Kategori: Opini

Akhir-akhir ini kita disuguhi banyak berita terkait dengan penegakan hukum berbasis keadilan restoratif atau restorative justice. Penegakan hukum tersebut seperti penghentian perkara pada Ibu Rumah Tangga yang mencuri telepon seluler demi membayar kontrakan di Makassar, penghentian kasus penggelapan dan pencurian kelapa sawit di Asahan dan penghentian kasus terhadap nenek berusia 96 tahun yang menjadi tersangka perusakan tanaman di Samosir. Kasus-kasus tersebut dalam faktanya berhasil diselesaikan dengan restorative justice (detik.com).

Fenomena banyaknya kasus yang berhasil diselesaikan menggunakan pendekatan restorative justice tentu merupakan angin segar bagi penegakan hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemanfaatan (Rahardjo, 2006: 154). Hal ini tentu seperti yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa hukum mempunyai tujuan untuk menciptakan kemanfaatan terhadap masyarakat. Tujuan hukum seperti ini merupakan tujuan hukum dalam pandangan utility (Marzuki, 2008: 100-117).

Restorative Justice

Pertanyaannya adalah apakah penegakan hukum dengan restorative justice akan membawa hukum pada perwujudan keadilan dan kemanfaatan?

Restorative justice sesungguhnya merupakan suatu pendekatan baru dalam sistem peradilan pidana. Restorative justice adalah pendekatan pemulihan korban dan pemulihan pelaku tindak pidana dalam tataran sosial. Metode pemulihan yang dilakukan dengan menggunakan adanya kesepakatan atau perdamaian antara korban dengan pelaku tindak pidana.

Disini akan terjadi titik temu pemenuhan hak-hak korban dan juga kewajiban yang harus dilakukan oleh pelaku tindak pidana terhadap korban. Pendekatan seperti ini tentu lebih memusatkan keterlibatan antara korban dan pelaku tindak pidana (Juhari, 2017).

Bandingan dengan pendekatan pemidanaan yang terlalu kaku karena adanya ius puniendi dan tidak adanya ruang yang lentur bagi para pihak untuk bermediasi. Terlebih pendekatan pemidanaan cenderung mengutamakan pidana sebagai solusi dan berakibat pada adanya nestapa.

Menariknya nestapa dalam pemidanaan tidak hanya terjadi pada pelaku tindak pidana. Melainkan juga dapat terjadi pada korban tindak pidana seperti kehilangan hak, mati, atau sakit, dan lain-lain.

Disinilah terlihat bahwa restorative justice lebih mengarah pada penegakan hukum yang mampu mewujudkan keadilan dan kemanfaatan pada masyarakat. Tanpa adanya aturan yang rigid dan menggunakan pendekatan legal formal semata.

Penegakan Hukum Modern

Penegakan hukum yang tidak rigid dan tidak formalistik sesungguhnya merupakan penegakan hukum yang modern. Karena menurut hemat penulis, penagakan hukum yang modern tidak hanya penegakan hukum yang bersif dan menggunakan faktor hukum semata.

Penegakan hukum modern juga harus lentur (tidak formalistik) dan dinamis sehingga mampu mengikuti perkembangan zaman. Restorative justice telah mampu mewujudkan hal tersebut karena tidak terjebak pada aspek formal semata, melainkan mengupayakan adanya pemulihan bagi korban dan pelaku tindak pidana.

Hak dan kewajiban antara korban dan pelaku dipehatikan betul dalam restorative justice. Hal tersebut tentu agar tidak ada pihak yang merasa diuntungkan atau dirugikan secara sepihak. Melainkan adanya adalah diuntungkan bersama-sama. Konsep win-win solution nampaknya selaras dalam tubuh restorative justice.

Kedepan penegakan hukum di Indonesia selain harus bersih dan memenuhi prinsip-prinsip sistem peradilan, juga harus mengutamakan aspek keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak yang berperkara (win-win solution). Hal ini tentu untuk menjawab kegagalan dari sistem pemidanaan yang bersifat legal formal dan berorientasi pada pemidanaan secara absolut maupun retributif. Restorative justice hadir untuk mendobrak pendekatan pemidanaan.

Di Indonesia, restorative justice sudah banyak digunakan oleh berbagai penegakan hukum. Tujuannya tentu saja selain untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan bagi semua pihak, juga untuk mewujudkan kepastian hukum.

