Kategori: Nusantara

Jembatan Bambu Akses Utama Desa Bareng dan Jelu Ambruk Diterjang Banjir Bandang

Bojonegoro (SL) – Jembatan bambu yang merupakan akses utama bagi warga Desa Bareng dan Jelu, Ngasem, Bojonegoro, ambruk diterjang banjir bandang. Jembatan yang tak bisa dilalui memutus akses warga. Sedikitnya 50 keluarga dari Dusun Jepon, Desa Bareng dan Dusun Jeruk Pecel, Desa Jelu, Kecamatan Ngasem merasakan sulit beraktivitas karena jembatan bambu yang selama ini menjadi akses utama bagi mereka ambruk diterjang banjir luapan sungai Krikil yang melintasi kampungnya.

Jembatan yang ambruk panjangnya sekitar 25 meter dengan lebar 2 meter serta tinggi jembatan dari dasar sungai mencapai 8 meter ini terbuat dari tiang penyangga dari cor beton, kayu dan lantai jembatan terbuat dari anyaman bambu. Tak ada akses lain kecuali jembatan ini untuk dua desa tersebut. “Jembatan ini memang akses utama, kalau sudah ambruk ya mungkin nanti warga akan lewat naik turun sungai. Harapannya ya segera diperbaiki,” ujar Hadi, warga setempat, Minggu (163/12/2108).

Meski jembatan telah rusak dan ambruk, beberapa warga juga masih terlihat nekat melintasi jembatan. Selain untuk mengevakuasi kendaraan roda dua, warga terpaksa melintas untuk berkativitas karena sungai masih deras airnya dan mereka tidak tidak ingin terisolir nantinya.

Agar tidak ada korban, petugas dari Polsek Ngasem turut mengevakuasi motor warga. Namun karena khawatir jembatan tambah rusak dan memakan korban kini evakuasi dihentikan. Polisi akhirnya memasang garis pengaman agar jembatan tidak dilintasi masyarakat. “Lebih baik kita pasang garis pengaman, karena tadi sempat dilalui warga sudah membahayakan jembatan ambruk ini,” kata Kanit Sabhara Polsek Ngasem Iptu Eko. (detik)

16 Desember 2018
Mobil TRC BPBD Jember Alami Kecelakaan di Jalan Dusun Darungan

Jember (SL) – Mobil Tim Reaksi Cepat (TRC) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jember mengalami kecelakaan di Jalan Dusun Darungan, Desa Jatiroto, Kecamatan Sumberbaru. Mobil jenis pikap itu terperosok masuk sungai sepulang dari lokasi bencana longsor di sekitar Pabrik Teh Gunung Gambir, Desa Gelang, Kecamatan Sumberbaru. Dalam musibah tersebut, 3 orang dibawa ke Puskesmas Sumberbaru untuk mendapat perawatan karena mengalami luka ringan. Sementara 4 personel lainnya harus dibawa ke RSD Jatiroto, Lumajang, karena membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. “Kecelakaan tunggal itu disebabkan karena faktor kelelahan. Sopir mobil diduga mengantuk usai melakukan tugas kemanusiaan membantu korban bencana. Saat ini masih dilakukan pemeriksaan kepada para korban luka ringan. Sementara 4 personel lainnya masih di RSD Jatiroto untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut,” ujar Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Jember Heru Widagdo saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (16/12/2018).

Kecelakaan tunggal itu, lanjut Heru, terjadi siang tadi saat perjalanan pulang kembali ke Mako Pusdalops BPBD Jember, di Jalan Danau Toba, Kecamatan Sumbersari. Saat itu, mobil disopiri petugas BPBD Jember Sukirno. Dalam perjalanan, mobil tiba-tiba oleng ke kanan dan masuk ke sungai. Diduga sopir tak mampu mengendalikan laju mobil karena kelelahan. “Kecelakaannya saat perjalanan pulang, setelah tim bertugas membantu korban bencana. Mungkin karena faktor kelelahan. Saat ini masih diperiksa intensif. Untuk biaya pemeriksaan, para anggota sudah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan,” ungkap Heru.

