Sinarlampung

Kategori: Nasional

  • Pencemaran Udara Polda Banten Periksa Tujuh Pegawai PT Candra Asri Pasifik

    Pencemaran Udara Polda Banten Periksa Tujuh Pegawai PT Candra Asri Pasifik

    Banten, sinarlampung.co-Tim Penyelidik Tindak Pidana Tertentu (Tipidter) Ditreskrimsus Polda Banten mulai mengusut dugaan pencemaran udara oleh PT Chandra Asri Pacific (CAP). Sedikitnya tujuh pegawai PT CAP mulai menjalani peperiksaan di Polda Banten pasca merebaknya bau kimia yang cemari udara. Warga menyebuta pencemaran udara itu menjadi ancaman bencana kimia di Banten.

    Baca : Pabrik Kimia di Cilegon Bocor Kabut Aroma Busuk Menyengat Warga Panik Ngungsi ke Serang 

    Baca : Korban Bau Kimia Cilegon PT Chandra Asri Pacific Tanggung Pengobatan Warga Bareskrim Polri Sebut Kondisi Sudah Aman?

    Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Banten, AKBP Condro Sasongko mengatakan selain tujuh pegawai PT Chandra Asri, penyelidik juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang masyarakat yang diduga menjadi korban pencemaran udara. “Ada tujuh orang dari internal (pegawai PT Chandra Asri Pasifik) yang sudah dimintai keterangan. Termasuk ada 10 masyarakat terdampak yang juga telah dimintai keterangan,” kata Condro Sasongko, Senin, 22 Januari 2024.

    Condro menjelaskan, pihaknya saat ini sedang mencari peristiwa pidana dalam dugaan pencemaran udara yang dilakukan oleh perusahaan petrokimia terbesar di Indonesia tersebut. “Kita sedang melakukan penyelidikan terkait dugaan pencemaran udara PT Chandra Asri. Penyelidikan secara hukumnya dilakukan oleh Polda, tapi proses penyelidikannya dilakukan secara bersama-sama. Diantaranya ada dari Kementerian dan Puslabfor,” ujarnya.

    Condro menjelaskan, dalam proses penyelidikannya, Subdit Tipidter, Ditreskrimsus Polda Banten, tidak sendiri. Sebab, pihak Kementerian Lingkungan Hidup, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Banten, Satbrimobda Banten bagian radiologi, dan Pusat Laboratorium Forensik (Puslabfor) Mabes Polri juga turut dilibatkan.

    Condro mengaku, pihaknya belum mengetahui penyebab terjadinya dugaan pencemaran udara tersebut. “Apakah ini kelalaian karena kesengajaan, faktor alam atau faktor teknis? Nanti kita lihat. Penyebabnya belum diketahui,” ungkap mantan Kasatreskrim Polresta Bogor Kota ini.

    Condro mengungkapkan, pihak Puslabfor Mabes Polri telah mengambil beberapa sampel berupa air, tanah, dan udara di lokasi. Hasil pemeriksaan tersebut akan diketahui sekitar dua minggu ke depan. “Yang dicek macam-macam, ada air, tanah, udaranya. Biasanya menunggu dua minggu waktu pemeriksaan sampel,” tuturnya.

    Sebelumnya, Sabtu, 20 Januari 2024, bau kimia telah mencemari udara di Kota Cilegon. Pencemaran udara itu diketahui berasal dari PT Chandra Asri Pasifik. Bau kimia ini telah menyebar di Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Citangkil, Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Pulomerak, dan Kecamatan Grogol.

    Akibat dari bau kimia ini, sejumlah masyarakat mengalami gangguan kesehatan. Beberapa di antaranya bahkan harus mendapatkan penanganan medis di Puskesmas dan RSUD Kota Cilegon. (Ahmad Suryadired/*)

  • Tahun 2023 Tulang Bawang Barat Baru Terima 50% Triwulan 1 Dana Bagi Hasil, Untuk II, III, dan IV Nihil Pembayaran?

    Tahun 2023 Tulang Bawang Barat Baru Terima 50% Triwulan 1 Dana Bagi Hasil, Untuk II, III, dan IV Nihil Pembayaran?

    Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co-Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Tubaba) menyatakan baru menerina 50 persen Dana Bagi Hasil (DBH) untuk triwulan I tahun 2023. Untuk triwulan II, III, dan IV tahun 2023 itu belum sama sekali dibayarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemrov) Lampung.

    Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Tulang Bawang Barat, Mukmin mengatakan bahwa DBH yang diterima Pemkab Tulang Bawang Barat per triwulan diasumsikan sebesar Rp18 miliar. Artinya, jika pada triwulan pertama baru disalurkan setengahnya Pemeritah Kabupaten Tulang Bawang Barat baru menerima DBH sebesar Rp9 Milir dari total DBH sebesar Rp72 Miliar. “Kurang lebih 63 Miliar lagi yang belum tersalurkan,” kata Mukmin.

    Kendati demikian, kata Mukmin angka tersebut belum bisa dipastikan dah masih bisa berubah. Sebab pihaknya masih menunggu laporan keuangan. Menurut Mukmin selama tahun 2023 berlangsung, hanya angka tersebut yang disalurkan Pemrov Lampung ke Pemkab Tubaba, meskipun, berdasarkan UU. NO.28 Tahun 2009 pembagian DBH pajak provinsi itu wajib dilaksanakan. ”Jadi bagi hasil itu adalah kewajiban dan mesti dibayarkan. Itu amanat UU. NO.28 Tahun 2009,” kata dia.

    Menurut Mukmin, kondisi tersebut yang menyebabkan penyerapan anggaran di Kabupaten Tubaba tidak maksimal. “Karena jika kita mau belanja, tentunya, kita mesti memiliki pendapatan,” katanya.

    Kota Bandar Lampung

    Dana Bagi Hasil (DBH) Pemerintah Kota (Pemkot) Bandar Lampung selama tahun 2023 juga belum disalurkan sepenuhnya oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung. Hal ini berlangsung selama tiga triwulan, yakni triwulan II, III, dan IV, di mana pembayaran DBH belum dilakukan sama sekali.

    Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Bandar Lampung, M Nur Ramdhan, menyatakan bahwa DBH untuk tahun 2023 baru dibayarkan pada triwulan I, namun belum secara keseluruhan. “DBH dibayarnya per triwulan, dan di 2023 dibayarkan hanya triwulan l itupun tidak semua,” ungkapnya saat konferensi pers di ruang kerjanya pada Selasa 2 Januari 2024 lalu.

    Salah satu komponen DBH yang belum dibayarkan adalah Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BPNKB). Ramdhan menjelaskan bahwa pada DBH triwulan I tahun 2023, hanya sejumlah Rp14 miliar yang telah dibayarkan. Total nilai DBH yang disalurkan pada tahun 2023 mencapai Rp124 miliar.

    “Namun, sebagian besar dari jumlah tersebut merupakan pembayaran utang yang berasal dari tahun 2022. Jadi, 2022 Pemprov Lampung miliki utang dan baru dibayarkan di 2023. Untuk tahun 2023, utang tersebut akan dibayarkan pada tahun 2024, dan pemprov masih memiliki hutang terhadap Pemkot Bandar Lampung,” katanya.

    Meskipun demikian, nilai utang tersebut tidak pernah dijelaskan dalam Surat Keterangan (SK) yang diterima oleh pihak Pemkot Bandar Lampung. “Karena kita tidak pernah diberikan sk nya. Ketika ditanyai, juga tidak ada alasannya. Katanya mereka juga membutuhkan anggaran untuk membangun pembangunan yang masuk wilayah mereka,” katanya.

    Catatan BPK

    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dengan Penekanan Suatu Hal atas Laporan Keuangan (LK) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung Tahun Anggaran 2022. Penekanan tersebut terkait catatan atas utang dana bagi hasil (DBH) kabupaten/kota pada triwulan II, III, dan IV tahun 2022 di lingkungan Provinsi Lampung.

    Hal tersebut diungkap Anggota V BPK/Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara V, Ahmadi Noor Supit, kepada Gubernur Lampung, Arinal Djunaidi, dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung, Mingrum Gumay, saat menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LK Pemprov Lampung, di kantor DPRD Provinsi Lampung, Bandar Lampung, Senin 8 Mei 2023 lalu.

    “Pemprov Lampung perlu melakukan manajemen kas secara baik agar dapat menyalurkan DBH kepada kabupaten/kota secara tepat waktu dan juga untuk menghindari terjadinya defisit anggaran yang belum dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota di lingkungan Provinsi Lampung,” kata Anggota V BPK.