Kelamahan Restorative Justice

Restorative justice bukan tanpa kekurangan. Tentu setiap hal dapat mempunyai kelebihan dan kekurangan. Begitu juga dengan restorative justice yang tentu mempunyai kekurangan atau kelemahan. Ada setidaknya satu kekurangan mendasar yang ada dalam restorative justice yang diterapkan di Indonesia.

Kekurangan tersebut yaitu terkait dengan adanya kepastian hukum. Pengaturan terkait dengan restorative justice sampai dengan saat ini belum diatur dalam jenis Undang-Undang.

Jika melihat ketentuan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa

• Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
• Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Restorative justice sampai dengan saat ini belum diatur secara eksplisit dalam jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud Pasal 7 tersebut. Artinya, kedudukan restorative justice tentu sangat lemah dari segi jenis peraturan perundang-undangan.

Sementara, Indonesia berdasarkan konstitusi adalah negara hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensinya tindakan yang dilakukan oleh negara seperti restorative justice harus berdasarkan hukum.

Namun sampai dengan saat ini, hukum yang menjadi dasar restorative justice belum kuat secara jenis dan hierarki. Kondisi tersebut tentu merupakan suatu kelamahan bagi restorative justice. Karena restorative justice berdiri pada alas yang kurang kuat. Ini rawan untuk kemudian restorative justice dihilangkan atau tidak dipakai dengan alasan tidak mempunyai dasar hukum yang kuat.

Kondisi seperti ini yang sesungguhnya perlu dikaji secara mendalam dan diberikan solusi. Kedepan tentu diperlukan alas hukum yang kuat bagi pengaturan restorative justice. Hal tersebut agar penegakan hukum berdasarkan restorative justice mempunyai dasar hukum yang kuat, sehingga restorative justice dapat ditegakan secara masal dan menyeluruh demi tercapainya tujuan hukum seperti yang diungkapkan sebelumnya. ****

Mukallaf merupakan situasi dimana orang yang sudah dibebankan perintah dan larangan dalam agama. Terkadang, istilah ini dianggap memiliki makna yang sama dengan masa aqil baligh. suatu masa yang akan dilewati oleh setiap manusia.

Akil baligh akan ditandai dengan beberapa hal secara fisik maupun psikis, baik pada laki-laki maupun perempuan. Pada masa ini seorang anak dipandang cukup untuk mengemban misi kehidupan. Ia memasuki umur yang memungkinkan baginya mulai memahami jati dirinya sebagai hamba Allah SWT.

Pada masa inilah berlaku beban hukum syariat kepadanya. Ada pena pencatat pahala dan dosa di setiap tingkah lakunya. Ia tidak lagi bocah dan anak-anak, melainkan remaja atau anak muda yang beranjak dewasa. Memahami apa yang harus mereka lakukan untuk merawat, menjaga dan menampilkan diri mereka dengan terhormat..

Disamping itu, alquran menjelaskan pentingnya mengetahui dan memahami masa aqil baligh ini “Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana” Qs. An-Nur : 59.

Dalam kontek ini Siswa Siswi, Orang tua dan Teachers di lingkungan Sekolah SMP Lazuardi Haura Global Compassionate Jln Imba Kusuma No.9-10 Kel. Sumur Putri Kecamatan Teluk Betung Selatan Bandar Lampung mengadakan kegiatan Mukallaf/Aqil Baligh untuksiswasiswi kelas 9 dengan tema “Kaffah dengan Mukallaf” selama 3 hari dari tanggal 24-26 Mei 2022 dengan berbagai rangkaian acara.

Hari pertama, diisi dengan materi tentang Mengenal Diri, Kenapa manusia diciptakan Bagaimana Allah menciptakan manusia, bagaimana kedudukan manusia dimuka bumi, bagaimana kesempurnaan penciptaan manusia, bagaimana peran dan kemuliaan orangtua dalam pengasuhan anak-anak.

Materi ini disampaikan oleh Bunda Shita Darmasari, selaku Ketua Yayasan Doktor Soebyan, kemudian dilanjutkan dengan materi Perubahan Biologis dan Fisiologis Mengenali perubahan yang terjadi pada diri mereka secara Biologis dan Fisiologis dari masa sebelumnya hingga mencapai masa akil baligh.

Oleh Teacher Dwi Rahmawati dan Teacher Mirhan. Hari kedua, kembali siswa siswi mendapatkan materi tentang Mengenali tantangan dalam Pergaulan: menyadari dan tahu bagaimana harus mengambil keputusan dan bertindak dalam membangun hubungan yang sehat dengan keluarga, teman dan masyarakat.

