Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Sebelum Jatuh Lion Air Alami Altitude Disagree

    Sebelum Jatuh Lion Air Alami Altitude Disagree

    Jakarta (SL) – Koran Tempo menulis riwayat pesawat Lion Air JT 610 sekitar tujuh jam sebelum jatuh di perairan Tanjung Karawang, Jawa Barat, Senin pagi 29 Oktober 2018. Pesawat ditulis melayani rute penerbangan Denpasar-Jakarta pada Minggu malam 28 Oktober 2018 dan dilaporkan memiliki status airspeed and altitude disagree.

    Airspeed and altitude disagree merupakan kondisi ketidaksesuaian data kecepatan dan ketinggian pesawat antara layar pilot (kiri) dan kopilot (kanan). Dalam kondisi ini, pilot harus stand-by secara manual. Ini kondisi yang dikutip Koran Tempo dari sumbernya sekalipun Fulki Naufan, kopilot pesawat, mengatakan seperti dikutip Koran Tempo 30 Oktober 2018, “Maaf, saya enggak bisa kasih info apa pun.”

    Sumber lainnya, seorang mekanik pesawat, membantu menerjemahkan persoalan yang sama yang diduga dialami pesawat tersebut sebelum menerbangi rute Jakarta-Pangkal Pinang, Senin pagi 29 Oktober 2018. Ketika disodorkan dokumen yang diduga dibuat usai penerbangan Denpasar-Jakarta, dia menyebut ada abnormal indikasi dari petunjuk ketinggian terbang dalam kokpit pesawat.

    Menurut dia masalah itu tergolong kritikal dan harus segera dilakukan kalibrasi oleh teknisi ketika pesawat di darat. “Kalau enggak saat inflight pilot enggak bisa membedakan actual ketinggiannya,” kata dia via aplikasi percakapan Whatsapp, Selasa 30 Oktober 2018.

    Masih ada instrumen yang disebutnya standby altimeter tapi menurutnya itu hanya digunakan ketika darurat. Ini sejalan dengan informasi yang dikutip Koran Tempo kalau pilot dan kopilot pesawat jenis Boeing 737 itu harus mengendalikan manual ketika menerbangi rute Denpasar-Jakarta. (Tempo)

     

  • 6 Tersangka Joki CPNS Diamankan Polisi

    6 Tersangka Joki CPNS Diamankan Polisi

    Makassar (SL) – Pihak kepolisian berhasil mengamankan 6 orang tersangka kasus joki CPNS Kemenkumham. Satu diantaranya merupakan dokter kesehatan.

    Demikian yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Pol Dicky Sondani saat ditemui di kantor Polrestabes Makassar, Senin (29/10/2018).

    “Kalau saat ini, yang kami amankan itu ada 6 orang. Diantaranya, 4 joki CPNS, 1 broker dan 1 peserta asli dari CPNS Kemenkumham,” kata Dicky.

    Dia mengatakan, dari pelaku yang diamankan salah satunya merupakan seorang dokter kesehatan.

    “Yang satu ini merupakan seorang dokter kesehatan dari PT Pelindo IV Makassar, Dr Wahyudi. Dia berperan mencari peserta yang ingin lolos CPNS Kemenkumham,” imbuhnya.

    Kini keenam pelaku dijerat pasal 263 ayat 1 dan 2 juncto, pasal 55 ayat 1 ke 1e UUD hukum pidana dengan pemalsuan surat menggunakan surat palsu dan ikut serta melakukan kejahatan dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun penjara. (Inikata)

  • Jaringan Aktifis Sulawesi Cium Aroma Korupsi di Tender Kereta Api Trans Sulawesi

    Jaringan Aktifis Sulawesi Cium Aroma Korupsi di Tender Kereta Api Trans Sulawesi

    Sulawesi (SL) – Kasus Korupsi dan tumbuh pesatnya praktik mafia proyek di beberapa kementrian terkhusus Kementrian Perhubungan membuat masyarakat seakan antipati dengan lembaga penegak hukum yang tidak mampu menguak tabir pelaku utama koruptor di kementrian tersebut.

    Jaringan Aktifis Sulawesi, salah satu lembaga yang fokus mengkritisi terkait kasus korupsi diwilayah Pulau SULAWESI mulai angkat bicara terkait polemik tersebut.

