Sinarlampung

Kategori: Nusantara

  • Samsudin Kunker ke Kota Batu Jawa Timur, Pelajari Pengelolaan Wisata yang Dinilai Berhasil

    Samsudin Kunker ke Kota Batu Jawa Timur, Pelajari Pengelolaan Wisata yang Dinilai Berhasil

    Kota Batu, sinarlampung.co – Pj. Gubernur Lampung, Samsudin, melakukan kunjungan kerja ke Kota Batu, Jawa Timur, pada Sabtu, 9 November 2024. Dalam kunjungannya Samsudin bertemu dengan Pj. Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, di Balai Kota Among Tani, Kota Batu.

    Samsudin menyampaikan rasa terima kasih atas Terima kasih hangat dari pihak Kota Batu. Ia mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan kesempatan berharga untuk mempelajari pengelolaan wisata Kota Batu yang dinilai berhasil. “Hal yang perlu kita lakukan adalah mencontoh kota atau provinsi yang sudah sukses, karena motivasi dapat datang baik dari dalam maupun dari luar,” ujarnya.

    Samsudin berharap pertemuan ini dapat menghasilkan ide-ide kerja yang sama konkretnya, terutama dalam sektor pariwisata. Ia yakin bahwa Kota Batu dan Provinsi Lampung dapat mengembangkan program wisata bersama yang menonjolkan keunikan dan kearifan lokal masing-masing daerah. “Kami membuka peluang pertukaran sumber daya dan pengetahuan dalam bidang agrikultur dan UMKM, agar produk unggulan daerah dapat dikenal, baik di tingkat nasional maupun internasional,” tambahnya.

    Terkait program swasembada pangan yang dicanangkan Presiden Prabowo, Samsudin berharap adanya kerja sama aktif antara Provinsi Lampung dan Kota Batu di sektor pertanian. “Kita harus meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi, serta memanfaatkan produk unggulan daerah yang dapat menunjang kesejahteraan Provinsi Lampung,” tegasnya.

    Samsudin berharap kunjungan ini dapat memberikan manfaat dalam pembangunan Provinsi Lampung ke depan. “Kita perlu belajar dari mana saja agar dapat menerapkan yang terbaik untuk Provinsi Lampung, sehingga kita bisa membuat langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Lampung,” tutupnya.

    Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa Kota Batu telah ditetapkan sebagai kota destinasi wisata nasional, di mana hampir setiap desa dan kelurahan memiliki objek wisata.

    Dengan potensi alam yang luar biasa, Kota Batu memiliki tiga sektor unggulan, yakni pertanian, pariwisata, dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yang saling mendukung untuk menumbuhkan perekonomian Kota Batu. Sektor ketiga ini juga menjadi penopang perekonomian kota. “Alhamdulillah, Kota Batu menjadi kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota, berkat objek wisata alam maupun buatan yang kami miliki,” ujarnya.

    Aries mengucapkan terima kasih kepada Pj. Gubernur Samsudin atas kunjungannya ke Kota Batu dan berharap hubungan baik antara kedua daerah dapat terus terjalin. “Terima kasih Pak Gubernur, atas kunjungan beserta rombongan. Saya yakin banyak yang membeli oleh-oleh, ini adalah rezeki bagi kami,” tutupnya. (*)

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Dapat Penghargaan Tim Pembina Samsat Terbaik

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Dapat Penghargaan Tim Pembina Samsat Terbaik

    Medan, sinarlampung.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menerima penghargaan sebagai Tim Pembina Samsat Terbaik dari Pembina Samsat Nasional. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, Dirut PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono dan perwakilan dari Kemendagri pada Rapat Koordinasi (Rakor) Pembina Samsat Nasional di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur, Medan, Rabu, 6 November 2024.

    “Semoga bisa maksimal, sehingga pembangunan bisa dirasakan masyarakat dan kesejahteraan meningkat serta pelayanan publik semakin baik,” ujar Fatoni.

    Fatoni mengatakan berbagai upaya telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menargetkan seluruh Samsat se-Sumut dalam mengoptimalisasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada tahun ini. Termasuk menekankan kepada unsur pemerintah, baik Kabupaten/Kota hingga Pemerintah Provinsi sendiri untuk segera melunasi PKB seluruh kendaraan dinas.

    “Kami juga sudah sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota bahwa pembayaran pajak ini sangat menentukan pembangunan kita. Apabila target tidak tercapai, maka akan mempengaruhi pembayaran Dana Bagi Hasil (Provinsi ke Kabupaten/Kota). Karenanya, mari kita mendukung seluruh kegiatan kesamsatan dengan memaksimalkan pembayaran pajak,” jelas Fatoni.

    Setidaknya, tercatat sekitar 7 juta unit kendaraan bermotor di Sumut. Guna memaksimalkan penerimaan PKB, maka diperlukan dukungan dari seluruh pihak dan jajaran, terutama dalam menyosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya membayar pajak untuk pembangunan. Bahkan saat ini, langkah relaksasi atau pemutihan juga telah berlangsung dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat wajib pajak.

