Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Para Calon Kepala Daerah Wajib Setor LHKPN

    Para Calon Kepala Daerah Wajib Setor LHKPN

    Febri, humas KPK RI

    Jakarta (SL)-Calon kepala daerah (cakada) yang akan ikut maju dalam pemilihan kepala daerah serentak 2018 mendatang diimbau untuk segera melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar bisa masuk dalam Laporan Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

    Demikian diutarakan Jurubicara KPK, Febri Diansyah dalam keterangannya, Senin (8/1/2018). “Jadi karena waktu masih ada, kami sampaikan pada seluruh calon kepala daerah, pelaporan LHKPN sudah dapat dilakukan ke KPK,” kata dia.

    Pendaftaran harta kekayaan, menurut Febri, dibuka lagi mulai hari ini hingga 10 Januari 2018. Paling tidak sudah ada sekitar 360 calon kepala daerah yang melaporkan harta kekayaannya. Adapun loket khusus pendaftaran LHKPN sudah dibuka sejak 2 Januari lalu, sampai dengan 20 Januari.

    Febri menjelaskan, pelaporan LHKPN merupakan bentuk transparansi kekayaan milik para calon kepala daerah yang ikut dalam ajang Pilkada. LHKPN juga merupakan syarat formal peserta Pilkada. “Agar nanti setiap perolehan harta setelah menjabat dapat dipertanggungjawabkan,” jelas dia.

    KPK, masih kata Febri, juga meminta kepemilikan harta yang dilaporkan sesuai dengan yang dimiliki oleh para calon kepala daerah.

    “Selain wajib melaporkan, yang paling penting wajib menyampaikan data-data yang benar,” tandasnya dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

    Syarat melaporkan LHKPN bagi para kandidat tertuang dalam Peraturan KPU 15/2017 tentang perubahan atas Peraturan KPU 3/2017 pasal 4 ayat 1 poin k menyaratkan calon kepala daerah harus menyerahkan daftar kekayaan pribadi.

    Selain itu, para penyelenggara negara wajib melaporkan kekayaannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme;

    Kemudian, UU 30/2002 tentang KPK dan Peraturan KPK Nomor: 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara. (nt/*)

  • Media Galang Dukungan Untuk Pesawat R80 Rancangan BJ Habibie

    Media Galang Dukungan Untuk Pesawat R80 Rancangan BJ Habibie

    Jakarta (SL)-Salah satu unit usaha digital baru Bintang Group, menegaskan komitmen untuk membantu pembuatan pesawat R80 rancangan Baharuddin Jusuf Habibie dengan menggalang dana dan dukungan masyarakat (crowdfunding).

    Kerjasama penggalangan dana tersebut telah ditandatangani oleh DR. Ilham Habibie, putra BJ Habibie selaku direktur utama PT Regio Aviasi Industri, dengan Fikar Rizky Mohammad, direktur utama PT Bintang Angkasa Berjaya, pada hari Jumat, 5 Januari 2018 di Kuningan, Jakarta Selatan.

    R80 adalah salah satu prototipe pesawat terbaru yang sedang disiapkan oleh PT Regio Aviasi Industri. Diperlukan dana sekitar US$ 1,5 milyar untuk membiayai produksi pesawat tersebut.

    Usaha mendukung pembuatan R80 dilakukan dengan penggalangan dana. Prosesnya dilakukan melalui dua platform, yakni situs crowdfunding kitabisa.com dan juga program acara terbaru dari Ceknricek.com yakni Diaspora Summit, sebuah pertemuan akbar para perantau dari Indonesia. Acara ini membidik kaum diaspora dari Indonesia yang ada di seluruh dunia.

    “Rencananya, acara tersebut akan dilaksanakan tahun 2018 ini di empat kota besar dunia, yaitu Madrid, San Francisco, Melbourne dan Tokyo,” kata Fikar.

    Dalam acara kemarin, Ilham Bintang selaku pendiri Bintang Group sebagai induk perusahaan Ceknricek.com, telah menyerahkan surat yang menjelaskan rencana pelaksanaan penggalangan dana pesawat R80 dari komunitas diaspora Indonesia yang tersebar di berbagai penjuru dunia.

    Ilham Habibie selaku pemilik PT Regio Aviasi Industri menyambut baik inisiatif dari Ceknricek.com tersebut.

