Kategori: Nasional

Jakarta, sinarlampung.co-Badan Pemeriksa Keuangan RI kembali tercoreng.Pegawai BPK ketahuan lagi melakukan pemerasan dalam sejumlah proyek. Pegawai BPK ketahuan memeras Rp 10 miliar kepada proyek pembangunan jalan. Hal itu terungkap dalam sidang dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Tol Sheikh Mohammed bin Zayed (MBZ) Jakarta-Cikampek (Japek) II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat, Selasa 14 Mei 2024.

Baca: Sidang SYL Juga Menguap Jual Beli Opini WTP di BPK  

Direktur Operasional Waskita Beton Precast Sugiharto mengakui, pernah menyiapkan uang sebesar Rp10 miliar untuk memenuhi permintaan dari BPK RI. “Di BAP saudara ada ditanya terkait proyek fiktif. Ditanya oleh penyidik apakah ada proyek fiktif terkait pelaksanaan Tol Japek ini? Bisa dijelaskan?” kata Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Selasa 14 Mei 202.

Di hadapan Majelis Hakim, Sugiharto menjelaskan, permintaan BPK terjadi setelah menemukan banyak masalah dalam proyek pembangunan Jalan Tol MBZ. Untuk memenuhi permintaan itu, ia pun membuat sejumlah proyek fiktif saat menjabat sebagai Super Vice President (SPV) Infrastruktur 2 Waskita.

“Apa pekerjaan fiktifnya?” tanya Jaksa mendalami.

“Pekerjaan fiktifnya itu untuk pekerjaan, karena pekerjaan sudah 100 persen, (pekerjaan fiktifnya) hanya pemeliharaan, hanya patching-patching (menambal) saja, pak. Itu kecil saja,” terang Sugiharto.

“Berapa nilainya?” cecar Jaksa.

“Rp 10,5 miliar,” kata Sugiharto.

Jaksa pun terus menggali proyek fiktif yang dibuat Sugiharto. Termasuk, siapa pihak yang menginisiasi proyek fiktif tersebut. Sugiharto mengaku pada saat itu ia diperintah oleh atasannya Bambang Rianto yang menjabat Direktur Operasional.

“Oke. Gimana instruksinya?” tanya Jaksa.

“Tolong disediain di (proyek tol) Japek ini ada keperluan untuk BPK Rp10,5 M’, Rp 10 M-an lah, pak,” terang Sugiharto.

Di muka persidangan, Sugiharto menjelaskan bahwa dirinya dipanggil bersama sejumlah Waskita Beton Precast dipanggil untuk dijelaskan adanya permintaan BPK. Dari pertemuan itu, disepakati pembuatan proyek fiktif untuk memenuhi permintaan BPK tersebut.

“Akhirnya dibuatkanlah dokumen seolah-olah ada pekerjaan Rp 10,5 miliar itu?” timpal Jaksa.

“Iya, betul Pak,” kata Sugiharto.

Jaksa turut mendalami detail temuan-temuan BPK dalam pelaksanaan proyek jalan tol MBZ. Hanya saja, Sugiharto mengaku tidak mengetahui persis. “Saya hanya diinstruksikan sama pak BR (Bambang Rianto), Direktur Operasional saya untuk keperluan pemenuhan BPK itu,” jawab Sugiharto.

Dalam perkara ini, Jaksa menduga telah terjadi kerugian keuangan negara sebesar Rp 510 miliar dalam proyek pekerjaan pembangunan Jalan Tol MBZ. Kerugian ini ditimbulkan oleh tindakan yang dilakukan eks Direktur Utama (Dirut) PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) Djoko Dwijono, Ketua Panitia Lelang PT JJC Yudhi Mahyudin, Direktur Operasional PT Bukaka Teknik Utama, Sofiah Balfas dan Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting, Tony Budianto Sihite.

“Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp 510.085.261.485,41 atau setidak-tidaknya sejumlah tersebut,” kata Jaksa membacakan surat dakwaan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 14 Maret 2024.

