Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Petani Langkat Minta Pemerintah Hentikan Impor Cabai

    Petani Langkat Minta Pemerintah Hentikan Impor Cabai

    Sumatera Utara (SL) – Kalangan petani cabai merah di Kabupaten Langkat, kian mengeluh, terkait anjloknya harga cabai merah ditingkat petani. Bahkan dari kalangan petani cabai merah, sudah ada yang mencabut tanaman cabai merahnya, dan menggantikan ketanaman lain, seperti kacang panjang.

    “Saat ini harga cabai merah ditingkat kalangan petani, hanya dihargai Rp4.000/kg hingga Rp.5.000/kg nya, oleh agen penampung,” Ujar M.Marzuki, Selasa (22/1).

    Menurut Marzuki, petani cabai merah di Desa Pematang Serai Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, mengatakan, anjloknya harga cabai merah diakibatkan banyaknya pasokan cabai merah yang datang ditingkat pasaran tradisionil, di Kabupaten Langkat, terlebih lagi adanya pasokan cabe paketan berkotak- kotak, yang diduga cabai impor asal negara luar.

    “Kami berharap kepada Pemerintah Pusat, terkhusus di Kabupaten Langkat, dapat menjembatani, harga cabai merah disini, yang kami anggap harga cabai saat ini merupakan harga merugi. Saya sendiri ada tanam cabai merah seluas 6 rante, dan yang baru pemanenan ini ada 3 rante. Cabai yang saya panen diareal 3 rante, dan belum pulang modal. Kalau hitungan modal hingga biaya perlakuan tanaman, saya sudah habis Rp.10 juta lebih, dan cabai yang saya panen ini baru 4 kali, dan hitungannya belum pulang modal,” sebut M.Mazuki yang akrab di panggil Solihin.

    Ia pun berharap kepada Pemerintah Pusat, untuk tidak melakukan Impor cabai merah, yang berdampak merugikan para petani cabai.

    Secara terpisah, Kepala seksi (Kasi) Pengembangan Produksi Holtikultura dan Aneka Tanaman Serta Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Langkat, Edi Siswanto SP, yang dikonfirmasi mengatakan, anjloknya harga cabai merah ditingkat petani, disebabkan, banjirnya atau banyaknya pasokan cabai yang masuk kepasar tradiasionil untuk dipasarkan dan diperjual belikan.

    “Pasokan cabai merah sedang banyak, makanya harga cabai di petani anjlok. Informasi yang kita trima dari para pedagang, pasokan cabai merah berasal dari Aceh dan tanah karo, namun katanya juga ada cabai paketan, yang dibungkus mengenakan kotak, dan kemungkinan itu cabai  Impor, sesuai yang dimatakan masyarakat,” sebutnya Edi.

    Ia juga berharap, adanya kebijakan Pemerintah untuk membuat harga Het cabai tertinggi dan terendah, sehingga harga cabai mudah terkontrol, sebutnya. (net)

  • Diduga Penangkapan Sabri Ketua Kelompok Tani Rekayasa Mafia Penggarap

    Diduga Penangkapan Sabri Ketua Kelompok Tani Rekayasa Mafia Penggarap

    Sumatera Utara (SL) – Sabrisam alias Sabri alias Babe (44) warga Tanah Garapan Jermal 7 Ujung  Jalan Bakti III Dusun  IV Lantoro II (dua) Desa Bandar Klippa Kecamatan Percut Sei Tuan yang ditangkap Polsek Percut atas tuduhan pembacokan terhadap M Ibrahim Lubis (32) di lahan garapan Jalan Datuk Kabu pada,  Senin (7/1) sekira pukul 11.00 wib, diduga direkayasa korban dan mafia penggarap D CS.

    Seperti laporan korban pembacokan M Ibrahim Lubis yang mengaku sebagai petani jagung ternyata bukan warga Jalan Datuk Kabu, melainkan warga luar yang ikut beserta Pimpinan H adik D untuk melakukan penyerangan terhadap warga sekitar dengan menggunakan senjata tajam.

