Sinarlampung

Kategori: Opini

  • Ekonomi Lampung Triwulan IV 2023 Butuh ‘Sinterklas Penyelamat’

    Ekonomi Lampung Triwulan IV 2023 Butuh ‘Sinterklas Penyelamat’

    BANK Indonesia memproyeksikan ekonomi Lampung pada 2024 tumbuh dalam kisaran 4,5 sampai 5,0 persen. Proyeksi tersebut lebih rendah dari proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,7 sampai 5,5 persen.

    Bahkan, proyeksi ekonomi Lampung tahun 2024 versi Bank Indonesia tersebut lebih rendah dari proyeksi yang disepakati pemerintah dan DPR RI sebesar 5,1 hingga 5,7 persen.

    Proyeksi Bank Indonesia yang konservatif tersebut memberi sinyal bahwa Indonesia, termasuk Lampung masih menghadapi risiko ketidakpastian global serta tantangan di dalam negeri, yakni masih adanya dampak El Nino dan risiko instabilitas politik (Pemilu dan Pilkada Serentak) pada tahun 2024.

    Dengan adanya tiga tantangan utama tersebut, Bank Indonesia sepertinya tidak  yakin ekonomi Lampung tumbuh lebih dari 5 persen pada tahun ini. Padahal sebelumnya Bank Indonesia sempat optimistis memproyeksikan ekonomi Lampung pada 2023 tumbuh pada kisaran 4,7-5,2 persen.

    Bila mengacu pada laporan berkala Badan Pusat Statistik (BPS) Lampung, maka sulit bagi Provinsi Lampung bisa menikmati persentase pertumbuhan ekonomi seperti yang diekspetasikan oleh Bank Indonesia.

    Sebab, ekonomi Lampung pada tahun 2023 diperkirakan hanya tumbuh 4,2 persen atau lebih sedikit, tergantung capaian persentase ekonomi pada Triwulan ke-IV 2023 yang baru akan dihitung dan dilaporkan pada Januari 2024 ini.

    Inflasi Tinggi, Ekonomi Lampung 2023 Sulit Tembus 5 Persen

    BPS Lampung dalam laporan berkalanya menyebutkan ekonomi Provinsi Lampung Triwulan ke-I-2023 tumbuh sebesar 4,96 persen. Pada Triwulan ke-II 2023 terkoreksi menurun menjadi 4,00 persen dan 3,93 persen pada Triwulan ke-III.

    Mengacu dari capaian tiga kali triwulan, maka rata-rata ekonomi Lampung pada 2023 tumbuh agregat sebesar 4,29 persen.

    Sementara ekonomi Lampung pada triwulan tersisa (Triwulan IV 2023), sepertinya akan sulit menyentuh angka 4,7 sampai 5,2 persen seperti yang diekspetasikan oleh Bank Indonesia.

    Tingginya tingkat inflasi diperkirakan masih menekan ekonomi provinsi ini. Apalagi laju inflasi pada Triwulan IV, terutama pada November 2023 sempat memuncak hingga 4,10 persen (yoy).

    Inflasi pada November 2023 terjadi akibat adanya kenaikan harga beras, cabai merah, cabai rawit, daging ayam ras, dan bawang putih. Bahkan, khusus untuk harga beras sudah naik secara bertubi-tubi pada bulan-bulan sebelumnya dan tidak kunjung turun sampai saat awal Januari 2024.

    Pertumbuhan Ekonomi Lampung Periode 2019-2023

    Secara umum, ekonomi Lampung pada era Gubernur Lampung Arinal masih terjaga tumbuh dari tahun ke tahun, meski masih di bawah pertumbuhan ekonomi nasional, kecuali pada 2019 saat tahun pertama Arinal menjabat Gubernur Lampung.

    Pada tahun itu, ekonomi Lampung tumbuh perkasa 5,26 persen di atas pertumbuhan ekonomi nasional 5,02 persen.

    Akibat pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi Lampung terjun hingga -1,66 persen pada tahun 2020, namun masih di atas persentase nasonal yang terjun -2,07%.

    Pertumbuhan ekonomi Lampung kembali tumbuh positif menjadi 2,77 persen pada 2021, sementara persentase ekonomi nasional tumbuh positif 3,77%.

    Pada 2022 ekonomi Lampung naik signifikan 4,28 persen, namun masih tetap di bawah persentase ekonomi nasional sebesar 5,31 persen.

    Perlu dicatat, ekonomi nasional pada 2023 diproyeksikan tumbuh dalam kisaran 4,5 hingga 5,3 persen. Sementara ekonomi Lampung diproyeksikan tumbuh 4,7-5,2 persen.

    Faktanya, secara agregat pertumbuhan ekonomi Lampung sampai Triwulan ke III 2023 baru mencapai 4,29 persen atau hanya tumbuh 0,01 persen dibanding persentase pertumbuhan ekonomi pada 2022 sebesar 4,28 persen.

    Dengan asumsi ekonomi Lampung Triwulan IV 2023 bisa mencapai 5,05 persen, seperti capaian pada Triwulan IV 2022, maka ekonomi Lampung pada 2023 akan ditutup tumbuh 4,48 persen atau naik 0,2 persen dibanding tahun 2022, namun masih tetap di bawah persentase yang diproyeksi Bank Indonesia, yakni 4,7 hingga 5,2 persen.

    Untuk bisa mencapai 4,7 persen seperti yang diproyeksikan Bank Indonesia, maka ekonomi Lampung pada Triwulan IV mesti tumbuh 6 persen.

    Mungkinkah?

    Jawabannya jelas mustahil, sebab tak ada momen yang membawa ekonomi Lampung bisa tumbuh hingga ke level 6 persen, kecuali even Natal dan Tahun Baru yang baru saja berlalu berhasil menghadirkan ‘sinterklas penyelamat’. (*)

     

     

     

     

  • Arinal Desember Nompitu

    Arinal Desember Nompitu

    Arinal Desember Nompitu adalah nama depan dan nama belakang dua pejabat yang mengalami dua pengalaman yang sangat kontras pada Desember 2023 ini.

