Jakarta (SL) – Sekjen Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Hadi Prabowo menutup Rapat Kerja Nasional (Rakoornas) Kehumasan dan Hukum 2019. Dalam pidato singkatnya, Hadi berharap bahwa Rakoornas ini bisa membangun sinergitas koordinasi yang solid, baik jajaran pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
“Ini merupakan kewajiban kita selaku institusi memberikan baik bantuan maupun fasilitasi dalam suksesnya penyelenggaran pemilihan umum 2019. Kita sudah mendapat penjelasan dari Mendagri, dari KSP, dari Menkominfo serta dari KPU, Bawaslu serta Dirjen Dukcapil,” kata Hadi di Hotel Bidakara, Senin (11/2).
Penjelasan yang disampaikan oleh panelis Hadi berharap bisa menjadi masukan, meskipun dengan waktu yang dirasa masih kurang. Namun, terkait dengan permasalahan yang sangat urgent, Hadi melihat sudah mendapat penjelasan terkait masalah orang gila dan utama adalah segera selesaikan perekaman KTP-el pada bulan Februari.
“Setelah mendapat pembekalan ini saya berharap para humas ini segera tindaklanjuti di dalam implementasinya, karena sukses penyelenggaran pemilu bukan hanya merupakan kewajiban bagi penyelenggara pemilu namun juga kewajiban kita selaku institusi ASN maupun warga Negara,” ujarnya.
Hadi meminta kepada seluruh peserta untuk mencermati seluruh regulasi tentang penyelenggaran pemilu baik UU 7 tahun 2017 maupun peraturan-peraturan KPU dan Bawaslu. Para Humas juga diminta untuk melakukan sosialisasi dan pendidikan politik.
“Kami berharap bapak dan ibu dapat mendorong masyarakat untuk dapat melaksankan hak pilihnya dengan baik termasuk mengawal dan memonitor atas penyelenggaran pemilu. Dan kewajiban bersama untuk tetap dapat mempertahankan iklim kondusif di daerah,dan dapat terbangun stabilitas politik dan kemanan di daerah masing-masing,” ungkapnya.
Terkait dengan peran Humas, Sekjen Kemendagri menegaskan bahwa humas adalah juru bicara kepala daerah atau unit perangkat daerah. Dan humas harus mampu memberikan informasi terkait kebijakan kepala daerah kemudian merusumkan jika ada tanggapan atau pertanyaan dari masyarakat.
“Menjadi kewajiban utama juga bagi humas untuk menghalau berita-berita yang bersifat HOAX. Humas sebagai tangan panjang atau corong pemerintah daerah hendaknya juga kreatif, responsive dan aktif dalam menyikapi perkembangan dinamika yang startegis dan isu-isu actual dan terbuka kepada masyarakat,” paparnya.
Untuk Pejabat Hukum, Hadi memberi pesan agar cermati pelaksanaan UU Pemilu, serta harus peka dan taat apa yang terjadi di daerah masing-masing jika ada pelanggaran-pelanggaran dari ketentuan.
Harus ditegakan ketaatan asas di dalam penyelanggaran pemerintah. “Kami ucapkan terimakasih kepada bapak dan ibu atas partisipasi yang tinggi. Saya juga ucapkan terimakasih kepada penyelenggara pertemuan hari ini, semoga apa yang didiskusikan betul-betul bermanfaat baik bagi kita pribadi maupun masyarakat dan pemerintah,” tutupnya.
