Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Mengandung BBM Air Sumur Warga Dapat Nyalakan Motor Tanpa Mogok?

    Mengandung BBM Air Sumur Warga Dapat Nyalakan Motor Tanpa Mogok?

    Mojokerto (SL) – Air sumur warga di Dusun Panjer, Desa Tunggalpager, Pungging, Mojokerto tiba-tiba saja tak bisa digunakan. Jangankan untuk minum, untuk mencuci dan mandi saja, air sumur itu seakan tak bersahabat.

    Dugaan sementara sumur tercemar Bahan Bakar Minyak (BBM), karena dilihat dari wujud air yang berminyak, tak bening lagi, dan berbau seperti bensin. Warga menyebut bau air itu seperti bau pertalite. “Berbau dan warnanya hijau seperti pertalite,” kata Khoirudin kepada Wartawan di rumahnya, Selasa (16/10/2018).

    Kondisi ini, lanjut Khoirudin, baru dia ketahui sejak 5 hari yang lalu. Lantaran listrik padam, bapak dua anak ini terpaksa mengambil air dari sumur di belakang rumahnya menggunakan timba. Saat itu lah dia melihat kondisi air sumur miliknya berwarna keruh dan berbau minyak.

    Sementara bau mirip BBM pada air sumur miliknya, sudah dirasakan Khoirudin lebih dari sebulan yang lalu. Sebelum itu, air sumur di belakang rumahnya itu jernih, serta tak berasa maupun berbau.

    Akibat tercemar BBM, Khoirudin terpaksa beralih menggunakan air dari PDAM. Sedangkan untuk minum keluarganya, dia terpaksa membeli air minum kemasan. “Kodisi hampir sama terjadi di sumur milik Isti Mersiawan (45), tetangga dekat Khoirudin. Selain berbau mirip BBM, air sumur di rumahnya juga berwarna keruh. Padahal sebelumnya air sumur itu jernih, tak berwarna maupun berbau. “Baunya air sumur kayak bensin, warnanya tidak jernih lagi,” cetusnya.

    Berbeda dengan tetangganya, Isti mengaku air sumurnya tercemar BBM sejak 6-7 bulan yang lalu. Oleh sebab itu, dia memilih menggunakan air PDAM untuk keburuhan mandi dan mencuci. Sementara untuk minum, ibu dua anak ini terpaksa membeli air kemasan. “Akibat tercemar BBM Isti mengaku biaya hidup tiap bulan membengkak, pakai PDAM untuk mandi dan mencuci. Kalau minum bei air galon. Membengkak sekitar Rp 600 ribu untuk kebutuhan air,” kata Isti.

    Indikasi lain jika air sumur itu tercemar adalah air sumur itu terbakar jika disulut dengan ai. Bahkan air itu bisa menyalakan mesin motor. Pada Senin (15/10/2018), tetangga dekat Khoirudin, Soleh meminta minyak yang diambil dari sumurnya. “Saya pisahkan air dengan minyaknya. Lalu minyaknya saya berikan ke Pak Soleh setengah botol air minum kemasan (sekitar 300 mililiter),” kata Khoirudin

    Minyak yang menurut Khoirudin mirip BBM jenis Pertalite itu dimasukkan ke tangki motor Honda Grand milik Soleh. Sebelum itu, tanki bahan bakar sepeda motor tersebut telah dikosongkan. “Air sumur bisa untuk sepeda motornya bisa jalan, tak mogok,” ungkapnya.

    Polisi sudah bergerak menyelidiki kasus ini. Bersama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Mojokerto, polisi mengambil sampel airdari 5 titik sumur warga. Sampel air akan diteliti di laboratorium DLH. “Kami juga akan koordinasi dengan Dinas ESDM dan Pertamina untuk mencari sumber minyak tersebut,” kata Kasat Reskrim Polres Mojokerto AKP Solikhin Fery.

    Fery menduga penyebab tercemarnya sumur warga adalah akibat rembesan tangki pendam milik SPBU Sawahan yang jaraknya kurang dari 100 meter. Kejadian serupa, kata Fery, pernah dialami Setyo Budi, warga yang rumahnya berjarak sekitar 50 meter dari SPBU Sawahan. Sekitar setahun yang lalu, Budi mengeluh ke pengelola SPBU lantaran air di rumahnya beraroma seperti bensin.