    “Kami berharap inisiatif ini bisa menggambarkan adanya rasa memiliki pesawat R80 dari rakyat Indonesia. Jumlah sumbangannya bebas, seribu perak, dua ribu perak silahkan. Yang penting terkumpul satu juta orang saja yang tercatat memberikan dukungan, itu sudah sangat berarti bagi kami,” kata Ilham.

    Fikar mengatakan sudah saatnya insan media di Indonesia memberikan perhatian khusus dan penghargaan terhadap para ilmuwan Indonesia. Usaha penggalangan dana terhadap pesawat R80 ini merupakan awal dari komitmen Ceknricek.com sebagai agen perubahan bagi kemajuan sains di Indonesia.

    “Apabila pesawat R80 berhasil terbang dengan hasil patungan bangsanya, itu bisa diandaikan seperti burung garuda, yang merupakan simbol negara kita dengan semboyan berbeda-beda tapi tetap satu, secara harfiah benar terbang mengangkasa di langit Nusantara,” kata Fikar. (rsl)

  • Media Harus Tetap Profesional Di Ajang Pilkada dan Pilpres

    Media Harus Tetap Profesional Di Ajang Pilkada dan Pilpres

    workshop menyambut pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang, Banten, Kamis (4/1/2018).

    Jakarta (SL)-Dewan Pers dan Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) mengingatkan pengelola media massa, baik cetak, elektronik, dan online untuk melibatkan diri secara positif dalam proses pemilihan kepala daerah serentak sepanjang tahun 2018 serta pemilihan anggota lembaga legislatif dan pemilihan presiden tahun 2019 mendatang.

    Hal itu disampaikan anggota Dewan Pers Ahmad Djauhar dan Ketua Umum SMSI Teguh Santosa ketika menjadi pembicara dalan workshop menyambut pemilihan kepala daerah di Kota Tangerang, Banten, Kamis (4/1/2018).

    Workshop yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang ini dihadiri puluhan pengelola media di kota itu, dan dipimpin langsung oleh Ketua KPU Kota Tangerang Sanusi Pane.

    “Pers harus menjaga integritas dan bersikap independen dalam melakukan peliputan pilkada dan pemilu, selain juga harus menjalankan fungsi sebagai lembaga kontrol sosial secara  profesional, dan bersikap adil dengan memberi kesempatan yang sama kepada semua peserta kontestasi, serta transparan,” ujar Ahmad Djauhar.

    Djauhar juga mengingatkan agar pengelola media menjaga pagar api atau fire wall yang memisahkan kepentingan redaksional dan bisnis demi menjaga transparansi, independensi dan kualitas karya jurnalistik.

    Hal lain yang disampaikan Djauhar adalah kewajiban pers melakukan pendidikan politik melalui pemberitaan yang terkait rekam jejak pada kontestan.

    Tak lupa Djauhar juga mengingatkan, peserta pilkada dan pemilu, juga anggota masyarakat agar di saat yang bersamaan memberikan penghormatan terhadap independensi dan kerja organisasi pers.

    “Pers harus digunakan untuk kampanye yang cerdas dan bermartabat. Bila ada sengketa, gunakan mekanisme penyelesaian masalah yang diatur dalam UU 40/1999 tentang Pers,” ujar Djauhar lagi.

    Senada dengan itu, Ketua Umum SMSI Teguh Santosa, mengatakan bahwa media massa berbasis internet menjadi sangat penting di palagan pemilihan umum baik pilkada serentak 2018 serta pemilu dan pilpres 2019.

    “Di tahun ini, ada 171 pemilihan kepada daerah. Sebanyak 17 pilkada tingkat provinsi, 39 tingkat kota, dan 115 di tingkat kabupaten. Apa jadinya kalau media gagal berperan sebagai agen demokrasi yang baik?” ujar Teguh.

    Teguh mengulangi kembali seruan yang telah disampaikan SMSI Pusat kepada perusahaan media siber anggota SMSI pada malam pergantian tahun yang lalu.

    Tahun 2018 dan 2019 dipenuhi agenda politik lokal dan nasional. Masyarakat pers memiliki tanggung jawab yang lebih besar untuk ikut menciptakan proses politik yang demokratis, konstruktif dan produktif bagi bangsa dan negara.

    Pengelola media, katanya lagi, perlu meningkatkan pemahaman wartawan terhadap kode etik jurnalistik dan kemampuan wartawan menghasilkan karya jurnalistik yang baik.

