Kategori: Opini

Oleh : Imam Untung Selamat (Jiun)

TIDAK mudah menguraikan makna kata ‘legowo’. Legowo kira-kira berarti sikap bisa menerima keputusan, tidak dendam, tidak suudzon, dan tidak curiga. Legowo adalah menerima kondisi yang terjadi sebagai ketetapan Tuhan. Dibutuhkan penjelasan panjang untuk menjabarkan satu kata saja. Tulis Rektor UGM, medio Pilpres 2014 Lalu. Tentu pelaksanaan legowo lebih mudah diucapkan daripada dilaksanakan. Tapi kalau bisa, maka segala perkara dan kejadian akan dianggap sebagai nikmat dan bukan kesusahan. Pandangan tersebut sangat berguna pada waktu-waktu seperti saat ini, di mana situasi politik Provinsi Lampung sedikit memanas imbas dari runcingnya rivalitas pada kontes Pilkada 2018, dalam Pilgub Lampung.

Perlu dipahami bersama bahwa dalam demokrasi, kalah menang adalah hal yang biasa. Pihak yang menang tidak perlu terlalu membanggakan diri, sementara mereka yang kalah tidak harus kecewa secara berlebihan. Tugas memimpin bukanlah perkara ringan, apalagi memimpin daerah sebesar Provinsi Lampung. Ada tuntutan untuk menyejahterakan seluruh rakyat Lampung yang jumlahnya banyak. Luas wilayah Lampung ini juga luar biasa. Dari Lampung Barat Hingga Lampung Timur, Dari Selatan Hingga Utara, terdapat perbedaan waktu sampai tiga jam, dengan khas gerbang Sumatera. Jika gambaran tersebut bisa ditangkap secara baik, niscaya tokoh-tokoh itu akan paham bahwa tujuan yang sebenarnya bukan untuk berkuasa, melainkan harus bisa menyejahterakan orang banyak.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Lampung mengumumkan hasil penghitungan Pilgub Lampung 2018 media Minggu (8/7/2018). Hasilnya, pasangan nomor urut 3 Arinal Djunaidi-Chusnunia (Arinal-Nunik) meraih suara terbanyak.

Data Rekapitulasi Perolehan Kabupaten-Kota Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung 2018 menyebut Arinal-Nunik meraih 1.548.506 atau 37,78% dari 4.179.405 surat suara. Pasangan nomor 1, Ridho-Bachtiar memperoleh 1.043.666 suara atau 25,46%. Sementara pasangan nomor 2, Herman HN-Sutono memperoleh 1.054.646 suara atau 25,73%, dan pasangan nomor 4, Mustafa-Jajuli memperoleh 454.452 suara atau 11,04%. Sebaran suara di 15 kabupaten dan kota di seluruh Provinsi Lampung menunjukkan pasangan Arinal-Nunik unggul di tujuh dari 15 kabupaten dan kota.

Rinciannya:

1. Kabupaten Lampung Selatan sebanyak 185.590 suara atau 38,32%
2. Kabupaten Pringsewu sebanyak 91.716 suara atau 43,82%
3. Kabupaten Lampung Timur sebanyak 304.931 suara atau 58,95%
4. Kota Metro sebanyak 28.620 suara atau 38,30%
5. Kabupaten Lampung Tengah sebanyak 305,980 suara atau 46,68%
6. Kabupaten Tulang Bawang sebanyak 79,916 suara atau 47,87%
7. Kabupaten Mesuji sebanyak 41.187 suara atau 41,49%.

Jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap) sebanyak 5.768.061. Jumlah surat suara yang masuk sebanyak 4.179.405 atau 72,46%. Jumlah suara sah sebanyak 4.099.272. Jumlah suara tidak sah 80.133.

Jadi, sebenarnya pihak yang kalah dalam Pilgub 2018, siapapun keputusan KPU Lampung, bisa mensyukuri hasil tersebut. Mereka tidak perlu memikul tanggung jawab yang begitu berat. Tapi tampaknya di Provinsi Lampung, orang yang kalah cenderung sulit menerima kenyataan tersebut.

Saya kira, akan sangat baik bila tokoh-tokoh berpengaruh, baik Cagub sendiri maupun tim suksesnya, bisa menciptakan suasana harmonis dan kondusif bagi para pendukung. Tiupkanlah hawa sejuk, sampaikan kepada para pendukung agar mempercayakan proses di jalur hukum lewat mekanisme pengadilan. Tidak perlu pengerahan massa apalagi sampai berakhir pada peristiwa kerusuhan.

