Kategori: Opini

Revolusi industri yang pertama terjadi pada akhir abad ke-18. Hal ini ditandai dengan ditemukannya alat tenun mekanis pertama pada tahun 1784. Kala itu, industri diperkenalkan dengan fasilitas produksi mekanis yang menggunakan tenaga air dan uap. Revolusi industri 2.0 terjadi di awal abad ke-20.Kala itu ada pengenalan produksi massal berdasarkan pembagian kerja. Produksi massal ini dimungkinkan dengan adanya listrik dan jalur perakitan Awal tahun 1970 ditengarai sebagai perdana kemunculan revolusi industri 3.0 yang dimulai dengan penggunaan elektronik dan teknologi informasi guna otomatisasi produksi. Industri 4.0 awal 2018 hingga sekarang tidak lagi sama dengan era industri sebelumnya.

Peran teknologi informasi tidak lagi sekedar sebagai alat tambahan namun sudah menjadi alat yang wajib ada untuk menjamin kelancaran operasional. Hal ini mendorong perubahan kepemimpinan di era digital. Agar menjaga daya saing, perusahaan membutuhkan digital leadership yang berorientasi pada inovasi dan kreativitas. Saat berbicara tentang digital leadership, mungkin tidak sedikit yang langsung terbayang pada sosok para pemimpin atau CEO perusahaan teknologi. Kefasihan para CEO akan teknologi memang tidak perlu diragukan lagi.

Mereka juga memiliki tujuan yang jelas terhadap pemanfaatan teknologi di perusahaannya. Namun apakah digital leadership hanya bisa dijumpai pada perusahaan berbasis teknologi? Digital leadership adalah kepemimpinan strategis dengan memanfaatkan teknologi, khususnya aset digital untuk mencapai tujuan perusahaan.

Meski demikian, digital leadership bukan hanya sekedar memanfaatkan teknologi, seperti email dan software untuk menjalankan operasional perusahaan. Lebih penting dari itu, digital leadership mampu memanfaatkan data untuk menggerakkan perusahaan ke arah yang lebih baik.

Seorang digital leader memiliki pendekatan yang sangat berbeda dengan pemimpin tradisional. Dalam mengambil keputusan, seorang digital leader tidak hanya bertumpu pada masukan dari orang-orang yang dipercaya. Mereka juga menggunakan data untuk menentukan keputusan terbaik untuk perusahaan.

Produk apa yang paling diminati dan laku keras di pasaran? Siapa yang membeli produk tersebut? Kenapa mereka membeli produk tersebut? Strategi promosi seperti apa yang menarik traffic paling tinggi?

Sebelum pemanfaatan teknologi informasi belum semasif sekarang, rasanya sulit untuk mendapatkan jawaban pasti dari pertanyaan-pertanyaan di atas. Kalaupun bisa mendapatkan jawaban, sulit memastikan seberapa akurat jawaban tersebut. Porsi asumsi cenderung lebih besar. Karena itulah, sulit untuk menentukan keputusan yang tepat.

Di era digital seperti sekarang ini, perusahaan bisa mendapatkan data produk yang paling laku dijual dengan lebih mudah. Monitoring iklan juga sama mudahnya. Saat ada strategi bisnis yang kurang efektif, hal tersebut bisa diidentifikasi lebih cepat dan mudah.

Ilustrasi di atas mungkin terlihat sederhana. Namun tanpa digital leadership, hal tersebut sulit dilakukan. Dalam hal pemanfaatan teknologi dan data, digital leader adalah otaknya. Apakah perusahaan mampu mengolah data dan memanfaatkannya untuk kemajuan perusahaan, semua itu sangat bergantung pada digital leader yang memegang pucuk kepemimpinan.‍

Teknologi hanya sebaik orang yang menggunakannya. Apakah teknologi tersebut mampu membawa dampak baik bagi perusahaan atau tidak, semua itu sangat bergantung pada orang-orang yang ada di dalamnya.

Memiliki orang-orang yang fasih dengan teknologi adalah salah satu syarat untuk mencapai tujuan perusahaan di era digital. Akan tetapi, teknologi dan data yang ada akan digunakan untuk apa? Ke mana arah pemanfaatannya? Inilah yang sering kali lebih sulit untuk dimengerti dan gagal ditafsirkan perusahaan.

