Cengkareng (SL) – Kapolsek Cengkareng Polres Metro Jakarta Barat Kompol H Khoiri SH MH dengan didampingi Ketua Ranting Bhayangkari Cengkareng melakukan santunan kepada anak-anak yatim serta pembagian sembako kepada kaum Dhuafa dan Fakir miskin untuk warga yang tinggal di sekitar Polsek Cengkareng.
Kegiatan tersebut diadakan di halaman Polsek Cengkareng Jalan Kamal Raya No 1 Cengkareng Timur, Cengkareng Jakarta Barat, Kamis (18/10/18) malam. Ketika ditemui, Kapolsek Cengkareng Kompol H Khoiri SH MH mengatakan, pihaknya mengucapkan terima kasih kepada warga yang tinggal di sekitar Polsek Cengkareng terutama kaum fakir miskin dan kaum dhuafa yang hadir dalam acara ini
“Walaupun diguyur hujan yang cukup lebat, tetap datang. Dan jangan dilihat dari isi sembako tersebut, akan tetapi semoga apa yang di berikan dapat bermanfaat dan dapat keberkahan bagi kita semua,”Ujar Kompol H Khoiri. Pada kegiatan itu, H Khoiri memberikan santunan anak yatim sebanyak 75 orang dan pembagian sembako kepada fakir miskin sebanyak 350 orang.
“Santunan anak yatim dan pembagian sembako kepada warga di sekitar Polsek Cengkareng bertujuan untuk saling kenal dan lebih dekat kepada warga sekitar sesuai Perintah Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Pol Hengki Haryadi SIK MH untuk mengedepankan atau memupuk rasa kecintaan terhadap warga sekitar,” katanya.
Jakarta Barat (SL) – Waka Polres Metro Jakarta Barat AKBP Hanny Hidayat SIK MH menghadiri Launching Kampung Kerukunan di Perumahan Bojong Indah RW 08 Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat, Jumat (19/10/18).
Selain Hanny, hadir pula pada kegiatan launching tersebut antaranya Wakil Walikota Jakarta Barart M Zein, Kabagops Polres Metro Jakarta Barat AKBP Priyo Utomo SH SIK MSi, Kasdim 0503/JB Mayor Inf M Rizal, Kasat Bimas AKBP Aslan Sulastomo, Kapolsek Cengkareng Kompol H Khoiri SH MH, Ketua FKUB H Tatang Firdaus, Kementrian Agama Jakarta Barat Drs H Safii AA, Tokoh Agama, Camat Cengkareng Masud Efendi, dan Lurah se Kecamatan Cengkareng.
Ketua FKUB H Tatang Firdaus dalam sambutannya mengatakan, dengan di launchingnya kampung kerukunan ini semoga kita semua dapat hidup rukun terhadap sesama, saling toleranai sesama umat beragama dan juga saling hormat menghormati.
“Jangan ada tawuran. Diharapkan juga tidak ada narkoba. Mudah-mudahan wilayah kita menjadi wilayah yang rukun,” ujarnya. Kementrian Agama Jakarta Barat Drs. H safi’i menyampaikan, Kementrian Agama siap mengirimkan penyuluh – penyuluh agama ke wilayah. Dan diharapkan launcing tersebut bisa dilanjutan.
Sementara, Kasdim 0503 Jakarta Barat Mayor inf M Rizal mengatakan, kegiatan launching kampung kerukunan ini akan diberitahukan kepada yang lain agar menjadi contoh. “Kampung kerukunan ini akan menjadi percontohan bagi kampung-kampung yang lainnya,” katanya.
Pada kesempatan yang sama pula, Kabag Ops Polres Metro Jakarta Barat AKBP Priyo Utomo SH MH MSi mengutarakan, intinya pihaknya merasa bangga dengan adanya Launching Kampung kerukunan ini. Dirinya yakin untuk wilayah Kampung kerukunan aman dari narkoba, tawuran dan Intoleran.