    Pada pemeriksaan LK Pemrov Lampung tahun 2022, BPK juga menemukan permasalahan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus segera ditindaklanjuti. Permasalahan tersebut yaitu pembayaran biaya langsung personel jasa konsultansi pada empat organisasi perangkat daerah (OPD) yang tidak sesuai ketentuan, dan terdapat kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp6,66 miliar yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp2,36 miliar atas 156 paket pekerjaan fisik berupa gedung, jalan dan tebing.

    “Selain itu, pengelolaan aset tetap belum dilakukan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan, mengakibatkan tujuan pembangunan atas kawasan Kota Baru sebagai ibukota provinsi yang baru tidak tercapai, gedung bangunan dan konstruksi dalam pengerjaan (KDP) yang telah dibangun menjadi terbengkalai dan rusak, yang berpotensi merugikan keuangan daerah,” tambah Anggota V BPK.

    Anggota V BPK mengingatkan agar rekomendasi yang diberikan BPK berdasarkan temuan dalam LHP, segera ditindaklanjuti selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diserahkan. Hal ini agar rekomendasi tersebut tidak lagi menjadi temuan pada tahun berikutnya.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota V BPK juga menyampaikan Ihktisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) tahun 2022. IHPD memuat informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang telah dilaksanakan BPK Perwakilan Provinsi Lampung selama tahun 2022. (Red)

  • Kampanye di Lampung, Ganjar Ketemu Pengasuhnya Waktu Kecil

    Kampanye di Lampung, Ganjar Ketemu Pengasuhnya Waktu Kecil

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Ada yang spesial dari kampanye Akbar bertema Hajatan Rakyat Lampung Calon Presiden Nomor Urut 3 Ganjar Pranowo di Bandar Lampung, selasa (22/1/2024).

    Kehadiran Mbak Sri Kaptini mencuri perhatian ribuan warga di panggung kampanye Hajatan Akbar Rakyat itu.

    Ganjar Pranowo mengatakan Sri Kaptini merupakan pengasuh dirinya saat masih kecil.

    “Persis dua tahun lalu saya sowan ke kediaman beliau di Way Laga, Sukabumi – Bandar Lampung, sebelum pertemuan itu, selama puluhan tahun kami tidak bertemu lantaran Mbak Sri merantau ke Lampung.” Ujarnya.

    Ganjar menambahkan, Sri Kaptini biasa disapa dengan sebutan “Mbak” karena memang sosok tersebut merupakan anak dari pamannya.

    “Alhamdulillah di Usia 79 Tahun beliau senantiasa dikaruniai kesehatan, bahkan sempat hadir menemani saat bertemu saudara – saudara warga Bandar Lampung.” Imbuhnya.

    Sementara Sri Kaptini. Kepada wartawan mengaku sudah merawat Ganjar Pranowo sejak dirinya berusia remaja, tepatnya saat masih berumur 17 tahun.

    “Beliau sejak kecil sudah terlihat sangat istimewa. Ganjar anak yang penurut, sehingga sangat mudah disayangi oleh semua orang.” Kata Sri.

    Sri mengaku bersyukur ketika akhirnya Gubernur Jawa Tengah dua periode itu mencalonkan diri menjadi Presiden yang membuat suami dari Siti Atikoh itu keliling Indonesia. Termasuk datang ke Lampung yang membuat dirinya bisa bertemu melepas rindu.

    “Merasa bangga dengan pencalonan Ganjar Pranowo dan semoga doa serta dukungan rakyat dapat mewujudkannya.” Tutup Sri. (Red)

  • Ratusan Warga Desa Kuta Mekar Karawang Keracunan Gas Kimia Pabrik Kertas PT Pindo Deli 2

    Ratusan Warga Desa Kuta Mekar Karawang Keracunan Gas Kimia Pabrik Kertas PT Pindo Deli 2

    Karawang, sinarindonesia.id-Warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, diduga keracunan gas dari pipa Pabrik Kertas PT Pindo Deli Karawang yang mengalami kebocoran. Ratusan warga harus dilarikan ke Rumah Sakit. Mereka mendadak mual dan pusing bahkan ada pingsan setelah menghirup bau asam menyengat, Sabtu 20 Janjuari 2024 malam.

    Malam itu, warga tiba tiba menghirup udara dengan aroma asam menyengat lalu, langsung merasa mual dan pusing. “Saat itu tiba-tiba warga merasa mual dan pusing, usai nyium bau asem nyengat banget,” kata Ani, salah seorang korban, kepada awak media, Sabtu 20 Januari 2024 malam.

