Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Polres Lambar Selidiki Dugaan Kasus BOK Dinkes Pesibar

    Polres Lambar Selidiki Dugaan Kasus BOK Dinkes Pesibar

    Pesisir Barat (SL) – Polres Lampung Barat (Lambar) memastikan penanganan kasus dugaan korupsi dana Biaya Operasional Kesehatan (BOK) Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pesisir Barat (Pesibar) Tahun 2017, masih terus berlanjut hingga saat ini.

    Kasat Reskrim, AKP. Aria Farista, mendampingi Kapolres Lambar, AKBP. Doni Wahyudi, ketika dikonfirmasi via sambungan ponselnya, Kamis (7/2/2019), mengatakan bahwa sampai saat ini penanganan kasus dugaan korupsi dana BOK Tahum 2017 di Dinkes Pesibar masih dalam tahap penyidikan. “Masih lanjut, sekarang masih penyidikan,” ujar Aria.

    Menurut dia, hasil audit terhadap kerugian negara dalam kasus tersebut sudah selesai dilakukan penghitungan. “Kalau kerugian negaranya sudah keluar, tapi belum bisa kami sampaikan. Tunggu saja nanti, karena memang kami belum melakukan penetapan tersangkanya,” pungkasnya.

    Sementara itu disampaikan salah seorang warga Pesibar, S. Efendi, pihaknya berharap pihak kepolisian bisa segera melakukan penetapan tersangka dalam penanganan kasus tersebut. “Karena penanganan kasus itu sudah sejak 2018 dan sampai saat ini masih tahap penyidikan juga. Harapannya bisa segera dipastikan siapa tersangkanya, apalagi katanya hasil auditnya sudah keluar,” ucapnya singkat.

  • Dewan Pers : Periklanan Bergeser ke Media Siber

    Dewan Pers : Periklanan Bergeser ke Media Siber

    Jawa Timur (SL) – 20 duta besar negara sahabat menghadiri rangkaian Hari Pers Nasional (HPN), Konvensi Nasional Media Massa di Hotel Sheraton Surabaya, Jawa Timur (Jatim), Jumat (8/2).

    Rangkaian HPN yang mengusung tema “Media massa di tengah terpaan : Winner takes all market,” dihadiri Ketua Dewan Pers, Gubernur Jawa Timur, Ketua Umum PWI Pusat, dan tokoh pers se-Indonesia dan dibuka dibuka Menteri Kominfo, Rudiantara.

    Ketua Dewan Pers Yosef Adi Prasetyo mengungkapkan saat ini baru 2.400 media yang terverifikasi Dewan Pers dari 47 ribu media di Indonesia. Sementara media siber 43 ribu. Dikatakan, pertumbuhan perkembangan media cukup subur. Namun  banyak wartawan yang direkrut belum memiliki pendidikan jurnalistik.

    Karenanya, Yosef menegaskan pentingnya Kompetensi wartawan. Setiap wartawan diwajibkan untuk mengikuti uji kompetensi. “Media dan wartawan kini menyongsong era digital televisi pergeseran. Pembaca tidak lagi membaca koran dan majalah sepenuhnya. Dunia periklanan juga sudah mulai bergeser ke media syber. (net)

  • Pinsar Masih Rugi Walaupun Mendag Naikkan HET Ayam dan Telur

    Pinsar Masih Rugi Walaupun Mendag Naikkan HET Ayam dan Telur

    Jakarta (SL) – Menteri Perdagangan mengeluarkan surat edaran dengan nomor 82/M-DAG/SD/1/2019 mengenai harga eceran tertinggi (HET) ayam dan telur untuk bulan Januari hingga Maret. Namun dengan adanya edaran ini dinilai masih belum membantu peternak, sebab kondisinya harga jagung sebagai pakan utama ternak masih tinggi.