    Arinal, lengkapnya, Arinal Djunaidi adalah Gubernur Lampung. Ia baru saja dikirimkan ‘surat cinta’ oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

    ‘Surat cinta’ tersebut telah memberi jalan bagi dirinya untuk melanjutkan tugas hingga masa jabatannya berakhir pada Juni 2024.

    Arinal benar, bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membuat norma hukum baru terkait masa jabatan kepala daerah adalah Jalan Tuhan yang merakmati dirinya.

    Rahmat itu terjadi di bulan Desember, persis pada saat isu penungguan pelantikan penjabat gubernur yang akan menggantikan dirinya di penghujung tahun.

    Alhasil, tiga calon Penjabat Gubernur Lampung rontok di kementerian. Seleksi terhadap ketiganya dihentikan. Arinal lanjut jalan. Selamat menikmati setengah tahun anggaran.

    Sebaliknya, masih di bulan Desember, Nompitu, lengkapnya Agus Nompitu (AN) menemui takdirnya yang sama sekali tidak menyenangkan.

    AN yang biasanya mudah dihubungi oleh pers, mendadak jadi pendiam. Sangat mungkin prilaku tak biasa itu akibat ia tertekan hingga enggan menjawab pesan wartawan dan membiarkan WhatsApp-nya berdering siang dan malam.

    Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakartrans) Provinsi Lampung itu ramai disebut-sebut telah menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KONI Lampung. Ia menjadi menjadi tersangka bersama Frans Nurseto (FN), kolega AN saat menjadi pengurus inti KONI Lampung pada periode 2019-2023. Kasus keduanya ditangani Kejati Lampung.

    Penetapan tersangka kedua eks Wakil Ketua Umum KONI Lampung itu membuat kaget khalayak di Lampung, lantaran disampaikan pada saat publik mulai lupa dengan kasus yang mulai diusut sejak 2021 lalu.

    Selain mengagetkan, pengumuman itu juga membuat bingung pers, lantaran Kejati hanya menyebutkan inisial saja untuk dua tersangka tersebut, yakni FN dan AN.

    Akibatnya, pers terpaksa pakai jurus menduga-duga, siapa FN dan AN dimaksud? Bahkan, Sekdaprov Fahrizal Darminto pun tidak percaya. Bagi Fahrizal, inisial AN masih teka-teki.

    Terkait teka-teki, penetapan AN dan FN sebagai tersangka hakikatnya juga adalah jawaban dari teka-teki yang bertahun-tahun menggantung di kejaksaan sejak kasus ini mulai diungkap pada 2021 lalu.

    Penetapan tersangka AN dan FN memberi tanda, bahwa Kejati Lampung telah memperoleh mensrea atau alat bukti yang kuat terkait keterlibatan keduanya dalam perkara dugaan korupsi KONI.

    Alat bukti (mensrea) tersebut sesungguhnya sudah tersaji saat uang kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar dikembalikan ke kas negara pada tahun lalu.

    Faktanya, pengembalian kerugian negara sebesar Rp2,5 miliar tersebut tidak jelas apakah ikut diserahkan oleh AN dan FN.

    Kejaksaan hanya menyebut pengembalian uang negara itu dilakukan secara kologial, bersama-sama dan atas nama lembaga.

    Pertanyaanya: jika atas nama lembaga, mengapa cuma ada dua tersangka? Sehebat itukah dua eks Waketum KONI Lampung itu hingga bisa menilep dana hibah KONI?

    Pertanyaan lainnya adalah dari mana asal-usul uang Rp2,5 miliar yang yang diserahkan ke kas negara tersebut. Inilah teka-teki besar sesungguhnya, dan kejaksaan harus mengungkap hal ini sebelum terkuak di persidangan nanti! (*)

  • Pasutri Jangan Baca ! Ini Manfaat Tidur Memeluk Bantal Guling Bagi Kesehatan

    Pasutri Jangan Baca ! Ini Manfaat Tidur Memeluk Bantal Guling Bagi Kesehatan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Tidur menjadi kebutuhan hidup manusia yang wajib. Dengan tidur metabolisme tubuh pun bekerja. Tidur juga berperan menjaga tubuh supaya tetap stabil jika dilakukan secara normal dan teratur. Umumnya, tidur yang dianjurkan minimal 8 jam sehari. Akan tetapi, tidur yang dilakukan secara berlebihan juga berdampak buruk bagi kesehatan tubuh.

    Tidur yang baik dan berkualitas juga dipengaruhi bagaimana posisi tidur itu sendiri. Ada berbagai macam gaya atau posisi orang saat tidur. Entah itu, tidur dengan posisi terlentang, tengkurap, dan miring. Bahkan ada pula mereka yang tidur sambil duduk. Tapi ada satu cara tidur yang kerap dilakukan bahkan menjadi kebiasaan semua orang, yakni tidur sambil memeluk bantal guling. Terlebih bagi anda yang merasa kesepian atau sedang menjomblo memeluk bantal guling saat tidur menjadi pilihan tepat.

    Tapi jangan dianggap remeh, tidur memeluk bantal ternyata banyak manfaat lho !. Selain memberikan rasa nyaman, memeluk bantal guling saat tidur ternyata memiliki manfaat khusus baik bagi kesehatan tubuh maupun mental. Menurut Halodoc berikut manfaat memeluk bantal guling saat tidur dikutip sinarlampung.co, Minggu (24/12/2023).

    Menurunkan Stres dan Kecemasan

    Stres dan kecemasan tentu sangat berdampak terhadap kualitas hidup dan kesehatan tubuh kita. Kondisi stres dan kecemasan yang dialami dapat diatasi dengan cara memeluk guling saat tidur.

    Memeluk guling mendorong pernapasan dalam yang dapat mengaktifkan respons relaksasi tubuh sehingga mengurangi produksi hormon stres. Rasa gelisah dan over thinking yang sering muncul di malam hari juga dapat menjadi lebih reda.

    Membantu Meredakan GERD

    Gastroesophageal Reflux Disease (GERD) merupakan istilah medis untuk menyebut gangguan kesehatan pada pencernaan atau penyakit yang terjadi pada saluran pencernaan, lebih tepatnya terjadi akibat asam lambung yang naik.