    Dia juga mengingatan pengelola redaksi untuk menarik garis tegas dan menjaga jarak dengan kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan publik.

    “Saya rasa kita semua setuju bahwa kepentingan publik seharusnya menjiwai produk pers,” kata Teguh. (rls/nt/*)

  • Komjen Budi Gunawan Pensiun Tetap Kepala BIN

    Komjen Budi Gunawan Pensiun Tetap Kepala BIN

    Komjen Budi Gunawan

    Jakarta (SL)-Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian melakukan mutasi terhadap sejumlah perwira Polri yang memasuki masa pensiun. Salah satunya adalah Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN) Komjen Budi Gunawan. Mutasi berdasarkan telegram rahasia Kapolri Nomor ST/15/I/2018 yang dikeluarkan Jumat (5/1/2018).

    “Mutasi adalah rangkaian tour of Duty. Ada juga dalam rangka pensiun,” ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Muhammad Iqbal saat dikonfirmasi, Jumat (5/1/2018).

    Budi dimutasi sebagai perwira tinggi Badan Intelejen dan Keamanan Polri. Namun, statusnya tetap sebagai Kepala BIN. “Pak BG pensiun dari Polri, tetapi tetap jadi kepala BIN karena BIN tidak berdasar dari Polri,” kata Iqbal.

    Iqbal mengatakan, Budi Gunawan telah memasuki usia pensiun, yakni 58 tahun. Sesuai regulasi, perwira tinggi tersebut tidak lagi menjadi polisi aktif. Selain Budi Gunawan, dalam surat telegram itu terdapat 31 nama perwira lain yang dimutasi dalam rangka pensiun.

    Mereka antara lain pati Mabes Polri Brigjen Pol Didik Purnomo, pati Lemdiklat Polri Irjen Wilmar Marpaung, pati SSDM Polri Irjen Achmad Syukrani, dan analis kebijakan utama bidang Akpol Lemdilkat Polri Irjen Erwin Triwanto. (kompas.com)

  • Kapolri Ingatkan Netralitas Polri di Pilkada

    Kapolri Ingatkan Netralitas Polri di Pilkada

    Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian

    Jakarta (SL)-Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta jajaran Polri benar-benar netral di Pilkada Serentak 2018. Kapolri meminta Ombudsman dan Kompolnas ikut melakukan pengawasan, selain pengawas internal untuk memastikan netralitas Polri dalam Politik Praktis.

    “Soal pengawasan ada internal dan eksternal untuk meyakinkan Polri dalam posisi netral. Intetnal ada Propam, inspektorat ” kata Tito saat laporan akhir tahun 2017 di Mabes Polri, Jumat (29/12/2017) lalu.

    Menurut Kapolri, dari sisi internal pengawasan akan dilakukan oleh Propam dan Inspektorat. Sementara dari eksternal, mantan Kapolda Metro Jaya ini meminta Ombudsman, Kompolnas, DPR termasuk masyarakat melakukan pengawasan. “DPR orang politik sehingga kalau mengkritik pasti keras,” ungkapnya.

    Dia menegaskan, unsur lain yang juga turut mengawasi netralitas Polri adalah media massa dan media sosial sehingga masyarakat bisa melihat. ‎”Jadi saya pikir dengan adanya pengawasan internal dan eksternal ini, kita bisa netral.  Jadi kalau tidak netral, kita ada sanksinya,” katanya. (sin/nt/*)

    Sumber: sindonews.com

  • Serba Serbi Perayaan Jelang 2018 di Lampung

    Serba Serbi Perayaan Jelang 2018 di Lampung

    Malam tahun baru di Lapangan korpri beberapa tahun lalu.

    Bandarlampung (SL)-Berbagai kegiatan di lakukan masyarakat dan pejabat merayakan malam pergantian tahun 2017-2018. Acara dikemas beragam, mulai dari pusat kota, lokasi wisata, rumah ibadah hingga rumah dinas.

    Gubernur dan Forkopinada di Simpanf 4 Tugu Adipura, Bandarlampung.

    Sinarlampung.con mencatat Gubernur Lampung bersama para pejabat teras Lampung, termasuk SKPD merayakan malam tahun baru, dengan acara seremoni di pusat Kota Bandarlampung, Tugu Adipura, Enggal Bandarlampung.

