Kategori: Nusantara

  • Gangguan Mesin, Helikopter PT JHonlin Air Transpor Mendarat Darurat di Lapangan Yonif 726/TML

    Gangguan Mesin, Helikopter PT JHonlin Air Transpor Mendarat Darurat di Lapangan Yonif 726/TML

    Bangkala Barat (SL) – Helikopter milik PT JHonlin Air Transpor mendarat darurat Lapangan Ibrahim Tulle Yonif 726/Tml, di Desa Bulujaya Kecamatan Bangkala Barat, Kabupaten Jeneponto, Senin (20/3).

    Kapolsek Bangkala, Iptu Bachtiar mengatakan, helikopter mendarat diduga karena adanya gangguan pada mesin. “Iya bukan tergelincir, hanya mendarat darurat di komplek 726 diduga ada trabel,”kata Bachtiar, Rabu (28/11) petang.

    Menurut Iptu Bactiar, helikopter naas itu terbang dari Banteng sekira pukul 16.45 Wita. “Rencana pulang ke Makassar setelah mengikuti kegiatan Bupati Bantaeng,”jelasnya

    Pada pukul 17.18 Wita, lanjutnya, terlihat dari kejahuan sedang mencari pendaratan darurat diduga mengalami gangguan pada Mesin.

    Helikopter diterbangkan Pilot Nur Hadi dan Copilot Nili Subarli melakukan pendaratan darurat sekira pukul 17.20 wita. “Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun kedua Pilot bersama Copilot menjalani perawatan di Poliklinik Yonif-726/Tml, mungkin shok,”ujarnya

    Sedangkan Helikopter mengalami kerusakan pada sayap kiri belakang patah, Skip pendarat juga patah. Helikopter tujuan Makasar saat ini masih parkir di lokasi menunggu perbaikan. (turateanews)

  • Hingga Oktober 1.178 Wanita di Pasuruan Sandang Status Janda

    Hingga Oktober 1.178 Wanita di Pasuruan Sandang Status Janda

    Pasuruan (SL) – Sebanyak 1.178 wanita menyandang status janda di tahun ini. Angka tersebut dihitung mulai kurun waktu Januari hingga Oktober 2018.

    Menurut laporan perkara yang diterima Pengadilan Agama (PA) Pasuruan, ada sebanyak 1.339 perkara cerai gugat yang diajukan istri kepada pasangannya. Sebanyak 1.178 diputus oleh pengadilan, sisanya masih dalam proses. Angka tertinggi terdapat pada bulan Oktober, yakni sebanyak 182 orang berstatus janda. “Jumlah pengajuan gugatan cerai didominasi dari pihak istri, faktornya macam-macam salah satunya karena alasan ekonomi,” ujar Muhamad Sholikhan, Panitera PA Pasuruan.

    Data PA menunjukkan, perkara cerai gugat pada 2017-2018 mengalami tren peningkatan. Bila menengok kasus ini di tahun sebelumnya, dalam kurun waktu yang sama angka cerai gugat yang diajukan sebanyak 1.160, sedangkan dalam tahun ini meningkat menjadi 1.178 kasus.

    PA Pasuruan yang meliputi 4 wilayah kecamatan Kota Pasuruan dan 13 kecamatan di Kabupaten Pasuruan ini mencatat, dalam tiga tahun terakhir, pengajuan perkara cerai selalu didominasi cerai gugat oleh istri.

    PA Pasuruan telah melakukan beberapa upaya agar angka perceraian dapat ditekan. “Ditempuh upaya mediasi agar kedua belah pihak dapat berunding, siapa tahu bisa rujuk kembali,” pungkasnya. (wartabromo)

  • Niat Ganti Nama Kemenag, Muhammadiyah Protes Jokowi

    Niat Ganti Nama Kemenag, Muhammadiyah Protes Jokowi

    Jakarta (SL) – PP Muhammadiyah protes mendengar kabar Presiden terpilih Jokowi berniat mengganti nama Kementerian Agama (Kemenag). Menurutnya, penggantian nama menjadi Kementerian Haji, Zakat, dinilai kurang tepat. “Pasalnya, dengan memakai nama itu, ada kesan persoalan agama di Indonesia hanya berkaitan dengan haji, zakat dan wakaf,” ujar Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah, Saleh Partaonan Daulay, dalam keterangan resminya yang diterima, Rabu (17/9/2014).

