Kategori: Opini

Ramai jagad media sosial dan obrolan sambil ngopi di setiap sudutan tentang Pilkada, fenomena kotak kosong, dan partai yang tidak merekomendasikan kadernya serta bla bla bla.

Dalam perspektif pribadi saya, yang terjadi saat ini adalah “biasa” dalam konteks proses dan komunikasi politik. Suka tidak suka, populer atau tidak hanya bagian dari variabel harmoni politik praktis. Pada akhirnya, siapa yang siap secara finansial, baik dalam melakukan proses dan komunikasi politik, pengelolaan jaringan yang baik, dan berani mengeksekusi keputusan maka dialah yang akan “berlayar”. Kemudian muncul narasi “tapikan”, dalam politik tidak mengenal kosa kata itu, kembali lagi, siapa yang siap lahir dan batin, tidak ragu maka dialah yang maju. Ingat saudara, biaya politik itu Mahal !!!

Kalau begitu kita pilih kotak kosong. Silahkan karena itu hak konstitusional setiap warga, dengan konsekuensi suatu daerah tidak memiliki kestabilan dalam pemerintahannya selama lebih kurang tahun (pilkada selanjutnya).

Seharusnya yang dikritisi pegiat muda, akademisi, dan orang-orang “ngerti” bahwa undang undang kita memberikan celah untuk proses ini, dan setiap produk hukum yg dihasilkan, pasti melalui proses dan mekanisme politik. Hal paling beraninya adalah melakukan judisial review UU pemilu, pilkada dan partai. Siapa yang berani?

Lampung gak pernah kekurangan orang-orang yang berani rusuh, tapi Lampung kesulitan memunculkan orang-orang yang berpikir konstruktif dan ikhlas.

Pilkada/pemilu adalah pesta demokrasi, yang penting setelah pesta kita kawal kebijakan, dan proses pembangunan, bersiap dan belajar untuk regenerasi kepemimpinan di masa depan.

Pada akhirnya, Demimu Lampungku, Untukmu Indonesiaku !!!

Oleh: Juniardi S.H, M.H

No Viral No Justice (tidak viral tidak ada keadilan), berarti bahwa keadilan sering kali hanya dapat dicapai jika suatu isu atau kasus menjadi viral di media sosial. Viralitas menarik perhatian publik, media, dan pihak berwenang, yang kemudian memberikan tekanan untuk mengambil tindakan yang adil dan tepat.

Frasa ini mencerminkan pandangan bahwa tanpa viralitas atau perhatian luas dari masyarakat, keadilan sering kali sulit dicapai. Tagar dan ungkapan no viral no justice bisa diartikan sebagai bentuk kekecewaan masyarakat pada pihak kepolisian yang dianggap lambat menindak kejahatan jika belum viral. Atau bisa jadi Frasa yang mencerminkan realitas modern di mana media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi tindakan.

Hampir serupa saat munculnya istilah No justice, no peace atau tiada keadilan, tiada perdamaian, yaitu sebuah slogan politik yang bermula dari protes melawan kekerasan etnis terhadap Afrika Amerika oleh orang kulit putih Amerika. Frasa ini mencerminkan realitas modern di mana media sosial memiliki kekuatan besar dalam membentuk opini publik dan mempengaruhi tindakan.

Dari berbagai refrensi menyebutkan kasus-kasus yang tidak mendapat perhatian media atau tidak viral sering kali diabaikan, meskipun memerlukan perhatian dan tindakan. Dan memang kekinian Media sosial menjadi platform penting untuk menyuarakan ketidakadilan dan mencari keadilan. Dengan berbagi cerita, video, atau gambar yang menggambarkan ketidakadilan, pengguna media sosial dapat menarik perhatian luas dan mendorong perubahan.

Hashtag #NoViralNoJustice, sejak tahun 2020-an sering digunakan untuk meningkatkan visibilitas isu-isu penting. Beberapa contoh kasus di mana viralitas di media sosial membantu mencapai keadilan termasuk kasus bullying di sekolah. Banyak kasus bullying yang menjadi viral telah menyebabkan intervensi pihak berwenang dan langkah-langkah disipliner yang lebih ketat di sekolah.

