Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Delapan Relawan Tiongkok Dicegah Masuk Palu Karena Bawa Surat Palsu

    Delapan Relawan Tiongkok Dicegah Masuk Palu Karena Bawa Surat Palsu

    Sulawesi Tengah (SL) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencegah delapan relawan asal Tiongkak masuk ke Palu, Sulawesi Tengah. BNPB mencurigai surat undangan dari Bupati Sigi untuk ikut membantu proses penanggulangan bencana sebagai relawan yang digunakan kedelapannya palsu.

    BNPB juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Bupati Sigi untuk mengkonfirmasi undangan bagi para relawan Tiongkok tersebut. Namun diketahui undangan tersebut tidak benar.

    “Sudah kita lihat suratnya, kondisinya kita khawatir, masih diragukan asli atau tidak. Nah, kita sinyalir suratnya palsu,” kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, Sutopo Purwo Nugroho di Graha BNPB, Jakarta Timur, Kamis (11/10).

    Sutopo menjelaskan delapan relawan tersebut masuk ke Indonesia melalui Bandara Sultan Hasanuddin pada 7 Oktober 2018.

    Petugas BNPB Makassar sudah memperingatkan delapan orang tersebut untuk tidak masuk ke Palu. Meski telah diperingatkan, tiga orang tetap menuju Palu melalui jalur darat.

    Sebelum delapan relawan asal Negeri Tirai Bambu, BNPB juga menolak kedatangan 14 relawan asing masuk ke Palu. Para relawan tersebut yakni delapan orang berasal dari Meksiko, lima orang dari Nepal, dan seorang dari Australia.

    Sutopo menjelaskan pihaknya bukan menolak adanay warga asing di Sulteng, tapi bagi relawan asing yang ingin membantu harus memiliki perizinan dan membawa bantuan yang dibutuhkan pemerintah Indonesia. Bahkan ada saja relawan yang ingin masuk ke Palu dengan menggunakan visa turis.

    “Ya, kita terima kasih atas keinginan membantu masyarakat di Sulteng yang terkena bencana, tapi dalam bantuan tadi selalu ada aturan mainnya. Bukan hanya di Indonesia, di negara-negara lain juga diberlakukan seperti itu. Untuk NGO asing diminta untuk berkordinasi dengan PMI dan afiliasi NGO nasional. Mereka bisa masuk setelah diizinkan dan melakukan kordinasi tersebut,” ujar Sutopo.

  • Bawaslu Riau akan Panggil 10 Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi

    Bawaslu Riau akan Panggil 10 Kepala Daerah Deklarasi Dukung Jokowi

    Jakarta (SL) – Bawaslu Riau akan memanggal Gubernur/Wagub terpilih dan sejumlah kepala daerah terkait deklarasi dukungan ke Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019. Pemanggilan tersebut diputuskkan setelah melalui pembahasan dalam Rapat Pleno Bawaslu Riau malam ini.

    “Terkait Gubernur terpilih dan Bupati/ Walikota se Riau yang menandatangani pernyataan dukungan kepada salah satu capres-cawapres Pemilu tahun 2019, Bawaslu Riau akan segera memanggil gubernur terpilih serta beberapa orang bupati dan Wali kota se Riau,” kata Ketua Bawaslu Rusidi Rusdan dalam siaran persnya yang diterima detikcom, Rabu (10/10/2010).

    “Pada pemanggilan nanti kita ingin memperjelas lebih jauh seperti apa kronologis kejadian dan apa maksud dan tujuan kegiatan tersebut,” kata Rusidi.
    Rusidi menjelaskan pemanggilan dilakukan karena Bawaslu merasa perlu menanyakan beberapa hal terkait kehadiran mereka dalam deklarasi dukungan yang dilaksanakan oleh Projo di Hotel Aryaduta Pekanbaru siang tadi.

    Di samping itu, lanjut Rusidi, pihaknya juga akan memanggil panitia pelaksana untuk mendapat informasi yang lebih lengkap. Materi pemanggilan nanti akan difokuskan kepada kemungkinan terpenuhinya unsur pidana, khususnya pasal pejabat negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu. Sesuai UU No 7 Tahun 2017, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp 24 juta.
    “Di samping itu juga kita akan lihat kemungkinan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara dengan ancaman hukuman yang sama atau bisa juga pelanggaran terhadap keduanya,” tutur Rusidi.