Untuk korban yang mendapatkan perawatan di RSD Jatiroto, Lumajang, atas nama Budi, Frans, Pria, dan Abu. Sedangkan yang dirawat di Puskesmas Sumberbaru, hanya mengalami luka ringan, atas nama Sukirno, Juan, dan Adit. “Kondisi mobil sendiri mengalami kerusakan pada kaca dan kap. Kami sudah koordinasi dengan Polsek Sumberbaru untuk melakukan evaluasi,” pungkas Heru. (net)

16 Desember 2018
Aparat Bentuk Tim Investigasi Perusakan Mapolsek Ciracas

Jakarta (SL) – Kodam Jaya bersama dengan Polda Metro Jaya tengah membentuk tim investigasi atas perusakan dan pembakaran Mapolsek Ciracas. Jika ada anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang terbukti bisa dikenakan pidana.

Kapendam Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi menyatakan, jika ada anggota yang ikut merusak Mapolsek Ciracas bisa kena pidana yang dibuktikan di Pengadilan Militer. Baik Kodam Jaya maupun Polda Metro Jaya masih mencari bukti-bukti sesuai dengan fakta di lapangan. Anggota TNI yang terlibat akan tidak sesuai hukum yang berlaku. Ada peradilan militer yang mengatur pidana militer. Karena TNI kan tunduknya sama Pidana Militer,” ujarnya usai konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jumat (14/12). Artinya, bila terbukti ada keterlibatan para oknum anggota TNI dalam penyerangan Mapolsek Ciracas maka yang bersangkutan akan diberikan sanksi penjara hingga dipecat dari keanggotaan TNI.

“Peradilan militer lebih berat, saya pastikan lebih berat. Bisa dipenjara dan langsung dipecat,” tegasnya. Untuk itu pihaknya membuat tim investigasi gabungan Kodam Jaya dari unsur POM AL, AU, dan AD. Tim investigasi itu berkonsentrasi untuk mengungkap kasus penyerangan Mapolsek Ciracas, terkait adanya keterkaitan dengan kasus pengeroyokan anggota TNI.

Sebelumnya, Polda Metro Jaya dan Kodam Jaya bersinergi mengungkap pelaku perusakan Mapolsek Ciracas hingga pembakaran kantor, sejumlah motor, dan mobil yang terjadi pada Selasa (11/12) malam. Hingga saat ini belum dipastikan apakah ada keterlibatan oknum TNI dalam penyerangan Mapolsek Ciracas tersebut.

Kepala Penerangan Kodam (Kapendam) Jaya Kolonel Inf Kristomei Sianturi mengaku memilih tidak terburu-buru menduga ada keterlibatan oknum anggota TNI dalam massa penyerang Mapolsek Ciracas. “Kami bentuk tim investigasi, mulai dari sekarang masih terus bekerja sama dengan Polda Metro Jaya,” kata Kristomei.

16 Desember 2018
Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 91 Ribu Hektare di Jambi

Jambi (SL) – Dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Jambi, Presiden Joko Widodo menyerahkan langsung 92 Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial seluas 91.997,54 hektare kepada masyarakat. Acara dilangsungkan di Taman Hutan Pinus Kenali, Kota Jambi, pada Minggu, 16 Desember 2018.

“Tadi sudah disampaikan bahwa hari ini diserahkan 91.000 hektare lahan kepada bapak, ibu semua. Jangan dipikir ini kecil, 91.000 hektare ini gede. Diberikan kepada kurang lebih 8.100 KK. Artinya 1 KK mendapatkan kurang lebih 10 hektare. Ini juga gede,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menjelaskan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan ini diberikan kepada masyarakat untuk dikelola dalam jangka waktu 35 tahun. Menurutnya, ini adalah sebuah hak yang diberikan kepada rakyat.