    “Kita sudah lakukan relaksasi, pemutihan atau penghapusan terhadap denda hingga menghapus pajak pokoknya (PKB) sehingga pemilik kendaraan hanya membayar untuk tahun pertama dan kedua saja. Menghapus pajak progresif dan juga memberikan insentif bagi yang membayar lebih awal. Inilah beberapa upaya yang terus kita lakukan untuk meningkatkan pendapatan bagi negara,” sebutnya.

    Tak hanya itu, melalui kesempatan ini Fatoni juga menyoroti tentang upaya memaksimalkan pendapatan daerah dari pajak kendaraan bermotor (PKB). Hal ini dikarenakan realisasi pembayaran oleh wajib pajak atau pemilik kendaraan perlu peningkatan hingga akhir tahun 2024.

    “Oleh karena itu, mari kita sama-sama mengingatkan kembali dan terus berkoordinasi di seluruh jajaran masing-masing, baik nasional, provinsi sampai seluruh (UPT) Samsat di daerah. Ini sebagai komitmen kita bersama bahwa pajak kendaraan bermotor adalah tanggung jawab kita bersama,” sebut Fatoni.

    Selain Provinsi Sumatera Utara, penghargaan Tim Pembina Samsat Terbaik juga diberikan kepada Provinsi Jawa Tengah yang diterima langsung oleh Pj Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Nana Sudjana.

    Dalam kesempatan yang sama, Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan mengatakan Rakor ini berlangsung untuk Pembina Samsat tingkat pusat dan seluruh daerah dalam rangka konsolidasi dan evaluasi terhadap tugas dan target capaian.

    “Dari Rakor ini, kita punya waktu hingga akhir tahun untuk mengevaluasi kinerja kita (Samsat), artinya kalau ada kekurangan, harus kita perbaiki dan tingkatkan. Termasuk mengejar target yang sudah kita tentukan di awal (tahun), seperti pengesahan STNK, perpanjangan STNK, kemudian sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ) dan untuk pemerintah daerah ada pajak kendaraan bermotor,” sebut Aan.

    Dari evaluasi tersebut, Aan mengatakan bahwa jajarannya telah melakukan dua pendekatan utama, yakni proaktif mendatangi rumah warga (pemilik kendaraan) untuk mengingatkan dan melalui penegakan hukum kepada pengguna jalan (pengendara) sehingga diharapkan selain mendapatkan data valid, juga diharapkan meningkatkan kepatuhan membayar pajak. Selain itu, upaya lainnya adalah memudahkan masyarakat untuk mengakses pembayaran PKB, seperti pengadaan Samsat keliling, gerai Samsat hingga menghadirkan sistem pembayaran melalui aplikasi.

    Melalui kesempatan ini, Aan juga mengapresiasi atas kehadiran gedung baru Samsat di Sumut yang diresmikan Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni yang berlokasi di Medan Utara (Kota Medan), Kabanjahe (Kabupaten Karo), Tebingtinggi (Kota Tebingtinggi) dan Sibuhuan (Kabupaten Padanglawas) untuk lebih mendekatkan jarak dengan masyarakat yang kemungkinan selama ini cukup berjauhan dari tempat pelayanan.

    Hadir dalam kegiatan tersebut di antaranya Kakorlantas Polri Irjen Pol Aan Suhanan, Plh Direktur Pendapatan Kemendagri Raden An’an Andri Hikmat, Dirut PT Jasa Raharja Rivan Achmad Purwantono, Irwasda Polda Sumut Kombes Pol Nanang Masbudi, Dirlantas Polda Sumut Kombes Pol Muji Ediyanto dan jajaran, Sekdaprov Sumut Arief S Trinugroho dan pimpinan OPD Pemprov. Sementara itu hadir juga perwakilan Pemerintah Provinsi se-Indonesia, baik secara langsung maupun virtual. (*)

  • Komisi II DPR-RI Apresiasi Dukungan Pemprov Sumut Pada Pilkada Serentak 2024

    Komisi II DPR-RI Apresiasi Dukungan Pemprov Sumut Pada Pilkada Serentak 2024

    Medan, sinarlampung.co – Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) mengapresiasi persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). Hal tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi II DPR RI Heri Gunawan pada saat kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Aula Tengku Rizal Nurdin, Rumah Dinas Gubernur, Medan, Sumatera Utara, Rabu, 6 November 2024.

    “Saya apresiasi Pemprov yang telah memberikan anggaran 100%, perjanjian hibah dimana rincian alokasinya KPUD Rp 705 miliar, Bawaslu Rp 223 miliar, pada Polri Rp 49miliar dan TNI Rp 22 miliar, ini cukup besar,” kata Heri.

    Melalui kesempatan ini, Heri mengingatkan pada seluruh pihak untuk melakukan antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga terkait dengan tahapan krusial yang perlu diperhatikan bersama, yakni pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

    Hal senada juga disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Menurutnya, Pemilu dapat dikatakan sukses apabila seluruh perencanaan dan pelaksanaannya berjalan sebagaimana mestinya maka seluruh potensi kerawanan mesti dicari.