Pemungutan suara dan pengumuman hasil Pilgub 2018 terjadi setelah bulan Ramadan. Ramadan artinya membakar, membakar semua dosa dan kesalahan manusia. Setelah Ramadan, jatuh bulan Syawal. Syawal berarti meningkatkan. Ibadah serta segala ketaqwaan yang dibentuk selama Ramadan hendaknya terus ditingkatkan pada bulan-bulan setelahnya, dimulai dari Syawal. Jangan malah karena sudah tidak puasa, malah nafsu dipuaskan secara jor-joran.

Rasulullah Muhammad sendiri pernah bersabda, bahwa Perang Badar hanyalah perang yang kecil maknanya dibanding perang yang selanjutnya harus dihadapi manusia. Perang besar itu adalah perang menghadapi hawa nafsu. Manusia berhadapan dengan perang tersebut setiap hari. Jika bisa dimenangkan, Insyaallah bisa terhindarkan dari kerusuhan atau tindak destruktif lainnya.

Apapun hasil yang keluar dari KPU yang merupakan hasil final. Kita berharap semua pihak bisa menerimanya. Sebagai Daerahwan, kepentingan Daerah harus lebih diutamakan, bukan lagi kepentingan pribadi, partai, atau kelompoknya belaka. Perlu dipahami bahwa langkah yang diambil harus mengutamakan kepentingan rakyat, termasuk bagaimana menjauhkan masyarakat dari segala bentuk intimidasi.

Padahal jika direnungkan, bagi pihak yang kalah, masih ada kesempatan pada lima tahun lagi. Masih ada rentang waktu yang cukup untuk mempersiapkan langkah-langkah strategis untuk bisa sejahterakan masyarakat. Jika rakyat kecil sudah sejahtera, niscaya pengusaha juga akan ikut menjadi lebih makmur. Hal itu terkait daya beli yang meningkat. Di sisi lain, menyejahterakan kalangan pengusaha saja tidak bisa menjamin kesejahteraan masyarakat kecil.

Contoh sederhana, bagaimana pengusaha gorengan bisa meraup keuntungan lebih besar saat Ramadan. Tiap sore omset mereka meningkat. Harus dipikirkan cara agar hasil tersebut bisa dikembangkan di luar bulan Ramadan. Inilah yang menjadi harapa bersama semua orang.

Pada zaman kekhalifahan dulu, di masa kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz, masyarakat hidup begitu berkecukupan. Masa kepemimpinan beliau tidak lama, hanya sekitar 2,5 sampai tiga tahun. Tapi pada masa itu, untuk membayar zakat pun sulit. Tidak ada orang yang kekurangan materi, hingga uang zakat pun masuk kepada pemerintah yang pada gilirannya akan digunakan untuk kemakmuran bersama juga.Pada situasi tersebut, terlihat bagaimana Daerah dalam kondisi aman dan tenteram.

Orang ingin mencuri dan merampok karena ingin harta. Kalau semua orang sudah makmur, maka tidak ada alasan untuk melakukannya. Secara umum, jika kesejahteraan terpenuhi, maka situasi yagn tidak kondusif seperti kerusuhan bisa dihindari. Semua jadi baik jika kebutuhan sandang, pangan, papan, dan kesejahteraan batin terpenuhi. Selama beberapa waktu belakangan, bangsa dan Daerah kita dibuat jenuh oleh black campaign dan cara-cara curan gdemi menjegal lawan politik. Saya memandang langkah tersebut tidak sesuai dengan budaya kita sebagai bangsa Provinsi Lampung maupun sebagai umat Islam.

Perhatikan Pancasila. Sila pertama dikatakan jelas bagaimana rakyat Provinsi Lampung harus ber-Tuhan. Apapun agamanya, tidak ada yang mengajak bermusuhan dengan manusia lain. Kemudian mengutamakan hak-hak kemanusiaan. Ketiga, mengenai persatuan, yang bertolakbelakang dengan perceraian dan permusuhan.

