Sinarlampung

Kategori: Opini

  • Gerakan Politik Kawasan Demi Berkembangnya Isu Nasional

    Gerakan Politik Kawasan Demi Berkembangnya Isu Nasional

    Kontestasi politik nasional terus bergeliat menantang semua pemain agar ikut menghangatkan suasana politik saat ini, dari banyaknya instrumen politik yang dimainkan, tentu banyak pula yang latah atau bahkan terseret pada pusaran kepentingan permainannya. Sehingga mau tidak mau hal itu berdampak pada ketegangan di daerah sebagai manifestasi sikap yang pro dan kontra atas aliran kekuasaan yang terjadi.

    Tentu saja hal ini akan menimbulkan disharmonisasi hubungan sosial masyarakat bahkan sangat mungkin meretakkan kemajemukan bangsa Ini. Apalagi cara-cara berpolitik yang berkembang lebih mengedepankan isu-isu kedaerahan yang menariknya kedalam pusaran kelompok masing-masing untuk mengedepankan ego sektoral diantara mereka.

    Tujuan pemilu yang semula fokus demi mendapatkan pemimpin terbaik dalam membangun bangsa ini, sesungguhnya harus lebih banyak melihat sisi kelemahan di kawasan daerah masing-masing guna mendorong berbagai komponen daerah tersebut kearah kompetisi yang lebih kompleks, tentu bukan malah saling menghasut antar lawan untuk saling menjatuhkan satu sama lainnya. Termasuk memperluas daerah pertikaian yang menjadi kontra produktif pada akhirnya. Apalagi memunculkan berbagai isu untuk memecahbelah serta mengumbar kekurangan pihak lain yang bertujuan membunuh karakter lawannya. Tentu saja hal ini harus menjadi koreksi atas ketidaksiapan daerah dalam mengambil peran kontestasi terhadap pemilihan nasional.

    Untuk itu para tokoh daerah harus mampu menahan diri, sehingga hal itu mengurangi efek negatif apapun bagi keikut sertaan daerah dalam pusaran politik nasional. Jangan pula malah sampai terjadi, bahwa keikutsertaan tokoh daerah pada kontestasi politik nasional justru memperkeruh keadaan dan menjadikan daerahnya sebagai pusaran intoleransi yang menjadikan daerahnya tempat pembuangan limbah/residu politik nasional yang mencemari keberagaman dan ekosistem dikawasan daerahnya, tentu saja hal itu bertolak belakang dengan tujuannya yang ingin membangun daerah dari kiprah para tokohnya ditingkat nasional. Alih-alih bukannya menguntungkan daerah, namun justru peran tokoh daerah tersebut menjadi pintu masuk bagi keruhnya suasana kawasan daerah yang sebelumnya kondusif.

    Politik kawasan sebenarnya memiliki peran strategis dalam kemenangan politik nasional sehingga tidak perlu membawa isu luar dalam upaya mendapat perhatian dari wilayah yang menjadi otorisasi para tokoh daerah. Sebab dengan mengakomodir isu-isu daerah, justru etalase atas pengusungan visi dan misi nasional berasal dari kondisi apa yang sebaiknya dimunculkan dari berbagai persoalan daerah termasuk menggenapi point-point strategis kampanye yang akan dimunculkan. Walau demografi wilayahnya berbeda, namun determinasi daerahlah yang menjadi basis kemenangan dari setiap kampanye nasional pada akhirnya. Sehingga benang merah antar daerah merupakan isu-isu yang seharusnya diangkat kepermukaan. Pada peluang inilah daerah akan memainkan peran untuk di agendakan sebagai isu nasional.

    Katakanlah isu pertanian yang terkait tata kelola pupuk dan ketersediaan air, isu budaya yang semakin ditinggalkan akibat dampak politik anggaran, serta tekanan harga dari arus import barang sejenis yang menjadi komitmen pemerintah terhadap pasca panen hasil pertanian rakyat, atau isu kebangkitan UMKM yang berorientasi eksport demi peningkatan APBD daerah dan lain sebagainya. Termasuk kilas balik yang secara internal dapat disampaikan dari minimnya kritik terhadap pemerintah daerah dibalik peran serta instrumen partai politik yang menjadi mitra atau oposisi pemerintah daerah akibat koalisi nasional yang terbentuk. Tentu saja kondisi ini menciptakan minimnya ide dan gagasan terhadap pembangunan kawasan seutuhnya. Sebab penerapan Good Governance bukan semata-mata menjadi ranah pusat semata.

    Struktur partai yang berjenjang hingga ketingkat daerah semestinya mampu mengangkat aspirasi yang dianggap penting bagi pembangunan daerah kedepan. Namun peran ini tidak dijalankan secara optimal oleh segenap instrumen politik daerah. Bahkan tak sedikit kepanjangtanganan partai tersebut justru menjadi penyebab buntunya aspirasi masyarakat akibat hubungan segitu tiga antara parlemen daerah, kepala daerah dan para pengurus cabang partai di daerah. Jika sudah begini, tak jarang masyarakat daerah semakin menunjukkan sikap pesimisnya terhadap sebuah partai yang dianggapnya hanya membangun tembok pembatas yang tinggi antara rakyat dengan wadah yang menjadi penampung aspirasi masyarakat tersebut. Fakta inilah yang sama sekali belum terlihat disentuh menjadi agenda penting partai politik.

    Bahkan tak sedikit pula yang kecewa terhadap ketua umum partai manakala dianggap tidak melakukan evaluasi kinerja cabangnya diberbagai daerah yang menjadi basis konstituennya. Maka menjadi tak heran jika komposisi perolehan elektoral raihan suaranya sering didapati trend yang menurun akibat dari persoalan diatas. Tentu saja kapasitas pimpinan cabang daerah memahami akan kerja-kerja politik sebagaimana arahan yang diterimanya sejak bergabung untuk mengabdikan dirinya ke partai yang mendapuknya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang di daerah masing-masing. Namun harus dimaklumi pula bahwa ketangkasan dan sikap untuk tetap kritis terhadap berbagai persoalan pun menjadi animo yang harus terus dikembangkan, apalagi di daerah dimana mereka menyandang posisi selaku oposisi dari gagalnya meraih kemenangan pada pilkada daerah tersebut.

    Tanpa peran itu, kapasitas dan kapabilitas partai akan semakin mengecil oleh karena hanya melakukan rutinitas selaku pihak yang menyetujui berbagai penggunaan anggaran, tanpa bisa melakukan counter balik dari apa yang semestinya berdampak pada kesempurnaan suatu program dari efek pembangunan yang dimunculkan. Maka, menjadi tak heran jika pemandangan di berbagai cabang-cabang daerah sering terjadi polemik atas nuansa political office serta dinamika internal yang mengganggu keselarasan hingga menjadi kontra produktif terhadap tujuan serta visi dan misi induk partai selaku Dewan Pimpinan Pusat selaku pengendalinya.

    Pendek kata, layaknya fungsi-fungsi sebagaimana organ tubuh manusia, relaksasi tentu diperlukan agar setiap sendi dan otot-otot tidak menjadi kaku apalagi sampai kehilangan masa otot yang semakin memperparah kinerja gerak tubuh sebagaimana mestinya. Inilah yang harus penulis ingatkan agar setiap partai mampu merespon situasi pada kondisi apapun terutama di tingkat kawasan daerah.

  • Benarkah Terjadi Keretakan Antara Megawati dan Jokowi?

    Benarkah Terjadi Keretakan Antara Megawati dan Jokowi?

    Begitu lama penulis menunggu, sekiranya ada yang mengulas bahwa judul diatas tidak sekedar menulis ungkapan pada sisi retak atau tidaknya antara Megawati dengan Jokowi. Sebab bagaimanapun, melihat jilatan api yang melambung tinggi tidak berarti mengungkapkan dari mana sumber api itu berasal. Sehingga pemberitaan saat ini seolah-olah kebakaran yang sulit melihat ke arah sumber api termasuk mengungkapkan apa yang menjadi penyebabnya.