Dengan berbagi cerita, video, atau gambar yang menggambarkan ketidakadilan, pengguna media sosial dapat menarik perhatian luas dan mendorong perubahan. Tagar dan ungkapan no viral no justice pun sebagai bentuk kekecewaan masyarakat pada pihak kepolisian yang dianggap lambat menindak kejahatan jika belum viral.

Fenomena itu mendapat respon Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, yang juga menyoroti fenomena “no viral, no justice” yang muncul di media sosial dalam beberapa tahun terakhir. Lewat fenomena itu, menurut Kapolri masyarakat menilai bahwa suatu laporan tindak pidana harus viral terlebih dulu agar aparat mau menindaklanjutinya.

Respon Kapolri

Bahkan Kapolri di acara Rakor Anev Itwasum Polri 2021 yang disiarkan secara virtual, Jumat 17 Desember 2021, menyatakan bahwa fenomena itu (no Viral, No Justice) sudah melekat di masyarakat bahwa harus viral, kalau tidak viral maka prosesnya tidak akan berjalan dengan baik.

Kapolri juga menyorot adanya fenomena tagar #PecumaLaporPolisi serta #SatuHariSatuOknum yang belakangan juga ramai di media sosial. Kapolri mengajak jajarannya untuk menerima semua masukan dan mengevaluasi diri melalui tagar-tagar tersebut. Saat ini waktunya Polri memperbaiki, berbenah untuk kemudian lakukan hal yang lebih baik untuk memenuhi harapan masyarakat.

Listyo menyebut pihaknya sudah memiliki program pengaduan masyarakat (dumas). Dan jajarannya harus menindaklanjuti laporan yang diadukan melalui dumas sesuai dengan harapan masyarakat. Meskipun, menurutnya, ada kemungkinan bahwa tidak semua laporan yang diadukan itu benar, namun aparat yang menerima laporan tetap merespons laporan itu secara optimal.

Listyo berpandangan hal-hal ini harus selalu dievaluasi sehingga harapan masyarakat tekait pengaduan atau laporan bisa terjawab. Yang tadinya pengaduannya itu tidak benar namun karena pada saat kita menanggapinya tidak pas, tidak sesuai dengan harapan masyarakat, maka akan muncul masalah baru.

Beberapa contoh kasus viral, misal ramai di media sosial setelah berita kasus pemerkosaan terhadap tiga anak yang diduga dilakukan oleh ayah kandung di Luwu Timur, Sulawesi Selatan, viral pada Rabu 8 Oktober 2021. Kasus ini viral karena polisi menghentikan penyelidikan kasus tersebut dalam kurun waktu dua bulan. Kemudian, ada tagar #SatuHariSatuOknum viral pada awal bulan Desember 2021, setelah munculnya kasus Bripda RB yang diduga meminta seorang mahasiswi berinisial NWR untuk menggugurkan kandungannya setelah sebelumnya dihamili.

Lalu ada juga tagar #PercumaAdaPolisi menjadi trending topic pada Selasa 14 Desember 2021 pagi, bersamaan dengan ramainya kasus anggota Polsek Pulogadung, Jakarta Timur, yang menolak laporan seorang warga yang menjadi korban pencurian. Tagar-tagar ini muncul akibat kekesalan masyarakat terhadap kinerja polisi yang dinilai tak sungguh-sungguh dalam memproses kasus yang dilaporkan. Teranyar yang masih ramai adalah kasus Vina Cirebon, dan banyak lagi kasusnya.

Pandangan Jaksa Agung

Jaksa Agung Republik Indonesia, ST. Burhanuddin, juga sempat menyoroti anggapan yang berkembang dalam penegakan hukum bahwa tidak ada keadilan apabila tidak viral di media sosial. Jaksa Agung menekankan bahwa informasi yang tersebar luas hingga viral belum tentu memiliki kebenaran yang terkonfirmasi. Karena ada juga kecenderungan tidak peduli benar ataupun salah yang terpenting adalah peristiwa tersebut viral.

Bahkan pendewasaan penegakan hukum kini dihakimi dengan slogan masyarakat ‘No Viral, No Justice’. Publik tidak peduli kebenarannya, asalkan peristiwa tersebut viral untuk mendapat perhatian khalayak luas. Burhanuddin juga mengamati banyaknya peristiwa hukum yang menjadi viral selama proses penegakan hukum, terutama yang melibatkan oknum-oknum dari Kejaksaan.

