Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Siang Bolong Pengunjung Rumah Sakit Pergoki Camat dan Bidan Janda Bergoyang Dalam Mobil

    Siang Bolong Pengunjung Rumah Sakit Pergoki Camat dan Bidan Janda Bergoyang Dalam Mobil

    Bandung, sinarlampung.co-Camat Jayakerta, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, Gunawan STP alias Gun, dipergoki warga sedang berbuat mesum dengan Fit, seorang ASN bidan Puskesmas, di dalam sebuah mobil, yang parkir di halaman Rumah Sakit Hastin, Rengasdengklok, Karawang, Rabu 4 September 2024 siang.

    Kasusnya Gunawan yang sudah beristri dengan bidan Fit berstatus janda cerai mati itu bermula saat seorang warga melihat mobil bergoyang-goyang di area parkir. Rasa curiga mendorongnya untuk memeriksa lebih dekat. Dia kaget saat dia mengintip di kaca, melihat seorang pria dan wanita sedang melakukan adegan suami istri. Spontan dia berteriak dan warga mengerubungi mobil tersebut.

    Dari dalam mobil, keluar Camat Gunawan dan bidan Fit. Keduanya masih mengenakan seragam dinas. “Awalnya saya hanya melihat mobil yang bergoyang. Setelah didekati, ternyata ada Camat G dan seorang bidan yang diduga sedang berbuat sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan di tempat umum,” ungkap saksi mata dilokasi kejadain dan minta untuk tidak disebutkan namanya.

    Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Karawang Gery Samrodi, membenarkan peristiwa itu. Saat ini pihaknya sedang menindaklanjuti kasus tersebut. “Kami sudah menerima laporan tentang perilaku mesum tersebut, kami sudah panggil yang bersangkutan baik oknum camat dan bidan,” ujar Gery, Rabu, 11 September 2024.

    Menurut Gery, pihaknya kini masih melakukan pendalaman terkait peristiwa tak senonoh yang dilakukan camat tersebut. “Selama pendalaman, jabatan oknum Camat Jayakerta berinisial G sudah dinonaktifkan sementara sebagai camat hingga proses pendalaman selesai. Kami sudah lapor pimpinan dan sesuai instruksi bupati (Karawang) kami langsung nonaktifkan,” kata dia.

    Sementara untuk bidan berinisial F saat ini pihak BKPSDM masih menunggu laporan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang terkait rencana penonaktifan untuk selanjutnya diproses di BKPSDM. Camat berinisial G, kata Gery, bisa dijerat pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan ancaman sanksi berat berupa pemberhentian sebagai PNS.

    “Untuk sanksi masih belum bisa dipastikan sampai proses pendalaman selesai, tapi yang jelas ancamannya bisa sampai diberhentikan sebagai PNS sesuai pasal 5 PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS,” ungkapnya.

    Gunawan Terancam Dipecat

    Gery mengungkap G bisa dijerat pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang disiplin PNS dengan ancaman sanksi berat berupa pemberhentian sebagai PNS. “Untuk sanksi masih belum bisa dipastikan sampai proses pendalaman selesai, tapi yang jelas ancamannya bisa sampai diberhentikan sebagai PNS sesuai pasal 5 PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS,” ungkapnya.

    Dari hasil penelusuran, G merupakan Camat Jayakerta yang berstatus sudah menikah, sementara F berstatus janda cerai mati. Keduanya melanggar ketentuan ASN yakni pasal 5 PP Nomor 94 Tahun 2021 dengan ancaman pemberhentian alias dipecat. “Untuk sanksi masih belum bisa dipastikan sampai proses pendalaman selesai, tapi yang jelas ancamannya bisa sampai diberhentikan sebagai PNS sesuai pasal 5 PP Nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin PNS,” ungkap Gery. (Red)

  • Anak-Anak Kuari Gembira Dapat Buku Gratis dari Satgas Marinir Habema

    Anak-Anak Kuari Gembira Dapat Buku Gratis dari Satgas Marinir Habema

    Dekai Yahukimo, sinarlampung.co – Satuan Tugas Batalyon Infanteri (Satgas Yonif) 6 Marinir, bagian dari Komando Operasi HABEMA di Papua, secara aktif melaksanakan tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Mobil RI-PNG, khususnya di wilayah Kabupaten Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan. Satgas Yonif 6 Marinir, khususnya Pos Halabok pimpinan Kapten Mar Septian, menyempatkan diri untuk menyapa anak-anak di Kampung Kuari, Distrik Dekai, ketika melaksanakan tugas patroli di wilayah tersebut, Minggu, 15 September 2024.