    Masih membekas dibenak kita beberapa kasus korupsi dan geliat mafia proyek di Kementrian Perhubungan salah satunya dengan divonis bersalahnya beberapa mantan dirjen di Kementrian Perhubungan dan juga tertangkap tangan beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dirjen perkeretaapian trans Sulawesi disalah satu hotel Jakarta dan terbukti telah mengkonsumsi narkoba diduga kuat jaringan tersebut juga bagian dari mafia proyek rel kereta trans Sulawesi sehingga pengawasan terkait tender-tender pengadaan kereta api trans Sulawesi perlu mendapat pengawasan extra ketat sehingga kejadian tersebut tidak terulang kembali.

    “Berdasarkan data yang kami kumpulkan modus operandi mereka tergolong hebat, lelang tender proyek memang dilakukan secara transparan pada LPSE Kemenhub, namun karena PPK memiliki kewenangan mengatur nilai proyek dan persyaratannya sehingga dengan mudah menskenariokan agar pemenang tender dari perusahaan yang sudah bekerjasama atau menjalin hubungan dengan PPK”, ucap Akbar Busthami SH.

    Contohnya dalam pengerjaan suatu proyek X (proyek yang tergolong besar) sebenarnya dapat dibagi beberapa paket agar dapat dikerjakan pula oleh beberapa perusahaan, namun dalam implementasinya meskipun juga sudah dibagi dalam paket pengerjaan, pembagiannya diatur sedemikian rupa (semisal dapat dibagi menjadi 10-20 paket, hanya dibagi 9 paket) sehingga banyak perusahaan yang tersingkirkan karena tidak sanggup memenuhi kategori dan perusahaan yang memiliki hubungan dengan PPK masuk dalam kategori persyaratannya.

    Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga “Terkait harus turun tangan mengawasi proses tender rel kereta Api trans Sulawesi yang saat ini memasuki masa render dengan jumlah yang fastastis disebabkan terindikasi kuat beberapa kontraktor-kontraktor kokal ternama di wilayah Makassar mulai memakai segala cara untuk memenangkan perusahaannya, dan kami punya data siapa kontraktor tersebut”, imbuh ketua umum JAS.

    Untuk memberikan efek jera kepada para mafia-mafia proyek, lembaga jaringan aktifis Sulawesi akan melakukan tindakan konkrit dengan melakukan dan memasang spanduk himbauan pengawasan terhadap tender proyek kereta api trans Sulawesi di sekitar wilayah Jakarta dan Makassar serta akan melakukan aksi simpatik ke lembaga penegak hukum agar pembangunan rel kereta api trans Sulawesi yang telah menelan anggaran trilyunan rupiah bisa berjalan baik tanpa aroma korupsi. (Kabardaerah)

  • Alumni Presstour Seribu Candi Dirikan ForMata

    Alumni Presstour Seribu Candi Dirikan ForMata

    Sleman (SL) – Dalam upaya mendukung dan turut mempromosikan pariwisata di Indonesia, perwakilan sepuluh awak media yang tengah mengikuti presstour yang digelar Badan Promosi Pariwisata Sleman (BPPS) mendirikan Forum Media Peduli  Pariwisata ( ForMATA).

    Perwakilan kesepuluh awak media tersebut antara lain berasal dari Pekanbaru, Padang, Lampung, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan dan Papua.

    “Sebagai bentuk kepedulian kita terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia, kita perlu membentuk wadah guna menngeksplore potensi wisata di berbagai daerah. Sehingga ke depan sektor pariwisata Indonesia terus berkembang dan jumlah kunjungan wisatawan selalu meningkat” terang Ketua ForMATA, Esty Susilarti seusai pembentukan Pengurus ForMATA di Warung Bakmi Pak Gito, Minggu (28/10/2018) malam.

    Ditambahkannya, media memiliki peran untuk mengembangkan sektor pariwisata melalui pemberitaan.

    Oleh karenanya, sebagai bentuk kontribusi dan sumbangsih bagi perkembangan pariwisata di Indonesia, kita harus menunjukkan kepedulian.

    Sebagai wadah yang baru terbentuk, tutur Esty, forum ini nantinya kita akan sosialisasikan ke teman-teman media di berbagai daerah.

    Sehingga mereka yang memiliki visi yang sama dan peduli terhadap perkembangan pariwisata di Indonesia bisa bergabung.