Untuk menghadapi perbedaan pendapat, ada sila keempat yang menyebut mengenai permusyawaratan. Sayang, saat ini banyak masalah diselesaikan secara voting tanpa melalui proses musyawarah yang matang. Akibatnya, sering kita lihat adanya walk out di parlemen. Langkah itu berarti mengutamakan kepentingan sendiri. Terakhir, bagaimana keadilan sosial harus diperjuangkan bersama. Pemimpin harus memikirkan kesejahteraan bersama, bukan hanya keluarga dan golongannya saja.

Kembali ke Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, ia tengah mengerjakan tugas di bawah lentera yang redup. Ia sengaja tidak menggunakan terlalu terang, karena lentera itu adalah milik Daerah. Umar bin Abdul Aziz tidak ingin terlalu banyak memboroskan kekayaan Daerah itu.

Kala itu, ada kerabat yang datang. Umar pun bertanya apakah kedatangan yang bersangkutan adalah untuk kepentingan pribadi atau Daerah. Tamu itu menjawab, untuk berbicara kepentingan pribadi. Seketika itu, Umar bin Abdul Aziz pun mematikan lentera di ruangan itu. “Bukankah engkau kemari untuk urusan pribadi yang tidak ada kaitannya dengan Daerah? Lentera beserta cahayanya ini dibayar oleh Daerah karena itulah aku matikan agar tidak terjadi penyelewengan penggunaan harta Negara,”, .

(Tulisan ini disadur dari tulisan akademisi saat Pilpres 2014)

Oleh : Juniardi

Pilkada serentak yang dijadwalkan  dilaksanakan pada 27 Juni 2018 ini menjadi pesta demokrasi yang sangat penting. Agenda politik ini akan dilakukan serentak di 171 daerah, termasuk tiga daerah di Lampung, Pemilihan gubernur dan Pilkada Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara. Pilkada juga akan digelar serentak di 17 provinsi, 115 kabupaten dan 39 kota melalui sistem pemilihan secara langsung.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) sejak Juni tahun lalu sudah meresmikan dan meluncurkan tahapan pilkada serentak 2018 yang akan dilaksanakan pada 27 Juni 2018 ini. Persiapan dan tahapan dalam pelaksaan pilkada serentak itu semakin dimantapkan dan terus dikoordinasikan kepada semua pihak.

Ada beberapa peraturan dalam pilkada serentak, salah satunya dalah pelaksaan Pilkada hanya satu putaran dan tidak ada pemungutan suara ulang terkait perolehan suara. Hanya provinsi DKI Jakarta yang memiliki aturan berbeda. Dalam aturan Pilgub DKI, putaran kedua bisa terjadi apabila suara calon kepala daerah tidak di atas 50 persen.

Dalam Pilkada serentak ada 569 pasangan calon yang terdaftar di KPU. Artinya bahwa masyarakat di semua daerah yang akan mengadakan pilkada serentak harus benar benar cermat memilih dan memilah siapa pasangan yang dipilihnya untuk menjadi pemimpin di daerahnya.

Mengenal program dan memahami pola penanganan untuk kesejahteraan di daerah yang dipilihnya itu dirasa sangat diperlukan agar pembangunan dan kemajuan di daerah dapat terwujud.

Dalam kuliah umum di Para Syndicate, Jakarta, waktu lalu,  Mahfud menilai Pilkada saat ini seperti peternakan koruptor. Kira-kira koruptor baru mau lahir, seperti dibudidayakan. Lalu juga tidak sedikit orang yang menghindar dari tuduhan korupsi dan menjadikan hukum sebagai alat untuk mengelak, meskipun sudah jelas publik melihatnya.

Sebagai pakar hukum Mahfud MD menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah saat ini seperti peternakan koruptor karena banyak kepala daerah yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi lantaran diduga terlibat korupsi.

Hukum dinilainya sudah lepas dari asal mula tujuannya dan kini hukum bisa dibeli di mana-mana. Hilangnya budaya adiluhung pun menjadi masalah. Orang Indonesia sekarang mulai tidak takut sanksi moral, yang ditakuti hanya sanksi hukum. Faktanya adalah saat ini Indonesia belum mampu melahirkan pemimpin yang tegas dalam menegakkan keadilan. Pemimpin di Indonesia, tidak hanya presiden, melainkan juga anggota DPR, DPRD, gubernur dan bupati.

Data Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan menyebutkan KPK sudah menangkap 18 gubernur dan 75 bupati/walikota karena tindak pidana korupsi. Untuk itu, calon kepala daerah yang berkompetisi di Pilkada serentak 2018 untuk tidak melakukan kejahatan yang sama.