Mengenali identitas dirinya, menyadari ajakan pergaulan bebas, narkotika dan kehidupan malam, operasi plastik, persaingan dan prestasi. Bagaimana kita berjalan di jalan Allah SWT, bagaimana menjaga diri isitiqomah pada jalanNya.

Mengenal tantangan pada diri masing-masing pada konsep Ketuhanan dan kemanusiaan. Diakhir materi disampaikan juga Refleksi diri (Coaching&reflection) tentang apa yang yang telah siswa siswi lakukan, apa yang ingin mereka lakukan selanjutnya yang berbeda, dan dukungan apa yang mereka butuhkan, apa kekhawatiran mereka selama ini, apakah ada halangan yang membuat mereka merasa tidak berdaya, apa harapan tinggi mereka untuk melaluinya.

Puncak acara mukallaf pada hari ketiga, dengan menghadirkan orang tua siswa ke sekolah untuk acara pelantikan mukallaf/Aqil baligh SMP Lazuardi Haura Global Compasionate. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan ini diantaranya, pertama, Siswa Siswi dapat memahami dan merefleksikan momentum dengan datangnya masa Aqil baligh dimana telah berlaku Syariat dan Tanggung Jawab semua perbuatan anggota tubuh serta semua aktivitas dalam kehidupannya baik perilaku ibadah maupun sosial.

(hubungan Vertikal) kepada Allah SWT dan (Hubungan Horizontal) interaksi Sesama Manusia. Dan memberikan bekal kepada mereka mengenai perubahan-perubahan yang terjadi seperti fisik, biologis, psikologis, sosial pada dirinya di masa akil baligh Kedua, Memberikan informasi kepada Siswa Siswi tentang tantangan yang akan mereka hadapi sebagai mukallaf dan bagaimana mereka akan mengambil keputusan terbaik.

Ketiga, Mengajak Siswa siswi untuk merefleksikan kehidupan mereka dengan mengenali dirinya, bagaimana kecintaan kepada orangtua dan keluarga, membangun hubungan dengan sekitarnya.

Keempat, Menandai bahwa anak telah memasuki masa akil baligh, Momen yang diingat bahwa antara orangtua dan anak akan saling mendukung.

Kelima, Menjadi momentum bagi orangtua bahwa ananda yang ia cintai telah beranjak dewasa, dan memberikan perhatian lebih dalam proses kedewasaan dan memahami tantangan yang jauh lebih besar.

Keenam, Memberikan kesempatan orang tua kepada anak untuk menyampaikan pesannya bahwa ananda telah dilepas sebagai orang yang telah mukallaf. (***)

Penulis adalah Guru PAI SMP Lazuardi Haura Global Compassionate dan Pengurus DPW AGPAII Provinsi.Lampung

Ditulis Oleh: Wirahadikusumah

Nelayan menjerit. Bisa jadi petani juga, jika masuk musim tanam. Namun, saat ini, saya baru mendengar kalangan nelayan yang teriak. Jeritan ini sepertinya ada kaitannya dengan perintah Kapolda Lampung Irjen Hendro Sugiatno tersebut.

Pada 9 April 2022, saya memang membaca berita itu. Tentang kapolda yang memerintahkan Polres se-Lampung membentuk tim. Untuk mengecek secara rutin SPBU di wilayah hukumnya masing-masing. Tentu perintah itu tujuannya baik. Yakni, mengantisipasi penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Di provinsi ini.

Dalam perintahnya itu, kapolda meminta Polres mengantisipasi agar tidak ada antrean panjang di SPBU. Yang biasanya sampai memakan badan jalan raya. Jenderal bintang dua ini bahkan meminta anggotanya mengungkap satu penyelewengan BBM bersubsidi. Setiap pekannya!

Perintah kapolda itu tentu langsung dijalankan jajarannya. Semua SPBU dipantau. SPBU juga tak berani melayani pembelian BBM melalui jerigen.

Nah, itulah yang membuat nelayan menjerit. Sebab, mereka tak bisa lagi melaut untuk mencari ikan. Karena perahunya tak ada solar. Sementara, selama ini mereka membeli solar menggunakan jerigen. Awalnya, saya mengetahui nelayan menjerit dari Rahkmad Sanico Ronalta. Ia adalah anggota Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Tulangbawang.

Tiga hari lalu, ia menghubungi saya. Melalui telepon. Ia berkonsultasi terkait keluhan nelayan di Kecamatan Denteteladas, Kabupaten Tulangbawang. Menurutnya, beberapa pekan belakangan ini, nelayan di sana resah, akibat sulit mendapatkan solar. Untuk dipergunakan kapal mereka melaut.