    Sekiranya seseorang menelaah lebih dalam, tentu tanpa harus melihat kearah kobaran api tersebut, setidaknya akan mampu memprediksi kenapa kebakaran itu bisa terjadi. Sehingga dengan dasar pemikiran itulah menjadikan seseorang akan memaklumi tentang apa dan bagaimana menilai situasi yang tampak saat ini yang dikatakan publik sebagai keretakan diantara mereka berdua.

    Fakta yang dikritik oleh berbagai pihak tentang “Cawe-cawe Politik” dianggap sebagian orang sebagai ketidaknetralan dirinya dalam ikut campur terhadap Pilpres 2024 yang akan datang. Pemahaman atas pengertian netral yang dangkal ini semestinya diluruskan dan dipahami oleh semua pelaku politik bahwa peran negara sesungguhnya harus berkomitmen kepada kemajuan bangsa dan negaranya, serta menghindari kemungkinan terburuk bagi eksistensi pemerintah di masa depan nantinya.

    Bahkan seorang Presiden semestinya memungkinkan untuk mengambil keuntungan politik dari berbagai alasan dalam upaya menciptakan dampak yang menguntungkan rakyatnya pada sisi manapun. Termasuk menyingkirkan berbagai upaya yang akan berdampak terhadap negara dan bangsa ini atas perilaku politik dari siapa dan kelompok apapun yang berpotensi merugikan keuangan negara. Tentu saja pada sikap ini publik akan menyepakati bahwa apa yang dilakukan Jokowi terhadap cawe-cawe politiknya dapat dibenarkan secara mutlak. Sebab pemahaman demokrasi dan aturan berdemokrasi sesungguhnya hanya berorientasi bagi kemajuan negara dan rakyatnya.

    Kebebasan memilih dan dipilih tidak berarti membiarkan pihak-pihak tertentu yang secara bebas mengadakan persekongkolan guna menghasut masyarakat sebagai upaya pengingkaran konstitusi bernegara dari sistem pemilihan “LUBER” yang selama ini diterapkan agar mengambil keuntungan bagi kelompok tertentu melalui terbukanya upaya dalam mengambil kekuasaan dari jalur pemilihan umum yang tersedia. Sebab, walau bagaimana pun suatu niat untuk melakukan kejahatan belum dapat ditindak secara hukum oleh karena tidak adanya dampak kerugian negara, serta tidak ada pula korban terhadap suatu perkara.

    Sinyal politik pun dimulai manakala beliau menyebutkan agar parpol jangan sembrono dalam memilih capres yang diusungnya. Hal itu disampaikannya agar setiap partai cermat dalam menentukan capres dan cawapres yang nantinya akan disajikan sebagai pilihan rakyat. Namun entah dasar pertimbangan apa, ada saja partai politik yang memilih seorang capres walau secara nyata sosok tersebut tidak memiliki prestasi, bahkan rekam jejaknya cenderung menghambur-hamburkan keuangan negara. Maka, sudah barang tentu ini mengindikasikan adanya potensi yang menghambat kemajuan negara dibalik terbukanya pilihan yang buruk melalui penerapan politik identitas yang dimainkan demi memenangkannya. Membiarkan hal itu terjadi akan berakibat pada penilaian publik atas kelalaian seorang Presiden yang dianggap tidak mampu mencegah dampak buruk bagi bangsa ini.

    Belum lagi dinamika politik yang saat ini mengemuka dari adanya perspektif pemikiran tentang seperti apa sosok pemimpin bangsa ini pasca berakhirnya masa jabatan Jokowi. Sebab dari kacamata elit politik saat ini, faktor kepemimpinan seorang Presiden mutlak ditentukan oleh loyalitas dan kontribusi dari koalisi yang mendukungnya. Oleh karenanya, langkah politik pemerintah yang akan berkuasa nanti harus memiliki wadah koalisi yang kuat dibalik pemimpinnya yang tegas pula. Pada strategi inilah gagasan koalisi besar itu menjadi solusi bagi kepastian penerapan atas langkah good government dan good governance. Dimana koalisi besar itu akan dibangun atas dasar keseimbangan hak dan kesetaraan terhadap peran dan fungsinya. Sehingga faksi-faksi koalisi memiliki kesamaan kedudukan, serta tidak ada satu partai pun yang mendominasi kewenangan dari kekuasaan pemerintah ke depan.

    Cara pandang terhadap eksistensi sebuah negara memang tergantung dari posisi mana prinsip seseorang itu meletakkan skala prioritas yang diutamakan.

    Pentingnya penegakkan ideologi memang sepatutnya menjadi landasan berbangsa dan bernegara. Artinya, walau negara mengalami goncangan seperti apapun, persatuan dan kesatuan dalam mewujudkan kecintaan masyarakat terhadap bangsa ini tidak boleh pupus oleh kepentingan pragmatisme apapun. Apalagi menukarnya dengan sekedar kompensasi yang bersifat materil.

    Pada prinsip ini, semua orang akan paham bahwa Megawati merupakan sosok yang amat disiplin dalam menerapkan ideologi Pancasila terhadap para kader partainya guna menjadi pijakan terhadap berbagai persoalan yang melilit bangsa ini. Sebab bagaimana pun, bangsa yang kuat adalah bangsa yang mencintai negerinya sendiri.

    Namun, tanpa mengurangi betapa pentingnya ideologi negara sebagaimana penulis sebutkan diatas, bahwa kesejahteraan yang sering dicita-citakan harus pula menjadi komponen yang diutamakan pula. Sebab negara tidak boleh terus menerus berkamuflase atas janji-janji kesejahteraan bagi rakyatnya, di mana sejak masa orde baru hingga memasuki era reformasi sekalipun, kesejahteraan ini belum pernah terwujudkan, sekalipun Megawati pernah menjabat Presiden didalam masa waktu tersebut. Artinya, janji-janji ini tidak pernah mampu ditunaikan oleh presiden mana pun sebelumnya. Maka tak heran jika Jokowi yang memiliki background selaku seorang pengusaha bersikukuh untuk menciptakan kesejahteraan rakyat melalui strategi pembangunannya agar ekonomi Indonesia bangkit. Bahkan disebutkannya bahwa hanya dalam masa 13 tahun kedepan Indonesia berkesempatan menjadi negara maju.

    Tentu saja beliau memproteksi segala kemungkinan agar tujuan ini tidak menemui kegagalan, baik terhadap lawan politiknya, maupun bagi pihak yang menjadi mitra politiknya pula. Termasuk dinamika internal partainya sendiri.

    Pemikiran akan pentingnya membangun ekonomi yang kuat menjadi titik fokus beliau dalam menggapai kemakmuran negara dan kesejahteraan rakyat. Sebab banyak negara berkembang di mana rakyatnya yang miskin, mengalami kenaikan resistensi atas kejahatan publik. Di mana alasan utamanya adalah dempak kemiskinan serta minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan. Pada titik inilah cara pandang itu seolah-olah menjadi keretakan antara dirinya dengan Megawati yang sesungguhnya sama-sama peduli dengan nasib bangsa dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Tentu saja hal ini berimbas pada perbedaan prioritas serta corak komposisi kebinet seperti apa yang akan diwujudkan nantinya.

    Sesungguhnya isu keretakan mereka bukanlah hal yang bersifat ego pribadi, akan tetapi lebih kepada prioritas memajukan bangsa dan negara dari pentingnya ideologi bangsa ini yang harus terus menerus dipertahankan melalui disiplin penerapan kepada generasi bangsa ini.