Selain fenomena hukum, dan proses politik dalam demokrasi,  Pilkada tidak bisa lepas dari proses keamanan dan ketertiban masyarakat. Proses demokrasi di Indobesia masih acapkali memicu konflik lain yaitu bentrokan antar pendukung hingga kerusuhan antar kelompok,  yang juga dapat berakibat jatuhnya korban jiwa.  Baik yang diakibatkan saling dukung,  hingga bermain diisu sara,  suku,  agama,  dan lainnya. Sementara kesadaran masyarakat tentang politik yang terbatas.

Karena keamanan menjadi bagian tugas Polri dan TNI,  maka kedua institusi itupun,  wajib dilibatkan dalam kancah mensukseskan Pilkada. Pimpinan Polri dan TNI tentu saja terus dan berupaya menjamin proses demokrasi itu betjalan dengan baik,  tertib, aman dan lancar.  Kapolri  Jenderal Poliai Prof Tito Karnaviab bahkan memberikan ultimatum,  jika terjadi ketusuhan didaerah yang melaksanakan pilkada maka jaminannya adalah jabatan Kesatuan Wilayah yang akan bertanggung jawab.

Warning Kapolri itu tentu disambut cepat oleh para Kapolda,  dan Jajaranya. Di Lampung misalnya,  Kapolda Irjen Pol Suntana meminta kepada para pasangan calon (paslon) Pilgub dan Pilbup, tim sukses, termasuk para pendukung hingga partai politik, menghindari Politik uang, Sara, pada proses menjelang hingga pelaksanaan Pilkada Lampung.

Karena Politik uang secara tidak langsung membodohi masyarakat sendiri. Dari konteks agama pun sudah jelas itu dosa. Jadi mohon dihindari saja. Aturan jelas jadi sebenarnya tidak usah bicara lagi. Pelaksanaannya sekarang. Jangan sampai nanti ditengah lapangan terjadi operasi tangkap tangan oleh polisi atau Bawaslu.

Kapolda hingga Polsek dan Bhabinkamtibmas melibtakan Babinsa juga mengajak para kandidat menyampaikan proses demokrasi yang sedang berjalan saat ini dibuat untuk memilih pemimpin Lampung yang lebih baik. Berbagai cara dilakukan untuk memikat hati rakyat Lampung lalu adu program terbaik untuk kemajuan Provinsi Lampung itu lebih baik dibanding menukar nominal uang untuk mendulang suara.

Selain pesan pesan,  Polda juga mengintruksikan jajaran Polri merubah paradigma untuk dekat dengan masyarakat,  hingga para tokoh. Berbagai kegiatan juga dilakukan bersama KPU,  Bawaslu,  Pemda,  hingga tokoh agama, dan Pers untuk memastikan situasi tetap kondusif menjelang hingga pelaksanaan Pilkada.

Berbagai kegiatan bersama masyarakat itu ternyata berpengaruh terhadap proses menjaga situasi kamtibmas.  Dengan banyak turun ke masyarakat,  tentu akan menjadi pembatas gerak mereka, atau kelompom yang akan menggangu kamtibmas. Terutama untuk deteksi dini,  gangguan kamtibmas menjelang Pilkada Damai.  Tentunya juga dengan melakukan edukasi dalam pemahaman tentang proses Pilkada yang menjadi proses berdemokarsi.

Komitmen Polri bersama Bawaslu akan mengawal pelaksanaan pilkada berjalan sesuai rel tanpa diwarnai politik Uang dan Sara, dan terus koordinasi dan kerjasama dengan pihak Kejaksaan untuk memastikan pelanggaran hukum yang dilakukan Paslon, tim sukses dan pendukungnya berjalan juga terus di bangun,  karena akan menjadi cerminan netralitas aparat dalam Pilkada.

Karena dalam konteks politik Indonesia, sejak bergulirnya era reformasi yang ditandai dengan dilakukannya amandemen UUD 1945, penyempurnaan sistem politik terus dilakukan. Demokrasi menjadi pilihan rakyat di tengah tengah lanskap geo politik masyarakat yang sangat plural.

Demokrasi memang bukan obat atau penyembuh bagi permasalahan manusia, namun saat ini sistem ini menawarkan prinsip yang paling komprehensif untuk mencari legitimasi sebagai tatanan politik “keinginan rakyat”. Rakyat yang menginginkan kebebasan berpendapat, kesetaraan dan keadilan. Sebagai konsekuensinya, demokrasi menghasilkan komunitas politik dimana rakyat dipandang memiliki kesetaraan politik.

Slogan One man one vote. Tak adalagi paksaan terhadap pilihan politik, semua berhak menentukan suaranya dan semua sepakat memahami demokrasi adalah sesuatu yang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.

Demokrasi politik kita adalah sesuai dengan demokrasi pancasila yang selalu mengedepankan persatuan dan kesatuan bangsa untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia.

Menyadari hal ini, maka iklim politik di Indonesia secara umum, dan Lampung secara khusus haruslah benar benar kondusif. Pilihan kita terhadap demokrasi sebagai jalan masa depan tidak boleh gagal. dan memang bahwa demokrasi masih menyisakan banyak kritik dan kekurangan.

Seperti yang dikhawatirkan oleh Plato dan Aristoteles, demokrasi yang sangat mendewakan kebebasan ini bisa berujung anarki. Oleh karena itulah diperlukannya mekanisme yang paling tepat untuk mengontrol kebebasan rakyat ini.

Kita masih terus mengejar kedewasaan masyarakat, kemahirn aktor politik dan fokusnya pakar demokrasi menyampaikan arti demokrasi secara jujur, akan membuat demokrasi di Indonesia menjadi terkelola dengan baik. Karena sampai saat ini,  kita masih meyakini bahwa kedaulatan rakyat dapat banyak ditemui dalam sebuah perhelatan politik. Salah satunya adalah pemilihan kepala Daerah (PILKADA).

Kini mendekati proses itu,  pemerintah dengan berbagai elemennya terus memantau perkembangan momen pesta demokrasi yang besar ini agar berjalan dengan sangat baik. Kekhawatiran akan ternodanya pesta rakyat ini menjadi hal yang sangat ditakutkan oleh semua pihak.

Oleh karena itu berbagai pertemuan yang terkait pilkada ini terus dilakukan, baik oleh Kementerian keamanan, Kementerian Dalam Negeri, DPR, Kepala Daerah, Bawaslu, Kepolisian Republik Indonesia, TNI  dan KPK, Pers serta masyarakat

Kekhawatiran ini jelas tidak bisa dianggap remeh mengingat banyak dan luasnya daerah yang mengikuti ajang pilkada serentak. Beberapa kejadian terror yang terjadi belakangan ini di beberapa daerah ditambah lagi dengan akan banyaknya pergesekan yang akan terjadi antarpengusung masing masing calon kepala Daerah.

Pemberitaan buruk mengenai lawan pasangannya acap kali dilakukan, black campaign hingga saat ini masih ada. Ditambah lagi dengan kemajuan digital teknologi yang memudahkan orang melakukan black campaign secara massif.

Berbagai macam kebencian, bahkan isu yang bersifat Sara, hoax dan berita buruk tentang pasangan kepala daerah dengan mudahnya dishare atau dibagikan kepada masyarakat lewat kecanggihan internet. Selain memerangi hoax yang hingga saat ini masih merajalela di dunia maya, isu Sara juga tak kalah pentingnya. Kerja polisi dengan segala lini menjadi pethatian kita semua.  Semoga Pilkada serentak berjalan damai, Bravo Polri-TNI,  NKRI Harga Mati. (Juniardi)

Oleh : Nizwar Affandi

DUA MALAM Yang lalu sebelum tidur saya membaca pesan-pesan yg masuk ke dalam gawai selama tiga jam terakhir. Seperti biasa 2/3 pesan yg masuk adalah broadcast berulang dari teman-teman yg menjadi tim atau sekedar simpatisan paslon Pilgub Lampung 2018.

Dari ratusan pesan, hanya satu yg menarik perhatian saya, pesan berisi file rekaman suara sambutan calon petahana di sebuah kegiatan buka puasa bersama. Tidak panjang isinya tetapi penuh kejutan, kejutan pertama tentu materinya dan yg kedua cara menyampaikannya.

Di bagian akhir orasinya M. Ridho Ficardo (MRF) bicara tentang “kedaulatan pembangunan bukan di tangan mata sipit” dan meminta audien merekam kemudian meng-upload pernyataannya itu ke situs YouTube.