    Bakal Calon Gubernur Doktor Ir. H Mustafa, doa dan zikir bersama jelang tahun baru.

    Lima Bupati, diantaranya dua Doktor yang juga ketua Partai Politik, Mustafa dan Zainuddin, menggelar zikir dan doa bersama sambut Tahun Baru.

    Bupati Lampung Selatan di Masjid Agung Kalianda, doa bersama malam tahun baru.

    Lalu Bupati Pringsewu H Sudjadi, dan Walikota Bandar Lampung, juga menggelar doa bersama masyarakat. Walikota Bandarlampung Drs. H. Herman HN, MM, juga meresmikan pembangunan fly over  MBK Jl. Teuku Umar-Jl. Zainal Abidin Kedaton, malam tahun baru.

    Bupati Pringsewu H Sudjadi, perayaan tahun baru, di Pringsewu.

    Peresmian fly over yang panjangnya mencapai 477 meter dengan lebar 10 meter ini diisi denga istighosah atau doa bersama, dihadiri oleh anggota DPD RI Dr. H. Andi Surya, Kapolresta Bandarlampung Kombes Murbani Budi Pitono dan Forkopinda Bandarlampung.

    walikota Herman HN di lokasi Peresmian flyover malam tahun barubdi jalur depan MBK Bandarlampung.

    Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, merayakan di Lokasi Objek Wisata Suoh, selain pengajian, juga sempat menjamu wartawan wilayah Lampung Barat, di Suoh. Bupati Mesuji, merayakan malam tahun baru, juga di lokasi wisata, dengan berbagai rangkaian acara.

    Bupati Lampung Barat Parosil Mabsus, di Lokasi Wisata Suoh, saat bersama wartawan

     

     

     

     

     

     

    Sementara Korem 043/Gatam, dan Brigif III Marinir Piabung, juga sama sama dengan kegiatan religi, dipadu dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad.

    Prajurit TNI Korem 043/Gatam, di Masjid Korem.

    Prajurit Brigif-3 Marinir Piabung Lampung. Di penghujung tahun 2017, menggelar acara peringatan Maulid Nabi hari lahir Nabi Muhammad SAW bersama seluruh prajurit Brigif-3 Marinir di Masjid Al Bahrie Piabung Padang Cermin Pesawaran Lampung, Minggu (31/12/2017).

    Brigof III Marinir Piabung Dengarkan Tuasiyah

    Kegiatan Maulid Nabi Muhammad SAW tersebut diawali dengan pembacaan ayat suci Al Quran oleh Kopda Mar Agus Ahmadi dilanjutkan dengan sambutan dari Danbrigif-3 Marinir dan tausyiah atau cerama agama oleh Ustadz H. Imam Syarif Hidayatullah SHI dari Kantor Urusan Agama Natar. (Juniardi)

  • Potong Teralis Besi Tujuh Napi Lapas Binjai Sel Isolasi Kabur

    Potong Teralis Besi Tujuh Napi Lapas Binjai Sel Isolasi Kabur

    Ilustrasi napi kabur

    Binjai (SL)-Diduga potong teralis besi, tujuh Narpidana dalam sel isolasi,  Lembaga Pemasyarakatan (Napi Lapas) Kelas II A Binjai melarikan diri, Senin, (18/12/2017), sekitar pukul 02.00. Ironis lokasi sel isolasi tak jauh dari pos Jaga Petugas Lapas.