BPK Minta Uang Pelicin di Kementan

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga terseret dalam skandal korupsi Syahrul Yasin Limpo (SYL). Pada sidang korupsi SYL di Kementerian Pertanian terkuak bahwa BPK meminta uang pelicin agar lolos dari temuan dan mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Kasus pemerasan BPK ke Kementan ini membuka fakta baru di persidangan yang menjerat eks Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

Dalam sidang tersebut, Hermanto yang merupakan Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (Sesditjen PSP) Kementan mengungkapkan ada uang pelicin ke BPK sebesar Rp12 miliar. Uang ini terkati temuan dugaan korupsi program lumbung pangan nasional atau food estate.

Oknum auditor di BPK bernama Viktor meminta uang pelicin Rp 12 Miliar agar Kementan bisa mendapat opini WTP. Mulanya, Jaksa KPK menelisik pemeriksaan BPK terhadap Kementan yang diketahui oleh Hermanto. “Saksi tahu di Kementan tiap tahun ada pemeriksaan BPK?” tanya Jaksa dalam sidang di Pengadilan Tipikor, Rabu 8 Mei 2024.

Kepada Jaksa, Hermanto mengaku mengetahui adanya pemeriksaan BPK terhadap Kementan. Jaksa pun menggali hasil pemeriksaan BPK tersebut.

“Sepengetahuan saksi ya, apakah WTP atau WDP (Wajar Dengan Pengecualian)?” tanya Jaksa.

“Sepengetahuan saya WTP ya,” jawab Hermanto.

Jaksa terus menggali proses WTP Kementan tersebut. Hermanto pun dikonfirmasi sejumlah nama auditor yang melakukan pemeriksaan.

“Sebelum kejadian WTP, saksi ada kenal Haerul Saleh? Victor? Orang-orang itu siapa?” tanya Jaksa.

“Kenal, kalau Pak Victor itu auditor yang memeriksa kita,” kata Hermanto.

“Kalau Haerul Saleh ini?” tanya Jaksa lagi.

“Ketua Akuntan Keuangan Negara (AKN) 4,” jawab Hermanto.

Lantas, Jaksa pun mengulik kronologis pemeriksaan BPK oleh Haerul dan Viktor. Dalam momen ini, Hermanto mengungkap ada persoalan pada food estate. “Ada temuan dari BPK terkait food estate,” kata dia.

“Ada temuan-temuan ya, ada banyak?” tanya Jaksa lagi.

“Iya temuan-temuan, tidak banyak tapi besar,” ungkap Hermanto.

Kepada Jaksa, Hermanto menyebut BPK hanya fokus kepada temuan di program food estate. Namun, ia tidak mengetahui detail terkait temuan tersebut. “Tapi pada akhirnya kan jadi WTP ya, itu bagaimana ada temuan-temuan tapi bisa menjadi WTP. Bisa saksi jelaskan?” cecar Jaksa.

“Misal contoh satu, temuan food estate itu kan temuan istilahnya kurang kelengkapan dokumen ya, kelengkapan administrasinya. Istilah di BPK itu BDD (Biaya Dibayar Dimuka), bayar di muka. Jadi, itu yang harus kita lengkapi, dan itu belum menjadi TGR (Tuntutan Ganti Rugi),” kata Hermanto.

“Artinya ada kesempatan untuk kita melengkapi dan menyelesaikan pekerjaan itu,” ucapnya.

“Bagaimana proses pemeriksaannya BPK itu sehingga menjadi WTP?” timpal Jaksa. “Saya enggak terlalu (tahu) persis mekanismenya,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Jaksa Komisi Antirasuah itu pun mengulik dugaan adanya permintaan uang oleh BPK. Hal ini tidak dibantah oleh Hermanto.

“Apakah kemudian ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar itu menjadi WTP?” tanya Jaksa

“Ada. Permintaan itu disampaikan untuk disampaikan kepada pimpinan untuk nilainya kalau enggak salah diminta Rp 12 miliar untuk Kementan,” kata Hermanto.

“Diminta Rp 12 miliar oleh pemeriksa BPK itu?” tanya Jaksa lagi.

“Iya, (diminta) Rp 12 miliar oleh Pak Victor tadi,” ucapnya.