Rakhmad mengatakan, sebenarnya para nelayan itu memiliki surat rekomendasi pengguna langsung. Surat itu yang mengeluarkan Pemkab Tulangbawang. Untuk dipergunakan nelayan agar dapat membeli solar di SPBU. Yang ada di kabupaten setempat.

Tapi, mereka masih khawatir dan resah. Mereka takut surat rekomendasi itu tak berlaku, ketika digunakan membeli solar menggunakan jerigen. Sehingga melanggar perintah kapolda tadi.

Rakhmad pun mengatakan kepada saya, jika memang surat itu tak berlaku, lantas bagaimana solusinya bagi nelayan untuk bisa mendapatkan solar. Agar aktivitas mereka melaut bisa berjalan normal.

Saya tentu tak bisa memberi jawaban. Saya hanya menyarankan kepadanya, agar menyampaikan keluhan itu langsung ke kapolda. Caranya dengan mengirimkan pesan melalui WhatsApp. Tentu saya mengirimkan nomor hanpdhone Kapolda Lampung kepadanya.

Saya yakin, jika kapolda mengetahui persoalan ini, ia akan mencari solusi terbaik untuk para nelayan. Agar bisa melaut lagi. Namun, tadi malam, saya memutuskan menulis artikel ini. Dan akan saya kirimkan juga ke kapolda melalui WhatsApp. Tujuannya agar keluhan nelayan ini direspons kapolda.

Sebab, jelang berbuka puasa tadi Minggu 17 April 2022, saya membaca berita di Rilislampung.id. Terkait adanya keluhan serupa. Kali ini, nelayan di pesisir laut Lampung Timur (Lamtim) yang menjerit. Para nelayan di sana pun mengaku kesulitan mendapatkan solar di SPBN. Maupun di SPBU.

Akibatnya, nelayan di Pasirsakti dan Labuhan Maringgai, Lamtim juga tidak bisa melaut. Sejak sepekan terakhir. Padahal, UPTD Perikanan Labuhanmaringgai telah memberikan surat rekomendasi kepada nelayan, agar bisa membeli solar subsidi di SPBN dan SPBU. Menggunakan jerigen.

Namun, surat rekomendasi tersebut ditolak SPBU. Itu karena bertentangan dengan aturan kepolisian: tidak boleh mengecor BBM menggunakan jerigen!

“Ngecor pakai jerigen nanti ditangkap Pak Polisi. Apa kami perlu membawa kapal ke SPBU?” kata Supriyadi, pembina nelayan muara di Desa Labuhanratu, Kecamatan Pasirsakti, Lamtim. Seperti yang saya kutip dalam berita tersebut.

Tentu ia meminta semua pihak, terutama kepolisian mempermudah pengisian solar dengan jerigen. Bagi para nelayan.

Andi Baso, tokoh nelayan pesisir Labuhanmaringgai, Lamtim juga menyatakan hal senada. Ia mengatakan, nelayan di wilayahnya tidak boleh membeli solar dengan jerigen di empat SPBU. Yakni, Matarambatu, Bandarsribawono, Labuhanmaringgai, dan Pasirsakti.

Ia pun meminta dicarikan solusi persoalan solar tersebut. Agar nelayan bisa menggunakan jerigen, ketika membeli solar di SPBU.

Saya berharap, kapolda merespons permasalahan ini. Sebab, saya menduga, bukan hanya nelayan di Tulangbawang ataupun Lampung Timur yang mengeluh, bisa jadi nelayan di kabupaten lainnya juga bernasib sama: tak bisa melaut karena tak bisa membeli solar dengan jerigen.

Dan saya pun yakin, kapolda dan jajarannya akan mencari solusi terkait persoalan ini. Pastinya, pengawasan terhadap penyelewengan BBM bersubsidi memang harus diawasi ketat. Yang memang, penyelewengannya biasanya menggunakan jerigen.

Tapi, pengawasan ketat tersebut juga jangan sampai menghambat nelayan. Juga petani. Dalam menjalani aktivitasnya. (Wirahadikusumah)

Secara harfiah, peradaban itu berasal dari katan “adab” yang memiliki arti akhlak, kesopanan akan budi perkerti. Istilah dari peradaban digunakan untuk memberitahu tentang pendapat terhadap perkembangan kebudayaan disuatu tempat.

