Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Menhub Copot Direktur Teknik dan Pegawai Teknisi Lion Air

    Menhub Copot Direktur Teknik dan Pegawai Teknisi Lion Air

    Bandarlampung (SL) – Direktur Teknik dan pegawai teknisi Lion Air dicopot dari jabatannya oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyusul jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 di Tanjung Karawang, Jawa Barat, pada Senin (29/10/2018).

    “Hari ini, kami akan bebas tugaskan direktur teknik Lion Air agar diganti dengan orang lain. Juga perangkat teknik yang menerbangkan pesawat dan merekomendasikan penerbangan itu. Lalu, kami juga akan mengintensifkan ramp check,” ujar Budi kepada sejumlah media di JI Expo Kemayoran, Senin (30/10/2018).

    Lebih lanjut Menhub menjelaskan, pihaknya akan mengevaluasi sistem keamanan yang diberlakukan para maskapai low cost carrier (LCC) di Indonesia. Dia menuturkan masih akan ada sanksi lain yang dijatuhkan bagi maskapai dengan logo Singa berwarna merah tersebut.

    Ditambahkannya, mereka masih menunggu hasil investigasi Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT). “Nanti, akan ada lagi sanksi yang diberikan bagi korporasi,” ujarnya. (esensinews.com)

  • Anies Tetapkan UMP DKI 2019 Sebesar Rp 3,9 Juta

    Anies Tetapkan UMP DKI 2019 Sebesar Rp 3,9 Juta

    Jakarta (SL) –  Gubernur DKI Anies Baswedan menetapkan upah minimum provinsi (UMP) DKI yang baru sebesar Rp 3.940.973. Angka tersebut naik 8,03 persen dari tahun sebelumnya. “Jadi besaran UMP DKI, sesuai dengan pergub sebesar Rp 3.940.973,096. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini semoga Jakarta menjadi kota maju dan bahagia warganya dengan UMP sebesar itu,” kata Plh Gubernur DKI Saefullah di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (1/11/2018).

    Saefullah mengatakan angka tersebut sudah mengakomodasi usulan semua pihak. Buruh juga mendapat kartu pekerja yang dapat dimanfaatkan untuk transportasi dan subsidi bahan pangan melalui JakGrosir. “Pekerja akan difasilitasi oleh pemprov berupa kartu pekerja dengan mendapat tambahan manfaat. Jadi kalau kita punya kartu pasti ada manfaatnya,” sebut Saefullah.(detik)

  • Kapolda Bengkulu Ajak Relawan Prabowo dan Jokowi Bersatu Sukseskan Pilpres 2019

    Kapolda Bengkulu Ajak Relawan Prabowo dan Jokowi Bersatu Sukseskan Pilpres 2019

    Bengkulu (SL) – Kapolda Bengkulu Brigjen Pol Coki Manurung mengundang berbagai elemen masyarakat untuk makan malam di Adem Resto, Selasa (30/10) malam.

    Dalam kesempatan itu hadir relawan Jokowi-Ma’ruf Amin, relawan Prabowo-Sandi, kelompok Cipayung, perwakilan BEM, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan perwakilan media online.

    Usai makan malam, Kapolda membuka diskusi dengan meminta tanggapan dan masukan dari elemen yang hadir terkait cipta kondisi selama proses pilpres dan pileg berlangsung agar aman dan kondusif.

    “Silahkan disampaikan aspirasinya agar pilpres ini aman dan kondusif, sebab Polisi tanpa masyarakat tidak bisa menciptakan situasi kondusif itu sendiri, semua harus berperan,” kata Coki Manurung.

    Salah satu ketua relawan Jokowi, Lenny Jhon Latief meminta Polisi membuka akses khusus agar informasi dilapangan dapat disampaikan up date tanpa melalui birokrasi yang panjang. Dengan demikian, Leny berharap temuan di lapangan cepat mendapat respon dan penanganan dari Kepolisian.

    “Ini masukan untuk Kepolisian, laporan masyarakat harus cepat direspon tanpa melalui laporan resmi, sebab jika harus melapor langsung ke Polda maka tidak efektif dan memakan waktu, kejadian di lapangan harus mendapat respon segera,” kata Leny.