Burhanuddin, meyakinkan bahwa Kejaksaan selalu berusaha memberikan solusi terbaik dalam menangani kasus dan memberikan layanan kepada masyarakat. Namun, seringkali Kejaksaan menerima tanggapan negatif seperti hujatan, sindiran, dan makian. Burhanuddin menyadari bahwa ruang publik tidak memiliki sekat, ruang, waktu, dan batas.

Kekuatan Media Sosial

Lalu pertanyaannya mengapa orang-orang lebih mengandalkan kekuatan netizen di media sosial daripada aparat penegak hukum?. Karena dalama banyak contoh kasus, media sosial memiliki kekuatan besar sebagai sumber informasi dan pengaruh yang bisa mengubah keadilan hukum bagi korban. Fenomena viral di media sosial punya pengaruh besar dalam memperhatikan kasus-kasus yang senyap di masyarakat sehingga dapat menjadi perhatian publik.

Salah satu pemicu maraknya kasus yang diviralkan di media sosial merupakan respon dari masyarakat karena tidak sepenuhnya percaya pada aparat. Lalu masyarakat mencari faktor eksternal agar ditangani, karena ada kecenderungan masyarakat merasa lelah terhadap penegakan hukum di Indonesia yang stuck, dan tidak ada progress jika tidak ada sesuatunya.

Bahkan kadang kala proses hukum rancu dengan alasan-alasan yang bersifat birokratis dan formalistik yang mengganggu dalam situasi normal pun dikesampingkan. Padahal Indonesia mengenal asas peradilan cepat, murah dan biaya ringan, Realitanya peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat dan biaya murah sebenarnya masih jauh antara pernyataan dan kenyataan, dan masih banyak ditemukan praktek-praktek yang kontra produktif.

Selain proses yang berbelit-belit, waktu penyelesaian perkara yang sangat lama, juga biaya yang sangat mahal. Belum lagi penyelesaian perkara yang berlarut-larut, akibat sikap oknum penegak hukum dalam menangani perkara yang melewati batas waktu penyelesaian, selain faktor para pihaknya itu sendiri yang dapat memperlambat waktu penyelesaian perkara termasuk di pengadilan.

Semoga menjadi renungan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Justice delayed is justice denied (keadilan yang diberikan dalam waktu yang lama bukanlah keadilan). Bahwa masyarakat berhak mendapatkan rasa keadilan dan rasa aman. Seperti Aristoteles mengatakan bahwa keadilan adalah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan sedikit yang dapat diartikan memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan apa yang menjadi haknya.

Namun masyarakat juga harus waspada, meski memviralkan kebenaran adalah akan menyampingkan hal lain, tapi No Viral No Justice yang kebablasan juga akan merugikan masyarakat itu sendiri, dengan ancaman hukuman lain, salah satunya adalah UU ITE. Mari berpikir cerdas. ****

Ketika pemilu 2014, 2019 dan 2024 ini penuh insiden curang, pemindahan Suara, kejahatan demokrasi dan sistem sirekap. Sekaligus menakar independensi hakim konstitusi, apakah memilih selamatkan demokrasi untuk keadilan demi negara atau pilihan jalan pintas penuh culas amankan klan keluarga dan oligarki.”

Baca: Anomali Keadaban Hakim (Bagian 1)

Tampilan rezim sekarang, penuh darah syuhada Front Pembela Islam. Kasus itu belum tuntas hingga sekarang. Lembaga HAM seolah tak memiliki kemampuan menuntaskan. Lain pula, kasus korupsi semakin menggila dan menggilas rakyat. Masih dibiarkan saja, mereka seolah-olah tidak mengenal hukum.

Kasus penangkapan aktivis dan oposisi, masih menggantung. Masih proses penyelesaian. Kalau kritik sedikit. Jelas masuk penjara. Kasus rakyat ditangkap, penolak kehadiran tambang. Juga masih banyak dalam penjara. Kasus petani yang pertahankan lahan, juga banyak di intimidasi.

Kasus nelayan diberbagai tempat, dianggap melanggar hukum, masih banyak bertahan dalam penjara. Kasus kecurangan pemilu, sumbernya pada kekuasaan. Semua instrumen negara diperalat oleh tuan paduka yang berkuasa untuk menangkan anaknya. Tentu, masih bejibun kasus yang lain.

