Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • PWI DIY Sikapi Pemanggilan Wartawan KR oleh Polisi

    PWI DIY Sikapi Pemanggilan Wartawan KR oleh Polisi

    Yogyakarta (SL) – Wartawan SKH Kedaulatan Rakyat, Asrul Sani, Kamis (20/12/2018) dipanggil Polres Kulonprogo sebagai saksi terkait pemberitaan KR edisi Jumat 6 Oktober 2017 berjudul “Buntut Penggerebekan Oknum Perades, BPD Usulkan Pemecatan”. PWI DIY sebagai induk organisasi wartawan di wilayah DIY pun menyatakan sikap atas pemanggilan tersebut.

    Kamis (20/12/2018) siang melalui Ketua Tim Pembelaan Wartawan Hudono SH, PWI DIY menyampaikan tujuh sikap atas peristiwa tersebut. Berikut tujuh sikap PWI DIY yang disampaikan pada wartawan yang juga mendapat penguatan dukungan dari Ketua PWI DIY Drs Sihono HT MSi :

    1. Menyayangkan sikap kepolisian yang dengan mudahnya memanggil wartawan terkait tulisannya.

    2. Wartawan dalam menjalankan profesinya mendapat perlindungan hukum sesuai Pasal 8 UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. (UU Pers)

    3. Karya jurnalistik yang telah diterbitkan di media massa bukanlah tanggung jawab personal (pribadi), melainkan ada penanggung jawab dalam hal ini pemimpin redaksi. (Lihat Penjelasan Pasal 12 UU Pers)

    4. Sesuai UU Pers, bila terjadi permasalahan terkait pemberitaan pers, ditempuh upaya melalui hak jawab, hak koreksi dan mediasi.

    5. Berdasar MoU antara Dewan Pers dengan Kapolri tahun 2017, hal-hal berkaitan sengketa pemberitaan dilakukan koordinasi antara kedua belah pihak (Polri dan Dewan Pers), sehingga tidak boleh asal main panggil terhadap wartawan.

    6. Pemanggilan kepolisian terhadap wartawan untuk dimintai keterangan sebagai saksi merupakan tindakan berlebihan karena tak sesuai dengan UU Pers dan MoU antara Kapolri dan Dewan Pers.

    7. Hendaknya tidak ada lagi pemanggilan terhadap wartawan terkait karya jurnalistik yang diterbitkan medianya.

    Sebelumnya, Jogja Police Watch (JPW) juga menyampaikan kekecewaan pada Polres Kulonprogo yang dinilai gegabah lantaran profesi wartawan dilindungi undang-undang. JPW menilai ada mekanisme keliru karena seharusnya melalui Dewan Pers. JPW meminta pimpinan kepolisian DIY, Kapolda DIY Brigjen Polisi Ahmad Dofiri untuk mengoreksi kinerja bawahannya di Polres Kulonprogo. (krj)

  • Syarwan Hamid Pulangkan Gelar Adat Melayu Riau Datuk Seri Lelanegara 

    Syarwan Hamid Pulangkan Gelar Adat Melayu Riau Datuk Seri Lelanegara 

    Riau (SL) – Letjen (Purn) Syarwan Hamid resmi mengembalikan gelar tertinggi Adat Melayu Riau Datuk Seri Lelanegara ke Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) di Jalan Diponegoro Pekanbaru, Riau, Rabu (19/12/2018).

    Syarwan mengembalikan gelar terhormat gelar tertinggi Adat Melayu Riau itu karena menilai LAM Riau di bawah kepemimpinan Syahril Abubakar pimpinan mengambil keputusan sendiri-sendiri tidak mau bicara, tidak mau berkoordinasi dan lain sebagainya. Ini seperti yang terjadi ketika peristiwa Hamengkubuwono dulu. Seolah-olah institusi LAM Riau ini institusi pribadinya mereka.

    Padahal LAM Riau ini lembaga musyawarah dan lembaga yang netral. Membahas sesuatu dengan pikiran yang jernih, dengan argumen-argumen yang jelas. Sehingga bila itu benar bisa diterima dan bila salah bisa ditolak. Tidak mesti bila Gubernur menyatakan ya itu menjadi kenyataan. “Tapi waktu itu semua tokoh masyarakat keberatan dengan keinginan Saya mau menyerahkan gelar ini. Termasuk Prof Tabrani Rab dengan teman-temannya. Waktu itu Saya masih bawa anak muda Saya masih agak sabarlah. Ya sudahlah kalau itu kemauan masyarakat Saya ikuti,” jelas Syarwan.

