2 jam,” katanya.

“Maka sepatutnya Komisi V DPR RI bersama-sama Kementerian terkait baik Perhubungan dan BUMN segera turun ke Pelabuhan penyeberangan Bakauheni-Merak, keterlambatan tersebut akibat salah satu kapal layanan eksekutif yang sandar dari Merak tidak mengangkut penumpang dari Bakauheni, dan terpaksa menunggu kapal berikutnya yang datang dari Merak selama 2 Jam, ini juga saya alami langsung,” kata Subadra Yani.

“Mestinya ini tidak boleh terjadi, lanjut Ketua YLKI Lampung, jika pihak ASDP konsisten kepada jadwal layanan penyeberangan baik dari Bakauheni maupun tujuan pelabuhan Bakauheni. Selain mendesak Pemerintah dan DPR RI turun langsung, YLKI Lampung juga menyarankan penyesuaian tarif secara otomatis dan berkala setiap tahunnya dievaluasi, sehigga penyesuaian tarif penyeberangan Merak Bakauheni tidak serta merta dilakukan tanpa melalui Evaluasi kualitas pelayanannya.

“Jangan karena kenaikan atau penyesuain tarif dilakukan secara otomatis dan berkala, pihak ASDP mengabaikan kualitas pelayanan kepada pengguna jasa Penyeberangan. Bahkan dijajaran manajemen, mulai dari General Manager dan jajaran Direktur operasional tidak menunjukan profesionalitas dan rasa tanggung jawabnya terhadap keluhan layanan pengguna jasa penyeberangan, maka jika tidak mampu mengelola dan melayani pengguna jasa penyeberangan lebih baik mundur”, ujar Subadra Yani.

Menanggapi hal itu, Anggota DPR-RI Komisi II dari Fraksi Partai Golkar Riswan Toni yang juga menajdi penumpang penumpang Kapal yang terlambat itu ikut mengutarakan kekecewaanya atas kualitas pelayanan jasa penyeberangan Bakauheni-Merak.

“Saya kecewa terhadap buruknya layanan jasa penyeberangan Bakauheni-Merak yang dari tidak teraturnya jalur antrian mobil, tidak terdapat rambu-rambu petunjuk arah serta minimnya petugas yang memberikan pengarahan dan mengatur,” kata Riswan Toni pada Senin 8 Juli 2024. (Red)

11 Juli 2024
Tim Muhibah Budaya Jalur Rempah KRI Dewa Ruci Tiba di Pelabuhan Panjang

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Tim Muhibah Budaya Jalur Rempah menggunakan KRI Dewaruci dan Laskar Rempah tahun 2024 tiba di Provinsi Lampung. Kedatangan rombongan disambut penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo di Pelabuhan Panjang, Kamis 11 Juli 2024 pagi.

Laskar Rempah iba di Pelabuhan Panjang

Muhibah Budaya Jalur Rempah merupakan kerjasama antara Kemendikbud Ristek RI khususnya Dirjen Kebudayaan bersama TNI Angkatan Laut. Muhibah Budaya Jalur Rempah tahun 2024 ini mengusung tema ‘Jalur Rempah dalam Konteks Konektivitas Budaya Melayu’.

Pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah dengan menggunakan KRI Dewaruci dikomandoi oleh Letkol Laut (P) Rhony Lutviadhani, adapun rute perjalanannya, yaitu Jakarta – Belitung Timur – Dumai & Siak – Sabang & Aceh – Malaka – Tanjung Uban–Lampung–Jakarta yang mulai berlayar pada 7 Juni 2024.

Penjabat Gubernur Lampung dalam sambutan tertulis yang dibacakan oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo menyampaikan ucapan selamat datang kepada peserta Muhibah Budaya Jalur Rempah di Provinsi Lampung. “Atas nama Pemerintah Provinsi Lampung saya mengucapkan selamat datang kepada Tim Muhibah Budaya Jalur Rempah (MBJR) KRI Dewaruci dan Laskar Rempah di Provinsi Lampung,” ucapnya.

penjabat Gubernur Lampung, Samsudin, diwakili Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo di Pelabuhan Panjang, Kamis 11 Juli 2024 pagi.

