Kategori: Nusantara

Cilegon (SL)-CEO LugasTV, Badia Sinaga menilai para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemerintahan Kota Cilegon dinilai tidak memiliki program dalam menjalankan pemerintahan. Selai itu OPD tertutup soal informasi sulit untuk diajak komunikasi, untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media.

“Tidak hanya sulit dihubungi melalui telepon selulernya, ketika dikonfirmasi terkait kinerja atau persoalan yang ada di OPD. Kepada Dinas atau OPD di Cilegon juga dalam beberapa kesempatan masih sulit ditemui di kantornya oleh wartawan,” kata Badia Sinaga.

Menurur Badia Sinaga, pihaknya berulang kali menawarkan ruang komunikasi atau mengundang pejabat untuk podcast (Bincang-Bincang) dalam program “Secangkir Kopi Jawara Media” Bersama Pejabat. Tapi jawaban yang diterima dari pejabat OPD jauh dari harapan fungsi dari tugas seorang wartawan.

“Dimana seorang wartawan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers disebutkan bahwa wartawan adalah orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalis yang dimaksud ialah mencari, memperoleh, mengolah, serta menyampaikan informasi atau berita kepada publik,,” ungkapnya.

“Namun yang diterima Whatsapp dari salah satu kepala OPD di kota Cilegon mengatakan bahwa harus melalui suatu proses lelang,artinya ini bisa membahayakan kerja jurnalis kedepan dimana mendapatkan suatu informasi ataupun talkshow harus melalui tender lelang,” bebernya.

Badia juga menjelaskan soal sikap para Kepala OPD yang tidak taktis dan terlalu birokratis. Padahal terkait informasi yang sedang dihimpun wartawan untuk produk suatu berita sedang dibutuhkan masyarakat. Seperti halnya keluhan soal tumpukan sampah, lambannya pelaksanaan pembangunan infrastruktur oleh OPD, serta pelayanan publik lainnya.

“Adapun pesan dari whatsapp salah satu pejabat OPD Kota Cilegon ini seperti ini; “Sedang di evaluasi, karena Barjas (Barang dan Jasa) menginginkan di lelang” menjadi pertanyaan apakah setiap Pejabat, figur publik, pengusaha, pejabat politik dan lainnya jika melakukan hal yang sama dapat mematikan profesi seorang jurnalistik,” jelasnya.

Selain itu, pihaknya juga sedang menyoroti sejumlah oknum pejabat di OPD yang meminta bagian atau sejumlah uang dari kerjasama kemitraan yang dijalani. Bahkan diduga ada semacam ‘kerjasama hitam’ terhadap media tertentu yang mau diajak berkonspirasi oleh oknum pejabat.

“Bahkan isu yang saya dapatkan ada istilah ‘chasback’ di lingkungan OPD Kota Cilegon, yang mana perusahaan media tertentu sudah menikmati posisi nyaman. Tentunya hal ini tidak boleh terjadi, namun isu ini butuh bukti pembenaran, dimana agar biaya propaganda jangan ada istilah D3(Dia lagi, Dia Lagi, Dia Lagi),” terangnya.

Sinaga berharap Ini harus menjadi perhatian penting bagi kepala daerah. “Segera telusuri kalau ada, harus dihentikan. Sebab kalau dibiarkan hal yang tidak sehat akan menyebabkan sakit. Maka ada istilah sepintar orang menyimpan bangkai akan tercium juga,” tandasnya. (Suryadi)

Salatiga (SL)-Pemberdayaan ekonomi melalui sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dijalankan Kantor Layanan LAZISMU PWPM Jawa Tengah. Adalah Gerobak MUda sebuah program yang bertujuan untuk meningkatkan taraf ekonomi masyarakat khususnya pemuda.

“Program in sebagai bentuk kepedulian untuk teman-teman pemuda yang membutuhkan modal atau mau mengganti grobak dagangnya” terang Titis, Ketua KL LAZISMU PWPM Jawa Tengah.

Program ini menjadi pentasyarufan yang pertama pada program KL LAZISMU PWPM Jawa Tengah “Grobak senilai 3 Juta inj, Penerimanya adalah kader pemuda Muhammadiyah Kota Pekalongan bernama Adi Putra, dirinya mempunyai usaha dagang mieso (mie bakso) khas Krapyak di Kota Pekalongan” terangnya.

Selain dibidang ekonomi KL LAZISMU PWPM Jawa Tengah juga mempunyai beberapa progam lain diantaranya Petani MUda serta Beasiswa Putus Sekolah.

“Program Petani MUda bertujuan untuk meningkatkan taraf kesejahteraan para pemuda yang awalnya hanya sebagai buruh tani, dapat meningkat menjadi petani atau peternak mandiri” Terang Titis.

Sementara program beasiswa ditujukan kepada putra-putri kader Pemuda dan KOKAM yang belum berkesempatan atau kesulitan dalam menempuh jenjang pendidikan formal SMP SMA untuk diberi biaya pendidikan senilai Rp. 1000.000,- per tahunnya.

“Tentunya dengan program-program KL LAZISMU PWPM Jawa Tengah ini kami berharap semakin banyak masyarakat khususnya kader Pemuda Muhammadiyah yang tergerak hatinya untuk dapat menyalurkan hartanya melalui infaq atau zakat kepada KL LAZISMU PWPM Jawa Tengah ini” pungkasnya.

Layanan Donasi Infaq dan Zakat KL LAZISMU PWPM Jawa dapat disalurkan melalui Bank Syariah Indonesia dengan nomer rekening

Zakat : 66-33-000-113
Infaq : 66-33-000-229

Atau menghubungi Saudara Titis Mabrur di nomor WA 0815-6939-956

Banten (SL)-Sekertaris BPBD Banten Heri Yulianto membantah atas dugaan adanya pemotongan uang makan para anggota Satgas BPBD Provinsi Banten. Heri menyebut bahwa pengelolaan anggaran makan Satgas di lakukan oleh pihak ketiga.

Baca: SATGAS BPBD Banten Basah Kuyub Kehujanan Saat Banjir Perut Kosong Karena Ekstrapoodingnya Ikut Hanyut 

Baca: Aliansi Jurnalis Banten Sesalkan Pemotongan Anggaran Makan-Minum Satgas BPBD

“Tidak benar ada pemotongan uang itu. Dan tidak ada kalau pemotongan uang makan. Adapun makan itu di pihak ketigakan,” kata Heri Yulianto, diruang kerjanya, Selasa 24 Mei 2022.

“Ya pengusaha mau untung pasti. Dengan harga nasi belum di tambah kotaknya dan ongkos ojek pasti dihitung juga. Anggaran makan satgas itu sebesar Rp30 ribu dan tiap hari satu kali makan. itu langsung diantar ke kantor,” kata Heri

Terkait para satgas yang hanya mendapatkan satu kali makan, Heri mengatakan bahwa selain dapat jatah makan Satgas  juga mendapat honor. Dan terkait ada penggantian uang Rp15 ribu, Heri mengatakan tidak tahu menahu soal itu.

“Ya itu mungkin kesepakatan antara pihak ketiga dan satgas. Kalau kami sebagai penanggung jawab kegiatan tidak membenarkan. Kebetulan kegiatan makan itu ada di saya sebagai sekretaris Badan serta PPTKnya. Saya melarang jikalau ada penggantian uang,” ujarnya.

Heri juga menegaskan bahwa memang disaat bencana tehnis terkadang berubah karena situasi. Namun, saat ditanya jika lokasi tugas Satgas jauh dari kantor, Heri  ngeles. “Ya memang kalau bencana para Satgas harus tetap mengambil nasi makan ke kantor. Karena pihak ketiga tidak mengantar ke lokasi,” katanya yang mengalihkan pembicaraan ke hal lain saat ditanya jika tugas Satgas jauh dari Kantor. (Suryadi)

Salatiga (SL)-Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah melounching buku meluncurkan buku  terbaru karya Bidang Organisasi PWPM Jateng, berjudul “Buku Panduan Keprotokoleran Organisasi Pemuda Muhammadiyah”, diacara Rapat Pimpinan Wilayah (RAPIMWIL) Kedua PWPM Jawa Tengah, Ahad, 22 Mei 2022.

Menurut Teguh Anshori, Ketua Bidang Organisasi PWPM Jawa Tengah, buku ini hadir sebagai jawaban atas sebuah kegelisahan di internal Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah.

“Pada level akar rumput terjadi fenomena menarik terkait pelaksanaan kegiatan Pemuda Muhammadiyah. Hampir setiap Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan protokoler kegiatan” terangnya.

Keanekaragaman ini selain membawa kekaguman namun juga kemirisan. Kekaguman karena keanekaragaman yang dihadirkan Pimpinan Pemuda Muhammadiyah di level akar rumput tidak jarang menampilkan kearifan lokal yang menarik. “Hal ini dirasa miris seharusnya yang namanya protokoler kegiatan seharusnya bersifat paten tidak ada perbedaan pelaksanaan di setiap daerah” ujarnya.

Berdasarkan fenomena di atas Bidang Organisasi dan Keanggotaan Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah Jawa Tengah berikhtiar menerbitkan buku Pedoman Protokoler Organisasi. Pemuda yang juga sebagai dosen IAIN Salatiga ini menjelaskan tujuan buku ini di terbitkan.

“Buku ini bertujuan menertibkan pelaksanaan kegiatan Pemuda Muhammadiyah dengan tidak menghilangkan kearifan local setiap daerah” katanya.

Dirinya berharap buku ini menjadi panduan sederhana menjalankan berbagai kegiatan Pemuda Muhammadiyah Dan kedepan buku ini akan diajukan sebagai panduan organisasi secara nasional. (rls/Wagiman)

Jakarta (SL)-Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat mengutuk keras pembunuhan wartawan Al Jazeera keturunan Palestina berkebangsaan Amerika Serikat, Shireen Abu Akleh.

Besar kemungkinan penembakan dilakukan tentara Israel saat Shireen meliput konflik yang terjadi di Kamp Pengungsi Jenin, Tepi Barat, wilayah Palestina yang dijajah Israel,dalam pernyataan pers yang beredar Sabtu 14 Mei 2022.

Ketua Umum PWI Pusat Atal Sembiring Depari mengatakan, pembunuhan seorang wartawan, apalagi yang tengah bertugas di lapangan, tidak hanya jelas-jelas melanggar hukum humaniter internasional, tetapi, juga merupakan kekejian yang sama sekali tidak berperikemanusiaan.

“Apalagi sangat jelas bahwa Shireen sudah memakai rompi bertuliskan besar-besar Press, ”kata Atal.

PWI Pusat mengutuk kekejian yang hingga saat ini ditengarai dilakukan personel militer Israel itu. Boleh jadi upaya pembunuhan tersebut seiring dengan kerapnya Shireen melaporkan apa yang dilakukan tentara Israel di wilayah pendudukan Palestina.

“Rekam jejak Shireen selama ini menegaskan bahwa dirinya adalah seorang wartawan yang tak bisa membiarkan kekejaman dan ketidakadilan terjadi di wilayah pendudukan Palestina, yang seolah telah normal dilakukan aparat Israel,” kata Atal.

Aneka fakta kejahatan yang dilakukan tentara Zionis di wilayah pendudukan Tepi Barat, antara lain, mengebom kantor Al Jazeera di Jalur Gaza. Padahal, kantor itu juga menampung wartawan media AS, Associated Press (AP).

“Diamnya sejumlah negara yang mengaku jawara HAM dunia, begitu pula negara-negara Eropa, patut disayangkan dan kita nyatakan sebagai perilaku memalukan di era keterbukaan ini,” kata Atal.

Sebagaimana digaungkan oleh berbagai lembaga internasional, seperti UNESCO, Koordinator Khusus PBB untuk Proses Perdamaian Timur Tengah Tor Wennesland, Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, dan yang paling mutakhir, Dewan Keamanan PBB, PWI Pusat juga menyerukan agar otoritas internasional yang berkompeten, misalnya Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC) menginvestigasi kejahatan yang melanggar kemanusiaan tersebut.

Adili orang-orang yang bertanggung jawab dalam sidang yang berkeadilan!

“Sulit rasanya kita menyerahkan keadilan kepada pihak yang telah setengah abad lebih terbukti tak mampu bersikap adil, seperti zionis Israel,” kata Atal.

Sebagaimana diketahui, pada Rabu (11/5), jurnalis Al Jazeera, Shireen Abu Akleh, meninggal dalam tugas karena dibunuh personel militer Israel, tepatnya penembak jitu, tepat di kepala, atau bagian mata.

Shireen menjadi orang Amerika kedua tahun ini yang dibunuh oleh Israel, negara yang notabene menjadi penerima utama bantuan militer AS dan sekutu terdekat Washington di Timur Tengah.

Tampaknya karena itu, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Ned Price, yang awalnya dengan cepat mengutuk pembunuhan itu dan menyerukan penyelidikan, segera mengonfirmasi bahwa AS memercayai Israel untuk melakukan penyelidikan sendiri dan tidak akan menyerukan penyelidikan. (Red)

Serang (SL)-Diduga bahwa terdapat Perusahaan WNA Asal China yang menampung raw material batu lokal yang mengandung mineral emas yang diduga berasal dari hasil pertambangan illegal di wilayah Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo.

Perusahaan yang di duga sebagai penadah hasil pertambangan raw material dari pertambangan illegal tersebut adalah PT. XIANG WANG INDONESIA JI. Pancatama, Desa Leuwilimus, Kec. Cikande, Kab. Serang Banten.

Perusahaan tersebut memperoleh hasil mineral dari pertambangan illegal Di wilayah Kabupaten Bone Bolango, khususnya di Desa Tulabolo Timur Kecamatan Suwawa Timur yakni di titik bor 1, 3, 9, 15, 17, 18 dan titik bor 20 dengan Luas area tambang ± 250-300 hektar, Jumlah penambang ± 900-1.000 orang dan alat pengolahan berupa Tromol ± 100 unit dan Tong pengolahan + 30 unit.

Ketua DPC YLPK PERARI menjelaskan, Ingot adalah sepotong bahan yang relative murni yang berasal dari bahan limbah atau raw material batuan hitam lokal yang didalamnya terdapat kandungan logam (Emas, Iridium, Perak, Tembaga dll) dimana untuk mendapatkan hasil ingot ini, batuan tersebut harus dibakar dengan panas suhu yang mencapai 1400 drajat dengan memakai tungku besar yang berbahan bakar karbon blok (anoda yang bahan baku tersebut hanya bisa di import saat ini dari Negara Cina).

“Terkait dengan adanya dugaan hasil pertambangan illegal yang saat ini berada di perusahaan tersebut maka dapat dikenakan Pasal 480 KUHP (tindak pidana penadah) yang mengatur bahwa tindak pidana penadah sebagaimana dalam Pasal 480 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (“KUHP”)”Jelasnya Maulana,Sabtu14 Mei 2022.

Lanjut Maulana, Terkait dengan manipulasi data maka perusahaan tersebut dapat dikenakan Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat dan terhadap pelaku pertambangan illegal dapat dikenakan UU No. 03 tahun 2020 tentang pertambangan minerba yang diatur secara khusus pada pasal 158 dimana Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Tutup Maulana ketua DPC YLPK PERARI yayasan lembaga perlindungan konsumen

Sampai berita ini di terbikan kami awak media masih menggali informasi. (Red)

Banten (SL)-Direktur Kaukus Muda Banten, meminta Plt Sekda Provinsi Banten yang ditunjuk oleh Pj Gubernur nantinya harus mempertimbangan pegawai yang senior di pemerintahan dan orang yang paham tentang kultur dan budaya Banten.

“Selain pegawai  yang sudah senior di pemerintahan Provinsi Banten, juga harus paham kultur dan Budaya Bante. Karena seorang Plt Sekda harus mampu membantu Pj Gubernur, menjembatani komunikasi eksternal baik dengan pihak eksekutif yudikatif dan legislatif,” kata Direktur Kaukus Muda Banten Ishak Newton.

Menurut Ishak Newton Plt Sekda tidak hanya di tuntutan untuk mampu  mengorganisir organisasi perangkat daerah tetapi juga mampu juga menjaga harmonisasi hubungan antar lembaga. “Jangan sampai  penunjukan Sekda oleh pj gubernur  kedepan justru menjadi beban berat dan menghambat kinerja Pj Gubernur.,” katanya.

Kerja Pj Gubernur dan Plt Sekda nantinya harus seiring sejalan dengan semua kebijakan dan arahan Pj Gubernur. “Menurut saya sosok yang cocok itu ada pada Deni Hermawan, sekarang Asda 3. Saya yakin beliau mampu jika diberikan amanah plt Sekda. Selain beliau sosok  yang sudah berpengalaman di pemerintahan dan dikenal dekat dengan anggota DPRD Banten,” katanya.

“Karena beliau mantan sekretaris  DPRD Banten juga. Jadi dapat menjaga harmonisasi hubungan antar lembaga juga beliau  dikenal dekat dengan para ulama Banten. Beliau asli putra daerah Pandeglang. Jadia saya kira pj gubernur harus  memilih sosok yang tepat untuk membantu beliau kedepan agar semua program berjalan dengan baik,” katanya. (Suryadi/Red)