“Kita semua berharap kampung kerukunan ini dapat berkembang,” ucapnya. Hal yang sama pun terlontar dari Wakil Walikota Jakarta Barat M Zein. Ia mengatakan, target Kampung Kerukunan ada tiga yaitu Zero intoleran, Zero Tawuran, dan Zero Narkoba.
“Disamping itu pula harus ada program bagaimana masalah tiga program tersebut bisa teratasi,”katanya. Pada acara launching tersebut, selanjutnya penanda tanganan MoU Kampung Kerukunan oleh 3 Pilar dan 6 umat beragama.
Medan (SL)-Beredarnya Video dan Pemberitaan terkait Ketua DPC Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Rantauprapat berinisial SOM, ketangkap basah berduaan di dalam kamar Penginapan Permata Inn Rantauprapat, dengan Sekretaris Fungsioner GMKI Pusat berinisial S, Sabtu (13/10/2018) lalu sekira Pukul 23.46 Wib Malam, ternyata berbuntut Panjang. SOM dan S bakal di PAW kan dari jabatannya dan dikeluarkan dari Organisasi GMKI.
Dilangsir poskotasumatera.com, Sekretaris GMKI Yunus Manurung menyebutkan, bahwa kejadian tersebut telah memalukan dan mencoreng nama baik Organisasi. Oleh karenanya, begitu mendengar dan melakukan croscek atas informasi tersebut.
Pihaknya beserta Anggota GMKI Rantauprapat langsung melaksanakan Rapat Koordinasi membahas perihal tersebut. Dan melahirkan kesepakatan, mengeluarkan Mosi Tidak Percaya terhadap kepemimpinan SOM, serta mengirimkannya ke Pengurus GMKI Pusat.
“Setelah Kita mengetahui Informasi tersebut, Kami selanjutnya melakukan Rapat Koordinasi dan sepakat untuk mengeluarkan Mosi Tidak Percaya terhadap Kepemimpinan SOM selaku Ketua GMKI Cabang Rantauprapat. “ kata Yunus, saat dikonfirmasi Awak Media, Kamis (19/10/2018) di Raja Coffe Jalan Sisingamangaraja Rantauprapat
Dikatakannya lagi, Mosi Tak Percaya itu dilayangkan ke Pengurus GMKI Pusat bertujuan untuk mendapatkan saran, petunjuk dan kebijakan serta keputusan Pengurus Pusat sesuai Aturan dan peraturan yang berlaku dalam Organisasi dan AD/ART GMKI.
Yunus juga menambahkan, bahwa isi Mosi Tak Percaya tersebut, meminta Pengurus Pusat agar segera melakukan PAW Kepemimpinan Cabang GMKI Rantauprapat dari SOM kepada Kader GMKI Cabang Rantauprapat lainnya.
Yunus juga menceritakan, ada 2 Poin yang dinilai fatal sehingga Pengurus dan Anggota mengeluarkan Mosi Tak Percaya terhadap SOM. Pertama, SOM dinilai gagal melaksanakan Kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan (LDK) ke Sigura-gura oleh karena Disharmonisasi atau Missed Comunication dengan Anggota. Sehingga, ditengah perjalanan kegiatan LDK tersebut menjadi batal. Dan Kedua, SOM tertangkap basah berduan dengan S di dalam Kamar Penginapan.
Terkait adanya ucapan SOM bahwa dirinya bisa memfakumkan Kepengurusan GMKI Cabang Rantauprapat, karena jumlah Keanggotaan Pengurus GMKI kurang dari 100 Orang, Yunus membantah, bahwa apa yang dikatakan oleh SOM adalah bentuk Pembodohan atau “mangoto-otoi (Dalam Bahasa Batak Toba).
Oknum Sekertaris Fungsional GMKI Pusat,
Diberitakan sebelumnya, jebolan Yayasan ULB Rantauprapat berinisial SOM (22) ketangkap basah di Kamar Penginapan Permata Inn bersama seorang Pria berinisial S juga Eks Mahasiswa bergelar SPd, Sabtu (13/10/2018) lalu sekira Pukul 23.46 Wib Malam.
“Iya, ketangkap di Kamar Penginapan Permata Inn pada tengah dalam keadaan Lampu Kamar dimatikan dan Pintu terkunci,” ucap Narasumber yang merupakan Anggota GMKI Rantauprapat yang nama enggan disebutkan.