    GERD cenderung kambuh di malam hari, terlebih jika posisi tidur menghadap ke kanan yang memicu asam lambung naik. Nah, peran guling penting supaya tidurmu lebih nyaman dan nyenyak dengan adanya ganjalan tambahan.

    Mendorong Pelepasan Oksitosin 

    Oksitosin dikenal sebagai “Hormon Pelukan” yang mendorong perasaan bahagia serta tenang. Saat memeluk guling, tubuh akan melepaskan oksitosin yang membuat tidur terasa lebih nyaman dan menyingkirkan perasaan stres.

    Mampu Mengurangi Nyeri Sendi

    Bagi kamu yang sering mengalami nyeri sendi, memeluk guling bisa membantu mengurangi titik tekanan sehingga rasa nyeri di sendi dapat berkurang. Selain itu, beban di pinggul dan lutut juga berkurang. Waktunya untuk bilang selamat tinggal sama nyeri sendi, terutama bagi sesepuh yang usianya tak muda lagi.

    Nah, baru sadar nih ternyata memeluk guling punya segudang manfaat bukan. Jangan tunda lagi mulai malam ini yuk praktikan. Tapi bagi kalian yang sudah punya pasangan boleh dicoba, tapi awas ada yang cemburu. Saran saja, bagi pasangan suami istri (pasutri) saling peluk sepertinya lebih bermanfaat ketimbang memeluk bantal guling.

    Itulah tadi tentang manfaat tidur memeluk bantal guling bagi kesehatan tubuh dan mental. Semoga bermanfaat !!!

    (Tam/Red)

  • Peran Sekda di Mata Sekjen Kemendagri: Di Lampung Pernah Ada Sekdaprov Mundur Lho…

    Peran Sekda di Mata Sekjen Kemendagri: Di Lampung Pernah Ada Sekdaprov Mundur Lho…

    Peran Sekda di Mata Sekjen Kemendagri: Di Lampung Pernah Ada Sekdaprov yang Pernah Mundur Lho…

    Oleh: Iwa Perkasa

    DI PROVINSI Lampung pernah ada peristiwa seorang Sekdaprov mundur dari jabatannya, yakni Sutono. Ia mengajukan mundur kepada Gubernur Lampung waktu itu Ridho Ficardo pada Kamis, 4 Januari 2018.

    Pengunduran diri Sutono bersamaan hangatnya tuduhan pelanggaran yang dituduhkan kepadanya pasca terbitnya rekomendasi pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

    Rekomendasi Ketum PDIP tersebut menetapkan Herman HN sebagai calon gubernur dan Sutono sebagai calon wakil gubernur. Gegara rekomendasi itu banyak kalangan menuding Sutono telah melanggar UU ASN No. 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah no 42 tahun 2000.

    Singkat cerita, Sutono akhirnya mundur, lalu ‘bertempur’ di Pilgub Lampung bersama Herman HN yang pada waktu juga harus cuti dari jabatannya sebagai Walikota Bandarlampung.

    Namun pasangan ini kalah, hanya memperoleh suara 25,73 persen di bawah perolehan suara pemenang Pilgub pasangan Arinal-Nunik dengan perolehan suara 37,78 persen.

    Sementara pasangan petahana Ridho-Bachtiar memperoleh 25,46 persen suara dan Mustafa-Jajuli 11,04 persen suara.

    Arinal Lantik Sekdaprov Fahrizal Darminto

    Usai kalah Pilgub, nama Sutono sempat tenggelam. Setahun kemudian atau pada 2019 ia resmi menjabat Sekretaris Umum DPD PDIP Lampung.

    Jabatan Sekdaprov Lampung yang sempat kosong ditinggalkan Sutono akhirnya dimutakhirkan oleh Gubernur Arinal dengan melantik Ir. Fahrizal Darminto, M.A. sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi Lampung pada Kamis (24/10/2019).

    Fahrizal Darminto sebelumnya adalah Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Ia dilantik sesuai dengan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 122/TPA Tahun 2019, tentang pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung.

    Saat pelantikan, Gubernur Arinal berpesan kepada Fahrizal untuk dapat menjalankan fungsi dan peran dalam hal pembinaan dan pengawasan segala urusan pemerintahan.

    Gubernur juga berpesan kepada Sekdaprov dapat memberikan kontribusi yang besar mendinamisasikan organisasi Pemerintah Provinsi Lampung.

    Secara umum, hubungan antara Gubernur Arinal Djunaidi dengan Sekdaprov Fahrizal Darminto berjalan sangat baik, termasuk hubungan Fahrizal dengan Wagub Nunik yang sudah mengundurkan diri.

    Sebagai Sekdaprov, Fahrizal yang kini diusulkan oleh DPRD Lampung menjadi PJ Gubernur Lampung juga dinilai berhasil membangun kerjasama yang baik dengan seluruh unsur Forkopimda Provinsi Lampung dan OPD serta unit kerja di bawahnya.

    Keberhasilan itu tentu saja dapat menjadi bahan pertimbangan Tim Penilai Akhir (TPA) dan Presiden Jokowi dalam memutus dan menetapkan PJ Gubernur Lampung yang akan diumumkan akhir Desember ini.

    Peran Sekda di Mata Sekjen Kemendagri

    Terkait peran Sekda, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro kerap mengingatkan jajaran sekretaris daerah (sekda) untuk senantiasa mendukung penuh kepemimpinan kepala daerah.

    Dikutip dari laman setjen.kemendagri.go.id, Suhajar Diantoro mengatakan bahwa salah satu peran sekda yakni membantu tugas-tugas kepala daerah. Karena itulah sekda perlu menunjukkan loyalitasnya kepada kepala daerah agar pemerintahan berjalan optimal.

    “Sekda itu [diibaratkan seperti] lehernya kepala daerah. Jadi sekda itu harus bisa menyesuaikan diri dengan kepala. Gubernur itu kepala, bupati/wali kota itu kepala. Badan itu adalah handling manajemen, dinas adalah operasional manajemen, baru bisa berjalan seimbang,” ungkap Suhajar saat menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) di Lombok Raya Hotel, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Jumat (17/11/2023) malam.