    Padahal, kata dia, persoalan agama menyangkut hampir semua dimensi kehidupan, terutama bagaimana membumikan ajaran-ajaran suci agama di tengah masyarakat.

    Keberadaan Kemenag bisa disebut sebagai wujud langsung implementasi sila pertama Pancasila. Walau negara tidak boleh mencampuri keyakinan agama seseorang, namun negara memiliki kewajiban untuk memfasilitasi pengamalan ajaran agama yang diakui di Indonesia.

    Hal itu juga adalah bagian dari upaya pelayanan pemerintah kepada warga negara. “Pembangunan itu kan tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga bersifat rohani. Kebahagiaan masyarakat tidak hanya bisa diwujudkan dengan membangun infrastruktur semata, tetapi juga harus diimbangi dengan pembangunan rohani. Kalau dua hal ini timpang, kesejahteraan rakyat tentu sulit diwujudkan,” katanya. (sindo)

  • Timbunan Pasir PT Waskita di Dusun Pauh Resahkan Masyarakat Sekitar

    Timbunan Pasir PT Waskita di Dusun Pauh Resahkan Masyarakat Sekitar

    Deliserdang (SL) – Dampak lingkungan penimbunan Pasir-pasir laut hasil Pengorekan dari pekerjaan proyek Reklamasi PT Pelindo I yang pekerjaannya di kerjakan PT Waskita di Dusun I Pauh Desa Hamparan Kab. Deliserdang dikhawatirkan membahayakan masyarakat dan pengguna sepanjang jalan yang dilintasi truk pengangkut pasir itu.

    Pada wartawan, LPM Kel. Terjun melalui Sekretarisnya Hafifuddin, Senin (26/11/2018) mengaku banyak menerima keluhan warga dan pengguna jalan yang menyatakan terdampak debu pasir di sekitar jalan yang dilintasi truk pengangkut pasir.

    Menurutnya, yang paling terdampak di Lingkungan 6, 11,12,13, 14 dan 15 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan karena ceceran pasir di Jalan Kapten Rahmad Budin memenuhi jalan protokol itu. “Tiap malam aktivitas pengangkutan pasir laut dari Belawan menyisakan ceceran pasir amat mengganggu akibat debu yang ditimbulkan,” tegasnya.

    Laporan yang diterimanya, setiap harinya keluar dari areal Pelabuhan Belawan dengan menggunakan Mobil Dum Truk. Dia mengatakan, warga Lingkungan 14 dan 15 Kelurahan Terjun bahkan sempat melakukan aksi swepping truk pengangkut pasir. “Warga Lingkungan 14 dan 15 sempat aksi spontan sweeping truk pasir. Sedangkan sesuai laporan Kepala Lingkungan 6, warga nya juga sudah resah dan akan melakukan aksi demo,” tegasnya.

    Informasinya sembilan puluhan Unit Truk mengangkut  pasir- pasir menuju Desa Pauh Dusun I Kecamatan Hamparan Perak Kabupaten Deli Serdang setiap hari dan informasinya sudah sepuluh hari ini pekerjaan berlangsung. Humas PT Pelindo I Belawan lewat pesan Whats App nya mengaku, Pelindo  I tidak ada mengeluarkan Pasir ke Hamparan Perak.

    Semantara, Staff  Otoritas Pelabuhan (OP) Caesario didampingi Kabid Perencanaan dan Pembangunan Thomas Sipahelut dan Kabid Lalu lintas Laut JP Pangaribuan mengatakan, Otoritas Pelabuhan Belawan sifatnya mengetahui  izinnya dari Proyek PT Waskita. “Ini sifatnya juga titip rencana bekas tumpukan pasir yang tinggi ini tidak ada tempatnya apalagi dalam waktu dekat akan di pasang Paving Blok,” ucap Caesario.

    Sementara Thomas Sipahelut belum bisa menjawab karena baru beberapa hari saja bertugas di Belawan ini yang sebelumnya di Jakarta.

    Sementara Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Sumut Zubaidi melalui sambungan selulernya mengaku galian pasir di Belawan mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP). “Setahu saya izinnya ada IUP atasnama perusahaan” ujarnya. (poskota)

  • Wartawan suarakarya.id Terima Penghargaan Anugerah Jurnalistik MH Thamrin

    Wartawan suarakarya.id Terima Penghargaan Anugerah Jurnalistik MH Thamrin

    Jakarta (SL) – Wartawan suarakarya.id, Markon Piliang, menerima penghargaan Anugerah Jurnalistik MH Thamrin ke-44 pada acara yang diselenggarakan di Balai Agung Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (22/11/2018) malam. Markon meraih juara III untuk kategori penulisan artikel olahraga berjudul; Olahraga DKI, Jangan Seperti Tunas Patah Di Ujang Daun.

    Panitia penyelenggara Pemprov DKI Jakarta bekerja sama dengan PWI Jaya melombakan 10 kategori penghargaan, salah satu di antaranya tentang olahraga. Penyerahan hadian pemenang Kamis malam langsung diberikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hadir pula pada kesempatan tersebut Ketua PWI Pusat Atal S Depari beserta jajaran, Ketua PWI Jaya Endang Werdiningsih beserta jajaran, serta para tokoh pers lainnya.

    Juara pertama untuk kategori olahraga jatuh kepada wartawan Majalah Gatra Mukhlison S Widodo dengan judul tulisan; Kembalikan Gelora Pada Olahraga. Atas prestasi ini Mukhlison berhak atas hadiah berupa Satu unit sepeda motor.

    Sementara juara dua kategori penulisan artikel olahraga direbut wartawan Kumparan.com Rengga Yudha Nagara dengan judul artikel; Sepakbola Olahraga Kaum Elit Jakarta, Ironi Tuan Rumah Asian Games 2018. (suarapedia)

  • Niat Bantu Pasien, 3 Dokter RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Ditahan Atas Dugaan Korpsi Pengadaan Alat Kesehatan

    Niat Bantu Pasien, 3 Dokter RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru Ditahan Atas Dugaan Korpsi Pengadaan Alat Kesehatan

    Pekanbaru (SL) – Berniat membantu pasien, tiga dokter spesialis dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Ahmad Pekanbaru, resmi ditahan Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru, Senin (26/11) kemarin

    Ketiga dokter itu dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal (3), jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 30 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dalam UU Nomor 20 tahun 2001, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Ketiga dokter tersebut adalah dr Welly Zulfikar, dr Kuswan Ambar Pamungkas, SpBP-RE dan drg Masrial. Ketiganya telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan (Alkes) di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.

    Ketiga dokter itupun harus menjadi pesakitan di Kejari Pekanbaru, dan saat ini ditahan di Rutan Sialang Bungkuk, Pekanbaru. Menanggapi kasus tiga dokter tersebut, Politisi PAN yang juga berprofesi sebagai dokter, dr Irvan Herman mengaku perihatin dan tidak menyangka hal ini bisa terjadi.

    Pasalnya kata Irvan, niat mereka membantu pasien malah berujung dijadikan tersangka dan harus mengalami ditahan di penjara.”Kejadian ini sangat disayangkan. Saya akan upayakan memfasilitasi keluarga ketiga dokter ini ke Komisi III DPR RI,” ujar Irvan, Selasa (27/11/2018). Apalagi kata Irvan, secara kebetulan Ketua Fraksi PAN adalah Anggota Komisi III DPR.”Intinya kita siap memfasilitasi untuk bertemu Komisi III DPR, jika memang ada unsur kriminalisasi, namun jika memang ketiganya terbukti salah, kita juga akan menghormati proses hukum yang berlaku,” tandasnya.