    Kapolda kemudian memberi respon dengan segera memerintahkan jajarannya membuat group Whatsapp khusus mewakili berbagai unsur agar jika ditemukan kejadian di lapangan yang berpotensi konflik dapat segera direspon dan diatasi.

    Sementara relawan Prabowo-Sandi, Agus Suparmin menyampaikan agar Kepolisian menindak tegas siapapun pihak yang melakukan tindakan berpotensi gaduh dan konflik, baik itu dari relawan Prabowo-Sandi, maupun dari relawan Jokowi-Ma’ruf Amin.

    Ajakan Agus kemudian direspon juga oleh salah satu relawan Jokowi dan bersepakat keduanya untuk saling menjaga situasi kondusif selama proses pilpres.

    “NKRI tetap harga mati, siapapun presidennya yang terpilih kita harus mendukung,” tegas Agus Suparmin yang akrab disebut Agus Kisud.

    Diskusi yang diwarnai saling canda itu berlangsung sekitar 1,5 jam. Beberapa poin kesepakatan disampaikan secara lisan antara kedua relawan, diantaranya sepakat untuk sama-sama mencegah gaduh politik dan hal-hal yang berpotensi konflik antar pendukung.

    Kapolda juga berharap isu-isu politik di daerah lain untuk tidak dibawa-bawa ke Bengkulu. Bengkulu menurutnya harus tetap damai dan kondusif dan tidak terpengaruh oleh isu didaerah lain.

    “Ini daerah kita, harus kita jaga, biarkan daerah lain ribut, jangan dibawa-bawa ke Bengkulu yang selama ini sudah aman dan kondusif,” kata Kapolda.

    Disisi lain, Kapolda juga mendukung dan siap menjaga terkait akan hadirnya Ustadz Abdul Somad di Bengkulu pada 5 November 2018 nanti.

    “Polisi akan hadir dan mendukung penuh tabligh akbar Abdul Somad, masyarakat tidak usah khawatir, sebab tabligh akbar akan dihadiri puluhan ribu masyarakat, polisi akan mengawal para jamaah dari berbagai kabupaten di Provinsi Bengkulu,” ungkap Kapolda.

    Selama tabligh akbar berlangsung, Kapolda juga mengimbau semua elemen yang hadir tidak membawa simbol-simbol bendera. Hal itu untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi selama tabligh akbar berlangsung. (Bengkulunews)

  • PHK Ribuan Pekerja, PT. FI Diminta Hormati Hukum Indonesia

    PHK Ribuan Pekerja, PT. FI Diminta Hormati Hukum Indonesia

    Papua (SL) –  Menyikapi penyelesaian kasus sengketa Ketenagakerjaan antara PT. Freeport Indonesia dan ribuan pekerja yang terkena kebijakan furlough dan di PHK karena menjalankan mogok kerja menuai sorotan dari berbagai elemen masyarakat termasuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

    Diantaranya, Aser Gobai, AnggotaDPRD Kabupaten Mimika yang membidangi pengawasan Ketenagakerjaan mengatakan bahwa yang membuat rekomendasi atau memberikan izin AKAD adalah Dinas Tenagkerjaan Bidang Penempatan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Tenagakerjaan dan Transmigrasi Kabupaten Mimika.

    Maka, seharusnya Dinas hentikan semua proses rekrutmen sebelum penyelesaian kasus sengketa ketenagakerjaan antara PT. Freeport Indonesia dan ribuan pekerja yang terkena kebijakan furlough dan di PHK karena menjalankan mogok kerja.

    “Setelah pegawai pengawas provinsi papua menyatakan mogok kerja SAH, Kepala Dinas tenagakerja kabupaten mimika ikut bertanggung jawab dalam tuntutan hukum dan HAM pembayaran hak-hak normatif dan tunjangan pekerja mogok kerja dan tempat kerja mereka diisi dengan tenaga kerja baru direkrut dari Perusahaan PT.Freeport Indonesia sendiri, Kontraktor dan Subkontraktor,”kata Gobai melalui press releasenya yang diterima, Rabu (31/10/2018).