    Hal itu dibenarkan Dela warga sekitar lokasi yang ditemui wartawan, Selasa (22/1) di rumahnya. Dela mengatakan, bahwa dirinya yang saat itu berada di rumahnya melihat sekelompok Pemuda bersenjata tajam, diduga anak buah D tiba tiba menyerang para pekerja yang akan melakukan pembangunan Fasilitas umum Islamic Center seperti Madrasah, Pesantren dan Mesjid di tanah tersebut. “Padahal Pembangunan itu untuk fasilitas umum dan pekerjanya juga dari warga sekitar, mengenai adanya tanaman jagung disekitar itu tidak ada, apalagi korban mengaku sebagai petani jagung dan bertempat tinggal di sekitar TKP, itu tidak benar. Korban itu lah salah satu anggota bersenjata tajam yang ikut menyerang,” katanya.

    Dela kembali menuturkan,  bahwa saat kejadian itu panggilan Babe yang juga warga sekitar TKP akhirnya mendatangi sekelompok penyerangan bersajam yang juga termasuk M Ibrahim Lubis yang mengaku menjadi korban pembacokan.

    Namun,  ketika Babe ingin mempertanyakan dengan mendatangi kelompok yang menjadi lawannya,  ia malah diserang. Melihat Babe yang diserang sekitar 50 orang, akhirnya warga yang selama ini resah akhirnya menyerang Kelompok tersebut. “Uda tabiat si D itu yang selalu merebut lahan dan menjual belikan tanah garapan ini,” tutur warga tersebut.

    Karena warga yang sudah tersulut emosi, akhirnya mengejar para kelompok itu dengan benda yang ada di sekitarnya, hingga Kelompok tersebut lari tunggang langgang. “Korban yang membuat pengaduan kakinya terluka itulah yang memutar-mutarkan klewang panjangnya ke warga, namun sial dia terjatuh ke parit, tapi masih juga menyerang warga, kalau tidak dihentikan Babe, mungkin uda mati dia, makanya hanya terluka kakinya, makanya kenapa Babe pula yang dituduhnya sebagai pelaku pembacokan itu,” ungkap Dela.

    Salah seorang warga yang tak ingin disebutkan namanya meminta aparat segera tangkap korban yang telah membuat laporan Palsu beserta Para pelaku penyerangan. “Ini laporan palsu, yang bukan pelaku di jadikan pelaku. Penangkapan Babe (15/1) terkesan pemaksaan dan indikasi berat sebelah,” kata warga di lokasi.

    Kapolsek Percut Sei Tuan Kompol Faidil Zikri ketika dikonfirmasi sejumlah wartawan, belum  ada memberikan keterangan secara resmi tentang kasus penangkapan tersebut.

  • Pisah Sambut Kapolda Baru Sulsel, Irjen Pol Drs. H. Hamidin

    Pisah Sambut Kapolda Baru Sulsel, Irjen Pol Drs. H. Hamidin

    Makassar (SL) – Irjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH, salah satu Perwira Tinggi (Pati) yang dikenal sangat peduli masyarakat akhirnya juga harus berpisah dengan masyarakat Sulawesi Selatan, sehubungan mutasi yang diterbitkan ke sejumlah pati dan Pamen Polri.

    Meski masyarakat Sulsel merasa kehilangan sosok pati Irjen Pol Drs Umar Septono, SH, MH. Tapi ada kebanggaan tersendiri karena PATI ini mendapat promosi jadi Wakil Irwasum Polri. Sedang masyarakat Sulsel juga bangga mendapat Pati Irjen Pol Drs. H. Hamidin yang sebelumnya menjabat Deputi III Bidang Kerjasama Internasional BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Teroris) RI. Mutasi dan pergantian di lingkungan Polri ini tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/188/I/KEP/2019 tanggal 22 Januari 2019 ditandatangani Asisten Kapolri bidang SDM, Irjen Pol Eko Indra Heri.