    Deklarasi yang digelar siang tadi itu dipimpin Gubernur Riau terpilih, Syamsuar didampingi Wakil Gubernur Riau terpilih, Edy Natar. Di atas panggung juga terlihat sejumlah kepada daerah. Kepala daerah yang hadir di antaranya, Wali Kota Pekanbaru, Firdaus (Partai Demokrat), Bupati Kampar, Azis Zainal (PPP), Bupati Kuansing Mursini, Bupati Meranti, Irwan Nasir (Ketua PAN Riau), Wali Kota Dumai Zulkifli AS, Bupati Inhil M Wardan Golkar, Bupati Bengkalis Amril Mukminin.

    Selanjutnya, Bupati Rokan Hulu Sukiman (Ketua DPC Gerindra), Bupati Rokan Hilir Suyatno (PDI Perjuangan). (dtk)

  • Komunitas Sesama Jenis di Karawang Lebih Banyak dari Garut

    Komunitas Sesama Jenis di Karawang Lebih Banyak dari Garut

    Karawang (SL) – Grup komunitas pecinta sesama jenis juga ditemukan di Kabupaten Karawang. Bahkan, anggota grup ini jauh lebih banyak dibanding dengan grup serupa di Garut. Berdasarkan penelusuran penggiat media sosial, ada 6.425 anggota yang tergabung dalam tiga grup pencinta sesama jenis di wilayah itu.

    Penggiat media sosial asal Karawang berinisial WS, mengatakan, setelah melakukan penelusuran ada tiga grup pencinta sesama jenis yang eksis di Karawang. Yakni, grup gay ‘Karawang Undercover Positif dengan jumlah anggota 2.290.

    Kemudian, grup gay’Karawang-Cikarang Under 25 Age’, dengan jumlah anggota 3.426. Lalu, grup gay ‘Kosambi-Klari’, yang beranggotakan 709 pengguna. “Sangat miris, sebab mereka sudah terang-terangan di media sosial,” ujar WS kepada sejumlah media, Rabu (10/10).

    Menurutnya, berdasarkan penelusuran pihaknya selama beberapa bulan, mayoritas anggota grup ini berasal dari wilayah Karawang kota. Hal itu, terlihat dari history posting dan kegiatan para pemilik akun tersebut. Tak hanya itu, grup tersebut sudah terang-terangan di media sosial.

    Mereka tak sungkan menyebut kode untuk kaum gay. Seperti top and bottom. Top, untuk menunjukan pria yang maskulin dan berbadan kekar.

    Sedangkan, bottom menunjukan pria yang memposisikan diri sebagai perempuan. “Parahnya lagi, tak jarang mereka menyerukan diri untuk melakukan hubungan badan. Jelas ini sudah sangat meresahkan. Apalagi, grup itu sangat mudah diakses siapapun,” jelas WS.

    Secara terpisah, Kasat Reskrim Polres Karawang AKP Maradona Armin Mappaseng, mengatakan, pihaknya akan melakukan penyelidikan terkait dengan adanya grup kaum gay di media sosial. Jika benar, maka akan diproses lebih lanjut. “Kami akan selidiki,” ujarnya.

    Kelompok LGBT ini, menjadi sorotan dunia. Termasuk Indonesia. Apalagi, ada sejumlah negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Bahkan, di Indonesia LGBT menjadi sorotan, usai putusan MK No 46/PUU-XIV/2016, soal permohonan penafsiran atas norma tentang zina, pemerkosaan dan perbuatan cabul sebagaimana tertuang dalam Pasal 284, 285 dan 292 KUHP.

  • Penjara 2 Tahun Denda Rp24 juta Menanti 9 Bupati dan Walikota di Riau

    Penjara 2 Tahun Denda Rp24 juta Menanti 9 Bupati dan Walikota di Riau

    Pekanbaru (SL) – Badan pengawas pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau Rabu (10/10/2018) malam, melakukan pembahasan dan rapat pleno. Kerja lembur Bawaslu Riau tersebut, terkait adanya 9 orang Bupati dan walikota serta pasangan Gubernur terpilih membuat pernyataan dukungan kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dan menandatangani surat dukungan.

