Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Menyongsong Tahun Baru 2019, TNI, Polri Bersama Pelajar Duta Anti Narkoba Gencar Kampanyekan Anti Narkoba

    Menyongsong Tahun Baru 2019, TNI, Polri Bersama Pelajar Duta Anti Narkoba Gencar Kampanyekan Anti Narkoba

    Jakarta (SL) – Polsek Tambora Polres Metro Jakarta Barat, dalam menyongsong Perayaan Pergantian Tahun Baru 2019, gencar melaksanakan Kampanye Anti Narkoba dengan menggunakan alat peraga dan bentang spanduk serta membagikan stiker, di Jl.Latumenten Raya dan juga masyarakat pengunjung Mall Seasons City,Jembatan Besi Tambora Jakarta Barat, Senin Sore (27/22/2018).

    Dalam kegiatan kampanye anti narkoba di Pimpin langsung Kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh,SH bersama Danramil Tambora Kapten Inf.Riski Putra, Waka Polsek Tambora Akp Kasranyo,SE, Kanit Reskrim Akp Supriyatin,SH,MH serta Personil Polsek tambora,Koramil Tambora bersama para Putra Putri Pelajar dari Sekolah SMA 19 Jakarta ,SMK Candranaya,Bina Karya,SMK Dhamasavana, Tambora Jakarta Barat.

    Dan sebagai Duta anti Narkoba dengan menggunakan alat peraga dan bersama Pelajar, dan juga membentangkan spanduk narkoba bertuliskan “Menyambut Tahun Baru 2019 Tanpa Narkoba & Miras”.

    Selanjutnya mereka menyerukan dalam menyongsong dan menyambut tahun baru 2019 tanpa narkoba dan miras, dan mereka Bangga menjadi anak bangsa tanpa menggunakan Narkoba,serta memberikan himbauan untuk bersama-sama dalam menanggulangi Narkoba”, tutur salah satu pelajar.

    kapolsek Tambora Kompol Iver Son Manossoh,SH di dampingi Kanit Reskrim Akp Supriyatin,SH,MH menuturkan selain menggelar kampanye juga tetap memerintahkan kepada anggota seluruh Personil baik Subnit Narkoba maupun Bhabinkamtibmas untuk selalu mensosialisasikan tentang bahaya narkoba di masyarakat, mari jadikan wilayah Tambora Bebas dari Narkoba, kegiatan ini akan kami laksanakan sampai dengan pergantian Tahun 2019, Tutup Kapolsek Tambora.

  • Babinsa Bantu Posyandu, TNI Sigap, Tanggap dengan Kesehatan Masyarakat

    Babinsa Bantu Posyandu, TNI Sigap, Tanggap dengan Kesehatan Masyarakat

    Aceh Timur (SL) – Wujud kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat khususnya bagi balita dan Lansia, Babinsa Koramil 01/Serbajadi Kodim 0104/Aceh Timur Serda Dani Hamdani membantu Bidan Desa Azirni, Amd. Keb. Bantuan dimaksud dalam melaksanakan kegiatan Posyandu Balita, Lansia serta Ibu Hamil yang berlangsung Senin,(17-12-2018) bertempat di Polindes, Gampong Citra Buana, Kecamatan Peunaron, Kabupaten Aceh Timur.

    Kepada Tim Media Center Kodim 0104/Atim,Danramil 01/Sbj Lettu Inf Andre Hariono mengatakan bahwa peran aktif babinsa dalam pelaksanaan kegiatan posyandu ini merupakan salah satu bentuk kepedulian TNI terhadap kesehatan masyarakat khususnya anak-anak balita, lansia dan ibu hamil. “Kegiatan posyandu ini sangat penting untuk dilaksanakan di wilayah-wilayah binaannya, demi memudahkan masyarakat  memperoleh pelayanan kesehatan secara cepat, tepat dan mudah dijangkau dari tempat tinggal mereka”, katanya.

    Dengan diadakannya pemeriksaan kesehatan dan penimbangan bayi (balita) dapat memberikan kesehatan dan menjaganya mutu gizi balita yang ada diwilayah binaan.

    Dalam acara tersebut, Azirni Ketua Posyandu Gampong Citra Buana menyampaikan apresiasi kepada Babinsa yang berkenan membantu pelaksanaan kegiatan posyandu ini. “Atas kehadiran Serda Dani Hamdani telah dapat memberikan motivasi dan tauladan bagi masyarakat, kiranya selalu memeriksakan kesehatannya. Kami sangat terbantu dalam memberikan pelayanan kesehatan, apa lagi saat  menghadapi warga yang jumlahnya agak banyak,” ucapnya.

    Pemeriksaan gizi balita yang dilaksanakan secara rutin, ini bertujuan agar balita sehat dan tumbuh menjadi anak yang pintar demi kemajuan bangsa dimasa mendatang. (**/red)

  • Puluhan Dokter RSUD Salewangang Maros Mogok Kerja Lantaran Manajemen Rumah Sakit Tidak Transparan

    Puluhan Dokter RSUD Salewangang Maros Mogok Kerja Lantaran Manajemen Rumah Sakit Tidak Transparan

    Makassar (SL) – Puluhan dokter dan perawat RSUD Salewangang Maros, menggelar aksi mogok kerja sebagai bentuk protes kepada manajemen, yang dinilai buruk, pada Senin (17/12/2018).

    Manajemen rumah sakit dinilai tidak transparan dan akuntabel. Manajemen dinilai curang pada pembagian BPJS hingga dugaan penyelewengan anggaran kesehatan. “Kami sudah beberapa kali ingin berkominikasi dengan pihak manajemen. Tapi kami dicueki dan tidak pernah direspon baik. Sebenarnya kami tidak mau aksi, tapi karena manajemen yang tidak transparan,” ungkap koordinator aksi, Syahruni Syahrul.

    Meski aksi tersebut melibatkan sebagian besar dokter, namun pelayanan masih tetap dilakukan.

    Hanya pelayanan konsultasi di Poliklinik lumpuh total. Hal itu disebabkan semua dokter spesialis ikut dalam aksi mogok kerja tersebut. “Semua pelayanan terhadap pasien tetap berjalan seperti biasa. Kecuali Poliklinik. Dokternya ikut semua untuk aksi untuk meminta kejelasan transparansi,” kata Syahrul.

    Dokter akan melakukan aksi mogok tersebut sampai pihak manajemen RS memberikan kejelasan memaksimalkan layanan kesehatan. Menurutnya, sarana dan prasarana kesehatan juga sangat minim. Manajemen selama ini juga tidak pernah transparan saat mendata rekap pasien yang terlayani.

    Manjemen juga tidak pernah transparan terkait status pembayaran baik tunda maupun belum terbayarkan. Hal tersebut berimbas pada olah data pasien yang salah masuk kamar hingga lost record. “Akibat ulah manajemen, kami kesulitan untuk mendapat rekap data pasien yang telah dilayani, status pembayarannya tidak jelas. Lalu lintas proses coding, klaim dan verifikasi BPJS hingga aliran dana klaim, sangat kacau,” beernya. (harapanrakyat)

  • Kapolda Sulsel Hadiri Pembukaan JAMARAH

    Kapolda Sulsel Hadiri Pembukaan JAMARAH

    Sulawesi Selatan (SL)  – Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan Irjen Pol Drs Umar Septono di damping Dir Binmas Kombes Pol Drs. Markilat Heru Prasetyo menghadiri Pembukaan Jagong Masalah Umrah dan Haji (JAMARAH) bertempat di Hotel Clarion Jl. AP Pettarani No. 3 Kota Makassar, Senin (17/12) pada pukul 10.00 WITA.

    Kegaiatan tersebut dihadiri oleh Kanwil Kemenag Sulsel H. Anwar Abu Bakar, M. Pd., Komisi VII DPR RI Drs. H. Samsu Niang . M.Pd., Dirjen penyelengara haji dan umroh prov sulsel Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag., Pejabat Utama Prov Sulsel beserta Para Peserta Undangan.

    Kegiatan tersebut di rangkaikan dengan Penandatangan Perjanjian kerjasama dengan tema “Pencegahan, Pengawasan, dan Penanganan Permasalahan Penyelenggaraan Ibadah Umrah dan Haji”.

    Usai Sambutan Narasumber, kegiatan dilanjutkan dengan Membuka Kegiatan JAMARAH Serta Peresmian Gedung Balai Nikah dan Manasik Haji KUA Kecamatan dalam Lingkup Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan Penandatanganan Prasasti. (Tribratanewspoldasulsel.com)

  • Dugaan Korupsi Pengelolaan Anggaran RSUD Salewangan Maros, Aliansi Pena Merah Lapokan Bendahara Rumah Sakit

    Dugaan Korupsi Pengelolaan Anggaran RSUD Salewangan Maros, Aliansi Pena Merah Lapokan Bendahara Rumah Sakit

    Maros (SL) – Aliansi Pena Merah (APM) Maros melaporkan dugaan kasus tindak pidana korupsi pengelolaan anggaran yang digunakan oleh pihak RS Salewangan, terkait dengan anggaran Alat Kesehatan (Alkes), BPJS Kesehatan, JKN dan APBD, Senin (17/12/2018).

    Anggota APM Maros, Ilham Lahiya mengatakan, hal ini dilaporkan ke Kejari Maros, agar membuka keran dugaan korupsi pengelolaan anggaran yang ditangani oleh pihak RS. Salewangan. “Kami dari APM Maros telah melaporkan bendahara RS. Salewangan Maros, yang kami duga telah melakukan tindak pidana korupsi dalam menangani tiga anggaran, seperti anggaran BPJS, Alkes, JKN dan APBD,” ungkapnya.

    Menurut Ilham pihaknya sudah menyerahkan dua lembar alat bukti pengelolaan anggaran di RS Salewangan.
    “Kami berharap pihak Kejaksaan Negeri Maros segera mungkin mengungkap dugaan kasus korupsi yang kami laporkan ini. Pasalnya anggaran besar di kelola oleh satu bendahara dan kemungkinan besar laporan pertanggung jawabannya bisa asal-asalan,” terangnya.

    Sementara, Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Maros, M Adib Adam menanggapi laporan tersebut, memgutarakan semua laporan yang masuk kepada Kejari Maros, pihaknya akan menindak lanjuti. (harapanrakyat)

  • Latihan Pra Operasi Lilin Kalimaya 2018 Dipimpin Langsung oleh Kapolda Banten

    Latihan Pra Operasi Lilin Kalimaya 2018 Dipimpin Langsung oleh Kapolda Banten

    Serang (SL) – Kepolisian Daerah (Polda) Banten, menyelenggarakan Latihan Pra Operasi Lilin Kalimaya 2018, untuk pengamanan pelaksanaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019 di Banten.

    Kapolda Banten Brigjen Pol Drs. Tomsi Tohir, M.Si Memimpin langsung kegiatan Latihan Pra Operasi Lilin Kalimaya 2018 , yang bertempat di Aula Serbaguna Polda Banten. Senin (17/12/2018). Kegiatan Pelatihan Pra Operasi Lilin Kalimaya 2018 bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kesiapan pelaksanaan Operasi Lilin Kalimaya 2018, serta meningkatkan prefesionalisme Polri dalam pengamanan natal 2018 dan tahun baru 2019 serta guna memelihara keamanan dalam negeri dan mensukseskan pemilu tahun 2019.

    Dalam arahannya, Kapolda Banten mengajak seluruh peserta latihan Pra Operasi Lilin Kalimaya 2018, hendaknya betul-betul mengikuti kegiatan ini secara serius dan mengambil ilmu serta dapat diaplikasikan di lapangan. “Gunakan latihan pra operasi Lilin Kalimaya 2018 ini untuk memprediksi keJadian yang akan terjadi pada saat pelaksanaan operasi lilin kalimaya 2018,” kata Kapolda Banten.

    Kemudian, Kapolda Banten mengingatkan kepada jajarannya untuk melakukan langkah-langkah prioritas yang tepat, cepat dan terukur dalam mencapai keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan-kegiatan masyarakat terutama pada saat konsentrasi massa dalam perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. “Untuk pengamanan maksimalkan di gereja-gereja dan tempat perayaan Natal, antisipasi lokasi rawan kemacetan serta senantiasa pererat sinergi dan soliditas dengan unsur TNI, Pemda, Instansi Terkait, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Pemuda, sehingga dapat bekerjasama dan turut serta dalam mengamankan perayaan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019,” ujarnya.

    Peserta latihan pra operasi Lilin Kalimaya 2018 adalah personil Satgas Mapolda Banten dan perwakilan Satgas Kewilayahan Jajaran Polda Banten sebanyak 185 personel, Turut hadir dalam kegiatan Wakapolda Banten Kombes Pol Drs. Tomex Korniawan, Pejabat Utama Polda Banten, Kapolres/ta Jajaran, kapolsek jajaran, kasat Lantas Jajaran. (red)

  • Kediaman Kadis dan Kabid SMP Disdikbud Cianjur Didatangi KPK

    Kediaman Kadis dan Kabid SMP Disdikbud Cianjur Didatangi KPK

    Cianjur (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menggelar penyelidikan kasus Bupati Cianjur Irvan Rivano Muchtar. Lembaga antirasuah itu mendatangi rumah tersangka Kadisdikbud Cianjur Cecep Sobandi, Kabid SMP Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Cianjur Rosidin pada Minggu (16/12).

    Kedatangan KPK, diperkirakan kepentingan penggeledahan, kemarin itu tidak mencolok. Mereka dikawal polisi bersenjata lengkap. Warga mengaku sempat berkerumun di depan kediaman Cecep saat KPK menyambangi lokasi tersebut. “Ada lima mobil, awal nomer platnya B parkir di depan rumah pak Cecep. Mereka datang sekitar pukul 10.00 WIB, pagi,” kata salah satu warga yang menolak disebut identitasnya saat ditemui wartawan di lokasi, kawasan Panembong, Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Senin (17/12/2018).

    Dari pagar luar, dia juga sempat melihat keluarga Cecep ditanyai oleh tim penyidik KPK. Sekitar pukul 13.00 WIB, seluruh kendaraan tersebut beranjak dari kediaman Cecep. Mereka tidak melihat ada berkas yang dibawa oleh mereka. “Saya sih enggak lihat mereka bawa apa-apanya hanya ada istri Pak Cecep sempat ditanya-tanya begitu aja,” lanjutnya.

    kediaman Cecep terbilang paling mencolok diantara rumah lainnya. Bentuknya memanjang dengan pagar tembok motif batuan, menurut warga selama ini keluarga Cecep terbilang ramah kepada tetangganya. Mereka tidak menyangka Cecep dijerat tersangka oleh KPK.

    Sementara itu, kediaman Rosidin, Kabid SMP di Kampung Sirnalaya I, Kelurahan Sawahgede, Kecamatan Cianjur, juga didatangi penyidik KPK kemarin. Warga menuturkan tim KPK datang menggunakan dua kendaraan parkir di sekitar area kediaman Rosidin.

    Penyidik disebut mendatangi rumah sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 19.00 WIB. “KPK datang pakai dua mobil, sampai malam di sini apakah mereka bawa berkas atau tidak saya kurang tahu,” kata Tendi penjaga rumah dari balik pagar kepada awak media.

    Rumah Rosidin terlihat sepi dari luar, ada tiga kendaraan terparkir di halaman rumahnya satu di antaranya plat merah. Tidak seperti kedatangan tim penyidik ke kediaman Cecep, kedatangan KPK ke kediaman Rosidin nyaris tidak diketahui warga.

    Warga hanya mengetahui ada beberapa kendaraan parkir hingga malam. Rosidin diketahui tidak terlalu dikenal warga. Menurut mereka, Rosidin hanya ASN sekaligus pengusaha ayam goreng tepung. “Orangnya kurang begitu dikenal, kami tahunya dia ASN dan pengusaha ayam goreng. Ada lima mobil parkir dikawal polisi, mobil itu pergi sebelum salat isya,” tutur tetangga Rosidin. (djn)

  • 12 ASN Pemprov Sultra Dipecat Lantaran Terlibat Kasus Korupsi, Malas dan Poligami

    12 ASN Pemprov Sultra Dipecat Lantaran Terlibat Kasus Korupsi, Malas dan Poligami

    Sulawesi Tenggara (SL) – Nasib buruk akhirnya diterima 12 aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra). Pasalnya, mereka dikenakan sanksi hukuman disiplin dengan diberhentikan secara tidak hormat alias dipecat dari ASN.

    Dalam upacara gabungan di lapangan Kantor Gubernur Sultra, Wakil Gubernur Sultra, Lukman Abunawas menyampaikan bahwa ke 12 ASN tersebut dipecat karena telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS dan PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

    Rinciannya, delapan ASN terlibat kasus tindak pidana korupsi, tiga orang diberi sanksi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS karena ketiganya selama dua tahun berturut-turut tak pernah berdinas. Dan, satu orang dipecat karena melakukan poligami. “Ini ada sekitar tujuh orang yang sudah sekitar empat tahun tidak masuk kantor,” ungkap Lukman saat diwawancarai usai upacara gabungan, Senin 17 Desember 2018.

    Selain ke 12 ASN itu, ada pula 17 ASN lainnya yang melanggar PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS. Ke 17 ASN ini menerima hukuman disiplin penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama tiga tahun. “Pokoknya tahun depan kita mulai berlakukan pemotongan gaji bagi ASN yang tidak disiplin,” tegas Lukman Abunawas.

    Dalam apel gabungan ini, selain mengumumkan sanksi penjatuhan hukuman untuk ASN ‘nakal’, Pemprov Sultra juga memberikan penghargaan kepada lima ASN yang telah menjalankan tugas dengan baik.

    Berikut daftar nama ASN yang mendapatkan penghargaan:

    1. Safari S.Pd., M.Pd (Guru asal SMAN 8 Konawe Selatan)
    2. Andi Sudirman S.Pd., M. Pd (Guru SMPN 9 Bombana)
    3. Wahyuni S.Pd., M.Pd (Guru SMAN 4 Kendari)
    4. Ibrahim S.Pd (Guru SMKN 6 Kendari)
    5. La Mponga (Staf Badan Kesbangpol Sultra).

    (penasultra)

  • Mobil TRC BPBD Jember Alami Kecelakaan di Jalan Dusun Darungan

    Mobil TRC BPBD Jember Alami Kecelakaan di Jalan Dusun Darungan

    Jember (SL) – Mobil Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mengalami kecelakaan di Jalan Dusun Darungan, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru. Mobil jenis pikap itu terperosok masuk sungai sepulang dari lokasi bencana longsor di sekitar Pabrik Teh Gunung Gambir, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru. Dalam musibah tersebut, 3 orang dibawa ke Puskesmas Sumberbaru untuk mendapat perawatan karena mengalami luka ringan. Sementara 4 personel lainnya harus dibawa ke RSD Jatiroto, Lumajang, karena membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. “Kecelakaan tunggal itu disebabkan karena faktor kelelahan. Sopir mobil diduga mengantuk usai melakukan tugas kemanusiaan membantu korban bencana. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada para korban luka ringan. Sementara 4 personel lainnya masih di RSD Jatiroto untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (16/12/2018).

    Kecelakaan tunggal itu, lanjut Heru, terjadi siang tadi saat perjalanan pulang kembali ke Mako Pusdalops BPBD Jember, di Jalan Danau Toba, Kecamatan Sumbersari. Saat itu, mobil disopiri petugas BPBD Jember Sukirno. Dalam perjalanan, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan masuk ke sungai. Diduga sopir tak mampu mengendalikan laju mobil karena kelelahan. “Kecelakaannya saat perjalanan pulang, setelah tim bertugas membantu korban bencana. Mungkin karena faktor kelelahan. Saat ini masih diperiksa intensif. Untuk biaya pemeriksaan, para anggota sudah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Heru.

    Untuk korban yang mendapatkan perawatan di RSD Jatiroto, Lumajang, atas nama Budi, Frans, Pria, dan Abu. Sedangkan yang dirawat di Puskesmas Sumberbaru, hanya mengalami luka ringan, atas nama Sukirno, Juan, dan Adit. “Kondisi mobil sendiri mengalami kerusakan pada kaca dan kap. Kami sudah koordinasi dengan Polsek Sumberbaru untuk melakukan evaluasi,” pungkas Heru. (net)

  • Aparat Bentuk Tim Investigasi Perusakan Mapolsek Ciracas

    Aparat Bentuk Tim Investigasi Perusakan Mapolsek Ciracas

    Jakarta (SL) – Kodam Jaya bersama dengan Polda Metro Jaya tengah membentuk tim investigasi atas perusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas. Jika ada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti bisa dikenakan pidana.

    Kapendam Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi menyatakan, jika ada anggota yang ikut merusak Mapolsek Ciracas bisa kena pidana yang dibuktikan di Pengadilan Militer. Baik Kodam Jaya maupun Polda Metro Jaya masih mencari bukti-bukti sesuai dengan fakta di lapangan. Anggota TNI yang terlibat akan tidak sesuai hukum yang berlaku. Ada peradilan militer yang mengatur pidana militer. Karena TNI kan tunduknya sama Pidana Militer,” ujarnya usai konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (14/12). Artinya, bila terbukti ada keterlibatan para oknum anggota TNI dalam penyerangan Mapolsek Ciracas maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi penjara hingga dipecat dari keanggotaan TNI.

    “Peradilan militer lebih berat, saya pastikan lebih berat. Bisa dipenjara dan langsung dipecat,” tegasnya. Untuk itu pihaknya membuat tim investigasi gabungan Kodam Jaya dari unsur POM AL, AU, dan AD. Tim investigasi itu berkonsentrasi untuk mengungkap kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, terkait adanya keterkaitan dengan kasus pengeroyokan anggota TNI.

    Sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersinergi mengungkap pelaku perusakan Mapolsek Ciracas hingga pembakaran kantor, sejumlah motor, dan mobil yang terjadi pada Selasa (11/12) malam. Hingga saat ini belum dipastikan apakah ada keterlibatan oknum TNI dalam penyerangan Mapolsek Ciracas tersebut.

    Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi mengaku memilih tidak terburu-buru menduga ada keterlibatan oknum anggota TNI dalam massa penyerang Mapolsek Ciracas. “Kami bentuk tim investigasi, mulai dari sekarang masih terus bekerja sama dengan Polda Metro Jaya,” kata Kristomei.