    Padahal, lanjut dia, PT. Freeport Indonesia wajib menghormati rekomendasi-rekomendasi dan keputusan-keputusan tersebut diatas. Namun, manajemen PT. FI terus menantang para pekerja untuk menempuh upaya hukum. “Kami perlu tegaskan bahwa keputusan Dinas Tenaga Kerja mengenai status sahnya pemogokan para pekerja merupakan bentuk penyelesaian atas dugaan pelanggaran hak-hak perburuhan yang diatur dan dilindungi UU Ketenagakerjaan,”tegasnya.

    Oleh karena itu, Gobai menyebutkan, tidak ada alasan bagi PT. FI untuk terus membantah dan menantang para pekerja untuk melakukan upaya hukum. Dikemukakannnya bahwa pada tahun 2017 lalu, Komnas HAM telah mengeluarkan hasil telahannya dan merekomendasikan kepada PT. FI untuk mempekerjakan kembali para pekerja.

    Kemudian, pada 31 Agustus 2017, Dewan Jaminan Sosial Nasional telah menyelesaikan verikasi dan kajian yang menyimpulkan bahwa belum ada PHK terhadap para Pekerja PT. Freeport Indonesia. Maka, dengan demikian tindakan sepihak PT. FI yang menonaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan para pekerja adalah melanggar sejumlah ketentuan dalam UU Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU BPJS Kesehatan.

    “Sebagai perusahaan yang mengaku berkomitmen terhadap hak asasi manusia (HAM) dan hak-hak para pekerja, kami mendesak PT. Freeport Indonesia untuk menghormati hukum Indonesia dan sejumlah keputusan dan rekomendasi tersebut,”sebut Gobai. Manajemen PT. Freeport Indonesia harus segera menindaklanjuti keputusan dan anjuran tersebut diatas dengan segera membatalkan keputusan PHK sepihak terhadap para pekerja yang melakukan mogok kerja dan mengalami furlough.

    “Kami juga mendesak Kepolisian Republik Indonesia khususnya Kepolisian Resort Mimika untuk melanjutkan penyidikan atas laporan tindak pidana anti pemogokan (pasal 143 jo Pasal 185 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan) yang diduga dilakukan oleh manajemen PT. Freeport Indonesia,”pungkasnya.

    Gobai menambahkan, mengenai persoalan tersebut pihaknya menilai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Mimika belum serius melakukan kordinasi kerja dengan Pemprov Papua melalui Dinas terkait dalam menjalankan penegakkan aturan bidang penempatan kerja, bidang PHI dan bidang pengawasan provinsi.

    Seperti diketahui, sebelumnya Kepala Dinas terkait sudah menyatakan Furlough belum diatur dalam undang undang ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003 dan ketentuan lain. sebelum surat anjuran dengan Nomor : 565/26/ANJU/IX/2018 Anjuran Perselisihan PHK, tertanggal 20 September 2018 terlebih dahulu surat hasil pemeriksaan pegawai pengawas provinsi Papua, Nomor : 560/1271 Penjelasan Penanganan Kasus PT. Freeport Indonesia, tertanggal 12 September 2018.(brainid)

  • Pasca Tsunami Sulteng 578 Napi Belum Kembali ke Lapas Palu

    Pasca Tsunami Sulteng 578 Napi Belum Kembali ke Lapas Palu

    Palu (SL) – Direktorat Jendral (Ditjen) Pemasyarakatan Kemenkum HAM , Sri Puguh Budi Utami menyatakan dari data yang ada sebelum gempa, tsunami dan likuifaksi total jumlah warga binaan pemasyarakatan (WBP) ada di lapas Palu dan rutan sebanyak 1670 WBP dan yang sudah kembali 1092 dan masih ada 578 orang penghuni berada diluar Lapas dan Rutan.

    “Mulai hari ini satgas akan melakukan penyisiran berdasarkan data yang ada alamat dan fotonya,” kata Ditjen PAS Kemenkum HAM, Sri Puguh Budi Utami di Lapas Petobo, ” Sabtu, (29/10).

    Sri mengatakan, sampai tiga hari kedepan penghuni Lapas dan Rutan berada diluar agar segera kembali untuk menyerahkan diri secara sukarela.

    Ketika kata dia, sampai batas waktu ditetapkan mereka belum kembali maka kita serahkan pada pihak berwajib guna melakukan pencarian dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang (DPO).