    Berdasarkan informasi warga disekitar lokasi pabrik kertas milik PT Pindo Deli itu, saat ini ada pipa (Caustic Soda) yang mengalami kebocoran hingga mengeluarkan bau tak sedap. Dan dalam kondisi itu, Ani sempat berteriak. Namum tubuhnya yang sudah tua, Ani langsung tak sadarkan diri. “Apa yang terjadi setelah itu ngak tau. Soalnya gak inget apa-apa langsung gelap habis teriak dan gak sadarkan diri,” kata Ani.

    Kasus ini, kini ditangani Polres Karawang. Sejumlah warga dan pegawai PT Pindi Deli diperiksa penyidik. Bupati Karawang Aep Syaepuloh, dikonfirmasi mengatakan pihaknya tengah berupaya mensterilisasi lokasi dan mengutamakan evakuasi warga terdampak keracunan. “Keracunan diduga dari PT Pindo Deli, masyarakat mencium bau asam menyengat. Setelah diteliti bahwa itu ada kebocoran pipa caustic soda milik PT Pindo Deli,” kata Aep, kepada awak media.

    Saat ini, pihaknya bersama TNI-Polri dan BPBD, sudah melakukan upaya mitigasi dan evakuasi warga terdampak keracunan gas tersebut. Sesuai pendataan yang dilakukan petugas, ratusan warga baik dewasa maupun anak-anak yang saat ini harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit di Kabupaten Karawang. “Mereka dirawat di Rumah Sakit Rosella, Rumah Sakit Mandaya, Rumah Sakit Bayukarta, dan Rumah Sakit Primaya,” katany.

    Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Karawang, Jawa Barat mencatat sebanyak 123 warga Desa Kutamekar, Kecamatan Ciampel, yang mengalami keracunan gas dari pabrik PT Pindo Deli 2. Aep mengaku telah mendatangi para korban keracunan gas itu di rumah sakit.

    “Kita melakukan mitigasi penanganan masyarakat yang menjadi korban keracunan dugaan kebocoran coustic soda PT Pindo Delli 2. Hingga kini, sebanyak 123 warga terdampak keracunan gas pabrik itu telah mendapatkan perawatan di rumah sakit. Korban yang keracunan terdiri atas anak-anak, orang tua dan ibu hamil,” ujar Aep.

    Para korban mengaku merasakan gejala yang hampir sama, yakni pusing, mual hingga muntah dan sesak nafas. Selain itu, ada juga korban yang sampai pingsan. “Saya langsung memerintahkan BPBD agar melakukan upaya evakuasi para korban secepatnya. Terutama mereka yang membutuhkan penanganan medis agar dibawa ke rumah sakit terdekat,” ujarnya.

    Dia mengatakan setelah mendapatkan informasi perihal kasus keracunan itu, pemerintah daerah fokus pada evakuasi dan penyelamatan masyarakat. Sedangkan pihak kepolisian menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan. “Keracunan ini merupakan yang ke lima kalinya. Kami akan secepatnya memberikan laporan. Kebocoran dari mana, apakah tempat yang sama dari pipa sambungan di tahun 2023, atau tempat yang berbeda,” katanya.

    Sementara itu Public Affair PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2, Adil Teguh, dalam keterangannya mengonfirmasi ada kejadian terpaparnya warga oleh gas di sekitar lokasi pabrik pada Sabtu 20 Januari 2024 malam. Peristiwa itu terjadi akibat terbukanya valve pada “chlorine storage” di atas standar yang seharusnya.

    “Kami sangat menyesalkan kejadian ini dan segera melakukan tindakan yang diperlukan. Sehingga kondisi ini dapat tertangani dengan cepat dan seluruh warga yang terdampak telah menerima pengobatan medis yang diperlukan,” kata Adil yang menyebutkan dalam melakukan penanganan, pihak perusahaan bekerja sama dengan aparat berwenang dan pimpinan daerah setempat.