Padahal seluruh kasus diatas tidak di inginkan dalam sistem demokrasi. Pondasi demokrasi dalam berbagai khazanah dan perkembangannya, bahwa keputusan itu berada pada rakyat. Abraham Lincoln ingatkan: “government of the people, by the people, for the people.” Kejahatan yang bermunculan sangat merusak pilar-pilar demokrasi.

Keputusan politik menyangkut kehidupan rakyat ditentukan oleh rakyat. Sebaliknya, Indonesia dalam perkembangan demokrasinya, terutama pemilu 2024 ini, bukan lagi rakyat yang menentukannya. Rakyat hanya berkewajiban datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan memilih pemimpin (presiden, gubernur, bupati) dan DPR melalui pemilu yang bebas dan fair (jurdil). Tetapi yang tentukan menang dan unggul adalah kekuasaan yang berpihak secara totalitas dan tidak fair.

Pemilu 2024 (Pilpres dan Pileg) penuh ancaman, curang yang menggila, dan kejahatan yang sempurna. Pemilu 2024 telah melucuti daulat suara rakyat, tidak lagi bebas dan fair dalam usaha mendapat mandat rakyat secara sah. Pemerintahan kedepan, bisa tidak sah, apabila satu suara rakyat dilucuti dan dicurangi. Pemerintah yang ideal itu, lahir dari hasil pemilu yang berkeadilan, terbuka dan fair.

Apabila sekarang, tuntutan rakyat tidak berhasil melalui gerakan pressure group, hak angket, interpelasi, dan jalur sengketa Mahkamah Konstitusi. Maka jalan lain ada dua yakni tuntutan ke Mahkamah Internasional dan gerakan rakyat lakukan pemakzulan. Jalan ekstremnya pembentukan pemerintahan transisi diluar otoritas lembaga negara.

Mengapa hal ini, lambat laun akan terjadi? karena kekuasaan menolak untuk keadilan pemilu. Tuan paduka penguasa masih ingin bercokol tanpa mengindahkan batas – batas regulasi kekuasaan negara. Selain itu, kebuntuan lembaga DPR menjalankan tugas dan fungsi dalam hal Angket.untuk mengawasi hasil pemilu 2024 ini. Pemerintah yang tidak dibenarkan adalah mementingkan kepentingan diri sendiri, keluarga, oligarki, diktator, dan korup.

Dengan demikian, pemilu (Pilpres dan Pileg) 2024 maupun pemikukada kedepan, merupakan proses politik secara konstitusional harus dijalankan bagi negara demokrasi seperti Indonesia sebagai amanat konstitusi UUD 1945 yang merupakan sarana wujudkan kedaulatan rakyat dan menghasilkan parlemen maupun pemerintahan yang representatif legitimate dari rakyat.

Namun, apabila hasil pemilu 2024 ini penuh kejanggalan, kecurangan, dan kejahatan. Maka pemilu wajib di ulang dengan syarat – syarat yang harus disepakati, seperti komitmen mendiskualifikasi pasangan calon yang bermasalah dan bagian dari kejahatan pemilu.

Belajar dari kompetisi pemilu 2014 dan 2019 bahwa koalisi menentukan arah politik Indonesia sekaligus masa depan demokrasi. Kompetisi memang ada menang – kalah, itu bagian dari dinamika politik. Namun, berbagai kekuatan politik saling kontrol kekuatan dan mengintip kesalahan lawan. Akibatnya jalan demokrasi tak begitu bersih. Agenda luruskan kiblat demokrasi tak menemukan ending yang baik.

Situasi politik pasca pemilu presiden 2024 ini buat rakyat bingung dan marah karena penguasa bermain api. Dinamika transisi kekuasaan politik akan terus memanas, apabila partai politik komitmen pada jalur perubahan dan perbaikan.

Bisa juga, mereda seiring waktu, apabila suasananya terjadi dalam situasi tawar menawar posisi yang akan terus mewarnai politik Indonesia lima tahun ke depan. Pemilu yang bersih harus mampu akomodasi hak politik masyarakat (political right), wadah formal kompetisi politik, menghargai hak sipil, kebebasan media dan kaum minoritas dalam aktivitas politik. Perlu sekali, me-rethingking dinamika politik dan demokrasi pada pemilu 2024 yang berpotensi turbulensi.