Dalam perkara ini, Jaksa KPK menduga SYL menerima uang sebesar Rp 44,5 miliar hasil memeras anak buah dan Direktorat di Kementan untuk kepentingan pribadi dan keluarga. (Red)

Jakarta, sinarlampung.co-Sejumlah pasal dalam draf Revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran atau RUU Penyiaran menuai polemik. Dokumen tertanggal 27 Maret 2024 itu dikritik karena ada pasal yang berpotensi mengancam kebebasan pers. Draf RUU Penyiaran yang diperoleh wartawan berisikan 14 BAB dengan jumlah total 149 Pasal.

Beberapa pasal yang dianggap dapat menghambat kebebasan pers di Indonesia, yakni larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi. Kemudian revisi UU Penyiaran juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kewenangan antara Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI dengan Dewan Pers soal sengketa jurnalistik.

Berikut pasal-pasal bermasalah dalam darf RUU Penyiaran:

1. Pasal 8A huruf (q)

Dalam Pasal 8A huruf (q) darf Revisi UU Penyiaran, disebutkan bahwa KPI dalam menjalankan tugas berwenang menyelesaikan sengketa jurnalnalistik khusus di bidang penyiaran.

Hal ini terjadi tumpang tindih dengan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers atau UU Pers yang menyebut bahwa sengketa pers seharusnya diselesaikan oleh Dewan Pers.

“Menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran,” bunyi Pasal 8A huruf (q) darf Revisi UU Penyiaran.

2. Pasal 42 ayat 2

Serupa Pasal 8A huruf q, pasal 42 ayat 2 juga menyebut bahwa sengketa jurnalistik diurusi oleh KPI. Sedangkan berdasarkan UU Pers, penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan oleh Dewan pers.

“Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” demikian bunyi Pasal 42 ayat 2 darf Revisi UU Penyiaran.

3. Pasal 50 B ayat 2 huruf (c)

Pasal 50 B ayat 2 huruf (c) menjadi pasal yang paling disorot lantaran memuat aturan larangan adanya penyiaran eksklusif jurnalistik investigasi.

Berikut bunyi pasal 50 B ayat 2 huruf (c) tersebut: “Selain memuat panduan kelayakan Isi Siaran dan Konten Siaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SIS memuat larangan mengenai:…(c.) penayangan eksklusif jurnalistik investigasi.”

4. Pasal 50B ayat 2 huruf (k)

Di kala banyak pihak meminta agar “Pasal Karet” dalam UU ITE diubah karena banyak digunakan untuk menjebloskan seseorang ke dalam penjara dengan dalih pencemaran nama baik, draf revisi UU Penyiaran justru memuat aturan serupa.

Sebagaimana dimuat dalam Pasal 50B ayat 2 huruf (k), dilarang membuat konten siaran yang mengandung penghinaan dan pencemaran nama baik. “Penayangan Isi Siaran dan Konten Siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, penodaan agama, kekerasan, dan radikalisme-terorisme,” bunyi beleid tersebut.

5. Pasal 51 huruf E

Selain Pasal 8A huruf (q) dan pasal 42 ayat 2, Pasal 51 huruf E juga tumpang tindih dengan UU Pers. Pasal ini mengatur bahwa penyelesaian sengketa jurnalistik dilakukan di pengadilan.

“Sengketa yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan KPI dapat diselesaikan melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” bunyi Pasal 51 huruf E.

Pasal 50B ayat (2) juga memuat

– larangan penayangan eksklusif jurnalistik investigasi;
– larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang menyajikan perilaku lesbian, homoseksual, biseksual dan transgender;
– larangan penayangan isi siaran dan konten siaran yang mengandung berita bohong, fitnah, penghinaan dan pencemaran nama baik.