    Yang kedua masa SBY dulu. Walaupun Syarwan keberatan pemberian gelar kepada SBY itu. Namun Syarwan tidak menyatakan akan mau menyerahkan gelar adat melayu itu ke LAM Riau. Bahkan Syarwan mengaku dihalang-halangi untuk hadir sehingga tetap berada di hotel. Karena mereka sudah membaca niat Syarwan kalau SBY tetap diberi gelar dan Syarwan tetap diundang walau di kursi paling belakang Syarwan bakal berdiri menyatakan atau melakukan interupsi menolak terhadap pemberian gelar SBY itu.

    Akhirnya Syawan tak bisa datang ke LAM Riau saat penyerahan anugerah kepada SBY itu. Ketua LAM Riau Syahril Abubakar ngarang, tak ada niat Syarwan untuk membatalkan. “Saya sudah bilang niat Saya sudah bulat. Saya sudah pikirkan dengan jernih walaupun Saya berat hati menyerahkan kehormatan yang diberikan kepada Saya. Ini yang saya hormati hargai. Inilah harga marwah yang harus Saya bayar karena sudah dirusak oleh Syahril Abubakar dan teman-temannya. Tidak gampang untuk mendapatkan gelar ini. Bukan Saya waktu itu Kapuspen ABRI, dianggap kurang. Waktu Wakil Ketua DPR/MPR masih kurang. Setelah ditambah jadi Menteri barulah dikasihkan,” tegas Syarwan.

    Menurut Syarwan Hamid alangkah tingginya sebetulnya gelar ini. Kalau dikembalikan gelar ini dan mau didapatkan lagi gelar ini menurut Syarwan dia harus dilahirkan kembali kemudian mulai hidup dari awal. Itupun kata Syarwan kalau sampai Mendagri lagi. Anak cucu Syarwan keberatan sayang kek tapi kalau ingin kita berjuang menegakkan sesuatu nilai kita harus siap berkorban.

    Syarwan tak yang lain yang bernilai yang lain yang harus diberikan. Gelar adat ini cuma satu ini. Kalau tak ada jasa yang dia punya itu bukan yang diberikan oleh Riau. “Saya punya penghargaan Kartika Eka Paksi penghargaan atau jasa tertinggi di Angkatan Darat. Saya masih punya bintang Yudha Dharma bintang Tertinggi di TNI. Saya masih punya Adi Pradhana gelar tertinggi di Republik Indonesia ini. Kalau saya meninggal tak usah pikirkan mau keluarkan uang berapa mau menguburkan Saya. Negara mengurusnya di Makam Pahlawan. Ini hari sengaja Saya bawa Tanda Jasa ini. Ini juga yang dipakai oleh Jokowi di Istana,” urai Syarwan dengan air mata yang berkaca-kaca seraya terdengar gema Allah Akbar sejumlah pemuda yang mendampinginya.

    Syarwan juga klarifikasi rilis media yang disampaikan Ketua LAM Riau Syahril Abubakar yang menyatakan Pak Syarwan tak dipenuhinya keinginan Pak Syarwan. “Keinginan apa itu Pak Syahril? Apa yang anda punya yang Saya butuhkan. Saya hanya membutuhkan moralitas anda. Kemampuan anda menjaga marwah. Jadi Saya dianggap kecewa tidak diundang saat tepung tawar Sandiaga Uno. Bagaimana Saya mau mengajukan itu, diundang saja tidak. Ini kan pembohongan yang luar biasa dan sudah dirilis di Pers. Kalian meliput tak Pers? Diundang via telepon tapi itu tidak disampaikan ke Saya. Kok dibilang Saya kecewa minta beri sambutan di forum itu dalam rangka tepung tawar Pak Sandiaga Uno. Ada juga kekecewaan Saya kepada Syahril Abubakar, waktu Ustad Abdul Somad datang ke sini Saya dekat dengan Somad. Ustad Abdul Somad mau pamitan langsung digotong Syahril ke luar. Jaraknya hanya beberapa meter dari Saya. Tak pamit sama sekali. Saya katakan sama Syahril jangan ajari Pak Ustad Somad tak sopan. Saya tak tahu bagaimana Syahril menyampaikan ke Ustad Somad sehingga Ustad Somad sangat sulit dihubungi. Bahkan Saya yang memperjuangkan Ustad Abdul Somad jadi Wapres mau nelpon seratus kali sulit kali menjawab. Amin Rais datang kesini datang ke Palembang untuk menyampaikan itu juga tak diterima. Sampai Amin Rais bilang ini Ustad Abdul Somad ini ustad apa ini?. Kok tak ada sopan santun. Kalau ada teman Ustad Somad di sini katakan, itu catatan gelap Saya kepada anda. Di samping gemerlapnya ceramah-ceramah yang anda keluarkan. Anda bersikap tidak harus mengikuti Syahril, meninggalkan Saya kelepos begitu saja,” tegas Syarwan terhadap Ustad Abdul Somad. (detakindonesia)

