Kategori: Nusantara

  • Percepat Pembangunan Rumah Warga di NTB, TNI Bantu Angkut Panel Risha

    Percepat Pembangunan Rumah Warga di NTB, TNI Bantu Angkut Panel Risha

    Nusa Tenggara Barat (SL) – Prajurit TNI yang bertugas dalam membantu percepatan rehabilitasi dan rekontruksi NTB,pasca gempa saat ini intens melakukan pendampingan kepada kontraktor BUMN yang bertugas untuk membangun rumah warga NTB yang rusak. Selain pendampingan, prajurit TNI juga membantu mengangkut panel-panel Rumah Instan Sederhana Sehat (Risha) dan bahan bangunan lainnya sehingga proses pembangunannya lebih cepat.

    Seperti yang dilakukan prajurit TNI di Sektor-1 Kogasgabpad NTB dengan menggunakan truk TNI, mereka mengangkut Panel bahan bangunan dari tempat pencetakan panel Risha di Kecamatan Praya Lombok Tengah dibawa ke rumah warga yang sedang dibangun di Desa Pengepel Indah Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, Kamis (1/11/2018).(wartalika)

  • Roda Pesawat Lion Air di Perairan Tanjung Karawang Berhasil Ditemukan Prajurit TNI

    Roda Pesawat Lion Air di Perairan Tanjung Karawang Berhasil Ditemukan Prajurit TNI

    Tanjung Karawang (SL) – Prajurit TNI dari satuan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) yang dipimpin oleh Kadislambair Kolonel Laut (E) Monang Sitompul berhasil menemukan Roda Pesawat Lion Air JT-610 di perairan Tanjung Karawang, Laut Jawa, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

    Penemuan Roda Pesawat Lion Air JT-610 oleh tim penyelam TNI AL membutuhkan waktu kurang lebih 2 jam baru sampai ke permukaan laut dan dinaikkan ke Landing Craft Utity (LCU) 593-II KRI Banda Aceh 593. Selanjutnya dari LCU 593-IIRoda Pesawat Lion Air JT-610 dipindahkan ke KRI Banda Aceh 593 yang sedang lego jangkar di perairan Tanjung Karawang, Laut Jawa, Jawa Barat.
    Menurut Kadislambair Kolonel Laut (E) Monang Sitompul bahwa penemuan hotspot ini berdasarkan data deteksi dari KRI Rigel 933 milik Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal)yang ditindaklanjuti tim penyelam TNI AL.  “Walaupun gelombang di atas permukaan laut terdapat 1 sampai 1,5 meter, namun roda Pesawat Lion Air JT-610 tersebut dapat diangkat dari dasar laut ke atas LCU 593-II KRI Banda Aceh 593,” katanya.(wartalika)
  • Komandan KRI Banda Aceh 593 Pastikan Kesiapan ABK dan LCU 593-II

    Komandan KRI Banda Aceh 593 Pastikan Kesiapan ABK dan LCU 593-II

    Tanjung Karawang (SL) – Komandan Kapal Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 Letkol Laut (P) Ali Setiandy mengecek kesiapan Anak Buah Kapal (ABK) dan Landing Craft Utility (LCU) yang akan digunakan untuk Search And Rescue (SAR) oleh personel TNI AL dari satuan Dinas Penyelamatan Bawah Air (Dislambair) Koarmada I ke Perairan Karawang, Laut Jawa, Jawa Barat, Jumat (2/11/2018).

    Pengecekan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan ABK dan LCU KRI Banda Aceh 593 sebelum melaksanakan tugas operasi pencarian dan evakuasi korban Lion Air JT-610 yang jatuh di perairan Karawang pada hari Senin lalu.
    Selanjutnya sebanyak 24 personel TNI AL dari satuan Dislambair dipimpin Letda Laut (P) Fajar illavin sebelum melaksanakan operasi penyelaman menerima pengarahan langsung dari Kadislambair Kolonel Laut (E) Monang Sitompul terkait dengan titik hotspot yang akan diselami dan teknis evakuasi korban jika ditemukan.
    “Pelaksanaan tugas operasi penyelaman hari ini difokuskan pada pencarian korban dan badan pesawat Lion Air JT-610. Laksanakan tugas dengan baik, dan ikhlas serta perhatikan faktor keamanan,” harapnya.(wartalika)
  • 101 Prajurit TNI Kogasgabpad dari Sulawesi Tengah Ditarik Kembali

    101 Prajurit TNI Kogasgabpad dari Sulawesi Tengah Ditarik Kembali

    Sulawesi Tengah (SL) – Setelah bertugas kurang lebih satu bulan bergabung dalam Komando Tugas Gabungan Terpadu (Kogasgabpad) penanggulangan bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi, sebanyak 101 Prajurit TNI dari Divisi Infanteri 1 Kostrad (Divif-1/Kostrad) yang dipimpin oleh Mayor Ckm Nanang Setiaerwan,S.Kep. selesai melaksanakan tugas dan ditarik dari Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah.