    Akan tetapi, disisi lain negara pun harus memikirkan perut rakyatnya agar jangan sampai pesimis dari berbagai upaya pemerintah sebelumnya yang menjanjikan mereka terhadap kesejahteraan rakyat sebagaimana amanat UU bahwa kekayaan alam dan segenap isinya sebesar-besarnya demi mewujudkan itu semua, namun hanya kandas oleh pemerintah yang tidak cakap dalam mengimplementasikan antara kewenangan dengan keuangan negara yang tumbuh secara signifikan saat ini. Termasuk pengendalian BUMN yang harus benar-benar pro kepada upaya itu serta politik anggaran yang tajam terhadap pengentasan kemiskinan.

  • Tahun Politik Mempengaruhi Turunnya Kinerja Pemerintah 

    Tahun Politik Mempengaruhi Turunnya Kinerja Pemerintah 

    Apa yang terbersit dipikiran masyarakat ketika memasuki tahun politik? Sejauh mana situasi politik mempengaruhi kinerja pemerintah dari masa ke masa? Bagaimana sebenarnya situasi ini seharusnya disikapi oleh seorang Presiden, ketika memasuki gelombang tahun politik agar tidak sekedar membiarkan dan berpangku tangan pada keadaan dimana para menterinya bahkan para menko sekalipun larut terhadap fluktuasi partisipasi politik atas duduknya para perwakilan partai-partai politik yang masuk kedalam kabinet pemerintah melalui koalisi yang terbentuk.

    Dampaknya, bukan hal yang aneh ketika didapati bahwa turunnya para menteri ketengah masyarakat pun sarat akan nuansa ajakan dukung-mendukung, sehingga ketajaman mereka terhadap penyelesaian persoalan sektor yang ditanganinya tidak lagi menjadi fokus dari yang semestinya diselesaikan.

    Kursi kekuasaan Jokowi tidak lagi lebih dari satu tahun setengah terhitung sejak hari ini. Target pencapaiannya untuk menciptakan pijakan kekokohan ekonomi bangsa belum mutlak sepenuhnya bisa dianggap sebagai kinerja yang aman hingga masa berakhirnya beliau sebagai Presiden. Sebab ketersediaan infrastruktur serta pembangunan lain guna memfasilitasi berbagai aktifitas masyarakat masih jauh panggang dari apinya.

    Sebut saja pemanfaatan atas penggunaan jalan tol yang telah terbangun hingga ribuan kilometer, atau pembangunan bandara dan dermaga yang saat ini pun belum mencapai optimalisasi penggunaannya sebagai sarana yang padat aktivitas, termasuk waduk dan embung yang telah banyak tersedia. Apakah sudah berimbas kepada hasil pertanian hingga hal itu bisa di lihat dari naiknya pendapatan hasil sektor pertanian nasional. Di mana ketergantungan import khususnya kedelai dan produk pertanian lainnya.

    Bahkan berdasarkan data Badan Pangan Nasional (NFA), pada Maret-Mei 2023, pemerintah berencana mengimpor beras sebanyak 500.000 ton, jagung 527.241 ton, kedelai 746.956 ton, bawang putih 190.325 ton, daging sapi 89.054 ton, dan gula konsumsi 448.550 ton. Ini membuktikan bahwa kilas balik atas berbagai ketersediaan sarana dan prasarana yang terbangun belum sepenuhnya meraih kondisi sebagaimana yang diharapkan.

    Dibalik itu, komponen keterpaduan strategis dalam upaya menghentikan ketergantungan impor masih belum terlihat sedikit pun. Termasuk pada prospek baru dengan berbagai terobosan yang diciptakan, seperti program urban farming yang belum terlihat dampaknya terhadap ketahanan pangan nasional.

     

    Smart Agriculture yang dicanangkan sebagai sistem pertanian cerdas yang taktis dan strategis pun tidak serta merta menciptakan petani yang smart farmer. Padahal dari sistem ini sesungguhnya dibekali pada kemampuan untuk memanfaatkan teknologi dan inovasi baru walau pada sisi yang berbeda.

    Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) adalah lembaga pemerintah non kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden Indonesia, semestinya menjadi faktor penunjang untuk mewujudkan itu semua.

    Namun keberadaan mereka justru menjadi tidak jelas terhadap kontribusi yang selama ini mendompleng beban APBN negara untuk menimbulkan dampak agar kegiatan bertani menjadi lebih efektif dan efisien. Smart Agriculture semestinya menjadi solusi program untuk meningkatkan produktifitas guna mencapai ketahanan pangan melalui teknologi tinggi yang dimilikinya.

    Sekelumit permasalahan diatas semakin dikacaukan oleh surutnya kinerja pemerintah yang saat ini memasuki tahun politik hingga penghujung masa jokowi pun dipertanyakan. Tingkat kepuasan publik yang tinggi yang terlihat mencapai 83 persen sebagaimana pengumuman survei LSI tidak serta merta presisi terhadap detail realitas pembangunan di lapangan.

    Tak jarang pujian dilontarkan justru hanya karena penampilan figur sentralnya semata. Artinya, masyarakat hanya melihat Jokowi sebagai pekerja keras, namun efek domino atas realisasi pencapaian berbagai sektor belum tentu menampakkan kesesuaian terhadap fakta yang dapat dipaparkan guna menelisik keberhasilan dari berbagai sektor yang diemban oleh para menterinya.

    Sebut saja sektor pertanian sebagaimana di atas, sektor Komunikasi dan informatika yang baru-baru ini justru dihempaskan oleh pembajakan anggaran negara, serta sektor lainnya yang semakin masif untuk diungkapkan. Bahkan dalam persoalan pembajakan anggaran negara ini, hal yang mencengangkan pun terjadi dari portofolio kementerian keuangan selaku bendahara negara. Kasus impor emas di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang bernilai Rp189 triliun belum melintasi meja peradilan walau sudah dilakukan langkah hukum untuk hal itu.

    Serangkaian permasalahan tersebut dapat saja dijadikan sandera politik atas krisis kepercayaan masyarakat melalui gugatan publik agar pemerintah melakukan Shut down sebagaimana yang biasa terjadi di pemerintahan Amerika Serikat dalam melakukan penutupan pemerintahan pada situasi ketika Kongres gagal menyepakati anggaran yang diperlukan untuk operasi pemerintahannya.

    Hal yang sama pun bisa saja dilakukan terhadap pemerintahan saat ini. Atau paling tidak, Jokowi harus melakukan reshuffle kabinet bagi para menterinya. Di mana mereka saat ini disibukkan untuk ikut pada aktifitas penggalangan dirinya sebagai calon-calon Presiden dan Wakil Presiden termasuk upaya menggalang potensi koalisi partai dari posisi mereka selaku ketua umum partai yang dijabat oleh mereka. Tidakkah ini pun termasuk pembajakan keuangan negara yang secara legal masuk sebagai instrumen gaji dan tunjangan jabatan yang di embannya.

    Namun disisi lain, mereka tidak bekerja secara efektif sebagai pihak yang menikmati pajak rakyat tersebut dari berbagai fasilitas yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya. Hal ini sama sekali dianggap bertentangan dengan kisah seorang khalifah islam yang bernama Umar bin Abdul Aziz yang suatu ketika sibuk merampungkan sejumlah tugas di ruang kerja istananya, namun tiba-tiba putranya masuk ke ruang kerjanya dan bermaksud hendak membicarakan sesuatu.

    Di mana dengan seketika, sontak saja khalifah umar mematikan lampu penerang di atas meja kerjanya hingga suasana ruangan menjadi gelap. Putranya pun bertanya : “Kenapa ayah memadamkan lampu itu?” tanya putranya yang merasa heran. Maka dijawabnya : “Putraku, lampu yang sedang ayah pakai bekerja ini milik negara. Minyak yang digunakan pun juga dibeli dengan uang negara. Sementara perkara yang akan kita bahas adalah urusan keluarga,” jelas Umar ketika itu.