    Ketua Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat Indonesia (Pinsar) Jawa Tengah Pardjuni menuturkan bahwa dengan naiknya HET yang ditetapkan oleh Menteri Perdagangan, yang diamankan hanya pasar saja. Sedangkan suply dan demand tidak diamankan oleh pemerintah. “Kalau begitu sama saja, apalagi sejak awal Januari tidak ada antisipasi apapun dari pemerintah terkait dengan kenaikan harga ini pada para peternak,” ucapnya saat dihubungi, Sabtu (2/2).

    Pardjuni mengaku bahwa hingga saat ini kondisi peternak masih merugi. Hal ini karena dampak adanya harga jagung yang masih tinggi. Disamping itu stok barang yang sedikit, membuat pasakon lebih utama dialokasikan untuk pabrik. Sedangkan untuk peternak kecil masih kesulitan mendapat pakan. “Adapun jagung menjadi komponen pakan yang utama. Kalaupun ada pengganti, kualitasnya akan berbeda,” ucapnya.

    Namun menurut Pardjuni kenaikan HET ini justru tidak menjadi solusi yang baik. Sebab nantinya jika HET tinggi maka harga di pasaran akan melambung. “Kalau harga di pasaran tinggi pemerintah pasti melakukan operasi pasar, padahal operasi pasar selalu kami dari peternak yang diminta menurunkan harga. Jadi sama saja kami yang dirugikan,” ucapnya.

    Menurutnya solusi yang terbaik bagi peternak saat ini yakni dengan penyeimbangan suplai dan demand. Sehingga tidak terjadi fluktuasi harga yang ekstrim di peternak. “Saat ini harga lepas kandang untuk ayam di peternak Rp 16 ribu dan harga telur Rp 18 ribu. Kalau harga ini masih ideal bagi kami,” tandasnya. (net)

  • Ditsamapta Polda Banten, Jondrial : Hindari Nongkrong yang Menyebabkan Premanisme 

    Ditsamapta Polda Banten, Jondrial : Hindari Nongkrong yang Menyebabkan Premanisme 

    Serang (SL) – Kenyamanan terhadap masyarakat menjadi kunci paling utama bagi satuan Ditsamapta Polda Banten. Dengan menggunakan Roda 4 dan Roda 2 Ditsamapta laksanakan Patroli di wilayah pusat keramaian, Kamis malam (08/02/2019) pukul 20.00 WIB.

    Kapolda Banten Irjen Pol Drs Tomsi Tohir melalui Dirsamapta Polda Banten Kombes Pol Drs Jondrial menyebutkan kegiatan patroli dilaksanakan dengan cara menyambangi warga perumahan Kp3b, Cadasari, Perumahan Grand Hils Pandeglang dengan menanyakan lansung tentang situasi Khantibmas setempat. “Patroli R4 Ditsamapta Polda Banten ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat,”ungkap Jondrial

    Lebih lanjut, Dirsamapta menyebutkan selain melaksakan patroli, anggota patroli juga menyampaikan pesan Khantibmas kepada petugas keamanan perumahan agar selalu waspada dan berhati-hati saat bertugas, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. “Saya menghimbau kepada remaja yang sedang berkumpul disekitar Kp3b agar tidak meminum minuman keras maupun menggunakan Narkoba Karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain,”terang Jondrial.

    Sementara Kabid Humas Polda Banten AKBP Edy Sumardi P SIK MH menambahkan dengan adanya patroli tersebut saya harapkan kepada masyarakat supaya cerdas dalam melakasanakan sesuatu, pastikan rumah dalam kondisi terkunci, hindari kumpul-kumpul yang berbaur negative dan jangan mudah menerima informasi yang tanpa jelas sumbernya. Saring dahulu sebelum di Sharing. “Situasi lokasi dan jalur yang dilalui regu Patroli Aman terkendali dan tidak ditemukan adanya kriminalitas / kejahatan jalanan,” tutup Edy. (rls)

  • Diduga Istri Oknum DPRD Kampar Pangkas Dana PKH

    Diduga Istri Oknum DPRD Kampar Pangkas Dana PKH

    Riau (SL) – Penyaluran Dana Program Keluarga Harapan (PKH) Desa Sungai Rambai Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau. di duga kuat telah di pangkas oleh pengelola berinisial (YL) juga sebagai pendamping Desa dan istri Calon Legislatif dari Partai Amanat Nasional (PAN)

    Pembayaran dana Program Keluarga Harapan(PKH) Salah seorang tokoh masyarakat (Herman & Darwis), menjelaskan Kepada Awak media, Senin (4/2/2019).