    Dalam proses dugaan pelanggaran pemilu yang diduga dilakukan oleh 9 orang Bupati dan Walikota di Riau, sudah terjadi dalam Deklarasi dukunagn yang dilaksanakan oleh komunitas Pro Jokowi (Projo) di Hotel Arya Duta Rabu (10/10/2018) pagi tadi.

    Setelah melalui pembahasan dan rapat pleno Bawaslu Riau, langkah awal adalah memanggil Bupati dan Walikota tersebut untuk ditanyakan kepada yang bersangkutan, guna terpenuhinya unsur pasal pejabat negara yang melakukan tindakan menguntungkan atau merugikan salah satu Peserta pemilu.

    “Dugaan pelanggaran tersebut, sesuai UU No 7 Tahun 2017, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 2 tahun dan denda Rp24 juta, di samping itu juga kita akan lihat kemungkinan pelanggaran terhadap penggunaan fasilitas negara dengan ancaman hukuman yang sama atau bisa juga pelanggaran terhadap keduanya,” kata ketua Bawaslu Riau, Rosidi Rusdan dalam pers rilis yang dikirimnya ke pemimpin redaksi pelitariau.com.

    Kata Rosidi, pemanggilan Bupati dan Walikota tersebut dilakukan, karna Bawaslu merasa perlu menanyakan beberapa hal terkait kehadiran mereka dalam kegiatan Deklarasi dukunagn yang dilaksanakan oleh Projo. “Pada pemanggilan nanti kita ingin memperjelas lebih jauh, seperti apa kronologis kejadian dan apa maksud dan tujuan kegiatan tersebut,” tegas Rosidi.

    Selain Bupati, Bawaslu Riau juga akan memanggil Gubernur dan Wakil Gubernur Riau terpilih yang diduga juga ikut dalam deklarasi tersebut. Disamping itu kita juga, pihak Bawaslu juga akan memanggil Panitia plaksana untuk mendapat informasi yang lebih lengkap. “Direncanakan pemanggilan uang dilakukan Bawaslu pada minggu depan,” jelasnya.

    Lebih jauh dijelaskanya, semua yang hadir dan menanda tangani pernyataan dukungan yang di buat dalam deklarasi oleh Projo, juga akan dipanggil satu-persatu. (net)

  • Kadis PUPR Banten Tuding Pokja ULP Salah Administrasi Terkait Proyek Jalan Picung Munjul

    Kadis PUPR Banten Tuding Pokja ULP Salah Administrasi Terkait Proyek Jalan Picung Munjul

    Serang (SL) – Direktur Eksekutif Banten Investigasi Coruption Control ( BICC ) Hanafi Habib, Meminta kepada Gubernur Banten untuk segera mencopot Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang ( PUPR ) Provinsi Banten, hal tersebut berkaitan dengan adanya dugaan yang dianggap telah melanggar ketentuan dan aturan didalam pengadaan barang dan jasa melalui tender pada pekerjaan di Dinas PUPR.

    Seperti pada pekerjaan ruas jalan Picung – Munjul sepanjang 6 KM yang awalnya bernilai 59 Milyar namun berkurang menjadi 42 Milyar, yang diketahui paket kegiatan tersebut telah dinyatakan gagal lelang oleh pihak ULP.

    Akan tetapi pada kenyataannya Kepala Dinas PUPR Hadi Soeryadi, justru malah mengeluarkan SPK kepada salah satu perusahaan untuk mengerjakan paket pekerjaan tersebut, dengan alasan untuk mempercepat pembangunan.

    Menurut Hanafi, jelas bertentangan dan telah melanggar peraturan yang ada. “ Sudah jelas dinyatakan gagal oleh ULP dan sedang dalam proses hukum oleh Kejati Banten mengapa terus dikerjakan,” terangnya.