  • Jalan Gubeng Amblas, DPRD Surabaya Sebut Pemkot Lengah Awasi Proyek RS Siloam

    Jalan Gubeng Amblas, DPRD Surabaya Sebut Pemkot Lengah Awasi Proyek RS Siloam

    Surabaya (SL) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Surabaya, Armuji menyesalkan insiden amblasnya Jalan Raya Gubeng Surabaya. Ia yakin ada faktor kelengahan pihak pemerintah Kota Surabaya dalam proses pengawasan proyek Rumah Sakit Siloam yang dibangun berdekatan dengan lokasi amblas. “Ini sangat lengah. Jadi pemkot kesalahannya di sana. Pertama tentang proses perizinan. Kedua pengawasan dalam pelaksanaan,” ujar Armuji saat meninjau lokasi, Rabu (19/12).

    Ia bersikukuh proyek ini semestinya tak lepas dari pengawasan Pemkot Surabaya. DPRD Surabaya, kata dia, akan mencari tahu bagaimana proses proyek ini berjalan. Ia menduga ada kesalahan proses administrasi pada saat pelaksanaan pembangunan. “Kalau mereka sudah lolos sampai tim ahli bangunan tinggal dilihat benar atau tidak. Kalau tidak benar yang salah kontraktor, pengawas perencanaan, sama tim pengawas pemkot,” tuturnya.

    Tak hanya itu, Armuji mengklaim sudah mengetahui ada kecurangan yang terjadi pada proyek RS Siloam. Salah satunya dari proses izin yang dikeluarkan terlalu cepat dibandingkan waktu normalnya. “Ada permainan izin yang diindikasikan (dilakukan) pejabat Kota Surabaya. Ini harus diselidiki, ini bukan sekadar isu tapi sudah umum di kalangan pemkot,” katanya.

    Untuk itu Armuji mengatakan DPRD Surabaya akan memanggil kontraktor, konsultan perencanaan, pengawas pemerintah kota, dan pihak yang mengeluarkan izin. Sementara itu, Wakil Wali Kota Surabaya, Wishnu Sakti Buana mengklaim tidak ditemukan kecacatan administrasi pada proyek tersebut, begitu pula analisis mengenai dampak lingkungan atau amdalnya. “Kita tim sudah mengecek semua, desain, AMDAL, semua sudah benar. Yang belum kita tahu adalah pelaksanaannya,” ujar Wishnu saat ditemui di lokasi, Rabu (19/12).

    Senada dengan Wishnu, Tim Ahli Bangunan Gedung Pemkot Surabaya, Muji Hermawan mengklaim ditinjau dari desain dan perencanaan konstruksi bangunan baik basement mau pun konstruksinya, proyek itu sudah sesuai. Muji menyebut pihaknya tidak menemukan kesalahan dalam perencanaan pembangunan hingga membuat Jalan Gubeng amblas “Secara desain semuanya sebenarnya sudah benar. Konstruksinya kuat menahan beban jalan tapi kita tidak tahu faktor apa yang menambah beban dinding penahan tersebut,” kata Muji.

    Hingga saat ini, kata dia, sejumlah tim ahli akan menggali lebih detil untuk memastikan penyebab amblasnya jalan. Tim memulai investigasi sejak kemarin, bekerja sama dengan tim laboratorium forensik Polri. “Mulai hari ini kita melakukan penelitian lebih detil terkait perobohan tanah. Tapi yang perlu diketahui kita yang utama adalah mencari cara mengembalikan fungsi Jalan Gubeng,” ujarnya. (cnnindonesia)

  • Tiga Desa di Muba Raih Anugerah Desa Terbaik Kategori Tata Kelola Keuangan Tahun 2018

    Tiga Desa di Muba Raih Anugerah Desa Terbaik Kategori Tata Kelola Keuangan Tahun 2018

    Muba (SL)-Sekayu Setelah dilakukan penilaian dan evaluasi oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sekayu, tiga Desa di bumi Serasan Sekate berhasil mendapatkan Penganugerahaan Desa Terbaik Kategori Tata Kelola Keuangan Tahun 2018 oleh KPPN Sekayu. Penganugerahaan ini diserahkan secara langsung oleh Kepala KPPN Sekayu Sugeng Hermanto didampingi Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex.