SOM Saat Ketangkap Basah Berduaan Di Kamar Penginapan Permata Inn
Menurut Sumber, sebelum kejadian itu, Mereka menemui R sebagai Penjaga SOM dan S di Parkiran Mobil. Setelah itu, bertanya keberadaan SOM dan S kepada R. Namun, R berkata tidak mengetahui Posisi Kamar SOM dan S dimana.
Hal itu membuat Sumber dan Rekannya curiga dikarenakan R tidak ikut ke dalam bersama – sama dengan SOM yang alasannya menemui S untuk mintak maaf. “Padahal, R ikut juga Bang waktu keberangkatan ke si Gura – Gura. Jadi yang Perempuan Ketua BPC Kami Bang dan Prianya Sekretaris Fungsioner Pimpinan Pusat. Organisasi kami memang membawa Agama dan S itu Narasumber dikegiatan Kami bang,” sebut Sumber dengan beberapa Saksi Mata yang melihat kejadian.
Menurut Sumber, setelah pintunya digedor dan dibuka dalam keadaan gelap, SOM menjawab sedang meminta maaf kepada S dikarenakan tidak jadi kegiatan Organisasi ke si Gura – Gura. Namun dengan wajah keduanya pucat pasi.
“Pucatlah Bang mereka, Saya ikut melihat langsung mereka berdua di Kamar. Ditanya sama teman Saya yang mengetuk Pintu dan menghidupkan Lampu Kamar, ngapain di Kamar berdua dalam keadaan Lampu Mati dan Pintu Terkunci? Dijawab Ketua Kami itu (SOM) minta maaf karena batal kegiatan Organisasi ke Si Gura – Gura,” sebut sumber.
Ditanya lagi, kenapa di dalam Kamar dan Lampu dimatikan meminta maaf? Mereka tidak bisa menjawab hal itu. Kalau kami, ya merasa malu lah sebagai Anggota Organisasi. Tercoreng juga lah nama baik Organisasi. Videonya pun sudah sampai sama Sekretaris Organisasi Kami.
Awalnya, jelas sumber, mereka mencari keberadaan Kedua Oknum tersebut (SOM dan S) dikarenakan batal kegiatan Organisasi ke Si Gura – Gura. Karena Sumber dan rekannya tahu dimana letak menginap S sebagai Narasumber kegiatan tersebut, dia bersama rekan seorganisasi lainnya mendatangi Hotel tempat menginap S yaitu Permata Inn.
“Sebelum berangkat, ada Kegiatan Pelatihan Kader Organisasi dan S sebagai Narasumber. Di Rantauprapat sudah 2 Hari sebelum pelaksanaan kegiatan dimulai. Tapi pun Bang, S sebagai narasumber kenapa pula datangnya setelah akhir acara. Bukan diawal acara untuk dapat menjelaskan mengenai Pelatihan Kader Organisasi. Bingung bercampur curiga lah bang,” ucap Sumber lagi.
Apalagi, kata sumber menambahkan, dikarenakan S pernah tinggal 1 hari di rumah kontrakkan SOM di Perumahan Ganda Asri, Padang Pasir No 3 C Rantauprapat, membuat kecurigaan semakin dalam, maka beberapa anggota organisasi sepakat mengawasi Ketua BPC (SOM) dan S dari awal perjalanan kegiatan sampai dibatalkan perjalanan ke Si Gura – Gura.
“Memang sempat ada keributan di Jalan, makanya batal. Hingga akhirnya, Kami temukanlah Ketua BPC (SOM) dan Sekretaris Fungsioner (S) di dalam kamar penginapan dengan keadaan mati Lampu”, jelasnya.
SOM, saat ditemui wartawan guna kepentingan konfirmasi di Coffee Talk Rantauprapat, Minggu (14/20/2018) membantah dirinya tidak melakukan hal yang lain-lain di dalam kamar. SOM menjelaskan, bahwa dirinya sedang meminta maaf kepada S karena kegiatan ke si Gura – Gura dibatalkan dan mengakui jika lampu kamar dirinya yang mematikan.