    Lebih parah lagi bukan hanya ruas jalan Picung – Munjul saja, ada 1 paket kegiatan lagi, yaitu ruas jalan Ciseket – Sobang – Tela dengan nilai 29 M. sebagaimana sebelumnya sudah dipublis oleh mediakriminalitas.com, terkait buruknya pelaksanaan pekerjaan tersebut.

    Senada dikatakan Deny Debus Direktur Exsekutif Front Pemantau Kriminalitas (FPK) di kantornya. Menurutnya, ULP sudah menyatakan gagal lelang pada pekerjaan ruas jalan Picung – Munjul dan ruas jalan Ciseket – Sobang – Tela yang sudah dibatalkan, maka tidak dapat dilakukan penunjukan langsung oleh Kadis PUPR sebagai pengguna anggaran, akan tetapi ULP dapat melakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu melakukan pengkajian ulang, tentang penyebab pelelangan ulang gagal.

    Adapun proses selanjutnya PA / KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya ( revisi anggaran ) untuk pekerjaan lain, sehingga dari pasal diatas menurut Deny sudah sangat jelas. Hingga dapat disimpulkan tidak ada opsi lain seperti penunjukan langsung, apabila setelah gagal pada pelelangan ulang, tetapi harus dilakukan pengembalian anggaran, ucapnya. Namun anehnya Kadis PUPR malah menerbitkan SK penunjukan langsung pada kegiatan pekerjaan Ruas jalan Picung Munjul dan Ruas Jalan Ciseket – Ciseukeut -Sobang -Tela dengan menelan anggaran Rp.88 milyar,yang jelas tidak procedural.

    Lebih jauh Deny mengatakan bahwa dalam Peraturan Kepala (Perka) LKPP tentang juknis Perpres 70 tahun 2012, ada pasal yang berbunyi; dalam hal pelelangan ulang gagal maka kelompok kerja ULP dapat melakukan penunjukan langsung berdasarkan persetujuan pengguna anggaran (PA) dengan tetap memperhatikan prinsif efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dengan ketentuan ; 1.hasil pekerjaan tidak dapat ditunda 2. Menyangkut kepentingan / keselamatan masyarakat 3. Tidak cukup waktu untuk melakukan proses pelelangan ulang dan pelaksanaan pekerjaan,

    Jika ketiga kreteria tersebut tidak terpenuhi maka hal ini tidak bisa dilakukan penunjukan langsung dan anggaran harus di kembalikan ke kas Negara dalam hal waktu yang sudah tidak mencukupi, bukan malah menunjuk salah satu pengusaha dengan mengeluarkan surat perintah kerja (SPK), untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan alasan untuk mempercepat pembangunan meskipun bertentangan dengan aturan.

    ”Jelas bahwa ini ada aroma diduga permainan konspirasi yang tersistematis, untuk mencari keuntungan semata dengan cara membentur aturan yang ada ketetapannya,” ujar Deny.

    Bahkan bertentangan dengan Perpres No.16/2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkaitan dengan tender.

    Selanjutnya guna mendapatkan informasi yang lebih jauh pihaknya, mengaku telah melakukan konfirmasi kepada Inspektorat Prov Banten terkait hal ini, sambung aktivis ini.

    “mereka (inspektorat –red) menyatakan, bahwa yang dilakukan oleh Kadis PUPR sangat salah dan bertentangan dengan aturan, selain itu Inspektorat sudah memberikan instruksi untuk menghentikan kegiatan pekerjaan tersebut. Karena masalah ini sudah masuk ke Kejati Banten, dan sedang dalam proses hukum,” ungkap Deny Debus.

    Sementara Ir. Hadi Soeryadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten Kamis (11/10/2018) mengatakan, terkait paket pekerjaan Picung- Munjul itu bukan gagal lelang melainkan miss administrasi.

    “ Hal ini sudah diperiksa oleh inspektorat dan Kejati, harusnya pihak Pokja segera mengumumkan keputusan yang saya ambil,” ujar Kadis PUPR.