Pasal 8A huruf q menyelesaikan sengketa jurnalistik khusus di bidang Penyiaran

Pasal 42

(1) Muatan jurnalistik dalam Isi Siaran Lembaga Penyiaran harus sesuai dengan P3, SIS, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian sengketa terkait dengan kegiatan jurnalistik Penyiaran dilakukan oleh KPI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

LBH Pers dan AJI Jakarta memberi catatan kritis terhadap revisi UU Penyiaran, dalam daftar berikut:

Pertama, larangan terhadap penayangan eksklusif jurnalistik merupakan wujud keengganan pemerintah dalam melakukan pembenahan pada penyelenggaraan negara. Alih-alih memanfaatkan produk jurnalistik investigasi eksklusif sebagai sarana check and balances bagi berlangsungnya kehidupan bernegara, pemerintah justru memilih untuk menutup kanal informasi tersebut. Hal ini bukan fenomena yang mencengangkan mengingat kultur pemerintahan Indonesia yang anti-kritik, tidak berorientasi pada perbaikan, dan enggan berpikir;

Kedua, larangan terhadap penayangan isi siaran dan konten siaran yang menyajikan perilaku lesbian homoseksual biseksual dan transgender merupakan wujud diskriminasi terhadap kelompok LGBTQ+, yang dapat semakin mempersempit ruang-ruang berekspresi sehingga melanggengkan budaya non-inklusif dalam kerja-kerja jurnalistik;

Ketiga, Pemerintah menggunakan kekuasaannya secara eksesif melalui pasal-pasal pemberangus demokrasi berdalih perlindungan terhadap penghinaan dan pencemaran nama baik yang semakin dilegitimasi melalui RUU Penyiaran. Alih-alih mempersempit ruang kriminalisasi bagi jurnalis maupun masyarakat pada umumnya, eksistensi pasal elastis ini justru semakin diperluas penggunaannya.

Keempat, Pemerintah berusaha mereduksi independensi Dewan Pers dan fungsi UU Pers. Pasal 8A huruf q juncto 42 ayat (1) dan (2) pada draf revisi UU Penyiaran menimbulkan tumpang tindih antara kewenangan KPI dengan kewenangan Dewan Pers.

Pasal tersebut juga menghapus Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers sebagai rujukan dalam menilai siaran-siaran produk jurnalistik, mengalihkan penilaian menggunakan P3 dan SIS. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum pada mekanisme penyelesaian sengketa pers.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebut di atas, dengan ini LBH Pers dan AJI Jakarta mendesak Presiden Jokowi dan DPR RI untuk meninjau ulang urgensi revisi UU Penyiaran; menghapus pasal-pasal problematik yang berpotensi melanggar hak kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi; dan melibatkan Dewan Pers dan kelompok masyarakat sipil yang memiliki perhatian khusus terhadap isu-isu yang beririsan. (Red)

Jakarta, sinarlampung.o-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terseret dalam pusaran kasus korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini terungkap dari keterangan saksi dalam sidang lanjutan eks Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL). Dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu 8 Mei 2024.

Saksi perkara yang juga Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian (Kementan), Hermanto, menuturkan ada permintaan uang dari BPK sebesar Rp12 miliar. Uang tersebut sebagai syarat untuk pemberian predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Kementan. Permintaan uang disampaikan lewat salah satu auditor BPK bernama Victor.

“Apakah ada permintaan atau yang harus dilakukan Kementan agar menjadi WTP?” tanya jaksa penuntut umum (JPU), Mayer Simanjuntak.

“Ada, permintaan itu disampaikan kepada pimpinan, untuk nilainya kalau engga salah diminta Rp12 miliar untuk Kementan,” tutur Hermanto.

Menurut Hermanto, di tengah audit, Victor sempat meminta Rp10 miliar. Lalu naik menjadi Rp12 miliar. Alasannya, permintaan sebelumnya dianggap terlalu kecil.

Hal tersebut Hermanto sampaikan kepada tersangka Hatta Ali. “Kenapa saksi sampaikannya kepada Pak Hatta? Kan Victor berpesan untuk disampaikan kepada pimpinan?” tanya JPU Mayer.

“Karena kan sudah disebut sebelumnya kalau nonteknis ke Pak Hatta,” jawab Hermanto.

Menurut Hermanto, Kementan tidak punya “anggaran” Rp12 miliar. Akhirnya, uang yang diminta auditor BPK hanya bisa dipenuhi sebesarRp5 miliar.

“Hasil akhir proses WTP itu apa, tetap WTP?” tanya JPU Mayer.
“Iya tetap WTP,” ujar Hermanto.

