Kategori: Nusantara

  • Muba Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM

    Muba Raih Penghargaan Kabupaten Peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM

    Muba (SL)-Sekayu Bertepatan dengan peringatan hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia ke-70 pada 10 Desember 2018 nanti, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) kembali mendapatkan penghargaan, Kabupaten Muba dinobatkan sebagai Kabupaten yang peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM dan rencananya akan diserahkan secara langsung oleh Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pada Selasa (10/12/2018) di Kantor Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta Selatan.

    Hal ini diketahui berdasarkan surat dari Kementerian Hukum dan HAM Direktorat Jenderal HAM nomor: HAM-UM01.01-173 perihal undangan peringatan hari HAM yang ditandangani oleh Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia Kemenkumham, Dr Mualimin Abdi SH MH. “Penghargaan akan diterima langsung oleh pak Wakil Bupati Beni Hernedi mewakili pak Bupati Dodi Reza Alex Noerdin,” ungkap Kabag Humas Pemkab Muba, Herryandi Sinulingga AP.

    Sementara itu, Kabag Hukum Pemkab Muba H Yudi Herzandi SH MH menjelaskan salah satu indikator Pemkab Muba mendapatkan penghargaan Kabupaten yang peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM yang diberikan Kementerian Hukum dan HAM dikarenakan Pemkab Muba sudah memenuhi 7 Hak masyarakat di Muba, yakni meliputi pertama Hak atas kesehatan kriterianya adanya peraturan daerah yang mengatur perlindungan kesehatan terhadap masyarakat, kriteria berdasarkan anggaran yang disediakan untuk kesehatan, terpenuhinya jumlah rasio dokter, perawat, bidan, dan rumah sakit berdasarkan jumlah penduduk, minimnya angka kematian bayi, ibu hamil, dan kurang gizi.

    Kedua, hak atas pendidikan yakni meliputi ada peraturan daerah yang mengatur terjaminnya pendidikan, pengangaran APBD terhadap pendidikan terpenuhinya rasio sekolah PAUD, SD, SMP, dan SMA sederajat yang terakreditasi minimal C berdasarkan rasio jumlah anak, minimnya anak putus sekolah, dan buta aksara.

    “Ketiga, telah memenuhi hak perempuan dan anak meliputi adanya peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan perempuan dan anak, serta pencegahan pernikahan anak dibawah umur, minimimnya kekerasan pada perempuan dan anak, tidak adanya perkerja dibawah umur,” jelasnya.

    Selain itu, Keempat telah memenuhi hak atas kependudukan meliputi adanya peraturan daerah yang mengatur masah adminitrasi kependudukan/catatan sipil, terpenuhinya presentase, kepemilikan kartu penduduk, akta nikah, akta kelahiran, dan kartu identitas anak usia 0 sd 18 tahun, adanya pelanyanan pendukung pencatatan sipil.

    Kelima, telah memenuhi hak atas perkerjaan meliputin adanya peraturan yang melindungi terhadap tenaga kerja dan upah minimum, kesedian balai latian kerja, persentase penerimaan perkerja dipemerintah ataupun swasta adanya fasilitas untuk penyandang disabilitas, persentasi penanganan masalah perkerja, minimnya akah pengangguran dan banyaknya lapangan perkerjaan.

    Kemudian, Keenam hak atas perumahan meliputi adanya peraturan yang mengatur tentang kawasan permukiman dan perumahan, terpenuhnya persentase, penanganan sampah, rumah memiliki akses air bersih dan air minum, listrik, bersanitasi, tersedianya program rumah/tinggal terpenuhinya Persentase penduduk tinggal dilayak huni, dan kawasan layak huni.

    “Ketujuh, hak atas lingkungan berkelanjutan dengan adanya peraturan daerah yang menjamin adanya rencana tata ruang, perlindungan dan pengelolahan lingkungan hidup, pencemaran udara dan pemakaman, adanya program penerangan lampu jalan dan fasilitas umum, ruang terbuka hijau, fasilitas pengaduan masyarakat, program olahraga masyarakt, penanaman pohon, program pengelolaan sampah berwawasan lingkungan, adanya forum komunikasi umat dan program pembangun partisipasi masyarakat, terpenuhinya persentasi ruang bermain anak, ruang terbuka hijau sebesar 30% dari luas wilayah, rendahnya tingkat pencemaran udara dan menurunnya angka kriminalitas,” terangnya.