    Komandan Satgas Yonif 6 Marinir, Letkol Mar Rismanto Manurung menekankan pentingnya perhatian Satgas kepada kebutuhan dasar masyarakat di sekitar Pos. Oleh sebab itu, sejak penugasannya di Papua, Pos Halabok telah melakukan Komunikasi Sosial dengan berbagai pihak di wilayah tanggung jawabnya guna menindaklanjuti penekanan tersebut.

    Sehubungan dengan bidang pendidikan merupakan aspek penting yang diperlukan oleh anak-anak di Kampung Kuari, maka Tim Patroli Satgas Yonif 6 Marinir membawa serta beberapa buku untuk dibagikan kepada mereka saat pelaksanaan tugas patroli hari Minggu tersebut.

    Ketika berpapasan dengan anak-anak di jalur patroli, para Prajurit Marinir HABEMA mengajak berkomunikasi dan direspon dengan antusias oleh mereka. Dalam Komunikasi Sosial (Komsos) tersebut, Tim Patroli membagikan buku-buku gratis kepada anak-anak. Pembagian cuma-cuma tersebut langsung disambut dengan riang gembira oleh anak-anak Kuari. Sebagai ungkapan terima kasih, salah satu diantaranya bernama Markus Tabuni mengucapkan terima kasih. “Terima kasih bukunya, Komandan Marinir,” ucapnya.

    Panglima HABEMA, Brigjen TNI Lucky Avianto, pasca menerima laporan kegiatan, menyampaikan, “Inisiatif Satgas Yonif 6 Marinir membagikan buku-buku gratis kepada anak-anak di Kampung Kuari, merupakan upaya TNI memberikan pelayanan kebutuhan dasar, khususnya bidang Pendidikan, guna mendukung percepatan pembangunan di wilayah Papua,” katanya. (*)

  • AKBP Victor Inkiriwang Jabat Kapolres Tangerang Selatan 

    AKBP Victor Inkiriwang Jabat Kapolres Tangerang Selatan 

    Jakarta, sinarlampung.co-AKBP Victor Inkiriwang resmi menjabat Kapolres Tangerang Selatan yang baru. Victor menggantikan AKBP Ibnu Bagus Santoso yang kini menjabat sebagai Kabag Bekum Rolog Polda Metro.

    Rotasi jabatan tersebut tertuang dalam surat telegram nomor: KEP/1192/VII/2024 tanggal 26 Juli 2024. Serah terima jabatan sendiri sudah dilaksanakan dipimpin langsung Kapolda Metro Jaya Irjen Karyoto beberapa waktu lalu. Setelah resmi menjabat, dilaksanakan upacara pisah sambut di Mapolres Tangerang Selatan pada Senin 26 Agustus 2024.

    Victor Inkiriwang berjanji akan bertindak profesional sebagai Kapolres Tangsel yang baru. Dia mengatakan akan berupaya untuk senantiasa menciptakan rasa aman untuk masyarakat. “Kemudian kami akan melakukan penegakkan hukum secara profesional dan tentunya melakukan Harkamtibmas secara optimal. Pastinya selama saya memimpin Kapolres Tangerang Selatan kami akan berupaya melayani masyarakat sebaik mungkin dan kami akan berupaya menciptakan rasa aman,” kata Victor.

    Lulusan FBI National Academy tahun 2023 tersebut juga mewanti-wanti para pelaku kejahatan di wilayah Tangerang Selatan. Dia memberikan ultimatum akan menindak tegas para penjahat. “Bagi para pelaku kejahatan yang akan melakukan tindak pidana di wilayah hukum Polres Tangerang Selatan pastinya akan kami tindak tegas. Tidak ada toleransi bagi pelaku tindak kejahatan yang akan melaksanakan aksinya di kawasan Polres Tangerang Selatan,” tuturnya.

    Victor sadar kontestasi politik Pilkada 2024 menjadi tantangan dalam waktu dekat. Dia menegaskan akan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban agar pesta demokrasi terselenggara dengan aman dan lancar.