Menurut Ganjar Jationo bahwa perjalanan yang dilakukan oleh Tim Muhibah Budaya Jalur Rempah merupakan salah satu langkah dalam mempromosikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Perjalanan ini tidak hanya merupakan penghormatan terhadap sejarah perdagangan rempah-rempah yang bersejarah, tetapi juga sebagai langkah konkret dalam memperkuat ketahanan budaya dan mempromosikan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” lanjutnya.

Menurutnya kehadiran Tim Muhibah Budaya Jalur Rempah merupakan simbol dari kekayaan sejarah maritim dan budaya Nusantara yang telah menjadi warisan berharga bagi bangsa. “Mereka adalah perwakilan dari perjalanan berabad-abad yang dilakukan para pahlawan-pahlawan laut kita dalam menjelajahi jalur rempah yang menghubungkan bangsa-bangsa di seluruh Nusantara dan dunia,” ujarnya.

Sebagai bagian dari upaya dalam melestarikan warisan budaya yang berharga ini, Pemerintah bersama-sama berkomitmen untuk mengajukan Jalur Rempah Indonesia sebagai Warisan Budaya Dunia kepada UNESCO. “Langkah ini bukan hanya untuk mengenang jasa-jasa para leluhur dalam menjaga jalur perdagangan rempah-rempah, tetapi juga untuk memastikan bahwa nilainilai sejarah tersebut tetap hidup dan bermanfaat bagi generasi masa depan tentang pentingnya nilai-nilai sejarah dan kerja sama lintas budaya.

Dengan kekayaan alam Lampung dan budaya yang melimpah, kata Ganjar Jationo menjadikan Provinsi Lampung sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warisan Jalur Rempah tersebut. “Keberadaan KRI Dewaruci dan Laskar Rempah di perairan Lampung hari ini tidak hanya sebagai tonggak perjalanan fisik, tetapi juga sebagai simbolik dari hubungan abadi antara laut, rempah-rempah, dan peradaban kita,” lanjutnya.

“Zona-zona ekonomi yang tersebar dari Sabang hingga Merauke merupakan simpul-simpul ekonomi yang menandai pijakan sejarah perjalanan peradaban maritim bangsa Indonesia. Untuk itu sudah selayaknya kita mengenang semua itu untuk memantapkan nilai-nilai kebangsaan kita, nilai-nilai bangsa kita sebagai bangsa bahari, sebagai bangsa maritim,” katanya.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud Ristek) melalui Direktorat Jenderal Kebudayaan (Ditjenbud), diwakili Pamong Budaya Ahli Utama Siswanto menyampaikan bahwa pelayaran Muhibah Budaya Jalur Rempah ini merupakan bukti dari konektivitas budaya melalui komoditi rempah di selat Malaka di masa lalu.

“Di masa lalu ada konektivitas budaya melalui komoditi rempah di selat Malaka dan kemudian budaya-budaya melayu ini atas inisiasi dari atau pemikiran dari seluruh pihak, akademisi, praktisi, kemudian komunitas, masyarakat, dan semuanya yang bertahun-tahun, kemudian mulai tahun ke 3, hari ini Kemendikbud Ristek memfasilitasi menjahit bagaimana kejayaan maritim itu nanti menjadi warisan budaya dunia,” ucapnya.

Siswanto mengajak semua pihak untuk bersama – sama bersinergi dalam upaya mempertahanan kejayaan jalur rempah di Indonesia. “Kita tidak mungkin, Kemendikbud Ristek hanya melakukan sendiri, tetapi kebersamaan seluruh elemen masyarakat, seluruh komunitas atau komunitas yang berhubungan dengan jalur rempah. Kita akan mengadakan suatu koordinasi bagaimana kejayaan jalur rempah di Indonesia di Nusantara ini kemudian menjadi warisan dunia,” lanjutnya.

Siswanto menambahkan bahwa setelah 2 tahun sebelumnya MBJR telah melakukan pelayaran ke Indonesia bagian Timur di tahun 2022 dan bagian Tengah tahun 2023, tahun ini pelayaran akan mengarungi titik-titik Jalur Rempah di wilayah Indonesia Barat yaitu Jakarta, Belitung Timur, Dumai, Sabang, Malang, Tanjung Uban, Lampung, dan kembali ke Jakarta. Seluruh pelayaran dimulai pada tanggal 7 Juni hingga 17 Juli 2024.