    “Saat itu tak sampai dibuktikan penyebab kontaminasi, sama SPBU dibiayai untuk pindah titik pengeboran airnya. Dibuat sumur bor baru di 3 titik, aman semua,” terang Fery.

    Namun pihak SPBU Sawahan mengelak jika tangki pendam milik SPBU dikatakan sebagai penyebabnya. Teknisi SPBU Sawahan Nanang Rudianto mengatakan bahwa pihaknya sudah melakukan pengecekan di area SPBU. Mulai dari tangki pendam, sumur pantau, hingga penangkap limbah minyak (oil catcher).

    Hasilnya, dia memastikan tak ada kebocoran atau rembesan BBM dari tangki pendam. Menurut dia, penyusutan BBM di dalam tangki pendam masih dalam batas normal. “Kami belum bisa berasumsi ke situ (terjadi kebocoran tangki pendam). Kami cek tangki pendam SPBU, di sumur pantaunya bersih, oil catcher kering,” kata Nanang.

    Nanang menjelaskan, SPBU Sawahan mempunyai 4 tangki pendam yang masing-masing berkapasitas 30 ribu liter. Tangki-tangki itu untuk menampung stok BBM jenis Pertamax, Premium, Pertalite, dan Solar. “Untuk sementara belum kami temukan kebocoran di tangki pendam. Karena penjualan kami normal, kalau memang susut jelasnya kami tak bisa jualan, tapi nanti kami cek lagi,” terang Nanang.

    Berdasarkan ciri fisik air sumur Khoirudin, tambah Nanang, minyak yang mencemarinya merupakan jenis gasolin. Sampel air yang dia ambil akan digunakan untuk melengkapi laporan ke senior retail (SR) Pertamina. “Dari baunya mirip gasolin, bisa Pertamax, Pertalite, atau Premium. Kalau dari warnanya cenderung ke Premium dan Pertalite,” tandas Nanang. (net)

  • Polres HSS dan Polsek Padang Batung Beri Bantuan Kepada Korban Musibah Kebakaran

    Polres HSS dan Polsek Padang Batung Beri Bantuan Kepada Korban Musibah Kebakaran

    Kandangan – Musibah kebakaran yang terjadi di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) menjadi perhatian semua pihak. Polres HSS dan Polsek Padang Batung menyalurkan bantuan langsung kepada korban musibah kebakaran yang menghanguskan sembilan rumah dan satu kios.

    Bantuan disalurkan secara langsung oleh Kapolsek Padang Batung IPTU Imam Suryana di lokasi kejadian, Rabu, (17/10) siang. Paket sembako berupa beras, telur, minyak goreng, mie instan dan jenis sembako lainnya diserahkan kepada para korban musibah.

    Bantuan yang disalurkan berupa paket sembako. Semoga bantuan bermanfaat dan bisa sedikit meringankan korban yang mengalami musibah kebakaran,” katanya. Untuk penyebab musibah kebakaran, dikatakannya dugaan sementara karena arus pendek listrik. Namun untuk kepastiannya masih dalam proses penyelidikan.

    “Kerugian kebakaran diperkirakan mencapai Rp 980 juta. Semoga korban musibah kebakaran bisa sabar dan tabah atas cobaan yang dialami,” katanya. Sekadar diketahui, Musibah kebakaran terjadi di Desa Mawangi Kecamatan Padang Batung Kabupaten HSS sekitar pukul 20.00 WITA menyusul adanya sumber api dari salah satu rumah warga.

    Api selanjutnya cepat membesar. Warga pun langsung berusaha memadamkan api dibantu oleh para relawan pemadam kebakaran yang berdatangan. Berdasarkan data yang dihimpun, ada sembilan rumah yang ludes terbakar akibat musibah kebakaran yang terjadi pada malam hari tadi.

    Camat Padang Batung H Akhmad Suriani mengatakan musibah kebakaran terjadi pada malam hari sekitar pukul 08.00. “Ada sembilan rumah dan satu kios yang mengalami musibah kebakaran di Desa Mawangi,” katanya.Musibah kebakaran terjadi di RT 001 RW 001 dan RW 002 dengan sembilan unit rumah yang dihuni 11 kepala keluarga dengan 36 jiwa.