    Cerita diatas tentu harus menjadi landasan hikmah bahwa Jokowi harus menerapkan sikap empati terhadap penerapan amanah secara ketat pada jajaran para menterinya. Sebab pertanggungjawaban tidak semata-mata dimintai atas sidang paripurna atau sidang istimewa sebagai ukuran kredibilitas dirinya. Namun diwaktu yang berbeda, sidang tertinggi atas kedaulatannya akan dipertanyakan diakhirat kelak nantinya terhadap orang-orang yang saat ini dipilih melalui hak prerogatif yang dimilikinya dari fungsi untuk keperluan apa mereka sesungguhnya diangkat.

  • Kehadiran Diferensiasi dalam Kurikulum: Peluang Belajar Adil bagi Siswa

    Kehadiran Diferensiasi dalam Kurikulum: Peluang Belajar Adil bagi Siswa

    Dalam dunia pendidikan, diferensiasi merupakan konsep yang penting dalam merancang dan mengimplementasikan kurikulum yang responsif terhadap kebutuhan unik setiap siswa. Diferensiasi dalam konteks kurikulum mengacu pada pendekatan pembelajaran yang mempertimbangkan perbedaan individu siswa dalam hal kemampuan, minat, gaya belajar, dan kebutuhan lainnya. Hal ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang relevan, menantang, dan bermakna bagi setiap siswa, sehingga memungkinkan mereka untuk mencapai potensi belajar yang optimal.

     

    Pada dasarnya, diferensiasi dalam kurikulum berfokus pada pengakuan bahwa setiap siswa memiliki keunikan dan perbedaan dalam cara mereka belajar dan berkembang. Dalam kurikulum diferensiasi, guru mengambil pendekatan yang lebih individualis, di mana mereka menyediakan beragam pengalaman pembelajaran dan strategi pengajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Tujuan utamanya adalah untuk memberikan peluang belajar yang adil bagi semua siswa, tanpa meninggalkan siapa pun di belakang.

     

    Dalam konteks kurikulum diferensiasi, penting untuk memahami bahwa perbedaan siswa tidak hanya terbatas pada kemampuan akademik. Hal ini juga mencakup faktor-faktor seperti minat, gaya belajar, latar belakang budaya, dan kebutuhan khusus. Guru harus secara aktif mencari dan memahami karakteristik individual siswa mereka, sehingga dapat merancang pembelajaran yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka.

     

    Dalam implementasi diferensiasi dalam kurikulum, beberapa strategi yang dapat digunakan antara lain menyediakan variasi tugas dan aktivitas yang memungkinkan siswa memilih berdasarkan minat dan kekuatan mereka, memberikan bahan bacaan atau sumber daya yang sesuai dengan tingkat bacaan siswa, dan memberikan dukungan tambahan atau penyesuaian bagi siswa yang membutuhkannya. Guru juga dapat menggunakan teknologi pendidikan, seperti aplikasi dan platform digital, untuk mendukung diferensiasi dalam kurikulum.

     

    Penting untuk dicatat bahwa diferensiasi dalam kurikulum bukan berarti memisahkan siswa menjadi kelompok-kelompok yang terpisah atau memberikan perlakuan yang tidak adil. Sebaliknya, itu berarti menghargai keberagaman dan mengakui bahwa setiap siswa memiliki kekuatan dan kebutuhan yang berbeda. Dengan diferensiasi yang tepat, kurikulum dapat menjadi alat yang kuat untuk memastikan bahwa semua siswa memiliki akses ke pendidikan berkualitas dan memiliki kesempatan yang sama untuk berhasil.

     

    Dalam kesimpulan, diferensiasi dalam konteks kurikulum merupakan pendekatan yang penting untuk menciptakan kesetaraan belajar di dalam kelas. Ini melibatkan pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan individual siswa, dengan merancang pengalaman belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kemampuan masing-masing siswa. Dengan mengadopsi diferensiasi dalam kurikulum, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa memiliki peluang belajar yang adil dan memaksimalkan potensi mereka dalam mencapai hasil belajar yang optimal.

     

    Pendidikan yang berkualitas adalah hak setiap individu, dan sebagai sistem pendidikan, penting bagi kita untuk menyediakan peluang belajar yang adil bagi semua siswa. Dalam artikel ini, kami akan membahas pentingnya menyediakan peluang belajar yang adil dan bagaimana hal itu dapat dicapai dalam konteks pendidikan. Kami akan mengutip pernyataan dari tokoh dan ahli pendidikan yang menggambarkan kebutuhan akan kesetaraan dalam pendidikan, serta merujuk pada sumber-sumber buku yang relevan untuk mendukung argumen tersebut.

     

    Pernyataan Tokoh:

    (a) Nelson Mandela, tokoh perjuangan hak asasi manusia dan pendidikan:”Pendidikan adalah senjata paling ampuh yang dapat Anda gunakan untuk mengubah dunia. Harus ada kesetaraan dalam kesempatan pendidikan, sehingga setiap anak, tanpa pandang ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial-ekonomi, dapat meraih potensi penuh mereka.”

    (b) Malala Yousafzai, aktivis pendidikan dan penerima Nobel Perdamaian:”Saya percaya bahwa pendidikan adalah hak asasi manusia dasar. Setiap anak, tanpa terkecuali, berhak mendapatkan pendidikan berkualitas yang sama. Kita harus melihat setiap anak sebagai individu yang unik dan memberikan peluang belajar yang adil bagi mereka.”

     

    Pernyataan Ahli:

    (a) Dr. Gloria Ladson-Billings, profesor pendidikan dan penulis buku “The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children”:”Kesetaraan dalam pendidikan bukan berarti memberikan perlakuan yang sama kepada semua siswa. Itu berarti memberikan dukungan dan sumber daya tambahan kepada siswa yang membutuhkannya, serta memahami latar belakang dan kebutuhan unik mereka.”

    (b) Dr. Carol Ann Tomlinson, ahli diferensiasi dalam pendidikan dan penulis buku “How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms”:”Diferensiasi dalam pembelajaran adalah kunci untuk menyediakan peluang belajar yang adil bagi semua siswa. Guru harus merespons perbedaan siswa dan mengadopsi strategi yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan belajar mereka, sehingga setiap siswa dapat mencapai potensi penuh mereka.”

     

    Dalam kesimpulan, menyediakan peluang belajar yang adil bagi semua siswa adalah prinsip fundamental dalam pendidikan. Para tokoh dan ahli pendidikan menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dalam pendidikan, dan diferensiasi dalam pembelajaran adalah strategi yang efektif untuk mencapai tujuan ini. Melalui pendekatan yang responsif dan penggunaan sumber daya yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif dan memberdayakan setiap siswa untuk mencapai kesuksesan akademik dan pribadi.(Wagiman)

     

    By : Susi Muryani, S.Pd.I

    Sumber Buku:

    Ladson-Billings, G. (1994). The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children. Jossey-Bass.

    Tomlinson, C. A. (2017). How to Differentiate Instruction in Academically Diverse Classrooms. ASCD

  • Degradasi Moral Generasi Milenial

    Degradasi Moral Generasi Milenial

    Allah SWT Berfirman: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan dan memberi kepada kaum kerabat; dan melarang dari perbuatan keji, dan hal yang tidak disenangi, dan memberontak.  Dia memberi kamu nasihat supaya kamu mengambil pelajaran.” (Q.S 16:90).

     

    Berbicara kemajuan dan perkembangan zaman didunia pendidikan dan sosial, tak elak pembicaraan mengenai generasi dan mental anak bangsa.