    Noerdin kepada Kepala Desa Sidorejo Kecamatan Keluang, Kepala Desa Baru Jaya Kecamatan Jirak Jaya, Kepala Desa Mekar Jadi Kecamatan Sungai Lilin di sela penyerahan DIPA dan TKDD ke perangkat daerah di Guest House Griya Bumi Serasan Sekate, Rabu (19/12/2018).

    “Tiga Desa ini telah memahami tata kelola keuangan secara aplikasi melalui aplikasi siskeudes, ini juga berkat komitmen Bupati untuk mengarahkan perangkat desa transparan dan akuntabel dalam mengelola keuangan,” ungkap Kepala KPPN Sekayu Sugeng Hermanto.

    Sementara itu, Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin meminta supaya desa-desa lainnya termotivasi untuk melakukan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. “Dimulai dari desa-desa ini harus dimaksimalkan, supaya terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan,” kata Dodi.

    Dodi menambahkan, dirinya terus memaksimalkan dan merangkul peran perangkat desa untuk mewujudkan Muba Maju Berjaya 2022. “Jadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk terus berbuat yang positif dan benar serta berkontribusi untuk masyarakat,” katanya.

    Terpisah, Kepala Desa Mekar Jadi, Sadrin menyebutkan atas penghargaan tersebut pihaknya mengucapkan terima kasih kepada Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin yang selalu mensupport dan memberikan arahan untuk melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan transparan. “Aplikasi Siskeudes juga sangat membantu kami, peran serta Pemkab Muba khususnya pak Bupati sangat mendukung kami dan mensupport supaya pengelolaan keuangan desa berjalan transparan dan akuntabel,” ujarnya.

    Lanjutnya, perangkat desa sangat termotivasi dengan diraihnya penghargaan tersebut. “Kami akan terus berusaha semaksimal mungkin dalam melakukan pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar,” tuturnya.

    Diketahui, sebelumnya Desa Mekar Jadi Kecamatan Sungai Lilin juga mendapatkan penghargaan Desa Prospektif Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Wilayah Sumsel dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan Wilayah Sumsel. Penghargaan tersebut diberikan kepada 14 Desa di Sumsel dan salah satunya Desa Mekar Jadi Kecamatan Sungai Lilin. (sudir)

  • Raih Skor Tertinggi di Sumsel Muba Terima Penghargaan APE

    Raih Skor Tertinggi di Sumsel Muba Terima Penghargaan APE

    Muba (SL)-Setelah mendapatkan penilaian oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen-PPPA) bersama Tim Independen, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) dinyatakan berhak mendapatkan Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya

    (APE) Tahun 2018 di Istana Wakil Presiden, Rabu (19/12/2018) yang diserahkan secara Langsung oleh Menteri PPPA Yohana Yembise dan diterima oleh Wakil Bupati Muba Beni Hernedi.

    Diketahui, Kabupaten Muba satu-satunya di Sumsel bersama 158 Kabupaten/Kota lainnya di luar Sumsel yang mendapatkan penghargaan APE Tahun 2018 dan Kabupaten Muba mendapatkan capaian skor tertinggi di Sumsel dari penilaian Kementerian PPPA bersama Tim Independen yakni dengan skor 7980.5.

    “Kabupaten Muba dinilai telah memenuhi tujuh poin indikator capaian APE, dan untuk di Sumsel Muba menjadi satu-satunya Kabupaten yang mendapatkan penghargaan APE Tahun 2018 ini,” ungkap Wakil Bupati Muba, Beni Hernedi usai menerima penghargaan APE Tahun 2018.

    Dikatakan Beni, tujuh Komponen kunci terdiri dari Komitmen, Kebijakan, Kelembagaan, Sumber Daya Manusia dan Anggaran, Alat Analisis Gender, Data Gender, dan Pasrtisipasi masyarakat. “Alhamdulillah, ketujuh poin ini sudah dipenuhi oleh Pemkab Muba dan terealisasi,” ucapnya.