“Program ini tidak hanya mempromosikan kekayaan budaya Indonesia, namun juga memperkuat diplomasi budaya dengan negara-negara sahabat. Untuk pertama kalinya, pelayaran MBJR akan berlabuh ke Malaysia, melalui titik Malaka,” ujarnya.

MBJR 2024 akan diikuti oleh 150 orang yang terbagi dalam 75 Laskar Rempah dan peserta undangan dari akademisi, media massa, penulis professional, pegiat media sosial, content creator, dan influencer. Sepanjang pelayaran, para peserta akan mengikuti sejumlah kegiatan, antara lain pameran, lokakarya, seminar, pertunjukan seni budaya, kunjungan ke situs sejarah, dialog, dan diskusi.

Dilepas di Jakarta

Sebelumnya, kata Siswanto, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) melepas 29 Laskar Rempah dalam pelayaran batch 1 Muhibah Budaya Jalur Rempah (MBJR) 2024 dengan rute Jakarta – Belitung Timur – Dumai. Pelepasan pelayaran ini berlangsung di Lapangan Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) Jakarta, Jumat 7 Juni 2024 lalu.

Pelayaran MBJR dimulai dari refleksi terhadap kenyataan sejarah Indonesia sebagai negara maritim. Program ini berupaya memperkenalkan dan menelusuri kembali jejak sejarah kemaritiman Indonesia. “Tujuan akhir dalam pelayaran ini bukan hanya menumbuhkan minat pada sejarah kemaritiman, namun juga menggali warisan budaya kemaritiman lainnya seperti KRI Dewaruci yang sudah ditetapkan sebagai Cagar Budaya dan juga tapak sejarah lainnya di persinggahan pelayaran kapal. Lebih dari itu, kita memiliki banyak praktik-praktik tradisional yang berkaitan dengan kemaritiman, dan semua itu harus kita lestarikan,” ucapnya.

Siswanto mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung kegiatan MBJR 2024, khususnya untuk TNI Angkatan Laut yang sudah bekerja sama dalam tiga tahun terakhir dalam pelayaran MBJR. “Kita bukan hanya sekedar menghidupkan kebudayaan masa lalu, namun juga ada kaitannya dengan masa depan. Pengetahuan masyarakat Indonesia mengenai sumber daya maritim sangat luar biasa, untuk itu sudah sepatutnya kita lestarikan dan membawa kemajuan bagi Indonesia,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Staf Armada RI, Laksamana Muda TNI Didong Rio Duto Purwo Kuntjono, mewakili Kepala Staf Angkatan Laut (KASAL), mengatakan bahwa melalui pelayaran MBJR 2024 semoga KRI Dewaruci menjadi duta bangsa dalam memperkenalkan kembali kejayaan maritim dan kekayaaan budaya Indonesia kepada dunia internasional.

“Berlayarlah dengan sungguh-sungguh, selalu diiringi dengan doa agar sasaran pelayaran dapat tercapai. Optimalkan penggunaan media sosial dengan bijak untuk membangun citra positif TNI AL, serta bangun kebersamaan sesama peserta yang berasal dari berbagai wilayah Indonesia untuk memperkuat persatuan dan kesatuan Indonesia,” ucapnya.

Didong berharap seluruh peserta MBJR agar dapat mengambil manfaat untuk mempelajari sejarah dan budaya Jalur Rempah secara mendalam. “Jadikan MBJR 2024 ini sebagai momentum kebangkitan jiwa Bahari putra putri bangsa Indonesia,” katanya. (Red)

11 Juli 2024
Mobil Paspamres Kecelakaan Tunggal di Jalinsum

Lampung Selatan, sinarlampung.co – Mobil iringan Pasukan Pengamanan Presiden Republik Indonesia (Paspamres RI) mengalami kecelakaan di Jalan Lintas Sumatera (Jalinsum), Desa Sukabaru, Kecamatan Penengahan, Lampung Selatan. Kecelakaan terkonfirmasi terjadi pada Rabu, 10 Juli 2024, sekitar pukul 13.18 WIB.

Kepala Unit Kecelakaan Lalu Lintas (Lakalantas) Satlantas Polres Lampung Selatan, Iptu Wariki membenarkan insiden tersebut. Dia menyebut, saat kecelakaan mobil Paspampres tersebut masih kosong hanya ditumpangi pengemudi saja. “Iya, masih rangkaian kosong, hanya pengemudinya saja,” kata Wariki kepada wartawan.