“Saya meminta maaf kepada S karena ada kegiatan pelatihan kepemimpinan di si Gura – Gura batal. Makanya, saya yang menjumpai S. Sebelumnya, sempat Saya ribut sama teman saya. Dan yang mematikan lampu itu saya,” ucapnya sambil mengakui ke Awak Media ini perbuatannya itu salah, dengan ekspresi wajah bercucuran keringat dan suara terbata-bata menjawab pertanyaan wartawan. (poskotasumatera.com)
Sumatera Utara (SL)-Direktur Teknik (Dirtek) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtauli Kota Pematangsiantar Paruhum Siregar dilaporkan oleh Barisan Penegak Hukum Indonesia (BPHI) terkait kasus dugaan pemalsuan ijazah.
Hasil penelusuran awak media, sesuai dengan surat pengaduan Barisan Penegak Hukum Indonesia (BPHI) Nomor: 001278/SP/BPHI/B-EKS/X/2018. Jelas terpaparkan bahwa Paruhum Nali Siregar sebagai terlapor atas dugaan penggunaan ijazah palsu.
Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa saudara Paruhum Siregar sejak tahun 2012 telah menggunakan gelar akademik (SE) sedangkan ijazahnya baru dikeluarkan dua tahun berikutnya, yakni pada November 2014.
Paruhum Siregar yang diketahui saat ini sebagai Direktur Tehnik di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Uli Kota Pematangsiantar periode 2018-2022.
“Berdasarkan kajian kami dengan adanya dugaan ijazah palsu jabatan tersebut, maka pengangkatan Paruhum Siregar menjadi Dirtek PDAM Tirtauli sudah cacat hukum. Karena jabatan direktur sebuah perusahaan daerah harus sarjana” tutur Ketua BPHI Riswan Hasibuan.
Ridwan Hasibuan juga menjelaskan bahwa laporan tersebut dilayangkan ke Kapolda Sumatera Utara. Ketua BPHI ini juga siap untuk diminta keterangan lebih lanjut dalam menuntaskan kasus ini.
“Berdasarkan seluruh keterangan dan surat yang telah kami sampaikan kepada pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara dan seluruh tembusan persoalan ini segera diproses dan diberikan hukuman sesuai dengan hukum yang berlaku” tutur Ridwan.
Menurut Ridwan, pengangkatan Paruhum Siregar yang menggunakan ijazah palsu sebagai preseden buruk dari pemerintah kota Siantar.
“Mengapa pemerintah bisa-bisanya memberikan amanah kepada orang yang menipu? Ini sungguh memalukan bagi pemko dan masyarakat Siantar. Ini menjadi catatan bagi kami BPHI tentang bagaimana buruknya preseden Pemko Pematangsiantar” tegas Ridwan.
Ia juga meminta aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti laporan BPHI dan segera menyelesaikan kasus ini.
“Kepada pihak kepolisian, kejaksaan dan penegak hukum lainnya, kami mendesak agar laporan kami segera ditindaklanjuti, jangan hanya didiamkan” tutupnya. (rls)
Muaraenim (SL) -Amblasnya jalan membuat lima desa mati suri diantaranya Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muaraenim, Sumatera Selatan Amblas sepanjang 60 Meter ke Sungai. Ambalsnya jalan hal terjadi sekitar pukul 12.00 Wib, Rabu (17/10/2018) tadi. Akibatnya lima desa di wilayah itu terisolir.
Menurut Hengky Fadli warga Desa Kasai, tanah longsor mengakibatkan jalan akses Kecamatan antar Desa, di Kecamatan Sungai Rotan, tepatnya di Desa Kasai Kecamatan Sungai Rotan. “Jalan tersebut tidak bisa sama sekali di lewati pengguna jalan baik roda dua maupun roda empat,” tulis Henky Fadli warga setempat melalui pesan Whats App kepada wartawan.
Menurut Henky sampai saat ini belum ada tindakan apapun dari pihak terkait, sehingga warga setempat kini terisolir, karena sejauh ini tidak ada jalan alternatif. “Ini jalan satu-satunya warga kami tolong kasih tau pihak terkait, supaya dapat membantu kami, atau secepat ya dikirimkan alat berat untuk menangani permasalahan ini,” harap Fadli.
Adapun desa yang terkena dampak longsor ini yaitu Desa Kasai, Sungai Rotan, Sukamerindu, Tanding Marga dan Muara Lematang Kecanatan Sungai Rotan. Saat ini warga setempat, hanya bisa pasrah, berharap pemerintah segera menangani permaslahan ini, karena sejauh ini belum ada tindakan sama sekali.
Apalagi akses tersebut tidak bisa lagi diewati baik oleh kendaraan roda dua maupun roda empat.” Juga masyarakat tidak bisa lewat sama sekali,” pungkasnya. (net)
Jakarta (SL) – Partai Gerindra mempertanyakan asal mesin dan rangka mobil Esemka jika nantinya diproduksi. Menurut Gerindra, harus ada penelitian apakah mesin dan rangka mobil Esemka diproduksi oleh Indonesia.
“Informasinya menjelang Pemilu mobil Esemka akan di-launching, seperti mobil pikap itulah, di desa-desa nanti untuk pertanian. Juga, apakah benar saya dengar akan ada keinginan pembelian itu nanti dimobilisasi oleh instansi-instansi pemerintah. Ini harus diteliti dulu, pertama apakah benar mobil itu benar-benar buatan dalam negeri atau tidak. Diteliti mesinnya dari mana, buatan anak negeri atau diimpor, rangka dibangun di mana, ini harus diteliti. Bisa saja diimpor, mesin diimpor, lalu rangka diimpor, lalu dirakit di sini. Jangan sampai ini hanya sebatas komoditas politik menjelang Pemilu 2019,” kata anggota Badan Komunikasi DPP Gerindra Andre Rosiade, Rabu (17/10/2018).
Dia juga berharap tak ada pengerahan lembaga negara untuk membeli jika mobil Esemka benar-benar diproduksi. Andre pun menyinggung soal belum terealisasinya mobil Esemka sebagai mobil nasional sejak era Joko Widodo (Jokowi) sebagai Wali Kota Surakarta hingga Presiden.
“Soal nanti kalau benar diproduksi jangan sampai akan ada pengerahan orang untuk membeli, pengerahan dari bagian pemerintah untuk dimobilisasi membeli. Biarkan ini tumbuh secara sehat. Jangan nanti instansi pemerintah diminta membeli dan akhirnya menjadi komoditas politik lagi menjelang Pemilu. Kita sudah mendengar Esemka dulu sejak zaman Pak Jokowi jadi Wali Kota, jadi Gubernur, sampai jadi Presiden mungkin kalau nggak salah sudah 7 tahun, kan nggak ada hasilnya,” tuturnya.
Sebelumnya, Esemka kembali menjadi sorotan setelah ada foto mobil SUV berwarna putih sedang diangkut di jalan dengan tulisan ‘Esemka Garuda I’ di bagian belakang. Foto itu disebut mirip dengan mobil SUV buatan China, Foday Landfort kaca belakang, lampu belakang, hingga reflektor pun mirip dengan mobil China tersebut.
Selain itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga sempat mempertanyakan soal mobil Esemka. Dia curiga mobil Esemka diimpor dari negara lain dan diberi stempel Esemka. “Kita udah punya belum assembling? Jangan-jangan ini ada mobil diimpor dari negara lain kemudian di luar ditaruh stempel gitu,” ujar Fahri, Senin (15/10/2018). “Jadi satu-satunya industri yang kita punya mungkin industri mencetak stiker dan brand-nya itu doang,” lanjut Fahri.
Palu (SL) – Sikap ksatria ditunjukan Wakil Wali Kota Palu Sigit Purnomo Syamsuddin Said (Pasha Ungu). Mantan musisi ini menyatakan siap mengundurkan diri dari jabatannya bila tidak mampu menyelesaikan persoalan yang mendera Kota Palu pascagempa dan tsunami disertai likuefaksi pada 28 September 2018.
“Saya secara pribadi sebagai wakil wali kota, kalau memang dianggap tidak maksimal menjalankan pemerintahan, saya tidak ada masalah, saya siap diturunkan atau mengundurkan diri,” ujar Pasha Ungu sembari meneteskan air mata di kantor DPRD Palu, Sulawesi Tengah, Rabu (17/10/2018).
Pernyataan tersebut dikeluarkan Pasha di sela skors Rapat Dengar Pendapat (RDP) di kantor dewan setempat karena tidak dihadiri Wali Kota Palu, Hidayat. Menurutnya, kalau setelah peristiwa ini pascagempa masyarakat memintanya mundur, dirinya siap, meski demikian dia belum menyampaikan secara formal kepada Wali Kota Palu, Hidayat bagaimana tanggapanya nanti.
Pasha Ungu mengaku tidak ambil pusing terhadap kelompok masyarakat tertentu yang sengaja memperkeruh suasana agar warga tidak memercayai kinerjanya selama ini. Sebab, apa yang sudah dikerjakan dalam menangani bencana sudah dilakukan semaksimal mungkin.
“Kami tidak peduli dihujat, kami tidak mau pusing dihina sampai dikatakan tidak mampu, saya secara pribadi tanpa membawa unsur-unsur pemerintah berusaha bekerja. Kalau setelah ini, saya (mundur), mungkin pak wali seperti apa nanti, bagaimana tanggap beliau, saya belum tahu,” katanya.
Vokalis band Ungu ini mengatakan di awal pascagempa bantuan logistik yang datang sangat terbatas, lalu bagaimana perasaan bila ada warga tidak mendapatkan bantuan itu sementara mereka korban membutuhkan bantuan.
“Apalah artinya saat datang di awal-awal hanya satu truk, kira-kira bagaimana rasanya kalau Anda berada di situ. Boleh dikata aparatur pemerintah sudah bekerja untuk memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat, kira-kira seperti apa yang kami harus lakukan,” bebernya sedih dan terharu. (rel/nt)
Sumatera Utara (SL) – Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Sumatera Utara Haji Hermansjah SE bersama Sekretaris Edward Thahir S.sos memimpin langsung keberangkatan rombongan PWI Sumut menuju Negeri Perak Malaysia, Rabu (17/10/2018).
Rombongan bertolak via Kuala Namu Internasional Airport (KNIA) dengan maskapai Air Asia sekira pukul 11.50 WIB dan tiba di Kuala Lumpur Internasional Airport (KLIA) 2 tepat pukul 13.00 WIB.
Selanjutnya dengan mengendarai bus rombongan langsung menuju Kota Ipoh, ibukota Negeri Perak atau sekira 300 kilometer arah Utara Kuala Lumpur. Setibanya di Ipoh, rombongan PWI Sumut disambut langsung Pembina Wartawan Negeri Perak Datuk Wira Haji Jamaluddin bin Haji Abdul Rahim di kediamannya di perumahan Puncak Semeru.
Datuk Wira Haji Jamaluddin yang juga Pembina Kontraktor Negeri Perak dan Pembina Dunia Melayu Dunia Islam saat “Welcome Party” mengucapkan selamat datang kepada rombongan PWI Sumut sekaligus melakukan jamuan makan malam bersama mitra kerja dengan panganan khas Negeri Perak.
Di kesempatan tersebut Ketua PWI Sumut H Hermansjah SE menyampaikan salam Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara H Edy Rahmayadi dan Musa Rajeckshah sekaligus menyerahkan cinderamata Kain Songket Batubara kepada Datuk Wira Haji Jamaluddin.
Disampaikan Herman, sebelumnya Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah menerima Ketua PWI Sumut H.Hermansjah bersama Sekretaris Edward Thahir dan Wakil Ketua Bidang Organisasi Drs. Khairul Muslim di ruang kerjanya Lantai 9 Kantor Gubsu, Kamis malam (5/10/2018).
Kunjungan balasan
Hermansjah melaporkan kunjungan muhibah PWI Sumut ke Negeri Perak Malaysia tanggal 17-20 Oktober 2018 sebagai kunjungan balasan puluhan wartawan Negeri Perak ke Sumut Februari 2016 lalu.
Dijelaskan Herman, PWI sudah melakukan nota kesepahaman (MoU) dengan wartawan negara serumpun itu dalam rangka pertukaran informasi dalam berbagai bidang guna memacu pembangunan di daerah masing-masing.
Wagub Ijeck menyambut baik dan mendukung kunjungan PWI Sumut ke Negeri Perak dalam rangka mempererat silaturrahmi sekaligus pertukaran informasi yang berguna bagi percepatan pembangunan Sumut.
Wagub juga berharap PWI Sumut dapat menjadi “Duta Informasi” bagi Sumut agar negara luar mengetahui situasi kondisi pembangunan di Sumut terutama tentang visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut sebagai pemimpin baru.
Salah satunya adalah mempermudah perizinan bagi investor yang ingin berusaha.Selama ini yang dikeluhkan investor masalah sulit dan berbelit-belitnya urusan perizinan sehingga banyak pengusaha enggan invest.
“Tolong informasikan ke Negeri Perak , jika mau investasi di Sumut , PWI diharapkan dapat menfasilutasi dan pemerintah Sumut akan memberikan kemudahan perizinan. Kita sudah membuat kebijakan memangkas birokrasi perizinan”, kata Ijeck.
Wagub juga menyebut berbagai sektor investasi antara lain, bidang pertanian, kelautan, perikanan dan peternakan. Pemprov Sumut siap menerima tawaran kerjasama di berbagai bidang. Silahkan datang ke Sumut, sebutnya.
Pertandingan Futsal
Selama di Perak, rombongan PWI Sumut, selain berkunjung ke rumah pengurus eksekutif Syarikat Pembina Wartawan Datuk Jamaluddin di Puncak Semeru. Juga melakukan pertemuan dengan kontraktor Melayu Negeri Perak.
Selain itu pengurus PWI Sumut juga diberi kesempatan menikmati hiburan gratis menyaksikan Games simulasi di pusat pertunjukan modern di Maps Perak di Ipoh. Karcis masuk senilai 150 Ringgit Malaysia per orang atau senilai Rp500 ribu diberikan gratis. “Hiburan spektakuler itu hadiah Menteri Besar sebagai penghormatan kepada rombongan PWI di Perak, ” ujar Datok Wira.
Selanjutnya, kunjungan ke rumah pengasih Amanjaya di Gopeng Perak (Pusat pemulihan dadah/ korban narkoba) Kualalumpur.
Kemudian pertandingan Futsal segitiga dengan Pemuda UMNO bagian Ipoh Barat dan perkumpulan Wartawan Perak.
Terakhir pertemuan dengan Alumni 4b Malaysia (mantan wartawan) dan tokoh wartawan di Perak. (Tanggerangonline)
Jakarta (SL) – Ini kriminalisasi kasus pertama siapa saja pendukung penista agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya. Pendukung penista agama adalah suatu hal yang buruk. Kok dilarang membenci sesuatu yang buruk?” sepenggal pernyataan Ahmad Dhani menanggapi ditetapkannya dirinya tersangka.
Ia sebagaimana dilansir dari bukamata.co, ditetapkan tersangka oleh penyidik Subdit Cyber Crime Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Distreskrimsus) Polda Jatim hari ini Kamis (18/10/2018).
Dhani dilaporkan melakukan pencemaran nama baik setelah aksi #2019GantiPresiden pada Minggu (26/8) di Surabaya.
Aksi tersebut ternyata berbuntut pada masalah hukum. Pada Kamis (30/8) sore lalu, politikus dari Partai Gerindra, Ahmad Dhani Prasetyo dilaporkan ke Polda Jatim.
Penetapan kasus ini juga berdasarkan pada bukti otentik dan keterangan tim ahli tata bahasa bahwa ada tindak pidana di dalam vlog yang dibuat Ahmad Dhani.
Selai itu ia juga menanggapi status hukumnya tersebut, Dhani mengatakan, “Jadi kita tidak boleh menyatakan… polisi korup wajib diinjak kepala? Polisi tidak paham bahwa ujaran kebencian itu adalah pernyataan kebencian kepada sesuatu yang baik. Pernyataan kebencian kepada sesuatu hal yang (buruk) itu bukan ujaran kebencian,” ungkap Dhani saat dihubungi Antara di Jakarta, Kamis (18/10).
Pentolan Dewa 19 ini juga mempertanyakan apakah masyarakat tidak boleh mengungkapkan sesuatu yang dianggapnya tidak benar.
“Tidak boleh? Menyatakan kebencian kepada sesuatu yang buruk?” ucapnya.
“Siapa yang marah atas dua penyataan itu? Satu polisi korup, dua, pemimpin munafik,” tutup Dhani. (Bukamata.co)
Sumbawa Barat (SL) – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyerahkan secara langsung 2.081 bantuan untuk masyarakat warga Sumbawa Barat yang akan digunakan untuk membangun rumah yang hancur akibat diguncang gempa bumi akhir Juli lalu.
Dikutip dari laman bukamata.co, pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Bantuan pemerintah itu diberikan dalam bentuk buku tabungan yang kini akan semakin mudah untuk dicairkan.
“Tadi yang dilaporkan oleh Pak Kepala BNPB hari ini diberikan 2.081 (buku tabungan). Sekarang tinggal mencairkan,” kata Presiden Jokowi di halaman Kantor Bupati Sumbawa Barat, Kecamatan Taliwang, Kamis (18/10) siang.
Kunjungan ke Sumbawa Barat itu dilakukan Presiden usai memimpin rapat bersama jajarannya di Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis (18/10) pagi.
Diakui Presiden Jokowi, jika belum seluruh warga yang rumahnya terdampak gempa bumi dapat menerima bantuan tersebut. Namun Presiden meyakinkan, bahwa pemerintah akan terus mengupayakan agar bantuan akan diterima masyarakat dengan cepat.
“Kalau yang belum menerima, tadi Pak Kepala BNPB sudah menyampaikan, minggu depan akan diusahakan tahapan yang kedua,” kata Presiden.
Mengenai pencairan dana tersebut, Presiden Jokowi mengatakan, bahwa proses pemindahbukuan dana bantuan bagi masyarakat terdampak gempa dapat dengan mudah dilakukan.
“Tadi saya sudah cek apa benar ini sudah gampang dicairkan? Saya ikuti tadi di sana saya lihat. Ada yang nulis-nulis kemudian masuk ke mobil BRI di dalam, langsung cair uangnya,” kata Presiden.
Kepada warga terdampak bencana, Presiden menjelaskan bahwa sejumlah prosedur memang tetap harus diikuti oleh para penerima bantuan dana pemerintah. Sebab, bantuan dana pemerintah itu tetap harus dipertanggungjawabkan karena menyangkut uang negara.
Presiden juga menyampaikan, untuk mempermudah masyarakat untuk mencairkan dana bantuan oleh karena prosedur yang berbelit, minggu lalu pemerintah memutuskan memang 17 prosedur yang harus dilalui menjadi hanya 1 prosedur sehingga memudahkan masyarakat dalam pencairan.
Ditegaskan Presiden Jokowi, dalam proses rehabilitasi di Nusa Tenggara Barat ini, pemerintah tidak hanya mengupayakan pembangunan kembali rumah para warga yang ambruk atau mengalami kerusakan, tapi juga harus membangun kembali sejumlah fasilitas umum yang mengalami kerusakan.
“Yang rusak ini tidak hanya rumah. Ada 830 sekolah yang ambruk. Ada 334 rumah ibadah yang juga ambruk. Rumah sakit dan puskesmas ada 61. Pasar ada 12. Jadi banyak yang harus kita kerjakan. Saya harapkan kita semua mengerti persoalan besar yang kita hadapi ini,” pesan Presiden Jokowi.
Turut hadir mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo yaitu Mensesneg Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Bupati Sumbawa Barat Musyafirin, dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Fud Syaifuddin. (bukamata.co)