    “Sumut ini jadi benchmark (tolok ukur), DPT-nya terbesar di Pulau Sumatera. Jadi kita harus buat Sumut ini jadi benchmark yang baik,” ucap Doli.

    Sementara itu, Ketua Tim Kunker Dede Yusuf mengatakan kedatangan Komisi II tersebut untuk memastikan kesiapan Pemprov Sumut bersama semua pihak di Sumut, terkait penyelenggaraan Pilkada serentak. Ada beberapa isu yang perlu diantisipasi di Sumut, di antaranya politik uang, isu SARA dan hoaks, penanganan keamanan dan ketertiban, memastikan ketersediaan anggaran hibah Pilkada, penyediaan fasilitas untuk Pilkada serentak hingga potensi pelanggaran netralitas ASN.

    Menanggapi hal tersebut, Penjabat (Pj) Gubernur Sumut Agus Fatoni memastikan kesiapan Pemprov Sumut sesuai dengan kewenangannya sudah matang. Pertama, terkait anggaran hibah untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu), TNI dan Polri sudah 100% dialokasikan Pemprov Sumut.

    Selain anggaran, dukungan lain yang diberikan Pemprov Sumut pada KPU antara lain penyusunan data kependudukan, jumlah Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) Sumut, penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS serta pemakaian gedung pemerintah daerah oleh KPU/Bawaslu.

    Tak hanya itu, Pemprov Sumut juga telah melakukan langkah dan upaya dalam menerapkan prinsip keadilan dan kesetaraan bagi setiap pasangan calon selama tahapan kampanye, mulai dari tempat untuk melakukan kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye yang sesuai dengan peraturan.

    Pemprov Sumut juga bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum untuk memastikan bahwa semua alat peraga kampanye (APK) dipasang sesuai peraturan guna menghindari potensi konflik atau ketidakadilan bagi para calon. Kemudian, Pemprov Sumut juga telah mengeluarkan langkah preventif dalam menjamin netralitas ASN.

    “Pemprov Sumut juga telah melaksanakan deklarasi Pilkada damai dan mengajak semua calon dan tim kampanye untuk menjaga suasana kondusif selama kampanye,” kata Fatoni.

    Fatoni telah menerbitkan Surat Edaran netralitas ASN dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 melalui Surat Edaran Gubernur Sumut Nomor 800/6635/2024 tanggal 11 Juli 2024 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Netralitas ASN dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan. Pemprov Sumut juga telah melaksanakan Deklarasi Netralitas ASN pada 23 Oktober 2024, menyosialisasikan netralitas ASN melalui website, dan berbagai media sosial seperti Facebook, Instagram dan lainnya.

    “Imbauan dan netralitas ASN juga dilakukan pada pelaksanaan apel Senin di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,” ungkap Fatoni.

    Kemudian, Pemprov Sumut juga membentuk Tim Pemantauan Perkembangan Politik Daerah melalui Keputusan Gubernur Sumut Nomor 188.44/351/KPTS/2024 tanggal 21 Juni 2024 guna melakukan pemantauan perkembangan politik di daerah. Kemudian, Pemprov bersama unsur Forkopimda Sumut juga akan melakukan monitoring pemungutan suara di beberapa TPS di wilayah Provinsi Sumatera Utara pada saat pemungutan dan perhitungan suara di TPS serta tahapan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan.

    “Kami juga menugaskan personel untuk melakukan monitoring tahapan pemungutan dan perhitungan suara di TPS serta tahapan rekapitulasi suara ditingkat kecamatan dan Kabupaten/Kota,” kata Fatoni.

    Fatoni juga mengungkapkan, pihaknya telah dan akan terus bersinergi dengan Forkopimda Sumut terkait dengan menjaga keamanan dan ketertiban. Pemprov bersama Forkopimda telah melakukan pemetaan dan deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi kerawanan wilayah, sosial, dan bencana alam di berbagai daerah.

    “Kami juga senantiasa berkoordinasi dengan Bawaslu Sumut dan lembaga terkait potensi kerawanan wilayah, sosial, dan bencana alam di berbagai daerah,” ucap Fatoni.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya Anggota Komisi II DPR RI Deddy Sitorus, Bob Andika Mamana Sitepu, Andar Amin Harahap, Muhammad Habibur Rochman, Ahmad Wazir Noviandi, Wahyudin Noor Aly, Ateng Sutisna, Eka Widodo, Shintya Sandra Kusuma, perwakilan Forkopimda Sumut, OPD Pemprov Sumut. (*)

  • Terima Kunker Anggota DPD RI, Pj Gubernur Agus Fatoni Siap Terus Jaga Sinergi Majukan Sumut

    Terima Kunker Anggota DPD RI, Pj Gubernur Agus Fatoni Siap Terus Jaga Sinergi Majukan Sumut

    Medan, sinarlampung.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera (Sumut) Agus Fatoni berkomitmen untuk terus bersinergi dengan DPD RI dalam memajukan daerah, terutama Sumut. Hal tersebut diungkapkan saat menerima kunjungan kerja (kunker) dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal Sumut Baikenita Sitepu di Kantor Gubernur, Medan, Sumatera Utara, Selasa, 5 November 2024.

    “Kita sekarang sama-sama berada di bawah langit Sumut, jadi kita bersama-sama berjuang, memajukan Sumut,” kata Fatoni.

    Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut akan terus bersinergi dengan semua pihak. Selain itu, Pemprov Sumut juga hendak menyampaikan aspirasi kepada DPD RI terkait dengan upaya memajukan Sumut guna menyejahterakan masyarakat.

    “Kami akan menyampaikan aspirasi kami pada DPD RI untuk diteruskan pada pemerintah pusat, dalam ini kaitannya dengan lingkup tugas Ibu Badikenita yang mencakup ESDM, ketahanan pangan, makanan gizi gratis dan lain sebagainya,” ucap Fatoni.

    Dirinya berharap aspirasi yang disampaikan Pemprov Sumut dapat ditindaklanjuti sehingga apa yang dibutuhkan Pemprov Sumut terkait upaya membangun daerah dapat tercapai.

    “Kita harapkan dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat atau pihak terkait setelah disampaikan Ibu Badikenita nanti,” kata Fatoni.

    Pada kesempatan tersebut, Fatoni juga mengungkapkan kebanggaannya lantaran Badikenita Sitepu menjadi Ketua Komite II di DPD RI. Menurutnya, hal tersebut merupakan suatu kebanggaan bagi Sumut.

    “Kita bangga, ini momentum penting bagi Sumut untuk kita perjuangkan,” ungkap Fatoni.

    Dalam kesempatan yang sama, Anggota DPD RI Badikenita Sitepu mengungkapkan tujuan kunjungan kerjanya di Sumut terkait dengan beberapa hal. Di antaranya masukan mengenai makanan bergizi gratis, ketahanan pangan, lahan pertanian yang semuanya bermuara pada kesejahteraan rakyat. Badikenita berharap melalui pertemuan tersebut akan menghasilkan masukan mengenai permasalahan atau kebutuhan dari Pemprov Sumut sehingga dapat disampaikannya pada pemerintah pusat atau pihak terkait.

    Turut hadir pada kesempatan tersebut, di antaranya Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Effendy Pohan, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Industri dan Energi Sumber Daya Mineral Mulyadi Simatupang, Kepala Badan Kepegawaian Sumut Aprilla Haslantini Siregar, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Yuliani Siregar. (*)

  • Vidio Viral Wanita Tewas Ditikam Suami Saat Asik Karaoke Live di Facebook Dipicu Cemburu

    Vidio Viral Wanita Tewas Ditikam Suami Saat Asik Karaoke Live di Facebook Dipicu Cemburu

    Medan, sinarlampung.co-Vidio viral dimedia sosial, seorang wanita ditikam berulangkali oleh pria, saat live karaokean, itu terjadi di Desa Suka Damai, Kecamatan Sei Bamban, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, pada Sabtu 2 November 2024 sekira pukul 21.00. Pelaku seorang pria bernama Agus Herbin (47), sementara korban adalah istrinya, Hertalina Simanjuntak (46).

    Hertalina tak tertolong dan tewas saat tiba dirumah sakit, dengan luka satu tusukan ke perut, satu ke payudara, dan dua lagi ke tangan sebelah kiri. Polisi menyebut peristiwa itu dipicu cemburu pelaku, yang merasa korban masih kerap berhubungan dengan mantan suaminya

    Kasat Reskrim Polres Sergai, AKP Donny P Simatupang menjelaskan, insiden itu terjadi sekitar pukul 21.00. Saat itu, Hertalina sedang berkumpul bersama keluarganya. Tiba-tiba, Agus Herbin menyerang Hertalina dengan pisau. Korban yang panik tidak dapat menghindari serangan suaminya. “Pelaku menikamnya sebanyak lima kali; satu tusukan ke perut, satu ke payudara, dan dua lagi ke tangan sebelah kiri,” ungkap Donny dalam keterangan tertulisnya, Minggu 3 November 2024.

    Setelah melakukan aksi brutal tersebut, Agus melarikan diri. Keluarga Hertalina segera membawanya ke Rumah Sakit Chevani, namun sayangnya, nyawa korban tidak tertolong. Peristiwa ini kemudian dilaporkan ke pihak kepolisian. Polisi berhasil menangkap Agus di persembunyiannya di Desa Pon, Kecamatan Sei Bamban, pada Minggu 3 November 2024 sekira pukul 08.30 pagi.

    Dalam penangkapan ini, polisi juga mengamankan pisau yang digunakan pelaku untuk membunuh korban. Dari hasil interogasi, pelaku mengaku nekat menghabisi nyawa istrinya karena cemburu terhadap mantan suami Hertalina. “Pelaku merasa bahwa korban sering berhubungan dengan mantan suaminya. Ia juga menjelaskan bahwa pisau yang digunakannya adalah milik Hertalina, yang biasa digunakan untuk memotong jeruk,” kata Donny.