    Lanjutnya, selama dua tahun berturut-turut Kabupaten Muba juga dinobatkan sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) oleh Kementerian PPPA dan saat ini Kabupaten Muba menjadi KLA Tingkat Madya setelah sebelumnya pada Tahun 2017 lalu menyandang KLA Tingkat Pratama. “Ini menunjukan kalau Kabupaten Muba dari tahun ke tahun terus meningkatkan komitmen dalam memperhatikan pemberdayaan dan perlindungan bagi perempuan dan anak khususnya,” tuturnya.

    Kepala Dinas PPPA Pemkab Muba, Dewi Kartika mengatakan peraihan APE Tahun 2018 ini akan terus ditingkatkan dan berkomitmen untuk selalu antusias mendokumentasikan dan menyampaikan informasi secara online mengenai upaya hasil yang telah dilakukan dalam pelaksanaan pembangunan pemberdayaan perempuan dan anak (PP-PA). “Peraihan APE Tahun 2018 ini juga berkat support dan arahan dari bapak Bupati Muba Dodi Reza Alex Noerdin serta dukungan penuh masyarakat Muba,” ujarnya.

    Sementara itu, Menteri PPPA Yohana Yembise menyebutkan Pemberian penghargaan APE Tahun 2018 merupakan salah satu rangkaian Peringatan Hari Ibu dan menjadi hal yang bersejarah bagi setiap Kementerian atau Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten, Kota penerima penghargaan Anugerah Prahita Ekapraya (APE).

    “Penghargaan ini diberikan atas komitmennya dalam melaksanakan pembangunan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Kami ucapkan selamat bagi Kabupaten/Kota yang mendapatkan penghargaan APE Tahun 2018 ini dan selalu komitmen dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di daerah masing-masing, (Sudir)

  • Dodi Reza Alec Kembali Melantik 8 Kades di Plakat Tinggi

    Dodi Reza Alec Kembali Melantik 8 Kades di Plakat Tinggi

    Muba (SL)-Bupati Musi Banyuasin (Muba), H Dodi Reza Alex melantik Delapan Kepala Desa (Kades) terpilih Periode 2018-2024 dalam Kecamatan Plakat Tinggi, Jirak Jaya, Lawang Wetan dan Sanga Desa. Dalam Pelantikan tersebut, Dodi menekankan kepada Para Kades untuk transparan dan akuntabel dalam kelola keuangan desa.

    “Saya tekankan kepada Kades yang baru saja dilantik, dalam hal pengelolaan keuangan desa yang dari tahun ketahun mengalami kenaikkan yang diberikan dari Pemerintah Pusat ke Daerah, hendaknya dilakukan dengan penuh tanggung jawab, transparan, perencanaan yang matang dan akubtabel serta jangan sekali-kali melanggar hukum sesuai peraturan yang berlaku,” pesannya, pada Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Kades terpilih, di Lapangan Serba Guna Desa Sidorahayu (B2), Rabu (19/12/2018).

    Bupati juga berpesan, agar para Kades baik yang baru saja dilantik maupun yang telah bertugas dapat melaksanakan Perda Pesta Malam yang telah ditetapkan, Perda tersebut harus ditegakkan dan diterapkan di desa masing-masing yang mereka pimpin.

    “Saya perlu tekankan tiga hal kepada Kades yang baru dilantik, pertama sebagai Kades harus selalu eksis dan loyal kepada Pemerintah dalam segala bidang, memberi motivasi kerja kepada perangkatnya, sehingga tercipta pelayanan masyarakat yang prima dan menciptakan suasana hubungan yang harmonis kepada BPD dan lembaga desa serta tokoh masyarakat lainnya,” katanya.

    Sementara dalam Laporan Sekretaris Daerah Kabupaten Muba sekaligus Ketua Pelaksana, Drs H Apriyadi MSi menyampaikan, Delapan Kades yang dilantik pada tahap dua hari ini meliputi, Kecamatan Plakat Tinggi yaitu Kades Sukamaju, Imam Ayatullah dan Kades Sumber Rejeki, Musgani. Kecamatan Jirak Jaya yaitu Kades Jirak, Iskandar Kamarullah, Kades Talang Simpang, Darmadi, Kades Sinar Jaya, Alexander dan Kades Bangkit Jaya, Sidik. Kecamatan Lawang Wetan yaitu, Kades Ulak Paceh, Marzuani dan Kecamatan Sanga Desa yaitu Kades Macang Sakti, Aripai.