    Menurut penjelasan nara sumber bahwa (Yl) salah seorang istri Anggota Dprd Kampar dari Partai PAN sekaligus caleg partai yg sana atas Nama (RMD) tersebut di duga kuat telah memangkas dana PKH itu, termasuk dana yang kami terima di potong dengan alasan di kembalikan lagi ke Negara,tutur sumber.

    Ditambahkannya bahwa (Yl )sebagai pendamping Desa dan ketua Kelompok Ini juga mereka sebagai pengelola dana PKH itu,”jelasnya.

    Sebelumnya mereka mengadakan Rapat dengan warga Pada hari jumat,(1/2/2019) menyampaikan Penerimaan Dana PKH bahwa ada pemotongan bagi penerimanya, juga sebagai Pengelola menjelaskan alasan pemotongan tersebut pada saat itu sisa uang itu akan di kembalikan ke Negara,” Terangnya.

    Kami sebagai warga Penerima nya dalam hal ini bingung penuh kecurigaan, apakah Penyaluran Dana PKH ini sudah melalui mekanisme dan ketentuan Pemerintah atau tidak? atau ada indikasi kesengajaan pemotongan dan korupsi hak masyarakat? ungkapnya curiga. Saya juga sebagai penerima Pkh biasanya langsung yang bersangkutan mengambilnya ke Bank dan tidak ada pemotongan seperak pun,” Terangnya.

    Maka dari itu kami atas nama masyarakat yang sudah menerima kartu dan dana PKH ini tidak setuju pengelola dan merasa jadi korban serta menduga kuat bahwa ini dikorupsi, dan bikin aturan sendiri tidak ada dasar Hukum, jangan Kami di bodoh-bodohi sama pengelola Terangnya.

    Kami menilai bahwa dengan kecorobohan dan unsur kesengajaan pengelolah dana PKH itu dapat berpontesi Korupsi, dalam hal ini juga kami masyarakat penerima program pemerintah (PKH) meminta semua pihak yang berkompeten mengungkap permasalahan ini, tambahnyaahwa salah seorang pendamping yang namanya (YL) itu istri seorang Anggota Dprd Kampar, Kami sayangkan kinerja seorang istri Dewan yang tidak mengarah ke yang baik, tetapi memangkas hak penerima PKH Tutupnya. (net)

  • 193 Imigran Asal Bangladesh Ditemukan di Sebuah Ruko di Medan

    193 Imigran Asal Bangladesh Ditemukan di Sebuah Ruko di Medan

    Medan (SL) – Kantor Imigrasi, Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS mengamankan 193 imigran asal Bangladesh di dalam sebuah ruko yang dikunci dari luar di Jl. Pantai Barat, Helvetia, Kota Medan.

    Ratusan imigran yang diduga merupakan korban perdagangan manusia.tersebut ditemukan oleh tim gabungan dari Kantor Imigrasi, Polrestabes Medan dan Kodim 0201/BS pada, Selasa (5/2) malam.

    Diterangkan Fery, terbongkarnya dugaan penyekapan ini bermula dari pengaduan dari masyarakat yang curiga dengan aktivitas di ruko tersebut. Laporan ini kemudian di tindaklanjuti dengan melakukan pengecekan ke lokasi.