    Suhajar menyebutkan, tugas lainnya yang diemban sekda yakni menjaga keseimbangan hubungan kepala daerah dan wakilnya. Dalam perjalanannya, sering kali terjadi dinamika yang memicu timbulnya perbedaan pendapat antara kepala daerah dan wakilnya. Di titik inilah, kata Suhajar, sekda perlu menjaga keseimbangan hubungan pimpinan tersebut.

    Selain kedua pimpinan itu, sekda juga harus menjaga keseimbangan hubungan baik dengan jajaran DPRD. Diakui Suhajar, tugas tersebut tidaklah mudah, sebab setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda. Kondisi itu akan semakin pelik manakala perbedaan sikap antar-pimpinan telah merembet pada urusan hukum. Karena itulah, kemampuan menjaga hubungan antarpihak perlu dimiliki sekda.

    “Kalau [ada masukan mengenai kebijakan yang dibuat] kepala daerah menurut kita perlu sampaikan maka sampaikan saja, tapi jika kepala daerah sudah mengambil keputusan maka kepala daerah yang bertanggung jawab. Kita membantu untuk meringankan bebannya, jadi memang membutuhkan kesabaran,” tambah Suhajar.(*)

     

  • Teka-Teki PJ Gubernur Lampung dan Fenomena Keterpilihan Sekdaprov di Berbagai Provinsi

    Teka-Teki PJ Gubernur Lampung dan Fenomena Keterpilihan Sekdaprov di Berbagai Provinsi

    Teka-Teki PJ Gubernur Lampung dan Fenomena Keterpilihan Sekdaprov di Berbagai Provinsi

    Oleh Iwa Perkasa

    SIAPA Penjabat (PJ) Gubernur Lampung yang akan dipilih Jokowi sampai hari ini masih menjadi teka-teki.  Masyarakat Lampung sepertinya harus bersabar menunggu kabar dari Kemendagri, setidaknya sampai 12 hari ke depan atau sebelum tanggal masa jabatan Gubernur Arinal Djunaidi berakhir pada 31 Desember 2023.

    Menariknya, jawaban atas teka-teki itu, bahkan jarang dibicarakan di internal Pemprov Lampung.
    Para pejabat umumnya memilih diam ketika ditanya siapa PJ Gubernur Lampung yang akan dilantik awal tahun 2024.

    Namun seorang pejabat eselon dua meyakini belum ada keputusan dari Jakarta terkait siapa sosok PJ Gubernur Lampung terpilih.

    “Masih gelap. Blas, kami sama sekali belum tahu. Sepertinya memang belum diputuskan,” kata pejabat ini, Selasa (18/12/2023).

    Diketahui, DPRD Lampung sudah mengusulkan tiga nama calon Pj Gubernur Lampung kepada Kemendagri, yakni Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto, Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, dan Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kemenpora Samsudin.

    Tiga nama calon yang diusulkan DPRD Lampung itu akan digodok bersama tiga nama usulan dari Kemendagri hingga menghasilkan tiga terbaik untuk dipilih Presiden Jokowi melalui sidang Tim Penilain Akhir (TPA) yang dipimpin langsung Presiden.

    Siapa saja tiga nama yang diajukan Mendagri? Ini juga teka-teki. Itulah sebabnya sulit sekali menerka-nerka siapa PJ Gubernur Lampung nanti!

    Dengan adanya tiga calon dari Kemendari, sangat mungkin tiga nama yang diusulkan DPRD Lampung menjadi mentah alias tidak dipilih Jokowi.

    Bagaimana bila itu terjadi?

    “Ya tidak masalah. Kita kan cuma pegawai dan berkewajiban mentaati keputusan pemerintah. Tapi kami tentu lebih suka yang terpilih nanti sosok yang sudah memahami daerah,” kata seorang pejabat eselon dua lainnya.

     Fenomena Keterpilihan Sekdaprov di Berbagai Provinsi

    Sosok PJ Gubernur yang memahami daerah jelas mengarah kepada Sekdaprov Fahrizal Darminto yang memang memiliki peluang besar akan dipilih Jokowi.

    Peluang itu didasari fenomena tingginya tingkat keterpilihan Sekdaprov yang dipilih Jokowi menjadi penjabat gubernur pada September lalu.

    Sedikitnya sudah ada tiga Sekdaprov yang menjadi PJ Gubernur, yakni PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan PJ Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi.

    Fenomena keterpilihan Sekdaprov menjadi PJ Gubernur diperkirakan akan berlanjut pada Desember 2023 ini. Hal itu ditandai dicalonkannya tiga Sekdaprov, yakni oleh DPRD Jawa Timur, Lampung, Riau dan Maluku Utara.(*)

     

     

  • Ini Beda HUT PGRI di Bandar Lampung Tiga Tahun Terakhir, Tahun Ini Walikota Eva Baik Betul!

    Ini Beda HUT PGRI di Bandar Lampung Tiga Tahun Terakhir, Tahun Ini Walikota Eva Baik Betul!

    SEORANG teman menelpon saya, semalam. Ia mengabarkan tentang meriahnya perayaan HUT Ke-78 Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dan Hari Guru Nasional (HGN) 2023.

    “Ada Bunda Eva di sana. Meriah banget, Lu kok gak ke sana,” katanya mulai bercerita.

    “Ya pastilah Eva datang ke sana, kan Kadisdik Kota saudara dia,” jawab saya.

    “Bunda Eva baik betul bro. Dia bagi-bagi hadiah umroh. Salut gue. Kayaknya pantas lanjut periode ke dua.”

    Jujur, saya tak heran dengan pengabaran teman ini. Karena saya tahu betul dia sudah lama mengidolakan Bunda Eva.

    Teman saya itu cowok. Bekerja menjadi wartawan sebuah media online. Hari-harinya nongkrong di Pemkot.

    “Lu tadi kalau datang bisa ke Mekah bro, umroh!” lanjut dia memprovokasi.

    “Masa sih, emang ada jatah untuk pemred,” jawabku sinis.