    Ternyata Kapolda Sulsel yang baru Irjen Pol Drs. H. Hamidin, sesungguhnya bukanlah wajah baru bagi masyarakat Sulsel, khususnya warga Kabupaten Gowa dan Kabupaten Luwu Utara. Ini karena Irjen Pol Drs. H. Hamidin pernah menjabat Kapolres Gowa dan Kapolres Luwu Utara. Dan semasa menjabat di kedua daerah kabupaten di Sulsel, jebolan Akpol 1987 dan kelahiran 17 Oktober 1962 di Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan ini, dikenal akrab dengan masyarakat setempat.

    Perwira Tinggi Densus 88 yang dikenal sangat berpengalaman di bidang reserse dan penanggulangan teroris ini, pernah pula menjabat Kapolres Metro Kota Tangerang, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Irwasda Polda Sumbar, dan Direktur Pencegahan BNPT. Meski Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Dicky Sondani, Selasa (22/1/2019) kepada pers membenarkan bahwa Pati peduli masyarakat Irjen Pol Umar dimutasi ke Mabes Polri. Namun belum ada jadwal kapan serah terima jabatan yang disebut akan di laksanakan. (kabarpolri)

  • Aktivitas Tambang Ilegal di Samarinda Kian Mencuak

    Aktivitas Tambang Ilegal di Samarinda Kian Mencuak

    Kalimantan Timur (SL) – Persoalan tambang batu bara di Samarinda, Kalimantan Timur terus mencuak. Dari lubang tambang yang tak tereklamasi, sampai memakan korban nyawa akibat aktivitas ilegal tersebut.

    Menurut DPRD Samarinda dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), merupakan bisnis illegal karena tak mengontongi izin dari pemerintah setempat. Di antara tambang-tambang tersebut berlokasi di Kelurahan Gunung Panjang, Samarinda Seberang. “Kami sempat sidak (inspeksi mendadak) ke RT 05 Gunung Panjang karena adanya keluhan warga. Mereka sering mengalami banjir lumpur,” terang anggota Komisi III DPRD Samarinda, Mursyid Abdurrasyid.

    Tambah Mursyid, bisnis tambang ilegal tersebut kini memanfaatkan bisnis properti sebagai modusnya. Bahkan ada tiga perumahan elit yang ditemukan yang kini tengah melakukan aktivitas pengerukan hasil bumi, yakni Citra Senyiur City, Bumi Rindang Luhur, dan Pesona Mahakam.

    Mursyid pun mempersoalkannya karena karena ketiga perumahan elit itu hanya punya izin pembangunan pemukiman dan kawasan usaha, bukan izin pertambangan yang diterbitkan oleh Pemprov Kaltim selepas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. “Di tiga perumahan ini, kami temukan amdal (analisis mengenai dampak lingkungan) untuk pemukiman, bukan penggalian tambang,” lanjut Mursyid.

    Di samping itu, bisnis tambang di Samarinda ini juga melanggar UU Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Karenanya, kata Mursyid, indikasi upaya melawan hukum sangat kentara dan berjarak kurang dari 500 meter dari fasilitas umum. “Selain tak berizin, tambang liar ini juga masuk ke pemukiman warga tanpa perhatikan dampak lingkungan yang terjadi. Benar-benar komplit pelanggarannya,” terangnya kembali.

    Ketika dimintai keterangan perihal bisnis pertambangan ini, Wakil Wali Kota Samarinda Nusryirwan Ismail menilai bahwa upaya untuk melarang aktivitas tersebut hanyalah sia-sia. Menurutnya, peringatan dari pemerintah ataupun upaya mediasa tak akan memberikan efek jera bagi pelaku. “Langsung saja ke proses hukum,” tandas Wali Kota.

  • Enam Orang di Kabarkan Meninggal Dunia Akibat Banjir di Kabupaten Gowa

    Enam Orang di Kabarkan Meninggal Dunia Akibat Banjir di Kabupaten Gowa

    Sulawesi Selatan (SL) – Hingga saat ini, Selasa (22/01/19) malam, telah diketahui enam orang meninggal, empat orang mengalami luka-luka, dan sepuluh orang hilang akibat hujan deras yang mengguyur Kabupaten Gowa sejak senin kemarin.

    Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, menyebutkan, keenam korban meninggal dunia tersebut yakni Akram Al Y1usran (3) warga Pangkabinanga, Rizal Lisantrio (48) BTN Batara Mawang tersengat listrik, Sarifuddin, Dg Baji warga Bungaya, dan dua orang lainnya belum teridentifikasi. “Ada enam yang meninggal, dua diantaranya tertimbun longsor di Parigi dan Tinggimoncong yang belum teridentifikasi,” bebernya.

    Tak hanya itu, selain menelan korban jiwa, banjir yang terjadi pada sejumlah titik ini juga ditemukan empat orang mengalami luka-luka yakni dari Manuju satu orang, Bontomarannu satu orang dan Pallangga dua orang, sedangkan yang hilang sepuluh orang, dari Bungaya dua orang, Tinggimoncong satu orang dan Manuju tujuh orang. “Proses evakuasi masih tetap dilanjutkan, dan kami sudah bekerjasama dengan Basarnas, Kepolisian, TNI, dan Badan Bencana, mari kita doakan agar kejadian ini bisa kembali normal,” pungkasnya.

    Untuk diketahui, mantan anggota DPRD Sulsel ini masih melakukan peninjauan titik banjir dan titik posko, bersama Wakil Bupati Gowa, dan Pimpinan SKPD lingkup Pemkab Gowa. (cakrawala.info)

  • Pascabanjir Bandang di Jeneponto Ditemukan Delapan Mayat

    Pascabanjir Bandang di Jeneponto Ditemukan Delapan Mayat

    Sulawesi Selatan (SL) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jeneponto mencatat, sudah delapan mayat yang ditemukan pascabanjir bandang. “Untuk sementara, delapan mayat korban banjir yang ditemukan,” kata Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Jeneponto, Syam Jaya kepada Sulselsatu.com, Rabu (23/1/2019) malam.

    Syam menuturkan, mayat yang ditemukan sudah terindentifikasi dan sudah diserahkan oleh ke pihak kelurga. Ia memperkirakan, masih banyak korban banjir yang belum ditemukan. “Besar kemungkinan masih banyak korban meninggal yang belum ditemukan. Untuk itu kita terus berupaya melakukan pencarian di beberapa titik yang terdampak banjir,” katanya.

    Wilayah yang paling parah terkena dampak banjir kata Syam, yakni di Desa Kayu Loe Barat, Desa Bulu Loe, Desa Paitana, Desa Bonto Mate’ne, Kecamatan Turatea. “Sedangkan Kecamatan Binamu itu di Desa Sapanang, Kelurahan Balangan Toa, Kelurahan Monro Monro, Pabiringa, dan Balang Beru,” ucapnya.

    Banjir Bandang yang melanda Jeneponto itu mengakibatkan ribuan rumah warga rusak parah dan puluhan rumah terbawa arus laut. “Kita sementara masih melakukan pendataan jumlah rumah yang terseret banjir, namun kami dugaan ada sekitar ribuan rumah rusak parah,” pungkasnya.

  • Muba Kembali Raih Piala Adipura ke-XII

    Muba Kembali Raih Piala Adipura ke-XII

    Muba (SL) – Suasana berbeda tampak di Griya Pendopoan Serasan Sekate, pasca kembalinya Piala Adipura Kota Kecil Terbersih se-Indonesia yang merupakan piala ke-XII diraih Kabupaten Muba.

    Tampak di sudut tengah Pendopoan ada spot Foto Booth Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin yang sedang membawa Piala Adipura. Warga dan petugas kebersihan di Muba pun tampak berduyun-duyun mendatangi spot foto booth Dodi Reza tersebut. “Kapan lagi biso selfie dengan pak Bupati Dodi Reza,” Ujar Fitri salah satu warga Sekayu.

