Jakarta (SL) – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meminta perbankan untuk tidak menagih kreditur yang menjadi korban bencana gempa dan tsunami yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah.
Hal ini sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 45/2017 tentang perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan bank bagi daerah tertentu di Indonesia yang terkena bencana.
“POJK kita mengatakan bahwa OJK bisa meminta atau memberikan kebijakan untuk bank-bank untuk tidak menagih dulu kepada debitur-debitur yang terkena bencana sampai jangka waktu tertentu. Sampai usahanya kita bantu usahanya sampai pulih kembali. Ada yang mungkin dikasih pinjaman dulu,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso di Jakarta.
Wimboh menjelaskan, secara total ada Rp16,2 triliun kredit di kawasan yang terkena bencana di Sulawesi Tengah.
Sementara khusus di Kabupaten Donggala dan Sigi, total kredit sebanyak Rp233 miliar. “Total kredit di daerah itu Rp16,2 triliun. Hanya 0,3% dari total kredit industri. Dari Rp16,2 triliun tersebut sedang kita hitung berapa yang betul-betul terkena dampak,” jelasnya.
Wimboh memastikan agar debitur yang terkena dampak diberikan kelonggaran penagihan. Terkait berapa lama perpanjangan tenor dan skema suku bunga disesuaikan dengan masing- masing debitur.
“Ini bukan hal yang baru. Kita sudah lakukan di Aceh, Yogyakarta, Bali, dan terakhir di Lombok,” tuturnya.
Sementara itu, PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menyatakan sedang menyiapkan skema restrukturisasi kredit bagi para debitur yang terdampak bencana alam.
“Kami sangat prihatin dengan kondisi masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya para debitur kami karena itu Bank BTN akan memberikan restrukturisasi kredit kepada mereka dengan memperhatikan kondisi fisik serta psikologis nasabah serta situasi Sulteng ke depannya sehingga tidak memberatkan mereka,” kata Direktur Utama Bank BTN Maryono di Jakarta.
Menurut Maryono, berdasarkan data yang dikompilasi oleh tim gabungan (Business Continuity Management- BCM) BTN, debitur kredit konsumer aktif di Sulteng tercatat berjumlah 12.036 debitur dengan nilai kredit sekitar Rp911 miliar, sementara debitur kredit komersial berjumlah 487 debitur dengan nilai kredit sekitar Rp139 miliar.
“Kami masih melakukan inventarisasi bagaimana keadaan debitur kami di Sulawesi Tengah dan akan kami segera laporkan ke regulator sambil menunggu arahan selanjutnya mengenai langkah-langkah restrukturisasi kredit,” kata Maryono.
Maryono menuturkan, restrukturisasi yang akan diberikan, bisa saja mengacu pada restrukturisasi untuk korban gempa di Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Adapun jenis restrukturisasi yang diberikan kepada para debitur yang terdampak gempa Lombok dilakukan BTN dalam bentuk pemberian grace period atau masa tenggang/kelonggaran waktu untuk membayar angsuran/cicilan pinjaman pokok maksimal 2 tahun. Kemudian ada juga keringanan lain yang menyesuaikan kondisi debitur serta pemberian diskon untuk denda dan bunga sampai dengan 100% bagi debitur yang disetujui mendapatkan restrukturisasi.
“Tetapi ini akan dilakukan setelah tim Business Continuity Management menyampaikan inventarisasi dari hasil pengecekan mereka terhadap nasabah di lokasi gempa,” paparnya.
Direktur BTN Dasuki Amsir mengaku perseroan terus melakukan upaya pemulihan operasional dari outlet yang terdampak gempa.
Dari hasil kerja keras tim gabungan, empat outlet BTN sudah memberikan pelayanan terbatas, yaitu Kantor Cabang Palu, termasuk Kantor Kas yang berlokasi di Jalan Dewi Sartika di Kota Palu dan Kantor Cabang Pembantu Syariah di Kota Palu serta Kantor Cabang Pembantu di Luwuk. (Okezone)