    Yang jelas kesalahan administrasi itu bukan dari pihak PUPR melainkan dari Pokja ULP, jelas Hadi. (mk/net)

  • Viral Sopir Cium Penumpangnya, Grab: Harus Dicek Dulu

    Viral Sopir Cium Penumpangnya, Grab: Harus Dicek Dulu

    Jakarta (SL) – Managing Director Grab Indonesia Ridzki Kramadibrata meminta masyarakat tidak sepihak menanggapi cerita atau informasi yang beredar di media sosial. Dia merujuk viral kisah seorang sopir taksi online yang melecehkan penumpang perempuannya dengan memaksa mencium di bibir.

    “Ya harus diverifikasi dulu dan dicek benar atau tidaknya,” ujar Ridzki ketika ditemui, Rabu 10 Oktober 2018.

    Menurut dia, Grab Indonesia telah melakukan prosedur standar untuk menangani pengaduan di media sosial  tersebut. Prosedur pertama, kata dia, membekukan akun dari mitra Grab tersebut. Kedua, memanggil atau klarifikasi dari masing-masing pihak secara terpisah.

    Ketiga, jika merasa dibutuhkan pihaknya akan memberikan bantuan baik dari segi hukum atau pun hal lainnya selama kasus berlangsung. “Kami lakukan dulu pemanggilan lewat telepon kemudian lakukan pertemuan secara khusus dan kami sudah ada timnya,” ujar dia.

    Dalam twitter resmi Grab Indonesia (@GrabID) Grab menjelaskan bahwa mitra pengemudi yang dimaksud telah bersedia dipertemukan dengan penumpangnya. Si sopir akan memberikan penjelasan secara langsung dan menawarkan proses mediasi antara kedua belah pihak

    “Tetapi hingga saat ini, penumpang yang bersangkutan masih menolak untuk bertemu, walaupun sudah menerima penjelasan dengan baik dari pihak kami,” tulisnya.

    Kebijakan itu kini dikecam luas di media sosial. Sebagian netizen menilai Grab Indonesia tidak tegas dan tidak berempati terhadap penumpang yang menjadi korban. “Kalian harusnya dampingin korban bikin laporan ke polisi! Ngajak mediasi, berharap baikan? Dikira ini perkara anak TK rebutan permen?!” cuit satu akun. (Tempo)

  • Pesawat Kargo Caravan PK-JBR Jhonlin Air Tergelincir di Papua

    Pesawat Kargo Caravan PK-JBR Jhonlin Air Tergelincir di Papua

    Mimika (SL) – Insiden tergelincirnya Pesawat jenis Caravan PK-JBR milik PT. Jhonline Air yang di piloti oleh Krishenus dari Bandara Moses Kilangin Timika Kabupaten Mimika.

    Pesawat jenis Caravan PK-JBR yang berangkat dari Bandara Moses Kilangin Timika Kabupaten Mimika dengan tujuan Bandara Beoga Kabupaten Puncak pukul 05.41 Wit, pada pukul 06:00 sampai dengan pukul 06.30 Wit.

    Cuaca di Distrik Beoga masih kabut yang menutupi pintu masuk Bandara Beoga, pesawat tersebut mendarat dan menabrak tanggul dekat Avron Bandara. Bertempat di landasan pesawat di Distrik Beoga Kabupaten Puncak (Ilaga) Papua, Rabu, 10 Oktober 2018.

    Akibat dari Insiden tersebut Pesawat Jhonlin PK JBR mengalami kerusakan pada bagian depan pesawat (Baling – baling) bengkok dan pada bagian ekor pesawat mengalami retak. Insiden ini diduga cuaca dan speed pesawat yang menyebabkan pesawat tergelincir.

    Pesawat membawa muatan cargo (sembako) sebanyak 1.218 dan jumlah penumpang sebanyak 2 orang yang terdiri dari 1 pilot dan 1 orang penumpang. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut.

    Identitas pilot: Krishenus (42 tahun), mengalami benjolan pada bagian kening. Identitas penumpang: Daus (27 tahun), mengalami shock (Trauma)

    Langkah-langkah kepolisian yang diambil, menerima laporan, mendatangi tempat kejadian, melakukan koordinasi dengan pihak terkait, membuat laporan polisi.