Sehingga dengan peradaban, kebudyaan pada waktunya menjadi suatu nilai yang memiliki unsur keindahan yang tinggi, keutamanaan kesopanan dan keluhuran sehingga secara prilaku memiliki nilai-nilai keanggunan dan keungglan. Sehingga dapat dijelaskan juga, bahwa kemajuan suatu tempat atau daerah bisa dilihat dari tingginya peradaban ditempat tersebut.

Sebagai organisasi gerakan, tentunya banyak hal yang harus dikaji untuk melahirkan perubahan nilai dan perubahan prilaku untuk lebih baik dan berguna. Menurut Arnold Toynbe beliau menuliskan bahwa peradaban adalah kebudayaan yang telah mencapai taraf perkembangan teknoligi yang sudah lebih tinggi.

Maka wujud peradaban itu menurut Koentjaraningrat adalah moral, norma, etika dan estetik. Dari sinilah sebenarnya IMM layak menjadi satu komunitas kecerdasan dan pecerahan mampu untuk membangun peradaban sehingga lahir kebudayaan yang berperadaban. Oleh karenanya berikut ini adalah pemikiran tentang “tujuh peradaban yang harus dibangun IMM Lampung” kedepan.

Satu, peradaban ke-Islaman. Peradaban ini menjadi agenda utama bagi IMM yang secara organisasimerupakan gerakan yang menumbuh kembangkan, bahkan mengutamakan nilai-nilai keIslaman. Maka Islam ditengah kaum intelektual, dalam hal ini adalah mahasiswa yang tergabung dalam IMM sudah semestinya ajaran Islam menjadi nilai dasar, landasan kesusilan dan pijakan hubungan pada mansyarakat.

Maka nilai keIslaman secara peradaban bukan dihentikan pada tataran konsep dan retorika saja, melain sudah di ejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu juga Islam bukan saja menjadi tolak ukur benar atau salah, baik dan buruk, namun peradaban Islam menjadi satu keilmuan untuk membentuk kesopanan dan kesantunan prilaku. Maka peradaban Islam menjadi nilai dasar dari pola fikir, pola tulisan dan pola tindak kader IMM.

Kedua, perabdaan keilmuan. Harus diakui, bahwa di tengah modernisasi, digitalisasi dan arus informasi yang tak mampu dibendung dengan banyaknya kader. Oleh karenanya, IMM sudah semestinya memiliki langkah untuk melahirkan peradaban keilmuan berbasis modernisasi. Kekurang IMM Lampung belum mampu memaksimalkan media sosial sebagai media keilmuan.

Kanal-kanal diskusi keilmuan baik itu yang secara live maupun dalam bentuk tulisan baik artikel maupun jurnal masih sangat lemah. Minimnya ruang diskusi, minat membaca dan menulis masih rendah sehingga peradaban keilmuan kader belum bisa mengimbangi kemajuan keilmuan yang ada. Belum lagi argumentasi tanpa dasar, diskusi tanpa rujukan sering dipertontonkan di tengah pendapat di antara kader baik itu tentang persoalan kehidupan maupun ikatan. Sehingga jejak-jejak keilmuan hampir susah ditemukan pada kader IMM Lampung khususnya.

Ketiga, peradaban Ikatan. Berjuangan dalam ikatan itu merupakan amal saleh yang telah menjadi budaya organisasi. Di awal berdirinya IMM bukan saja untuk memberikan wadah keilmuan, melainkan juga menampilkan keteladanan dalam berjuang dan beramal untuk kemajuan umat berdasarkan nilai-nilai ke-Islaman.

Peradaban ikatan, tentunya harus diarahkan, digiring dan dituju pada nilai-nilai keikhlasan yang dapat dijadikan kekuatan untuk menggerakan pimpinan, kader bahkan seluruh mahasiswa yang ada di perguruan tinggi Muhammadiyah. Maka ikatan, ada bukan saja sebagai organisasi untuk berkumpul, melepas keheningan, tempat mencari kawan dan jaringan melainkan juga melahirkan peradaban perjuangan dan amal shaleh.

Keempat, peradaban lingkungan Kampus. IMM yang tentu saja bukan terdiri dari satu suku, kebiasaan dan satu latar belakang namun ia disatukan dengan visi, misi, tujuan dan gerakan dalam bingkai keIslaman dan ke-Muhammadiyahan. Keberadaan IMM tentunya bergerak mulai dari kampus-kampus terutama kampus Muhammadiyah.