Digital leadership memiliki peran kunci dan mengambil posisi terdepan dalam hal kepemimpinan di era digital. Kemampuan digital leadership memungkinkan seorang pemimpin untuk memanfaatkan teknologi dan data untuk memimpin sebuah perusahaan.

Berdasarkan hasil studi Oxford Economics dan SAP, organisasi yang mengadopsi digital leadership cenderung mampu mendapatkan hasil bisnis yang jauh lebih baik. Hal tersebut dapat dilihat dari aspek kinerja finansial, kepuasan karyawan hingga pengambilan keputusan.‍

1. Perusahaan dengan Digital LeadershipMenunjukkan Kinerja Finansial yang Lebih Baik‍

Sebanyak 76% dari 4.000 eksekutif yang mengadopsi digital leadership mampu mencetak pertumbuhan profit lebih besar. Mereka juga memiliki penerimaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan eksekutif yang masih menggunakan leadership tradisional.‍

2. Karyawan Merasa Dilibatkan dan Lebih Puas dengan Pekerjaannya‍

Salah satu alasan karyawan resign dari perusahaan adalah karena merasa tidak berkembang. Mereka merasa seakan hanya bekerja dan menjalankan rutinitas saja. Hal ini bisa terjadi karena perusahaan tidak cukup melibatkan karyawan.

Perusahaan yang menerapkan digital leadership cenderung lebih disukai karyawan. Sebanyak lebih dari 87% karyawan merasa lebih bahagia dengan pekerjaan mereka. Karyawan juga merasa lebih dilibatkan dalam perusahaan.‍

3. Loyalitas Lebih Tinggi‍

Digital leadership mampu meningkatkan loyalitas karyawan. Persentase karyawan untuk bertahan di perusahaan bahkan mencapai 21% lebih tinggi. Bahkan meski memiliki kesempatan untuk berhenti, tidak sedikit karyawan yang memilih untuk bertahan.‍

4. Kepemimpinan Lebih Kuat‍

Kepemimpinan digital membantu seorang pemimpin untuk mengambil keputusan yang objektif. Keputusan para digital leader cenderung lebih tepat. Inilah yang membuat kepemimpinannya lebih kuat dan lebih disukai karyawan.‍

5. Lebih Inklusif dan Beragam‍

Perusahaan yang menerapkan digital leadership cenderung lebih inklusif dan mengakui dampak positifnya terhadap budaya kerja. Di samping itu, proporsi karyawannya juga lebih fleksibel. Jika dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengadopsi digital leadership, proporsi karyawan perempuannya bahkan lebih banyak.‍

6. Mampu Mengambil Keputusan dengan Lebih Baik‍

Digital leadership banyak memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan. Meski masukan dari ahli dan orang-orang terpercaya masih digunakan, basisnya tetap pada data. Itulah yang membuat perusahaan dengan digital leadership mampu mengambil keputusan lebih baik.

Seorang digital leader memiliki visi yang jelas dan paham bagaimana teknologi dan data dapat membantu mencapai visi tersebut. Tidak hanya itu, mereka juga tahu bagaimana cara menggunakannya untuk meraih tujuan perusahaan.‍

Transformasi digital membutuhkan skill khusus, terlebih bagi pemimpin perusahaan. Menariknya, fasih menggunakan aset teknologi bukanlah satu-satunya kemampuan yang harus dimiliki. Seorang digital leader juga harus memiliki soft skill yang menunjang transformasi digital perusahaan. Untuk lebih jelasnya, berikut skill digital leadership yang wajib dimiliki.‍

1. Komunikasi‍

Seorang pemimpin harus mampu mendelegasikan tugas ke jajaran di bawahnya. Untuk melakukan hal tersebut, pemimpin harus bisa mengkomunikasikannya dengan baik. Itulah kenapa komunikasi menjadi skill paling dasar bagi seorang pemimpin. Dalam digital leadership, urgensi skill komunikasi bahkan jadi lebih penting.