    Viral di Medsos

    Dari video yang beredar di media sosial, terlihat korban tengah duduk di salah satu rumah sambil bernyanyi. Di sampingnya ada seorang wanita yang juga bernyanyi bersama korban. Video tersebut memperlihatkan bahwa korban tengah berkaraoke sambil live di Facebook. Tak lama, pelaku datang dari arah belakang dan langsung menikam korban berkali-kali.

    Wanita yang berada di samping korban langsung berteriak begitu melihat penikaman itu. Sejumlah orang yang berada di lokasi langsung berlari dan berupaya menghentikan aksi pelaku. “Iya lagi live,” kata Donny P Simatupang.

    Agus Herbin, kita ditahan dan terancam 15 tahun penjara karena menghabisi nyawa Hertalina. Ia dijerat dengan Pasal 351 ayat (3) KUHP tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian. (Red)

  • KPK Terbitkan Surat Penangkapan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Menghilang

    KPK Terbitkan Surat Penangkapan Gubernur Kalsel Sahbirin Noor Menghilang

    Jakarta, sinarlampung.co-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat perintah penangkapan (sprinkap) terhadap Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) Sahbirin Noor, yang akrab disapa Paman Birin, terkait dugaan kasus suap. Surat ini dikeluarkan karena keberadaan Sahbirin Noor hingga kini belum diketahui oleh pihak berwenang. Hal itu diungkap dalam sidang praperadilan yang diajukan oleh Sahbirin Noor di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 5 November 2024.

    Jadwal sidang hari tu membahas tanggapan KPK terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Paman Birin. “Sampai saat ini, termohon (KPK) masih melakukan pencarian terhadap keberadaan pemohon (Sahbirin Noor). Bahkan, termohon telah menerbitkan surat perintah penangkapan dengan nomor Sprinkap 06 serta surat putusan pimpinan KPK tentang larangan bepergian ke luar negeri. Namun keberadaan pemohon belum diketahui dan masih dalam proses pencarian,” ujar Tim Biro Hukum KPK, Nia Siregar.

    Nia Siregar menjelaskan bahwa Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka tanpa melalui pemeriksaan langsung. Hal ini dimungkinkan dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, di mana KPK dapat menetapkan tersangka secara in absentia, atau tanpa kehadiran yang bersangkutan. “Penetapan tersangka terhadap pemohon dilakukan secara in absentia, sehingga tidak diperlukan pemeriksaan langsung terhadap pemohon sebelum status tersangka ditetapkan,” jelas Nia.

    Menurutnya, penetapan tersangka Sahbirin Noor didasarkan pada kecukupan dua alat bukti yang sah. KPK juga telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi yang memberikan keterangan yang relevan dengan alat bukti yang diperoleh. “Termohon (KPK) telah memeriksa beberapa saksi yang keterangannya saling mendukung dan konsisten dengan alat bukti yang ada, yang semakin menguatkan dugaan keterlibatan pemohon dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi ini,” kata Nia.

    Sebelumnya, Sahbirin Noor ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap proyek di lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Paman Sam diduga menerima fee sebesar 5 persen dari proyek tersebut. Penetapan tersangka ini dilakukan oleh KPK setelah adanya operasi tangkap tangan (OTT) di Kalsel pada Minggu, 6 Oktober 2024.

    Dalam konferensi pers di gedung KPK pada 8 Oktober 2024, KPK mengumumkan tujuh tersangka dalam kasus ini, yaitu:

    Tersangka Penerima Suap

    1. Sahbirin Noor (SHB) – Gubernur Kalimantan Selatan
    2. Ahmad Solhan (SOL) – Kepala Dinas PUPR Kalimantan Selatan
    3. Yulianti Erynah (YUL) – Kepala Bidang Cipta Karya dan PPK PUPR Kalsel
    4. Ahmad (AMD) – Pengurus Rumah Tahfidz Darussalam yang diduga sebagai pengepul fee
    5. Agustya Febry Andrean (FEB) – Plt Kepala Bagian Rumah Tangga Gubernur Kalsel

    Tersangka Pemberi Suap

    1. Sugeng Wahyudi (YUD) – Pihak swasta
    2. Andi Susanto (AND) – Pihak swasta

    Dari tujuh tersangka ini, enam orang sudah ditahan oleh KPK. Namun, Sahbirin Noor belum ditahan dan kini tengah mengajukan gugatan praperadilan melawan KPK, yang dipandang sebagai upaya hukum untuk menantang sahnya penetapan status tersangkanya.

    Kasus ini menjadi perhatian publik, terutama warga Kalimantan Selatan, mengingat posisi Sahbirin Noor sebagai pemimpin daerah. Langkah KPK dalam menerbitkan surat perintah penangkapan dan larangan bepergian menjadi sorotan, terutama di tengah upaya penegakan hukum atas kasus korupsi di lingkungan pemerintahan daerah.