Wariki menjelaskan, kecelakaan bermula mobil Paspamres RI Toyota Innova Reborn warna hitam bernopol BG 1079 melaju dari arah Kalianda menuju Bakauheni. Lalu mobil tersebut masuk dalam beberapa rangkaian kosong RI 1.

Diduga kelelahan, pengemudi tidak dapat mengontrol kendaraan sehingga mobil melaju tak terkendali ke bahu jalan dan menabrak sebuah truk rongsok. Beruntung tidak ada korban dalam kecelakaan tersebut.
“Tidak ada korban, hanya sopir sendirian,” tambah Wariki.

Wariki menyebut, mobil Toyota Reborn tersebut dikemudikan IK (57) warga Kelurahan Way Halim, Bandarlampung. Dia merupakan sopir yang dirental Sekretariat Negara.

Meski tidak ada korban jiwa, sopir mengalami luka lecet di bagian mulut dan kini telah dibawa ke RSUD Bob Bazar Kalianda. Sementara total kerugian material ditaksir mencapai Rp10 juta. “Mobil Toyota Reborn diamankan ke Unit Gakkum Satlantas Polres Lampung Selatan,” tutup Wariki. (***)

10 Juli 2024
Skandal Korupsi Terungkap: Proyek Kementerian PUPR Diperalat untuk Penipuan Berkedok Janji Kerja

Jakarta, sinarlampung.co – Skandal besar mengguncang Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) setelah terkuaknya dugaan penipuan dalam pemberian proyek konstruksi. Kasus ini mengemuka setelah Reisya Puruhita, seorang calo di kementerian tersebut, diduga terlibat dalam skema mengarahkan proyek-proyek kepada pihak-pihak tertentu dengan dalih janji kerja yang tidak jelas.

Baca: Dugaan Kasus Penipuan Proyek Besar-besaran Terjadi di Kementerian PUPR

Menurut laporan yang diterima, Reisya Puruhita bersama seorang yang mengaku sebagai staf presiden bernama Alex, telah mengajukan permohonan anggaran proyek fiktif senilai Rp 0 juta untuk setiap kegiatan satu titik, seperti pembangunan jalan desa, MCK, dan sumur bor. Mereka menjanjikan kepada kontraktor bahwa proyek-proyek ini akan disetujui dan dapat dilaksanakan 2023 lalu.

Korban dalam kasus ini, termasuk Wagiman dan rekannya dari pihak pemborong, dikelabui dengan dokumen palsu yang diserahkan Alex untuk pengajuan pencairan dana proyek melalui Bank Mandiri. Semua proses administrasi ini ternyata hanyalah modus untuk memperoleh uang secara tidak sah.

Kejadian mencuat saat Wagiman dan rekan-rekannya diminta bertemu dengan seorang konsultan di Tangerang bernama Taswyp Sako. Taswyp Sako menjanjikan bantuan dalam merealisasikan proyek-proyek tersebut dengan meminta uang tambahan untuk proses administrasi dan pemberkasan.

“Namun, setelah penelusuran lebih lanjut, ternyata Taswyp Sako juga terlibat dalam jaringan penipuan yang melibatkan Reisya Puruhita dan Alex,” ucap wagiman kepada media Rabu, 10 Juli 2024.

Ketika dikonfirmasi, Reisya Puruhita tidak merespon melalui nomor WhatsApp pribadinya yang aktif. Begitupun Alex hanya memberikan janji-janji untuk menyelesaikan masalah jika bertemu secara langsung.

Sementara itu, Taswyp Sako saat dikonfirmasi media melalui whatshaap berjanji untuk membantu menurunkan berita yang sedang berkembang dan memfasilitasi proses proyek, namun semua janji tersebut ternyata hanya upaya untuk menipu lebih banyak korban.

Pihak berwajib kini telah mengambil tindakan tegas terkait kasus ini dan mengingatkan masyarakat agar waspada terhadap modus penipuan semacam ini yang mengatasnamakan proyek-proyek pemerintah. Kasus ini menunjukkan bahwa transparansi dan integritas dalam pengelolaan proyek publik menjadi sangat penting untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan negara dan masyarakat.