    Manajemen PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills-2 juga diakui terus berkoordinasi dan memastikan kejadian tersebut tertangani dengan baik dan sesuai prosedur. Dia mengatakan pihak perusahaan terus melakukan investigasi untuk memastikan penyebab utama termasuk kemungkinan adanya pelanggaran prosedur pengisian oleh operator. (red)

  • Baliho PSI Roboh Timpa Pengendara Motor

    Baliho PSI Roboh Timpa Pengendara Motor

    Jakarta, sinarlampung.co-Baliho bergambar Wasekjen DPP PSI Ilma Sovri Yanti roboh menimpa pengendara motor di Jalan KRT Radjiman Widyoningrat, Cakung, Jakarta Timur pada Senin, 22 Januari 2024. Baliho tersebut berukuran besar. Dipasang di trotoar pemisah jalan. Diduga roboh akibat terpaan angin kencang.

    Ilma Sovri Yanti merupakan calon anggota legislatif Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dapil DKI Jakarta 1 dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Seorang warga, Nirwan (30) mengaku menyaksiksan baliho itu roboh pada pukul 11.00 wib. Ia juga mengaku menyaksikan baliho menimpa seorang pengendara yang kebetulan melintas. “Saat itu ada anging kencang,” katanya.

    Nirman juga sempat melihat pengendara motor dan orang yang diboncengnya seorang ibu-ibu terjatuh karena tertimpa baliho. Bahkan, katanya, makanan yang dibawa pengendara motor itu juga jatuh berceceran hingga mengotori baliho tersebut.

    Ia mengungkapkan, ibu-ibu yang dibonceng itu terseret motor hingga mengalami luka lecet pada kaki bagian kiri. Sedangkan pengendara terlempar dari motor sekitar tiga meter.

    Sebelumnya, baliho PSI juga menimpa pengendara motor bernama Agus Riyanto di Jalan Auto Ringroad Nomor 18, RT 004/RW 001, Kembangan Utara, Kembangan, Jakarta Barat pada Selasa, 26 Desember 2023. Akibat kejadian, Agus terjatuh dan mengalami luka.

    Bawaslu Jakbar telah memberikan sanksi administratif berupa teguran untuk mengantisipasi kejadian serupa tidak terjadi lagi. Dengan begitu, PSI bakal mengevaluasi pemasangan baliho dan atribut kampanye lainnya.

    Apabila kejadian serupa terulang, menurut Abdul, wewenangnya polisi untuk mengusut dugaan kelalaian. “Kalau memang dari sisi kelalaian kan ranahnya bukan di Bawaslu lagi. Iya (wewenang kepolisian), kalau kami hanya terkait dengan kampanye saja,” ucapnya.(red)

  • Tembok Pembatas SPBU Roboh 3 Orang Tewas 1 Anak Terluka

    Tembok Pembatas SPBU Roboh 3 Orang Tewas 1 Anak Terluka

    Jakarta, sinarlampung.co-Tembok pembatas Stasiun Pengisian Bahan Bakar (SPBU) Tebet, Jakarta Selatan roboh menewaskan tiga orang dan satu anak luka-luka. Tembok pembatas itu roboh pada Minggu, 21 Januari 2024.

    Eko, seorang warga mengatakan kondisi tembok pembatas SPSU t kondisi tembok pembatas SPBU itu sudah miring dan retak sebelum roboh, Namun untuk memastikan penyebab tembok roboh, Pertamina masih menunggu hasil investigasi dari kepolisian.  PT Pertamina Patra Niaga dilaporkan telah memberi santunan kepada keluarga korban.

    Dua korban tewas tertimpa tembok roboh itu adalah pasangan suami istri lansia yang berjualan di sekitar tembok yaitu Samedi Riyanto (79) dan Thio Tjin Nio (73). Satu korban tewas yang lain adalah anak dari pasutri lansia itu, Amy Kusuma Dewi (34). Sedangkan anak yang terluka bernama Muhammad Fabian (8). Ia dirawat di RSUD Tebet.

    Peristiwa tembok roboh di SPBU Tebet, Jalan Soepomo, Jakarta Selatan itu kini ditangani oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Metro Jakarta Selatan. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan AKBP Bintoro mengatakan belum bisa menyimpulkan penyebab tembok SPBU roboh hingga menewaskan tiga orang tersebut. (red)

  • IJP Lampung Kunjungi Monpers di Solo, Widodo Hastjaryo Serasa ‘Flashback’ 

    IJP Lampung Kunjungi Monpers di Solo, Widodo Hastjaryo Serasa ‘Flashback’ 

    Solo, sinarlampung.co – Ikatan Jurnalis Provinsi (IJP) Lampung mengunjungi Monumen Pers (Monpers) Nasional yang terletak di Kabupaten Solo, Jawa Tengah, Senin, 22 Januari 2024. Kunjungan para jurnalis IJP Lampung disambut Kepala Monpers Nasional, Widodo Hastjaryo.