Atas kesaksian pejabat Kementan di persidangan SYL, Ketua BPK, Isma Yatun, enggan menanggapi. “Nanti saja ya. Terima kasih banyak,” kata Isma Yatun di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu 15 Mei 2024.

Dalam keterangan tertulis kepada media, BPK menegaskan bahwa mereka tetap menegakkan komitmen nilai dasar BPK tentang profesionalisme pelaksanaan tugas BPK. “BPK menyampaikan bahwa BPK tetap berkomitmen untuk menegakkan nilai-nilai dasar BPK, yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas BPK,” ujar BPK dalam keterangannya.

BPK mengklaim pelaksanaan tugas pemeriksaan BPK dilakukan berdasarkan standar dan pedoman pemeriksaan, serta dilakukan reviu mutu berjenjang (quality control dan quality assurance).Apabila ada kasus pelanggaran integritas, BPK menyebut hal itu dilakukan oleh oknum yang pelanggarannya akan diproses melalui sistem penegakan kode etik.

Selanjutnya, BPK mengaku menghormati proses persidangan kasus hukum tersebut dan mengedepankan asas praduga tak bersalah, serta mendukung pemberantasan korupsi.”BPK mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia dan tidak mentolerir tindakan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, standar, dan pedoman pemeriksaan,” bunyi keterangan tersebut.

Maka itu, lanjutnya, BPK telah membangun sistem penanganan atas pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) dan program pengendalian gratifikasi untuk memitigasi risiko terjadinya pelanggaran kode etik BPK. Termasuk pemrosesan dan pemberian hukuman kepada oknum di BPK yang terbukti melanggar kode etik melalui Majelis Kehormatan Kode Etik BPK.

Sebagai catatan, praktik jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) BPK dengan Kementan bukan yang pertama. Sebelumnya, pada 2017 lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap dua auditor BPK, yakni Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri.

Selain keduanya, KPK juga mencokok sejumlah pejabat Kemendes yang menyerahkan uang sebanyak Rp240 juta untuk kepentingan audit.Selain itu, ada juga praktik jual beli predikat WTP pada kasus BTS 4G yang ditangani Kejagung. Hal ini menyeret Anggota III BPK, Achsanul Qosasi.

Audit Kolaborasi

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Gurnadi Ridwan, mengatakan kasus jual beli predikat WTP BPK dengan Kementan menandakan bahwa BPK belum serius menyelesaikan masalah dugaan jual beli opini dalam lembaganya.

Menurut Gurnadi, hal ini tidak lepas dari minimnya hukumna yang dapat menimbulkan efek jera.”Belum ada perbaikan secara serius dari internal BPK, apa lagi kasus ini bukan yang pertama. Lemahnya efek jera bisa menjadi faktor oknum BPK berani kucing-kucingan melakukan jual beli opini,” kata Gurnadi, Kamis 16 Mei 2024.

Gurnadi menuturkan, predikat WTP yang dikeluarkan BPK penting karena menunjukkan lembaga yang diperiksa kondisi keuangannya baik. Predikat itu juga akan mendatangkan insentif keuangan dengan nilai miliaran rupiah. Akan tetapi, tambahnya, status WTP tidak menjamin instansi pemerintah bebas korupsi.

Pasalnya, audit BPK lebih ke uji kewajaran, konsistensi regulasi, dan akuntabilitas pelaporan.Jika dokumen administrasi tersebut terpenuhi, maka bisa menjadi penilaian yang baik. Tetapi belum tentu bisa membaca modus-modus korupsi dan manupulasi. Maka itu, bisa saja ada aksi jual beli opini.

“Kenapa status opini BPK bisa ditransaksikan? Bisa jadi karena memang ada makelarnya, sehingga perlu dicari, apakah ini dari internal atau dari eksternal. Tentunya ada tawar menawar di awal, sehingga pentingnya penegakan kode etik auditor dengan pihak yang diperiksa,” kata Gurnadi.

Jika dilihat dari sistem keamanan auditor, FITRA menilai tidak ada alasan untuk membenarkan aksi jual beli opini. Ia beralasan, Undang-Undang BPK mengatur keamanan auditor. Selain itu, masalah gaji dan tunjangan juga tidak menjadi faktor. “Tetapi hal ini bisa diperdalam lagi, apakah ada faktor lain yang membuka peluang terjadinya transaksi jual beli opini,” ujarnya.