  • RS Bhayangkara Polri Jateng Terbaik Dalam Rehabilitasi Narkoba Polda Jateng

    RS Bhayangkara Polri Jateng Terbaik Dalam Rehabilitasi Narkoba Polda Jateng

    Jawa Tengah (SL) – Kapolda Jateng Irjen Pol Condro Kirono mengatakan, rehabilitasi rumah sakit Bhayangkara khususnya biddokkes ini, sebagai rumah sakit assesment bintang lima sehingga setiap tiga tahun akan ditinjau kembali, apakah nantinya diperthankan atau diturunkan.

    ”Rumah sakit dengan pelayanan secara prima harus benar-benar dipertahankan, terutama manfaatnya pasti dirasakan oleh pasien,”ujar Kapolda dalam sambutannya ketika meresmikan rumah sakit Bhayangkara tingkat 2 di Jalan Majapabit Semarang, Jumat (12/10/2018).

    Menurutnya, rumah sakit ini sangat penting dan strategis bagi institusi Polri karena Rumah Sakit Bhayangkara ini, yang mendukung kesejahteraan anggota Polri khususnya terkait kesehatan.

    ”Kesehatan itu hal yang paling utama sehingga kalau kita sakit, sudah ada untuk bisa merujuknya.Jadi kita harus mensyukuri masih diberi kesehatan dan menjalankan aktivitasnya,”paparna.

    Direktur Pasca Rehabilitasi BNN RI Brigjen Pol Budiyono mengapresiasi program rehabilitasi narkoba anggota polri yang disusun Polda Jateng. Dalam rehabilitasi ini sebagai upaya penanganan pengguna yang dirancang lebih komprehensif dibanding polda-polda lain.

    ”Jadi apa yang telah dilakukan kepolisian daerah Jateng sebagai contoh untuk bisa dilakukan daerah lainnya,”ujarnya seusai ditemui saat peresmian pusar rehabilitasi medik narkoba RS Bhayangkara, Jumat (12/10/2018).

    Budiyono mengatakan, ada beberapa hal yang berbeda adalah penanganan dari berbagai bidang.Bahkan program penanganan yang dilakukan ini cukup lengkap, sehingga bisa digunakan sebagai rho model terhadap Polda yang lain.

    “Program bapak kapolda komprehensif. Namun untuk polda lain rehabilitasi narkoba ada, tapi tidak se komprehensif di sini, biasanya di polda lain dilaksanakan biddokkes saja atau propam saja,”tuturnya.

    Namun demikian, lanjutnya, dalam rehabilitasi ini Biddokker ini melengkapi dengan lainnya. Padahal permasalahan narkoba kompleks bukan hanya kecanduannya saja namun disiplinnya, keluarganya.”Jadi cukup lengkap didalam penangannya,”katanya.

    Budiono juga menyoroti, di Polda Jateng ini dalam penanganan kasus narkoba digarap bersama oleh propam, biddokkes, brimob, hingga SDM. Dengan upaya itu menurutnya rehabilitasi akan berjalan lebih baik.

    ”BNN memang ada standar untuk penyelenggara layanan rehabilitasi medik, sehingga ada standar mulai asesmen rehab medis, sosial, dan pasca rehab yang paling penting,”tandas jenderal bintang satu tersebut.

    Menurutnya, pihaknya lebih menekankan kepada penanganan pasca rehab karena kecanduan merupakan penyakit kronis kambuhan. Jika tidak ditangani secara serius dan mampu menghadapi, faktor pencetus yang ada dilapangan, maka seseorang akan kembali terjerumus.

    ”BNN meminta pasca rehab anggota polisi harus dilakukan oleh bagian sumda yang nantinya mengawasi, memantau apa kegiatan para peserta pasca rehab, mereka harus terus produktif, tidak boleh lagi bergaul dengan pecandu,”ujarnya.

    Sementara untuk pasca rehab pengguna narkoba non Polri, pihaknya ingin melibatkan Bhabinkamtibmas untuk memantau masyarakat dan mendampinginya.

    ”Jadi Polri kan juga punya anggota di barisan paling luar,sehingga harus dimanfaatkan,” ujarnya. (io/net)

  • Keluarga Tolak Pelaku Bunuh Diri di Thamrin Plaza Medan Diotopsi

    Keluarga Tolak Pelaku Bunuh Diri di Thamrin Plaza Medan Diotopsi

    Medan (SL) – Pihak Kepolisian mengatakan bahwa Hendra Kusuma (44) yang bunuh diri di Thamrin Plaza Medan memiliki kelainan jiwa.