    101 Prajurit Kostrad yang kembali ke induk satuannya, terdiri dari 49 personel Batalyon Kesehatan (Yonkes) 1 Kostrad, 32 personel Batalyon Perbekalan dan Angkutan (Yon Bekang) 1 Kostrad dan 20 personel Batalyon Zeni Tempur (Yon Zipur) 9-1 Kostrad.  Hari ini, kembali ke Jakarta dengan menggunakan KRI Teluk Manado 537 embarkasi dari Dermaga Pantoloan, Kota Palu, Sulawesi Tengah.

    Panglima Kogasgabpad Mayjen TNI Tri Soewandono dalam pengarahannya saat melepas pasukan Divif-1/Kostrad  bertempat di Lapangan Tenis Syaiful Anwar Markas Komando Resort Militer (Makorem) 132/Tadulako, Kota Palu, Jumat (2/11/2018), mengatakan bahwa prajurit TNI dari Divif-1/Kostrad telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

    “Tugas ini adalah tugas mulia untuk memulihkan situasi pasca terjadi bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi. Atas nama Kogasgabpad, saya mengucapkan terima kasih, pengalaman ini adalah pengalaman yang sangat berharga,” ujarnya.

    Pada kesempatan tersebut, Mayjen TNI Tri Soewandono mengatakan agar pelaksanaan bantuan selama ini dilakukan evaluasi, sehingga selalu siap apabila mendapatkan perintah untuk melaksanakan tugas bantuan bagi korban bencana alam lain. “Pengalaman dalam pelaksanaan tugas jadikan bahan evaluasi untuk pelaksanaan tugas kedepan,” ucapnya.

    Diakhir sambutannya, Panglima Kogasgabpad menyampaikan terima kasih kepada prajurit TNI yang telah melaksanakan tugas dengan baik dalam membantu masyarakat terkena dampak musibah bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi di Sulawesi Tengah, mulai dari evakuasi, pemberian pertolongan kesehatan, mendirikan tenda-tenda pengungsian, sarana MCK, dan pelayanan dapur umum, pelaksanaan trauma healing serta bantuan lainnya.

    “Semuanya dikerjakan dengan rasa senang, tulus dan ikhlas. Semua yang dikerjakan prajurit adalah pengabdian kepada masyarakat, dan profesionalisme TNI untuk rakyat,” katanya.(wartalika)

  • Kegiatan BEM UIN Suska Riau ‘Disabotase’ dan Semua Narasumber ‘Diamankan’

    Kegiatan BEM UIN Suska Riau ‘Disabotase’ dan Semua Narasumber ‘Diamankan’

    Pekanbaru (SL) – Kegiatan BEM UIN Suska Riau yang menghadirkan BEM SI sebagai narasumber “disabotase” dan semua narasumber “diamankan”.  Hingga berita ini diturunkan, suasana masih menegangkan di lokasi acara.
    “Kegiatan kami distop dan disabotase hingga saat ini masih menegangkan dan kami diamankan,” ujar Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia Muhammad Fauzul Adzim, Sabtu (3/11), pukul 12.30 WIB.

    Presiden BEM Unila Muhammad Fauzul Adzim merasa diperkusi oleh orang yang tak bertanggungjawab pada saat berlangsungnya acara yang bertajuk “Pemimpin Ideal Di Era Milineal, Pemimpin Muda Harumkan Bangsa.”

    Pada video yang dikirimnya, saat seorang mahasiswa sedang menyampaikan presentasinya, seseorang berkaos dan celana hitam masuk dan langsung bertanya siapa yang bertanggungjawab terhadap acara sambil mencabut mik.
    BEM Fakultas Ekonomi Ilmu Sosial UIN SUSKA (sebelumnya tertulis BEM UIN Suska,Red), Riau, menghadirkan pembicara Muhammad Fauzul Adzim sebagai koordinator BEM Seluruh Indoesia, Randi dari Presma Riau, Rivaldi dari Presma S Tiami,  dan Jaduq dari Presma Undip.