    Lalu, sialan! Teman wartawan ini tiba-tiba menutup teleponnya tanpa permisi.

    “Kurang ajar, apaan sih dia ini,” ocehku sendiri.

    Sumpah, gua tak tertarik dengan kabar teman ku ini. Bunda Eva kan sudah sering berangkatin warga umroh. Dari dulu, lewat Majelis Taklim Rahmat Hidayat yang ia pimpin.

    Lalu, hape ku bunyi, yang nelpon teman ku tadi. Aku bilang hoy, dia langsung nyerocos, “Data yang gue dapat ada 17 orang yang diberangkatin Eva. 17 orang itu hebat-hebat, bisa menjawab pertanyaan Bu Walikota. Coba lu ada tadi Bang, huuu, lu sih Bang bangunnya siang.”

    “Kampret lu. Apaan sih lu ini,” jawabku kesal.

    Di tengah kesal ku, ehh dia lagi-lagi menutup pembicaraan tanpa permisi.

    “Sialan! Apaan sih dia ini. Kurang ajar,” aku ngoceh sendiri lagi.

    Saya mulai manas. Penasaran, saya coba kumpulkan bahan untuk mengompilasi peristiwa HUT PGRI dan PGN di Bandar Lampung selama kurun waktu 2021 sampai 2023.

    Dari pencarian google saya mendapatkan fakta, bahwa pemberian hadian umroh pada HUT PGRI dan PGN cuma terjadi pada tahun 2023.

    “Oh…rupanya dua tahun sebelumnya tidak ada,” aku bergumam.

    Saya juga menemukan fakta, bahwa Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana selalu memberikan atensinya pada HUT PGRI dan PGN di dua tahun sebelumnya.

    Hanya saja, pada tahun 2022, Walikota Eva Dwiana tidak hadir langsung. Eva mengutus Asisten II, Ir. Tole Dailami.

    Sedangkan pada 2021 Bunda Eva hadir. Dia datang menggunakan uniform PGRI, lengkap dengan kalungan bunga melati dan masker berwarna putih.

    Saya ingat waktu itu masih pandemi.

    Bunda Eva berdiri tegap di lapangan sekolah Yayasan Baitul Jannah. Ia memimpin langsung Upacara HUT PGRI.

    Mengenakan topi hitam berlogo Burung Garuda dia terlihat keren.

    Saat itu Walikota Eva menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Bandar Lampung akan memperhatikan kesejahteraan para guru. Ia juga menjanjikan akan memberikan pendidikan S1 dan S2 kepada guru-guru di Bandar Lampung.

    Saya tidak tahu apakah janji Walikota Eva Dwiana itu sudah terealisasi.  Yang saya tahu masa jabatannya akan berakhir tahun 2024.
    Saya juga menduga-duga ia akan kembali mencalonkan diri pada Pilkada Serentak November 2024.
    Sepertinya suara guru, sudah dalam genggamannya. (iwa)

     

     

     

     

  • Catatan Harkanas 2023: Masyarakat Lampung Disebut Lebih Menyukai Makan Ikan Lele, Benarkah?

    Catatan Harkanas 2023: Masyarakat Lampung Disebut Lebih Menyukai Makan Ikan Lele, Benarkah?

    Catatan Harkanas 2023: Masyarakat Lampung Disebut Lebih Menyukai Makan Ikan Lele, Benarkah?

    OIeh: Iwa Perkasa

    Peringatan Hari Ikan Nasional (Harkanas) 2023 Lampung digelar di Desa Margasari, Kecamatan Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur, Jumat (08/12/2023.

    Dalam acara itu digelar aksi makan ikan serentak bersama Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, dan Wakil Bupati Lampung Timur Aswar Hadi.

    Hadir pula Anggota DPR RI Ir. Hanan A. Rozak, M.S., Kementrian Perikan Dan Kelautan yang Di Wakili Direktur Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan (PDSPKP) Innes Ramania, Kadis Perikanan Dan Kelautan Provinsi Lampung Ir. Liza Derni,M.M, Dandim0429 LAMTIM, Ketua dan Wakil PKK Lampung Timur.

    Acaranya sangat semarak karena diperkaya dengan serangkaian kegiatan seperti penyerahan bantuan alat dan Bansos untuk para nelayan, Bansos, Lomba masak, stand bazar dan lomba mewarnai yang diikuti anak-anak.

    Tingkat Konsumsi Ikan Masih Rendah

    Namun momentum perayaaan hari ikan tahun 2023 di Lampung masih dibayang-banyangi oleh masih rendahnya tingkat konsumsi ikan masyarakat (TKIM) Lampung.

    Dari data statistik yang ditampilkan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung tingkat konsumsi ikan Provinsi Lampung tahun 2021 sebesar 34,93 kg/kapita.

    Angka itu tidak berubah alias sama dengan tingkat konsumsi ikan masyarakat Lampung pada tahun 2022. Angka TKIM Lampung selama dua tahun terakhir itu masih berada jauh di bawah TKIM nasional, di mana pada 2021 sudah mencapai 55,16 kg/kapita dan pada 2022 sebesar 56,48 kg/kapita.

    Bahkan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mencatat angka konsumsi ikan nasional hingga Oktober 2023 sudah mencapai 58,48 kilogram per kapita. Sementara TKIM Lampung diprediksi tidak akan banyak bergeser pada pada angka 34,93 kg/kapita.

    Angka 34,93 tersebut setara dengan 2,9 kg/bulan/kapita atau 0,09 kg/hari/kapita.

    Didominasi Makan Ikan Lele atau Tak Mampu Beli Ikan ‘Berkelas’

    Berdasarkan tingkat preferensi konsumsi rumah tangga pada 2021, tingkat konsumsi ikan masyarakat di Provinsi Lampung didominasi jenis ikan lele.

    Dominasi ikan lele itu disebut-sebut dipengaruhi oleh kesukaan masyarakat, di mana berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Lampung tingkat kesukaan pada ikan lele pada 2021 mencapai 4,39 kg/kapita/tahun setara ikan utuh segar atau 17,10 % dari total konsumsi ikan dalam rumah tangga.