    Tuduhan korupsi yang disematkan ke ketiga dokter tersebut menurut informasi yang diterima dr Irvan, perlu dikaji ulang. Pasalnya kata dia, para dokter tersebut tidak ada niat sama sekali melakukan seperti yang dituduhkan.”Dari informasi yang saya terima, ketiga dokter tersebut membantu pasien yang sedang membutuhkan alat habis pakai dan instrumen untuk keperluan operasi yang tidak tersedia di RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru.

    Rumah Sakit tidak punya stok barang dan alat yang dibutuhkan, sementara pasien sangat memerlukan. Dipinjamlah kepunyaan pribadi salah satu dokter oleh Rumah Sakit, dan Rumah Sakit berkomitmen untuk mengganti kembali,” tandasnya.Dalam perjanjianya kata dr Irvan, pihak RSUD Arifin Ahmad mengganti alat dan instrumen tersebut bekerjasama dengan pihak swasta. “Barang dan alat operasi itu dibeli dengan uang pribadi, dan dijanjikan akan diganti manajemen,” ujarnya.

    Namun sayangnya, bukannya penggantian yang didapatkan, tapi sang dokter justeru dijadikan tersangka bersama dua rekan dokter yang lain oleh penyidik Polresta Pekanbaru, dengan tudingan telah melakukan perbuatan merugikan keuangan negara dengan melakukan jual beli alat kesehatan (alkes) di RSUD Arifin Ahmad.

    Dr Irvan Herman juga berharap, dengan kejadian ini, pelayanan terhadap masyarakat di RSUD harus tetap dilanjutkan.”Apapun yang terjadi, pelayanan terhadap pasien tetap harus dilanjutkan. Jangan sampai ada pasien terlantar. Dan kita berharap agar kasus ini berakhir se-adil-adilnya,” pungkasnya.

    Sementara itu, hari ini, para Dokter spesialis bedah di Riau yang tergabung dalam Perhimpunan Dokter Spesialis Bedah Indonesia (IKABI) Koordinator Wilayah Riau, menghentikan pelayanan operasi elektif dan poliklinik. Aksi ini sebagai bentuk ‘perlawanan’ para dokter terkait ditahannya dua rekan mereka yang tersandung kasus hukum yang saat ini ditangani Kejaksaan Negeri Pekanbaru.”Sehubungan dengan kasus anggota IKABI Korwil Riau yaitu Dr.Welli Zulfikar SpB(K)KL, dan Dr. Kuswan Ambar Pamungkas SPBP-RE yang ditahan pada hari ini Senin 26 November 2018, berdasarkan hasil keputusan bersama maka dihimbau kepada seluruh anggota IKABI Korwil Riau untuk menghentikan pelayanan operasi elektif dan poliklinik mulai dari hari Senin, 26 November 2018 pukul 15.30 WIB hingga waktu yang tidak ditentukan,”ujar Dr. Tondi Maspian Tjili SpBS dalam surat yang tersebar di beberapa media sosial. (goriau)

  • Rumah Calon Legislatif Diserang Orang Tak Dikenal

    Rumah Calon Legislatif Diserang Orang Tak Dikenal

    Jawa Barat (SL) – Rumah salah satu calon anggota legislatif (Caleg) di Kampung Lio, Plenongan, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, Senin (26/11/2018) dini hari, dirusak oleh orang tidak dikenal.

    Penyerangan oleh orang tidak kenal (OTK) membuat sejumlah kaca rumah mengalami pecah. Peristiwa penyerangan tersebut diketahui warga sekitar pukul 02.00 WIB. “Ya betul tadi kejadiannya sempat rame polisi dari unit Reskrim sama Tim Jaguar Polresta Depok telah datang untuk olah TKP,”ujar Ketua Sektor Pokdarkamtibmas Polsek Pancoran Mas, R. Dimas saat dikonfirmasi.

    Katim Jaguar Polresta Depok Iptu Winam Agus didampingi anggora Bhabinkamtibmas Aiptu Sarpin memintai keterangan kerabat korban di rumahnya yang diserang oleh OTK.

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    Menurut Dimas, informasi yang diterimanya tidak tahu jelas apa saja kerugian dari penyerangan tersebut. Tapi yang jelas ada beberapa kaca rumah pecah diduga seperti dilempar batu. “Banyak pecahan kaca yang pecah di sekitar lokasi rumah korban. Anggota polisi sudah memasang garis polisi di sekitar rumah korban,”tutupnya. “Tadi kita tahu ada kejadian saat sedang patroli rutin bersama jaguar di lokasi. (poskota)

  • Acara Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah Diintervensi Polisi?

    Acara Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah Diintervensi Polisi?

    Jakarta (SL) – Acara Muktamar XVII Pemuda Muhammadiyah dikabarkan diintervensi polisi. Ketua Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah DIY Iwan Setiawan mengatakan pihaknya dikontak pihak kepolisian soal penyelenggaraan Muktamar XVII PM pada 25-28 November 2018.

    “Polisi mengajak silaturahmi dan bicara soal dinamika muktamar, bertanya soal calon-calon ketua umum Pemuda Muhammadiyah yang akan menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak,” kata Iwan saat dihubungi dari Jakarta, Selasa (16/10/2018).

    Menurut dia, sejauh ini kegiatan Pemuda Muhammadiyah tidak begitu diperhatikan tetapi saat ini begitu kental intervensi dari kepolisian terlebih sekarang berada di periode Pemilu 2019, termasuk Pilpres.

    Dia mengatakan intervensi oleh polisi tidak hanya dilakukan pada PWPM Yogyakarta saja tetapi terjadi di banyak struktur daerah lain. Yogyakarta sendiri akan menjadi tuan rumah Muktamar Pemuda Muhammadiyah.

    Salah satu agenda penting dalam gelaran itu adalah memilih Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Periode 2018-2022 untuk menggantikan Dahnil Anzar Simanjuntak yang akan habis masa jabatannya. “Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di tingkat daerah dan wilayah memang dikontak polisi dan itu masif dilakukan di semua wilayah di Indonesia,” katanya.

    Iwan mengatakan perihal intervensi oleh polisi merupakan hal yang kurang berkenan. “Menurut saya gerakan ini sudah direncanakan. Tentu itu menjadi pertanyaan Pemuda Muhammadiyah, mengapa gawe Pemuda Muhammadiyah begitu menariknya bagi pihak lain,” kata dia.

    Dia menengarai terjadi intervensi dari pihak luar terhadap proses suksesi di tubuh Pemuda Muhammadiyah. “Adanya indikasi intervensi pihak lain di luar Pemuda Muhammadiyah terhadap proses pergantian kepemimpinan di Pemuda Muhammadiyah,” kata dia.

    Dihubungi terpisah, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Dadang Kahmad mengatakan organisasinya tetap netral dalam politik, termasuk organisasi otonom (ortom) seperti Pemuda Muhammadiyah.

    Muhammadiyah dan ortomnya, kata dia, fokus pada pembinaan untuk memajukan masyarakat bukan menyibukan diri dalam politik praktis. “Dan insya Allah Muhammadiyah dengan ortomnya akan fokus pada bina umah bukan bina daulah,” kata Dadang. (Harianjogja)

  • Istri Sah Grebek Suami Bersama “WIL” Dalam Mobil

    Istri Sah Grebek Suami Bersama “WIL” Dalam Mobil

    Makassar (SL) — Apa jadinya jika seorang suami tertangkap tangan oleh sang istri sedang berduaan oleh wanita Lain yang diduga sebagai Wanita Perebut Suami Orang (Pelakor)

    Seperti yang terlihat dalam video yang berdurasi kurang lebih 3 menit lebih dan viral di media sosial. Dimana terlihat seorang wanita yang mengenakan pakaian kemeja biru dan berhijab biru menangkap basah suaminya sedang bersama wanita lain di dalam sebuah mobil. Wanita yang belakangan di ketahui merupakan Istri dari pria yang mengemudikan mobil tersebut, menghentikan mobil yang dikemudikan suaminya dan maksa wanita yang ada di dalam mobil tersebut keluar.