    “Polres Tangerang Selatan mengamankan Pilkada di Tangerang Selatan maupun di Kabupaten Tangerang. Kami mengimbau untuk masyarakat agar menjaga keamanan, ketertiban dalam menjelang pesta demokrasi ini tentunya akan ada berbagai kegiatan, tapi kami imbau masyarakat agar tetap taat dan sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku,” ujarnya. (Red)

  • Sekolah Mana Yang Pantas Juara di Karnaval Kecamatan Payung ?

    Sekolah Mana Yang Pantas Juara di Karnaval Kecamatan Payung ?

    Bangka Selatan, sinarlampung.co – Ratusan pelajar dari berbagai jenjang sekolah di Kecamatan Payung Kabupaten Bangka Selatan mengikuti pawai karnaval dalam rangka Hari Ulang Tahun ( HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia ke 79 tahun 2024, Senin (19/8).

    Pawai karnaval tersebut dimulai dari Lapangan Bola Payung, kemudian berlanjut ke Panggung Kehormatan yang dikhususkan untuk para tamu kehormatan.

    Arman S.Si., Camat Payung menyampaikan apresiasi kepada seluruh peserta pawai karnaval yang telah berpartisipasi mengikuti karnaval dalam rangka menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia ke 79 ini.

    Ramainya penonton yang datang , menjadi salahsatu wujud kecintaan dan syukur masyarakat atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang ke 79.

    Pondok Modern Khoirul Ummah (PMKU) Payung, ikut serta dalam acara ini. Berbagai seni dan kreatifitas ditampilkan ketika Pawai karnaval berlangsung. Keikutsertaan pesantren dalam rangka realisasi Moto PMKU “The School of Salaf Spirit, In Modern System”.

    Burung Garuda karya Santri tingkat MTS dan SMA Plus Khairul Ummah tampak gagah dan sangat menarik perhatian penonton semua. Bahkan beberapa masyarakat meminta untuk berfoto dengan latar belakang burung Garuda yang menjadi karya para santri tersebut, beberapa dari mereka sampai mengatakan pasti Pesantren Khairul Ummah Payung bisa menjadi juara.

    Ust. Ahmad Kurnia Taufiq Sya’bani, Kepsek SMA Plus Khairul Ummah mengungkapkan bahwa seluruh karya seni yang digunakan saat karnaval murni hasil

    “2 Burung Garuda serta maskot lain yang telah membuat takjub mata penonton, merupakan karya santri yang penuh dengan kreatif dan inovatif. Kalaupun Karnaval Pesantren menjadi juara, tentu itu sebagai penilaian juri secara Profesional atas kreasi santri tanpa ada negosiasi” Jelas Ust. Taufiq.

    Selain itu tampil pula tim PBB Putra/i PMKU dengan sangat luar biasa, hal ini tidak lepas dari bimbingan Ust. Ali Ridho, Ust. Khairi dan didampingi beberapa ustadzah yang ikut melatih Santriwati.

    Tidak hanya Maskot atau simbol Burung Garuda yang dibuat serta dibawa ketika karnaval berlangsung, tentu ada hal lain yang juga tampak dari barisan PMKU; mulai dari Santri yang berprofesi menjadi Presiden serta wakil, Menteri, Polisi, TNI, Hakim, dokter, perawat, olahragawan dan lainnya.

    Dari barisan karnaval tersebut juga tampak Maskot yang menggambarkan perahu besar mengangkat Monumen Nasional (Monas) menuju ke IKN; kemudian tampak barisan tentang Wali Songo, serta gerobak Penjual Sayur.

    Dalam menyemarakan HUT RI ke 79 ini, Ust. M. Azizul Azmi selaku Pimpinan Pondok Modern Khoirul Ummah Payung (PMKU) menuliskan puisi yang menjelaskan persatuan di NKRI, dan tentu tujuannya agar tidak ada permusuhan, pertikaian, perselisihan dan perpecahan antara Rakyat Indonesia.