Melihat fakta – fakta pemilu 2024 ini sebagai metodologi suksesi kepemimpinan politik semakin gamang, curang, jahat, pelanggaran dan kegagalan karena terang-terangan manipulasi mulai dari kampanye, aturan main, sampai pemungutan suara.

Keadaban Hakim Konstitusi

Kita ingat, prahara Akil Mochtar pernah menjabat Ketua MK yang terbukti menyimpan dan konsumsi narkoba divonis hukum penjara seumur hidup. Begitu juga, Patrialis Akbar yang terbukti korupsi, juga divonis hukum penjara. Dari berbagai kasus menerpa Mahkamah Konstitusi sudah tak layak dipertahankan. Hukuman itu di jatuhi karena tekanan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi soal etika dan moralitas.

Begitu juga, Anwar Usman sebagai ketua Mahkamah Konstitusi terbukti melanggar etika dan moralitas yang mendahulukan kepentingan keluarga dalam meloloskan syarat Capres-Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Mestinya, hukumannya sama dengan Akil Mochtar dan Patrialis Akbar.

Dalam konteks perilaku hakim dalam memutus suatu perkara bisa menyimpang dari tujuan menegakkan hukum dan keadilan. Putusan itu semata-mata di landasi oleh alasan pokok yang untungkan diri sendiri, keluarga dan kelompok. Sehingga putusan itu perwujudan dari etika dan moralitas hakim yang merugikan pihak lain.

Maka dapat dikatakan melakukan accupational crime sehingga daya rusaknya sangat luas. Kejahatan ini tidak hanya merugikan pihak yang berperkara, juga merusak tatanan hukum yang berlaku.

Sikap hakim konstitusi seakan-akan melawan rasa keadilan masyarakat yang semakin perkuat kecurigaan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak beres dalam memutus perkara. Jabatan hakim konstitusi itu merupakan alat kebebasan dan daulat rakyat untuk menghadirkan keadilan hukum yang kelak dipertanggung jawabkan kepada Tuhan langsung.

Bayangkan kalau majelis hakim konstitusi menjadi tolak ukur kesalahan putusan. Tentu membawa mudharat, kelemahan dan kebobrokan bagi perjalanan konstitusi dan hukum negara. Putusan hakim konstitusi yang tidak memenuhi rasa keadilan, maka mengacaukan sistem pemilu dimasa mendatang.

Memang tafsir hakim atas putusan hukum pidana dan perdata diberikan wewenang penuh. Namun, beda tafsir hakim konstitusi dalam menentukan sistem politik, demokrasi dan pemilu, tidak menggunakan tafsir. Tetapi kepastian, ilmiah, dan berkeadilan.

Karena tafsir yang paling dominan dalam pengambilan keputusan konstitusi adalah persamaan dan keadilan. Tingkat pengetahuan, integritas, nilai kejujuran dan keyakinan hakim konstitusi sangat menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Menurut Said (1989) bahwa apabila kepentingan pribadi hakim dalam suatu perkara sangat kuat, maka dapat di duga hasil putusan yang ambil tak akan cerminkan rasa keadilan. Segala pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan menjadi faktor pembenar bagi motif pribadi hakim. Semua perkara di tujukan untuk tujuan pribadinya. Tiada seorang pun yang dapat menjadikan hakim yang baik di dalam kepentingannya sendiri.

Kesalahan yang terus menerus ditradisikan disebabkan ketidaksabaran, minus integritas, hakim seperti ini menyempal dari rasa keadilan dan melabrak prosedur hukum yang sudah baku sehingga terjebak pada kepentingan diri sendiri, keluarga dan kelompok. Tak heran bila banyak orang skeptis untuk peroleh keadilan.

Tetapi, selama ini belum memunculkan upaya keadaban yang berkeadilan. Sengketa pemilu menimbulkan luka lama dan luka baru. Penyebabnya terletak pada sikap yang ditunjukkan, sejauh mana tindakan hakim mewarnai putusan yang memiliki substansi keadilan sehingga dapat dinilai bahwa hakim tersebut tidak berusaha intervensi proses pemilu yang adil, jujur, terbuka dan fair.