    Hasilnya, tim gabungan menemukan ratusan WNA tersebut di dalam ruko yang dalam kondisi terkunci. “Kita nanti lakukan penanganan lanjutan sesuai dengan aturan keimigrasian yang berlaku,” tandas Heri, Rabu (6/2). (Rmollpg)

  • Insan Intelijen Satuan Jajaran Kodam Jaya Mengikuti Penataran Intelijen Di Rindam Jaya

    Insan Intelijen Satuan Jajaran Kodam Jaya Mengikuti Penataran Intelijen Di Rindam Jaya

    Jakarta Timur (SL) – Kepala Bagian Latihan Rindam Jaya Kolonel Inf Handoko Prasetyo, S.I.P sekalu Komandan Penataran Intelijen Tersebar jajaran Kodam Jaya TA. 2019 membuka secara resmi Penataran Intelijen di Rindam jaya jl. Raya condet Kel. Gedong Kec. Pasarrebo Jakarta Timur ( 7/2/19).

    Pada kesempatan pembukaan penataran terserbut, Kolonel Inf Handoko Prasetyo,S.I.P mengucapkan selamat datang kepada insan-insan intelijen satuan jajaran Kodam Jaya yang merupakan duta-duta satuannya, dimana kegiatan penataran tersebut akan dilaksanakan selama 5 hari ini yang akan di akhiri dengan aplikasi lapangan agar naluri prajurit-prajurit tersebut sebagai insan intelijen tetap terjaga dan terpelihara.

    Dengan kondisi tahun politik ini menjadi tantangan besar bagi komunitas intelijen untuk dapat mengeliminir kerawanan-kerawanan yang akan terjadi dengan memberikan informasi yang aktual dan tepat terhadap pimpinan agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Sehingga tugasTNI dalam mengawal pesta demoktasi baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden dapat berjalan lancar dan aman, kata Kolonel inf Handoko yang membacakan amanat Danrindam jaya tersebut.

    Kegiatan penataran ini melibatkan 150 personel intelijen satuan jajaran kodam jaya dengan penyelenggara penataran Staf Latihan Rindam jaya di dukung pelatih-pelatih Rindam jaya. (red)

  • Ruas Jalan Nasional Lembang–Paku Rusak Parah

    Ruas Jalan Nasional Lembang–Paku Rusak Parah

    Sulawesi Selatan (SL) – Ruas jalan nasional di wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang sejak 5 tahun terakhir ini, mengalami kerusakan yang sangat parah. Namun belum mendapat perhatian dari pemerintah, baik pusat maupun Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel). Mulai dari ujung jembatan Bungi Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang Sulsel hingga ke ujung Jembatang Paku Sulbar ruas jalan nasional itu berlubang-lubang bagaikan kubangan kerbau.

    Jaddang salah seorang warga Lembang menegaskan sebetulnya ini adalah domain balai jalan nasional. Namun demikian tidak terlepas dari peran anggota DPR RI khususnya komisi V. Hal senada juga ditegaskan Bakri, Pallao dan Turki. “Masa daerah lain dapat perbaikan ruas jalan nasional, sedangkan kita di Lembang tidak sama sekali. Padahal sama-sama bayar pajak,” ujar Bakri.

    Anggota DPR RI Daerah Pemilihan yang membahawi Pinrang, Sidrap, Enrekang, Luwu Raya dan Wajo, diantaranya Akbal Faizal (Nasdem), Andi Mochtar Lutfi (Nasdem), dan Fatmawati Rusdy Masse (PPP) yang sekarang sudah di PAW. Ada sekitar 7 kilometer ruas jalan di Lembang yang mengalami kerusakan, berlubang-lubang bagaikan kubangan Kerbau, sehingga tidak memberikan kenyamanan berkendaraan.

    Bahkan sering terjadi kecelakaan lalulintas dan rawan membuat kerusakan pada kendaraan akibat benturan dan terperosok ke dalam lubang jalanan selebara 50 centimeter hingga 1 meter di sepanjang ruas jalan Nasional di wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Sulsel.

    Bukan itu saja, tapi beberapa ruas jalan nasional yang sedang dalam pengerjaan sudah mengalami keterlambatan sejak dikerjakan akhir November 2018 kemarin. Ruas jalan nasional yang sedangan dalam pengerjaan itu, mulai dari kota Pinrang hingga Keduampanua masih terlihata ada aktivitas pelebaran, pembuatan drainase (Talud) dan pengaspalan jalan.