    Widodo Hastjaryo mengucapkan terima kasih kepada jurnalis IJP Lampung yang telah menyempatkan diri berkunjung ke Monpers Nasional. Menurutnya dengan hadirnya para jurnalis dari Lampung dapat dirasakan kembali momen perjuangan saat berdirinya Monumen Pers Nasional.

    “Beratnya perjuangan para jurnalis Lampung, karena kehadiran kalian penuh perjuangan. Terima kasih temen-temen dari jurnalis Lampung sudah hadir kesini. Tetap semangat semuanya, terima kasih temen-temen bisa napak tilas. Semua bisa merasakan betapa beratnya dari jaman dulu sampai sekarang, karena ada perjuangan yang inspiratif,” tuturnya.

    Sementara itu, Sekretaris IJP Lampung, Reci Purwana juga menyampaikan rasa terima kasih karena pihaknya diterima dengan baik di Monpers.

    “Terima kasih kepada pihak Monumen yang sudah menerima kami dengan baik dan berkeliling serta mengenalkan kami pada sejarah bagaimana profesi kami dibangun,” katanya.

    Reci berharap, kunjungan ke Monpers Nasional Indonesia ini menjadi suntikan nutrisi bagi IJP Lampung untuk terus berkarya.

    “Setelah kepulangan kami, ini (kunjungan) tentunya dapat menjadi nutrisi buat kami. Mudah-mudahan ini juga dapat menjadi energi positif untuk kami dalam menjalankan tugas jurnalistik,” pungkasnya. (*)

  • Sejumlah Polisi Yang Tangani Kasus Investasi Bodong EDCCash Dilaporkan ke Propam 

    Sejumlah Polisi Yang Tangani Kasus Investasi Bodong EDCCash Dilaporkan ke Propam 

    Jakarta, sinarlampung.co-Paguyuban korban investasi bodong EDCCash mengguruduk Markas Besar (Mabes) Polri, Rabu 17 Januari 2024. Mereka memperatanyakan kejelasan kasus investasi bodong yang sedang diusut oleh Subdit V Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dittipideksus) Bareskrim Polri itu. Pasalnya banyak aset tersangka yang disita penyidik tapi tidak masuk daftar dokumen penetapan barang bukti.

    Pengurus paguyuban korban, Ega MM, mengatakan pihaknya sengaja mendatangi Bareskrim Polri guna menanyakan kepada penyidik soal barang bukti yang disita dalam kasus itu. Sebab, ada aset milik tersangka yang disita penyidik, tapi tak diikutsertakan dalam dokumen penetapan barang bukti.

    “Kamis mendesak penyidik Bareskrim Polri membuka informasi seluas-luasnya terkait barang bukti. Jadi banyak yang kita temukan barang bukti sudah disita, tidak ada di penetapan,” kata Ega, Rabu 17 Januari 2024.

    Mereka pun meminta Kabareskrim Komjen Pol Wahyu Widada memeriksa seluruh penyidik Tipideksus yang menangani kasus itu.  Sebab, mereka khawatir ada aksi penggelapan yang dilakukan penyidik karena jumlah aset yang dilaporkan telah disita tak sampai setengah dari kondisi asli.

    “Mendesak Kabareskrim untuk memeriksa penyidik Eksus Subdit V yang menangani tindak pidana pencucian uang EDCCash. Aset-aset terdakwa ini ada sangat banyak, namun yang dilakukan di P-21 itu hanya tidak lebih dari setengahnya, hanya dibawah 100 miliar,” katanya.

    Ega lantas mempertanyakan keseriusan penyidik dalam kasus ini karena tak kunjung menangkap sosok Sustrisno. Padahal, kata dia, Jaksa Penuntut Umum sudah minta penyidik menangkap Sutrisno sebagai syarat pelengkap sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan.

    Selain itu ia menyebut sosok S itu juga menguasi aset lebih banyak dari pelaku lainnya. “Kami mendesak penyidik agar menangkap Sutrisno. Karena Sutrisno ini pertama sebagai pelengkap P-19, petunjuk jaksa dan dia itu membawa banyak sekali aset daripada terdakwa,” ujarnya.