    Hal tersebut dikatakan Kapolsek Medan Area, Kompol Kristian Sianturi S.Sos, Senin, (15/10/2018).

    Namun Kapolsek mengakui, masih menunggu keluarga warga Jalan Yose Rizal Medan yang tidak ingin korban diautopsi.

    ”Keluarga meminta tidak boleh diautopsi karena Hendra tewas bunuh diri. Sehingga layak secepatnya dikeremasi di kawasan Jalan Asia Medan, ” kata Kompol Krisitian.

    Jadi, dijelaskannya, pengungkapan kasus korban bunuh diri yang dilakukan Polsek Medan Area ini sudah nampak titik terangnya.

    “Kita sudah mengumpulkan bukti tambahan yakni memeriksa saksi keluarga korban yang menyebutkan Hendra mempunyai kelainan jiwa,” jelasnya.

    Selain itu, orang nomor satu di Mapolsek Medan Area ini mengharapkan adanya perhatian bersama untuk menjaga anak untuk tidak nekat bunuh diri.

    “Begitu juga untuk pengelola gedung plaza di Medan untuk meningkatkan pengamanannya lagi. Sehingga tidak terulang bunuh diri gedung maupun plaza lainnya,” harapnya seraya menambahkan dari catatan yang ada diduga korban bunuh diri mengalami depresi.

    Sebalumnya, pengunjung Thamrin Plaza Medan mendadak heboh.

    Pasalnya, pengunjung menemukan seorang pria bunuh diri dengan cara melompat dari lantai 5 hingga bersimbah darah. (pw/net)

  • Satu Tahun Kepemimpinan : Anies Komitmen Penuhi Janji Membangun Jakarta Yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya

    Satu Tahun Kepemimpinan : Anies Komitmen Penuhi Janji Membangun Jakarta Yang Maju Kotanya dan Bahagia Warganya

    Jakarta (SL) – Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah memasuki setahun memimpin Ibukota DKI Jakarta. Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) DKI Jakarta Laode Basir mengungkapkan, hingga kini Anies masih on the track dalam mewujudkan janji kampanyenya dengan slogan ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya’.

    “Secara garis besar, program pembangunan yang diusung Anies berorientasi pada kemajuan kota secara fisik dan membuat bahagia warga dalam pengertian fokus pada pembangunan manusianya,” ujar Laode ketika berbincang dengan Reporter di Mesjid Sunda Kelapa, Menteng Jakarta Pusat selesai sholat Isya’, Senin (15/10/2018).

    Laode yang asal Buton Sultra ini juga Caleg DPRD DKI Dapil 2 Jakarta Utara membeberkan sejumlah pembangunan yang telah dilakukan Anies sejak dilantik 1 tahun lalu. “Kita bisa lihat dan rasakan pembangunan di wilayah Ubukota. Pedestrian dibenahi, PKL ditata, kali-kali dan sungai dinormalisasi, perkampungan direvitalisai, UMKM bergeliat serta pembangunan rumah sederhana DP Rp.0 %,” ujarnya.

    Mantan Pengurus Forum Wacana Mahasiswa (Forwaca) Pascasarjana UNJ itu juga mengatakan, dalam membahagiakan warganya, Gubernur Anies Baswedan melakukan gebrakan, di antaranya, menutup tempat hiburan Alexis, KJP plus, memberikan kado terbaik penilaian wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK RI, di mana sejak 4 tahun sebelumnya DKI Jakarta tidak mendapatkan prestasi tersebut.

    “Belum lagi bagaimana keberpihakan Anies pada masyarakat banyak semisal penghentian reklamasi, bergairahnya kegiatan keagamaan, program revolusi putih bagi siswa sekolah di Jakarta, kemudian kebijakan hari pertama orangtua wajib mengantar anaknya ke sekolah. Semua itu dalam rangka membahagiakan warganya,” ungkap Laode.

    Hal lain yang juga menjadi bukti keberhasilan Anies adalah sukses sebagai tuan rumah Asian Games 2018. “Anies punya andil yang patut diapresiasi dalam perhelatan level ini,” pungkas Laode. (fri)

  • Pabrik Kayu Lapis Tutup, 1.076 Karyawan di PHK Massal

    Pabrik Kayu Lapis Tutup, 1.076 Karyawan di PHK Massal

    Kotawaringin (SL) – Perusahaan dibidang playwood (kayu lapis) terbesar di Kalimantan Tengah mengalami kesulitan finansial akibat ekonomi yang terus memburuk selama 3 tahun terakhir. Dampaknya perusahaan yang beroperasi di Pangkalan Bun, Kabupaten Kotawaringin Barat (Kobar) ini terpaksa menutup operasional perusahaan dan merumahkan (PHK) 1.076 karyawannya.