    Sekretaris/kepala tata usaha (KTU) Balai Jalan Nasional wilayah Sulsel Barat, M.Syukur yang dikonfirmasi via handpone mengatakan bahwa proyek ruas jalan nasional dari Kota Pinrang sampai perbatasan Paku masih dalam proses pengerjaan. Karena itu tahun jamak. “Tendernya sekitar Oktober 2018. Dan untuk lebih jelasnya kita konfirmasi ke Pak Iwan PPK PJN 1 Sulsel,” tulis mantan Satker PJN di Palu Sulteng itu.

    Sementara itu PPK ruas jalan nasional (PJN) 1 Sulsel Iwan menjelaskan bahwa untuk Paket Pekerjaan Pinrang I terbagi menjadi 4 segmen, dimana dari dalam kota Pinrang sampai batas jembatan Palu.

    Disinggung soal tidak terlihatnya papan proyek, Iwan menjelaskan bahwa Papan proyek berada di lokasi awal dan akhir proyek yakni dimulai tanggal 12 Oktober 2018 dan berakhir 25 Desember 2019. “Kami terbagi menjadi 4 segmen penanganan dimana mulai dari Dalam kota Pinrang sampai dengan Batas Sulbar (Jembatan Paku). Dan papan proyeknya berada di lokasi awal dan akhir proyek dimulai tanggal 12 Oktober 2018 dan berakhir 25 Desember 2019. Berikut kami kirimkan lokasi penanganan/Strip Mapnya,”tulis Iwa via whatsAppnya.

    Menurut Iwa ada sepanjang 5,5 kilometer yang tidak ditangani pelebarannya. Karena masih dalam warranty periode (pekerjaan pemeliharaan rutin). “Memang ada 5,5 kilometer yang tidak kami tangani pelebarannya, karena masih dalam warranty periode (Pekerjaan Pemeliharaan Rutin). Yakni sebelum jembatan lasape (Lepangan) dan setelah jembatan lasape (Pakkoro). Sedangkan Tuppu sampai Jembatan Paku kami tangani,” tulis Iwan lagi.

    Terkait adanya pungli (pugutan liar) oleh pekerja di ruas jalan Buttu Sappa Salu Dadeko, tepatnya di jembatan, Iwan mengatakan Baik Bapak, terima kasih atas laporannya. Segera kami tindaklanjuti. Ruas jalan nasional Pinrang itu dikerjakan oleh PT. Bumi Karsa-PT. Alfindo Perkasa. Namun tidak terlihat papan proyeknya dipasang di pinggir jalan, baik di daerah Leppangan sampai di jembatan Paku. (net)

  • Landasan Bandara Juanda Rusak, Sejumlah Penerbangan di Bandara Soetta Delay

    Landasan Bandara Juanda Rusak, Sejumlah Penerbangan di Bandara Soetta Delay

    Tangerang (SL) – Sejumlah penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang dengan tujuan Bandara Juanda Surabaya mengalami penundaan penerbangan (delay), Kamis, 7 Februari 2019.

    Hal itu setelah, adanya NOTAM A0539/19 NOTAMN yang dikeluarkan sesuai prosedur pada pukul 09.15 WIB terkait kondisi Bandara Juanda yang ditutup setelah adanya kerusakan pada runway bandara.

    Senior Manager of Branch Communication and Legal PT Angkasa Pura II Febri Toga Simatupang mengatakan, sejauh ini kondisi Bandara Soekarno-Hatta aman terkendali meski terdapat kendala dengan rute penerbangan Jakarta-Surabaya. “Kami sudah koordinasi dengan pihak maskapai untuk melakukan pemberitahuan pada penumpang bila terjadinya delay ataupun divert (pengalihan) rute. Baik itu tujuan Jakarta-Surabaya atau sebaliknya,” katanya.