    Ega mengaku, pihaknya pun sudah buat kesepakatan perdamaian dengan para pelaku dalam kasus itu. Menurut Ega, salah satu poin kesepakatan damai itu adalah para pelaku mengaku siap menunjukkan aset yang mereka punya guna mengembalikan kerugian dari korban.

    Cuma, Ega mengatakan berdasar pengakuan kuasa hukum pelaku ada banyak barang milik pelaku yang diambil namun tak dimasukkan dalam daftar barang sitaan. “Jadi kami sudah berdamai dengan pelaku dan pelaku itu sudah siap untuk melepaskan semua aset-asetnya untuk kami para korban,” ucapnya.

    Pengacara Lapor Propam

    Sementara itu, pengacara terdakwa kasus EDCcash Abdulrahman Yusuf, Dohar Jani Simbolon yang ikut mendatangi Mabes Polri, hari ini. Dohar Jani Simbolon mengungkap bahwa dia sudah melaporkan sejumlah penyidik Unit I Subdit V Dittipideksus Bareskrim Polri ke Propam Polri terkait dugaan penggelapan barang bukti.

    “Kita melakukan laporan kepada Unit 1 Subdit 5 Dittipideksus terkait barang-barang bukti yang digelapkan. Kemudian oleh SPKT kita diarahkan ke Propam. kita sudah buatkan laporannya di Propam,” kata Dohar.

    Selain pelaporan, Dohar menjelaskan dirinya sudah menemui para korban. Tujuan awalnya, ingin bertemu Kabareskrim namun malah diarahkan untuk bertemu penyidik. Dalam diskusi itu, lanjutnya, penyidik Bareskrim berjanji bakal mencari sejumlah bukti yang tak ada dalam penetapan pengadilan tersebut.

    “Sesuai diskusi dengan bu Kanitnya langsung, dia berjanji akan cari itu barang bukti, termasuk kalau belum ada di penetapan kasih tau kita. Kata kanitnya ‘kita akan cari’. Dan kita akan tetap tunggu itu,” katanya.

    Bareskrim Tambah Enam Tersangka Kasus Penipuan EDCCash

    Sebelumnya diberitakan, tim penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri kembali menetapkan tersangka kasus penipuan atau penggelapan investasi berupa uang kripto yang ilegal e-Dinar Coin (EDC) Cash. Total tersangka ada 12 orang.

    “Sebanyak 12 orang sudah ditetapkan tersangka, yang lain masih diproses berdasarkan perkara yang lain,” kata Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim, Brigjen Helmy Santika,  Jumat malam, 4 Juni 2021.

    Namun, saat itu Helmy tidak menjelaskan identitas enam orang tersangka yang baru ditetapkan penyidik. Adapun enam tersangka sebelumnya yaitu CEO EDCCAsh Abdulrahman Yusuf dan istrinya S berperan sebagai Exchanger EDCCash. Ketiga, JBA peranan sebagai programmer pembuat aplikasi EDCCASH dan sebagai Exchanger EDCCash. Pelaku ED peranan sebagai admin EDCCash dan support IT yang mengenalkan AY ke JBA.

    Tersangka MRS perannya sebagai upline dengan member sebanyak 78 member termasuk korban. Kemudian, tersangka AWH berperan sebagai pembuat acara launching Basecamp EDCCash Nanjung Sauyungan Bogor pada Minggu, 19 Januari 2020. “Sebanyak enam dari 12 tersangka telah ditahan. Jumlah saksi dan korban yang melapor di desk pengaduan saat ini ada 1.300 orang korban, dan 63 orang saksi diperiksa,” ujarnya. (Red)

  • Ratusan Mahasiswa Unila Rombongan KKL Telantar di Rest Area Tol KM 360 Semarang-Batang

    Ratusan Mahasiswa Unila Rombongan KKL Telantar di Rest Area Tol KM 360 Semarang-Batang

    Semarang, sinarlampung.co-Sebanyak 133 mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2022, yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di wilayah Bali, Bromo dan Yogyakarta, terlanntar dalam perjalanan pulang, di Rest Area Tol KM 360 Semarang-Batang, Jawa Tengah. Pasalnya Bus Kensya Trans Wisata, tidak bersedia mengangkut mereka karena persoalan pembayaran.