    Acara dihadiri, Ketua DPRD Kabupaten Muba, Abusari SH MSi, Dandim 0401 Muba Letkol CZi Mulyadi SIp, Wakapolres Muba, Kompol Ade Hardiansyah SIk, Perwakilan Kajari Muba, Perwakilan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu, Ketua Pengadilan Agama, Saiful Anshari SAg MAg, Para Asisten, Para Staf Ahli, dan Seluruh Kepala Perangkat Daerah Kabupten Musi Banyuasin. (Sudir)

  • Kapolri Dampingi Presiden Resmikan Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy’ari di Tebu Ireng

    Kapolri Dampingi Presiden Resmikan Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy’ari di Tebu Ireng

    Jawa Timur (SL) – Kapolri Jenderal Polisi Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, Ph.D., tiba di VIP Bandara Juanda Sidoarjo, Jawa Timur. Kedatangan Kapolri hari ini ke Jawa Timur dalam rangka Silaturahmi dengan ulama serta kegiatan peresmian Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy’ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang, Selasa (18/12/2018) Pukul 12.00 WIB.

    Pondok Pesantren Tebuireng adalah salah satu pesantren terbesar di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pesantren ini didirikan oleh KH. Hasyim Asy’ari pada tahun 1899. Selain materi pelajaran mengenai pengetahuan agama Islam, pelajaran umum juga dimasukkan ke dalam struktur kurikulum pengajarannya. Pesantren Tebuireng telah banyak memberikan konstribusi dan sumbangan kepada masyarakat luas, terutama dalam dunia pendidikan Islam di Indonesia.

    Pondok Pesantren Tebuireng dalam perjalanan sejarahnya, hingga kini Pesantren Tebuireng telah mengalami 7 kali periode kepemimpinan. Secara singkat, periodisasi kepemimpinan Tebuireng hingga masa K.H. Solahudin Wahid (Gus Solah).

    Setibanya di Pondok Pesantren Jombang, Kapolri melaksanakan silaturahmi dan pertemuan tertutup dengan Ulama serta Pimpinan Pondok Pesantren Gus solah dan para Pengurus Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Selesai pertemuan, Kapolri beserta para Ulama melaksanakan ziarah ke makam pendiri Pondok Pesantren yaitu Makam Alm K.H. Hasyim Asy’ari dan Makam Alm K.H. Abdurrahman Wahid (Gus Dur).

    Selesai melaksanakan Ziarah, Rombongan langsung menuju lokasi Peresmian Museum Islam Indonesia K.H. Hasyim Asy’ari. Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy’ari berdiri di atas lahan seluas 4,9 hektare tersebut terletak di kawasan makam Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid) di Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang. Pada Museum yang dibangun sejak tahun 2011, memiliki alur cerita masuknya Islam ke Indonesia yang digambarkan melalui panel, gambar dan kalimat-kalimat, serta buku-buku di perpustakaan museum.

    Pada lantai I Museum ini untuk menyimpan barang bersejarah bagi umat Islam di Nusantara. Mulai dari awal masuk dan bekembangnya agama islam di Nusantara hingga peninggalan zaman perjuangan dan era reformasi agama islam. Selain itu museum ini juga akan menyuguhkan barang-barang peninggalan KH.Hasyim Asy’ Ari. yang berada di Lantai II.

    Dalam sambutanya Gus Solah menyampaikan bahwa Museum ini berisi bagaimana Islam masuk ke Nusantara ini dengan penuh kebaikan dan keramahan, Bukan dengan cara Peperangan dan juga bukan dengan cara politik. Selain itu Gus Solah menekankan bahwa para pendahulu sudah memperjuangkan Islam dan menyepakati Pancasila sebagai ideologi negara kita dimana didalamnya terdapat nilai nilai Islam. Dua organisasi Islam terbesar Indonesia yaitu NU dan Muhammadiyah juga sepakat bahwa Pancasila merupakan Ideologi kita.

    Selain itu, Gus Solah menyampaikan bahwa Khilafah ditegakkan di negara kita saat ini salah, karena tidak benar negara melarang hukum syariah, Salah satunya contohnya adalah perbankan Syariah. Kapolri bersilaturahmi dengan Gus Solah yang merupakan pimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng juga sekaligus Tokoh NU. Dalam silaturahmi ini Kapolri didampingi oleh Kadiv Propam Polri Irjen Pol Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si., dan Kadiv Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal, S.I.K., M.H. Kegiatan diakhiri dengan Foto Bersama Gus Solah beserta keluarga. (kabarpolri)

  • Ristani Samosir Minta Keadilan 5 Tahun Terkait Kasus Pengrusakan Kebunnya

    Ristani Samosir Minta Keadilan 5 Tahun Terkait Kasus Pengrusakan Kebunnya

    Sumatera Utara (SL)-  Ristani Samosir seorang Ibu rumah tangga yang berdomisili di Sidikalang kembali mengutarakan kekesalannya terhadap jajaran Polres Dairi.