    Angkasa Pura II juga mengantisipasi bila adanya pengalihan rute ke Bandara Soekarno-Hatta. Meski, hingga saat ini belum terdapat adanya informasi penerbangan dari Bandara Juanda akan melakukan divert ke Soekarno-Hatta. “Sejauh ini masih aman tapi tetap kita antisipasi,” ujarnya.

    Berdasarkan data yang diterima melalui Humas Bandara Soekarno-Hatta, beberapa penerbangan mengalami delay dan juga melakukan divert. Untuk jadwal penerbangan yang mengalami delay yakni, Garuda Indonesia sebanyak dua penerbangan, Batik Air sebanyak tiga penerbangan dan Sriwijaya sebanyak satu penerbangan. (viva)

  • Bupati Limapuluh Kota Diusir Bawaslu Saat Hadiri Tabligh Akbar Ma’ruf Amin

    Bupati Limapuluh Kota Diusir Bawaslu Saat Hadiri Tabligh Akbar Ma’ruf Amin

    Sumatera Barat (SL) – Bupati Limapuluh Kota Irfendi Arbi harus mengurut dada setelah dirinya tidak diperbolehkan masuk oleh Bawaslu Kota Payakumbuh dalam acara tabligh akbar Calon Wakil Presiden Nomor Urut 01, Ma’ruf Amin bersama para jamaah Thariqat Naqsabandiyah dan samaniyah di Gor M. Yamin,Kubu Gadang, Kota Payakumbuh, Kamis (07/02/2019) pagi. Padahal orang nomor satu Kabupaten Limapuluh Kota ini telah hadir 30 menit sebelum acara akan dimulai.

    Pantauan Covesia.com di halaman GOR M. Yamin Kubu Gadang, Irfendi Arbi yang hendak masuk ke pintu utama Gor M Yamin, diminta oleh salah satu Komisioner Bawaslu Kota Payakumbuh, Suci Wildanis untuk berbicara di luar halaman Gor sekitar pukul 10.30 WIB. Selama 20 menit, Irfendi Arbi dan Suci terlibat pembicaraan yang pada akhirnya membuat Irfendi berjalan ke parkiran mobil samping GOR M. Yamin.

    Bupati Limapuluh Kota ini menaiki mobil dinas BA 1 C miliknya dan langsung meluncur pergi dari tempat tersebut. Langkah bupati ini juga diikuti oleh staf humas dan beberapa pejabat Kabupaten Limapuluh Kota.

    Saat Covesia.com bertanya apa yang terjadi antara bupati dengan Suci, Ketua Bawaslu Kota Payakumbuh, M. Khadafi menuturkan saat Irfendi Arbi masuk ke halaman Gor M. Yamin, pihaknya langsung menanyakan apa maksud kedatangan kepala daerah di acara Tabligh Akbar Ma’ruf Amin ini.

    Pasalnya, Ma’ruf Amin saat ini sedang masa kampanye untuk menjadi Wakil Presiden RI. “Saat melihat Irfendi Arbi, kami langsung menanyakan maksud kedatangan beliau. Pasalnya, acara tabligh akbar ini pasti kental dengan unsur kampanye. Walaupun tidak ada atribut politik didalam acara, tapi bisa saja secara lisan nanti ada hal-hal yang terindikasi seperti kampanye,” kata Khadafi.

    Karena dalam PP No 32 tahun 2018 pasal 35, 36 dan 38 tentang tidak memperbolehkan kepala daerah untuk berkampanye maupun mengikuti kegiatan kampanye Pemilihan Umum dihari kerja. Jika pun ingin berkampanye, kepala daerah tersebut harus mengajukan cuti. “Ternyata bupati tidak dalam keadaan cuti. Makanya kami berikan peringatan keras kepada beliau. Bupati boleh saja kami persilakan masuk ke dalam, tapi jika ada unsur-unsur kampanye. Kami akan lakukan penindakan kepada Bupati,” katanya.

    Setelah mendapatkan penjelasan tersebut, Khadafi mengatakan Irfendi Arbi akhirnya memilih membatalkan niatnya untuk hadir dalam acara tabligh Akbar Ma’aruf Amin tersebut. (covesia)