Bagi saya orasi itu full of surprise, saya kaget mendengar MRF bicara tentang mata sipit karena saya sedikit mengetahui riwayat hubungan dirinya dgn mereka yg (mungkin) ia maksud sebagai golongan mata sipit. Saya juga kaget karena MRF yang saya kenal lebih dari satu dasawarsa seingat saya bukanlah tipe orang yg konfrontatif (siap berkonflik secara terbuka), ia selalu menggunakan cara lain dan orang lain ketika menghadapi lawan. Bisa jadi benar kata sebuah adagium populer, bahwa kekuasaan bisa mengubah seseorang.

Sependek ingatan saya baik dari cerita yg pernah saya dengar maupun saya saksikan selama kami dulu bersahabat (bisa juga dibaca di riwayat hidupnya), MRF lahir dan melalui masa kecilnya di areal industri gula dan perkebunan tebu.

Pun ketika saya mengenalnya setelah dewasa, ia masih menjadi bagian tidak terpisahkan dari lingkungan itu, bahkan sampai tiga tahun yg lalu ketika ia sudah menjadi Gubernur Lampung. Seingat saya, dulu sejak tahun 2005/2006 ia menjadi direktur utama PT Mulia Kasih Sejati (MKS), sebuah perusahaan yg menjadi pemegang HGU ex Register 47, perusahaan yg terafiliasi dgn Sugar Group Compannies (SGC) di mana Bapak beliau menjadi salah satu direksi di sana.

Jikalau “mata sipit” yang dimaksud MRF dalam orasi itu konotasinya pada masyarakat etnis Tionghoa, maka dapat kita fahami bahwa hampir sepanjang hidupnya M. Ridho Ficardo selalu berada dalam lingkungan mata sipit dan menjadi bagian yg tidak terpisahkan dari lingkungan itu.

Khusus terkait posisi MRF di MKS, teman-teman DPRD Provinsi Lampung periode 2004-2009 yg pernah menjadi anggota Pansus Register 47 tentu masih mengingatnya, karena pernah beberapa kali bertemu dalam RDP. Yandri Nazir dari Fraksi Demokrat yang pernah menjadi Ketua Pansusnya tentu bisa bercerita lebih banyak.

HGU ex Register 47 setahu saya adalah HGU pertama yg dimiliki oleh SGC setelah beralih kepemilikan dari Salim Group melalui BPPN. HGU areal lainnya hanya tinggal meneruskan kepemilikan Salim yg sudah berlangsung sejak tahun 70, 80 sampai 90-an.

Front Lampung Menggugat mestinya tidak sulit menggali informasi tentang ini karena salah satu penggagasnya (Hermawan) merupakan pengurus Partai Demokrat. Begitu juga dgn Pansus SGC DPRD Tuba, Ketua Pansus (Novi Marjani) tentu tidaklah sulit bertanya kepada calon Gubernur. (***)

*Nizwar Affandi

(Alumni FISIP Unila dan FISIP UI)

Oleh Nizwar Affandi

PILGUB LAMPUNG kali ini masih sama seperti pilgub-pilgub sebelumnya. Isu soal korporasi dan hubungan luar nikah kembali muncul dan hanya menjadi limbah di ruang publik. Institusi-institusi yang semestinya berkewajiban menghilangkan kabut informasi agar pemilih mengetahui faktanya dengan terang benderang malah tampak gagap.

Puluhan media yang didominasi media on line seolah berubah menjadi echo yang menggemakan masing-masing isu sesuai dengan kecenderungan dukungan mereka dalam Pilgub Lampung 2018. Mereka yang mengaku independen pun tidak kunjung melakukan jurnalisme investigatif, menelisik apakah benar Arinal-Nunik dibiayai oleh korporasi?

Apakah korporasinya sama seperti korporasi yang pada 2014 membiayai Ridho-Bakhtiar? Apakah benar korporasinya itu Sugar Group? Apakah pengakuan Sinta itu fitnah? Apakah pengakuan itu berhubungan erat dengan pemanggilan Ridho Ficardo oleh Komisi III DPR-RI setahun yg lalu? Apakah Komisi III dan Sinta berkongsi melakukan fitnah terhadap Ridho?

Dengan begitu banyak pertanyaan dan petunjuk yang bisa diinvestigasi, tampaknya semua memilih hanya berhenti pada tingkat pergunjingan saja.  Secara pribadi, saya bisa meyakini bahwa korporasi yg membantu Arinal pada pilgub ini adalah korporasi yangg sama yangg membantu Ridho pada Pilgub 2014.

Karena keterbatasan saya mengakses informasi pada pilgub ini, saya tidak bisa memastikan apakah dukungan yg diberikan korporasi kepada Arinal sama besar, lebih besar atau lebih kecil daripada yg diberikan kepada Ridho pada Pilgub 2014. Jika ada yang menganggap hubungan dengan korporasi ini adalah dosa besar, maka tahun tahun pemerintahan yang sekarang berjalan adalah produk langsung dari dosa besar itu.

Insha Allah saya cukup memiliki pengetahuan untuk sampai pada kesimpulan tersebut karena pernah menjadi bagiannya sebagaimana saya juga dapat menunjukkan beberapa teman yang juga pernah menjadi bagian dari hubungan itu dulu. Bahkan, ada yang masih menjadi bagian dari hubungan tersebut hingga sekarang.

Sedangkan untuk isu “estra marital affair” yang dituduhkan kepada Ridho, saya pernah sampaikan sebelumnya bahwa saya bersama seorang kolega setahun yang lalu pernah bersafari menemui pihak-pihak yg disinyalir mengetahui peristiwa itu.

Kami beberapa kali bertemu Sinta, bertemu pengacaranya Dewi, bertemu Thomas Riska (Dewi mengenalnya melalui Krishna Murti), dan menjadi penonton mengikuti RDP Komisi III DPR-RI di Senayan.

Hanya informasi dari Ridho Ficardo yang belum pernah saya dengar secara langsung, karenanya kendatipun berbagai file baik visual maupun audio yang pernah saya dengar dan lihat begitu identik dgn Ridho.

Berdasarkan ingatan saya akan suara, gesture dan tata kalimat dalam percakapan sebagai hasil pengalaman saya berinteraksi dengannya lebih dari satu dasawarsa, saya masih membutuhkan informasi lain yang bisa menunjukkan bahwa semua itu bukan Ridho.

Bagi institusi yang memiliki peralatan cukup, tentu tidak sulit untuk membuktikan secara ilmiah keaslian dari file yang dimiliki oleh Sinta dan pengacaranya.  Jika saya di posisi Ridho dan meyakini bahwa semua itu fitnah, saya tentu sudah lama meminta kepolisian untuk melakukan investigasi sampai ke tingkat pembuktian.

Saya juga pasti akan langsung datang memenuhi panggilan Komisi III DPR RI agar spekulasi yg berkembang menjadi semakin tidak menentu. Karenanya, daripada terus menerus bersilang pendapat, memelihara harapan kosong akan ada institusi yang mau melakukan investigasi serius terhadap isu-isu itu, saya menyarankan teman-teman untuk menempuh jalan lain.

Lebih baik, kita ajak para pihak melakukan “mubahalah” saja. Insha Allah saya bersedia ikut melakukannya jika yang bersangkutan bersikukuh membantahnya.

Membantah bahwa tidak pernah dibantu oleh korporasi (Sugar Group) dalam pilgub maupun membantah tidak pernah melakukan extra marital affair dengan Sinta Melyati dalam masa jabatannya sebagai gubernur.  Karena ini bukan masalah yg bersifat personal, saya kira kita tidak perlu peduli soal bantuan yang diterima dari korporasi di luar konteks pilgub.

Sebagaimana juga kita tidak perlu peduli soal extra marital affair yg terjadi di luar konteks jabatan gubernur. Kita mungkin sama-sama percaya bahwa sesuatu yang diawali dengan kebohongan pasti akan menuntut serangkaian kebohongan lainnya.

Kita juga mungkin sama-sama percaya bahwa kita hanya bisa membohongi sebagian orang untuk sementara waktu saja dan tidak mungkin bisa membohongi semua orang untuk selama-lamanya.  Tetapi, kita semua pasti percaya bahwa pada akhirnya semua itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Yang Maha Mendengar dan Maha Melihat’

Saya tidak dapat membayangkan betapa repotnya di Padang Mahsyar mempertanggungjawabkan kebohongan yang pernah dilakukan kepada 5,8 jt pemilih sekaligus 8,1 jt rakyat Lampung. Naudzubillahi min dzalik tsumma naudzubillah.****

*) Alumni Pasca Sarjana FISIP UI