“Kalau dulu yang diberikan konsesi seperti ini yang gede-gede. Sekarang saya memberikan (ke) yang kecil-kecil. Di semua provinsi kita bagi-bagi. Masih banyak ini lahan kita yang ingin kita bagi,” tuturnya.

Meski demikian, Presiden mengingatkan agar masyarakat penerima betul-betul memanfaatkan lahannya untuk digarap dan ditanami. Ia berujar bahwa jika tidak digarap, baik oleh perusahaan besar maupun masyarakat, SK tersebut akan dicabut. “Yang gede-gede yang enggak digarap ya saya minta lagi, saya mau kasihkan ke rakyat. Tapi jangan tepuk tangan dulu. Sudah diberikan tapi saya cek di lapangan enggak digarap, janjian tak cabut ini juga. Yang gede kalau enggak digarap saya cabut, yang kecil pun kalau enggak digarap saya cabut. Setuju tidak?” kata Presiden yang kemudian diamini para hadirin.

Kepala Negara menuturkan bahwa pembagian SK kali ini merupakan tahapan pertama dan akan ada tahapan kedua dan ketiga sehingga rakyat memiliki lahan untuk berproduksi. Terkait komoditas yang ditanam, Presiden menyerahkan sepenuhnya hal tersebut kepada masyarakat.

“Silakan yang sudah mendapatkan mau ditanami apa silakan. Yang banyak ditanami apa? Kopi? Silakan. Tanami sawit-sawit,” ucapnya.

Khusus terkait sawit, Presiden mengingatkan bahwa produksi Indonesia saat ini sudah sangat besar, yakni sekira 42 juta ton per tahun dari 13 juta hektare lahan. Jika produksinya semakin bertambah, bukan tidak mungkin harganya juga akan jatuh.

“Dimain-mainin dengan harga di pasar internasional. Sawit ini kan semua kita ekspor. Sekarang untuk sawit saya beritahu, sekarang ada penolakan dari Uni Eropa. Di sana menanam juga yang mirip sawit, bukan sawit tapi. Minyaknya mirip-mirip, minyak bunga matahari di Prancis,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Presiden mengimbau agar masyarakat lebih bijak dalam memilih komoditas yang akan ditanam, tidak hanya berfokus pada sawit. Ia memberi contoh nilam yang biasa digunakan sebagai minyak untuk parfum dan kosmetik. “Nanam komoditas yang mempunyai nilai lebih. Kopi sekarang baru bagus-bagusnya. Tapi juga nanti jangan semuanya kopi. Anjlok bareng-bareng lagi nanti. Ada yang kopi, nilam, atsiri. Tanaman kan macam-macam,” tandasnya.

Dalam laporannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menjelaskan bahwa mayoritas komoditas perhutanan sosial adalah madu, kopi, minyak kepahiang, kayu manis, minyak atsiri, gaharu, dan karet yang dikelola agro forestry. “Kombinasi pohon berkayu minimal 50 persen. Harus ada kombinasi kayu 50 persen dengan hasil hutan nonkayu,” kata Darmin.

Selain itu, Darmin juga menyampaikan bahwa di Jambi diselenggaran Festival Perhutanan Sosial Nusantara (Pesona). Festival ini adalah ajang pertemuan masyarakat dengan pengusaha dan promosi produk masyarakat untuk meningkatkan produktivitas perhutanan sosial. “Pemerintah akan berikan bantuan bibit, tanaman produktif, ada KUR, ada CSR berupa peralatan pengolah hasil komuditi,” lanjut Darmin.

Dalam acara ini turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Rangkuman keseluruhan SK yang diserahkan kepada masyarakat adalah sebanyak 15 Unit SK Hutan Desa seluas 42.667 Ha untuk 553 KK, 38 Unit SK Hutan Kemasyarakatan seluas 18.870 Ha untuk 3.922 KK, 33 Unit SK Hutan Tanaman Rakyat seluas 28.998,61 Ha untuk 3.411 KK, 6 Unit SK Pengakuan dan Perlindungan Kemitraan Kehutanan seluas 1.461,93 Ha untuk 279 KK, jumlah keseluruhan 92 Unit SK seluas 91.997,54 Ha untuk 8.165 KK.

16 Desember 2018
Kadin Nunukan Usulkan Perdagangan Lintas Perbatasan

Nunukan (SL) – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Nunukan kembali mengusulkan perdagangan lintas perbatasan Kabupaten Nunukan, dengan Tawau, Malaysia dilegalkan. Permintaan itu diusulkan ke pemerintah pusat agar di Nunukan diberikan kebijakan impor dan ekspor khusus mengingat Nunukan adalah pulau paling terluar dan membutuhkan bahan pokok asal negara tetangga tersebut.

Ketua Kadin Nunukan, Irsan menegaskan, regulasi bersifat nasional sangat dibutuhkan terhadap perdagangan lintas batas kedua daerah berbatasan, agar stok kebutuhan sehari-hari bisa terpenuhi. Ya, kami juga sudah dua kali mengikuti rapat di Tawau dan mengusulkan untuk dibuka kembali perdagangan di perbatasan. Tapi, tetap yang susah itu aturan dari Malaysia yang sampai saat ini belum ada kejelasan,” ungkap Irsan, Sabtu (15/12).

Irsan menuturkan, selama ini seringkali terjadi penangkapan terhadap kapal-kapal yang mengangkut barang-barang kebutuhan pokok dari Malaysia ke Kabupaten Nunukan. Hal itu tentu berimbas terhadap perdagangan lintas batas.

Sehingga ketersediaan kebutuhan pangan mengalami kelangkaan yang berdampak pada kenaikan harga. Irsan juga mengungkapkan sejumlah pengusaha bersedia memasok produk Malaysia ke Kabupaten Nunukan secara legal asal diberikan izin. Semua pengusaha lintas batas di sini (Nunukan) mau dilegalkan tapi terkendala perizinan,” tambah Irsan.

Untuk itu ia meminta regulasi khusus semacam otoritas dari pemerintah pusat khusus untuk produk tertentu yang memang masih diimpor dari luar negeri. Apabila pemerintah pusat bersedia menerbitkan regulasinya, tentu dapat menambah pendapatan asli daerah (PAD) dan bea masuk bagi negara. “Tidak perlu untuk semua produk. Cukup produk tertentu saja seperti gula pasir, daging, dan bawang merah atau bawang putih,” katanya.

16 Desember 2018
Sosialisasikan Pencegahan Berita Hoax, Polisi di Nganjuk Gelar Cangkrukan Bersama Warga

Nganjuk (SL) – Sejumlah cara dilakukan polisi untuk menjaga suasana aman dan kondusif menjelang tahun politik 2019. Di Nganjuk polisi menggelar cangkrukan bersama warga untuk menyosialisasikan pencegahan berita hoax. “Ini kita cangkrukan melakukan pendekatan ke warga untuk mencegah berita hoax. Serta mengajak menciptakan suasana kondusif menjelang tahun politik 2019,” terang Kapolres Nganjuk AKBP Dewa Nyoman Nanta Wiranta saat menggelar acara Cangkrukan Kencur Desa Sidoharjo Kecamatan Tanjunganom, Minggu (16/12/2018).

Kegiatan cangkrukan bersama warga, kata Dewa, sekaligus patroli dan menamakannya dengan istilah kencur. Kencur merupakan kependekan dari Kenali dan Curhat. “Cangkrukan kencur ini bertujuan untuk lebih dekat dan mengenal masyarakat dengan cara mendengarkan langsung curahan hati tentang harkamtibmas,” katanya.

Dikatakan Dewa, program cangkrukan Kencur ini rutin dilakukan setiap seminggu sekali dan bergilir dari antar Kecamatan. Dengan acara pertemuan rutin bergilir dengan warga ini, lanjut Dewa, agar tercipta suasana yang aman dan kondusif bebas berita hoax. “Jika ada kabar apapun baik langsung atau di WhatsApp warga jangan langsung mudah percaya. Sebaiknya cek dulu kebenarannya,” ujarnya.

Dalam cangkrukan kencur ini warga secara sukarela menyiapkan berbagai camilan tradisional seperti palapendem (ketela, ubi, kentang rebus, kacang). Termasuk krupuk upil merupakan cemilan khas Nganjuk yang dimakan dengan sambel pecel.

Dilansir dari detikcom saat cangkrukan Kencur Kapolres Nganjuk bersama masyarakat berbaur menjadi satu. Kapolres Nganjuk meminta masyarakat untuk memerangi berita hoax. Saat cangkrukan Kencur yang dijadwalkan setiap seminggu sekali melibatkan seluruh kepala desa di setiap kecamatan yang mendapat giliran. (detik)

16 Desember 2018
TPNPB-OPM Bantah Egianus Kogoya Sebagai atasan PU, POLRI : Mereka Lagi Berdalih !

Jakarta (SL) – Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB-OPM) membantah bahwa atasan PU adalah Egianus Kogoya. Namun, menurut Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mereka lagi-lagi berdalih. “Kami yakin, kami ada datanya, fix kami yakin. Bahwa itu atasannya, terkonek jaringan kepada Kogoya,” tegas Kepala Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal di kantornya, Jakarta, Jumat (14/12). Ini bukan pertama kali TPNPB-OPM berdalih. Sebelumnya, mereka mengklaim melakukan pembantaian di Distrik Yigi, Nduga, Papua karena yang mereka bunuh adalah anggota TNI.

Namun pada kenyataannya jelas, mereka adalah pekerja dari PT Istaka Karya. Hal itu berdasarkan identifikasi dengan dikuatkan datangnya keluarga yang menjemput. Adapun satu anggota TNI yang menjadi korban karena menolong para pekerja yang dikejar-kejar kelompok kriminal itu.

“Kita jangan terjebak dengan propaganda, dengan agenda setting. Yang penting TNI-POLRI bekerja sesuai fakta,” ujar Iqbal. Pihaknya akan terus mengejar kelompok kriminal itu. Termasuk PU yang dianggap sebagai atasan dari Egianus.

Semua akan ditangkap dan diadili sesuai proses hukum. “Kita nggak usah terlalu banyak menghiraukan itu semua, kita kejar, kita tangkap agar mereka mempertanggungjawabkan kebiadabannya,” sebut mantan Wakapolda Jawa Timur itu.

Namun apbila mereka menggunakan kekerasan, mengancam nyawa petugas atau nyawa masyarakat lain, tim gabungan TNI-Polri tifak segan-segan melakukan tindakan represif. Kalau tidak dilakukan upaya kepolisian, upaya TNI, petugas kami dapat kehilangan nyawa, kami lakukan tembakan, walaupun akibatnya mematikan, itu adalah aturan yang ada,” pungkas Iqbal.

Sebelumnya, juru bicara TPNPB-OPM Sebby Sambo mengaku tidak mengenal PU. Sebby mengatakan tidak ada nama PU dalam struktur TPNPB-OPM. Dia juga menegaskan, Egianus Kogoya adalah Panglima KODAP III Ndugama, Papua. Sementara panglima tinggi mereka adalah Gen Goliath Tabuni.

16 Desember 2018
Sultan Ungkapkan Kesedihan Soal Pesta Seks di Sleman

Yogyakarta (SL) – Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X turut menanggapi kasus memalukan yang diungkapkan polisi beberapa hari lalu yakni pesta seks di kawasan Condongcatur, Sleman.

Ngarso Dalem merasa sedih sebab perbuatan bejat tersebut terdapat dan dilakukan di wilayah DIY. “Sedih aku. Saya malu, di Jogja kok bisa terjadi kejadian seperti itu,” kata Sultan usai meresmikan Balai Desa Caturtunggal, Sabtu (15/12/2018).