    Pasalnya, laporan nya dengan nomor Lp 45 / V yang ia laporkan pada tahun 2013, tepatnya 5 tahun yang lalu, hingga kini belum terungkap sepenuhnya pelakunya. Ristani Samosir menuturkan ada beberapa pria yang melakukan pengrusakan ke ladangnya. Hal tersebut sudah ia laporkan ke polisi. 5 tahun sudah berlalu, namun Polres Dairi, hanya mampu menangkap satu orang saja, sementara yang lainnya belum ditangkap, ungkap Ristani Senin (17/12/ 2018)

    Kapolres Dairi AKBP Erwin Wijaya Siahaan, S IK saat di konfirmasi mengenai hal tersebut pada, Selasa (18/12/2018) mengatakan “Maaf ya tadi saudara sudah komunikasi dengan kasat, saya pikir sudah sangat jelas,” katanya. Sementara Kasat Reskrim Polres Dairi AKP J Nainggolan saat dikonfirmasi pada waktu yang sama mengenai hal tersebut mengatakan. ”Saya Lagi di Medan pak akan kita cek dan beritahu..trims,” urainya. (detikperistiwa)

  • TNI Kembangkan Sederet Sejata Canggih

    TNI Kembangkan Sederet Sejata Canggih

    Jakarta (SL)  – Tentara Nasional Indonesia atau TNI tengah mengembangkan beberapa senjata canggih. Dengan kerjasama dengan perusahaan dan universitas, senjata-senjata itu nantinya akan menambah alutsista TNI lebih modern.

    Saat ini senjata-senjata itu tengah dikembangkan agar nantinya bisa dipakai oleh anggota TNI. Seperti apa senjata-senjata itu, berikut jenis senjata TNI yang sedang dikembangkan:

    1. Senjata Mesin Multi Laras

    Selain itu, SMML kaliber 7,62 mm juga dilengkapi dengan 3000 amunisi yang bisa diletakkan di heli tempur dan kendaraan tempur. Senjata ini hasil pengembangan dan kerja sama Dinas penelitian dan Pengembangan Angkatan Darat (Dislitbangad) dan PT Pindad.

    2. Laser Gun

    Sejak 2014, TNI sudah mengembangkan senjata laser gun. Senjata ini dikembangkan kerjasama antara TNI dengan Universitas Surya. Namun senjata ini hanya digunakan untuk latihan menembak. Nantinya senjata ini akan menghemat peluru. Cara kerjanya peluru senapan diganti dengan berkas sinar laser. Tembakan laser yang akan dibuat akan persis dengan tembakan peluru.

    3. Superdrone

    TNI juga tengah mengembangkan senapan canggih jenis drone atau pesawat tanpa awak. Nantinya superdrone akan memantau wilayah yang ditargetkan. Seperti di negara-negara lain, drone seperti pesawat tanpa awak ini juga dibekali dengan senjata canggih. Seperti bisa melakukan pengeboman yan dikontrol dari jarak jauh.

    4. Kembangkan Senjata Seperti CornerShot

    Politeknik Angkatan Darat (Poltekad) Komando Pembinaan, Doktrin, Pendidikan dan Latihan TNI AD (Kodiklatad) juga tengah mengembangkan senjata modern. Dan pastinya canggih. Senjata itu seperti CornerShot Electric. Saat ini, CornerShot Electric sudah masuk dalam tahap prototipe. Senjata itu bisa dioperasikan lewat monitor. Senjata sudah dikembangkan sejak 2014 yang diadopsi dari Israel. (merdeka.com)

  • Kabar Gembira, Telah Lahir Dua Anak Harimau Sumatera

    Kabar Gembira, Telah Lahir Dua Anak Harimau Sumatera

    Jakarta (SL) – Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Jumat, 14 Desember 2018. Populasi Harimau Sumatera (Panthera tigris sumatrae) di Indonesia bertambah.

    Kabar gembira ini datang dari Sanctuary Harimau Barumun Nagari Wildlife Sanctuary (BNWS) di Sumatera Utara. ”Dua anakan Harimau Sumatera ini lahir dari induk bernama Gadis dan Monang,” ungkap Direktur Jenderal KSDAE, Wiratno pada awak media, Jumat (14/12).