    Selanjutnya jenis ikan mas/nila dengan tingkat konsumsi sebesar 3,45 kg/kapita/ tahun atau 13,47 % dari total konsumsi ikan dalam rumah tangga.

    Untuk jenis ikan laut, tuna/tongkol/cakalang di posisi ketiga dengan tingkat konsumsi sebesar 2,20 kg/kapita/ tahun setara ikan utuh segar atau 8,60 % dari total konsumsi ikan dalam rumah tangga.

    Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan produksi Perikanan Lampung naik 7,49% pada 2022 sebesar 347.177,64 Ton dari 322.986,13 Ton pada 2021.

    Sementara volume dan nilai ekspor perikanan Lampung tahun 2021 dibanding tahun 2022 meningkat sebesar 22,56% dan 13,28% atau naik dari Rp.2,32 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp.2,63 triliun tahun 2022.

    Gubernur juga mengatakan Lampung menjadi penyuplai ekspor kepiting rajungan ke negara tetangga setelah udang.

    Harga ikan laut, seperti rajungan, udang dan tuna memang relatif cukup tinggi di pasar dunia, sehingga tidak banyak dikonsumsi masyarakat di Lampung.

    Jadi kesimpulan bahwa masyarakat Lampung lebih menyukai makan ikan lele tidak relevan, sebab sangat mungkin masyarakat juga menyukai ikan ‘berkelas’ seperti tuna, udang dan rajungan, hanya saja tak mampu membelinya.(*)

     

     

     

     

  • Fakta! Ini 3 Sekdaprov yang Dipilih Jokowi Jadi PJ Gubernur, Desember 2023 Bakal Nambah Banyak Lagi?

    Fakta! Ini 3 Sekdaprov yang Dipilih Jokowi Jadi PJ Gubernur, Desember 2023 Bakal Nambah Banyak Lagi?

    JANGAN memandang sebelah mata kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov). Sekalipun ia lebih banyak berada di belakang meja, bahkan sekalipun tidak mendapat dukungan dari gubernurnya, seorang Sekdaprov tetap berpeluang dapat dipilih oleh Presiden Jokowi menjadi PJ Gubernur.

    Syarat utama seorang Sekdaprov bisa menjadi PJ Gubernur adalah memastikan namanya masuk dalam daftar tiga nama yang diusulkan DPRD Provinsi.

    Tahap pengusulan ini adalah tahap yang krusial bagi Sekdaprov untuk menuju kursi penjabat gubernur sementara. Nilai krusialnya 50 persen plus plus. Sisanya, akan menjadi ranah Jokowi bersama Tim Penilai Akhir (TPA) untuk memilih sesuai dengan kriteria dan kepentingannya.

    Logisnya, sebagai pengguna, Presiden tentu saja tidak boleh terpaku dengan calon Sekdaprov titipan parpol. Presiden juga tidak harus meluluskan keinginan elit dan politisi, atau bahkan Istana.

    Logisnya, sebagai pengguna, Presiden tentu saja dapat menggunakan  tangan-tangan intelijen kepercayaannya untuk memperoleh informasi yang lebih valid terkait sosok dan rekam jelak calon gubernur sementara.

    Yang pasti, siapa pun yang dipilih Presiden dalam rapat bersama Tim Penilai Akhir, pastilah seorang penjabat gubernur yang paling disukai terutama oleh Presiden.

    PJ Gubernur yang disukai Presiden, tentu saja yang punya rekam jejak baik, memenuhi syarat formal dan syarat-syarat lain, seperti ketaatan dan ketangguhan calon penjabat gubernur untuk mengawal semua kepentingan pembangunan nasional dan daerah, serta kepentingan politik kepemiluan di tahun 2024.

    Logisnya, sebagai pengguna, Presiden pasti akan memperhatikan aspek percepatan keberlanjutkan pembangunan daerah sesuai arahan yang disampaikan saat penyerahan DIPA dan TKD beberapa hari lalu, yakni meminta semua kepala daerah segera merealisasikan anggaran APBD mulai Januari 2024.

    Sekda Berpeluang Besar, Ini Faktanya!

    Jadi, sekali lagi jangan memandang sebelah mata kepada Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov). Sebab, sederet nama mantan Sekdaprov kini sudah menjadi PJ Gubernur pilihan Jokowi.

    Sedikitnya sudah ada tiga nama, yakni PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun, PJ Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi dan PJ Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi.

    Ketiganya adalah mantan Sekdaprov yang dipilih Jokowi dan dilantik Mendagri bersama 7 PJ Gubernur lainnya pada September 2023 lalu.

    PJ Gubernur Papua Ridwan Rumasukun masuk dalam daftar tiga nama yang diusulkan DPRD Papua. Selain Ridwan, DPRD Papua juga mengusulkan Antonius Ayorbaba, kini menjabat Kepala Kanwil Kemenkumham Papua dan Sekwan DPRD Papua, Juliana J Waromi.

    Sementara PJ Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi yang juga mantan Sekda, diusulkan oleh DPRD NTB bersama dua calonnya, yaitu Deputi Bidang Administrasi Sekretariat Jenderal DPD Lalu Niqman Zahir, dan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Nizar Ali.

    Sedangkan PJ Gubernur Kalimantan Barat Harrison Azroi juga diusulkan DPRD bersama Heru Istiyono (Agen Intelejen Ahli Utama Dep. Bid Intelijen Ekonomi BIN) dan Mayjen TNI Sulaiman Agusto, S.IP., M.M (Pa Sahli Tingkat III Kasad Bidang Ekkudag).

    Ini Fakta Sekdaprov ‘Ngantri’ dan Siap Jadi PJ Gubernur

    Selanjutnya pada Desember 2023, akan ada lima gubernur yang masa jabatannya berakhir, yakni Gubernur Riau Syamsuar, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Maluku Murad Ismail, dan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

    Sejauh ini, DPRD Riau belum mengirimkan usulan tiga nama PJ Gubernur kepada Kemendagri. Namun ramai beredar kabar bahwa salah satu nama yang akan diusulkan adalah SF Hariyanto, Sekdaprov Riau.