Perlu diingat, digitalisasi memang mampu meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Akan tetapi, ada beberapa efek samping yang berpotensi mengganggu hubungan interpersonal. Teknologi dapat mengurangi interaksi langsung antar karyawan.

Untuk menghemat waktu dan memudahkan pekerjaan, karyawan akan lebih sering berkomunikasi secara virtual. Jika seorang pemimpin tidak memiliki kemampuan komunikasi yang baik, kesalahpahaman akan lebih sering terjadi. Itulah kenapa seorang digital leader harus memiliki skill komunikasi yang baik dan sejalan dengan transformasi digital perusahaan.‍

2. Visi‍

Seorang pemimpin memang harus bisa mengikuti perkembangan zaman. Namun mengikuti perkembangan zaman bukan berarti hanya sekedar menjadi pengikut. Perlu diingat, pemimpin adalah seseorang yang memimpin. Karena itu, ia harus memiliki kemampuan untuk memimpin bawahannya.

Salah satu faktor yang menentukan apakah seorang pemimpin layak diikuti atau tidak, semua itu bisa dilihat dari visi yang dimiliki. Seorang pemimpin tidak boleh hanya sekedar mengikuti. Ia harus memiliki tujuan sendiri atau visi yang ingin diraih. Visi menentukan arah kemana perusahaan akan dibawa. Jika seorang pemimpin tidak memiliki visi, tidak mungkin ia mampu menentukan arah perusahaan. Pada akhirnya, perusahaan hanya akan terombang-ambing tanpa arah.

Memiliki visi hanyalah tahap awal. Memilikinya saja tidaklah cukup. Seorang pemimpin juga harus bisa mempengaruhi bawahannya agar mau bekerja sama untuk mewujudkan visi tersebut. Di sinilah kemampuan seorang pemimpin dalam meyakinkan bawahan sangat dibutuhkan.‍

3. Melek Digital‍

Jika ada satu hal yang membedakan antara pemimpin tradisional dengan digital leader, hal tersebut pastilah kapabilitasnya dalam memanfaatkan teknologi, khususnya data dan teknologi informasi. Melek digital adalah syarat wajib dalam digital leadership.

Jika seorang pemimpin tidak melek digital, bagaimana mungkin ia paham akan peran teknologi dan bisa memanfaatkannya untuk mencapai tujuan perusahaan? Meski demikian, bukan berarti seorang digital leader harus bisa merakit komputer dan membuat software.

Selama bisa menggunakan teknologi yang digunakan oleh perusahaan, hal tersebut sebenarnya sudah cukup. Pemimpin yang melek digital juga lebih mudah dalam menentukan teknologi yang dibutuhkan. Ia juga mudah beradaptasi dengan teknologi baru yang digunakan perusahaan.‍‍

4. Adaptasi‍

Perubahan akan terus terjadi. Hanya saja, teknologi mempercepat perubahan tersebut. Banyak perusahaan yang tenggelam karena merasa bahwa semuanya akan baik-baik saja. Alih-alih beradaptasi dan melakukan transformasi digital, banyak dari perusahaan besar yang kukuh bertahan dengan gaya lamanya.

Perubahan perusahaan pada dasarnya ditentukan oleh pemimpinnya. Jika pemimpinnya tidak mau berubah, sulit bagi perusahaan untuk berubah. Ingat, saat ini perubahan terjadi jauh lebih cepat dibanding sebelumnya. Karena itu, kemampuan adaptasi menjadi salah satu skill wajib untuk menguasai digital leadership.‍

5. Strategi‍

Selain visi, seorang pemimpin juga harus memiliki strategi untuk mewujudkan visi tersebut. Bagaimana tujuan perusahaan dapat diraih, hal tersebut tentu membutuhkan strategi yang tepat.

Transformasi digital juga demikian. Perusahaan memang harus berubah agar bisa tetap relevan dengan zaman. Namun agar perubahan tersebut dapat dilakukan dengan lancar, seorang pemimpin harus bisa melibatkan budaya perusahaan.‍

6. Inovasi‍

Dunia terus berubah. Agar perusahaan bisa bertahan dan berkembang, satu-satunya pilihan adalah dengan merangkul perubahan tersebut. Seorang digital leader harus kreatif. Ia harus terbuka dengan perubahan dan memiliki dorongan kuat untuk berinovasi. Digital leader memahami bahwa inovasi adalah harga mati. Jika perusahaan berhenti berinovasi, pada saat itulah posisinya akan terganti.‍

7. Pengambilan Risiko‍

Pilihan tidak selalu antara baik dan buruk. Saat memimpin sebuah perusahaan, terkadang seorang pemimpin akan dihadapkan pada pilihan yang sama-sama tidak enak. Keduanya sama-sama memiliki risiko.