    Pembicara dan mereka yang hadir kaget, seseorang berpakaian seragam hijau dan beberapa orang berkaos melindungi orang yang tiba-tiba menyabotase jalannya acara. Hingga berita ini diturunkan, belum jelas apa yang sedang terjadi. “Kami diamankan,” kata Muhammad Fauzul Adzim. (Rmollpg)

  • Oknum Polisi Cirebon Rampas HP dan Ancam Penjarakan Wartawan Radar Cirebon

    Oknum Polisi Cirebon Rampas HP dan Ancam Penjarakan Wartawan Radar Cirebon

    Cirebon (SL) – Perlakuan tidak menyenangkan dialami jurnalis Radar Cirebon, Ade Gustiana. Ia diintimidasi oknum anggota Polsekta Utara Barat (Utbar) Polres Cirebon Kota, Jumat (2/11). Tidak hanya telepon seluler (ponsel) yang dirampas, Ade juga diancam dijebloskan ke dalam penjara.

    Ade menceritakan, insiden tersebut bermula ketika dirinya hendak meminta konfirmasi mengenai aksi kejahatan di salah satu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) di Jl Perjuangan, Kota Cirebon. Peristiwa kejahatan siang kemarin itu kebetulan masuk wilayah hukum Polsekta Utbar.

    Saat tiba di Mapolsekta Utbar, sekitar pukul 14.30, Ade melihat ada kegiatan razia kendaraan, tepat di depan polsek tersebut. “Tapi saya gak langsung memotret razia itu. Karena memang tujuan saya konfirmasi soal kasus penipuan di ATM,” cerita Ade.

    Ia lalu masuk area mapolsek dan meminta izin ke ruang reskrim. Semula, tak ada masalah. Bahkan dipersilakan menuju ruangan unit reskrim. Tapi, Ade tak bisa langsung melakukan konfirmasi. Salah seorang anggota Unit Reskrim Polsekta Utbar memintanya menunggu karena korban dari peristiwa kejahatan di ATM itu masih dimintai keterangan. ”Saya disuruh nunggu sampai jam 4 sore,” ujarnya. (radarcirebon)

  • Pemerintahan Jowoki Tak Kunjung Bayar Hutang Rp2,6 T, Kas Pemprov Riau Defisit

    Pemerintahan Jowoki Tak Kunjung Bayar Hutang Rp2,6 T, Kas Pemprov Riau Defisit

    Pekanbaru (SL) – Apa yang menjadi hak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau berupa pembagian hasil berupa Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas (DBH Migas) serta Pajak Air Permukaan tahun 2017 sejumlah Rp 2,6 triliun hingga kini belum dibayar, merugikan secara sistemis dan massif bagi bumi Lancang Kuning.
    Dampak tersebut dibuktikan dengan pengakuan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau, Ahmad Hijazi, yang mengirimkan surat dinas kepada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di bumi Lancang Kuning.
    Isinya, Pemprov Riau mengakui telah terjadi defisit kas di perihal dan ini dituliskan di awal surat tersebut tertanggal 29 Oktober 2018 bersifat Penting dengan nomor: 900/BPKAD/93.22.
    “Dengan kondisi keuangan daerah yang defisit, Pemprov Riau telah melakukan langkah penyesuaian guna menghilangkan defisit tersebut dalam bentuk komitmen rasionalisasi belanja,” tulis Sekdaprov, Ahmad Hijazi, Rabu, 31 Oktober 2018.
    Surat Defisit Kas
    Surat Defisit Kas yang ditandatangani Sekdaprov Riau, Ahmad Hijazi
    Mantan Kadis Perindag Kota Batam ini juga meminta seluruh jajarannya untuk membuat daftar kegiatan tunda bayar. Tunda bayar adalah metoda di keuangan daerah dengan membayar pengerjaan tahun sekarang atau berjalan di APBD tahun depan.
    Daftar tiap kegiatan tunda bayar ini merupakan buntut dari penerapan tunda salur yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat berupa DBH Migas senilai Rp 1,9 triliun dan Pajak Air Permukaan Rp 700 miliar.
    “Demi melakukan penyesuaian akibat kondisi keungan daerah yang sedang dalam keadaan defisit, seluruh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar membuat daftar kegiatan tunda bayar,” katanya.
    Setelah dilaksanakan, maka seluruh beban ditimbulkan dari kegiatan yang dilakukan OPD tersebut akan dibayarkan di tahun berikutnya.  “Kegiatan tunda bayar pada setiap belanja sudah dilakukan untuk tanggal 30 Oktober 2018, baru bisa dibayarkan pada 2019 mendatang,” jelasnya.
    Tak lupa Hijazi juga memerintahkan kepada seluruh jajarannya untuk tidak lagi menjalankan kegiatan berbasis anggaran program serta berkegiatan yang sifatnya tidak mendesak. “Kecuali untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat wajib dan mengikat. Itu boleh,” tegasnya.
    Utang Pemerintah Pusat dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo berupa tunda bayar DBH Migas dan Pajak Air Permukaan di tahun 2017. Untuk DBH Migas, Pusat hingga kini belum juga membayar Rp 1,9 triliun untuk Triwulan IV 2017. Demikian juga pajak air permukaan belum disetor ke rekening Pemprov Riau Rp 700 miliar untuk tahunj 2017. (Riauonline)
  • Anak Anggota DPRD Bangka Belitung Korban Lion Air JT 610 Dapat Beasiswa Pendidikan

    Anak Anggota DPRD Bangka Belitung Korban Lion Air JT 610 Dapat Beasiswa Pendidikan

    Bangka Belitung (SL) – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan memberikan beasiswa pendidikan bagi anak lima anggota dan staf DPRD Babel yang menjadi korban Lion Air JT 610 register PK-LQP. Diketahui ada sembilan orang keluarga besar DPRD Babel yang menjadi korban, yakni enam orang anggota DPRD Babel, dua orang staf, dan satu istri anggota DPRD Babel.

    Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan beasiswa yang akan diterima anak-anak korban berkisar Rp 4-5 juta per bulan. Ini merupakan sumbangan dari 39 angota DPRD Bangka Belitung yang diambil dari gaji masing-masing anggota dewan.

    “Berdasarkan hasil inventarisir setwan dari 8 orang, ada lima yang anaknya masih sekolah Pak Mughni, Pak Dolar, Pak Murdiman, Tessa, dan Muhammad Syafi’i. Beasiswanya per bulan satu orang sekitar 4-5 juta,” kata Didit, Jum’at (2/11/2018). Santunan ini diberikan hingga berakhirnya masa jabatan anggota DPRD Bangka Belitung yakni September 2019 mendatang.

    “Mereka adalah keluarga kami, dan kami ingin melanjutkan cita-cita mereka agar anak mereka bisa mengenyam pendidikan dan tidak putus sekolah. 39 anggota DPRD Bangka Belitung sepakat untuk gajinya dipotong mulai bulan ini dipotong sampai akhir masa jabatan kami,” tambahnya.

    Disinggung untuk santunan purna bakti, bagi anggota DPRD Bangka Belitung, ia menyebutkan saat ini sedang diurus. “Pak setwan yang mengurus dan menginventarisir,” ujarnya.(bangkapos)

  • Terkendala Utang Pemerintah 168 Juta Dolar AS, Tol Suramadu Tak Bisa Gratis

    Terkendala Utang Pemerintah 168 Juta Dolar AS, Tol Suramadu Tak Bisa Gratis

    Jakarta (SL) – Utang ternyata menjadi alasan pemerintah belum bisa menggratiskan sepenuhnya tarif tol jembatan Suramadu. Hal ini diungkap oleh Gubernur Jatim Soekarwo, Kamis (4/2/2016). Menurut Pakde Karwo, pembangunan tol jembatan Suramadu sepanjang 5,438 kilometer menelan anggaran Rp 4,5 triliun. Jembatan ini diresmikan penggunaannya oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) bulan Juni 2009 lalu.

    Dari anggaran Rp 4,5 triliun tersebut untuk membangun jembatan Suramadu, ternyata sebagian merupakan hasil pinjaman alias utang dari luar negeri. Meski telah dicicil selama beberapa tahun, tapi saat ini utang yang belum dibayar nilainya masih mencapai 168 juta dolar Amerika.

    “Itulah pertimbangannya, sehingga tarif tol tidak bisa langsung gratis dan hanya turun 50 persen. Karena masih punya hutang,” tegasnya, di Gedung Negara Grahadi. Dikatakan Gubernur dua periode ini, setiap tahun penerimaan yang masuk ke negara dari tol Suramadu sebesar Rp 209 miliar. Dari jumlah itu, Rp 100 miliar dipakai untuk membayar cicilan utang dan Rp 9 miliar untuk biaya maintenance.

    Khusus biaya maintenance, Pakde Karwo menilai biayanya kurang dan harus ditambah, karena yang dirawat adalah jembatan canggih dan terpanjang di Indonesia. “Makanya saya minta untuk maintenance ditambah menjadi Rp 50 miliar,” tukasnya. Meski demikian, pihaknya, kata Pakde Karwo tetap berharap negara mau membayar dan menanggung sisa hutang yang dipakai untuk membangun jembatan Suramadu.

    “Dengan begitu, tarif tol (Suramadu) nantinya bisa gratis sepenuhnya,” harapnya. Hal itu dinilai penting, karena perkembangan masyarakat Madura setelah dibangunnya Jembatan Suramadu ternyata masih lambat akibat masih terbebani biaya tarif tol. Meski potensi perekonomian cukup besar, orang dari luar Madura masih enggan berinvestasi di Pulau Garam jika masih dibebani biaya tarif tol yang cukup tinggi.

    Pakde mencontohkan, potensi bidang pertanian khususnya setelah ditemukan tebu tanah kering yang sering disebut Pasuruan Jatim 1 (PSJT 1). Namun, setelah diproduksi dengan jumlah banyak dan dikirim ke luar Madura, ongkosnya menjadi mahal, dan membuat gairah petani tebu turun drastis. Karena margin yang rendah dari harga tebu tersebut dan seringkali mengalami kerugian. “Salah satunya ya karena terbebani biaya tol. Sehingga tujuan awal agar Madura maju di sektor perkonomian jadi tergerus,” imbuhnya, mengingatkan.(tribunnews)

  • Ngaku Mau Test CPNS, Kedua Sejoli Ini Malah Tertangkap Operasi Pekat di Hotel

    Ngaku Mau Test CPNS, Kedua Sejoli Ini Malah Tertangkap Operasi Pekat di Hotel

    Jambi (SL) – M bersama rekan sejolinya remaja asal Teluk Nilau, Kabupaten Tanjungjabung Barat, terjaring razia Penyakit Masyarakat (pekat) di salah satu kamar Hotel Sehat kawasan Pal 10, Kota Jambi, Jumat 2 November 2018 sekitar pukul 23.00 WIB.

    Saat di introgasi, M mengaku menginap di hotel tersebut dikarenakan akan mengikuti tes CPNS yang akan dilaksanakan Sabtu 3 November 2018. Selain itu dia juga mengaku, pasangannya itu merupakan sang tunangan yang akan menikahinya tepat di bulan Maret 2019 nanti. “Kami sampai di hotel jam 3 sore tadi. Dan tidak ada niat untuk menginap satu kamar, ia cuma mau bantu perbaiki sepatu kami yang koyak,” ujarnya.

    Di kamar lain dalam hotel yang sama, tim juga menciduk pasangan bukan suami istri. Si pria diketahui telah berkeluarga. Ia dibawa tim ke Mapolda Jambi bersama pasangan peserta CPNS itu.

    Terpisah, Kasubdit IV Ditres Krimum Polda Jambi, AKBP Herry Manurung menerangkan, kegiatan yang dilaksanakan merupakan operasi Pekat Siginjai 2018. Kegiatan tersebut melibatkan puluhan personil yang tergabung dari anggota Reskrim, Dokpol, Lantas, Shabara dan Brimob yang bertujuan memberantas perjudian, prostitusi dan miras. “Operasi ini kita lakukan karena banyaknya laporan dari masyarakat terkait perbuatan yang meresahkan,” katanya.

    Lanjutnya, dalam operasi kali ini sedikitnya petugas berhasil mengamankan tiga pasangan yang bukan suami istri tengah memadu kasih di dalam kamar. Untuk selanjutnya, pasangan tersebut akan menjalani proses penyidikan di Mapolda Jambi. “Bagi yang telah memiliki keluarga, pihaknya menanti pengaduan dari istri yang bersangkutan. Kalau ada pengaduan, baru diproses sesuai hukum pidana yang berlaku. Jika tidak, hanya dilakukan pembinaan,” tegasnya. (Penajambi.com)