    Diketahui, penghargaan Kabupaten/Kota peduli HAM dan Pelayanan Publik Berbasis HAM tersebut akan diterima oleh sebanyak 271 Bupati dan Wali Kota di Indonesia dan salah satunya akan diterima Bupati Musi Banyuasin Dodi Reza Alex Noerdin. (Sudir)

  • Kapolres Jember Raih Ekstra Ordinary Suara Rakyat Award

    Kapolres Jember Raih Ekstra Ordinary Suara Rakyat Award

    Jember (SL) – Kapolres Jember, AKBP Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H., meraih Ekstra Ordinary Suara Rakyat Award 2018. Penghargaan ini diberikan kepada Kapolres Jember berkat program-program Polres Jember dan kegiatan Kapolres Jember yang selalu mendapatkan apresiasi dari masyarakat Jember.

    Reward tersebut juga diraih Kapolres Jember berdasarkan hasil poling dari masyarakat yang merasa puas dengan kepemimpinan AKBP Kusworo Wibowo, S.H., S.I.K., M.H. Radio Prosalina Jember pun mengundang Kapolres Jember pada acara talk show untuk membahas keberhasilan Perwira Menengah tersebut dalam memimpin kesatuan kepolisian di wilayah Jember.

    Penghargaan ini merupakan apresiasi tertinggi atas kinerja Kapolres Jember dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, mendengar keluh kesah masyarakat, menindaklanjuti dengan langkah nyata, serta keberhasilan menciptakan situasi aman dan kondusif di Jember. Reward ini diberikan karena Kapolres Jember dinilai mampu merangkul seluruh elemen masyarakat di wilayah Jember.

  • Perpustakaan SDN Gunung Sekar VI Ludes Terbakar

    Perpustakaan SDN Gunung Sekar VI Ludes Terbakar

    Sampang (SL) – Ruang perpustakaan milik Sekolah Dasar Negeri (SDN) Gunung Sekar VI, Kecamatan/Kabupaten Sampang, sekitar Pukul 13.10 WIB, Senin (10/12/2018), ludes terbakar.

    Rudiyanto, salah satu wali murid yang tinggal tak jauh dari sekolah tersebut mengatakan, api pertama kali muncul diketahui oleh beberapa anak yang saat itu bermain di sekitar sekolah. Saat warga tiba di lokasi, api sudah membesar dan asap mengepul melalui jendela. “Setelah mengetahui kondisi api yang semakin membesar, saya langsung menghubungi pemadam kebakaran,” ujarnya.

    Sementara itu, Kabid Damkar Satpol PP Sampang, Huzain membenarkan kejadian tersebut. Tapi, pihaknya belum mengetahui apa penyebab api melalap seluruh isi perpustakaan. “Penyebab kebakaran masih kita selidiki bersama kepolisian. Api berhasil dipadamkan sekitar 30 menit mulai dari relokasi sampai pembasahan sekitar sekolah, dengan mengarahkan 1 unit tangki dan 1 unit damkar,” tegasnya.

    Perlu diketahui saat kejadian tidak ada aktivitas belajar mengajar. Sebab, seluruh siswa pulang lebih awal, karena sedang melakukan ujian semester.

  • Tolak Penambangan Emas, Ribuan Warga Unjuk Rasa di Jember

    Tolak Penambangan Emas, Ribuan Warga Unjuk Rasa di Jember

    Jawa Timur (SL) – Ribuan orang warga berunjuk rasa di pusat kota Kabupaten Jember, Jawa Timur, Senin (10/12/2018). Mereka menolak penambangan emas di Kecamatan Silo.

    Warga berasal dari Desa Pace, Mulyorejo, Karangharjo, dan Sidomulyo. Dengan gegap gempita mereka menuju gedung DPRD Jember dan kemudian berjalan kaki menuju alun-alun yang berjarakan sekitar satu kilometer. Mereka bahkan mengajak Wakil Ketua DPRD Jember Ayub Junaidi dan beberapa anggota Dewan bersama Kepala Kepolisian Resor AKBP Kusworo Wibowo untuk berjalan bersama-sama.

    Sebelum menuju alun-alun, perwakilan demonstran melakukan pertemuan dengan anggota Dewan. “Saya ingin tahu partai apa yang mendukung izin tambang sehingga gubernur bisa merekomendasi,” kata salah satu perwakilan.

    Para demonstran meminta DPRD Jember melakukan aksi nyata untuk menolak pertambangan di blok Silo. Mereka merasa selama ini anggota parlemen tak ada yang datang ke Silo untuk menanyakan kondisi terakhir dan memperjuangkan aspirasi rakyat.

    Mereka mendesak agar ada revisi Rencana Tata Ruang Wilayah dengan tidak merekomendasikan Silo sebagai daerah pertambangan. Mereka kecewa seakan-akan persoalan tambang dibiarkan. Apalagi ternyata kemudian warga menangkap tangan investor dari China yang hendak masuk ke Silo tanpa pemberitahuan kepada warga.

    Ayub Junaidi mengatakan, sejak awal DPRD menolak pertambangan emas. “Visi Peraturan Daerah RTRW Jember adalah terwujudnya keseimbangan pertumbuhan wilayah melalui pengembangan agrobisnis, pariwisata, dan usaha ekonomi produktif berbasis potensk lokal dalam pembangunan berkelanjutan. Kami tak menyebut tambang sama sekali,” katanya.

    DPRD Jember juga berdebat dengan Pemerintah Provinsi Jatim. “Kamu paham dan ada rekomendasi NU bahwa mudarat pertambangan lebih banyak daripada manfaatnya,” kata Ayub. “Cuma sayangnya, Perda RTRW ini tidak ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Jember dengan mengajukan Perda RDTR (Rencana Detail Tata Ruang). RDTR lebih rinci daripada RTRW karena itu turunannya. Di tiap kecamatan muncul potensi masing-masing. Kalau sudah muncul, tak boleh untuk kepentingan lain. Sayangnya Pemkab Jember tidak segera mengajukan perda RDTR tersebut,” kata Ayub.

    Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terkait perizinan pertambangan ditarik ke Pemprov Jatim dan bukan ranah Pemkab. “Tapi kalau kita flash back, saat pada 2015 ada ramai-ramai PT Antam mau masuk Silo, Pak Penjabat Bupati Supaat mengundang semua tokoh masyarakat termasuk DPRD Jember dan Pemprov. Semua menolak tambang dan Pak Supaat bikin surat ke gubernur untuk menolak tambang. Jadi kalau sekarang ramai lagi, kami bingung,” kata Ayub.

  • Rumah Longsor di Gianyar, Polisi Selidiki Dugaan Kelalaian Pengembangan Perumahan

    Rumah Longsor di Gianyar, Polisi Selidiki Dugaan Kelalaian Pengembangan Perumahan

    Gianyar (SL) – Musibah rumah longsor yang menimpa keluarga I Made Oktara Dwipaguna, 30, membuat polisi berencana mendalami dugaan kelalaian pengembang perumahan. Di lokasi longsoran di Perumahan Gang Taman Beji, di Banjar Sakah, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Gianyar, polisi mencatat ada 4 rumah yang posisinya berada di sempadan sungai dan berbahaya.

    Kapolres Gianyar AKBP Priyanto Priyo Hutomo menyatakan, dari keterangan sejumlah saksi, faktor penyebab tanah longsor ini karena cuaca ekstrem dan posisi rumah berada di sempadan sungai yang tanahnya labil. “Arusnya besar, deras dan berbahaya,” kata AKBP Priyanto. Sebagai tindak lanjut dari bencana ini, disamping melakukan identifikasi korban, kepolisian juga akan memanggil sejumlah saksi.

    Di antaranya para warga yang tinggal di sempadan sungai, pemilik tanah, serta pengembang yang melakukan pembangunan rumah tersebut. “Kita akan telusuri proses sertifikasi lahannya dan pembangunan rumahnya. Kenapa bisa dibangun di sempadan sungai sampai memakan korban jiwa seperti ini,” ungkapnya.

    Untuk kasus tersebut, polisi akan menelusuri dugaan pelanggaran pasal 359 KUHP. “Karena kelalaian sebabkan orang lain meninggal dunia. Kami cek dulu sejauh mana radius sempadan sungai yang dilanggar. Nanti para ahli yang akan bicara, tunggu ya. Yang jelas, kasus ini setidaknya jadi pembelajaran bagi kita semua,” tukasnya.

    Sementara itu, Kepala BPBD Gianyar, Anak Agung Oka Digjaya, mengaku hampir semua daerah yang berada di pinggir sungai berpotensi rawan bencana. “Kami mengingatkan untuk berhati-hati,” ujarnya.

    BPBD sendiri memiliki peta rawan longsor. “Pinggiran sungai yang terjalnya maksimal 10 meter harus diwaspadai. Sempadan sungai harus jadi pertimbangan,” tukasnya. (red)

  • Pesawat Susi Air Tergelincir Akibat Kebocoran Rem Hidrolik

    Pesawat Susi Air Tergelincir Akibat Kebocoran Rem Hidrolik

    Papua (SL) – Pesawat Susi Air bernomor registrasi penerbangan PK-VVD, tergelincir keluar landasan saat hendak take-off dari Bandara Edera, Bade, Kabupaten MAPPI, Papua, Minggu (9/12/2018).

    Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol AM Kamal kepada wartawan di Jayapura mengatakan, insiden tergilicirnya pesawat Susi Air tersebut terjadi pada Sabtu 8 Desember 2018 pukul 11.26 WIT. “Jadi ada insiden, telah tergelincir pesawat Susi Air PK-VVD di landasan udara Bade Distrik Edera Kabupaten Mappi,” ungkap Kamal, Minggu (9/12/2018).

    Kamal menuturkan, insiden tersebut terjadi saat pesawat yang dikemudikan Pilot Kapten Thomas dan copilot Adre, landing di Bandara Bade setelah melakukan penerbangan dari Jayapura. Selanjutnya pada pkl 11.40 WIT, saat pesawat hendak take off terjadi gangguan kebocoran pada rem roda sebelah kanan sehingga susah dikendalikan. Akhirnya pesawat tergelincir ke dalam selokan atau parit di samping landasan.

    Pesawat Susi Air PK- VVD tersebut membawa 12 penumpang, terdiri dari 9 orang dewasa dan 2 anak-anak. Dalam kejadian tersebut seluruh penumpang dinyatakan selamat. (djt)

  • Wakapolda Sulsel Ajak Bekerja dengan Hati di Apel Pagi Perdana

    Wakapolda Sulsel Ajak Bekerja dengan Hati di Apel Pagi Perdana

    Sulawesi Selatan (SL) – Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Polda Sulsel) Brigjen. Pol. Drs. Adnas, M.Si. memimpin apel pagi yang bertempat di lapangan Apel Mapolda Sulsel, Senin (10/12) pada pukul 07.00 WITA.

    Apel pagi tersebut dihadiri langsung oleh Pejabat Utama Polda Sulsel, Pamen Polda Sulsel beserta personil satuan kerja Polda Sulsel.

    Dalam apel kali ini, sosok nomor dua di Polda Sulsel itu menuturkan, “Apel pagi ini adalah sarana untuk silaturahim sesama anggota junior, senior maupun komandan sekaligus untuk bahan evaluasi bagaimana kinerja kita. Mari bekerja dengan hati, karena sesuatu yang keluar dari hati maka akan sampai juga ke hati yang menerimanya”, ajaknya.

    Masih ditempat yang sama, mantan Karojianstra Sops Polri itu menuturkan terimakasih atas kinerja jajaran Polda Sulsel. “Terimakasih saya apresiasi kepada seluruh rekan rekan jajaran Polda Sulsel yang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam pengamanan pertandingan sepakbola dan peringatan Hari Anti Korupsi”, pungkasnya. (net)

  • Buka Konvensi Nasional Humas 4.0, Jokowi : Peran Humas Sangat Sentral

    Buka Konvensi Nasional Humas 4.0, Jokowi : Peran Humas Sangat Sentral

    Jakarta (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, dalam dunia yang semakin kompetitif seperti sekarang ini, peran humas sangat-sangat sentral. Ia menunjuk contoh, untuk mendatangkan wisatawan, pemerintah telah memperbaiki fasilitas infrastruktur, runway diperpanjang, terminal diperbaiki, jalur transportasi diperbaiki, hotel dan lain-lain disiapkan, dan juga promosi kemana-mana. “Tapi harus diingat kalau pemberitaannya kurang tepat, itu percuma semuanya. Wisatawan enggak mau datang, tidak jadi datang,” kata Presiden Jokowi saat memberikan sambutan pada Pembukaan Konvensi Nasional Humas 4.0, di Istana Negara, Jakarta, Senin (10/12) pagi.