    Gadis merupakan harimau korban konflik (terkena jerat) di daerah Kabupaten Mandailing Natal tahun 2016. Akibat terkena jerat, kaki kanan depan Gadis yang berusia 7 tahun harus diamputasi. Sementara Monang merupakan Harimau jantan yang berhasil dievakuasi dari desa Parmonangan, Simalungun pada tahun 2017 silam.

    Untuk menghitung populasi Harimau Sumatera, KLHK telah melakukan kajian sejak tahun 2016, bekerjasama dengan para praktisi konservasi harimau. Kajian ini dimaksudkan untuk memperbaharui informasi mengenai keberadaan Harimau Sumatera, setelah dirilis terakhir kali oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1994.

    Metode yang digunakan dalam dua tahun tersebut adalah dengan pemodelan Population Viability Analysist (PVA). PVA adalah alat untuk mengkaji viabilitas tiap subpopulasi di lanskap berbeda, di bawah skenario ancaman tertentu seperti harvest, deforestasi, kombinasi harvest dan deforestasi serta metapopulasi.

    Untuk spesies harimau sumatera, dari hasil perhitungan tersebut diperkirakan bahwa jumlah harimau sumatera di alam liar kurang lebih 603 ekor yang tersebar dalam 23 lanskap di Sumatera dengan jumlah masing-masing berkisar dari 1 hingga 185 individu. Wiratno menjelaskan, bahwa pada tahun 2015 di kawasan BBKSDA Riau melalui kamera trap, diketahui kelahiran 3 (tiga) ekor anak Harimau Sumatera dari indukan bernama Rima.

    Tahun 2017 terjadi kelahiran 4 (empat) ekor anak harimau Sumatera dari indukan bernama Rima dan Uma. Tahun 2016 di Kawasan Lindung Rimbang Baling, Sumatera Bagian Tengah diketahui kelahiran 3 (tiga) ekor anak Harimau Sumatera. ”Selain kelahiran yang berhasil diketahui di alam, pada beberapa lembaga konservasi telah berhasil mengembangbiakkan harimau sumatera melalui lahirnya 12 ekor anak harimau pada tahun 2018,” ungkapnya.

    Peningkatan populasi harimau sumatera tersebut tentunya bukan terjadi dengan sendirinya. Namun karena kerja keras yang dilakukan selama ini dalam pengelolaan kawasan-kawasan konservasi yang menjadi habitat harimau sumatera. ”Hal ini juga membuktikan bahwa target pemerintah untuk meningkatkan populasi jenis-jenis yang terancam kepunahan, khususnya pada harimau sumatera, dapat dipenuhi sejauh ini,” jelasnya.

    Upaya yang dilakukan pemerintah untuk penyelamatan harimau sumatera diantaranya adalah mengembangkan beberapa lokasi Tiger sanctuary. Tempat ini dimaksudkan sebagai penyimpanan sementara harimau-harimau yang perlu dirawat akibat kejadian khusus, seperti konflik ataupun perburuan, sebelum dilepasliarkan di habitat alami sekitarnya, maupun di wilayah lain.

    Saat ini Indonesia telah memiliki tiga Tiger sanctuary, yakni Barumun Nagari Wildlife Santuary di sekitar SM Barumun – Sumatera Utara, Tambling Wildlife Nature Conservation di TN Bukit Barisan Selatan – Lampung, dan Pusat Rehabiltasi Harimau Sumatera Dharmasraya di sekitar TN Kerinci Seblat – Jambi. ”Ke depan tentu tantangan yang dihadapi dalam menjaga keberadaan harimau akan semakin besar. Namun demikian dengan kerja keras yang dilakukan, pemerintah optimis bahwa keberadaan harimau sumatera tetap akan dijumpai generasi yang akan datang,” kata Wiratno.

    Sementara itu Kepala Balai Besar KSDA Sumatera Utara Dr. Hotmauli Sianturi menjelaskan Sanctuary Harimau BNWS yang dibangun KLHK bekerjasama dengan Yayasan Persumuhan Bodichita Mandala Medan pada tahun 2016 dengan tujuan sebagai tempat untuk merehabilitasi harimau korban konflik. ”Tempat ini menyiapkan Harimau Sumatera korban konflik untuk bisa dilepasliarkan kembali ke habitat aslinya. Kedepannya akan dibangun fasilitas tempat tinggal untuk 2 (dua) ekor anak harimau Sumatera tersebut serta fasilitas habituasi untuk melatih harimau tersebut sebelum dilepasliarkan,” ungkapnya. (rls)