Namun jika tidak mengambil keputusan, konsekuensinya bisa jauh lebih buruk. Tidak ada keputusan yang bebas risiko. Dalam setiap keputusan, pasti ada risikonya. Namun, digital leader tidak hanya asal berani mengambil risiko. Risiko yang diambil juga harus terukur.

Kualitas seorang pemimpin tidak terbentuk dalam waktu semalam. Ada proses yang harus dilalui untuk menguasai seni dalam memimpin banyak orang. Bahkan untuk seorang pemimpin sekalipun, mereka harus terus belajar hal-hal baru untuk bisa menjadi pemimpin yang relevan dengan zaman.

Itulah kenapa seorang pemimpin tidak boleh berhenti belajar dan terus mengembangkan dirinya. Ingin jadi pemimpin di era digital ini? Kini siapapun memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi seorang leader, khususnya di era digital saat ini.

Alumni Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

Salah satu Aktivis HMI Cabang Bandar Lampung

HOSPITAL berasal dari kata Hospitality. Hospitality adalah sikap keramah-tamahan dalam artian hubungan antara guest/tamu dan host/tuan rumah/penyedia jasa dan juga merujuk pada aktivitas/kegiatan keramahtamahan yaitu penerimaan tamu, dan pelayanan untuk para tamu dengan kebebasan dan kenyamanan.

Kata Hospitality itu sendiri berasal dari bahasa Latin, Hospes yang berarti tuan rumah/inang, yang kemudian diserap menjadi kata Hotel. Oleh karenanya kata “Hospitality” sering digunakan pada dunia perhotelan

Merujuk arti kata Hospitality yang memberikan sebuah keramatamahan, dalam kegiatan jasa tersebut, maka dalam memberikan pelayanan dan perawatan dengan mengutamakan kenyamanan bagi para pasien dan penderita penyakit yang harus dirawat, maka digunakanlah kata Hospital. Yang kemudian seringkali diartikan dalam bahasa Indonesia dengan penyebutan Rumah Sakit.

Kata Rumah Sakit sendiri sebenarnya diserap dari bahasa Belanda yaitu Ziekenhuis, Ziekenhuis secara harafiah artinya adalah “rumah (orang) sakit”

Menyikapi Ramainya orang berpendapat terkait penjenamaan atau perubahan penyebutan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) menjadi “Rumah Sehat” oleh Gubernur Anies Baswedan. Sudah barang tentu kata “Rumah Sehat” akan dapat memberikan kesan positif secara psikologis bagi pasien, seperti yang dimaksud pak Anies.

Namun pengertian Rumah Sehat itu adalah Sebuah rumah yang dekat dengan air bersih, berjarak lebih dari seratus meter dari tempat pembuangan sampah, dekat dengan sarana pembersihan, serta berada di tempat dimana air hujan dan air kotor tidak menggenang (Wahid dan Chayatin, 2009).

Haryanto dan Gunawan menyebutkan yang dimaksut rumah sehat adalah tempat kediaman suatu keluarga yang kengkap berdiri sendiri, cukup kuat konstruksinya dan memenuhi persyaratan kesehatan (Haryanto dan Gunawan, 1997).

Rumah sehat adalah rumah yang dapat memenuhi kebutuhan rohani dan jasmani secara layak sebagai suatu tempat tinggal atau perlindungan dari pengaruh alam luar.Kebutuhan jasmani misalnya terpenuhi kebutuhan jasmani seperti membaca, menulis, istirahat dan lain-lain. Kebutuhan rohani misalnya , perlindungan terhadap penyakit, cuaca, angin dan sebaginnya (Anonim, 2009 ).