    Selama para DPO ini diluar, kata Sri, tidak dihitung sebagai masa menjalani masa pidana atau tahanan, tapi menjadi faktor penambah.

    Jadi kapan mereka ditangkap disitulah dihitung masa menjalani, tetapi terhadap mereka yang sekarang kembali selama mereka diluar kita tetap perhitungkan sebagaimana mereka menjalani masa pidana atau tahanan.

    “Hasil diskusi dengan direktur dan ses akan diusulkan terhadap pemerintah mereka dengan kesadaran hukum kembali untuk mendapatkan perhatian apresiasi berupa pengurangan dalam menjalani masa pidana mendapat remisi bagi mereka putusanya telah inkra”. katanya.

    Kemudian kata dia, bagi wabin yang mendapat hukuman seumur hidup dan kembali, akan mendapat apresiasi dari pemerintah menjadi hukuman sementara bila waktunya sudah sampai.

    “Ini akan kita usulkan terhadap pemerintah, karena kita tidak sangka dengan kesadaran hukum mereka kembali, ” katanya.

    Selain itu kata dia, bagi wabin menjadi tenaga relawan guna membantu korban gempa akan pula diberikan penghargaan tentu selain pengurangan masa pidana dan hak-hak lainya misalnya dalam mengajukan pembebasan bersyarat (PB) akan dipercepat.

    Dia menambahkan, wabin yang sekarang berada diluar merupakan yang terkait kasus pidana umum seperti pencurian, sedangkan terkait kasus pembunuhan dan koruptor mereka kembali.

    Untuk narapidana teroris (napiter) sendiri, kata dia, sebelumnya telah dipindahkan ke Lapas Nusakambangan sebanyak lima orang dan satu lagi masih tersisa.

    Terkait sarana infrastruktur Lapas yang rusak akibat terdampak gempa, kata dia, pemerintah sudah menggunkan anggaran optimalisasi dengan kucuran dana senilai Rp 13 miliar.

    Dia mengatakan, dan akan dilakukan penunjukan langsung dalam pengerjaanya mencari pihak ketiga yang kuat finansialnya, dengan kondisi Sulteng yang belum normal.

    (Tourterkini)

  • Polres Puncak Jaya Jemput Masyarakat Pasca Perang di Distrik Kalome

    Polres Puncak Jaya Jemput Masyarakat Pasca Perang di Distrik Kalome

    Puncak Jaya (SL) – Polres Puncak Jaya menurunkan 1 ( satu ) regu untuk menjemput masyarakat pasca perang di Distrik Kalome Kab. Puncak Jaya, Kamis ( 01 November 2018 ).

    Kabag Ops Polres Puncak Jaya AKP Carrolland Ramdhani, S.IK yang memimpin langsung penjemputan masyarakat di Distrik Kalome bersama Kasat Intelkam Polres Puncak Jaya AKP Indra Makmur serta dihadiri oleh Ka Satpol PP Puncak Jaya Hendrikus Wanma, S.Sos dan Staf ahli Bupati Pakiwo Gire, SE.

    Kapolres Puncak Jaya AKBP Ary Purwanto, S.IK melalui Kabag Ops Polres Puncak Jaya AKP Carrolland Ramdhani, S.IK saat dikonfirmasi mengatakan ” Kami dari pihak kepolisian yakni Polres Puncak Jaya bertanggung jawab atas penjemputan masyarakat terutama kepala-kepala perang antara 2 (dua) kubu yakni Kalome atas dan Kalome bawah, sehingga nantinya tidak akan terjadi lagi perang yang dapat menelan korban jiwa “.

    ” Dan kepada para personel dalam giat penjemputan nanti agar para personel menjaga keselamatan pribadi maupun kelompok dimana jalan yang akan kita lalui merupakan basis dari Kelompok Kriminal Bersenjata ( KKB ) ” tutup Kabag Ops Polres Puncak Jaya. (rls)

  • Panglima TNI Bersama Kepala Badan SAR Tinjau Titik Temuan Bagian Badan Pesawat Lion Air JT 610

    Panglima TNI Bersama Kepala Badan SAR Tinjau Titik Temuan Bagian Badan Pesawat Lion Air JT 610

    Jakarta (SL) – Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi meninjau titik yang diduga menjadi tempat bagian badan pesawat Lion Air JT 610 ditemukan di perairan Karawang.