    “Santri di Pesantren Khoirul Ummah Payung ini kami didik tidak hanya tentang keilmuan Kitab, tetapi mereka juga mendapatkan ilmu yang akan mereka amalkan ketika lulus nanti. Kreativitas mereka dalam acara HUT RI termasuk bentuk partisipasi mereka yang akan dialami setelah selesai mondok” tutup Ust. Aziz Pimpinan Pondok Modern Khoirul Ummah Payung. (Alvhi Peci)

  • Relawan Perubahan Dukung MK ‘Tutup Pintu’ Cakada Kotak Kosong

    Relawan Perubahan Dukung MK ‘Tutup Pintu’ Cakada Kotak Kosong

    Makassar, sinarlampung.co – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perubahan syarat ambang batas minimum perolehan suara partai politik (parpol) untuk mengusung pasangan calon (paslon) dalam Pilkada mendapat sambutan positif dari berbagai pihak, termasuk Relawan Perubahan Sulawesi Selatan (RPS).

    Keputusan MK ini dinilai penting, terutama mengingat wacana mengenai potensi hanya adanya calon tunggal alias kotak kosong dalam Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan (Pilgub Sulsel) mendatang. Ketua RPS, Asri Tadda, menyatakan bahwa putusan tersebut membuka peluang bagi parpol yang tidak memiliki kursi di DPRD untuk tetap mengusung paslon di Pilgub Sulsel.

    “Partai seperti Partai Ummat, Perindo, PSI, PBB, dan PKN, meskipun tanpa kursi di parlemen, kini dapat berkoalisi untuk mengusung calon di Pilgub Sulsel mendatang. Selain itu, partai besar seperti NasDem, Gerindra, Golkar, PKB, Demokrat, dan PPP juga dapat mengusulkan paslon mereka sendiri,” ujar Asri Tadda, merespons putusan MK.

    Asri juga menekankan bahwa keputusan MK ini memberikan kesempatan lebih luas bagi parpol, termasuk yang non-parlemen, untuk berpartisipasi dalam Pilkada. “Kami berharap Pilgub Sulsel mendatang dapat berjalan damai dan lancar dengan menghadirkan pemimpin terbaik yang mampu mendorong perubahan dan perbaikan bagi daerah ini,” tambahnya.

    Relawan Perubahan Sulsel menyambut dengan gembira putusan MK yang dianggap menjaga demokrasi dengan memberi ruang partisipasi kepada parpol non-parlemen. Di Sulawesi Selatan, putusan ini memberikan angin segar untuk menghindari kemungkinan adanya calon tunggal dalam Pilgub.

    Sebagai informasi, berdasarkan putusan MK, parpol yang memperoleh minimal 7,5% dari total suara sah pada Pemilu Legislatif 2024, atau sekitar 382.006 suara, sudah dapat mengusulkan calon kepala daerah.

    Sebelumnya, MK memutuskan bahwa partai atau gabungan partai politik peserta Pemilu dapat mengajukan calon kepala daerah meski tidak memiliki kursi di DPRD. Putusan ini merupakan hasil dari gugatan perkara nomor 60/PUU-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Buruh dan Partai Gelora.

    Dalam sidang yang digelar di Gedung MK, Jakarta Pusat, pada Selasa (20/8), hakim MK mengabulkan sebagian gugatan tersebut dan menyatakan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Pilkada sebagai inkonstitusional. Pasal ini sebelumnya mensyaratkan parpol harus memperoleh minimal 25% dari akumulasi perolehan suara sah untuk mengusulkan pasangan calon.

    Dengan perubahan ini, syarat pengajuan pasangan calon kepala daerah kini didasarkan pada jumlah suara sah dari daftar pemilih tetap, bukan hanya pada perolehan kursi di DPRD.

    Berikut amar putusan MK yang mengubah isi pasal 40 ayat (1) UU Pilkada:

    Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

    Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur:
    a. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut.

    b. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut.

    c. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut

    d. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut.

    Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wakil wali kota:
    a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten/kota tersebut.

    b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250 ribu sampai 500 ribu jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten/kota tersebut.

    c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500 ribu sampai 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten/kota tersebut.

    d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di kabupaten/kota tersebut. (*)

  • Relawan Perubahan Sulsel Mulai Konsolidasi Jelang Pilgub

    Relawan Perubahan Sulsel Mulai Konsolidasi Jelang Pilgub

    Makassar, sinarlampung.co – Mantan relawan Anies Baswedan yang tergabung dalam Relawan Perubahan Sulsel (RPS) kini mulai aktif melakukan konsolidasi internal. Saat ini, mereka tengah mengaktifkan kembali basis-basis relawan yang tersebar di seluruh Kabupaten dan Kota se-Sulawesi Selatan.