Ciri ciri Rumah Sehat adalah

Lantai tidak tembus air dan bersih, Memiliki jendela dan lubang angin permanen, Halaman bersih dan rapi, Memiliki sarana air bersih, toilet (jamban) saluran limbah, dan tempat sampah, Memiliki pohon pelindung atau peneduh, dan tentu tidak termasuk dokter, perawat, perlengkapan alat medis, ruang operasi, IGD, ICU, kamar mayat, inkubator bayi, dan lain sebagainya.

Mohon izin pak Anies dengan kapasitas bapak sebagai Gubernur DKI, dan untuk gaung yang lebih besar agar lebih promotif dan preventif, seperti yang bapak maksud. Ada yang namanya “Puskesmas” atau Pusat Kesehatan Masyarakat yang jelas secara keberadaannya dan namanya bisa mewujudkan semua keinginan dan maksud bapak untuk membangun kesadaran masyarakat akan kesehatan masyarakat itu sendiri.

Sebagai sebuah Pusat Kesehatan Masyarakat sarana dan prasarana perlengkapan alat medis Pusat Kesehatan Masyarakat di DKI kiranya bisa benar-benar menjadi layaknya Pusat Kesehatan Masyarakat. Dengan begitu DKI dan menjadi barometer kesehatan bagi masyarakat di seluruh Indonesia

Jika bapak menilai masyarakat DKI selama ini hanya datang ke rumah sakit saat tidak sehat dan sangat berharap masyarakat datang melakukan pemeriksaan dalam keadaan sehat, sepertinya bapak harus ada program yang lebih besar dari sekedar menyamakan logo, juga penjenamaan atau merubah penyebutan Rumah Sakit menjadi Rumah Sehat.

Dengan kerja cerdas seperti yang bapak lakukan, terhadap Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas dipastikan cara pandang dan pola hidup sehat masyarakat akan berubah sesuai yang bapak harapkan.

Misalnya gratis pemeriksaan kesehatan serta gratis biaya pengobatan dengan skema “Nol Persen”pada setiap hari Sabtu dan Minggu, bagi seluruh warga masyarakat DKI di Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas yang memiliki standart pelayanan medis sebagaimana layaknya sebuah Pusat Kesehatan.

karena dalam pengertian saya, harusnya sebuah “Pusat Kesehatan Masyarakat” itu benar-benar memiliki standart medis yang tinggi dan eksklusif, berkelas VVIP namun terjangkau oleh masyarakat sesuai keberadaannya ditengah masyarakat.

Agar kiranya, pusat Kesehatan Masyarakat, menjadi pusat data kesehatan masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi pusat pengendalian kesehatan masyarakat. Pusat Kesehatan Masyarakat menjadi sarana utama kesehatan masyarakat, dengan segala kelengkapan medis terlengkap sebagai sebuah perwujudan Pusat Kesehatan Masyarakat.

Pusat Kesehatan Masyarakat sebagai sebuah tempat kegiatan kesehatan yang eksklusif dengan prasarana yang terpusat, terpadu, terlengkap. eksklusif, VVIP. berstandar tinggi. Jika keberadaan “Puskesmas” seperti layaknya Pusat Kesehatan itu bisa diwujudkan di DKI Jakarta, maka di 2024 nanti kesehatan masyarakat yang lebih promotif dan preventif, akan tercapai seperti yang bapak inginkan. Dengan suksesnya program tersebut maka kedepan bapak sangat layak menjadi Menteri Kesehatan. Aamiin****

Penulis adalah Ketua Umum (AJOI) Aliansi Jurnalistik Online Indonesia

Ditulis Oleh Gunawan Pharrikesit (Advokat)

Bandar Lampung (SL)-Kritik keras saya sampaikan atas tindakan represif aparat kepolisian terhadap Aktivis Nico Silalahi, di Medan, Sumatra Utara, Selasa (13 Juli 2022).

Kesewenangan aparat kepolisian dilakukan tanpa dasar hukum dan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Terlebih aksi yang dilaksanakan saat itu adalah
mempertahankan hak atas amar putusan PTUN Yang Telah Incraht: Alas hak Sertifikat BPN No 481 dan No 482.