    Di sinilah, lanjut Presiden, pentingnya kehumasan,yaitu mensosialisasikan pesan positif dan prestasi-prestasi kepada publik agar terbangun sebuah kepercayaan, agar terbangun sebuah trust, dan reputasi lembaganya.

    Menurut Presiden, bagi yang menjadi humasnya perusahaan berkewajiban untuk membangun reputasi perusahaan, membangun trust kepada perusahaan tanpa memberitakan tentang keburukan perusahaan yang lain, apalagi menebarkan hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian.

    Bagi yang menjadi humasnya pemerintah, lanjut Presiden, berkewajiban membangun reputasi pemerintah, membangun trust masyarakat kepada pemerintah tanpa memberitakan tentang keburukan siapapun, apalagi sekali lagi menebarkan hoax, fitnah, maupun ujaran kebencian. “Karena itu, kehumasan sangat penting dan peran bapak-ibu sangat sentral untuk membangun trust, untuk membangun reputasi Indonesia,” tegas Presiden Jokowi.

    Penguasaan Teknologi

    Dalam kesempatan itu Presiden Jokowi juga menyampaikan, bahwa pekerjaan kehumasan sekarang ini banyak dibantu oleh mesin-mesin canggih yang dilengkapi dengan kecerdasan buatan. Sekarang ini peran tenaga kehumasan sudah mulai diambil alih oleh sebagian komputer dan robot canggih.

    Oleh karena itu, Presiden mengingatkan, bahwa penguasaan teknologi terbaru menjadi sangat penting untuk digunakan secara positif.  Di saat yang sama, lanjut Presiden, dibutuhkan redefinisi baru mengenai kehumasan kita ke depan.

    Namun, Presiden meyakini, kerja-kerja kehumasan tidak akan bisa diambil sepenuhnya oleh artificial intelligence. Ia percaya kerja mesin tetap dikendalikan oleh manusia. “Yang memutuskan arah kerja mesin tetap adalah manusia, yang memutuskan narasi-narasi kehumasan juga adalah bapak, ibu, dan saudara-saudara semuanya. Bukan mesin, tetap manusia,” ujarnya.

    Karena itu, Presiden Jokowi menegaskan,  pada akhirnya, kita jugalah yang harus menjaga kehumasan 4.0 ini akan terus menjunjung tinggi keadaban, kearifan, kreatifitas, dan tanggung jawab sosial.

    Oleh sebab itu, Presiden mengajak semua insan kehumasan untuk bersama-sama tetap terus menebarkan optimisme, terus bicara narasi-narasi yang mencerdaskan bangsa, terus menyampaikan narasi yang saling menginspirasi, saling berkolaborasi sehingga reputasi kita semakin terhormat, semakin bermartabat.

    Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain Menkominfo Rudiantara, Kepala Staf Presiden Moeldoko, dan Ketua Umum Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (Perhumas) Agung Laksamana. (kjf)

  • Seorang Mahasiswa UIT Ditemukan Tewas Mengenaskan

    Seorang Mahasiswa UIT Ditemukan Tewas Mengenaskan

    Sulawesi Selatan (SL) – Muhammad Khaidir (25) warga Dusun Manarai, Kelurahan Bonto Bosuru, Kecamatan Bonto Haru, Kabupaten Selayar, Sulawesi Selatan di temukan tewas bersimbah darah di halaman Masjid Nurul Yasin di Kampung Jatia, Kelurahan Mata Allo, Limbung, Kabupaten Gowa, pada Senin (10/12/2018) dini hari.

    Saat ditemukan, kondisi Muhammad Khaidir yang diketahui sebagai Mahasiswa di Universitas Indonesia Timur (UIT) sangat mengenaskan dengan usus terburai dan wajah dipenuhi luka lebam yang diduga akibat penganiayaan.