    Bahkan dalam video terlihat wanita yang ada di dalam mobil bersama suaminya tak ingin keluar meskipun dipaksa dengan cara ditarik, namun sang suami tersebut justru melarang sang istri menurunkan wanita tersebut, dikarenakan banyaknya warga yang menyaksikan kejadian tersebut. Diketahui dalam dialeg percakapan yang ada dalam video tersebut diketahui terjadi di salah satu ruas jalan di kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan

    Video yang diunggah oleh Ielma Yanti, yang diketahui adalah wanita yang menangkap basah suaminya sedang bersama wanita lain di dalam mobil. “Keluar ko…. keluarko… kurang ajar kau, dasar Pelakor, ” ungkap wanita dalam video tersebut.

    Bahkan dalam video tersebut juga terlihat Ielma yang hendak mengeluarkan wanita tersebut dalam mobil suaminya, sang suami justru memaksa Ielma masuk kedalam mobil, dan duduk bersama dengan seorang wanita belakangan diketahui bernama Ifah sambil meninggalkan lokasi dimana dirinya ditangkap basah oleh sang istri.

    Tidak disitu saja, terlihat sejumlah orang dalam video mengerumuni mobil Honda Jazz berwarna silver yang diketahui dikemudikan Rama yang juga suami dari Ielma. Dalam video yang berdurasi 3.36 menir menit tersebut juga telah di bagikan sebanyak 1.2000, bahkan terlihat sejumlah komentar nitizen menghujat wanita Pelakor tersebut.

    Mirisnya lagi, pertengkaran yang terjadi tersebut rupanya disaksikan anak Ielma dan Rama yang ada didalam mobil tersebut. “O…Ayah, jangan ko Ayah”, teriak histeris sang anak sambil menangis melihat kelakuan ayahnya memperlakukan sang Ibu. (Trotoar.id)

  • Presiden Ingatkan TNI Harus Jaga Netralitas

    Presiden Ingatkan TNI Harus Jaga Netralitas

    Bandung (SL) – Presiden Joko Widodo mengingatkan kembali akan pentingnya netralitas TNI dalam politik nasional. Hal itu disampaikan Presiden saat memberikan pengarahan kepada peserta Apel Danrem-Dandim Terpusat TA 2018 yang digelar di Gedung Graha Yudha Wastu Pramuka yang berada di Pusat Persenjataan Infantri (Pussenif), Kodiklat TNI AD, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Senin, 26 November 2018. “Intinya saya menyampaikan netralitas TNI itu betul-betul harus dijaga. Netralitas TNI harus terus dijaga,” kata Presiden selepas acara.

    Presiden juga mengingatkan para Komandan Resor Militer (Danrem) dan Komandan Distrik Militer (Dandim) untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan untuk mendukung pembangunan nasional. “Yang namanya stabilitas politik dan keamanan itu sangat perlu dalam pembangunan kita, baik sekarang, jangka menengah, maupun panjang,” tuturnya.

    Selain itu, dalam arahannya, Kepala Negara menyinggung profesionalitas dan gerak cepat TNI menghadapi perubahan global. Menurutnya, perubahan global yang begitu cepat saat ini memerlukan respons cepat pula dari TNI. “Mestinya dengan ada perubahan besar, baik perubahan politik global maupun ekonomi global, itu harus direspons dengan sebuah strategi besar juga. Terutama di bidang anggaran,” ucapnya.

    Dalam kesempatan tersebut, Presiden tak lupa menyampaikan ucapan terima kasih atas upaya Danrem dan Dandim mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah mereka serta mendukung jalannya acara-acara besar yang diselenggarakan pemerintah. “Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan, dan apresiasi kepada para Danrem dan Dandim atas kerja kerasnya menjaga stabilitas keamanan di wilayah masing-masing dan juga dalam memastikan event-event besar yang kita laksanakan: Asian Games, Asian Para Games, dan pertemuan IMF-World Bank Annual Meeting,” ujar Presiden.

    Turut hadir mendampingi Presiden, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno.