Tangerang(SL)- Sebuah VN (Voice Note) Kades Wanakerta, Kecamatan Sindang Jaya, Kabupaten Tangerang, Tumpang Sugian yang dinilai dan diduga melecehkan profesi wartawan dan LSM beredar di group whatsapp, tak ayal hal tersebut menuai banyak kecaman dari berbagai pihak.
Bagaimana tidak, pernyataan dalam VN (Voice Note) tersebut dengan jelas menyebutkan profesi wartawan dan LSM secara gamblang dengan kalimat yang tidak patut untuk diucapkan. Wakil Ketua Bidang Pembelaan Wartawan serta Hukum dan HAM PWI Provinsi Banten, Suryadi ikut mengecam atas kelakar tidak pantas yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa tersebut.
“Ini sebuah bentuk ketidak pahaman seorang Kades tentang profesi wartawan yang akhirnya justru menghina profesi itu sendiri. Bukti sebuah kegagalan” tegas Suryadi.
Suryadi juga menyebutkan bahwa seharusnya seorang kades paham bahwa kata-katanya adalah bentuk penghinaan terhadap profesi yang dilindungi oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Wartawan adalah pilar demokrasi, seharusnya seseorang pejabat pemerintahan yang menganut demokrasi paham betul apa itu demokrasi” ucapnya.
Bukan hanya itu, Suryadi juga mempertanyakan pendidikan seperti apa yang dimaksud TLS dalam VN (Voice Note) tersebut sehingga kades Wanakarta ini memiliki mindset seperti itu.
“Ini dimana yang salah sampai-sampai kades Wanakarta ini memiliki mindset seperti itu. Pemkab dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa Kabupaten Tangerang harus mengambil sikap” tegas Suryadi.
Berikut adalah voice note dari kades Wanakerta yang tersebar di group whatsapp. Kepala desa angkatan tanggal 10 bulan 10 bukan kades kaleng-kaleng, tapi kepala desa baja full, baja asli Krakatau steel, wartawan LSM lewat, mau 50 ribu dikasihin amplop silahkan, kalau tidak saya tunjuk ketika saya lagi dididik di Pusdikif Cimahi Bandung, jangan macam-macam LSM dan wartawan ke LTS. (Red)
Kota Tanggerang(SL)-Hasil evaluasi, Kapolres Kombes Pol Komarudin di wilayah hukum Polres Metro Tangerang Kota berhasil menekan jumlah angka tindak kejahatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Tindak kejahatan merupakan kejahatan konvensional yang biasa terjadi yakni curat, curas dan curanmor.
Termasuk pelaku tawuran hingga pelaku kejahatan geng motor. “Saya Perintahkan kepada seluruh jajaran untuk penggunaan teori Balon, meminimalisir dan memangkas ruang gerak seluruh pelaku kejahatan dengan menghadirkan petugas sebanyak-banyaknya di lapangan,” ujar Kapolres usia memimpin gelar pasukan operasi cipta kondisi. Sabtu, 5 Maret 2022 malam.
Menurut Komarudin, ada beberapa tahapan yang dialkukan pihaknya dalam rangka memberi pengamanan dan kenyamanan masyarakat. mulai dari tindakan Preemtif yakni himbauan dan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih berhati-hati, salah satunya penggunaan kunci ganda pada kendaraan bermotor.
“Selain himbauan, kami lakukan tindakan preventif dengan cara menggelar kekuatan pasukan setiap malam terlebih di malam libur,” katanya.
Komarudin menekankan kepada pelaku kejahatan di kota Tangerang untuk berpikir dua kali jika ingin melakukan tindak kejahatan. “Penegakan hukum akan dilakukan jika masih ditemukan ancaman yang terjadi, saya perintahkan kepada anggota lakukan tindakan tegas terukur kepada siapa saja yang berani mengancam keselamatan petugas di lapangan,” tegas Komarudin.
Kapolres memastikan, tidak ada tempat bagi pelaku kejahatan di Kota Tangerang kami akan diburu kemanapun mereka lari. “Alhamdulilah, di dua Minggu terakhir kita berhasil mengungkap beberapa tindak kejahatan khususnya curanmor, Insyaallah, kita akan informasikan dan bagi masyarakat yang merasa kehilangan kendaraan bermotor untuk silahkan datang melihat di polres karena cukup banyak yang kita amankan,” tandasnya. (suryadi)
Yogyakarta (SL)-Sejumlah elemen gerakan mahasiswa yang ada di Yogyakarta bersama Aliansi Mahasiswa Untuk Keadilan menggelar kajian dalam Diskusi Publik yang bertema ‘Membaca Objektivitas di Wadas’. Diskusi menghadirkan Walhi (Wahana Lingkungan Hidup) Jogja, Viky Arthiando Putra, S.Hum, yang konsen mengawal kasus Wadas. Diskudi dilaksanakan di Taman Langit Resto di Jalan Nyi Adi Sari Nomor 739, Rejowinangun, Kotagede, Yogyakarta, Jumat 4 Maret 2022.
Ahmadi, perwakilan aktivis diacara itu mengatakan bahwa diskusi publik yang sudah di rancang oleh berbagai gerakan mahasiswa sebagai bentuk respon dan sikap gerakan mahasiswa dalam melihat dan membaca secara obyektif kejadian dan polemik di desa Wadas.
“Dalam ajang diskusi publik ini dilakukan pembacaan dan pembahasan juga tentang bagaimana kronologi dan situasi saat ini di Wadas, dan bagaimana peran gerakan mahasiswa dalam andil mencari solusi menyikapi persoalan di Wadas,” kata Ahmadi.
Menurut Ahmadi dengan adanya kajian dan pembacaan yang mendalam mengenai obyektivitas peristiwa yang terjadi di Wadas dalam ajang diskusi publik, bisa menunjukkan titik terang polemik yang ada di wadas. “Dan, tentunya harus ada formula penyelesaian yang lebih elegan dari pemerintah Jateng dengan duduk bareng bersama warga untuk mencari solusi terbaik,” ungkapnya.
Ahmadi menambahkan rencana penambangan batuan andesit di desa Wadas, Bener, Purworejo Jawa Tengah (Jateng) untuk mendukung Proyek Strategis Nasional (PSN), yaitu pembangunan Bendungan di Bener saat ini menjadi isu nasional pasca virak gesekan antara warga penolak penambangan andesit dengan tim pengukuran lahan dari BPN (Badan Pertanahan Nasional) yang di kawal oleh aparat kepolisian.
“Kasus Wadas saat ini menjadi perhatian serius banyak elemen, termasuk gerakan mahasiswa dan gerakan rakyat yang sangat konsen dengan lingkungan dan penolakan penambangan yang merugikan rakyat. Untuk menyikapi polemik itu kita melakukan kajian,” katanya. (Ian/red)
Majalengka(SL)-Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati Majalengka, melakukan penandatanganan kerjasama dengan ACN Aero Teknik mengenai pembangunan dan pengoperasian bengkel pesawat di Kertajati, Majalengka, Jawa Barat, Kamis 3 Maret 2022.
Dalam rencana pembangunan tersebut, BIJB menyiapkan lahan seluas 4 hektar, dari total 84 hektar sebagai lahan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) BIJB Kertajati. Direktur Utama Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Muhammad Singgih, mengungkapkan pembangunan bengkel tersebut akan memakan waktu kurang lebih 10 bulan sebab target Januari 2023 bengkel tersebut bisa beroperasi.
“Artinya ini akan menjadi pendongkrak sekaligus memberikan harapan baru bagi BIJB sehingga fungsi bandara sebagai penumpang juga ada aktivitas Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) di Kertajati,” ujar Singgih, usai penandatanganan kerjasama Head of Agreement Kertajati Aircraft Maintenance Center dan One Stop Experience Facilty di BIJB Kertajati, Majalengka.
Singgih mengungkapkan, dengan adanya bengkel tersebut akan memberi keuntungan bagi BIJB terutama fasilitas juga layanan yang ada bandara, sehingga fungsi bandara lebih kompleks bukan saja soal layanan jasa penerbangan.
“Ini step by step. Ini sesuatu yang luar biasa. Bagi kami ini akan melengkapi bandar udara Internasional Jawa Barat sehingga fasilitasnya makin lengkap. Apalagi ini komitmen dari mitra, dari ACN Aero Teknik, akan membangun dalam waktu yang cepat,” ujar Singgih.
Sementara itu, Managing Director ACN Aero Teknik, Marco Isaak, menjelaskan investasi yang dibangun mengenai bengkel tersebut sebesar Rp 150 Miliar. Pihaknya berharap bengkel tersebut dapat menjadi pelengkap bagi fasilitas di BIJB Kertajati Majalengka.
“Saya yakin Kertajati ini mempunyai fasilitas yang cukup untuk kita optimalkan. Nah diantaranya pembangunan MRO (Maintenance, Repair, and Overhaul) yang kita tanda tangani hari ini, saya yakin akan menarik lebih fasilitas yang akan dibangunkan di sini,” ujar Marco.
Menyinggung soal luas area dari bengkel, pihaknya menjelaskan lebih dari cukup sebab 4 hektar bisa menampung tiga pesawat. “Tahap permulaan ini empat hektar pembangunan cukup, yaitu untuk servis tiga pesawat Boing, untuk satu waktu. Untuk ke depan mungkin dua tahun lagi tambah lima hektare dan kita bangun seluruhnya step by step,” kata Marco. (Red)
Riau(SL)-Sebagai bentuk sinergitas yang sudah terjalin erat antara TNI AL dan Dirjen Bea dan Cukai, Komandan Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut IV (Danlantamal IV) Laksamana Pertama TNI Dwika Tjahja Setiawan menyerahkan barang bukti penyelundupan ribuan botol minuman keras beralkohol (miras) ilegal kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kakanwil DJBC) Khusus Kepulauan Riau Akhmad Rofiq bertempat di Markas Komando (Mako) Lantamal IV Jl. Yos Sudarso No.1 Batu Hitam, Tanjungpinang, Kepulauan Riau, Rabu 02 Maret 2022.
Barang bukti miras tersebut merupakan hasil sitaan dari KM. Virgo yang diangkut tanpa dilengkapi pita cukai maupun surat-surat sah yang berhasil diamankan oleh unsur Satuan Patroli (Satrol) Lantamal IV yaitu KAL Anakonda dan Patkamla Setumu di perairan Mapor pada Selasa 22 Maret 2022 lalu.
Dalam kesempatan itu Danlantamal IV mengatakan seluruh barbuk dan 850 dos miras akan diserahkan kepada pihak Bea dan Cukai agar dapat diproses lebih lanjut sesuai kewenangannya. “Kami akan menyerahkan keseluruhan minuman beralkohol dari luar yang masuk ke Indonesia dan akan diproses lanjut oleh Bea dan Cukai,” ujarnya.
Danlantamal IV juga berharap kerja sama dengan Bea dan Cukai dapat terus berjalan sehingga mengoptimalkan hasil pengawasan pengamanan terkait barang ilegal yang masuk ke wilayah Indonesia. Sementara itu Kakanwil DJBC mengatakan akan memproses lebih lanjut tangkapan tersebut agar semuanya makin menjadi jelas.
“Ini adalah bentuk sinergi Beacukai dengan TNI AL di Kepri yang salah satunya kita lihat di depan kita adalah tangkapan yang bisa diselesaikan dengan baik dan ini akan dilakukan proses lebih lanjut sehingga kemudian menjadi terang semuanya apa yg kita dapat,” ungkapnya.
Saat ini nakhoda KM. Virgo masih menjalani proses hukum di Lantamal IV terkait perkara pelanggaran pelayaran yaitu menganti nama kapal menjadi KM. Antoni. Sementara terkait perkara pelanggaran kepabeanan, dugaan penyelundupan minuman beralkohol ilegal akan ditindaklanjuti oleh Kakanwil DJBC Khusus Kepri guna penyidikan lebih lanjut.
Sinergitas Lantamal IV dengan Dirjen Bea dan Cukai tersebut merupakan bentuk pelaksanaan dari Perintah Harian Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Yudo Margono agar menjalin soliditas dengan segenap komponen pertahanan dan keamanan negara menuju sinergitas dan kesemestaan.
Penyerahan barang bukti (Barbuk) ini juga disaksikan oleh Asisten Operasi Danlantamal IV Kolonel Laut (P) Agus Izudin dan Kepala Bidang Penyidikan dan BHP Kanwil DJBC Khusus Kepri, Broto Setia Pribadi. (Red)
Musi Banyuasin(SL)-Aktivitas penambangan batu bara PT. BHUMI SRIWIJAYA PERDANA COAL di Desa Boro Jaya timur, kecamatan tungkal Jaya, kabupaten Musi Banyuasin (MUBA) diduga meresahkan warga setempat, ketua Lembaga Swadaya masyarakat kemilau cahaya bangsa Indonesia (LSM-KCBI) Muba A. Nasution yang membela warga terkena imbas tambang batu bara, pihak perusahaan menyebutkan jika LSM di Muba hanya melakukan dugaan tindakan pemerasaan.
“Aktivitas penambangan batu bara diduga telah menimbulkan persoalan, sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan yang berujung pada konflik yang sering kali terjadi, kerusakan lingkungan tersebut seperti lahan sejumlah warga rusak,jalan serta dinding rumah warga retak hingga air sumur tercemar dan cepat kering,” ujarnya,
Menurutnya hal itu dikarenkan antara jarak tambang dari pemukiman warga sangat dekat, dengan hanya berjarak kurang lebih 20 meter, selain itu tidak sedikit warga sekitar tambang terjangkit penyakit, seperti asma, batuk yang mana patut kita duga disebabkan oleh debu lalu lalang kendaraan pengangkut batu bara yang melalui jalan desa ditengah pemukiman.
Lebih lanjut A. Nasution mengatakan Lembaganya akan melaporkan permasalahan ini ke pemerintah dan aparat penegak hukum, dan tidak menutup kemungkinan lembaganya bersama masyarakat akan menggugat pihak perusahaan ke pengadilan setelah adanya koordinasi antara LSM KCBI muba dengan pimpinan pusat.
“Sudah kewajiban perusahaan ganti kerugian atas kerusakan lingkungan terhadap warga, dan itu diduga tidak dilakukan perusahaan, sebagai mana yang dia ketahui dalam konteks kegiatan pertambangan, yang menimbulkan kerugian pada masyarakat sekitar dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, dan sebagai mana juga kita ketahui undang-udang menjamin setiap orang berhak atas lingkungan yang baik dan sehat,” ucapnya.
Salah satu warga sekitar tambang yang identitasnya dirahasiakan mengungkapkan, “Semenjak adanya aktivitas tambang batu bara dekat pemukiman beberapa bulan terakhir ini, dirinya sekeluarga merasa terganggu pada pernapasan, bahkan anaknya yang berusia 8 tahun sekarang sudah terjangkit penyakit asama, setiap hari harus berobat,selama ini tidak ada bantuan dari pihak perusahaan tambang baik berupa obat-obatan maupun uang, (berobat pakai uang sendiri) meski dirinya sudah sering kali melapor,” ucapnya kepada awak media.
Lanjutnya, semenjak tim LSM KCBI datang ke lokasi tambang batu bara dan menemui kami kemarin pada hari jum’at 25 Februari 2022 dan hari ini Senin 28 Februari 2022 baru ada perhatian dan bantuan dari pihak perusahaan tambang berupa uang Rp. 1.000.000,. (Satu juta rupiah) dengan dalil bantu biaya berobat.
Senada dengan warga lainnya yang di jumpai awak media di sekitar tambang, dirinya mengaku selama ini memang tidak pernah menerima apapun dari perusahaan tambang, dirinya merasa sangat terganggu pada pernapasan nya dengan keberadaan tambang batu bara yang sangat berdekatan dengan rumahnya, bahkan air sumurnya pun diduga telah tercemar akibat tambang tersebut.
“Belum lama ini perna para ibu-ibu melakukan demo dengan metutup akses jalan desa, menghentikan aktivitas mobil pengangkut batu bara, dikarnakan banyaknya debu berterbangan masuk kerumah warga,. Belum lagi volusi dari tambambang tersebut,” cetusnya.
Ketua Teknis Tambang (KTT) PT. Bhumi sriwijaya perdana coal M. Abdu melalui Bidang pelabuhan Subhan mengatakan dirinya tidak banyak tahu persoalan tambang tersebut, karena dirinya baru bekerja dua bulan di perusahaan, jadi belum banyak tahu. Akan tetapi untuk akses jalan mobil pengangkutan batu bara memang perusahaan belum ada jalan sendiri, ” Ya masih menggunakan jalan desa, dengan beban angkutan rata-rata 10 ton, kalo yang lain saya tidak tahu pak, untuk lebih jelasnya bapak hubungi KTT perusahaan,” ucap subhan.
KTT perusahaan M. Abdu yang dihubungi ketua LSM KCBI muba A. Nasution lewat pesan whattsApp mengatakan semuanya sudah clear, warga yang sakit sudah diberi uang bantuan dan kalo mau bertemu dengan saya silakan buat surat maksud dan tujuan, “soalnya saya trauma dengan LSM di muba, ujung-ujungnya LSM meras 16 juta,” ucapnya dalam pesan whattsApp,.
Menanggapi LSM meras 16 juta, A. Nasution mengatakan, akan membawa persoalan ini ke rana hukum, selaku ketua LSM dirinya merasa nama LSM telah dicoreng, dengan kata-kata LSM meras 16 juta, LSM yang mana ,karena lembaga swadaya masyarakat itu banyak ini sudah termasuk pencemaran nama baik LSM tegas A. Nasution.
Masih ketua LSM Kcbi, seseorang tidak dapat dengan serta merta melakukan penghinaan walaupun Aplikasi itu bersifat privat dan hanya dua orang atau lebih yang mengaksesnya UU ITE dalam pasal 27 pengatur perihal penghinaan dan pencemaran nama baik dalam kegiatan chatting
Pasal 27 ayat (3) UU ITE Delik tersebut sudah memosisikan seseorang terancam pidana penjara paling lama 6 (tahun) atau Denda paling banyak RP 1000 000 000,00 ,- (satu milliar rupiah) vide pasal 45 ayat (1) UU ITE tutupnya. (Rudi hartono)
Cirebon(SL)- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kabupaten Cirebon melangsungkan Aksi Damai dengan Mengangkat isu yang saat ini sedang ramai diperbincangkan, dengan tema “Indonesia Sedang Tidak baik-baik saja” mereka menggelar aksi di halaman Kantor Bupati Cirebon pada selasa, 1 Maret 2022.
Dihadiri langsung oleh 5 PK. Ikatan Mahasiswa yaitu, PK. IMM Dewandaru, PK.IMM Law Eicos, PK.IMM Cakrabuana, PK.IMM Stikes Ahmad Dahlan Cirebon, PK.IMM STF Muhammadiyah Cirebon. Aksi damai tersebut diPimpin Langsung oleh Ketua PC.IMM Kab. Cirebon Kakanda Eki Nur Febriansah dan di Koordinator Lapangan oleh IMMawan M. Rizal Bahtiar.
“Aksi damai IMM Kabupaten Cirebon ini dilakukan sebagai respon atas berbagai permasalahan dan polemik yang terjadi di masyarakat. Dari mulai represifitas aparat, kelangkaan minyak sampai wacana penundaan pemilu” ujar Nur Eki Febriansah selaku Ketua Umum PC IMM Kabupaten Cirebon
Koordinator Lapangan IMMawan Rizal Mengatakan bahwa “Kami datang di sini sebagai Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kabupaten Cirebon yang ingin meminta kepada pemerintah kepada aparat terkait untuk hal-hal yang sudah disampaikan oleh ketua umum”
Di dalam aksi Damai tersebut IMMawan dan IMMawati menyampaikan sebuah orasi dan terdapat beberapa penyajian yang membedakan antara aksi damai yang lainya, seperti halnya ada sebuah Teatrikal, yang menambah juang semangat para Mahasiswa. Aksi Damai tersebut berjalan secara damai, tertib dan sesuai Protokol Kesehatan serta tidak menimbulkan kericuhan sedikitpun dengan pengawalan Kapolres dan disambut langsung oleh Sekretaris Bupati Kabupaten Cirebon dan melakukan Audiensi.
Di dalam audiensi tersebut Ketua PC.IMM Kab. Cirebon menyampaikan pernyataan Sikap bahwa “ Meminta Pemerintah melalui menteri Ketenagakerjaan untuk merevisi tahun 2022, meminta pemerintah melalui menteri agama untuk mempertahankan keberagaman Indonesia, pemerintah untuk terus fokus menata kebijakan yang kontroversi dan tidak berpihak, Selain menyampaikan aspirasi, kami juga mengingatkan bahwa pemerintah dan semua stakeholder terus berkolaborasi dan jangan menjadikan penanganan Pandemi sebagai ajang show off keunggulan suatu instansi” ucapnya
Dari audiensi Assisten Pemerintah dan Kesejahteraan Masyarakat Drs. H. Assadullah MM merespons hal tersebut dan menyampaikan pesan “Audiensi yang dilakukan ada masukan ada juga banyak masukan yang berkaitan dengan kebijakan pusat akan disampaikan ke pemerintah pusat yang berkaitan dengan pemerintah daerah bupati dengan pemerintah ini sudah kerja sama antara PH dengan pemerintah daerah dalam rangka operasi dan terkait untuk Kelangkaan Minyak kita bisa bekerja sama dengan Bulog masalah kebijakan operasi ini akan melaksanakan namanya itu operasi pasar. Terkait kejadian di Wadas harus dilakukan survei dilaksanakan kesepakatan contoh tingkat kabupaten itu ada perubahan tempat pelelangan sampah sementara survei dulu manfaatnya berapa kerja” Ucapnya.
Salah satu peserta Aksi Damai Adithia Permana memberi komentar bahwa ‘ Aksi ini bisa menyampaikan ke atas bahwasanya di kalangan bawah ini memang sedang terjadi sebuah tragedi-tragedi yang bisa dikatakan tidak wajar di era sekarang ini tujuan saya mengikuti Aksi Damai ini agar pemerintah sadar dan bergegas untuk melakukan sebuah perbaikan-perbaikan yang bisa memberikan sebuah pusat tersendiri” ucapnya
Aksi Damai dilakukan karena adanya pernyataan sikap dan instruksi dari DPP IMM kepada setiap kader-kader di IMM yang ada di Indonesia serta bangsa untuk segera terlibat atau berkontribusi dalam pencegahan Pencegahan untuk bisa menjadi Garda terdepan dalam keberlangsungan masyarakat yang ada di Indonesia. Banyak sekali faktor generalisasi yang perlu dikaji ulang dan harus dibedah kembali, mengingat Banyak sekali masalah yang terjadi di negara ini, terkait persoalan JHT, IKN, Wadas, dan yang terbaru adalah pernyataan dari Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang membandingkan suara adzan dengan gonggongan anjing.
Seperti yang diketahui, bukan hanya di daerah dan bukan hanya di nasional tetapi bisa dilihat banyak aksi-aksi ataupun banyak agenda-agenda dampak dari kegagalan dalam penerapan regulasi dalam penerapan kebijakan yang dikeluarkan dari pemerintah.
Ditarik dari 2019 atau selama kepengurusan. Pertama bahwasanya banyak kebijakan-kebijakan yang berdampak salah satunya adalah strategi dari pemerintahan bahwasanya peralihan peralihan itu yang akhirnya menimbun sekarang menjadi kontroversial yang kemudian tertimbun oleh semua masyarakat sekarang merasakan bersama dari zaman omnibus law dari zaman RUU KUHP dari zaman RUU Minerba sampai sekarang banyak menimbulkan berbagai dinamika atau fenomena yang ada di Indonesia. (sri/ranov)
Papua (SL)-Sejumlah orang tak dikenal (OTK) dilaporkan menyerang dan menembaki karyawan serta warga sipil yang ada di kamp Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa 1 Maret 2022. Sedikitnya delapan orang dikabrkan meninggal atas kejadian itu.
Dilansir dari Antara, data yang dihimpun di Jayapura pada Rabu 2 Maret 2022, mengungkapkan insiden itu dilaporkan seorang karyawan PTT yang selamat, yakni NS. Ia saat itu tidak berada di camp ketika insiden terjadi. NS saat kembali ke kamp melihat rekan-rekannya sudah meninggal. Ia pun langsung naik ke CCTV Tower BTS 3 untuk meminta bantuan terkait insiden yang terjadi.
Salah satu karyawan PTT yang berada di Kampung Kago, Distrik Ilaga, yakni A, juga melaporkan insiden yang dialami rekan-rekannya di Beoga. Korban meninggal diduga karena ditembak dan dianiaya OTK itu. Mereka berada di Beoga untuk melaksanakan perbaikan Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel “CO 53M 756085 9585257” di Distrik Beoga.
PT Palapa Timur Telematika merupakan Badan Usaha Pelaksana yang membangun Proyek Palapa Ring Timur. Berdasarkan keterangan di situs resminya, Perusahaan ini diwajibkan untuk mengoperasikan selama 15 tahun jaringan serat optik dengan kapasitas tertentu untuk wilayah Indonesia Timur di 4 Provinsi serta 35 kota layanan (SLA) dan 16 kota sebagai kota penghubung (interkoneksi), meliputi wilayah Provinsi Papua, Papua Barat, Nusa Tenggara Timur dan Maluku.
TPNPB-OPM Bertanggung Jawab
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku bertanggung jawab atas insiden penembakan di Kamp Palapa Timur Telematika (PTT) di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, Selasa (1/3). Atas insiden tersebut, sedikitnya delapan orang tewas.
“Komnas TPNPB-OPM di bawah Pimpinan Jenderal Goliath Tabuni dan Mayor Jenderal Lekagak Telenggen bertanggungjawab atas penyerangan Di Beoga, Kabupaten Puncak, Papua,” kata Juru Bicara TPNPB-OPM Sebby Sambom kepada wartawan dilangsir CNNIndonesia.com, Kamis 3 Maret 2022.
Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz 2022, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, sebelumnya mengonfirmasi kejadian yang menewaskan delapan karyawan PTT tersebut. Menurutnya, insiden itu terjadi ketika karyawan PTT tengah memperbaiki Tower BTS 3 Telkomsel di Distrik Beoga, Kabupaten Puncak. Kamal mengatakan penyerangan tersebut diketahui ketika salah satu karyawan PTT, NS menghubungi aparat via telepon pada Kamis (3/3).
NS, yang juga korban selamat mengatakan saat penyerangan terjadi dirinya tidak berada di kamp. Saat kembali dia melihat rekan-rekannya sudah meninggal dunia. “Melihat rekan-rekannya sudah tidak bernyawa, sekira pukul 13.00 WIT saksi meminta bantuan penyelamatan melalui CCTV Tower BTS 3. Kemudian pukul 16.00 WIT baru termonitor di CCTV Pusat PTT di Jakarta,” jelas Kamal.
Dari penyerangan tersebut delapan orang dilaporkan meninggal dunia dan satu orang selamat. “Korban yang meninggal dunia yakni berinisial B, R, BN, BT, J, E, S dan PD. Sedangkan satu korban selamat berinisial NS,” tuturnya. (Red)
Banten (SL)-Banjir yang merendam Kota Serang, Banten, Selasa 1 Maret 2022 malam, disebabkan luapan air Bendungan Sindangheula, yang jebol. Bendungan Sindangheula merupakan sebuah proyek bendungan yang berlokasi di Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, Banten.
Foto udara kawasan Bendungan Pengga di Desa Pelambik, Kecamatan Praya Barat Daya, Lombok Tengah, NTB, Minggu (24/1/2021). Bendungan yang di bangun sekitar tahun 1994 tersebut di manfaatkan untuk mengairi IrigasiÊlahan sawah di Lombok Tengah bagian selatan dan Lombok Barat bagian selatan, pembangkit listrik mikrohydro 400 KVA, sebagai pengendali banjir serta sebagai destinasi wisata.ANTARA FOTO/Ahmad Subaidi/hp.
Hal ini dibenarkan oleh Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3), I Ketut Jayada. Dia menerangkan, ada sekitar 2 juta kubik air yang luber dari waduk ke permukiman warga. “Daya tampung bendungan kami itu hanya 9 juta. Dari hasil perhitungan kami, debit yang diterima (bendungan) sekitar 11 juta, ada kelebihan yang memang harus mengalir ke laut secara alamiah, bukan kami sengaja, memang bisanya dia mengalir ke sungai,” kata Jayada, Rabu 2 Maret 2022.
Menurut Jayada curah hujan tinggi menyebabkan debit air di Bendungan Sindangheula tidak lagi tertampung, kemudian membanjiri Ibu Kota Banten. Sejak 28 Februari hingga 1 Maret, curah hujan yang turun mencapai 243 milimeter. Jayada meninjau Bendungan Sindangheula bersama Wali Kota Serang Syafrudin dan Wagub Banten Andika Hazrumy.
Mereka melihat kondisi air dan memastikan penyebab banjir terbesar yang pernah dialami di Kota Serang. “Pengamatan kami ada curah hujan yang cukup tinggi dengan durasinya panjang 243 milimeter. Banjir kala ulang, curah hujan ini kalau ulang 200 tahun ya ini terjadi sekarang, sementara (bendungan) ini di desain 1.000 tahun. Ini mungkin pengaruh perubahan cuaca global warming, cuaca ekstrem,” terangnya.
Banjir yang disebabkan luapan air dari Bendungan Sindangheula yang diresmikan Presiden Jokowi pada 4 Maret 2021 juga merendam kawasan Masjid Agung Banten. Hingga Rabu sore, air masih menggenangi kawasan makam Sultan Banten dan komplek Keraton Kesultanan Banten, di Kecamatan Kasemen, Kota Serang.
Bendungan Sindangheula jebol lantaran tidak dapat menampung debit air hujan berintensitas tinggi yang mengguyur Serang. Jebolnya Bendungan Sindangheula mengakibatkan banjir di 43 titik. Wali Kota Serang Syafrudin menyebutkan, banjir di Kota Serang kali ini merupakan banjir terparah dengan ketinggian air mulai dari 50 cm hingga 5 meter.
Wali Kota Serang Syafrudin menyebutkan, Bendungan Sindangheula tidak mampu menampung debit air karena hujan dengan intensitas tinggi mengguyur Kota Serang. Akibatnya, bendungan Sindangheula jebol sehingga air meluap dan mengakibatkan banjir. “Waduk Sindangheula sudah tidak bisa menampung debit air, ada kemungkinan jebol. Sebab, tidak pernah terjadi banjir Kota Serang seperti ini (parah),” kata Syafrudin.
Menurut Walikota, sedimentasi yang terjadi di Kali Cibanten juga memperparah banjir yang terjadi. Pasalnya, Kali Cibanten ini melintasi Kota Serang karena bermuara di Kecamatan Kasemen, Serang. Sebelumnya, Syafrudin sudah mengusulkan agar dilakukan normalisasi di Kali Cibanten kepada Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian (BBWSC3). Kendati demikian, BBWXC3 belum merespons dan melakukan normalisasi.
Salah satu tokoh dan ulama Banten, KH Fathul Adzim, sekaligus pimpinan Ponpes Masaqotul Muntadzir yang lokasinya tepat berdampingan dengan Masjid Agung Banten mengatakan, banjir terparah yang dialaminya terjadi sekitar 49 tahun lalu, tepatnya 1973.
Kali ini, dia mengalami banjir yang dirasakan lebih parah dibanding saat itu. “Iya, ini yang paling parah. Banjir itu hanya lewat saja, tidak lama, dan tidak menggenang seperti ini. Waktu itu airnya sampai naik ke masjid, lantai masjid sampe basah,” katanya.
Dia mengenang peristiwa itu, saat banjir merendam kawasan Kesultanan Banten, dia masih seorang bocah yang duduk dibangku sekolah dasar. Banjir saat itu tidak lama, hanya beberapa jam saja. “Seingat saya, dulu terjadi banjir di sini hari kedua Lebaran Haji pada tahun 1973, saya waktu itu kelas 4 SD. Waktu itu tidak dibantu hujan, tiba-tiba banjir. Hujannya kayanya waktu itu di daerah Pamarayan dan sekitarnya,” katanya.
Bendungan Untuk Kendalikan Banjir
Bendungan Sindangheula dibangun pada 2015, pembangunan Bendungan Sindangheula bertujuan untuk mengendalikan banjir yang kerap terjadi di kabupaten Serang dan sekitarnya. Bendungan ini dianggap mampu mereduksi banjir hingga 50 meter kubik per detik dari Sungai Ciujung dan Sungai Cidurian. Tak hanya itu, pembangunan Bendungan Sindangheula juga dimanfaatkan untuk konservasi dan pariwisata serta pembangkit listrik yang menghasilkan 0,40 megawatt, faktanya justru membuat banjir parah.
Proyek Bendungan Sindangheula dikerjakan oleh PT PP (Persero) Tbk dan Pt Karya Hutama (Persero). Pembangunan dilakukan selama 4 tahun, yakni dari 2015 sampai dengan 2019. Selama proses pembangunan tersebut, total biaya yang dikeluarkan mencapai Rp 458 miliar.
Bendungan Sindangheula pernah viral lantaran digunakan sebagai tujuan wisata oleh warga pada Juni 2020. Warga berbondong-bondong mengunjungi Bendungan Sindangheula untuk berseluncur di saluran pembuangan bendungan yang setinggi 50 meter.
Tindakan warga tersebut sempat dilarang oleh Pelaksana Teknik Bendungan Sindangheula Rommy Hamzah. Rommy mengatakan, tindakan warga bisa membahayakan keselamatan nyawa. Oleh karena itu, pihaknya memutuskan untuk menutup area bendungan dari masyarakat. Selain faktor keselamatan, ketika itu bendungan juga belum diresmikan.
Bendungan Sindangheula baru diresmikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Maret 2021 lalu. Saat itu, Jokowi didampingi oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Novel Arsyad.
Saat peresmian, Jokowi mengatakan bahwa bendungan ini akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar. Bendungan Sindangheula memiliki kapasitas air 9,3 juta meter kubik ini bisa mengaliri 1.289 hektar sawah di Provinsi Banten.
Hal tersebut bisa menjadi nilai tambah bagi petani agar semakin produktif dalam menjaga ketahanan pangan. Bahkan, Bendungan Sindangheula juga dimanfaatkan untuk menyediakan air baku hingga 0,80 meter kubik per detik untuk kegiatan industri di Kota Serang, Kabupaten Serang, dan Kota Cilegon. (Ahmad/Suryadi)
Lampung(SL)- Kejar Pelaku Kriminal Hingga ke Hulu, Edward Syah Pernong Sebut Polda Lampung Ambil Langkah Taktis nan cerdas dalam sejumlah penindakan yang dilakukan Polda Lampung dan jajarannya selama masa pandemi.
Mantan Kapolda Lampung, Brigadir Jenderal (purn) Edward Syah Pernong mengapresiasi langkah-langkah yang telah dilakukan Polda Lampung dalam beberapa bulan terakhir. Menurutnya, Polda Lampung tak berhenti membaca pola kriminal dan terus mengupayakan penindakan, bahkan hingga lintas provinsi. “Ini langkah manuver taktis yang cerdas,” kata Sultan Sekala Brak Kepaksian Pernong tersebut, Rabu 2 Maret 2022.
Langkah cerdas ini menurut Edward adalah Polda Lampung tidak terpaku hanya menangani pandemi Covid-19 saja. Edward mengungkapkan, kondisi pandemi Covid-19 dimanfaatkan pelaku tindak kriminal sebagai celah keamanan. “Orang kadang sibuk dalam penanggulangan pandemi. Tapi, Polda Lampung sudah membaca pola mereka (pelaku kriminal),” kata Edward.
Beberapa langkah taktis tersebut, menurut Edward adalah dengan mengungkap keberadaan ladang ganja seluas 6,28 hektare di Kabupaten Aceh Utara. Padahal, pengungkapan kasus ini berawal dari “tangkapan kecil” yakni penyeludupan ganja seberat 5 kilogram pada November 2021 lalu.
“Tapi Polda Lampung terus mengejar hingga ke asalnya, atau di Pelayaran di sebut Pengejaran seketika pengejaran terduga pelaku kriminal yang dilakukan secara langsung dan dapat Hot Pursuit, yaitu memberikan wewenang khusus kepada pengejar yang biasanya tidak dapat dijalankan dalam keadaan yang tidak mendesak.pengejaran seketika”kata Edward.
Sementara itu, Wakil ketua III DPRD Prov Lampung Raden Muhammad Ismail (RMI) juga mengapresiasi tindakan Kepolisian di jajaran Polda Lampung dalam memberanguskan mata rantai peredaran Narkoba. Dirinya meyakini bahwa adanya tindak kejahatan jalanan saat ini sangat berkolerasi dengan Narkoba.
“Seperti pembegalan, pencurian sepeda motor hingga perampokan yang sempat terjadi menimpa karyawan tempat pengambilan Uang BRI Link di Lampung timur beberapa waktu lalu,” ungkap RMI
Sebab polisi mengidentifikasi dan melakukan penangkapan saat pelaku sedang pesta narkoba. “Kami para anggota dewan provinsi Lampung mensupport tindakan serta terbentuknya satgas Siger ini, serta berterimakasih kepada Kapolda Lampung yang benar benar konsisten dalam melakukan tugas serta fungsinya secara menyeluruh di tengah Pandemi saat ini,” kata Ismail.
Raden menambahkan, tindakan kepolisian yang diambil ini sudah sangat tepat untuk menjaga keberlangsungan Kehidupan generasi muda mendatang, yang tangguh, kuat dan memiliki masa depan yang cerah.