     

    Akhir-akhir ini telah terdengar para generasi muda harapan bangsa mengalami kemunduran dan kemerosotan dari segi perilaku dan akhlak. Kaitannya dengan hal tersebut, kali ini kita akan berbicara mengenai degradasi moral di kalangan generasi milenial.

     

    Degradasi moral terdiri dari dua suku kata, pertama degradasi berarti penurunan/kemerosotan, sedangkan moral berarti etika/perilaku/sopan santun. Degradasi moral berarti adalah sebagai suatu penurunan/kemerosotan  etika/perilaku/sopan santun yang dimiliki oleh seseorang. Degradasi moral juga merupakan fenomena dimana akhlak dan budi pekerti manusia mengalami penurunan dari waktu ke waktu.

     

    Di zaman sekarang, degradasi moral kerap ditemui di lingkungan sekitar. Termasuk pada generasi milenial. Dimana Etika dan sopan santun kerap dianggap sesuatu yang kuno sehingga sering diabaikan. Padahal etika dan sopan santun harus dijunjung tinggi agar menjadi pribadi yang bermartabat.

     

    Sebagai generasi milenial, agar bisa terhindar dari degradasi moral, Pada dasarnya ada lima macam bentuk degradasi moral, antara lain :

    1. Berbicara kasar

    2. Tidak menghormati yang lebih tua

    3. Gengsi untuk minta maaf

    4. Lupa berterima kasih dan

    5. Berperilaku curang.

    Dengan demikian kelima hal tersebut seyogyanya sebisa mungkin kita hindari, agar kita selamat baik di dunia lebih-lebih diakhirat yang kekal dan abadi.

     

    By.TONO (GPAI SMK PATRIA GADINGREJO),

  • Pentingnya Dakwah Bagi Seorang Muslim

    Pentingnya Dakwah Bagi Seorang Muslim

    Bagi seorang muslim yang sudah baligh (dewasa) mempunyai kewajiban untuk berdakwah. Oleh sebab itu menjadi keharusan bagi kita semua sebagai muslim untuk menyebarkan nilai-nilai ajaran agama islam, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda sehingga agama tauhid ini tetap tegak dimuka bumi.

    Menurut Imam al-Ghazali dakwah adalah seruan kepada orang lain agar melakukan kemakrufan dan mencegah dari kemungkaran atau usaha untuk mengubah keadaan yang buruk dan tidak Islami menjadi baik sesuai dengan ajaran Islam.

    Perlunya kita berdakwah bukan hanya untuk menegakkan agama tauhid tetapi lebih dari itu untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa yang mempunyai karakter nilai-nilai ajaran agama islam dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dengan nilai-nilai tersebut diharapkan generasi mendatang akan lebih baik dari sebelumnya,yaitu generasi yang unggul dan berprestasi terutama di bidang religius.

    Pemuda yang memiliki pemikiran dan pemantapan hati yang islamiah yang dibutuhkan saat ini, agar mereka tidak tergelincir di lembah kesesatan.
    Dakwah bukan tanggungjawab seorang da’i saja akan tetapi kita sebagai seorang muslim yang sudah baligh pun mempunyai tanggungjawab yang sama, oleh karenanya mari kita semua niatkan untuk beribadah dan berdakwah.

    Wa’allahu’alam bissawab.

    (Wagiman)

  • Bima Yudha vs Gubernur Lampung

    Bima Yudha vs Gubernur Lampung

    Satu minggu ini media sosial ramai dengan seteru antara Bima Yudho Saputro dengan Gubernur Lampung, gara-gara pengguna TikTok dengan akun Awbimax Reborn karena video singkat dirinya yang berjudul “Alasan Lampung Enggak Maju-Maju.”

    Konten video itu menyajikan pembangunan jalan di Lampung rusak berat, yang sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki. Kritik Bima atas kondisi Lampung tersebut bukannya direspons dengan argumen dan menawarkan solusi oleh Gubernur Lampung, tetapi malah gubernur memaki-maki ayah Bima Yudho Saputro melalui sambungan telepon.

    Dalam hitungan hari kritik Bima memperoleh dukungan dari berbagai pihak antara lain Menkopolkam, Mendagri, KPK, aktivis pers, pegiat LSM bahkan berita terakhir Presiden akan segera memanggil Gubernur Lampung.

    Apa yang di sampaikan Bima, subtansinya aspirasi dan kritik yang setiap warga negara mempunyai hak konstitutional untuk menyampaikan pendapat. Atas peristiwa ini, begitu dahsyatnya pengaruh media sosial dalam melakukan kontrol publik terhadap kebijakan pemerintah.

    Kondisi beberapa ruas jalan rusak berat di Lampung yang seharusnya disuarakan oleh anggota Dewan dan diperjuangkan untuk memenuhi tuntutan rakyat, nyaris anggota Dewan tidak bersuara.

    Justru suara dan keberanian seorang anak muda yang cerdas Bima Yudho memviralkan melalui vidieonya malah jauh lebih efektif dalam mengkritik kebijakan pembangunan infrastruktur yang gagal dalam memenuhi kepuasan masyarakat.

    Sekarang menjadi nyata, dibalik kekuasaan kepala daerah yang superkuat dan peran anggota Dewan yang sangat lemah, kini muncul kekuatan alternatif yaitu media sosial yang bisa memporakporandakan kebijakan pemerintah yang menyimpang atau tidak efektif.

    Kasus jalan rusak parah di Lampung yang sudah bertahun-tahun tidak diperbaiki secara nyata akan menggelinding ketika menemukan momentum yang tepat dan akan berdampak pada para pengambil kebijakan. Bagaimana gubernur atau kepala daerah merespon kritik dan aspirasi publik melalui media sosial?

    Bima Yudho mengkritik jalan hancur yang ditujukan kepada Gubernur Lamapung bukan masalah pribadi Gubernur Lampung tetapi melakukan koreksi dan mengekpresikan ketidakpuasan atas kinerja dan kepekaan gubernur terhadap pembangunan dan perbaikan jalan yang rusak parah.

    Intinya, gubernur abai dan tidak sensitif terhadap penyediaan public goods. Respons gubernur seharusnya memberi harapan pada masyarakat, seperti menjelaskan apa adanya, mungkin karena keterbatasan anggaran, atau argumen lain.

    Yang penting pak gubernur harus memastikan ada rencana kebijakan untuk menyelesaikan perbaikan jalan tersebut dengan agenda yang jelas dan pasti. Dengan jawaban tersebut, persoalan kritik Bima yang merepresntasikan kepentingan publik akan selesai dengan sendirinya.

    Dalam kultur berdemokrasi cara-cara demikian yang seharusnya dipraktekan, bukan diserang secara personal dengan sangat emosioanal dan kemudian diadukan kepolisian dengan alasan melakukan penghinaan.

    Demokratisasi kebijakan publik mengharuskan adanya sikap terbuka dalam menerima kritik dan koreksi dari masyarakat, sebaliknya pemerintah harus mengambil keputusan yang bijak, layak dan rasional.

    Subtansi Kritik?

    Esensi mengkritik pada dasarnya untuk memberi umpan balik terhadap kebijakan pemerintah. Ini berarti publik akan mempelajari dan memberi saran perbaikan, memberikan penilaian terhadap kebijakan pemerintah, bagaimana agar kebijakan itu memberi kepuasan bagi masyarakat luas.

    Kebijakan publik dipandang sebagai sesuatu yang harus dikritik untuk dikoreksi, diperbaiki, atau diganti, ketika kebijakan itu menyimpang dari tujuan.

    Jadi, kebijakan tidak diterima begitu saja sebagai sebuah produk keputusan pemerintah. Jadi yang dikoreksi adalah produk kebijakannya. Konsekuensinya dalam sistem yang demokratis maka akan ada pertarungan antara kekuatan pengkritik versus penerima kebijakan.