    Para Napi yang berhasil kabur itu sedang menghuni Strap Sel (kamar isolasi), ke-7 napi yang kabur adakah Saifuddin als Fudin,  34 tahun,  Kasus Narkotika,  diponis 8 tahun dan telah menjalani hukuman tgl 20 -2-  2014 (4 thn), alamat Pabayu kel.  Pabatu kec. Padang hulu Kota Tebing Tinggi.
    Lalu Abdul Rahman als Rahman,  33 tahun, kasus   penadah 480, belum ada Ponis mulai ditahan tanggal 20-9-2017 , alamat Dusun X sidodadi Kampung Tempel kec. Stabat Kab.  Langkat, Fahrul azmi Nst,  35 tahun,  Kasus Narkotika, mulai ditahan tanggal 22-8-2017, alamat jalan H. Hasan no 53 kel.  Limau Sundai Kec.  Binjai Barat.
    Napi lainnya,  Yusrizal als Rizal , 39 tahun,  pencurian,  ponis 2 tahun 6 bulan,  mulai ditahan tgl 15- 3 2016. Alamat jalan medan binjai Km 15,5 Gang abadi Desa Sumber melati Diski Kec. Sunghal Kab.  Deli serdang.
    Roni Adianto als Roni,  25 tahun,  kasus pencurian,  diponis 3 tahun 7 bulan,  mulai ditahan tgl 1-1 -2017 alamat Gg jambu dusun VIII karang rejo Desa Sei semayang Diski kab.  Deli serdang, dan Suhelmi als helmi, 45 tahun,  kasus Narkotika,  diponis 4 tahun,  mulai ditahan tanggal 3-10-2016 alamat Jalan bangau LK IX Kel.  Mencirim kec.  Binjai Timur.
    Serta Rudi Als Ajun,  33 tahun Narkotika ( tangkapan BNN)  Ponis 10 tahun,  mulai ditahan tanggal 11-11-2013 , alamat Jalan perjuangan 612 dusun III Tr. 002 RW001 kel. Helpetia Kec. Labuhan Deli. Kab.  Deliserdang.
    Kaburnya para napu baru diketahui karena  beberapa tahanan dan napi lainnya meneriakkan adanya napi yang kabur. Mendengar teriakan ini petugas lansung mendatangi kamar strap sel, dan petugas jaga mendapati satu napi tidak berhasil kabur meski telah berada diluar sel.
    Dari hasil keterangan Napi yang tak sempat kabur M. Rony Do, (28) tahun,  Kasus Curanmor Mobil APV,  vonis 7 tahun dan masih menjalani 2 tahun mengatakan bahwa jumlah tahanan dalam Sel Blok B sebanyak 12 orang. Roni mengatakan para Napi kabur dengan cara memotong teralis besi / jerjak besi dari kamar mandi Sel Blok B,  dan keluar turun menggunakan kain sarung warna merah yang di ikat ke tralis.
    Setelah keluar, dari denah lokasi Lapas, para napi merusak kunci Gembok pintu sekat tembok kearah belakang atau samping sel dan memanjat tembok dan merusak kawat duri. Selanjutnya menuju arah belakang bengkel,  dapur atau Kantin dan memanjat tembok 3,5 meter kawat berduri dengan alat bantu kayu bekas ayakan pasir serta besi dan keluar kehalaman Lapas dan memanjat pagar lingkup lapas. Kemudian menuju halaman depan Lapas selanjutnya melompat pagar dan menuju Jalan Raya ( jalan Gatot Subroto) serta menghilang dalam kegelapan malam.
    Sementara Lapas malam itu dijaga Petugas piket jaga sembilan orang,  mereka Jusri Murlan, Heri Ginting, Endriko Ginting, Jumpa Ukur Ginting, Wardiman panjaitan, Teguh sutiadi, Dion PD Bangun, Heri Lubis, Peri Nasution.
    Lokasi Sel Blok B tempat para tahanan yang melarikan diri tidak jauh dari Pos Jaga (samping pos Jaga). Proses untuk melarikan diri membutuhkan waktu yang cukup lama karena harus memotong jerjak tralis besi kamar mandi bagian atas,  serta harus merusak Gembok besi pintu penyekat. Kemudian harus melewati 2 tembok tinghi dengan kawat berduri dan 2 tembok pagar dengan besi runcing.
    Dari keterangan salah seorang rekan sesama Tahanan yang gagal melarikan diri mengatakan jika mereka memotong tralis kamar mandi dengan gergaji besi dan secara bergantian, serta telah melakukan pengamatan sebelum melarikan diri.
    Personil Piket Fungsi Polres Binjai dan Personil Polsek Binjai Barat yang turun ke TKP bersama dengan Para Petugas Lapas melakukan pengecekan lokasi serta mendata ulang tahanan yang melarikan diri serta memintai keterangan rekan satu Sel tahanan yang tidak melarikan diri dan berupaya melakukan pengejaran. (Red/nt)
  • JKL Lampung Demo Soal Cagub di DPP PKB

    JKL Lampung Demo Soal Cagub di DPP PKB

    Demo JKL di DPP PKB Jakarta

    Bandarlampung (SL)-Puluhan orang yang mengatasnamakan Jaringan Kerakyatan Lampung (JKL) menggelar unjuk rasa di depan kantor DPP Partai Kebangkitan (PKB) di Jakarta, Kamis (14/12/2017) pagi