Lebih lanjut, Sultan berharap kejadian tersebut menjadi yang pertama sekaligus yang terakhir di wilayah setempat. “Jangan sampai terjadi lagi lah yang begitu, tidak beradab kan memalukan itu,” sebutnya.

Ia juga menekankan kepada pihak-pihak yang menangani agar memproses kasus tersebut secara profesional, agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Sementara pada kesempatan yang sama, Bupati Sleman, Sri Purnomo turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus tersebut.

Bupati menyatakan, penyelidikan masih terus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mengungkapkan apakah ada keterlibatan dari pemilik homestay. (tbn)

16 Desember 2018
Polisi Imbau The Jakmania Perhatikan Keselamatan Berlalu Lintas

Jakarta (SL) – Polisi mengimbau The Jakmania yang ikut dalam konvoi kemenangan Persija untuk tak duduk di atas kap mobil. Polisi meminta The Jakmania tetap memperhatikan keselamatan dalam berlalu lintas.

“Kita turunkan juga yang naik di atas kap mobil itu karena bahaya, keselamatan mereka, dan mereka turun, kita imbau turun,” kata Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Yusuf saat dihubungi, Sabtu (15/12/2018). Yusuf mengatakan pihaknya juga sudah memberlakukan rekayasa lalu lintas terkait konvoi kemenangan Persija. Total ada 712 personel lalu lintas yang ditempatkan di sejumlah titik untuk mengurai kemacetan. Ya kita laksanakan rekayasa lalu lintas, dari tempat-tempat dari mula start sampai finish kita laksanakan pengalihan terhadap beberapa lokasi sehingga tidak terjadi stuck atau berhenti pengguna kendaraan yang lain selain dari pada suporter Persija,” ujar Yusuf. Sejauh ini, menurut Yusuf, pawai kemenangan Persija berjalan lancar. Kondisi lalu lintas di sekitar lokasi konvoi juga terpantau normal.

“Lancar tetap jalan, tapi kan banyak yang jalan kaki jadi lambat,” imbuhnya. Sebelumnya, The Jakmania menjamin akan menjaga ketertiban dan kenyamanan saat pawai kemenangan Persija Jakarta. Sekjen The Jakmania, Dicky Soemarno mengaku, sudah mensosialisasikan agar aturan-aturan apa saja yang harus ditaati selama proses perayaan.

“Kami sudah melakukan imbauan, kami sudah melakukan sosialisasi juga kok. Intinya peraturan-peraturan yang sudah di-share di media sosial itu harus ditaati,” kata Dicky saat dihubungi, Jumat (14/12).

16 Desember 2018
Gempa 6,1 SR Guncang Papua, Masyarakat Wamena Berhamburan Keluar Rumah

Papua ((SL) – Gempa bumi dengan kekuatan 6,1 skala richter (SR) terjadi di wilayah Kabupaten Keerom, Papua, Minggu (16/12/2018).

Dari rilis sementara BMKG, gempa dengan dengan kekuatan 6,1 SR itu terjadi sekitar pukul 18.42 WIT (16.42 WIB), di mana lokasinya 3.78 LS-140.57 BT. “Di darat 52 KM Barat Daya Keerom, Papua, kedalaman 106 KM,” kata Kepala Balai Besar BMKG Wilayah V Jayapura, Petrus Demon Sili, dalam rilis yang diterima, Minggu.

Gempa itu terasa di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya. Bahkan, tampak warga yang menginap di salah satu hotel yang ada di daerah tersebut berhamburan keluar. “Tadi saya merasakan gempa, sehingga saya berlari keluar kamar. Tidak tahunya di luar sudah ada juga yang mencari perlindungan. Semoga tidak terjadi apa-apa,” kata pria bernama Marro. (BJP)

16 Desember 2018