Menurutnya, ada beberapa hal yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja BPK, apalagi mereka berperan sebagai lembaga yang melakukan pemeriksaan dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pertama, presiden dan DPR perlu memanggil pimpinan BPK dan mencari jalan keluar atas maraknya jual beli opini. Alasannya, presiden merupakan pemimpin tertinggi negara dan DPR merupakan lembaga yang memilih anggota BPK dengan pertimbangan DPD.”Presiden dan DPR juga harus berani mencopot jabatan pimpinan BPK jika tidak ada perubahan dalam waktu dekat,” kata Gurnadi.

BPK juga perlu meningkatkan sistem pengawasan sehingga praktik jual beli opini tidak terjadi kembali. BPK harus didorong untuk membuka ruang partisipatif masyarakat di dalam tahapan seleksi BPK, sehingga pimpinan BPK yang terpilih memiliki kualitas yang baik dan bebas dari kepentingan politik.

Gurnadi juga mendorong BPK membuka peluang audit kolaborasi, sehingga mengurangi praktik jual beli opini karena dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

Pendapat PUKAT

Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi (PUKAT) UGM, Yuris Rezha, juga menilai kasus jual beli opini yang berulang perlu serius diperhatikan BPK. Hal ini menandakan BPK belum menciptakan sistem pengendalian dan pencegahan korupsi dengan baik.

“Kasus ini berulang artinya masih ada kegagalan bagi BPK untuk menciptakan sistem pencegahan korupsi yang baik. Kenapa? Karena lagi-lagi ini bukan pertama kalinya dan modusnya pun hampir serupa, jual beli opini WTP, baik di kementerian, lembaga, dan [pemerintah] daerah,” kata Yuris kepada Tirto, Kamis.

Menurutnya, BPK seharusnya berperan dalam mencegah dan memotong korupsi, bukan sebaliknya. BPK, ujarnya, punya peran sebagai katup pengamanan dari konteks pengawasan keuangan negara. “Tapi kalau katup pengamannya saja tidak ketat, jangan-jangan memang ini menjadi salah satu faktor penyebab kenapa selama ini korupsi di kementerian [dan] daerah masih sulit diberantas secara efektif,” kata Yuris.

Ia menilai, sistem pencegahan korupsi di Indonesia masih standar dan belum ada pembangunan sistem pencegahan yang komprehensif.Peneliti PUKAT UGM yang lain, Zaenur Rohman, menjelentrehkan kenapa praktik penyuapan demi opini atau predikat yang dikeluarkan BPK terus terjadi.

Alasannya jelas, karena lembaga atau institusi yang menyuap auditor BPK ingin diberi predikat WTP dan dianggap bebas dari praktik korupsi.”Orang menyuap BPK karena kewenangan BPK untuk menentukan status audit. [Para] auditee (lembaga yang diaudit) berusaha menyelamatkan diri ketika ada temuan, sehingga auditornya disuap agar hasil dari auditnya itu sesuai dengan apa yang diharapkan auditee,” kata Zaenur, Kamis (16/5/2024).

Kedua, upaya penyuapan dilakukan untuk mencegah citra buruk kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Menurutnya, citra buruk itu akan merugikan bagi birokrat, apalagi orang yang ditunjuk punya kepentingan politik.Di saat yang sama, ia mengakui bahwa banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah yang bermasalah.

Laporan keuangan mereka masih tidak standar, bermasalah, dan tersangkut tindak pidana korupsi. Maka itu, ada potensi temuan, akibat kesalahan pengelolaan hingga fraud (kecurangan/penipuan).Menurutnya, BPK belum belajar dari kasus dugaan korupsi berbasis opini di masa lalu.

Seharusnya, kata dia, BPK membuat sistem pengawasan yang zero tolerance. Ia juga mendorong agar pengawas ikut diawasi.”Jadi sangat penting bagi BPK untuk memperbaiki pengawasan di internal mereka sendiri agar dapat mencegah sedemikian rupa pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh auditornya,” kata Zaenur. (Red)