    PT Korindo Aria Bima Sari (KABS) sudah beroperasi selama 38 tahun. Perusahaan ini berdiri sejak 1980 dan harus menanggung imbas ekonomi Indonesia yang terus memburuk dalam tiga tahun terakhir. “Dengan berat hati kami harus menutup produksi playwood (kayu lapis) dan merumahkan ribuan karyawan. Karena jika terus dipaksa beroperasi dampaknya akan berbahaya bagi perusahaan dan juga karyawan,” ujar Kepala Personalia PT KABS, Reza didampingi General Manager Jang Ho Wook saat jumpa pers di Pangkalan Bun, Sabtu (13/10/2018).

    Ia mengungkapkan, per 21 Oktober 2018, pabrik playwood ini akan berhenti beroperasi. Terkait hak hak karyawan akan dipenuhi semua, sesuai aturan perundang undangan yang berlaku. Undang-Undang ketenagakerjaan menetapkan, jika tutup perusahaan dengan alasan mengalami kerugian selama lebih dari dua tahun, maka perusahan bisa membayarkan 1x uang pesangon, 1x uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15% .

    Meskipun keuangan perusahaan kurang baik, sebagai penghargaan kepada karyawan yang bekerja dengan waktu cukup lama, PT KABS menekankan akan membayar 2x uang pesangon serta penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak 15 % pesangonnya. “Alhamdulillah tidak ada gejolak di dalam, karena semua karyawan menyadari kondisi perusahaan. Dan perusahaan juga memastikan pada akhir Oktober dan paling lama awal November semua hak karyawan akan dibayar,” ungkapnya.

    Reza menambahkan, pihak perusahaan sudah menghitung dana yang akan disiapkan untuk memberi pesangon ribuan karyawan tersebut setelah mendapat persetujuan dari manajemen pusat. “Setelah kita hitung, uang pesangon dan ganti rugi yang harus disiapkan sebesar Rp98 Miliar dan Gaji terakhir harus disiapkan Rp8 Miliar. Rata rata karyawan di PT KABS sudah bekerja 20 tahunan, dan mereka rata rata akan menerima uang pesangon Rp90Juta-Rp100 juta,” terang dia.

    Terkait PHK massal ini memang berdampak pada ekonomi dan sosial di Kabupaten Kobar. Namun kemungkinan besar tidak begitu begejolak, sebab mayoritas karyawan PT KABS sudah berumur 40 tahun ke atas. Sedangkan yang berumur 30 tahun ke bawah hanya sekitar 10%. “70%  dari total 1.076 karyawan sudah berumur 40 tahun, 20% berumur 30-40 tahun dan 10% lagi di bawah 30 tahun, dan jika dilihat mayoritas sudah punya usaha masing masing.”

    Untuk diketahui, PT KABS selama ini  mengekspor produksi kayu lapis ke Timur Tengah dan Eropa sejak tahun 1980. Karena penurunan penjualan di luar negeri, bisnis kayu lapis Indonesia telah memasuki masa krisis sejak lima tahun terakhir. Selain menurunya pembeli, bahan baku kayu juga harganya terus naik karena imbas dari melonjaknya nilai dollar terhadap rupiah.

    PT. KABS menyatakan, ada kemungkinan akan ada pengoperasian pabrik kembali sambil menunggu perbaikan ekonomi Indonesia dan juga adanya permintaan kayu lapis dari luar negeri. “Jika ditanya kemungkinan Korindo akan beroperasi lagi, kita belum bisa jawab. Yang jelas ada, tapi semua yang menentukan manajemen di pusat,” lanjutnya.

    Sementara itu, Ketua Serikat Pekerja PT Korindo Aria Bimasari, Suharyanto mengatakan, semua karyawan menerima dengan baik keputusan manajemen untuk menutup operasional perusahaan asal hak-haknya bisa dibayar dalam waktu yang cepat dan sesuai aturan UU Ketenagakerjaan. “Dan perusahaan menjamin hak hak mereka akan terbayarkan pada 30 dan 31 Oktober atau paling lama awal November sudah beres. Oleh karena itu karywan semua legowo dan ikuti aturan,” ujar Aria.