Terus pantau perkembangan berita ini untuk informasi lebih lanjut mengenai pengungkapan skandal korupsi di sektor PUPR. (Red/*)

10 Juli 2024
Mukhlis Basri Masuk Daftar Anggota Pansus Angket Haji DPR RI

Jakarta, sinarlampung.co – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyepakati pembentukan dan susunan nama keanggotaan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji dalam rapat paripurna ke-21. Nama anggota DPR RI Daerah Pemilihan Lampung I, Mukhlis Basri masuk dalam daftar anggota pansus angket tersebut bersama Arteria Dahlan hingga Nusron Wahid.

Keputusan itu diambil dalam rapat paripurna ke-21 DPR RI, gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa, 9 Juli 2024. Pimpinan paripurna, yakni Muhaimin Iskandar (Cak Imin), menyampaikan ada 30 anggota dalam Pansus Angket.

“Saudara sekalian yang saya hormati, berdasarkan komposisi, sesuai dengan tata tertib nama-nama tersebut: 7 orang PDIP, 4 orang Partai Golkar, 4 orang Partai Gerindra, 3 orang Partai NasDem, 3 orang PKB, 3 orang Fraksi Partai Demokrat, 3 orang Fraksi PKS, 2 orang Fraksi PAN, dan 1 orang Fraksi PPP,” kata Cak Imin dalam rapat.

Adapun pengusul hak angket Pansus Haji, Selly Andriany Gantina, menyampaikan sederet pertimbangan pembentukan pansus angket ini. Ia mengatakan pembagian kuota haji oleh Kemenag tak seusai dengan penetapan yang sudah dilakukan pemerintah dan DPR, dalam hal ini Komisi VIII DPR RI.

“Bahwa kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia sehingga keputusan Menag No 118 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemenuhan Kuota Haji Khusus Tambahan dan Sisa Kuota Haji 2024 bertentangan dengan UU dan tak sesuai dengan hasil kesimpulan rapat Panja Komisi VIII dengan Menag terkait penetapan BPIH,” kata Selly.

Ia mengatakan masih ada permasalahan layanan bagi jemaah haji di Arab Saudi. Selly menyoroti soal tenda yang tak sesuai dengan kapasitas hingga katering bagi jemaah.

Berikut daftar nama anggota panitia angket DPR RI tentang Pengawasan Haji:

PDIP
1. Diah Pitaloka
2. My Esti Wijayati
3. Selly Andriany Gantina
4. Mukhlis Basri
5. Arteria Dahlan
6. Mufti Aimah Nurul Anam
7. Andreas Eddy Susetyo

Golkar
8. Ace Hasan Syadzily
9. John Kenedy Azis
10. Hendang Maria Astuti
11. Nusron Wahid

Gerindra
12. Abdul Wachid
13. Sodik Mujahid
14. Mohamad Hekal
15. Puti Sari

NasDem
16. Syarif Abdullah
17. Sri Wulan
18. Delmeria

PKB
19. Marwan Dasopang
20. Maman Imanul Haq
21. Luluk Nur Hamidah

Partai Demokrat
22. Marwan Cik Asan
23. Wastam
24. Aliyah Mustika Ilham

PKS
25. H. Iskan Qolba Lubis
26. Wisnu Wijaya
27. Ledia Hanifa Amaliah

PAN
28. Dr. H. Saleh Partaonan Daulay
29. Ashabul Kahfi

PPP
30. Achmad Baidowi. (*)

10 Juli 2024
Ditinggal Arinal Djunaidi APBD Pemprov Lampung Devisit Rp1,4 Triliun dan Beban Hutang?

Bandar Lampung, sinarlampung.co-Laporan Keuangan Pemprov Lampung tahun anggaran 2023 yang ditandatangani –dan dipertanggungjawabkan- Arinal Djunaidi selaku Gubernur pada Mei 2024, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) mencapai Rp3.766.194.060.633,03. Atau 78,32% dari target Rp4.808.699.109.382,17. Terjadi kenaikan PAD dibanding tahun anggaran 2022 sebesar Rp3.678.302.294.680,71.

Di sisi lain, pada tahun anggaran 2023 direalisasikan belanja dan transfer per 31 Desember 2023 sebanyak Rp7.048.993.246.381,70, dari yang dianggarkan Rp8.280.862.934.283,54. Bila dibandingkan tahun 2022 terdapat kenaikan sebesar Rp262.619.175.768,76, yaitu dari Rp6.786.374.070.612,94. Namun catatan penting adalah kenaikan defisit keuangan riil Pemprov Lampung di akhir masa jabatan Arinal Djunaidi tersebut mencapai 157%.

Menurut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Lampung nomor: 40B/LHP/XVIII.BLP/05/2024, tertanggal 3 Mei 2024, angkanya mencapai Rp1.408.450.654.898,52. Defisit keuangan riil tersebut mengalami peningkatan sebanyak Rp859.740.458.920,28 bila dibandingkan tahun anggaran 2022 sebesar Rp548.710.195.978,24.

Konsekuensi dari kenaikan yang sangat fantastis dalam defisit keuangan riil itu adalah meningkatnya jumlah utang Pemprov Lampung kepada pihak ketiga dari sebesar Rp93.776.968.056,20 pada tahun 2022 menjadi Rp362.047.041.259,66 di tahun anggaran 2023.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2023, Pemprov Lampung menganggarkan pendapatan daerah sebesar Rp8.093.971.284.382,17, namun yang terealisasi Rp6.987.319.981.739,03 atau 86,33% saja. Sementara, belanja daerah dianggarkan Rp8.280.862.934.283,54 dan direalisasikan sebanyak Rp7.048.993.246.381,70 atau 85,12%.

Dalam tiga tahun anggaran ke belakang, pendapatan daerah tidak pernah selaras dengan yang dianggarkan. Misalnya pada tahun 2021, anggaran pendapatan daerah dipatok pada angka Rp7.538.150.772.809,50, realisasinya Rp 7.469.469.346.029,05 (99,09%).

Lalu pada tahun 2022, pendapatan daerah dianggarkan Rp 6.915.251.441.290,74, yang terealisasi Rp6.836.946.972.193,71 (98,87%), dan di tahun 2023 kemarin dianggarkan pendapatan mencapai Rp8.093.971.284.382,17, realisasinya Rp 6.987.319.981.739,03 (86,33%).

Belanja Daerah

Pada tahun 2021 dianggarkan Rp7.557.497.851.948,54, dengan realisasi Rp7.097.651.401.591,13 (93,92%). Di tahun 2022 dianggarkan belanja daerah sebanyak Rp7.106.758.595.503,07, yang terealisasi Rp 6.786.374.070.612,94 (95,49%), dan tahun 2023 dianggarkan Rp 8.280.862.934.283,54, terealisasi Rp7.048.993.246.381,70 (85,12%).

Mengutip dari LHP BPK RI Perwakilan Lampung Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemprov Lampung Tahun 2023, tak lain akibat tidak memadainya penganggaran pendapatan dan pengelolaan belanja.

Hal itu dapat dilihat dari penganggaran pendapatan yang tidak berdasarkan perkiraan terukur secara rasional dan dapat dicapai. Bahasa lainnya, Pemprov Lampung tidak memperhatikan potensi dan realisasi tahun sebelumnya. Ketidakrasionalan itu –sebagai contoh- dibuktikan dengan dianggarkannya bagian laba (dividen) atas penyertaan modal pada BUMD sebesar Rp496.138.511.099,39.

Namun, yang terealisasi hanya Rp 51.110.035.229,39 atau 10,30% saja. Pun hasil penjualan barang milik daerah dianggarkan Rp592.911.057.254,00, ternyata realisasinya tidak lebih dari Rp 4.170.587.186,00 atau 0,70% dari nilai anggaran.

Dan menurut catatan, defisit keuangan riil Pemprov Lampung dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Artinya, tata kelola pendapatan dan belanja tidak dilakukan secara berimbang, akibat penentuan pendapatan yang tidak terukur dan jauh dari rasionalitas. Di sisi lain, pengembangan upaya peningkatan pendapatan memang tidak diseriusi.

Fakta menunjukkan, bahwa pada anggaran tahun 2023 Pemprov Lampung mempunyai desifit keuangan riil sebesar Rp1.408.450.654.898,52 atau mengalami peningkatan 157% dibandingkan tahun sebelumnya. Sebuah “catatan hitam” yang ditorehkan oleh kepemimpinan di periode 2019-2024.

Menurut temuan BPK RI Perwakilan Lampung, setidaknya terdapat 28 OPD yang salah dalam menempatkan penganggaran belanja, dengan nominal mencapai Rp51.786.065.128,62. Dari 28 OPD tersebut, 15 di antaranya menganggarkan pembelian aset tetap pada anggaran belanja barang dan jasa, dengan nilai Rp6.677.257.625,00.

Padahal seharusnya, belanja untuk memperoleh aset tetap dianggarkan pada belanja modal, bukan pada belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi kepada aset tetap yang sudah ada. Hal itu telah tercatat dalam mutasi tambah tahun 2023 pada kartu inventaris barang (KIB) dan telah disajikan pada neraca laporan keuangan Pemprov Lampung.

Salah Sasaran

Terdapat banyak catatan anggaran yang tidak tepat sasaran. Misal paa Badan Kesbangpol dengan nilai Rp191.028.057,00, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Rp1.571.694.662,00, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Rp308.035.000,00, Dinas Kelautan dan Perikanan Rp39.928.500,00, Dinas Kesehatan Rp94.498.786,00, Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Rp533.629.345,00, dan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Rp 248.733.500,00.

Selain itu, Dinas Pemuda dan Olahraga dengan nilai “salah kamar” anggaran sebesar Rp607.261.403,00, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp205.668.660,00, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Rp 614.294.255,00, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Rp347.729.700,00, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Rp654.960.500,00, Dinas Sosial Rp297.276.000,00, RSUD Abdul Moeloek Rp402.920.257,00, dan Sekretariat Daerah Rp559.598.000,00.

Pada 26 OPD terkait penganggaran belanja habis pakai pada anggaran belanja modal, dengan nilai Rp10.110.930.083,62. Di tempat lain, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan merealisasikan anggaran modal untuk dihibahkan sebesar Rp99.438.500,00. Yang diperuntukkan kepada Paguyuban SSGGN sebanyak Rp49.588.500,00 dan Paduan Suara SN Rp 49.850.000,00.

Yang juga layak diungkap adalah adanya penggunaan sisa dana alokasi umum (DAU) yang tidak sesuai peruntukannya. Seperti diketahui, selama tahun anggaran 2023, Pemprov Lampung menerima dana alokasi umum (DAU) sebesar Rp1.801.100.499.930,00, dana alokasi khusus (DAK) Fisik sebanyak Rp280.285.026.271,00, dan DAK Non Fisik Rp828.933.383.449,00.

Dari ketiga pendapatan tersebut, sisa kegiatannya sebesar Rp120.423.645.941,00. Namun, berdasarkan rekening koran kas daerah per 31 Desember 2023, yang tersisa sebagai saldo hanya Rp15.200.944.214,02. Hal ini membuktikan bila terdapat penggunaan DAU sebesar Rp105.222.701.726,98 diluar yang telah diatur dalam petunjuk teknis.

Kabid Perbendaharaan BPKAD Pemprov Lampung mengaku, karena DAU specific grand (SG) P3K masih tersisa pada akhir tahun dan jumlah pegawai P3K formasi tahun 2022 dan 2023 yang ada di Pemprov Lampung lebih kecil dari formasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 212 Tahun 2022, maka sisa DAU digunakan untuk membayar belanja yang belum terbayarkan akibat keterbatasan dana di rekening kas umum daerah (RKUD).

Namun ada pegawai yang sejak Januari sampai Desember 2023 tidak masuk kerja, terus diberi gaji. Ia adalah FR, pegawai Sekretariat DPRD, tetap menerima gaji dengan total Rp44.044.600,00, dan ED, pegawai di Biro Perekonomian Setdaprov Lampung, pada bulan Januari 2023 tidak masuk kerja tanpa keterangan selama 19 hari, dan sejak Mei juga tidak pernah bekerja. Namun, ia tetap memperoleh gaji dengan total Rp34.887.900,00.

Hal yang sama terjadi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Tiga pegawainya –Pur, SN, dan Nyo- telah meninggal dunia. Tetapi tetap memperoleh gaji pada bulan Agustus dan September 2023 dengan total anggaran yang dikeluarkan Rp17.299.100,00. Bahkan, ada pegawai yang telah pensiun –Mir- masih digaji dengan nilai Rp5.698.400,00.