    Senada dikatakan Yulizar, salah satu petugas kebersihan di Sekayu ini menyebutkan keberadaan foto booth itu bisa membuat dirinya bersama anak-anaknya mengabadikan foto bersama Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin. “Fotonya seperti asli, bisa disimpan di rumah,” Ungkapnya.

    Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Muba Herryandi Sinulingga AP menyebutkan foto booth itu diperuntukkan untuk semua warga yang ingin mengabadikan foto bersama Bupati dan Piala Adipura. “Ini untuk semua warga Muba, kalau mau foto dengan Pak Bupati dan Piala Adipura silakan datang ke Pendopoan,” Tuturnya.

    Menurutnya, keberadaan foto booth tersebut untuk mengakomodir euforia warga Muba dalam menyambut dan kesenangan warga Muba setelah dua tahun tidak mendapatkan Piala Adipura, akhirnya di tangan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin piala penghargaan Kota Terbersih tersebut bisa diraih kembali. “Ayo kalau mau swafoto sama Pak Bupati dan Piala Adipura bisa langsung ke Pendopoan Griya Serasan Sekate,” Bebernya.

    Diketahui, sebelumnya Kabupaten Muba sempat beberapa tahun absen tidak mendapatkan Piala Adipura, namun kini kepercayaan untuk mendapatkan Piala Adipura tersebut berhasil dikembalikan Bupati Dodi Reza Alex Noerdin dengan Tim Pemkab Musi Banyuasin melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bersinergi untuk memenuhi indikator penilaian dan Piala Adipura ini merupakan Piala Adipura yang ke-12 diraih Kabupaten Muba.

    Piala diserahkan langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla kepada Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin bersama 118 Kepala Daerah se-Indonesia yang berhasil meraih penghargaan Adipura. “Meski Adipura kali ini penilaiannya lebih ketat dari tahun-tahun sebelumnya, Alhamdulillah Muba bisa memenuhi penilaian tersebut. Penghargaan Adipura ini berkat komitmen semua warga Muba yang terus menjaga kebersihan di tempat masing-masing,” Ujar Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin.

    Lanjutnya, Adipura sekarang ini meningkat karena selalu berevolusi dari tahun ke tahun tentang pengelolaan lingkungan. Jika dahulu penghargaan Adipura kategorinya hanya Terbersih tetapi sekarang tentang pengelolaan lingkungan. “Untuk ke depan salah satu penilaian secara berkelanjutan ialah bagaimana mengelola secara berkelanjutan,” Tambahnya.

    Dodi menyebutkan, saat ini Muba sebagai kota kecil terbersih, salah satunya dalam pengelolaan sampah dan strategis daerah bisa diimplementasikan setiap lini khususnya dalam pengurangan sampah plastik di kota. “Sehingga Musi Banyuasin bisa mendapatkan apresiasi tertinggi dalam pengelolaan isu lingkungan dari penghargaan Adipura secara berkelanjutan,” Urainya.

    Dikatakan Dodi, selain dinilai dari kebersihan kota, keberhasilan dalam pengelolaan TPA, ada beberapa program yang diwajibkan oleh KLHK seperti program tiga bulan bersih sampah dan tidak kalah pentingnya Pemkab Muba harus menyusun Dokumen Jakstrada (Kebijakan dan Strategi daerah dalam pengelolaan sampah rumah tangga atau sampah sejenis rumah tangga). “Di mana kegiatan ini lebih dititikberatkan pada pengurangan sampah dari sumber seperti berawal dari rumah tangga dan sumber penghasil sampah lainnya dan pemerintah juga dituntut untuk berperan dalam penanganan sampah,” Terangnya. (iglobalnews)

  • Prajurit TNI Jaga Netralitas dalam Pileg dan Pilpes 2019

    Prajurit TNI Jaga Netralitas dalam Pileg dan Pilpes 2019

    Surabaya (SL) – Prajurit TNI, kembali menegaskan jika akan bersikap netral selama pelaksanaan Pileg dan Pilpres 2019 mendatang.