Namun, karena pribadi hakim konstitusi sangat melekat dan dominan dalam putusan maka sangat mudah untuk mengetahui motifnya. Itulah proses konstitusi yang perlu diperbaiki. Mahkamah konstitsui seharusnya melakukan perbaikan agar upaya pelurusan dapat berjalan sesuai koridornya. Tak hanya itu, negara dan lembaga legislatif juga harus turun tangan untuk antisipasi kekerasan politik. Kalau perlu hakim konstitusi tak boleh menikah dengan keluarga presiden untuk mencegah menjalin komunikasi dalam merencanakan siasat kejahatan pemilu (politik).

Apabila hakim memakai logika hukum yang melekat dalam setiap putusan atau ketetapan yang wujudnya berupa teknis, atas kepentingan yang dijalankan oleh hakim maka perdebatan menjadi sulit dihentikan bahkan persoalan bergeser pada benturan antar lembaga negara, partai politik dan kelompok masyarakat yang sebelum memiliki dasar hukum yang kuat dan diatur oleh Undang-undang.

Manakala hakim konstitusi berkomplotan melakukan kejahatan, maka kerusakan Negara nyaris sempurna. Sebab kejahatan itu terbungkus rapat oleh hukum dan konstitusi itu sendiri. Hal ini terjadi karena hakim konstitusi berusaha campuri pihak manapun dengan logika hukumnya sendiri.

Apalagi menjalankan proses hukum oleh hakim memakai pendekatan kekuasaan dan tanpa control sehingga tak dapat dielakan dari cara-cara jahat pula. Bila hakim manapun melakukan konspirasi bersama kekuasaan politik, maka peradaban hakim akan terkunyah zamannya sendiri tanpa bisa melahirkan konstitusi yang adil dan beradab.

Poros peradaban konstitusi selama ini, berada pada hakim. Bukan pada rakyat. Hal ini harus dipertanyakan kembali. Rakyat sendiri gandrung akan keadilan sehingga berharap konstitusi yang adil. Agar keahlian hakim tidak menjadi tumpul, maka kemampuan yang sudah dimilikinya harus rasional dan ilmiah tanpa kepentingan apapun.

Konstitusi diharapkan bisa penuhi rasa keadilan dan membentuk keadaban hakim yang jujur. Upaya menciptakan keadilan, hakim konstitusi harus memiliki prinsip adil dan melihat fakta yang terjadi dilapangan serta merasakan langsung apa yang sedang menjadi kerisauan masyarakat.

Konstitusi dan hukum, jangan mensyaratkan pada kolaborasi kepentingan jahat. Moralitas hakim konstitusi terdepan diutamakan, karena penjaga keadilan masyarakat. Tentu dengan integritas moral yang dimiliki secara otomatis keadaban hakim konstitusi tercipta dalam system yang berkeadilan dengan landasan moral ditegakkan.

Meminjam kata Sophocies, filosof Yunani bahwa bukan orang lain yang berkewajiban suci untuk mentaati dan mematuhi konstitusi dan hukum, selain dari pada mereka yang pekerjaannya membuat, mengubah, membatalkan dan menjalankan konstitusi.

Jika konstitusi tidak merubah metode tugas hakim, tak tertutup jalan hakim akan melakukan sikap tercela kedepannya. Tindakan para hakim yang sengaja demoralisasi konstitusi dan hukum, tentu berakibat pada matinya keadilan. Kalau perilaku hakim berusaha mensamarkan fakta dan jungkir balikkan konstitusi. Maka kenyataan yang akan dihadapi adalah rusaknya peradaban dan keadaban hakim.

Apalagi hakim menyelinap melalui celah hukum yang dapat ditukarkan dengan kepentingannya. Maka sudah jelas kiblat konstitusi akan terjungkal dan rusak, bahkan masuk comberan lumpur hitam, keadilan pasti tergadaikan.

Dibalik putusan dan pernyataan hukum, atas nama keadilan dan kebenaran hakim harus bersih serta penguatan pada sikap independensi sehingga peradaban hakim dapat dimuliakan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya. Kita hanya perlu keadaban hakim sehinggai keadilan.bisa hadir ditengah kehendak rakyat.*****

Sumber:Anomali Keadaban Hakim Konstitusi: Elektoral Justice System, https://jakartasatu.com/2024/03/10/anomali-keadaban-hakim-konstitusi-elektoral-justice-system-2/
–