    Pada kasus kebijakan yang memiliki kekuatan isu yang sensitif, seperti penyediaan public goods (antara lain jalan) , pelayanan kesehatan dan pendidikan atau isu kebijakan yang bersentuhan dengan masalah agama respon publik akan tinggi dan dalam konteks sekarang dibantu dengan kekuatan media sosial. Sehingga arus informasi begitu cepat mengalir ke masyarakat dan pengambil kebijakan.

    Namun, dalam realitasnya mengkritik sering ditafsirkan oleh penguasa sebagai bentuk perlawanan terhadap kebijakan pemerintah dalam bentuk sikap penolakan dan sinisme sehingga bisa merusak citra keberhasilan pemerintah atau menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

    Dalam perspektif demikian, sang penguasa akan bersikap reaktif dan melakukan perlawanan terhadap sipengkritik melalui jaringan kekuatan politiknya bisa melalui buzzer atau diadukan melalui proses hukum ke kepolisian karena dianggap sebagai bentuk penghinaan.

    Budaya anti-kritik terhadap penguasa sampai sekarang masih melekat sehingga segala bentuk protes melalui media sosial, aksi unjuk-rasa, dan aksi-aksi lainnya dianggap resisten, tidak produktif serta bisa menganggu pencitraan.

    Gubernur sebagai petahana jelas akan dirugikan karena akan memberikan persepsi publik yang negatif. Biasanya munculah aksi pencitraan semu, dengan mengeksploitasi media sosial untuk mempertahankan perspesi positif bagi dirinya.

    Pooling atau jajak pendapat, pemberitaan positif melalui twitter atau instagram tiap saat diproduksi untuk mencitrakan persepsi positif dihadapan publik.

    Kasus kritik Bima terhadap Gubernur Lampung bisa jadi karena ada kehawatiran citra kepemimpinannya meorosot dihadapan publik, sehingga dianggap tidak menguntungkan dalam menjaga kesinambungan kepemimpinannya ke depan.

    Padahal kalau kritik itu subtansinya didasarkan pada fakta kebijakan objektif dan diterima sebagai sebuah feedback untuk diperbaiki, maka bisa jadi akan menjadi hal positif untuk membangun pemerintahan yang baik.

    *) Akademisi FISIP Universitas Lampung
  • Peneliti Ungkap Manfaat Terbesar Seks Bagi Kesehatan

    Peneliti Ungkap Manfaat Terbesar Seks Bagi Kesehatan

    “ARTIKEL KHUSUS 18+”

    Seks merupakan perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki, yang sering disebut jenis kelamin (Ing: sex).

    Hubungan intim atau seks merupakan salah satu langkah memperkuat ikatan antara dua orang dan memupuk kedekatan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan. Ini adalah pengikat utama yang membantu pasangan mengatasi perbedaan di antara mereka. Hubungan intim juga dapat membangun hubungan yang lebih kuat antara dua orang dengan mengurangi segala negatif yang ada.

    Selama momen intim antara pasangan, Oksitosin, hormon, dan neurotransmitter, yang dilepaskan diklaim bisa meningkatkan kepercayaan dan rasa persahabatan yang lebih kuat antara pasangan. Berhubungan intim antar pasangan lebih dari sekedar bersenang-senang di ranjang, tapi juga membawa manfaat kesehatan lainnya.

    Menurut Kinsey Institute for Research in Sex, Gender and Reproduction, sebuah Studi di Bloomington, Amerika Serikat (AS) menyebutkan bahwa, kesehatan yang baik berpengaruh pada kemampuan orang dalam berhubungan seks.

    Studi tersebut mengungkap, mereka yang
    sering berhubungan seks memiliki tingkat kesehatan lebih ketimbang mereka yang jarang melakukannya. Secara keseluruhan terjadi peningkatan data ketika penelitian tentang seks sampai pada beberapa hal spesifik.

    Berdasarkan penelitian tersebut, berikut manfaat terbesar berhubungan seks bagi kesehatan.

    1. Meredakan Depresi dan Stres

    Pelepasan orgasme sangat membantu menenangkan orang. Ini juga membantu orang mendapatkan tidur yang lebih baik.

    Sebuah studi terhadap mahasiswa di Universitas Negeri New York di Albany menunjukkan bahwa cairan semen (air mani) bertindak sebagai antidepresan.

    Wanita dalam penelitian yang berhubungan seks memiliki lebih sedikit tanda-tanda depresi dibandingkan wanita yang ‘sendirian’. Data ini konsisten dengan kemungkinan bahwa air mani dapat melawan gejala depresi.

    Bukti lain menunjukkan bahwa vagina menyerap sejumlah komponen air mani yang dapat di deteksi dalam aliran darah beberapa jam setelah hubungan intim.

    2. Mengurangi Rasa Sakit

    Orgasme adalah obat penghilang rasa sakit yang ampuh. Oksitosin, bahan kimia alami dalam tubuh yang melonjak sebelum dan selama klimaks, menghasilkan beberapa senyawa lain seperti endorfin.

    Menurut sebuah studi yang dilakukan oleh Profesor Emeritus dari Rutgers University dan seorang seksolog serta penulis terkenal mengatakan: “Ketika wanita masturbasi untuk orgasme, ambang toleransi rasa sakit dan ambang deteksi rasa sakit meningkat secara signifikan, masing-masing sebesar 74,6 persen dan 106,7 persen.”

    3. Menurunkan Tekanan Darah

    Studi lain juga menemukan bahwa wanita yang memberikan seks oral kepada pria mereka, dan menelan spermanya, memiliki risiko lebih rendah mengalami preeklamsia, atau tekanan darah tinggi yang berbahaya, yang juga terkadang menyertai saat kehamilan.

    Penelitian ini menunjukkan bahwa seks oral dan menelan sperma berkorelasi dengan berkurangnya kejadian preeklamsia.

    Penelitian lain juga menunjukkan bahwa seks dapat menurunkan tekanan darah, dan bahkan mungkin melindungi dari stroke karena kemampuannya menghilangkan stres.

    Sebuah laporan tahun 2002 dari populasi pria Inggris yang besar mengatakan beberapa perlindungan dari kejadian koroner yang fatal mungkin merupakan ‘bonus’ dari hubungan seks yang sering mereka lakukan.

    4. Melawan Kanker Prostat

    Selama beberapa tahun terakhir, beberapa jurnal telah menerbitkan penelitian yang menunjukkan bahwa semakin banyak ejakulasi semakin baik.

    Journal of American Medical Association melaporkan bahwa ‘frekuensi’ ejakulasi yang tinggi berkaitan dengan penurunan risiko kanker prostat total.

    Tidak masalah bagaimana seorang pria mencapai klimaks, apakah melalui hubungan seksual atau masturbasi.

    5. Menyembuhkan Luka

    Beberapa bukti menunjukkan bahwa seks dapat membantu proses penyembuhan luka lebih cepat.

    Sejumlah percobaan telah menunjukkan bahwa oksitosin dapat membantu, bahkan terhadap luka yang membandel, seperti yang di derita oleh penderita diabetes untuk sembuh dengan meregenerasi sel-sel tertentu.

    6. Melawan Penuaan

    Hampir seperti latihan kardiovaskular yang merupakan serangkaian aktivitas fisik yang dapat membantu meningkatkan kekuatan jantung dan paru-paru, seks juga membakar kalori dan dapat membantu peningkatan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh yang baik juga diketahui dapat berdampak pada ‘perlambatan’ penuaan dan penurunan kematian.

    Para peneliti menemukan penurunan kematian 50 persen secara keseluruhan pada kelompok pria yang mengatakan mereka paling banyak mengalami orgasme.

    Faktor tersebut juga membuat pria merasa lebih sehat dengan melakukan hubungan seks yang lebih sering.

    (Red)

  • Memfasilitasi Siswa Menjadi Kreator dan Aktor

    Memfasilitasi Siswa Menjadi Kreator dan Aktor

    Kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.

    Guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Projek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Projek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran.

    Mengapa kita memerlukan Kurikulum Merdeka ?

    Berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran (learning crisis) yang cukup lama. Studi-studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia yang tidak mampu memahami bacaan sederhana atau menerapkan konsep matematika dasar. Temuan itu juga juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam di antarwilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini kemudian semakin parah akibat merebaknya pandemi Covid-19.

    Untuk mengatasi krisis dan berbagai tantangan tersebut, maka kita memerlukan perubahan yang sistemik, salah satunya melalui kurikulum. Kurikulum menentukan materi yang diajarkan di kelas. Kurikulum juga mempengaruhi kecepatan dan metode mengajar yang digunakan guru untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. Untuk itulah Kemendikbudristek mengembangkan Kurikulum Merdeka sebagai bagian penting dalam upaya memulihkan pembelajaran dari krisis yang sudah lama kita alami.

    Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 8 bulan Mei, tahun 1889 di Pakualaman Yogyakarta, nama istri beliau adalah Nyi Hadjar Dewantara, dan beliau wafat pada 26 April 1958, dan disemayamkan di pemakaman keluarga Taman Siswa Wijaya Brata.

    Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat.

    Ki Hajar Dewantara juga mengingatkan para pendidik untuk tetap terbuka namun tetap waspada terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. “Waspadalah, carilah barang-barang yang bermanfaat untuk kita, yang dapat menambah kekayaan kita dalam hal kultur lahir atau batin. Jangan hanya meniru. Hendaknya barang baru tersebut dilaraskan lebih dahulu”.

    KHD menggunakan ‘barang-barang’ sebagai simbol dari tersedianya hal-hal yang dapat kita tiru, namun selalu menjadi pertimbangan bahwa Indonesia juga memiliki potensi-potensi kultural yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar.

    Kodrat Alam dan Kodrat Zaman

    Beliau menjelaskan bahwa dasar Pendidikan anak berhubungan dengan? kodrat alam ?dan ?kodrat zaman ?. Kodrat alam berkaitan dengan “sifat” dan “bentuk” lingkungan di mana anak berada, sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan “isi” dan “irama” KHD mengelaborasi Pendidikan terkait kodrat alam dan kodrat zaman sebagai berikut:

    “Dalam melakukan pembaharuan yang terpadu, hendaknya selalu diingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik, baik mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup kemasyarakatannya, jangan sampai meninggalkan segala kepentingan yang berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam maupun zaman. Sementara itu, segala bentuk, isi dan wirama (yakni cara mewujudkannya) hidup dan penghidupannya seperti demikian, hendaknya selalu disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas-asas hidup kebangsaan yang bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan” (Ki Hadjar Dewantara, 2009, hal. 21).

    KHD bermaksud menyampaikan pendidikan anak sejatinya menuntut anak mencapai kekuatan kodratnya sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki Keterampilan Abad 21 sedangkan dalam memaknai kodrat alam maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur.

    Mengenai Pendidikan dengan perspektif global, beliau mengingatkan bahwa pengaruh dari luar tetap harus disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia.

    Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh KHD adalah muatan atau konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik.

    KHD menegaskan juga bahwa didiklah anak-anak dengan cara yang sesuai dengan tuntutan alam dan zamannya sendiri. Artinya, cara belajar dan interaksi murid Abad ini.

    Menurut KHD, budi pekerti, atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak pikiran, perasaan dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara Cipta (kognitif), Karsa (afektif) sehingga menciptakan Karya (psikomotor).

    Dengan prinsip serta pandangan hidup menjadi manusia “Ing ngarsa sung tuladha (di depan memberi teladan), Ing madya mangun karsa (di tengah memberi kesempatan untuk berkarya), Tut wuri handayani (dari belakang memberi dorongan dan arahan)”.

    kita harus menjadikan tokoh utama dalam proses pendidikan itu adalah siswa, bukan guru atau orang tua. Kita hanya pemeran figuran yang menentukan nasib mereka apakah menjadi tokoh protagonis atau antagonis dalam kehidupannya sendiri. Jika ia menjadi tokoh protagonis, berarti ia mampu menggali atau potensi dan nilai-nilai positif, kreatif, dan ilmu yang telah di ajarkan oleh guru, orang tua, dan lingkungan dengan baik dan benar sesuai kodrat.

    Ketika kita menjadikan siswa sebagai aktor utama, maka mereka akan berusaha menggali sendiri materi-materi pembelajaran yang telah di stimulus oleh guru. Siswa lah yang aktif dalam proses kegiatan belajar mengajar Siswa mencari sumber-sumber belajar pendukung selain buku paket yang digunakan. Misalnya: mencari referensi buku lain ke perpustakaan untuk pemahaman lebih, berselancar di dunia maya untuk memperluas wawasan dan update informasi pengetahuan, bahkan mungkin membuat mini proyek terkait pembelajaran yang di dapatkan. Dengan begitu, secara kognitif siswa berhasil menjadi tokoh utama dalam perannya sebagai penuntut ilmu.

    Sementara dalam hal karakter, baik di rumah maupun sekolah Siswa mampu mempraktekkan sikap-sikap yang diajarkan, seperti : menjadi disipilin dengan segala aktifitasnya, sholat lima waktunya terjaga, Ibadah sesuai agama yang di anutnya. mampu berbicara yang baik, teguh pendirian, tekun belajar, santun, hormat kepada orangtua, bertanggung jawab, dan sebagainya. Ya, semua nilai-nilai sikap yang diajarkan di sekolah dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini menunjukkan siswa berhasil sebagai aktor utama dalam pendidikannya.

    Selanjutnya di lingkungan, karena tidak dipungkiri, salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi siswa adalah lingkungan tempat ia bergaul sehari-hari. Baik teman sekolah, teman di rumah, di tempat les, dan sebagainya. Pengaruhi lingkungan jauh lebih cepat mempengaruhi karakter dan sikap siswa. Untuk itu tugas orang tua adalah melibatkan anak dalam aktifitas bermanfaat di lingkungan, seperti: aktif di kegiatan mengaji di sore hari, aktif kegiatan remaja masjid, karang taruna aktif dalam kegiatan lingkungan. Hal ini akan membawa anak pada lingkungan yang positif dan terarah dan fokus. Sehingga ia benar-benar bisa menjadi aktor utama di lingkungan tempat tinggalnya.

    Ketika siswa sudah mampu menjadi aktor utama dalam kehidupannya, sikap ketergantungan dengan orang lain, gampang menyerah, mengeluh, lemah, mudah bosan dan malas, emosi gampang marah akan mampu disingkirkan dari dalam dirinya. Karena fenomena sekarang, banyak kita jumpai “penyakit” siswa seperti ini. Penyakit kronis yang menggiring siswa menjadi brutal di masyarakat, kehilangan sikap santun terhadap orang tua, dan tidak peduli dengan masa depannya. Mungkin siswa yang seperti ini karena di masa usia perkembangan dan sekolah dasarnya ia tidak mampu menjadi aktor utama dalam pendidikannya, Sehingga saat tumbuh besarnya, hal ini membunuh karakter dirinya sendiri.

    Jadi, marilah kita sebagai orang tua dan guru menjadi penghantar anak kita pada perannya sebagai aktor utama yang Kelak kita sendiri yang akan menuai apa yang telah kita lakukan di masa kecilnya. sikap kreatif seseorang ingin maju dengan sesuatu yang baru. Hal tersebut menyangkut pembentukan pola pikir, misalnya dalam mengemukakan ide-ide serta sikap berani mengambil resiko.

    Kreatifitas kita sebagai guru untuk mendesign pembelajaran menjadi lebih bermakna dan bernilai petualangan bagi siswa akan terasa bermanfaat kelak bagi masa depan mereka.

    Mendorong siswa mampu memberikan ide yang berbeda dari teman-teman lain dalam suatu proyek, mampu mengolah informasi atau mencari inspirasi dan melahirkan gagasan baru, serta menyelesaikan masalah dengan cara atau pendekatan yang berbeda
    Jangan jadikan siswa sebagai robot atau mesin penulis, yang materi pembelajaran di dapat hanya dengan menulis. Karena merekalah penerus peradaban ini, kelak yang akan memimpin bangsa ini, berikanlah pendidikan yang terbaik untuk mereka. (Red)

  • Siapa Pelanggan Prostitusi Online?

    Siapa Pelanggan Prostitusi Online?

    Prostitusi atau pelacuran online merupakan praktek pelacuran dengan menggunakan jaringan internet atau media sosial sebagai sarana penghubung atau sarana komunikasi bagi para mucikari, pekerja seks dengan para penggunanya.

    Terbongkarnya layanan prostitusi online saat ini hendaknya menjadi perhatian serius pemerintah agar terus melakukan pengawasan dan melakukan pemblokiran terhadap situs situs yang memiliki konten pornografi dan prostitusi.

    Selain melakukan pemblokiran juga memberikan sanksi pidana terhadap para pelaku yang terlibat dalam prostitusi online, baik terhadap mucikari, penjaja seks, maupun terhadap penggunanya atau orang yang memakai jasa penjaja seks tersebut.

    Beberapa waktu lalu fenomena prostitusi menjadi topik hangat pemberitaan media massa. Di mana kasus terbongkarnya praktek prostitusi online melalui aplikasi WhatsApp oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung, Jumat 10 Februari 2023 lalu saat transaksi di Hotel Radisson, Bandar Lampung.

    Dalam kasus ini diduga banyak pihak yang terindikasi terlibat. Termasuk adanya isu jika pemakai jasa prostitusi online melibatkan beberapa tokoh penting di Lampung. Seperti pejabat, pengusaha, hingga politisi ternama.

    Menariknya, yang menjadi adanya “isu” penguna atau pengguna dari prostitusi online adalah salah satunya pejabat publik dan politisi.

    Keterlibatan pejabat publik dan politisi serta pengusaha sebagai pelanggan dalam bisnis prostitusi ini memunculkan dugaan adanya praktik gratifikasi seks dengan menggunakan PSK. Di mana pejabat publik, politisi dan pengusaha seharusnya memberikan contoh dalam hal pemberantasan atau pencegahan prostitusi online bukan malah menjadi penguna atau pelanggan dari prostitusi online ini. karena ini menyangkut tanggung jawab pemerintah atau negara dalam hal ini pejabat publik untuk melakukan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam hal ini prostitusi online yang terjadi dimasyarakat.

    supaya isu terlibatnya para pejabat publik dan politisi dalam prostitusi online harusnya bisa diungkapkan ke publik atau masyarakat oleh aparatur penegak hukum dalam hal ini Polda Lampung supaya isu tidak mejadi liar sehingga bisa menjawab pertanyaan masyarakat apakah memang benar atau tidak adanya prostitusi online yang melibatkan pejabat publik atau politisi lampung.

    Hal ini sangat penting bagi masyarakat atau publik untuk mengetahui bahwa pejabat publik atau politisi mana yang terlibat atau menjadi pengguna prostitusi online, wajib masyarakat atau mengetahui ini karena ini menyangkut “moral” atau “Intergritas” dari pengusaha, pejabat publik dan politisi tersebut.

    Apalagi kalau proses dalam tindak pidana prostusi online ini sudah masuk proses penyidikan maka harus dan wajib diungkap siapa-siapa yang terlibat dalam kasus ini, kecuali korban dalam hal ini wajib dilindungi identitasnya, serta apabila proses ini sampai ke persidangan maka persidangan juga wajib “terbuka” terhadap pemeriksaan saksi-saksi yang terlibat dalam kasus ini, kecuali pemeriksaaan terhadap korban harus dilakukan tertutup.

    Untuk itu, agar informasi ini tak jadi makin liar dan bisa jadi fitnah, penyidik Polda Lampung membongkar semuanya. Jangan sampai ada pihak yang terlibat praktek prostitusi online, yang terkesan ditutupi. Panggil dan ekspose semuanya jadi saksi. Biar masyarakat Lampung mengetahuinya.

    Akuntabilitas dan transparansi dalam penegakaan hukum khususnya dalam penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi online ini merupakan elemen wajib ada dalam upaya mewujudkan partipasi masyarakat dalam memantau setiap perkembangan kasus yang melibatkan pejabat publik.

    Akuntabilitas bertujuan memberikan kontrol dalam proses penegakan hukum terhadap penyelidikan dan penyidikan, sehingga proses penyelidikan dan penyidikan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta tidak ada yang ditutupi. Sementara itu, transparansi bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menyediakan akses, ruang, dan informasi bagi publik, untuk sejau mana perkembangan dari kasus yang sedang ditangani oleh pihak kepolisian, sehingga pelaksanaan pelaksanaan penegakan hukum diharapkan dapat dilakukan secara jelas, terbuka, dan sesuai dengan prosedur.

    Apalagi kasus ini melibatkan para pejabat publik dan politisi yang mungkin juga politisi tersebut duduk dijajaran legislatif. karena menyangkut pejabat publik maka ini bukan ranah “privat” lagi melainkan sudah menjadi masalah “Publik”. Sekarang kita sudah berada di zaman keterbukaan.

    Komunikasi sosial berlangsung terbuka dan dalam waktu yang sangat cepat menyebarkan pelbagai macam informasi. Jika ada orang yang dituduh atau ada isu terrlibat dalam prostitusi online tersebut, tidak ada orang yang dapat menghalangi bahwa tuduhan ataun isu tersebut itu dalam waktu yang sangat singkat pasti sudah menyebar luas kemana-mena melalui media social yang tanpa batas.

    Terhadap para pihak dalam hal ini penguna atau pelanggan prostitusi online dapat dikenakan pidana, dalam UU RI Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, khususnya Pasal 12 ditegaskan :

    “Setiap Orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan, kerentanan, ketidaksetaraan, ketidakberdayaan, ketergantungan seseorang, penjeratan hutang atau memberi bayaran atau manfaat dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, atau memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari orang itu yang ditujukan terhadap keinginan seksual dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

    Berdasarkan ketentuan tersebut artinya penguna atau pelanggar bisa dikenakan pidana, jangan sampai kasus prostitusi online hanya dikenakan pidana terhadap pihak mucikari saja, tetapi pihak-pihak yang terlibat,maka perlu ada keterbukaan dalam proses ini, supaya ada control masyarakat, supaya tidak ada tebang pilih dalam penegakan hukum. termasuk pejabat publik, politisi dan pengusaha harus diperlakukan sama dalam proses ini, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian bahwa pihak kepolisian benar-benar menjalankan proses penyelidikan dan penyidikan kasus prostitusi online tanpa adanya intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi proses penegakan hukum.

    kita harus mempercayai bahwa aparatur penegak hukum dalam hal ini polda lampung akan bertindak profesional dalam proses ini apalagi kasus prostitusi online ini sudah menjadi pemberitaan media dan pembicaraan masyarakat sudah seharusnya dan menjadi tanggung jawab pihak kepolisian untuk menyelesaikan kasus ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sehingga dapat dipertanggunjawabkan ke masyarakat jangan sampai kasus ini hilang begitu saja tanpa ada proses penyelesaian kalau ini sampai terjadi maka komitmen negara dan pemerintah dalam melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana prostitusi online atau tindak pidan perdagangan orang tidak akan berhasil atau terwujud. (Red)