    KPK menegaskan akan terus melakukan upaya pencarian terhadap Sahbirin Noor dan berkomitmen untuk mengungkap lebih jauh mengenai kasus suap proyek di Pemprov Kalsel ini. KPK juga berharap dukungan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi, yang saat ini terus diperkuat dengan adanya OTT dan pengungkapan kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi daerah. (Red)

  • Prabowo Tinjau Program Pertanian Berkelanjutan di Merauke

    Prabowo Tinjau Program Pertanian Berkelanjutan di Merauke

    Merauke, sinarlampung.co – Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Desa Wanam, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan, pada Minggu, 3 November 2024, untuk meninjau langsung perkembangan program pertanian berkelanjutan yang diinisiasi pemerintah.

    Kunjungan ini bertujuan memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan ketahanan pangan, khususnya di wilayah Indonesia bagian timur.

    Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo meninjau persiapan Demontration Plot (demplot) padi yang dirancang untuk meningkatkan produktivitas pangan lokal.
    Inisiatif ini diharapkan dapat membantu masyarakat Merauke dan wilayah sekitarnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sekaligus menjadi contoh bagi daerah lain dalam penerapan teknologi dan metode pertanian modern.

    Presiden Prabowo turut didampingi beberapa pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Kepala BIN Muhammad Herindra, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, serta Penjabat (Pj) Gubernur Papua Selatan Rudy Sufahriadi. Kehadiran para pejabat ini menunjukkan dukungan lintas kementerian dan lembaga dalam memajukan sektor pertanian Indonesia.

    Melalui kunjungan ini, Presiden Prabowo mengungkapkan harapannya agar program demplot dapat berjalan sukses dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Papua. “Kami ingin melihat program ini mampu menjadi terobosan dalam upaya peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan di Papua dan wilayah-wilayah lain,” ujarnya.

    Selain peninjauan program demplot, kunjungan ini juga menjadi ajang untuk berdialog dengan para petani lokal, mendengarkan aspirasi mereka, serta memberikan arahan terkait upaya peningkatan produktivitas dan pengembangan pertanian berbasis komunitas. (*)

  • Tukang Jagal Kambing di Penjaringan Mutilasi Janda Asal Curug

    Tukang Jagal Kambing di Penjaringan Mutilasi Janda Asal Curug

    Jakarta, sinarlampung.co-Sinta Handayani (40), janda empat anak, warga asal, Curug, Kabupaten Tangerang, Banten, ditemukan tewas dimutilasi. Potongan jasad korban ditemukan dalam kardus di Danau Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara, Senin 28 Oktober 2024.

    Kasus itu terungkap saat beberapa nelayan menemukan kardus terapung di Danau Muara Baru. Nelayan kemudian melaporkan temuan itu kepada pegawai SPBU. Kardus itu kemudian diangkat ketepi Danau.

    Petugas SPBU kemudian melapor ke polisi. Polisi yang datang ke lokasi, lalu memeriksa kardus yang berisi mayat perempuan tanpa kepala. Tak lama berselang petugas menemukan karung warna putih yang berisi kepala korban, berjarak sekitar 600 meter dari lokasi pertama.

    Polisi kemudian melakukan penyidikan dan mengidentifikasi dua potongan mayat tersebut diketahui identitas mayat perempuan tersebut adalah Sinta Handiyana.

    Wanita single parent itu yang selama ini bekerja keras demi menghidupi empat anaknya.–tiga masih sekolah –dengan bekerja pergi-pulang dari Curub-Penjaringan.  Pelaku diketahui adalah pria teman dekatnya Fauzan Fahmi (43).

    Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi mengatakan berdasarkan penyidikan dan berbagai informasi yang dikumpulkan, polisi menangkap teman dekat korban, Fauzan Fahmi, seorang jagal kambing dan sapi merangkap makelar ikan.

    Polisi menangkap Fauzan berdasar bukti rekaman CCTV dan potongan busa sofa di rumah pelaku yang masih meninggalkan bercak darah. Busa itu pun memiliki kemiripan dengan busa untuk membungkus jasad Sinta yang ditemukan di danau.

    Menurut Ade Ary Syam Indradi pelaku dijerat Pasal 340 KUHP subsider 338 KUHP tentang pembunuhan berencana atau pembunuhan. “Pembunuhan dengan rencana, diancam hukuman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun,” kata Ade Ary kepada wartawan, Sabtu 2 November 2024.

    Kepada polisi, pelaku mengaku membunuh korban karena sakit hati atas ucapan korban yang menghina istri dan orang tuanya. “Sakit hati, Pak. Dia ngerendahin istri saya, ibu saya. Dia ngatain istri saya pelacur, orang tua saya pelacur,”kata Fauzan dihadapan polisi.

    Menurut polisi, saat itu korban SH sedang datang ke rumah Fauzan pada Minggu 27 Oktober 2024. Saat itu Fauzan langsung mencekik korban hingga pingsan.