Bahkan ada beberapa pegawai yang sedang cuti besar pun tetap menerima tunjangan –baik tunjangan umum maupun tunjangan fungsional-, dengan nilai Rp24.489.000,00. Perilaku tidak taat pada ketentuan perundang-undangan seakan sudah melegenda di jajaran ASN Pemprov Lampung. (Red)

10 Juli 2024
Survei Gerindra: 4 Balon Pilgub Sumut Masuk ‘Top of Mind’

Medan, sinarlampung.co – Survei yang dilakukan Partai Gerindra menyambut pemilihan gubernur Sumatera Utara dalam Pilkada 2024 menghasilkan empat tokoh yang berada di posisi top of mind. Keempat tokoh itu adalah Bobby Nasution (10,5 persen), Musa Rajekshah (10,25 persen), Edy Rahmayadi (9,75 persen), dan Teguh Santosa (5,75 persen).

Selain itu dua tokoh lain yang juga masuk dalam top of mind adalah Harun Mustafa Nasution (2 persen) dan Nikson Nababan (0,5 persen).

Nama keenamnya muncul dalam jawaban responden untuk pertanyaan “Jika Pilkada Provinsi Sumatera Utata dilakukan hari ini siapa yang Bapak/Ibu/Saudara pilih?”

Survei yang menggandeng PUSKAPP FISIP Universitas Sumatera Utara ini dilakukan mulai 8-15 Juni 2024.

Survei menggunakan teknik Multistage Random Sampling dengan jumlah sample sebanyak 400 responden berusia 17 tahun atau sudah menikah dan merupakan warga Sumatera Utara. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara tatap muka. Margin of error kurang lebih 5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Survei dilakukan DPD Partai Gerindra Sumatera Utara terhadap 10 bakal calon kepala daerah yang mendaftar untuk ikut Pilgubsu 2024.

Lima tokoh merupakan bakal calon gubernur, yakni Bobby Nasution, Musa Rajekshah, Edy Rahmayadi, Basuki Tjahja Purnama alias Ahok, dan Nikson Nababan.

Sementara lima lainnya adalah bakal calon wakil gubernur yakni Adi Saputra, Teguh Santosa, Charles Bonar Sirait, Aripay Tambunan, dan Harun Mustafa Nasution.

Wakil Ketua DPD Gerindra Ikrimah Hamidy menyerahkan hasil survei kepada semua bakal cagubsu dan bakal cawagubsu hari Sabtu kemarin (6/7).

Dalam survei, tingkat pengetahuan masyarakat terhadap pelaksanaan Pilkada 2024 mencapai 92 persen.

Sementara untuk tingkat kepastian pilihan responden yang menyatakan sudah pasti dengan pilihannya sebesar 48 persen, lalu 8 persen belum pasti/masih berfikir, dan 48 persen tidak menjawab.

Untuk pertanyaan siapa yang dinilai pantas menjadi gubernur, nama Bobby Nasution berada di posisi teratas sebesar 32,50 persen, diikuti Musa Rajekshah (32,25 persen), Edy Rahmayadi (30,25 persen), Nikson Nababan (16,75 persen), dan Basuki Tjahja Purnama (9,75 persen).

Lalu Harun Mustafa Nasution (15,25 persen), Teguh Santosa (4,75 persen), Charles Bonar Sirait (3 persen), Adi Saputra (0,5 persen), dan Aripay Tambunan (1 persen).

Adapun untuk pertanyaan siapa sosok yang dianggap pantas sebagai calon wakil gubernur, nama Musa Rajekshah berada di posisi tertinggi sebesar 38,75 persen, diikuti Bobby Nasution (33,75 persen), Edy Rahmayadi (27,5 persen), Nikson Nababan (21,75 persen), dan Harun Mustafa Nasution (18 persen).

Kemudian Basuki Tjahja Purnama (6,25 persen), Teguh Santosa (5 persen), Charles Bonar Sirait (0,75 persen), Adi Saputra (0,5 persen), dan Aripay Tambunan (0,25 persen).

Ikrimah Hamidy dalam keterangannya mengatakan survei ini menjadi salah satu tahapan Pilkada 2024 yang dilakukan DPD Gerindra Sumut. Selanjutnya, hasil survei ini diserahkan kepada DPP Gerindra. (Red/*)

8 Juli 2024