    “ForMATA ini forum non organisasi profesi sehingga teman-teman media dari lintas organisasi, baik PWI, AJI atau yang lainnya bisa bergabung menjadi anggota ForMATA guna mempromosikan destinasu wisata yang ada di seluruh Indonesia” jelas Esti.

    Lebih jauh Esti berharap forum yang baru terbentuk ini, kepengurusan ForMATA dapat dikukuhkan bertepatan dengan Hari Pers Nasional, tahun depan di Surabaya. (SI/lanjar)

  • Tanggapan Pakde Karwo Mengenai Penggratisan Jembatan Suramadu

    Tanggapan Pakde Karwo Mengenai Penggratisan Jembatan Suramadu

    Surabaya (SL) – Pemerintah pusat mewacanakan mengubah status Jembatan Suramadu menjadi non tol. Wacana ini bukan hal baru, karena Gubernur Jatim pernah mengusulkan, namun ditolak.

    Gubernur Soekarwo pada Januari 2016 lalu, pernah mengusulkan agar Tol Suramadu digratiskan. Bahkan, saat Presiden Jokowi berkunjung ke Madura meresmikan kapal pengangkut sapi, para kiai di Madura sudah mengusulkan hal ini namun tidak ada tanggapan.

    Gubernur yang akrab disapa Pakde Karwo juga mengungkapkan jika tol digratiskan, tarif ini bukan karena kemahalan.

    “Bukan (kemahalan), itu kan usulannya para kiai pada peresmian kapal ngangkut sapi oleh presiden di Madura,” ujar Pakdhe Karwo sapaan akrabnya di Kantor Gubernur Jatim Jalan Pahlawan Surabaya, Jumat (21/9/2018).

    Usulan ini akhirnya muncul kembali setelah kedatangan Luhut Binsar Panjaitan yang berencana akan membuka lahan perkebunan tebu di Madura. Lalu, Pakdhe Karwo mengaku hal ini tidak bisa karena jika pabriknya ada di Candi, Sidoarjo. Otomatis biaya angkutnya mahal.

    “Terakhir kemudian Pak Luhut ke sini, bilang kami akan usul bangun pabrik gula, tidak bisa pak. Kalau kemudian pabriknya di Candi, ngangkutnya itu mahal,” tambahnya.

    Akhirnya usulan itu muncul kembali untuk menggratiskan tol lantaran tidak efisien jika harus membayar tol.

    “Akhirnya muncul kembali usulan menggratiskan tol itu. Tidak bisa kemudian proses produksi Madura itu di sana tapi dibawa ke sini, itu kemudian jadi tidak efisien karena harus bayar tol,” ungkapnya.

    Pakdhe Karwo menambahkan ada sekitar 330 hektare tanah di Madura yang siap untuk ditanami tebu. “Itu ada 330-an hektar tanah yang berpotensi ditanami tebu, sangat luar biasa cukupnya,” imbuhnya. (dtk)

  • KPK Diminta Ambil Alih Penanganan Dugaan Kasus Tipikor di Bulukumba

    KPK Diminta Ambil Alih Penanganan Dugaan Kasus Tipikor di Bulukumba

    Bulukumba (SL) – Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan meminta bantuan kerjasama aparat penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengambil alih penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (Alkes) di Kabupaten Bulukumba.

    Komisi Pemberantasan Korupsi juga diminta untuk mengungkap rangkaian kasus korupsi lain di Kota Butta Panrita Lopi yang tidak jelas penanganannya.
    Pernyataan ini dilontarkan Pimpinan Daerah Gerakan Nasional Pencegahan Korupsi Republik Indonesia Kabupaten Kepulauan Selayar, Fadly Syarif, S.I.KOM, menyusul munculnya pernyataan keprihatinan salah seorang warga masyarakat Kabupaten Bulukumba melalui cuitannya di akun media sosial facebook atas nama, Bau Arli Arianti Jasman yang mempertanyakan penanganan dugaan kasus tipikor dalam kegiatan pengadaan alkes di Kabupaten Bulukumba.

    Lebih lanjut, Fadly juga menyebut beberapa dugaan kasus tipikor lain yang sempat mengundang tanda tanya masyarakat dan elemen akademisi dari perhimpunan Pergerakan mahasiswa (PPM Sulsel) terkait indikasi suap proyek irigasi DAK senilai 49 M.