    Dalam aksinya para pendemo membentangkan spanduk dan poster bertuliskan “Gubernur Ridho Ficardo Diduga Melakukan Perbuatan Tercela Dengan Sinta Melyati”. Kami Menolak DPP PKB Mencalonkan Ridho Ficardo Sebagai Calon Gubernur Lampung 2018” Kemudian dalam poster juga bertuliskan “Ada skandal Ridho-Sinta DPP PKB Jangan Jangan Dukung Cagub Mesum”

    Sementara sebelumnya, Ketua Jaringan Kerakyatan Lampung Joni Fadli didampingi Sekretaris Resmen Khadafi, dalam rilisnya menyatakan sebagai partai yang bernafaskan ajaran Islam, selayaknya PKB tak mengusung bakal calon gubenur Lampung 2018 yang diduga melaksanakan langkah asusila.

    Sikap tersebut, kata Joni adanya kabar bahwa DPP-PKB hendak mengusung petahana M Ridho Ficardo sebagai bakal calon cubernur Lampung dalam pilkada serentak 2018. “PKB adalah partai yang berkarakter dan berakar dalam nilai-nilai Islam, diharapkan membawa aktivitas politik bermoral tinggi dan berakhlak mulia, sehingga tidaklah mungkin untuk PKB mengusung sosok yang diduga tersangkut permasalahan asusila dengan seorang perempuan,” ujar Joni dalam rilisnya.

    Menurutnya, bila masalah ini diabaikan maka dari itu PKB menjadi salah satu partai yang melaksanakan pembenaran terhadap langkah asusila disebutkan. (rls)

  • PWI Kombinasikan Pers dan Kopi dalam Lawatan ke Korea Selatan

    PWI Kombinasikan Pers dan Kopi dalam Lawatan ke Korea Selatan

    Sekjen PWI Pusat Hendri CH Bangun

    JAKARTA (SL) – Rombongan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) memadukan pers dan kopi dalam lawatan ke Republik Korea Selatan. Kunjungan ke negeri ginseng ini adalah bagian dari kerjasama PWI dengan Asosiasi Wartawan Korea (AWK) yang sudah terjalin sejak lima tahun belakangan.

    Memadukan pers dan kopi sengaja dipilih sebagai tema kunjungan. Pertama, untuk kembali memperkenalkan kopi sebagai salah satu komoditas utama Indonesia. Kedua, untuk memetik pelajaran berharga dari masyarakat pers Korea, khususnya, yang berhasil mempromosikan ginseng sebagai salah satu brand utama negara itu.

    Begitu antara lain disampaikan Sekjen PWI Hendry Ch. Bangun yang memimpin delegasi PWI dalam keterangan yang diterima redaksi.

    “Masyarakat pers Korea Selatan memiliki cara yang terbukti jitu ikut mempromosikan ginseng ke seluruh dunia. Setelah itu, mereka berhasil mempromosikan produk-produk unggulan lain dari Korea Selatan seperti yang kita kenal sekarang ini,” ujar Hendri yang juga anggota Dewan Pers RI.

    Dia menambahkan bahwa kopi yang dibawa berasal dari Aceh, Jambi, Pontianak, Tanjung Pinang, Bengkulu, Makassar, dan beberapa daerah lainnya. Kopi akan diberikan kepada institusi dan media yang dikunjungi dalam program ini.

    Selain Hendry, anggota delegasi PWI lainya adalah Ketua PWI Sumatera Utara Hermansjah, Ketua PWI Jambi Saman Muraki, Sekretaris PWI Kep. Riau Saibansah Dardani, Ketua PWI Jogjakarta Sihono, Ketua PWI Solo Anas Syahirul Alim, Ketua PWI Sulawesi Barat Naska Mahmud Nabhan, Sekretaris PWI Sulawesi Selatan Anwar Sanusi, Ketua PWI Kalimantan Barat Gusti Yusti Ismail, dan Ketua Bidang Luar Negeri PWI Pusat Teguh Santosa.

    Dalam kunjungan kali ini, delegasi PWI dijadwalkan berkunjung ke sejumlah media di Korea Selatan, seperti Hankook Ilbo. Selain itu juga ada rencana berkunjung ke fasilitas Olimpiade musim dingin yang akan diselenggarakan Februari 2018.

    “Perlu bagi kita mempelajari persiapan Korea Selatan menggelar event olahraga internasional sekelas Olimpiade ini. Apalagi dalam waktu dekat Indonesia juga akan menjadi tuan rumah Asian Games,” masih kata wartawan senior Kompas ini.

    Delegasi PWI juga direncanakan berkunjung ke Institut Konvergensi Teknologi Karbon.

    Selain itu, delegasi PWI direncanakan bertemu Dutabesar Republik Indonesia untuk Republik Korea Umar Hadi, dan Dutabesar Hubungan Internasional Kota Seoul Kim Chang Beom yang dikabarkan akan menjadi Dubes Korea di Indonesia dalam waktu dekat.

    Pertemuan Dubes Umar Hadi dan Dubes Kim Chang Beom diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai upaya-upaya kedua negara dalam meningkatkan kualitas hubungan bilateral. (rls)

  • Pernah “Tersandung” KPK Tin Zuraida Tetap Jadi Staf Ahli Menteri

    Pernah “Tersandung” KPK Tin Zuraida Tetap Jadi Staf Ahli Menteri

    Istri mantan Sekretaris Mahkamah Agung Nurhadi, Tin Zuraida, pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi atas kasus dugaan suap pengajuan peninjauan kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

    Jakarta (SL)-Saat digerebek KPK pada tahun 2016 lalu, Nurhadi dan Tin Zuraida panik. Tin merobek berkas dan membuang sejumlah uang ke toilet. Tapi kini, Tin menjadi staf ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) bidang politik dan hukum.

    “Kalau di pusat, penertiban aparat (Kemenpan) saja sudah begini, bagaimana kita bisa tertib?” kicau mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD dalam akun Twitter-nya, @mohmahfudmd, sebagaimana dikutip detikcom, Senin (11/12/2017).

    Kicauan Mahfud MD itu juga di-mention ke Kantor Staf Presiden, MenPAN-RB, dan Presiden Joko Widodo. Cuitan Mahfud MD menuai banyak respons penggunaan Twitter.  “Yang bersangkutan secara teknis-yuridis memang masih aman. Tapi secara etis kan harus dijadikan pertimbangan serius, ya? Duh, negaraku,” ujar Mahfud.

    Menurut KemenPAN-RB, Tin Zuraida terpilih, antara lain, karena latar belakang pendidikan (doktor hukum) dan pengalaman kerja (di MA) yang dipandang lebih relevan. Penetapan dan pelantikan yang bersangkutan sempat ditunda karena ada pemberitaan di media tentang status yang bersangkutan sebagai saksi terkait permasalahan di MA. Kementerian PAN-RB menunggu perkembangan fakta hukum selanjutnya.

    “Setelah hampir setahun tidak ada perkembangan fakta hukum tentang yang bersangkutan, akhirnya yang bersangkutan ditetapkan dan dilantik. Apabila dalam perkembangannya nanti terdapat fakta hukum yang mengarah pada masalah integritas yang bersangkutan, hal itu akan menjadi bahan untuk mengevaluasi dan mempertimbangkan status yang bersangkutan,” demikian siaran pers Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik KemenPAN-RB, Herman Suryatman.

    Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak dimintai tanggapan soal pengangkatan Tin sebagai Staf Ahli MenPAN-RB. Padahal KPK biasanya dilibatkan untuk pengangkatan pejabat tinggi di pemerintahan. “Biasanya untuk pejabat tinggi KPK diminta (memberi) tanggapan ya. Tapi kayaknya kali ini kami tidak dimintai tanggapan untuk itu. Saya berharap ASN harus lebih ketat untuk menempatkan orang-orang di posisi tinggi di pemerintahan,” kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

    Siapakah Tin? Ia merupakan pejabat MA yang juga istri Sekretaris MA kala itu, Nurhadi. Rumah Tin-Nurhadi “diobok-obok” KPK setelah KPK melakukan OTT terhadap Panitera PN Jakpus, Edy Nasution, pada April 2016. Penggeledahan membuat panik seisi rumah. Tin menyobek-nyobek berkas dan membuang sejumlah uang yang nilainya mencapai Rp 1,7 miliar ke toilet. Atas hal itu, Nurhadi-Tin berkali-kali diperiksa KPK dan statusnya hingga kini masih saksi. Nurhadi mengundurkan diri sebagai Sekretaris MA pada awal Agustus 2016. (asp/rvk/dtk/nt)