Dari sini, kader IMM harus juga mampu melahirkan peradaban lingkungan kampus yang berbudaya Muhammadiyah. Lingkungan kampus Muhammadiyah yang hari cendrung hedonis, kapatilis, jauh dari literisasi dan urakan dalam argumentasi. Sehingga lingkungan akedemisi muda belum dapat tercipta, lingkungan dengan bingkai akhlak mulia belum dapat dilahirkan.

Seharusnya kader IMM dengan semua sistem perkaderan dan legetimasi organisasi di kampus Muhammadiyah, selayaknya mampu membangun dan menghidupakan peradaban lingkungan kampus yang Islami dan berkemajuan.

Kelima, peradaban perkaderan. Eksistensi kader menjadi tolak ukur dari keberadaan ikatan disetiap level pimpinan, mulai dari komisariat sampai tingkat pusat. Kader itu bukan hanya terbentuk dari proses peradaban perkaderan formal darul arqom dasar, madya maupun purna.

Namun perkaderan tentunya dibangun, dibudayakan disetiap momentum kegiatan yang dilaksanakan oleh ikatan. Sehingga semua kader mengalami perkaderan dalam proses bekelanjutan, perkaderan bukan saja pada institusi formal saja.

Perkaderan hari ini harus ada disetiap ruang, sudut dan kibaran merah marun setiap waktu. Maka ketika IMM mendaulat sebagai organisasi pencipta kader ikatan, persyarikatan, bangsa dan umat, tentu dari sini peradaban perkaderan harus disesuakan dengan kebutuhan ikatan, persyarikatan, bangsa dan umat. Oleh sebab itu kader diberijalan dan dimotivasi untuk masuk dalam peradaban kehidupan manusia senyatanya.

Keenam, peradaban sosial kemanusiaan. Nilai kepedulian tentunya menjadi nilai titisan dari Muhammadiyah. Namun harus diakui bahwa IMM merupakan organisasi yang fakir akan ketetapan secara dana. Dari sinilah bahwa hari ini IMM harus bisa melahirkan agen-agen filantrofi untuk kemandirian kader dan ikatan. serta juga melahirkan agen pencari fakta dan data tentang keadaan sosial kemanusiaan, dari sini IMM dapat menawarkan gagasan untuk membangun peradaban sosial kemanusiaan dalam kaca mata dan pemikiran mahasiswa Muhammadiyah.

Kader IMM tidak bisa berpangku tangan, atas segala persoalan kemanusiaan yang ada. Maka sistemnya harus dibangum, hal ini dilakukan sebagai bentuk alat tolak ukur sejauhmana IMM mampu menggerakan segala potensi untuk kemajuan dan peradaban sosial kemanusiaan.

Ketujuh, peradaban Gerakan Politik. Peradaban ini menjadi penting, setiap masa ke masa kepemimpinan, gerakan politik IMM belum terlihat dan terasa elegan selayaknya kaum intelektual dan mengindetitaskan kaum idealis. Terkesan selama ini politik IMM banci dan mengkor senior dan hanya pengembira di dalam organisasi otonom Muhammadiyah.

Sudah saatnya IMM sebagai kumpulan kaum intelektual dan kaum terpelajar, mandiri dalam politik sebagai langkah ijtihat dalam meraih kekuasaan. Peradaban gerakan politik IMM adalah politik yang memiliki nilai tawar dan nilai jual tersendiri, karena IMM memiliki basis jelas untuk mengkaji dan bermanuver dalam politik baik lokal, nasional bahkan internasional. Maka IMM Lampung dalam hal ini harus mampu melahirkan peradaban politik yang berilmu dan beridentitas, politik yang maju dan unggul.

Tentunya ini semua adalah ide dan pemikiran yang masih berpeluang untuk didiskusikan dan dikembangkan. Namun setidaknya dari tulisan ini dapat membantu seluruh kader IMM terutama kader IMM Lampung dalam menggerakan ikatan untuk jauh lebih beradab.

Ikatan ini tidak bisa berjalan begitu saja, melainkan harus ada konsep-konsep tertulis sehingga IMM tampil berdasarkan kebutuhan, kemajuan dan keunggulan ilmu, jaringan, keIslaman dan keumatan. Karena kader IMM harus berkiprah disetiap lini kehidupan, sebab semua kader bertanggung jawab atas keadilan, kesejahteraan dan kebijksanaan kehidupan berbangsa, bernegaran dan bermanusia.***

Hasbullah, Dosen Universitas Muhammadiyah Pringsewu
Mahasiswa Program Doktor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu

Indonesia merupakan negara yang kaya akan keanekaragaman suku, etnis, ras, budaya, dan agama. Di tengah keanekaragaman tersebut, rasa toleransi telah menjadi budaya bangsa Indonesia, serta menjadi salah satu kekuatan pertahanan menyatukan bangsa Indonesia menjadi bangsa yang kuat.