    Dalam aksinya, Perhimpunan mahasiswa, (PPM Sulsel) juga mendesak Kejati Sulsel untuk memanggil bupati dan ASN yang terlibat dalam pengurusan proyek terindikasi suap itu.
    bantuan kerjasama penyidikan juga dititipkan kepada KPK, untuk segera menuntaskan penanganan dugaan kasus tindak pidana korupsi pada kegiatan proyek pembangunan jembatan bialo tahap pertama. (Hms GNPK-RI)

  • Hasil Autopsi Kematian Sekeluarga di Samosir

    Hasil Autopsi Kematian Sekeluarga di Samosir

    Samosir (SL) – Pembunuhan Sekeluarga yang terjadi di Dusun Janji Mauli, Desa Tambun Sukkean, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, terdata 4 orang meninggal yaitu, sepasang suami istri James Samosir dan Rosalina Gultom dan kedua anak mereka Riona Samosir, Fransiskus Isodorus Samosir, Sabtu (27/10/2018).

    Kasat Reskrim Polres Samosir, AKP Jonser Bajarnahor menjelaskan kepada wartawan, Jumat (26/10) bahwa Penyebab sang istri dan kedua anaknya meninggal diakibatkan adanya pukulan yang berbekas menggunakan benda tumpul dibagian kepala dan James Samosir yang merupakan kepala keluarga sekaligus sebagai pelaku kejadian tragis ini, tewas karena menenggak racun hama serta goresan senjata tajam memotong nadi pergelangannya sendiri.

    “Yang kami dapatkan dari hasil autopsi korban di RS Bhayangkara di Medan, ada bekas hantaman di tengkorak kepala bagian belakang istri dan 2 anaknya. Sementara suaminya ada bekas potongan dipergelangan tangan dan mulut bau racun hama,” ujarnya.

    Penyebab kejadian masih belum diketahui, sebab pengakuan warga setempat yang meminta identitasnya disembunyikan dari wartawan, kami menceritakan kalau keluarga mereka termasuk keluarga yang tertutup dan baik-baik saja. “Kami pun terkejut, ada warga kami juga yang memang sering kerumahnya tiba-tiba melihat mereka tewas di dalam rumahnya,” terangnya.

    Persitiwa kematian satu keluarga tersebut terjadi pada Rabu, 24 Oktober 2018 lalu. Jenazah ditemukan warga sudah tidak bernyawa dengan kondisi mengenaskan di kamar mereka. Posisi para korban telentang bersimbah darah. Setelah peristiwa diketahui, Polres langsung melakukan olah TKP. Jenazah James Samosir yang dikenal sebagai petani dan pemeras tuak dievakuasi ke RSUD di daerah Pangururan untuk diberangkatkan ke RS Bhayangkara Medan.(lensawarga)

  • Kapolda Banten Minta Masyarakat untuk Tidak Terprovokasi

    Kapolda Banten Minta Masyarakat untuk Tidak Terprovokasi

    Banten (SL) – Kapolda Banten Brigjen Pol Teddy Minahasa Putra, meminta masyarakat untuk tidak terprovokasi ataupun terpecah belah.

    Persatuan bangsa dan keutuhan NKRI, kata dia, harus diutamakan.

    Upaya ini disampaikan saat mendatangi kiai dan ulama sepuh se-Banten, pada Jumat (26/10/2018).

    “Bangsa ini dibangun dibesarkan atas kesepakatan ulama, ada paham lain, ideologi lain yang ingin merubah Pancasila itu jadi ancaman terbesar Indonesia,” ujarnya, Jumat (26/10/2018).

    Di kesempatan itu, dia menyampaikan hasil pengungkapan kasus Polda Jawa Barat mengenai insiden pembakaran bendera.

    Menurut dia, peristiwa pembakaran bendera dengan kalimat tauhid di Garut adalah bendera milik Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

    Kepolisian meyakini bendera yang dibakar adalah milik HTI berdasarkan hasil pemeriksan kepolisian. Dia tidak ingin akibat peristiwa tersebut bergejolak sehingga mengancam persatuan umat.

    “Saya tegas yang dibakar di Garut itu bukan bendera tauhid. Itu bisa dipastikan dari pemeriksaan, saksi, pelaku yang mengibarkan bahwa itu adalah bendera HTI,” kata dia.

    Dia menegaskan, pemerintah telah menetapkan HTI sebagai organisasi yang dilarang di Indonesia.