    “Iya, (konsolidasi) tengah dilakukan. Kami mulai aktivasi kembali basis-basis relawan AMIN yang tersebar di berbagai daerah. Di database lalu, ada ribuan pentolan relawan Anies di daerah ini,” kata Asri Tadda, Ketua Relawan Perubahan Sulsel (RPS) usai rapat koordinasi di Makassar, Rabu, 14 Agustus 2024 malam.

    Menurut Asri, militansi eks relawan Anies Baswedan di daerah ini sudah teruji saat Pilpres lalu, dimana mereka selalu tampil sebagai garda terdepan meski dengan dukungan logistik yang minim.

    “Kawan-kawan relawan Anies yang sekarang bergabung di RPS ini adalah para pejuang perubahan. Yang kini menyatukan kami kembali ya itu, karena kita tetap konsisten dalam upaya mendorong gagasan-gagasan perubahan dan perbaikan bagi daerah ini,” ungkap mantan Jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies-Muhaimin (AMIN) Sulsel itu.

    Sehingga dengan demikian, Asri menjelaskan, dukungan yang akan diberikan kepada salah satu Paslon yang akan berlaga di Pilgub nanti, akan didasarkan pada komitmen untuk mendorong agenda perubahan dan perbaikan di Sulsel.

    “Kami sudah rumuskan beberapa prioritas agenda perubahan yang harus dilakukan di Sulsel. Nah, itu yang akan kami tawarkan kepada Cagub. Kalau diterima dan ada komitmen untuk diperjuangkan, Insya Allah kita akan all out mendukung,” beber alumni Unhas tersebut.

    Soal kecendrungan arah dukungan FPS ke pasangan Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA) sebagaimana santer diberitakan belakangan ini, Ketua Mileanies Sulsel itu tak menampiknya.

    “Bisa demikian, tapi dengan kondisional seperti kami jelaskan tadi. Bahwa ada poin-poin yang jadi prioritas perubahan di Sulsel dan di situ kita harus bangun komitmen bersama. Hanya saja, untuk saat ini, pasangan DIA yang tampaknya lebih siap mengemban amanah perubahan itu,” pungkas Asri. (*)

  • Relawan Perubahan Optimis Pilgub Sulsel 2024 Tak Melawan Kotak Kosong

    Relawan Perubahan Optimis Pilgub Sulsel 2024 Tak Melawan Kotak Kosong

    Makasar, sinarlampung.co – Relawan Perubahan Sulsel (RPS) optimistis Pilgub Sulsel 2024 bakal berlangsung tanpa kotak kosong. Hal tersebut dinyatakan Ketua Relawan Perubahan Sulsel Asri Tadda di Makassar, Senin, 12 Agustus 2024.

    “Kami optimis Pilgub Sulsel tidak hanya satu Paslon lawan kotak kosong. Tapi akan head to head, antara Andalan Hati dengan DIA,” kata Asri.

    Mantan Jubir Tim Pemenangan Daerah (TPD) Anies-Muhaimin (AMIN) Sulsel itu bilang, kondisi ini merupakan preseden yang baik untuk menjaga esensi demokrasi.

    “Demokrasi itu tentang memberi pilihan bagi rakyat. Semakin banyak pilihan tentu akan lebih baik. Dengan begitu, rakyat bisa memilah dan memilih mana yang terbaik untuk dijadikan pemimpin. Hanya dengan begitu, kita bisa mendorong perubahan dan perbaikan di daerah ini,” ungkap Asri.

    Sebelumnya santer dikabarkan bahwa sebagian besar partai politik telah merapat ke kubu Andi Sudirman – Fatmawati Rusdi (Andalan Hati). Termasuk yang terbaru, adalah isu hengkangnya PPP dari kubu Danny Pomanto – Azhar Arsyad (DIA).

    “Demikianlah politik. Banyak cara bisa dilakukan, dan pragmatisme pasti terjadi dalam berbagai bentuk. Saya kira koalisi besar itu sah-sah saja, logikanya kan untuk mengunci kemenangan di awal,” ujar Asri.