    Sementara Pesawat Jhonlin PK JBR masih di Bandara Beoga, masih menunggu tim Investigasi dari Jakarta. Pasca insiden tersebut, aktifitas di Bandara Beoga berjalan seperti biasa. (rb/net)

  • Aksi Penggalangan Dana Lintas Komunitas Masuk Mall

    Aksi Penggalangan Dana Lintas Komunitas Masuk Mall

    Riau (SL) – Puluhan komunitas di Riau yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Riau untuk Sulteng Bergerak, merambah hingga kawasan Mal. Salah satunya Mal Living World. Aksi di dalam Mal ini akan dilaksanakan besok, Jumat (12/10) pukul 14.00 hingga 22.00.

    Aksi di mal ini diawali dengan pertemuan antara tim pelaksana dari Koalisi Masayarakat Sipil Riau dengan managemen Mal Living World, dua hari lalu. Hadir di antaranya, perwakilan managemen WALHI Riau selaku penggagas dan penyedia posko utama, Eko Yunanda, Koordinator umum Wahyudi Kurniawan, Koordinator pelaksana aksi Mal Living World Kunni Masrohanti, sekretaris Tya dan bendahara, Akzizah. Kedatangan tim disambut langsung oleh General Manager (GM) Living World, Rita dan segenap managemen terkait.

    ”Semua masyarakat Riau sudah bersama-sama menggalang donasi untuk Sulteng khususnya Palu dan Donggala. Begitu juga dengan teman-teman dari berbagai komunitas yang bersatu dalam Koalisi Masyarakat Sipil untuk Sulteng Bergerak ini. Tentu dengan cara kami. Di Mal Living World kami menggalang donasi dengan performance art. Berdonasi dengan seni dan hasilnya didonasikan lagi. Terimakasih kepada managemen Living World yang sangat menyambut baik kegiatan kami ini,” kata koordinator aksi donasi di Living World, Kunni.

    Perwakilan managemen WALHI Riau, Eko Yunanda, juga menyampaikan rasa bangganya karena WALHI bisa bergabung bersama komunitas-komunitas, termasuk menyediakan kantor WALHI sebagai posko utama, untuk menggalang donasi tersebut. ”Sebisanya kita berbuat bersama. Aksi ini kegiatan bersama. Kawan-kawan komunitas yang luar biasa, ” katanya.

    GM Living World, Rita, mengatakan, pihak Living World juga merasa senang karena komunitas-komunitas yang bergabung dalam koalisi tersebut, mau berkerjasama melaksanakan kegiatan di sana. ”Tentu kami sangat senang, menyambut baik kegiatan ini. Apalagi kegiatan amal, kami dukung. Senoga lancar sesuai yang direncanakan, ” katanya usai pertemuan tersebut. (pb/net)

  • Warga Palu Berharap Rendang 1,6 Ton Bantuan Sumatera Barat Yang Tak Kunjung Diterima?

    Warga Palu Berharap Rendang 1,6 Ton Bantuan Sumatera Barat Yang Tak Kunjung Diterima?

    Palu (SL) – Sejak ramai pemberitaan warga Sumatera Barat mengirimkan rendang sebanyak 1,6 ton untuk korban bencana alam di sejumlah daerah Sulawesi Tengah (Sulteng), para korban di tenda-tenda pengungsian pun berharap mendapatkan daging lezat itu. Namun, sejumlah warga Kota Palu yang menjadi korban gempa dan tsunami pada 28 September 2018 lalu mengeluh tidak mendapatkan bantuan dari warga Sumbar tersebut.

    “Dimohon kepada seluruh warga masyarakat kota Palu, jangan berharap banyak dengan rendang yang 1 ton lebih itu, kecuali ada keluarga di Dinsos, ” tulis Mell Lahadado di akun Facebooknya, Rabu (10/10/2018).

    Menurutnya, pengungsi bencana alam di Palu jangan berharap mendapatkan makanan lezat yang terbuat dari daging itu, sebab rendang sudah habis sebelum sampai ke warga korban.

    Mell malah memposting screenshot percakapan WhatsApp yang menyebutkan bila daging rendang itu sudah dibagi-bagikan dan yang mendapatkan hanya kalangan Aparat Sipil Negara (ASN). “Saya juga dapat (rendang), tapi dari iparku yang kerja di Dinsos,” dalam percakapan WhatsApp itu.