    Ketegasan itu, diungkapkan oleh Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) V/Brawijaya, Kolonel Inf Singgih Pambudi Arinto, S. IP, M. M, dalam siaran derap prajurit yang berlangsung di sebuah stasiun radio yang berada di Surabaya, Senin (21 Januari 2019). “Netralitas, bagi prajurit TNI yaitu tidak memihak dalam segala hal, atau kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan politik praktis, mulai dari tingkat Desa, Kabupaten, Provinsi, maupun tingkat Pusat,” jelas Kolonel Singgih.

    Dirinya menambahkan, selama berlangsungnya Pemilukada mendatang, TNI memiliki peran yang sangat penting, yaitu bersinergi dengan Polri dalam mewujudkan keamanan selama berlangsungnya pesta demokrasi tersebut. “Peran TNI dalam Pileg dan Pilpres mendatang ialah, membantu pihak Kepolisian dalam menjaga keamanan selama berlangsungnya Pileg dan Pilpres,” ujarnya.

    Netralitas itu, kata Kolonel Singgih, sudah diatur di dalam Undang-Undang RI, nomor 12 tahun 2003 yang berisikan, TNI tidak menggunakan hak pilih, dan di pilih dalam Pemilu maupun dalam Pilkada. Di samping itu, peraturan tersebut juga dipertegas di dalam pasal 2 Undang-Undang RI, nomor 34 tahun 2004, bahwa TNI tidak berpolitik praktis. “Itu merupakan landasan hukum bagi warga Negara yang berprofesi sebagai prajurit TNI, yang mempunyai peran sebagai alat Negara di bidang Pertahanan,” tegasnya.

    Bahkan, selama berlangsungnya pemilihan tersebut, anggota TNI juga tak di perbolehkan untuk menjadi anggota penyelenggara Pemilu, termasuk diantaranya anggota KPU, Bawaslu, hingga tim sukses dari salah satu calon. Sudah disadari oleh semua prajurit TNI, dan sudah merupakan konsekuensi yang logis jika prajurit TNI sebagai alat pertahanan. Maka, setiap prajurit, tidak boleh terlibat di dalam penyelenggaraan Pemilu, ungkapnya. “Sebab, penyelenggaraan Pemilu, merupakan proses politik yang mengarah pada prinsip demokrasi dan supremasi sipil,” pungkas Kapendam V/Brawijaya ini. (koranprogresif)

  • BKSDA Minta Masyarakat Tidak Beraktifitas Disekitar Lokasi Buaya Bertelur

    BKSDA Minta Masyarakat Tidak Beraktifitas Disekitar Lokasi Buaya Bertelur

    Sumatera Barat (SL) – Balai Konservasi Sumber Daya Alam Resor Agam, menghimbau masyarakat untuk tidak mengusik keberadaan buaya bertelur pada awal tahun ini dikebun sawit milik warga di Jorong Ujuang Labuang, Nagari Tiku V Jorong.

    Kepala Seksi Wilayah Satu Badan Konservasi Sumber Daya Alam, (BKSDA) Sumatera Barat, Khairi Ramadhan didampingi Unit Pengendali Ekosistem Hutan, (EH) Ade Putra, mengatakan, dari sejumlah pemantauan yang dilakukan, ditemukan beberapa buah kelapa di sekitar sarang telur buaya yang diduga sengaja dilemparkan masyarakat untuk memancing buaya.

    ” Saat pemantauan, petugas menemukan aktivitas manusia diduga kuat dilemparkan untuk memancing gerakan buaya menggunakan kelapa,” katanya.

    Menurutnya, untuk mengantisipasi itu pihaknya bersama pemerintah nagari dan Bhabinkantimbas, sudah memberikan himbauan serta garis pembatas agar masyarakat tidak melihat dengan jarak terlalu dekat, atau memancing reaksi buaya.

    Dikatakannya, dari hasil pemantauan terakhir, buaya mulai berani mendekati daratan yang sebelumnya berada dalam rendaman air. Diduga merasa terganggu, satwa buas jenis buaya muara (Crocodylus porosus) terlihat semakin agreasif.