    Berdasarkan informasi yang dihimpun, peristiwa tersebut dilaporkan oleh warga disekitar lokasi, Hamid Rate Daeng Rumpa sekira pukul 02.30 WITA. “Hamid Rate Daeng Rumpa yang melapor ke Polsek Bajeng adanya kerumunan warga di sekitar masjid itu,” ucap Humas Polres Gowa, AKP Tambunan.

    Usai menerima laporan itu, pihak Polsek Bajeng langsung mendatangi TKP dan langsung mengevakuasi korban ke Puskesmas Bajeng untuk selanjutnya dibawa ke RS Bhayangkara Makassar. “Personel telah mengumpulkan barang bukti dan memeriksa saksi untuk dimintai keterangannya,” ujar Tambunan.

    Identitas Korban

    Selanjutnya pihak kepolisian Polres Gowa melakukan koordinasi dengan Kepolisian Polres Selayar untuk memberikan informasi kepihak keluarga korban. “Penyebab kejadian penganiayaan itu masih dalam lidik, termasuk dengan motifnya juga masih lidik. Tunggu perkembangan selanjutnya,” jelas Tambunan. (Cakrawala.info)

  • 120 Rumah di Pulau Rambai Terendam Banjir

    120 Rumah di Pulau Rambai Terendam Banjir

    Kampar (SL) – Pasca kembali dibukanya pintu pelimpah/spilway gate pada hari Minggu 9 Desember 2019 dengan ketinggian 5 pintu x 120 cm menjadi 5 pintu x 150 cm, maka mengakibatkan sebanyak 120 buah rumah di Pulau Rambai terendam banjir.

    Hal tersebut terbukti saat Bupati Kampar yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Kampar Drs Yusri,M.Si saat meninjau langsung banjir yang terjadi  di Dusun II Desa Pulau Rambai Kecamatan Kampar, Senin (10/12/18).

    Dengan menggunakan perahu yang disediakan Tagana Kampar melalui Dinas Sosial, Sekda Kampar didampingi beberapa Kepala Dinas antara lain Kadis Kesehatan Nurbit, MH, Kadis Sosial Amin Filda, Kadis Kominfo Arizon, Kepala BPNPD Kampar M Yasir menyeberangi derasnya arus sungai kampar menunju Pulau Rambai.

    Dilokasi banjir, Yusri melihat langsung kondisi rumah dan warga yang terkena banjir. Besama rombongan Dt Yusri meyambangi beberapa masyarakat yang lagi sakit kedalam rumahnya. Didampingi Kadis kesehatan, Yusri menegaskan agar Dinkes Kampar siap dalam membantu pengobatan warga, apabila diperlukan evakuasi segera lakukan baik ke Puskesmas maupun ke Rumah Sakit Umum.

    Pada kesempatan tersebut Yusri dan rombongan juga menyerahkan secara simbolis bantuan beras sesuai dengan kebutuhan daerah yang terkena banjir. Dengan harapan agar masyarakat bisa bersabar dan waspada.

    Sejauh ini pihak Tagana melalui Dinsos telah menyiapkan Perahu untuk penyeberangan sungai kampar, akan tetapi Yusri juga minta kepada masyarakat apabila tidak terlalu mendesak tidak usah menyeberang karena melihat kondisi sungai kampar yang sangat deras saat ini.

    Usai di Pulai Rambai, bersama Wakil Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto, SH mengantar Jenazah bocah usia 4 tahun korban banjir di pemakaman umum Desa Bukit Ranah Kecamatan Kampar. Dimana anak dari pasangan Zulhendri dan Leni tersebut tenggelam dan meninggal ditemukan warga sekitar pukul 11.30 wib di sungai kampar dibelakang rumahnya.

    Sambil takziah kerumah duka Desa Bukit Ranah, rombongan juga sekaligus meninjau banjir yang terdapat di Desa Bukit Ranah dan Desa  Ranah, dimana banjir melintasi jalan utama ranah dan menjadi objek untuk bermandi oleh masyarakat setempat.

    Kendati demikian, Wabup bersama Sekda juga berpesan agar masyarakat berhati-hati bersama anak dan keluarganya.

    Jangan terlena bermain air nanti malah menjadi bencana seperti yang dialami mantan anggota DPRD Kampar yang harus kehilangan putri kesayangannya. (net)