Namun, disisi lain harus diakui keanekaragaman Indonesia apabila tidak dijaga dengan rasa toleransi dapat menjadi salah satu celah pihak asing untuk merusak pertahanan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Sikap rasa toleransi yang menjadi budaya Indonesia dipahami oleh asing sebagai salah satu kekuatan kita, sebagaimana pengakuan akan sikap toleransi tersebut dari Jerman yang diungkapkan para peserta seminar “Tolerance of Islam in Pluricultural Societies, yang berlangsung pada 29 Mei 2019 di Villa Borsig, Berlin, Jerman.

Kepala Departemen Bidang Urusan Agama, Kementerian Luar Negeri Jerman, Dubes Volker Berresheim saat membuka Seminar menyebutkan bahwa konsep Islam yang berkembang di Indonesia menjadi inspirasi bagi Jerman.

“Anda bayangkan, 260 juta penduduk terpencar di ribuan pulau di Indonesia, dengan ratusan budaya dan bahasa, serta agama dan kepercayaan yang beragam, mampu hidup secara damai. Dan sekitar 87 persen penduduk Indonesia beragama Islam,”ujar Dubes Berresheim.

Sikap toleransi antar umat beragama juga dapat mudah kita lihat di Ibukota negara kita DKI Jakarta, salah satunya masjid terbesar di Indonesia yang bersebelahan dengan Gereja Katedral.

Jalinan toleransi Katedral-Istiqlal membentang puluhan tahun sejak keduanya berdiri, bahkan sengaja dirancang terpancang di tanah berdampingan. Presiden Soekarno sang proklamator pun mencetuskan gagasan membangun masjid terbesar di Indonesia berdampingan dengan Gereja Katedral yang telah dibangun lebih dulu sejak 1901.

Pada akhirnya, pembangunan Masjid Istiqlal yang berdekatan dengan Gereja Katedral memang syarat nilai toleransi, keberagaman, dan kebersamaan.

Keharmonisan, saling menghargai dan rasa nyaman berdampingan tanpa ada rasanya terganggu atas aktivitas keagamaan umat muslim dan Nasrani pun dibenarkan oleh humas Gereja Katedral Jakarta pada tahun 2018 silam.

Susyana Suwadie selaku humas menyampaikan rasa nyaman berdampingan dalam menjalankan aktivitas keagamaan tanpa ada rasa terganggu. Hal tersebut dapat dilihat dari sikap saling membantu dalam menjalankan aktivitas keagamaan.

Contohnya, pihak Gereja menyediakan lahan parkir untuk menampung kendaraan umat muslim yang melaksanakan salat Ied di Masjid Istiqlal. Sebaliknya, Masjid Istiqlal juga menyediakan halaman parkir bagi para jemaat yang akan menjalankan misa natal di Gereja Katedral.

Wujud toleransi yang telah menjadi budaya juga tampak saat unjuk rasa besar 212 berlangsung di pusat ibu kota. Misalnya, para demonstran yang sedang berjaga di area Masjid Istiqlal membantu membuka jalan bagi sepasang pengantin yang akan melangsungkan pernikahan di Gereja Katedral, secara bersama-sama, para demonstran yang mayoritas adalah umat muslim mengawal pasangan pengantin non muslim tersebut hingga keduanya aman masuk ke dalam gereja.

Rasa toleransi di Indonesia juga saya rasakan sendiri saat saya mendapat pengalaman bertugas di Nusa Tenggara Timur tepatnya di pulau Sumba.

Pada hari Jumat, umat muslim yang minoritas di pulau tersebut melaksanakan kegiatan sholat Jum’at, maka yang membantu mengatur arus lalu lintas dan parkiran kendaraan di seputar masjid adalah pemuda-pemudi dari non muslim. Sebaliknya, pada hari Minggu, waktu kegiatan agama Nasrani yang membantu mengatur arus lalu lintas dan parkiran kendaraan di seputar Gereja adalah pemuda-pemudi muslim.

Banyak testimoni dari rekan saya non muslim yang menyampaikan tidak pernah merasa terganggu dengan kegiatan keagamaan dari pihak muslim. Bahkan rekan saya menyampaikan apabila suara adzan tidak terdengar, seperti terasa ada yang hilang, karena dengan adanya suara adzan menurutnya sangat membantu mengingatkan waktu.