    Hanya saja, Asri menjelaskan, dinamika politik masih terus terjadi. Tidak semua parpol mengikuti arus koalisi besar tersebut. Ia merujuk pada sikap PDI-P, PKB maupun PPP.

    “Saya baru dapat bocoran, PPP meski telah coba direbut dengan segala cara, Insya Allah masih konsisten dengan sikapnya yang tetap mendukung Danny – Azhar,” beber Ketua Mileanies Sulsel itu.

    Karenanya, sikap beberapa partai yang masih bertahan untuk menghadirkan opsi lain untuk Calon Gubernur Sulsel patut diapresiasi.

    “Nah, parpol-parpol yang tetap komitmen untuk menghadirkan lawan agar tidak terjadi kotak kosong di Pilgub Sulsel, tentunya sangat patut kita apresiasi. Mereka telah memberikan rakyat alternatif pilihan, sehingga demokrasi bisa tetap berlangsung dengan baik dimana para calon nantinya akan bertarung gagasan dan ide untuk memperbaiki daerah ini,” jelasnya. (*)

  • Kapolsek Parjurit Kulon Kompol Maryoto Ditemukan Tewas Gantung Diri?

    Kapolsek Parjurit Kulon Kompol Maryoto Ditemukan Tewas Gantung Diri?

    Surabaya, sinarlampung.co-Kapolsek Prajurit Kulon, Kota Mojokerto, Kompol Maryoko SH MH, ditemukan gantung diri di rumahnya di Desa Mlaten, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Minggu 11 Agustus 2024. Kematian Kabagops Polres Mojokerto Kota itu menggemparka warga Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

    Kasi Humas Polres Mojokerto Kota Ipda Agung Suprihandono mengatakan, tewasnya mantan Kabagops Polres Mojokerto Kota itu juga menggegerkaninternal kepolisian. Kabar Maryoko yang meninggal karena gantung diri pertama kali muncul sekitar pukul 15.00 WIB, Minggu 11 Agustus 2024. “Almarhum menjabat Kapolsek Prajurit Kulon sejak September 2023. Juga pernah menjabat sebagai Kasat Reskrim Polres Mojokerto Kota pada 2014,” kata Agung Suprihandono.

    Dugaan sementara Maryoko diduga nekat mengakhiri hidupnya  karena penyakit yang tak kunjung sembuh. Penyakit yang dialami Maryoko yakni sesak dada, pusing karena darah tinggi atau hipertensi, bahkan sempat mengalami 2 kali gejala stroke. Kejadian ini bermula saat keluarga menemukan Kompol Maryoko dalam kondisi sudah tewas pada Minggu 11 Agustus 2024 sekitar pukul 14.30 WIB. Pihak keluarga kemudian menghubungi rekan Kompol Maryoko lalu diteruskan ke Polres Mojokerto Kota.

    Agung Suprihandono menyebutkan petugas Indonesian Automatic Finger Identification System diterjunkan ke tempat kejadian perkara untuk mengevakuasi jasad Kompol Maryoko. “Untuk jenazah diturunkan oleh Tim Inafis Polres Mojokerto Kota,” kata Agung.

    Agung tidak merincikan penyebab tewasnya Kompol Maryoko. Dia hanya menyebut sebelum ditemukan, yang bersangkutan memiliki riwayat sakit jantung. Kondisi tersebut sudah diderita Kompol Maryoko sejak beberapa tahun terakhir. “Almarhum sudah dua kali terkena gejala stroke. Almarhum sering konsultasi ke Kasidokkes Polres Mojokerto Kota karena sakit jantung,” urai Agung.

    Agung menambahkan, Kompol Maryoko sempat melakukan rawat jalan karena tensinya tinggi. Sosok Kompol Maryoko petugas di Polsek Prajurit Kulon, Polres Mojokerto, Polda Jawa Timur. Jabatan tersebut dia emban sejak 2023 kemarin. Hingga saat ini, Polres Mojokerto Kota masih menyelidiki penyebab kematian Kompol Maryoko.