  • Bos Lippo Tersangka Kasus Proyek Meikarta

    Bos Lippo Tersangka Kasus Proyek Meikarta

    Bekasi (SL) – Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sembilan tersangka suap pengurusan izin proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.Nasional (15/10/2018). Mereka yakni Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

    “Mereka disangka sebagai pemberi (suap),” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 15 Oktober 2018. Tersangka diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    Adapun sebagai tersangka penerima suap, yakni Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

    Pada penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf s atau b atay Pasal 11 atau Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Penetapan tersebut berdasarkan hasil gelar perkara pasca operasi tangkap tangan Minggu, 14 Oktober 2018. Terang Laode, dalam OTT juga diamankan KPK uang 90.000 dolar Singapura dan Rp 513 juta.

    “Tim juga mengamankan 2 unit mobil yakni Toyota Avanza dan Mobil Toyota Innova,” kata Laode. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan sembilan tersangka suap pengurusan izin proyek Pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.Nasional (15/10/2018). Mereka yakni Billy Sindoro selaku Direktur Operasional Lippo Group, Henry Jasmen selaku pegawai Lippo Group dan dua konsultan Lippo Group, Taryudi dan Fitra Djaja Purnama.

    “Mereka disangka sebagai pemberi (suap),” kata Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di kantornya, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin, 15 Oktober 2018. Tersangka diduga pemberi disangkakan melanggar Pasal 5 ayat 1 huruf a atau b atau Pasal 13 UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 Juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

    Adapun sebagai tersangka penerima suap, yakni Neneng Hasanah Yasin selaku Bupati Bekasi, Jamaludin selaku Kepala Dinas Pemkab Bekasi, Sahat M Nohor selaku Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi, Dewi Tisnawati selaku Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Bekasi dan Neneng Rahmi selaku Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi.

    Pada penerima suap disangkakan Pasal 12 huruf s atau b atay Pasal 11 atau Pasal 12B UU Pemberantasan Korupsi juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP. Penetapan tersebut berdasarkan hasil gelar perkara pasca operasi tangkap tangan Minggu, 14 Oktober 2018. Terang Laode, dalam OTT juga diamankan KPK uang 90.000 dolar Singapura dan Rp 513 juta.  “Tim juga mengamankan 2 unit mobil yakni Toyota Avanza dan Mobil Toyota Innova,” kata Laode.

  • Kepala Daerah Terancam Penjara 2 Tahun, OKP LAN Riau: Bawaslu Riau Jangan Sampai Masuk Angin

    Kepala Daerah Terancam Penjara 2 Tahun, OKP LAN Riau: Bawaslu Riau Jangan Sampai Masuk Angin

    Riau (SL) – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Riau sudah mulai memproses dugaan pelanggaran Pemilu oleh 11 kepala daerah di Riau. Indikasi pelanggaran tersebut terkait deklarasi dan penandatanganan dukungan kepala Capres Jokowi-Ma’aruf Amin pekan lalu.

    Komisi Pemilihan Umum (KPU) Riau, Ahad (14/10/2018) sudah memenuhi undangan dari Bawaslu Riau. Sementara untuk 11 kepala daerah dijadwalkan untuk mendatangi Bawaslu Riau pekan ini juga. Menanggapi keseriusan Bawaslu Riau ini, ketua OKP Lingkar Anak Negeri Riau (LAN-R) Alwira Fanzary berharap, apa yang dilakukan Bawaslu ini tidak hanya sekedar formalitas.

    “Atensi publik dengan isu ini tinggi, tapi kita sadar juga pihak yang diduga melakukan pelanggaran juga bukan orang biasa. Mereka ini gubernur terpilih dan bupati serta wali kota, tentu akses mereka ke berbagai pihak juga kuat. Namun jangan sampai Bawaslu masuk angin karena itu,” kata Alwira, Senin (15/10/2018).

    Tambah dia, Bawaslu Riau dalam Pilkada belum lama ini sudah memperlihatkan kesungguhannya dalam menegakkan aturan, seperti kasus politik uang di kabupaten Indragiri Hulu, dan itu harus dipertahankan. “Kita apresiasi itu, jangan lagi Bawaslu hanya tukang bersihkan spanduk, bawa mereka ke ranah hukum. Walaupun sekelas kepala daerah, jika lakukan pelanggaran usut tuntas,” pungkasnya.

  • Angka Perkawinan Usia Dini di Klakah Tinggi, Perceraian Meningkat

    Angka Perkawinan Usia Dini di Klakah Tinggi, Perceraian Meningkat

    Lumajang (SL) – Bupati Lumajang, Thoriqul Haq, MML., mengungkapkan, bahwa di wilayah Kecamatan Klakah, angka perkawinan di usia dini masih tinggi. Demikian diungkapkan Cak Thoriq saat bersama Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Hj. Musfarinah Nuryati, M.Pd., menghadiri Pencanangan Hari Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan tahun 2018, di Balai Desa Klakah, Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Selasa (16/10/2018) pagi.

    Kegiatan tersebut bertemakan, “Melalui safari PKK – KB – Kesehatan kita sukseskan program KB untuk mendukung terwujudnya masyarakat Lumajang yang berdaya saing, makmur dan bermartabat.” Bupati bersama Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang mengawali kegiatan dengan meninjau pelayanan pemasangan KB IUD dan KB Implant, di Puskesmas Kecamatan Klakah.

    Dalam sambutannya, Cak Thoriq, panggilan akrab Bupati Lumajang, menyampaikan bahwa sampai saat ini salah satu permasalahan di Kabupaten Lumajang adalah pernikahan usia dini cukup tinggi, khususnya di Kecamatan Klakah. “Pernikahan dini itu dalam satu sisi sangat membahayakan kesehatan, di sisi lain secara psikologis anak-anak yang dipaksakan menikah akhirnya tingkat perceraiannya juga akan tinggi,” ungkapnya.

    Cak Thoriq, mengatakan bahwa tugas pemerintah harus dapat mencegah pernikahan usia dini, supaya laju pertumbuhan penduduk itu lebih terencana dan stabilitas dalam menjalankan rumah tangga bisa terkontrol. Pemerintah akan terus mengoptimalkan dan meningkatkan akses pelayanan KB agar menjadi pilihan bagi masyarakat. “Saya sangat mengapresiasi dari total rata-rata anak yang dilahirkan oleh seorang ibu pada usia yang produktif,” ujarnya.

    Sementara itu, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Lumajang, dr. Farida Alfawati, MPPM., melaporkan, bahwa tujuan dari kegiatan tersebut adalah meningkatkan pencapaian target-target program KB dan kesehatan melalui gerakan PKK.

    Dalam kesempatan tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang memberikan bantuan yang diserahkan oleh Bupati Lumajang, Cak Thoriq, yaitu, berupa :

    – Bantuan Alkon (alat kontrasepsi) Implan 1050, dan masing-masing Kecamatan 50 alkon yang akan diterima oleh Koordinator KB Kecamatan.
    – Bantuan makanan tambahan untuk ibu hamil dan balita.
    – Bantuan Program jalin Matra Feminisasi kemiskinan tahun 2018 sebanyak 53 kepala rumah tangga Kec. Klakah.
    – Bantuan bibit padi untuk 300 Ha sawah.
    – Bantuan Santunan kematian kepada 2 keluarga.
    – Bantuan 160.000 bibit ikan kepada kelompok perikanan Desa Tegalrandu.

  • 15 Remaja Terjaring Razia, 3 Diantaranya Akan Dinikahkan

    15 Remaja Terjaring Razia, 3 Diantaranya Akan Dinikahkan

    Sumenep (SL) – Sebanyak 15 remaja bukan muhrim terjaring razia aparat Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), disejumlah rumah kos Sumenep, Madura, Jawa Timur. “Mereka yang terjaring tidak mengantongi kartu identitas,” demikian dijelaskan Kasatpol PP Sumenep, Fajar Rahman.

    Dia menyebutkan, ada tiga muda-mudi yang ditemukan dalam satu kamar berisi dua laki-laki dan seorang perempuan. Selain itu, pihaknya juga mengamankan enam pemuda yang kedapatan sedang pesta minuman keras (miras).

    Dari 15 muda-mudi yang terjaring razia Satpol PP Sumenep itu, tiga diantaranya telah direkomendasikan untuk dilakukan akad nikah. “Dari hasil komunikasi dengan pihak orang tua remaja yang terjaring razia tadi malam, mereka sepakat untuk menikahkan anaknya karena ada yang sudah bertunangan,”tutup Fajar kepada awak media diruang kerjanya.