    Padahal, para mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKL sejak 14 Januari 2024, di tiga lokasi yakni Bali, Bromo dan Yogyakarta, sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp4,1 juta/orang, sehingga total mencapai Rp545 juta. Biro jasa tour and travel berinisial LR yang dipilih untuk mengawal keberangkatan mahasiswa itu belum membayar pelunasan kepada pemilik Bus Kensya Trans Wisata.

    “Ibu Rektor, tolong kami mahasiswa pendidikan jasmani yang mengikuti kegiatan KKL telantar di Rest Area Tol Semarang-Batang Km 360. Karena, pengemudi Bus Kensya Trans Wisata tidak ingin membawa kami,” kata salah satu mahasiswa Unila kepada wartawan, melalui ponselnya, Sabtu 20 Januari 2024 sore.

    Menurut Mahasiswa, alasan sopir tidak ingin membawa mahasiswa Unila kembali ke Lampung, karena biro jasa tour and travel belum membayar penyewaan Bus. “Untuk kegiatan KKL ini, kami bayar Rp4,1 juta. Dan, dananya langsung di transfer ke rekening pribadi LR. Namun, saat berangkat LR tidak ikut,” kata mahasiswa itu kesal.

    Ternyata, lanjutnya dalam perjalan ini ada masalah saat di Bali mereka sempat akan ditinggal. LR belum melunasi pembayaran sewa tiga Bus Kensya Trans Wisata Rp30 juta. Dengan rincian, masing-masing Bus Rp10 juta. “Bahkan di Bali, kami mau ditinggal oleh sopir. Tapi, pemilik Bus masih baik hati tidak telantarkan kami, sampai menunggu adanya pelunasan dari pihak biro jasa tour and travel,” tukasnya.

    Dia menyebutkan, sampai saat ini dirinya bersama mahasiswa lain masih di Rest Area Tol Semarang-Batang Km 360 Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Provinsi Jateng. “kami masih di Rest Area ini,” katanya, diamini teman-temannya.

    Menanggapi hal itu, pihak Rektorat Unila belum memberikan tanggapan. Dikonfirmasi hp Rekrot dan humas Unila dalam kondisi tidak aktif. (Red)

  • Tarif Empat Jalan Tol Trans Sumatra Segera Naik?

    Tarif Empat Jalan Tol Trans Sumatra Segera Naik?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Empat ruas di Jalan Tol Trans Sumatra (JTTS), dikabarkan akan diberlakukan penyesuaian tarif pada tahun 2024. Ruas Tol yang dimaksud adalah Tol Terbanggi Besar – Pematang Panggang – Kayu Agung, Tol Palembang – Indralaya, Tol Pekanbaru – Dumai, dan Tol Sigli – Banda Aceh.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya Tjahjo Purnomo mengatakan secara kualitas ruas-ruas tersebut sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penyesuaian tarif dan diharapkan dapat mendapatkan perizinan. “Memang penyesuaian tarif itu cukup krusial untuk menjaga kelangsungan jalan tol dan menciptakan iklim investasi jalan tol yang kondusif, kami berharap dapat terlaksana sesuai target,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis 11 Januari 2024.

    Menurut Tjahjo PT Hutama Karya pada ketentuannya berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan dan memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di jalan tol yang dikelola. Tjahjo mengakui, sebelum jalan tol diizinkan untuk dilakukan penyesuaian tarif, terlebih dulu dilakukan penilaian dan pengujian. “Dalam pelaksanaannya harus melihat kondisi dan situasi terkini, jika ada special case (kejadian khusus) seperti sebelumnya ada pandemi, penyesuaian tarif juga harus ditunda terlebih dahulu,” ungkapnya.

    Dibeberkan Tjahjo, beberapa ruas yang baru dioperasikan pada tahun 2023 adalah Tol Sigli – Banda Aceh Seksi 5 & 6 (Blang Bintang – Baitussalam), Tol Binjai – Langsa Seksi 2 (Stabat – Kuala Bingai), Tol Indralaya – Prabumulih & Tol Indrapura – Lima Puluh. Keseluruhan ruas tersebut masih dioperasikan tanpa tarif atau belum berbayar.Adapun ruas yang paling lama beroperasi tanpa tarif adalah Tol Sibanceh Seksi 5 dan 6, yang sudah berlangsung sejak Juni 2023 atau telah lebih dari 7 bulan dioperasikan tanpa tarif. (Red)