    Kekayaan Kompol Maryoko

    Selain sempat bertugas sebagai Kasatreskrim di Polres Ngawi, Kasatreskrim Polres Mojokerto Kota, Kompol Maryoko pernah menjabat Panit II Unit IV Subdit I Distreskrimum Polda Jatim. Dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 15 Januari 2024 Kompol Maryono memiliki harta senilai Rp 1,7 miliar. Total kekayaannya dengan rincian tanah dan bangunan senilai Rp 1,4 miliar.

    Rincian, tanah dan bangunan seluas 200 m2/180 m2 di Mojokerto dari hasil sendiri Rp750.000.000, tanah dan bangunan seluas 90 m2/20 m2 Rp650.000.000. Alat transportasi dan mesin sebesar Rp250.000.000, mobil, Toyota minibus 2019, Rp250.000.000, harta bergerak lainnya Rp8.000.000 dan kas dan setara kas Rp65.000.000. (Red)

  • Pj Gubernur Agus Fatoni Launching Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan Serentak se-Sumut

    Pj Gubernur Agus Fatoni Launching Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan Serentak se-Sumut

    Medan, sinarlampung.co – Penjabat Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni melaunching Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan Serentak se-Sumut. Kegiatan ini berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Medan, Sumatera Utara, Rabu, 14 Agustus 2024.

    “Gerakan Serentak ini kita launching agar masyarakat menyadari betapa pentingnya perlindungan terhadap tenaga kerja, khususnya para pekerja rentan di sekeliling kita,” kata Fatoni.

    Fatoni mengatakan Gerakan Serentak ini bertujuan untuk melindungi para pekerja rentan. Dirinya juga mengajak seluruh pihak termasuk pihak swasta untuk bersama-sama melindungi pekerja rentan melalui pemberian jaminan sosial.

    “Inilah pentingnya kita launching hari ini Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan Serentak se-Sumut agar kita serentak bersama-sama menggelorakan semangat kepada masyarakat yang mampu, kepada dunia usaha juga pemerintah untuk bersama-sama menjaga lingkungan sekitar kita untuk bergotong royong melindungi keselamatan mereka,” jelas Fatoni.

    “Tenaga rentan ini yang tidak ngantor atau mendapat gaji bulanan, mereka ini sebagian masuk ke dalam kategori miskin. Jika tenaga kerja rentan yang notabene kepala keluarga meninggal keluarganya bisa tambah miskin, inilah peran kita untuk memastikan masyarakat miskin berkurang,” kata Fatoni.

    Fatoni mengatakan dengan menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan maka para tenaga kerja rentan seperti petani, nelayan, buruh harian lepas, tukang becak dan lainnya akan memperoleh santunan minimal Rp 42 juta hingga Rp 1 miliar jika meninggal dunia. Bahkan, bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki anak sedang bersekolah maka pendidikannya akan dibiayai hingga selesai.

    “Di Sulawesi Utara, saya juga mencanangkan gerakan ini untuk tenaga kerja rentan seperti marbot masjid dan pekerja pekerja tempat ibadah lain, seperti gereja dan lainnya, itu juga kita santuni,” ucap Fatoni.

    Tak hanya di Provinsi Sulawesi Utara, Fatoni juga mencanangkan gerakan tersebut di Sumatera Selatan. Dia berharap Gerakan Serentak serupa dapat direplikasi di provinsi lain.

    “Mudah-mudahan dengan Gerakan Serentak yang kita canangkan ini lebih mempercepat kesejahteraan Sumatera Utara, mempercepat pembangunan sehingga Sumatera Utara terus semakin maju, mandiri dan makmur,” ucap Fatoni.

    Sebagaimana diketahui, pada tahun 2022 lalu Pemprov Sumut telah melindungi 10 ribu pekerja rentan dengan memberikan jaminan sosial. Jumlah tersebut naik pada tahun 2023 menjadi 41 ribu pekerja rentan hingga saat ini menjadi 50 ribu pekerja rentan yang jaminan sosialnya ditanggung oleh Pemprov Sumut.

    Tercatat pada tahun 2024 Pemprov Sumut menggelontorkan anggaran sebesar Rp10 miliar untuk memberikan perlindungan dalam bentuk jaminan sosial bagi sekitar 50 ribu pekerja rentan.