Kontroversi terkait temuan media asing

Saat ini hangat kontroversi pro kontra pernyataan dari Menteri Agama. Namun inti tulisan saya bukanlah terkait pernyataan Menteri tersebut. Bukankah kah kita sering mendengar perkataan bijak “kami telah memaafkan sebelum dirinya meminta maaf”.

Dari pada kita harus berdebat memaksa seseorang untuk meminta maaf, namun tidak ada salahnya dengan seseorang meminta maaf, karena dengan itu tidak serta merta dapat diartikan telah melakukan kesalahan atau mengakui kesalahan.

Terkait dengan isi konteks pernyataan-pernyataan yang menjadi perdebatan saat ini biarlah menjadi ranah penafsiran ahli bahasa dan aparat penegak hukum, jika harus dibawa secara jalur hukum tanpa harus menjadikan persatuan dan kesatuan kita terpecah, apalagi sampai terbentuk opini adanya intoleransi umat beragama di negara kita tercinta.

Dalam artikel ini, saya tertarik melihat mengapa sampai ada kejadian isu ketidaknyamanan alat pengeras suara ibadah, apakah murni ada permasalahan dengan sikap toleransi kita atau ada pihak-pihak yang mencoba merusak dengan memunculkan framing ada permasalahan toleransi sehingga kita terjebak untuk melakukan tindakan yang dapat memecah toleransi yang telah menjadi budaya saat ini.

Apakah kita akan terjebak ke dalam posisi terjadi perpecahan dari persatuan yang telah ada?

Bila ditelusuri dari jejak digital, ternyata isu intoleransi terkait dengan ketidaknyamanan akan aktivitas salah satu umat beragama diangkat oleh temuan sebuah media asing pada awal Oktober 2021, selanjutnya Menteri Agama terpancing untuk untuk menanggapi hasil temuan media asing tersebut.

Lalu apa kepentingan media asing membuat pemberitaan di Indonesia terkait dengan temuan ada ketidaknyamanan dari pengeras suara kegiatan ibadah merupakan kegiatan jurnalistik atau ada agenda lain?

Yang selanjutnya apakah di negara media asing tersebut kondisi toleransinya telah cukup baik ?

Silahkan teman-teman melakukan riset terkait dengan media asing yang menuliskan temuan terkait adanya aktivitas keagamaan, selanjutnya silahkan teman-teman melihat jejak digital sikap Presiden dari negara dimana media asing itu terasa, pada saat ada polemik kecaman soalnya karikatur Nabi Muhammad SAW.

Sama-sama harus perenungan dan kewaspadaan kita terkait dengan pesan dari Bapak Budi Gunawan pada tahun 2017 saat acara Halaqah Nasional Alim Ulama se-Indonesia di Jakarta. Bapak Budi Gunawan selaku selaku Kepala Badan Intelijen Negara menyampaikan akan ada ancaman operasi intelijen dari negara asing.

“Ancaman di depan mata kita, terutama ada operasi intelijen negara asing di negara kita. Ada dua operasi yang harus diwaspadai, pertama black ops intelligence, kedua psycho ops intelligence,” ujar Budi.

Psycho ops intelligence adalah operasi intelijen menyebarkan informasi-informasi dengan indikator-indikator tertentu melakukan brainwash, bisa melalui berita yang menyesatkan atau hoax terhadap target atau kelompok tertentu.

Informasi-informasi bohong itu biasanya digunakan untuk mempengaruhi emosi, motif, dan cara berpikir orang-orang. Dengan maksud mengubah perilaku perorangan, kelompok, kemudian pemerintah.

Lalu apa apakah kita akan jadi emosi kemudian merubah cara pikir kita terkait dengan toleransi umat beragama yang sudah sangat rukun saat ini,sehingga menjadikan kita terpecah belah. Kita Berharap polemik ini segera berakhir jangan sampai ada kepentingan pihak tertentu untuk memecah belah persatuan dan kesatuan.

Mari bersama-sama kita akhiri polemik ini, dengan menunjukkan sikap toleransi, sikap saling menghargai dan kita tunjukkan budaya luhur bangsa kita merupakan bangsa yang bersatu bukan bangsa yang mudah terprovokasi dan terpecah-belah. Mari kita sama sama belajar dari sejarah, bukankah bangsa kita dulu pernah terjajah karena kita termakan politik penjajah Devide Et Impera. ***

Alfa Dera, Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Jayabaya.