    “Setelah korban tidak sadarkan diri, pelaku langsung meletakkan korban di gang di samping rumah. Selanjutnya pelaku mengambil pisau dan langsung menggorok leher korban sampai terpisah dari badannya,”ujar Anggota Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. (Red) 

  • Jelang Aquabike World Championship Kedua di Danau Toba, Pj Gubernur Sumut Fatoni Jadikan Momen Tingkatkan Pendapatan Daerah

    Jelang Aquabike World Championship Kedua di Danau Toba, Pj Gubernur Sumut Fatoni Jadikan Momen Tingkatkan Pendapatan Daerah

    Jakarta, sinarlampung.co – Tinggal menghitung hari lagi, Provinsi Sumatera Utara (Sumut) akan menjadi tuan rumah perhelatan Aquabike World Championship Tahun 2024. Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni berharap dengan adanya event internasional tersebut mampu meningkatkan pendapatan daerah dan tentunya perekonomian masyarakat sekitar.

    “Tentu bagi masyarakat Sumatera Utara hal ini membanggakan, ini kali kedua dilaksanakan dan kami bersyukur Sumut diberikan kesempatan sekali lagi menjadi tuan rumah event internasional ini,” ucap Fatoni dalam Press Conference Dan Penandatanganan Mou Terkait Penyelenggaraan Event Aquabike World Championship Toba 2024 di Sarinah, Thamrin, Jakarta, Kamis (31/10/2024).

    “Kami bangga dan kami terus mendukung kegiatan ini untuk menggerakkan ekonomi di sumut, untuk mengembangkan wisata dan juga untuk meningkatkan PAD,” sambung Fatoni.

    Fatoni mengatakan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota se-Sumatera Utara mendukung penuh terselenggaranya Aquabike World Championship Tahun 2024. Mulai dari dukungan pendanaan, dukungan acara, ekosistem dan lainnya juga disiapkan.

    Salah satu dukungan tersebut berasal dari Dinas Kesehatan yang menyediakan tim medis dan unit mobil kesehatan yang standby di venue pertandingan. Kemudian, dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten sekitar kawasan Danau Toba untuk mempromosikan UMKM unggulan Sumatera Utara melalui bazaar.

    Selain itu, BPBD juga menyiapkan tim SAR di sekitar venue guna menjamin keamanan dan keselamatan seluruh peserta dan pengunjung. Selanjutnya, Dinas Lingkungan Hidup juga mendukung kebersihan Danau Toba dengan melakukan pembersian sampah dan penanganan tanaman enceng gondok guna menjaga kelancaran acara serta kelestarian lingkungan.

    “Tak hanya itu, Dinas Perhubungan juga mendukung kelancaran transportasi dengan menyediakan akses transportasi dan area parkir dan seputaran parkir sekitar menuju venue pertandingan,” jelas Fatoni.

    Fatoni menyebut berdasarkan data dari LAPI, penyelenggaraan Aquabike World Championship di Danau Toba memberikan dampak ekonomi signifikan. Bahkan diproyeksikan menyentuh angka sebesar Rp 1,86 triliun untuk periode 2023-2027.

    “Kontribusi pajak dari acara ini bahkan mencapai Rp 39,22 miliar atau setara dengan 10,79 persen dari Pendapatan Asli Daerah Kabupaten. Hal ini menunjukkan potensi besar event internasional dalam memperkuat ekonomi dan pembangunan di Sumatera Utara,” ucap Fatoni.

    Dalam kesempatan yang sama, Menteri Pariwisata (Menpar) Widiyanti Putri Wardhana mengatakan penyelenggaraan Aquabike World Championship di Danau Toba merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam mewujudkan pariwisata berkelanjutan yang ramah lingkungan dan berdampak positif bagi masyarakat.

    “Kami juga berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik Pemda dan masyarakat setempat. Sinergi yang baik merupakan kunci utama untuk memastikan bahwa pengembangan kawasan Danau Toba dapat berlangsung dengan baik,” jelas Menpar.

    “Saya percaya dengan semangat kerjasama yang kuat dan kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian alam dan budaya maka Danau Toba akan menjadi destinasi yang tidak hanya menarik tapi juga berkelanjutan bagi generasi mendatang. Semoga dengan adanya event internasional, festival musik dan bazar UMKM kali ini maka Danau Toba semakin dikenal di dunia dan memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar,” sambungnya.

    Sebagaimana diketahui, Danau Toba menjadi tuan rumah ajang kompetisi jet ski dunia yang akan di selenggarakan dari tanggal 13-17 November 2024. Seperti tahun lalu, akan ada empat kabupaten yang menjadi tuan rumah Aquabike World Championship 2024, yaitu Kabupaten Karo, Dairi, Simalungun dan Samosir. (*)

  • Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Hadiri Rakor Antisipasi Isu PHK dan Persiapan UMP 2025

    Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni Hadiri Rakor Antisipasi Isu PHK dan Persiapan UMP 2025

    Medan, sinarlampung.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Agus Fatoni menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Antisipasi Isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan Persiapan Upah Minimum (UMP) Tahun 2025 melalui zoom meeting di Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara, Medan, Sumatera Utara, Kamis, 31 Oktober 2024.

    Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli serta diikuti oleh seluruh Kepala Daerah se-Indonesia juga pimpinan tingkat kementerian dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

    “Rakor ini kita laksanakan agar kita satu visi, baik di pusat dan daerah dengan mendengarkan kebijakan dari Kementerian Ketenagakerjaan. Karena masalah isu ketenagakerjaan, upah dan PHK akan berimbas langsung kepada faktor politik dan keamanan Indonesia,” kata Mendagri.

    Mendagri berharap melalui pertemuan ini maka setiap kepala daerah dapat memahami mengenai kebijakan pusat sehingga mereka mampu membuat kebijakan sesuai dengan di pusat. Mendagri juga mewanti-wanti agar kepala daerah mengambil kebijakan dengan tepat dan tidak menimbulkan masalah.

    “Jangan sampai kebijakan yang diambil menimbulkan masalah. Isu ini agak sensitif, karena timing-nya juga berdekatan dengan kontestasi Pilkada,” ucapnya.

    Saat ini terdapat 552 kepala daerah di seluruh Indonesia, yang terdiri dari 38 gubernur, 416 bupati dan 98 walikota. Dari jumlah tersebut, 104 di antaranya merupakan kepala daerah definitif, 275 merupakan Penjabat (Pj) kepala daerah, 20 Pelaksana Tugas (Plt) kepala daerah, 152 Penjabat Sementara (Pjs) kepala daerah dan 1 pelaksana harian (Plh) kepala daerah. Sementara itu, sebanyak 545 daerah akan melaksanakan Pilkada Serentak 2024 pada 27 November mendatang.

    “Kami berharap kepala daerah nantinya bisa melakukan koordinasi dengan sejumlah serikat buruh, pengusaha, terutama juga dengan Forkopimda terkait kebijakan apa yang akan diterapkan selanjutnya,” kata Mendagri.

    Dalam kesempatan yang sama, Menaker Yassierli berterima kasih kepada Kemendagri atas terselenggaranya Rakor tersebut guna mempercepat penyelarasan kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dirinya meyakini ketika koordinasi dapat terlaksana dengan baik maka mampu menghasilkan kerja yang baik ke depannya. “Kita ingin iklim bekerja dan iklim usaha yang kondusif di wilayah Indonesia,” ucapnya.

    Kemudian, Menaker pun mengungkapkan sejumlah tantangan strategis yang dihadapi saat ini, salah satunya terkait labor productivity (produktivitas tenaga kerja). Menurutnya, hal ini merupakan tantangan besar bahwa produktivitas tenaga kerja di Indonesia masih rendah bahkan berada di angka 0,19, jika dibandingkan dengan Amerika yang berada di angka 1.

    “Hal inilah yang menjadi tantangan ke depan, ketika kita ingin meningkatkan produktivitas, tentu kompetensi sangatlah penting sedangkan realitasnya sebagian besar tenaga kerja kita melakukan pekerjaan dengan keterampilan rendah,” terangya.

    Selain itu, angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga kerja Indonesia berpendidikan SMP ke bawah dengan persentase 53-54%. Tantangan strategis lainnya adalah terkait kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Menaker berharap agar tenaga kerja menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan guna mendapat perlindungan ketenagakerjaan secara resmi.

    “Saat ini yang aktif baru 27,5%, sehingga kita masih punya PR bagaimana meningkatkan jumlah peserta aktif. Termasuk perusahaan yang wajib lapor terkait tentang ketenagakerjaan,” kata Menaker.

    Menanggapi hal tersebut, Pj Gubernur Sumut Agus Fatoni berkomitmen untuk berkoordinasi baik dengan pemerintah pusat, daerah, seluruh OPD maupun Forkopimda Sumut. Dirinya juga telah mendengarkan sejumlah agenda penting yang telah disampaikan oleh Mendagri dan Menaker yang akan ditindaklanjuti ke Provinsi, Kabupaten/Kota.

    Sejumlah agenda penting tersebut di antaranya, pembacaan putusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materi UU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan pada 31 Oktober 2024 dan penyerahan 22 jenis data oleh BPS kepada Kemenaker untuk diteruskan kepada Gubernur sebagai dasar penghitungan upah minimum pada 6 November 2024. Selanjutnya, pada 11-20 November 2024 terkait sidang dewan pengupahan provinsi dan pada 21 November batas akhir penetapan UMP. Kemudian, pada 22-29 November 2024 terdapat agenda masa sidang Dewan Pengupahan Kabupaten/Kota dan pada 30 November 2024 adalah batas akhir penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK).

    “Karena pada 1 Januari 2025, UMP dan UMK sudah diberlakukan. Kami akan melakukan rapat internal kepada jajaran OPD terkait isu-isu ini,” kata Fatoni. (*)