    “Dari pemantauan terakhir, buaya sedikit agresif dari biasanya, ini bentuk respon kalau yang hewan ini merasa terganggu. Adanya aktifitas manusia dengan frekuensi berlebih disekitar sarangnya tentu akan memicu respon hewan reptil itu,” jelasnya.

    ” Buaya jenis muara itu merupakan hewan yang dilindungi dan harus dijaga agar tidak diganggu dan bisa membahayakan masyarakat sekitar, “lanjutnya.
    Telur buaya diperkirakan 50 sampai 60 hari akan menetas, pihaknya akan terus melakukan pemantauan secara berkala. Maret kemungkinan telur itu akan menetas,” jelasnya menambahkan.

  • Wakil Bupati Trenggalek Mengliang secara Misterius

    Wakil Bupati Trenggalek Mengliang secara Misterius

    Jawa Timur (SL) – Sudah lebih dari sepekan terakhir Wakil Bupati Trenggalek, Mochammad Nur Arifin, tak terlihat di lingkungan Pemkab. Bahkan, Bupati Trenggalek, Emil Dardak, juga tak tahu keberadaan wakilnya itu.

    Dia terakhir bertemu dengan Wabup Arifin saat kunjungan Presiden Joko Widodo awal Januari lalu. Sedangkan dari catatan Humas, Arifin melakukan kegiatan di Trenggalek terakhir pada 9 Januari di acara Orari di Gedung Bhawarasa Utara.

    Emil mengakui selama lebih dari sepekan terakhir, dia belum bertemu maupun berkomunikasi langsung dengan wakilnya tersebut. Namun Emil memastikan tidak ada konflik maupun perseteruan dengan Arifin. “(Terakhir) saat kunjungan Presiden, tapi di sini kami saling menghormati dalam menjalankan tugas, secara prosedural memang seharusnya kami dikabari, tapi ya itu tadi, saya yakin setiap gerak langkah beliau untuk memajukan Trenggalek. Kalau (pengajuan) cuti tidak ada. Tidak ada cuti tidak ada izin,” ucap Emil.

    Sedangkan, Kepala Bagian Protokol dan Rumah Tangga Setda Trenggalek Triadi Atmono, juga tak tahu keberadaan sang wabup. Pihaknya juga sudah melakukan upaya penggalian informasi. Hasilnya, ajudan dan protokol tidak mengetahui keberadaan Wabup Arifin. Selain itu mereka juga tidak lagi mendampingi sejak kegiatan dinas terakhir pada 9 Januari. “Jadi awalnya tanggal 19 Januari kemarin pejabat Setda Trenggalek menerima permintaan konfirmasi dari perwakilan Pemprov Jatim terkait kabar menghilangnya Wakil Bupati selama lebih dari sepekan, kemudian ditindaklanjuti dengan mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk protokol dan ajudan,” kata Triadi.

    Gubernur Jatim Soekarwo atau Pakdhe Karwo juga sudah menerima laporan terkait Wakil Bupati Trenggalek Mochammad Nur Arifin yang mangkir atau absen dalam tugasnya selama sepekan lebih. Pihaknya juga sudah kirim surat ke Wabup melalui Pemkab Trenggalek.

    Pakde Karwo menambahkan jika surat peringatan pertama tidak ada perubahan, maka akan diberikan surat peringatan kedua. “Setelah diberikan surat yang pertama tapi tidak ada perubahan, Maka akan diberikan surat peringatan kedua dan harus disekolahkan selama tiga bulan,” ujar Pakde Karwo terpisah.

    Nur Arifin merupakan Wabup Trenggalek yang memenangkan Pilkada serentak pada 2015 lalu bersama Emil Dardak. Saat dilantik menjadi Wakil Bupati Trenggalek pada Februari 2016 lalu, dia juga tercatat dalam rekor Muri sebagai wakil bupati termuda di Jatim dengan usia 25 tahun. (aktaindonesia)