    Sedangkan DPRD Jawa Timur lebih maju menggelar sidang paripurna usulan nama Penjabat (Pj) Gubernur Jatim, Kamis (30/11/2023) lalu.

    Pengusulan nama Pj Gubernur ini seiring dengan habisnya masa jabatan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim pada 31 Desember 2023 mendatang.

    Tiga nama Pj yang diusulkan adalah Adhy Karyono Sekretaris Daerah Provinsi Jatim, Adi Suryanto Kepala Lembaga Administasi Negara, dan Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

    Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto

    Di Lampung, sejumlah fraksi di DPRD sudah mengajukan tiga nama bakal calon yang menjabat sebagai Pj Gubernur Lampung. Lagi-lagi, salah satu calonnya adalah seorang Sekda, yakni Fahrizal Darminto. Ia bersaing dengan dua nama calon lainya, yaitu Sekretaris Jenderal DPD RI Rahman Hadi, dan Staf Ahli Bidang Hukum Olahraga Kemenpora Samsudin.

    Dari tiga nama itu, Sekdaprov Fahrizal Darminto paling berpeluang, karena lebih dikenal oleh masyarakat Lampung.

    Dengan kapasitasnya sebagai Sekdaprov, Fahrizal dinilai lebih pas karena punya jam terbang bekerja sama dengan Kemendagri, dan pejabat/pegawai Pemprov Lampung serta pejabat kabupaten/kota.

    Sayangnya, tiga nama itu belum dilayangkan ke Jakarta karena masih menunggu surat dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait usulan nama Pj Gubernur Lampung tersebut.

    Di Provinsi Maluku, nama Sekdaprov Sadali Ie tenggelam. Ia tidak masuk dalam radar usulan DPRD Maluku.

    Sidang paripurna DPRD setempat sudah menetapkan tiga nama: Rektor IAIN Ambon Prof Dr Zainal Abidin Rahawarin M.Si, Deputi II Keamanan dan Sandi Negara Mayjen TNI Dominggus Pakel, dan Staf Ahli Menteri PAN-RB Drs Djufry Rahman M.Si.

    Sedangkan di Provinsi Malaku Utara, nama Sekdaprov Samsuddin Abdul Kadir berkibar. Ia masuk dalam daftar tiga nama usulan DPRD setempat bersama dua calonnya. Yakni  La bayoni (Deputi bidang Teknis Bawaslu RI), dan Ridha Ajam, Rektor di Universitas Khairun (Unkhair) Ternate.(IWA)

     

  • Ini Tiket untuk Jadi PJ Gubernur Lampung? Calon Wajib Pahami Maunya Presiden Jokowi Ini

    Ini Tiket untuk Jadi PJ Gubernur Lampung? Calon Wajib Pahami Maunya Presiden Jokowi Ini

    PRESIDEN RI Joko Widodo (Jokowi) bicara panjang lebar dalam agenda penyerahan secara digital Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024, Rabu di Jakarta, 29 November 2023. Boleh jadi, arahan Jokowi yang panjang lebar itu menjadi syarat bagi siapa pun yang mengincar kursi penjabat gubernur Lampung nanti.

    Ini adalah agenda terakhir Penyerahan DIPA dan TKD oleh Presiden Jokowi selama masa dua priode pemerintahannya. Dalam acara itu Jokowi meminta para menteri dan pejabat daerah untuk menuntaskan pembangunan jelang tahun terakhir pemerintahannya pada 2024.

    Bahkan, secara khusus ia meminta pemerintah daerah untuk memperkuat sinergi dan harmonisasi dengan kebijakan pemerintah pusat.

    Jokowi ingin jangan sampai ada pejabat pemerintah daerah yang tidak aktif menyelesaikan pembangunan di daerahnya masing-masing.

    Jika pemerintah pusat membangun waduk, kata Jokowi, maka pemerintah daerah harus membuat irigasi agar waduk menjadi bermanfaat bagi petani.

    Jika pemerintah membangun pelabuhan besar, maka pemerintah daerah memberikan dukungan dengan membangun akses jalan menuju pelabuhan.

    Begitu pula dengan pembangunan jalan tol, Jokowi mengatakan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota seharusnya menyambungkan jalan tersebut dengan kawasan industri, kawasan pariwisata, kawasan pertanian. Namun, Jokowi mengklaim hal ini tidak dilakukan.

    “Ini yang perlu ditekankan lagi, sinergi dan harmonisasi. Biar in line semuanya. Manfaatkan dana transfer daerah untuk perbaikan layanan publik,” kata Jokowi.

    Jokowi juga ingin daerah memperhatikan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga infrastruktur dengan cara mengembangkan alternatif-alternatif inovasi pembiayaan dengan tetap menjaga iklim investasi.

    Tiket menjadi PJ Gubernur

    Dalam konteks Lampung, arahan Presiden Jokowi ini wajib dipahami agar dapat dikonversi menjadi tiket meraih kursi PJ Gubernur Lampung nanti. Sebab, pembangunan serta pengusahaan dan pengelolaan APBD tahun 2024 praktis dijalankan oleh PJ Gubernur Lampung yang dimulai pada awal Januari 2024 nanti.

    Siapa pun PJ Gubernur nanti juga diingatkan untuk melakukan percepatan penyerapan anggaran yang selama sembilan tahun Jokowi memerintah selalu berjalan lamban.

    Soal kelambanan itu menjadi kritik Jokowi kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang ia sampaikan dalam acara penyerahan Digital aftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) 2024 pada Rabu (29/11/2023).

    Jokowi memerintahkan agar serapan anggaran dioptimalkan dalam tiga pekan ke depan.

    Ia mengkritik masih banyak anggaran atau dana yang mengendap senilai triliuan rupiah pada kas pemerintah pusat dan daerah. Pengendapan itu terus berulang terjadi setiap tahun selama sembilan tahun pemerintahannya.

    Jokowi mengungkapkan informasi dari Mendagri bahwa realisasi penyerapan APBN 2023 baru 74 persen dan APBD baru 64 persen.