    Sementara itu, Ulama Provinsi Banten sepakat tidak terprovokasi insiden pembakaran bendera di Garut, Jawa Barat.

    Pernyataan sikap itu disampaikan di depan Masjid Agung Banten, tempat Sultan Maulana Hasanuddin dimakamkan di Kasemen, Kota Serang, Banten, Jumat (26/10/2018).

    “Kepada umat muslim di Indonesia agar saling menahan diri dan tidak terprovokasi,” kata AM Romli, yang diikuti puluhan ulama di Kasemen, Kota Serang, Banten, Jumat.

    Para ulama itu, antara lain Ketua MUI Banten AM Romli, Kiai Matin Syarqawi, Kiai kharismatik Abuya Muhtadi, tokoh pendiri sekaligus ulama Banten Embay Mulya Syarief, dan para pengurus MUI kabupaten/kota.

    Di kesempatan itu, disampaikan tiga pernyataan sikap. Pertama, bendera yang dibakar milik HTI.

    Kedua, para ulama di Banten mengajak sesama umat Islam menahan diri dan tak terprovokasi. Ketiga, para ulama di Banten mengajak semua pihak berkomitmen menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. (ahmad suryadi/red)

  • Sejumlah Pengendara Terlibat Keributan di Kawasan Kemang

    Sejumlah Pengendara Terlibat Keributan di Kawasan Kemang

    Jakarta (SL) – Sejumlah pengendara terlibat keributan di kawasan Kemang, Mampang, Jakarta Selatan, Jumat (26/10/2018) malam.

    Keributan tersebut sempat viral di media sosial, melalui akun instagram @jktinfo.

    Kasubag Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Suharyono saat dikonfirmasi terkait kejadian itu menjelaskan, keributan bermula saat ada pengendara Toyota Altis menabrak seorang pengendara motor.

    Setelah menabrak, pengemudi Toyota Altis berinisial ZA enggan keluar dari mobilnya.

    “Jadi usai menabrak pengendara motor hingga terjatuh, pengemudi mobil ini tidak keluar dari mobilnya, hingga memancing kerumunan masyarakat karena diduga mau melarikan diri,” ujar AKP Suharyono ketika dikonfirmasi TribunJakarta.com, Sabtu (27/10/2018).

    Untuk menghindari amuk massa, petugas kata Suharyono kemudian diterjunkan ke lokasi kejadian untuk mengamankan pelaku.

    Keributan tersebut menyebabkan arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang.

    Kasus tersebut saat ini ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Metro Jakarta Selatan. (red)

  • Tanyakan Kembalian, Pembayar Pajak Disemprot Petugas KAUR Samsat

    Tanyakan Kembalian, Pembayar Pajak Disemprot Petugas KAUR Samsat

    Surabaya (SL) – Kantor pelayanan Samsat Tandes Barat, di duga tidak transparan, di kasir 1, tentang pelayanan pembayaran pajak kendaraan yang seharusnya memberikan pelayanan yang nyaman kepada masyarakat, yang hendak membayar pajak kendaraan, apalagi menyangkut uang hasil pembayaran pajak yang disetor ke negara.

    Saat di konfirmasi, paur dari samsat tandes Sundari Sukoco, mengatakan dengan nada seolah tidak terima dengan ketidak nyamanannya pelayanan samsat yang ia pimpin, “kenapa kemaren kok gak minta kembaliannya” ujarnya, seolah menyalahkan konsumennya.

    Lanjut Sundari “Membayar pajak harus sesuai dengan jumlah yang tertera di dalam pembayaran pajak kendaraannya, mungkin karena ramainya masyarakat, yang penting sekarang uang sudah dikembalikan, dan saudara saya berada di PWI dan memorandum dan juga di jawapos maksutnya sampean apa?”, jawabnya,

    Berdasarkan keluhan masyarakat bahwa ada ketidaknyamanan di Samsat Tandes surbaya barat, 23-oktober-2018, ketika tim mau membayar pajak di loket 1. suasana sangat bagus sekali, namun di sayangkan, di kasir 1, total pembayaran yang harus di bayar sebesar Rp.198,500, namun kasir 1. Meminta sejumlah uang Rp.200,000, sisa kembalian tidak diberikan walau nilainya sangat kecil artinya.

    Padahal pada saat itu fakta di lokasi, hanya ada dua orang pembayar yang antri. (net)