    Tak hanya melaunching Gerakan Perlindungan Tenaga Rentan Serentak se-Sumut, dalam kesempatan ini Fatoni juga melaunching Gerakan Gotong Royong Lindungi Pekerja Rentan melalui program Sejahterakan Pekerja Sekitar Anda (SERTAKAN) se-Sumut.

    Melalui kesempatan ini, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni juga menyerahkan penghargaan pada Kota Medan, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Langkat dan Kota Sibolga atas paritispasi aktifnya dalam perlindungan pekerja rentan di wilayahnya. Tak hanya itu, dirinya juga menyerahkan Kartu BPJS ketenagakerjaan secara simbolis pada perwakilan pekerja rentan.

    Turut hadir dalam kesempatan ini, di antaranya Pangdam I/Bukit Barisan Mochamad Hasan, Danlanud Soewondo Ucok Enrico Hutajulu, para Bupati/Walikota, Kepala Dinas Ketenagakerjaan Sumut Ismael Sinaga, OPD Pemprov Sumut lainnya, Kadisnaker se-Sumut dan perwakilan pekerja se-Sumut. (*)

  • Advokat Persadin Kembali Disumpah di Pengadilan Tinggi NTB

    Advokat Persadin Kembali Disumpah di Pengadilan Tinggi NTB

    NTB, sinarlampung.co – Organisasi Advokat Persatuan Advokasi Indonesia (Persadin) terus mengembangkan sayapnya. Setelah mengajukan penyumpahan Advokatnya di Pengadilan Tinggi Jakarta, Lampung dan Banten. Kini Persadin melaksanakan penyumpahan Advokatnya di Pengadilan Tinggi Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB).

    Penyumpahan dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi NTB Hery Supriyono di Pengadilan Tinggi Mataram Nusa Tenggara Barat pada Kamis, 8 Agustus 2024.

    Ketua Umum DPN Persadin Oking Ganda Miharja mengucapkan selamat atas suksesnya penyumpahan advokat Persadin Angkatan VIII. “Terima Kasih juga kepada Ketua DPW Persadin NTB Lukman Aprizal, SH dan Jajaran yang sudah melaksanakan tahapan PKPA, UPA, pelantikan sehingga calon advokat dapat disumpah di Pengadilan Tinggi Setempat,” katanya.

    Dijelaskannya bahwa Persadin adalah organisasi profesi advokat yang dibentuk untuk menyatukan visi dan misi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Serta membantu dan mempermudah lulusan Sarjana Hukum untuk dapat menjadi advokat sesuai dengan aturan, mekanisme, tahapan dan aturan yang berlaku

    Turut hadir di acara tersebut Direktur LBH Persadin NTB Muhammad Syarifuddin sekaligus mewakili DPN Persadin berdampingan dengan ketua DPW Persadin NTB Lukman Afrizal, dan Jajaran yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada anggota advokat Persadin yang ikut serta dalam penyumpahan. Diketahui nama-nama tersebut adalah Suhairi Z, Multazam dan seterusnya

    “Bersama kita majukan, eksiskan dan solidkan Persadin di NTB. Persadin Jaya! Salam Persadin,” ujar Tokoh Muda NTB yang Akrab disapa Bang Rizal.

    15 Advokat Persadin di Sumpah di PT Banten

    Sehari sebelumnya Pengadilan Tinggi Banten juga mengambil Sumpah 15 Advokat Persadin diantaranya Hamid Basyaib, Mukty Soheh, Nisa I’istiqomah Nidasari, Yogha Pramana, dan seterusnya.

    Selain menyaksikan Pelantikan Advokat Persadin Angkatan VII yang diangkat dan dilantik sebagai Advokat Persadin oleh Ketua Umum DPN Persadin Oking Ganda Miharja didampingi M. Kolid Gani di Hotel La Dian Serang Banten, Selasa malam, 6 Agustus 2024.

    Ketua Dewan Pendiri Persadin Erwin Moeslimin Singajuru juga menyaksikan langsung sahabat dan rekan seperjuangannya semasa kuliah di Fakultas Hukum Universitas Islam (UII) Yogyakarta Hamid Basyaib disumpah menjadi Advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banten, Andriani Nurdin.

    “Selamat untuk rekan Hamid Basyaib atas pengambilan sumpah dan janji sebagai advokat Oleh Ketua Pengadilan Tingg,” tulis Erwin Singajuru di drup whatsaps. (*)