    “Ini sudah tinggal tiga minggu, masih 64 dan 74. Eksekusi segera. Jangan bolak-balik saya sampaikan,” tegasnya.

    Kritik Jokowi ini semestinya menjadi perhatian para pejabat Pemprov Lampung  lantaran serapan anggaran Pemprov Lampung hingga Oktober baru mencapai 59,87 persen.

    Karena Sekdaprov Lampung Fahrizal Darminto menjadi salah satu satu calon PJ Gubernur, maka  Fahrizal  harus bekerja cepat mengoptimalkan penyerapan anggaran APBD 2023.

    Paling tidak, jangan cuma separo lebih dikit gitulah!

    (iwa)

     

     

  • Jangan Terlibat Politik?

    Jangan Terlibat Politik?

    Kalimat itu acapkali saya temukan di media sosial, group-group Whatshapp. Bahkan ada warning dilarang share-share dan bicara politik. Teranyar jelang Pilkada, Pileg, dan Pilres penyelanggara negara membuat aturan ASN, TNI, POLRI hingga pejabat Desa di larang terlibat Politik.

    Menurut saya narasi yang dibangun itu apa tidak keliru. Tidak paham atau memang sengaja dilakukan untuk membatasi kelompok kelompok politik tertentu. Karena narasi itu tidak sesuai dengan teori maupun realisasi pelaksanaan perpolitikan. Apakah Politik itu hanya untuk Partai Politik?.

    Berbanding terbalik dengan makna dan pemahaman dalam teori-teori politik yang disampaikan para ahli. Dalam teori politik memiliki dua makna, makna pertama menunjuk teori sebagai pemikiran spekulatif tentang bentuk dan tata cara pengaturan masyarakat yang ideal, makna kedua menunjuk pada kajian sistematis tentang segala kegiatan dalam masyarakat untuk hidup dalam kebersamaan.

    Politik berasal dari bahasa Yunani yaitu polis yang artinya negara. Dalam arti luas, politik adalah suatu aktivitas yang dibuat, dipelihara, dan digunakan untuk masyarakat untuk menegakkan peraturan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama (Teori Klasik Aristoteles). Politik adalah hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan Publik pemerintahan dan Negara.

    Nah, dalam Negara itukan ada Pemerintah dan masyarakat. Dalam Pemerintahan Indonesia ada Eksekutif, Legsilatif, dan Yudikatif. Legislatif itu adalah pemerintahan mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi, hingga Kementerian, yang didalamnya adalah ANS. Yudikatif, itu terdiri dari Pengadilan, Kejaksaan, dan Kepolisian, termasuk penegak hukum. Sementara Legislatif adalah perwakilan yang ada di DPR termasuk DPRD yang berasal dari Partai Politik.

    Aristoteles, menulis bahwa politik merupakan ”master of science”, maksudnya bukan dalam arti ilmu pengetahuan melainkan ia menganggap pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk memahami lingkungan. Politik tidak bisa dipisahkan oleh dua aspek yaitu konflik dan kerja sama.

    Karena dalam sebuah peraturan, bisa saja ada pihak yang tidak dapat menerima peraturan yang telah di tetapkan. Mungkin mereka memiliki perbedaan pendapat, perbedaan kepentingan dan ketidakcocokan tentang aturan itu sendiri. Hal seperti itu bisa menimbulkan sebuah konflik.

    Di sisi lain, dalam membuat atau menjalani sebuah aturan, seseorang membutuhkan orang lain agar mendapat tujuan yang mereka inginkan. Oleh sebab itu, muncullah keinginan untuk bekerja sama sehingga konflik dan kerja sama tersebut merupakan hal yang tidak terlepas dari politik. Tetapi bagaimanapun juga, politik seharusnya digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah daripada untuk mencapai suatu tujuan dari suatu golongan tertentu.

    Setelah Pemerintah, lalu ada masyarakat, tentu tidak saja masyarakat itu yang bukan di Pemerintahan, karena orang yang ada dipemerintahan itu juga adalah masyarakat. Dan salah satu wujud pelibatan masyarakat dalam proses politik adalah pemilihan umum (pemilu). Pemilu merupakan sarana bagi masyarakat untuk ikut menentukan figur dan arah kepemimpinan negara atau daerah dalam periode tertentu.

    Nah, kenapa ada yang dilarang dan ada yang diperbolehkan. Padahal mereka adalah sama sebagai warga negara, dengan Hak yang sama dalam konstitusi sebuah negara, dan Hak asasi manusia. Bahkan orang gila dan narapidana saja dijamin hak untuk mencoblos, atau dipaksa ikut memilih. Padahal syarat dasar pemimpin adalah sehat jasmani dan rohani.

    Pemilu, dapat dikatakan aspiratif dan demokratis apabila memenuhi beberapa persyaratan. Yaitu pemilu harus bersifat kompetitif, dalam artian peserta pemilu harus bebas dan otonom. Lalu pemilu yang diselenggarakan secara berkala, dalam artian pemilu harus diselenggarakan secara teratur dengan jarak waktu yang jelas.

    Kemudian pemilu harus inklusif, artinya semua kelompok masyarakat harus memiliki peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilu. Tidak ada satu pun kelompok yang diperlakukan secara diskriminatif dalam proses pemilu. Dan pemilih harus diberi keleluasaan untuk mempertimbangkan dan mendiskusikan alternatif pilihannya dalam suasana bebas, tidak di bawah tekanan, dan akses memperoleh informasi yang luas.

    Penyelenggara pemilu yang tidak memihak dan independen itu idealnya. Jika demikian bagaimana orang gila mempertimbangan dan mendiskusikan pilihannya?. Kembali ke politik, bahwa secara umum terdapat dua macam sistem politik. Pertama yakninya sistem politik demokrasi dan yang kedua sistem politik otoriter atau totaliter.

    Jadi tolong berhentilah membodohi masyarakat. Jangan jadikan masyarakat objek politik, tapi ajak sebagai bagian dari perpolitikan.  Gimana, masih mau bilang jangan Terlibat Politik?.****

    Penulis adalah Wartawan dan Pimpinan Umum Redaksi sinarIndonesia.id