    Keduanya hendak memastikan kebenaran terkait dugaan adanya bagian badan pesawat atau fuselage di titik tersebut. “Ini baru dugaan. Makanya kita menuju ke kapal tersebut untuk mengecek kebenarannya. Mudah-mudahan ini berita kalau memang itu benar,” kata Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi di KRI I Gusti Ngurah Rai.

    Pantauan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi menuju titik tersebut dari KRI I Gusti Ngurah Rai menggunakan kapal patroli milik Basarnas didampingi sejumlah prajurit TNI dan petugas Basarnas, Jawa Barat, Rabu (31/10/2018).

    Selain kapal yang ditumpangi Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kepala Badan SAR Nasional Marsekal Madya M Syaugi, ada dua kapal patroli lain yang bertolak ke lokasi dari KRI I Gusti Ngurah Rai.

    Oleh karena itu, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyebut KRI Rigel yang mempunyai fasilitas sonar canggih sudah berada di titik tersebut. Beberapa kapal lain milik TNI AL dan Basarnas juga sudah berada di lokasi.

    Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menyatakan titik lokasi yang diduga merupakan fuselage atau bagian badan utama pesawat Lion Air JT 610 yang jatuh di Tanjung Karawang sudah terdeteksi. Kemungkinan ada dugaan bahwa tubuh para korban masih terjebak di dalam bagian pesawat tersebut.

    Pesawat Lion Air JT 610 rute Jakarta tujuan Pangkalpinang jatuh di perairan Tanjung Karawang, Senin pagi. Pesawat itu mengangkut 178 orang dewasa, 1 anak, 2 bayi, serta 2 pilot dan 6 awak pesawat lainnya, (Red-Dp).

  • Rumah Elit Pabrik Vape Narkoba Diungkap Polisi

    Rumah Elit Pabrik Vape Narkoba Diungkap Polisi

    Jakarta (SL) – Polda Metro Jaya, Subdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya mengungkap sebuah rumah di komplek elit Kelapa Gading, Jakarta Utara yang dijadikan sebagai pabrik rumahan atau lab narkotika golongan I berbentuk rokok elektrik atau vape. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Sik. Msi. menyebutkan pihaknya melakukan pengembangan terhadap kasus Vape yang pernah di tangkap tiga orang pelakunya dengan inisial TM, AG, dan ER.

    “Kita kembangkan kasusnya dan mendapatkan lokasi ini yang dijadikan sebagai lab pembuatan Vape narkotika,” ucap Kombes Pol Argo, Rabu (31/10/2018) di lokasi Jalan Janur Elok VII QH5, Kelurahan Kelapa Gading Barat.

    Kasubdit I Ditresnarkoba Polda Metro Jaya, AKBP Jean Calvijn Simanjuntak menyebutkan ada 11 orang tersangka yang sudah diamankan dan ada beberapa yang masih dalam DPO.

    “Di rumah ini terjadi proses ekstraksi minyak ganja sebagai bahan baku Vape elektrik, selain ditempat ini juga kita telusuri ada apartemen Bassura yang menjadi tempat pengemasan,” ucap AKBP Jean.

    AKBP Jean menyebutkan para pelaku menggunakan jasa ojek online dan kurir untuk mendistribusikan barang. Pada 14 Oktober di Senopati, Calvin menyebutkan anggotanya menangkap pelaku berinisial BUZ dengan barang bukti 9 botol Vape mengandung MDMA dan Kanobid Sintesa.

    “Dia mendapatkan barang dari DPO berinisial RK yang ada 3 kotak Liquid Fade Ilusion lagi akan di distribusikan melalui jasa ekspedisi,” tambah AKBP Jean.

    Komplotan ini diketahui menjual vape yang dikemas dalam botol ukuran kecil dengan harga Rp 350-450 ribu per botol. Diketahui ada 11 varian rasa Vape narkoba itu seperti Banana dan Cherry.(Contranews)

  • Tak Dijumpai Presiden, Ribuan Honorer K2 Bermalam di Istana

    Tak Dijumpai Presiden, Ribuan Honorer K2 Bermalam di Istana

    Jakarta (SL) – Kecewa karena tak ditemui Presiden Joko Widodo, puluhan ribu honorer K2 (kategori dua) memutuskan menginap di depan Istana Negara. Mereka menolak pulang ke daerah masing-masing.