Menyedihkan lagi, informasi yang didapat pemukulan terjadi saat aktivis tersebut sedang dalam pengamanan (penangkapan) pihak aparat: Artinya tidak dalam perlawanan dan dalam keadaan tidak berdaya secara fisik.

Dari definisi pengamanan (penangkapan inipun terdapat tindakan represif aparat, karena jika merujuk pada UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di muka umum pasal 15 telah dijelaskan, pelaksanaan penyampaian pendapat di muka umum dibubarkan apabila tidak memenuhi ketentuan.

Selanjutnya perlu dipahami, berdasarkan KUHAP pasal 1 angka 20 telah disebutkan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan (sesungguhnya oleh penyidik) sementara waktu kebebasan yang ditangkap (tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti).

Sehingga sesungguhnya pulalah, apa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dengan menangkap aktivis dan penggiat sosial, Nico Silalahi, tidaklah mempunyai dasar hukum serta tanpa ada bukti tindak pidana yang cukup (seperti yang disampaikan dalam video viral; pemukulan saat dirinya sudah dalam penangkapan).

Terlebih lagi haruslah disadari apa yang dilakukan pihak aparat ini telah melanggar pasal 1 ayat 3 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum dan pasal 28D ayat 1 UUD 1945 yang menjamin bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Pemukulan dan tindakan represif terhadap Nico Silalahi, juga pelanggaran terhadap prinsip-prinsip kinerja pihak kepolisian.

Oleh sebab itulah, siapapun aparat yang terlibat harus bertanggungjawab. Tidak hanya pelakunya saja, pimpinan sebagai atasannya dan pemberi perintah tugas juga bisa dikenai sanksi tegas sebagai bentuk pertanggungjawabannya.

Hal ini selaras dengan Peraturan Kapolri No 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negera Republik Indonesia, yang pada Pasal 8 ayat (2) menegaskan bahwa anggota Polri dalam melaksanakan tugas atau dalam kehidupan sehari-hari wajib untuk menerapkan perlindungan dan penghargaan HAM dengan menghormati martabat dan HAM setiap orang; bertindak secara adil dan tidak diskriminatif.

Dalam sejarah, lahirnya perguruan tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA) merupakan bukti kesungguhan Muhammadiyah dalam berkiprah mencerdaskan kehidupan bangsa. Diusia ke 43 tahun persyarikatan, tempatnya 18 Nopember 1955 gagasan untuk mendirikan pendidikan tinggi dengan terlahirnya fakultas falsafah dan hukum di Padang Panjang yang hari ini menjadi Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat.

Walaupun hanya mampu berjalan tiga tahun, dikarena pergolakan politik saat itu yang terjadi di Indonesia. Tetapi, ini adalah titik awal dari lahirnya PTMA yang hari ada di Indonesia bahkan di luar Indonesia.

Harus disadari bahwa keberadaan Perguran Tinggi Muhammadiyah ‘Aisyiyah (PTMA), adalah usaha dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan persyarikatan Muhammadiyah. Sehingga kehidupan kampus sudah semestinya memuat nilai-nilai pesan gerakan yang ada dalam pesyarikatan sebagai gerakan Islam dakwah amar ma’ruf nahi munkar.

Maka semua komponen yang ada dikampus diarahkan untuk senantiasa bergerak mewujudkan masyaratan utama adil makmur yang di ridhai Allah SWT dan juga masyarakat Islam sebenar-benarnya. Dengan yang disampaikan di atas tentuya ini menjadi satu pekerjaan besar lembaga AIK di PTMA, sehingga lembaga AIK harus terus bergerakan menjadikan AIK sebagai nilai hidup. Artinya, AIK harus ada diberbagai komponen yang ada di perguruan tinggi.

Dari sini, lembaga AIK harus berani melakukan integrasi dengan lembaga-lembaga yang ada di kampus dan kegiatan non akademik mahasiswa sehingga semua aktifitas kampus terisi ruh Muhammadiyah. Sehingga AIK harus disesuaikan dengan perkembangan zaman dan juga mampu menjawab masalah zaman.

Diakui, bahwa masih banyak kampus PTMA yang belum terpenuhi standar keislaman dan kemuhammadiyah yang telah rumuskan melalui standar mutu AIK yang diterbitkan oleh majelis Diktilitbang. Disinilah pentingnya peran dari lembaga AIK yang ada di PTMA, sehingga secara implementasi memiliki tanggung jawab bersama dengan pimpinan kampus.