    Di sejumlah grup-grup Facebook warga Palu dan sekitarnya pun lagi ramai membahas daging rendang yang dianggap raib entah kemana.

    Kepala Pusat Data, Informasi, dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho pun ikut membahas keberadaan rendang ini akun twitternya. “Rendang 1 ton bantuan Pemda Sumbar sudah dibagikan kepada pengungsi bencana di Palu dan sekitarnya. ” tulis Sutopo di akun Twitternya @Sutopo_PN, pada Rabu.

    Dia mengatakan, jumlah rendang sekitar 1000 kilogram itu sebenarnya sangat terbatas untuk dibagikan kepada semua korban pengungsi yang berada di Palu, Donggala, Sigi dan daerah sekitar yang terkena dampak gempa dan tsunami.

    Sutopo juga membantah bila kiriman warga dan pemerintah Sumatera Barat itu hanya untuk kalangan pejabat pemerintahan di Sulteng. “Tentu tidak semua mendapat rendang karena jumlahnya terbatas. 1 ton itu tidak mencukupi untuk semua pengungsi. Tidak benar juga jika rendang tersebut buat pejabat di sana.” tulisnya lagi.

    Sebelumnya, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat mengirim 1.600 kg atau 1,6 ton rendang untuk korban gempa dan tsunami di Palu, Sulawesi Tengah. Rendang yang sudah dikemas tersebut diberangkatkan dari kantor BPBD Sumatera Barat pada Kamis, 4 Oktober 2018. (gs/net)

  • TKA Asal Cina Tertangkap Bawa Emas Batangan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang

    TKA Asal Cina Tertangkap Bawa Emas Batangan di Bandara Rahadi Oesman Ketapang

    Ketapang (SL)-Warga Kabupaten Ketapang dihebohkan dengan beredarnya informasi penangkapan terhadap seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang berasal dari China yang kedapatan membawa emas batangan seberat 3,3kg (sebelumnya ditulis 3,300 kg) di Bandara Rahadi Oesman Ketapang.

    TKA tersebut hendak membawa emas batangan menggunakan pesawat Nam Air tujuan penerbangan Ketapang-Semarang, pada Sabtu (6/10) sekitar pukul 13.40 WIB. Dari informasi yang beredar, terungkapnya adanya TKA bernama Chen Xilong (60) yang membawa emas batangan pertama kali diketahui oleh anggota Kodim 1203 Ketapang sebelum akhinya dilimpahkan ke Polres Ketapang.

    Tertangkapnya TKA yang membawa emas batangan dari lokasi tambang milik PT Sultan Rafli Mandiri seolah menjawab keresahan masyarakat Ketapang yang beberapa bulan lalu sempat dihebohkan dengan adanya foto pekerja asing yang berada dalam terowongan yang diduga dilokasi perusahaan yang terletak di Dusun Muatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi.

    Saat dikonfirmasi, Kapolres Ketapang, AKBP Yuri Nurhidayat membenarkan adanya penangkapan terhadap seorang Tenaga Kerja Asing (TKA) yang kedapatan membawa emas batangan seberat 3,3 kg di Bandara Rahadi Oesman Ketapang beberapa hari lalu. “Ya benar, saat ini kasusnya masih lidik dan kita sedang berkoordinasi ke pihak Dinas Pertambangan Provinsi terlebih dahulu,” ungkapnya.

    Ia melanjutkan, dari hasil penyelidikan pihaknya saat ini, diketahui TKA yang kedapatan membawa emas tersebut bernama Chen Xilong (60 tahun) yang merupakan warga negara China yang bekerja sebagai Manager Operasional PT Sultan Rafli Mandiri yang berada di Dusun Muatan Batu, Kecamatan Tumbang Titi, Kabupaten Ketapang. “Pengakuan yang bersangkutan emas diambil dari lokasi tambang tempat mereka beroperasional dan akan dibawa ke Sucofindo untuk dilakukan uji kadar,” terangnya. (suarapemredkalbar).