    “Keputusan kami final. Malam ini tidur di depan Istana Negara. Saya pun akan ikut tidur di situ tanpa tikar,” kata Ketum Forum Honorer K2 Indonesia (FHK2I) Titi Purwaningsih, Selasa (30/10).

    Menurut Titi, seluruh honorer K2 sangat kecewa karena Presiden menolak menemui mereka. Namun, semangat mereka tetap membara, karena itu aksi akan terus berlanjut. “Sudah kepalang basah mandi saja sekalian,” ujarnya.

    Sementara itu, Korwil FHK2I DKI Jakarta Nurbaiti menambahkan, massa sepakat bermalam di Istana sampai Presiden mau menerima mereka. “Kami sudah izin kepada pak polisi jadi kami dibolehkan nginap di depan Istana,” ucapnya.

    Senada itu Korwil FHK2I Maluku Utara Said Amir menambahkan, tidur di jalan adalah salah satu bentuk protes kepada pemerintah. Bagaimana membiarkan honorer K2 tidur di jalan tanpa alas. “Ini tekad kami,” tegasnya. (era/com/red)

  • Gudang Diduga Berkedok Toko Obat di Makassar

    Gudang Diduga Berkedok Toko Obat di Makassar

    Bandarlampung (SL) – Diduga gudang obat-obatan berkedok toko Obat di jalan Serigala Makassar. Adalah toko Obat Kembar Jaya namanya.

    Menurut pantauan dalam 3 hari belakangan ini, toko obat kembar Jaya itu jarang terbuka. Tapi orang-orang hilir mudik masuk ke toko obat Kembar jaya itu.

    Menurut warga sekitar yang minta namanya tidak disebutkan, mereka menduga nama toko obat kembar Jaya itu hanya kedok. Sebab pantauan masyarakat didalam ruangan terdapat kantor, gudang dan desainya tidak menyerupai toko, tapi mirip kantor dan gudang obat-obatan. Apalagi setiap hari ditutup rapat-rapat, nanti ada pelanggan atau karyawannya baru dibuka lalu ditutup lagi.

    “Kami melihat toko obat Kembar Jaya itu buka tutup. Dan hanya orang-orang tertentu yang boleh masuk, sambil membawa kardus. Kalau memang toko obat, mestinya buka lebar-lebar. Tapi ini hanya terbuka pintu selebara 50 centimeter saat orang berkunjung,”demikian informasi yang dihimpun di masyarakat jalan Serigala Makassar.

    Kata sumber itu, ruas jalan Serigala Makassar tidak boleh ada gudang, sebagaimana peraturan daerah pemerintah Kota Makassar.

    Sementara itu pemilik Toko Obat Kembar Jaya Rustam Budiman yang beralamat di jalan Serigala Keluarahan Mandala Kecamatan Mamajang Kota Makassar  mengaku toko obatnya itu memang jarang buka. Sebab hanya melayani orderan prilens.

    Kemudian Rustam mengaku anak-anaknya masih kecil, sehingga jarang buka, dan tidak ada karyawan, tapi hanya melayani sendiri.

    Ia juga membatah jika tokonya itu diduga gudang.

    “Ini bukan gudang, tapi benar-benar toko obat kembar Jaya. Dan tiap hari diperiksa oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Makassar,” ujar Rusatam.

    Kata Rustam memiliki SIUP, SITU Surat tanda registrasi tenaga teknis kefarmasian (STRTTK) yang dikeluarkan Dinas Kesehatan Sulsel 2016 yang ditanda tangani Rachmat Latief, Sp,PD-KPTI, M.Kes, Finasim pada tanggal 21 November 2016.

    Selain itu Rustam juga memperlihatkan surat izin praktek (SIP) Tenaga Teknis Kefarmasian dan surat izin kesehatan toko obat dari badan perizinan terpadu Pemkot Makassar. (deadlinenews)