Maka secara politik nilai lembaga AIK harus menjadi lembaga yang menghidupkan semua aktifitas kampus. Namun hal ini akan ditentukan dengan komitmen dan pemahaman pimpinan terhadap keberadaan lembaga AIK.

Bertolak dari sini, adanya lembaga AIK bukan saja mengawal dalam pendidikan sebagai mata kuliah bagi mahasiswa, namun lembaga yang juga berfungsi sebagai pengawal prilaku baik itu dosen dan tenaga kependidikan.

Sehingga AIK harus menjadi basis kegiatan akademik dan non akademik. Dimana secara realita bahwa setiap ada persoalan kampus yang menyangkut prilaku sivitas akademik, maka AIK dipaksa untuk bertanggung jawab. Dan sebaliknya jika prestasi yang di miliki kampus, AIK tidak akan dilibatkan atas kebanggaan tersebut. Oleh itu keberadaan lembaga AIK harus cermat dalam implementasi diseluruh kegiatan akademik dan non-akademik di kampus PTMA.

Penting kiranya kedepan bahwa lembaga AIK mampu menjadi gawang dan menggarap dari integerasi keilmuan. Sehingga, kedepan semua PTMA memiliki kesamaan dalam pemikiran dalam mengembangkan Islam dan kemuhammadiyahan. Walaupun kita harus menghormati kearifan lokal dan kebutuhan kampus.

Tetapi yang harus juga di fahamkan bahwa AIK harus ditampilkan sebagai ciri khas dari PTMA, AIK sebagai subyek dakwah yang menggembirakan bagi obyeknya dan juga AIK sebagai ruh keseluruhan aktifitas kampus. Sebagai catatan, bahwa orang-orang yang ada di lembaga AIK mereka yang juga harus memiliki latar belakang AIK yang jelas baik secara keilmuan maupun kekaderan di Muhammadiyah.

Selain itu juga pengurus dan dosen AIK juga memberikan kontribusi konkrit kepada kampus baik pendidikan, penelitian dan pengabdian sehingga AIK bukan menjadi momok bagi kampus namun menjadi pemacu kemajuan kampus. Maka lembaga AIK memberikan kontribusi kepada seluruh kegiatan yang setiap elemen yang ada di kampus, setidaknya kontribusi pemikiran, nilai-nilai kebaikan dan kebermanfaatan terhadap kemaslahatan kehidupan.

Secara politik, lembaga AIK selanjutnya harus juga menghidupakan pemahaman ke-Islam-an secara menarik dan menyengakan baik untuk dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa. Sehingga dosen-dosen AIK harus memiliki kemampuan dan menguasai metode serta strategi dalam proses pendidikan dan pembelajaran.

AIK sebagai pembelajaran dan AIK yang diimplemtasikan dalam kajian harus disenangi dan dirindukan. Jalan politik dari lembaga AIK lainnya adalah dengan menjalankan serta menguatakan proses perkaderan Muhammadiyah baik itu Darul Arqom, Baitul Arqom dan juga Latihan Istruktur bagi dosen dan tenaga pendidikaan.

Akhirnya, lembaga AIK secara politik juga harus mampu membangun jaringan dengan berbagai komponen yang ada di persyarikat di Muhamamdiyah. Secara struktural bahwa lembaga harus mampu berjejaring dengan pimpinan Muhammadiyah mulai dari Ranting, Cabang, Daerah, Wilayah bahkan Pusat. Bahkan juga jaringan organisasi otonom Muhammadiyah (Asiyiyah, NA, Pemuda Muhammadiyah, IMM, IPM, HW dan TSPM).

Secara Ideologi maka lembaga AIK harus bisa membangun jaringan dengan Majelis Pendidikan Kader (MPK), majelis Tarjih dan Tajdid serta majelis Tabliq. Sehingga secara kekuatan organisasi, lembaga AIK memiliki suppot bukan saja dari kampus namun juga dari persyarikatan secara menyeluruh. (***)

Penulis adalah Dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu