Sinarlampung

Kategori: Pendidikan

  • Perahu Literasi Hutama Karya Sasar Masyarakat Terpencil 

    Perahu Literasi Hutama Karya Sasar Masyarakat Terpencil 

    Lampung Selatan, sinarlampung.co – PT Hutama Karya (Persero) (Hutama Karya) beserta anak usahanya, PT Hakaaston (HKA) dan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI), meluncurkan program “Gerakan Perahu Literasi” pada Kamis, 24 April 2025, di Pantai Minang Rua, Lampung Selatan.

    Program ini diselenggarakan bertepatan dengan peringatan Hari Buku Sedunia yang jatuh pada 23 April 2025, menyasar masyarakat pesisir dan pulau-pulau terpencil di wilayah Lampung dan Banten.

    Executive Vice President (EVP) Sekretaris Perusahaan Hutama Karya, Adjib Al Hakim mengatakan bahwa inisiatif ini merupakan implementasi nyata dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Hutama Karya Group pada Pilar Pendidikan, sekaligus mendukung Asta Cita pemerintahan Prabowo-Gibran khususnya poin ke-4 tentang Peningkatan Kualitas Pendidikan.

    “Melalui Gerakan Perahu Literasi, kami ingin memastikan bahwa manfaat buku dan pendidikan dapat dirasakan merata, termasuk di wilayah yang sulit dijangkau. Setiap buku yang kami bawa adalah upaya membuka cakrawala baru dan menanamkan semangat belajar sepanjang hayat, sejalan dengan tema global Hari Buku Dunia 2025 yaitu ‘Read Your Way: Diverse Books for Every Mind’,” ujar Adjib.

    Dalam pelaksanaannya, Hutama Karya Group menyalurkan bantuan berupa satu unit perahu pustaka berbahan fiber lengkap dengan motor penggerak, satu unit laptop Lenovo Core i3, 150 unit tas sekolah, 150 pasang sepatu sekolah, 150 paket alat tulis, serta 340 buku baca hasil donasi dari insan Hutama Karya Group.

    Bantuan tersebut kemudian didistribusikan ke sejumlah lokasi strategis, meliputi Pulau Rimau Balak, Pulau Sebesi, Pulau Sebuku, Pantai Minang Rua, Pantai Guci Batu Kapal, Pantai Mutun, Selat Sunda, dan Pulau Sangiang. Teruntuk fasilitas perahu pustaka ini secara langsung dapat memberikan manfaat bagi 300 siswa di sekitar wilayah bantuan untuk dapat mendapatkan akses pendidikan dan bacaan yang berkualitas.

    Rangkaian kegiatan diawali dengan seremoni pembukaan yang dihadiri oleh perwakilan Hutama Karya Group, Harya Digdaya, Kepala Penggiat Perahu Pustaka, Radmiadi, perwakilan Pemerintah Daerah Lampung Selatan, Ahmad Heri, dan perwakilan tokoh adat Lampung. Setelah serah terima simbolik bantuan dan prosesi tradisional peluncuran perahu dengan lempar kendi, rombongan melanjutkan kunjungan langsung ke Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan untuk menyerahkan bantuan kepada siswa/i SDN 1 Sumur.

    Ketua Penggiat Perahu Pustaka, Radmiadi, mengungkapkan apresiasi atas bantuan yang diberikan. “Program Perahu Pustaka ini sangat membantu kami yang tinggal di pulau dan pesisir pantai. Sebelumnya, anak-anak di sini sangat kesulitan mendapatkan akses buku-buku bacaan berkualitas. Dengan adanya Perahu Pustaka dan bantuan peralatan pendidikan dari Hutama Karya, anak-anak kami sekarang bisa lebih bersemangat belajar dan membaca. Laptop yang diberikan juga sangat berarti karena bisa digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah kami,” ujarnya.

    Perahu Literasi merupakan keberlanjutan program dari inisiatif yang telah dimulai sejak 2016, di mana para relawan penggiat literasi secara konsisten membawa buku ke pulau-pulau menggunakan perahu pustaka. Setelah sempat terkendala dengan armada yang rusak, kini dengan dukungan Hutama Karya Group, jangkauan literasi menjadi semakin luas dan efektif.

    “Program ini tidak hanya sekadar pemberian bantuan fisik, tetapi juga bagian dari transformasi BUMN yang berfokus pada pembentukan budaya dan nilai melalui peningkatan kualitas pendidikan. Gerakan Perahu Literasi menjadi bukti komitmen kami dalam mendukung visi Indonesia Emas 2045 serta agenda strategis pemerintah dalam memastikan pemerataan pendidikan di seluruh Indonesia,” tambah Adjib.

    Hutama Karya berharap Gerakan Perahu Literasi dapat menciptakan dampak jangka panjang bagi masyarakat pesisir dan pulau terpencil. “Setiap buku yang didonasikan dan setiap fasilitas pendidikan yang diberikan, adalah investasi nyata untuk mencerdaskan kehidupan anak-anak Indonesia dan mempersiapkan mereka menjadi generasi unggul yang siap menghadapi tantangan global,” tutup Adjib Al Hakim, EVP Sekretaris Perusahaan Hutama Karya. (***)

  • PSDKU Unila D3 Keuangan Perbankan di Lampung Tengah, D3 Akuntasi dan S1 Komputer di Way Kanan Sepi Peminat?

    PSDKU Unila D3 Keuangan Perbankan di Lampung Tengah, D3 Akuntasi dan S1 Komputer di Way Kanan Sepi Peminat?

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof Lusmeilia Afriani mengatakan Program studi di luar kampus utama Universitas Lampung (PSDKU) Unila menjadi jembatan bagi generasi muda di daerah menuju perguruan tinggi berkualitas. Namun ironisnya PSDKU Unila sepi peminat, dan Kampus yang di Way Kanan kini terbengkalai.

    Menurut REktor, PSDKU Unila dapat menjadi solusi inovatif dalam menjawab kebutuhan pendidikan tinggi di Provinsi Lampung, khususnya di Way Kanan, Kota Metro, Lampung Tengah, dan Tulangbawang Barat. “PSDKU terbaru ada di Way Kanan dan Lampung Tengah. PKSDKU Way Kanan untuk mahasiswa program studi D3 Ekonomi Akuntansi dan S1 Ilmu Komputer. Untuk di Lampung tengah jurusan D3 Keuangan dan Perbankkan. Kita berharap masyarakat di daerah dapat memanfaatkan peluang kuliah itu,” ujar Prof Lusmeilia Afriani, di ruang kerjanya, Selasa 22 April 2025 sore.

    Karena itu, Lusmeilia berharap generasi muda di sekitar wilayah Kabupaten Way Kanan dan Lampung Tengah, Kota Metro, dapat memanfaatkan peluang tersebut. “Program studi tersebut sudah dapat menerima mahasiswa baru lewat jalur prestasi dan jalur tertulis, selain jalur mandiri. Dosennya juga dosen-dosen dari Universitas Lampung, yang ditugaskan.” katanya.

    Selain Way Kanan dan Lampung Tengah, yang sudah lebih ada dan sudah berjalan lama adalah di Kota Metro untuk PGSD dan Tulang Bawang Barat dalam persiapan. “PSDKU hadir di daerah-daerah frontier atau terdepan Provinsi Lampung. PSDKU Way Kanan memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Provinsi Sumatra Selatan,” kata Wakil Rektor IV Universitas Lampung Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dr Ayi Ahadiat.

    Dan masyarakat di sekitar daerah Way Kanan yang disebut Rajawali Muda, Baturaja-Way Kanan-Liwa dan OKI (Ogan Komering Ilir) bisa berkolaborasi memanfaatkan potensi Unila di Way Kanan. “Way Kanan ini perlu kita dorong bersama sebagai frontier, daerah terdepannya Lampung, yang punya potensi ekonomi dari pariwisata dan agrobisnis,” ujar Ayi.

    Dia mengatakan PSDKU Lampung Tengah sangat menjanjikan bagi generasi muda dengan program studi D3 Keuangan untuk membina UMKM dan BUMDes setempat. “Yang menarik, Lampung Tengah ini juga punya kebutuhan untuk didorong memakai S1 THP (Teknologi Hasil Pertanian),” kata dia.

    Program studi S1 THP ini, lanjut Ayi, akan memberikan nilai tambah bagi masyarakat Lampung Tengah lewat hilirisasi sektor pertanian. “Kampus transisinya ada di Kota Gajah. Mudah-mudahan akan ada kampus seluas 5 Ha di Terminal Betan Subing,” ujar dia.

    Sedangkan di PSDKU Tulangbawang Barat, Unila berencana membuka program studi D3 Pemasaran dan S1 Budidaya Perairan. Areal kampus PSDKU Tulangbawang Barat memiliki luas dua kali lipat dari PSDKU Lampung Tengah yakni 10 Ha. “Permintaan program studi peternakan juga menguat. Hanya belum kita mulai. Inisiasinya sudah ada rekomendasi dari LLDikti (Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi) dan sedang diproses,” jelas dia.

    Saat ini, PSDKU Unila yang telah berjalan di Jalan Panglima Polim, Segala Mider, Kota Bandar Lampung untuk program studi Seni dan Tari. Dan di Jalan Budi Utomo Margorejo, Kelurahan Margorejo, Metro Selatan, Kota Metro, untuk program studi PGSD (Pendidikan Guru Sekolah Dasar).

    Ayi menyampaikan pada tahun 2024 Unila juga berencana membangun kampus kedua di Kotabaru, Jati Agung, Lampung Selatan. “Kampus dua ini akan menjadi pusat sciencetech-nya Universitas Lampung. Desainnya sedang dalam proses masterplan,” kata dia.

    Melalui kolaborasi dan sinergisitas antara Unila dan Pemerintah Provinsi Lampung, Unila mendapatkan hibah lahan seluas 150 Ha di Kotabaru untuk pengembangan sarana pendidikan di daerah tersebut. Penandatanganan prasasti hibah lahan dilakukan Rektor Unila Lusmeilia Afriani dengan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi pada 21 September 2023 lalu.

    Untuk diketahui Program D3 Keuangan dan Perbankan di PSDKU Lampung Tengah telah diresmikan oleh Unila dan Bupati Lampung Tengah pada 22 Desember 2023. Sementara untuk kuliah perdana PSDKU D3 Akuntansi di Way Kanan, dibuka oleh Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM, Senin 21 Agustus 2023. Dihadiri 40 mahasiswa baru prodi D3 Akuntansi yang terdaftar menjadi mahasiswa pada program PSDKU Way Kanan.

    Kampus PSDKU Way Kanan Jadi Rumah Hantu

    Kampus PSDKU Unila di Way Kanan, terbengkalai. Gedung kampus nampak tak terawat dan dipenuhi rumput liar. Gedung yang terlihat masih kokoh itu sepi tanpa aktifitas, dan mirim rumah hantu. Rumput liar tumbuh subur di sekitar gedung.

    Tim PSDKU Unila Kabupaten Way Kanan, Falahudin mengatakan bahwa pada saat penerimaan mahasiswa tahun 2024, hasilnya tidak sesuai dengan harapan, Sebab hanya mendapatkan sebanyak 10 orang mahasiswa. Sehingga perkuliahan nya dilaksanakan secara zoom dan ada juga yang bergabung dengan Unila di Bandar Lampung.

    ”Jadi pada saat penerimaan mahasiswa kemarin hasilnya, tidak sesuai dengan ekspektasi yang hanya dapat 10 orang. Maka proses perkuliahan nya dilaksanakan secara zoom dan ada juga yang bergabung di Unila Bandar Lampung,” kata Falahudin, kepada wartawan Selasa 22 April 2025. .

    Karena jumlah mahasiswa yang sedikit, maka pelaksanaan perkuliahan tidak dilaksanakan di gedung PSDKU Unila Way Kanan. Tapi proses kuliahnya berjalan setiap hari Senin hingga Kamis. Terkait penjaga gedung dan kebersihan, PSDKU Unila Way Kanan masih berkerja sama dengan bagian umum sekretariat Pemkab Way Kanan. “Jadi petugas kebersihan dan jaga malam di Gedung PSDKU Unila Way Kanan saat ini masih bekerja sama dengan bagian Umum Pemkab Way Kanan,” ujar Falahudin. (Red)

  • Forwakum, Pempred Sinarlampung, Inisiator dan Akurat Lampung Diskusi dengan Rektor Unila Lusmelia, Bahas KEJ dan UU Pers

    Forwakum, Pempred Sinarlampung, Inisiator dan Akurat Lampung Diskusi dengan Rektor Unila Lusmelia, Bahas KEJ dan UU Pers

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, DEA, IPM, Asean Eng., menerima kunjungan Silaturahmi Forum Wartawan Hukum (Forwakum) beserta Pimpinan Redaksi Media Inisiatornews, Sinarlampung.co dan Akurat Lampung, Selasa, (22/4/2025), bertempat diruang Sekretariat Rektorat Universitas Lampung.

    Kedatangan dalam rangka Silaturahmi membahas Kode Etik Jurnalis (KIJ) dan Ketentuan Undang Undang Pers yang dihadiri Aan Ansori, Juniardi, M.Roni, Heri Braja dan kru tersebut, disambut baik Rektor Unila yang didampingi Humas Rektorat Suratno.

    Rektor Unila mengatakan, jika pihaknya sangat senang atas kunjungan para teman-teman Insan Media terlebih guna mempererat tali silaturahmi dalam publikasi dunia pendidikan dalam bidang edukasi penulisan jurnalistik yang tajam dan berimbang.

    “Saya sangat senang adanya kehadiran rekan rekan pers dari forwakum sudah berkunjung kesini, untuk pembahasan tayangan edukasi berkualitas terkhusus untuk dunia pendidikan yang berada di lampung,” ujar Lusmeilia.

    Dalam kesempatan yang sama, Aan Ansori Ketua Forwakum, mengucapkan terimakasih atas sambutannya dan ia memaparkan tugas pokok dan fungsi dibidang jurnalistik hingga penyampaian berita tajam lugas dan berimbang.

    “Dalam menyampaikan informasi keruang publik, kami berupaya menyajikan informasi berimbang. Namun terkadang terkendala dengan aksi bungkam salah satu pihak sumber dengan berbagai alasan hingga terpublis melalui hak sanggah,” ujar Aan Ansori. (Red)

  • FGMPL Lampung Teken MoU dengan Universitas Teknokrat Indonesia

    FGMPL Lampung Teken MoU dengan Universitas Teknokrat Indonesia

    Bandar Lampung, sinarlampung.co – Forum Guru Motivator Penggerak Literasi (FGMPL) Provinsi Lampung mengadakan penandatanganan MoU dengan Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) di Gedung Rektorat UTI jalan ZA Pagaralam No. 9 – 11 Labuhan Ratu Kota Bandar Lampung. Selasa, 22 April 2025.

    Dr. Ryan Randy Suryono, S.Kom., M.Kom selaku Wakil Rektor IV membidangi urusan perencanaan, kerjasama, dan hubungan masyarakat mengapresiasi Forum Guru Motivator Penggerak Literasi (FGMPL) Provinsi Lampung.

    “Literasi sangat digerakkan untuk edukasi masyarakat dengan adanya sosial media (Sosmed) pengunaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar terus dilestarikan. Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) merupakan Pusat unggulan, Riset, dan Edukasi dengan kegiatan program literasi,” kata Wakil Rektor.

    Dr. Ryan menambahkan, UTI mengadakan kegiatan kunjungan ke sekolah-sekolah untuk pelatihan guru dan siswa. Sinergi dan kolaborasi yang didukung oleh kualitas sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan positif dan MoU dengan FGMPL segera diimplementasikan, tentu UTI mendukung hal ini”, tegas Wakil Rektor.

    “Terima kasih pada FGMPL Lampung yang telah memilih UTI menjadi mitra kerja sama terutama untuk penelitian dan pengabdian pada masyarakat.” Pungkas Wakil Rektor.

    Visi dan misi UTI inline/paling dekat dengan FGMPL dalam rangka membantu mencerdaskan bangsa. UTI memiliki program Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian dengan standar internasional.

    Pada kesempatan ini, Dr. Heri Kuswoyo, S.S., M.Hum selaku Dekan Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan Universitas Teknokrat Indonesia (UTI) menambahkan, visi dan misi UTI inline/paling dekat dengan FGMPL Lampung dalam rangka membantu mencerdaskan bangsa dilevel siswa dan guru.

    “Pengajaran dan penelitian bersama Program Studi Pendidikan dengan standar internasional adanya kerja sama dan kolaborasi FGMPL yang saling menguntungkan. Pengabdian pada masyarakat dilakukan setiap semester untuk memenuhi SKS pengajaran, penelitian, dan pengabdian”, papar Heri juga selaku Dewan Pembina Pengembangan Teknis FGMPL Lampung dan SDM.

    Tak hanya itu, Heri melanjutkan, UTI melakukan Program Kreativitas Mahasiswa (PKM), Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), dan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) merambah sampai 15 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Lampung.

    Masih menurut Heri, kolaborasi UTI dan FGMPL Lampung dengan adanya MoU 3 – 5 tahun harus ada aksi dan hasil. Apa kebutuhan sekolah untuk pengembangan prestasi bisa didiskusikan dengan UTI, tutup Heri.

    Pada acara ini banyak mendapatkan ilmu dan informasi yang akan dikembangkan bersama dalam rangka literasi. Di bawah naungan Dinas-dinas Perpustakaan dan Arsip serta Dinas terkait lainnya yang akan memberikan dukungan dan bimbingan di seluruh Kabupaten/Kota.

    Di kesempatan yang sama, Drs. Sumedi, M.M selaku Ketua Forum Guru Motivator Penggerak Literasi (FGMPL) Provinsi Lampung menyatakan, kami banyak mendapatkan ilmu dan informasi yang akan kami kembangkan bersama dalam rangka literasi.

    Program-program menurut Sumedi yang bisa dikembangkan disekolah untuk murid dan guru agar diberikan dukungan dan pendampingan oleh Tim UTI dalam merealisasikannya terkait dengan program Tri Darma Perguruan Tinggi.

    “Diharapkan kerja sama ini bisa berkelanjutan dan UTI bisa menjadi tolak ukur meningkatnya indeks literasi dan numerasi di Provinsi Lampung”, ujar Sumedi

    Pada kesempatan ini juga Semedi mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh UTI. “Terima kasih banyak kepada UTI terutama Fakultas Sastra dan Ilmu Pendidikan beserta semua jajarannya yang siap menjalankan program literasi bersama FGMPL”, tandas Sumedi.

    Diketahui, pihak UTI yang hadir pada acara ini Dr. E. Ngestirosa EWK, S.Pd., M.A.-Wakil Dekan I. Dr. M. Yuseano Kardiansyah, S.S., M.A.-Wakil Dekan III. Dr. Laila Ulsi Qodriani, S.S., M.A.- Kaprodi S2 Bahasa Inggris

    Lalu, Suprayogi, S.S., M.Hum.- Kaprodi S2 Bahasa Inggris. Dr. Afrianto, S.S., M.Hum.- Kaprodi S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nicky Dwi Puspaningtyas, S.Pd., M.Pd.- Kaprodi S1 Pendidikan Matematika, dan Reza Adhi Nugroho, S.Pd., M.Pd.- Kaprodi S1 Pendidikan Olahraga.

    Sedangkan dari FGMPL yang hadir yaitu Bidang Publikasi/Dokumentasi dan Portal IT Arsiya Heni Puspita, S.I.Kom – Jurnalis. Bidang Keorganisasian Sri Uniati, S.Pd dari TK Suka Rahayu Negeri Katon Pesawaran. Bidang Koordinator Jenjang Pendidikan Siska Puspita Sari dari UPTD SDN 1 Sidorejo.

    Pengurus Bidang lainnya, Nurhayati, S.H.I dari MA Maarif Sukoharjo Pringsewu, Zuroh Alkarimah, S.Pd dari TK IT Arifah Karang Rejo Pesawaran, dan Sri Sundari dari TK Gotong Royong Purworejo Pesawaran. (Heny)

     

    Media Siber Lampung

  • Dalih Bangun Pagar Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gading Rejo Pringsewu Pungli Wali Murid Rp150 Ribu

    Dalih Bangun Pagar Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gading Rejo Pringsewu Pungli Wali Murid Rp150 Ribu

    Pringsewu, sinarlampung.co-Kepala Sekolah SD Negeri 1 Gading Rejo Timur, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, bersama Komite Sekolah diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada wali murid. Sekolah menarik iuran Rp150 ribu permurid dengan dalih untuk membangun pagar sekolah, Selasa 15 April 2025.

    Pungutan tersebut membuat resah para wali murid, dan merasa keberatan. Karena menurut mereka sekolah dasar negeri memiliki anggaran dari pemerintah termasuk Dana BOS. “Saya mewakili wali murid merasa keberatan terkait adanya pungutan biaya untuk membangun pagar sekolah yang dibebankan kepada kami sebesar Rp150 ribu perorang, melalui ketua komite sekolahan,” kata seorang wali murid.

    Karena, katanya, Setau mereka SD Negeri itu mengelola dana dari pemerintah, termasuk Dana BOS. “Setahu Kami sekolah dasar negeri itu memiliki anggaran dari pemerintah dana Bantuan Oprasional Sekolah ( BOS ) yang setiap tahunnya dengan nilai puluhan juta rupiah,” katanya.

    Kepala Sekolah SDN 1 Gading Rejo Timur belum merespon konfirmasi wartawan. Didatangi di sekolah sedang tidak ditempat. “Maaf bang saya hanya guru biasa, kebetulan kepala sekolah gak ada, Baru aja beliau keluar. Kalau kepala sekolah keluar kami sebagai dewan guru gak bisa kasih keterangan terkait yang pertanyakan maaf ya,” kata Ratna, guru sekaligus Bendahara Sekolah.

    Sementara Ketua Komite Sekolah, Narsiman mengatakan pihaknya menarik iuran itu berdasarkan kesepakatan Wali Murid. ”Kami tidak melakukan penarikan iyuran. Semua itu hasil kesepakatan walimurid. Kami gak melakukan penarikan. Kami hanya menyampaikan untuk keamanan sekolah. Dan ada walimurid yang memimpin langsung rapat, dan mereka menyampaikan gimana kalau kita melakukan sumbangan dan kami tidak memaksa berapapun kami terima,” kata Narsiman.

    Menurutnya, jika sumbangan itu tidak mencukupi, pihaknya akan mencari donatur. “Kalaupun dana sumbangan tersebut kurang kami mencari donatur sumbangan yang lain apa dari alumni SD ini. Dan kami sepakat sumbangan Monggo silahkan, karna memang semua walimurid kami undang semua dari kurang lebih 140 wali murid lebih tapi yang hadir sudah memenuhi kuota hampir 90 orang kurang lebih. Jadi kami tidak menentukan besaran iuran tersebut mereka yang menentukan,” katanya.

    Narsiman berdalih dirinya telah menyampaikan kepada bendahara, jika ada ang keberatan silahkan sampaikan mampunya berapa. “Saya sudah pesan dengan bendahara, gak mesti Rp150 ribu. Jika ada yang keberatan silahkan sampaikan saja mampunya berapa kan gitu. Jadi kami tidak menentukan berapanya. Terkait anggaran dana bos bidang kegiatan pembangunan pasilitas sekolah tahun ajaran 2023 dan 2024 itu saya gak tau karna saya hanya komite dan itu urusan sekolah,” katanya.  (Red)

  • Permahi Soroti UKT Bodong Kampus UIN Raden Intan

    Permahi Soroti UKT Bodong Kampus UIN Raden Intan

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI) Lampung menerima laporan dari delapan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung terkait dugaan penipuan berkedok penurunan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Para korban mengaku telah mentransfer sejumlah uang kepada oknum yang menjanjikan bisa menurunkan biaya UKT mereka.

    Ketua Dewan Cabang PERMAHI Lampung, Tri Ramadona, mengaku prihatin atas kejadian ini, dan menilai bahwa maraknya kasus seperti ini merupakan cerminan dari dua masalah besar yang selama ini luput dari perhatian serius pihak kampus.

    “Pertama, ini menunjukkan bobroknya sistem keuangan di UIN Raden Intan. Celah dalam tata kelola kampus telah dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melakukan manipulasi dan penipuan terhadap mahasiswa yang tengah kesulitan ekonomi,” ujar Tri.

    “Kedua, mahalnya UKT menjadi beban berat bagi mahasiswa. Dalam kondisi terdesak, mereka akhirnya mencari jalan pintas, dan di sinilah mereka terjebak dalam praktik ilegal yang sangat merugikan,” tambahnya.

    Sebagai bentuk kepedulian dan tanggung jawab sosial, PERMAHI Lampung akan membuka Posko Pengaduan Kasus UKT Bodong untuk menampung laporan-laporan lanjutan dari mahasiswa UIN Raden Intan yang merasa menjadi korban penipuan serupa. Posko ini akan menjadi wadah advokasi dan pendampingan hukum yang terbuka bagi seluruh mahasiswa.

    “Kami menduga bahwa kasus ini tidak hanya menimpa delapan orang, tapi bisa jadi jauh lebih banyak. Karena itu, kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas, baik melalui jalur hukum maupun dengan menekan pihak kampus agar melakukan reformasi sistem secara menyeluruh,” tegas Tri Ramadona.

    PERMAHI juga mengajak seluruh elemen mahasiswa, organisasi intra dan ekstra, serta masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawasi dan mendorong transparansi di lingkungan perguruan tinggi.“Jangan sampai dunia pendidikan yang seharusnya menjadi tempat pembebasan justru berubah menjadi ladang komersialisasi dan penindasan terhadap mahasiswa,” katanya. (Red)

  • Pelepasan Siswa SMA Negeri 1 Kedondong Tahun Pelajaran 2024/2025 Berlangsung Meriah

    Pelepasan Siswa SMA Negeri 1 Kedondong Tahun Pelajaran 2024/2025 Berlangsung Meriah

    Pesawaran, sinarlampung.co – Acara pelepasan siswa kelas XII SMA Negeri 1 Kedondong berlangsung meriah di lapangan sekolah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh OSIS dan berjalan lancar dari awal hingga akhir.

    Acara tersebut turut dihadiri oleh Camat Kedondong, Irwan Rosa, S.H., Ketua Komite Sekolah Mujiman, serta para wali murid kelas XII.

    Dalam sambutannya, Kepala Sekolah Sukma menyampaikan rasa terima kasihnya kepada seluruh dewan guru atas dedikasi dan kerja keras dalam membimbing siswa-siswi selama tiga tahun terakhir. Ia juga mengapresiasi kepercayaan para orang tua yang telah memilih SMA Negeri 1 Kedondong sebagai tempat pendidikan anak-anak mereka.

    “Ini adalah tonggak penting dalam hidup kalian. Tiga tahun belajar di SMA Negeri 1 Kedondong telah memberikan pengalaman, ilmu, dan kenangan yang tak terlupakan,” ujar Sukma di hadapan siswa-siswi kelas XII dan para wali murid.

    Ia juga berpesan agar para lulusan terus belajar, mengejar impian, dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan semangat. “Bawalah ilmu dan budi pekerti yang telah diajarkan oleh bapak-ibu guru. Ingatlah, kesuksesan bukan hanya tentang pencapaian akademis, tapi juga tentang menjadi pribadi yang baik, berintegritas, dan bermanfaat bagi sesama.”

    Lebih lanjut, Sukma berharap para lulusan dapat menjaga nama baik almamater di manapun berada serta menjadi inspirasi bagi adik-adik kelas mereka.

    Camat Kedondong, Irwan Rosa, S.H., yang juga merupakan alumni SMA Negeri 1 Kedondong, turut memberikan nasihat kepada para siswa yang lulus. Ia mengingatkan agar mereka tidak melupakan tempat mereka pernah dididik. “Beberapa waktu lalu, saya bersama para alumni membangun gapura sekolah sebagai bentuk penghargaan dan rasa terima kasih kepada para guru yang telah membimbing kami,” ungkapnya.

    Sementara itu, Ketua OSIS Nurdin menjelaskan bahwa kegiatan perpisahan ini merupakan hasil kesepakatan bersama antara siswa kelas XII dan OSIS. Mereka secara mandiri menggalang dana untuk menyukseskan acara tersebut.

    “Alhamdulillah, berkat dukungan dari teman-teman dan wali murid, dana yang terkumpul mencukupi dan sangat kami hargai. Kami ucapkan terima kasih atas seluruh kontribusi yang telah diberikan,” ujar Nurdin.

    Ia juga menegaskan bahwa penggalangan dana tersebut murni inisiatif siswa dan tidak melibatkan dewan guru maupun pihak komite sekolah. (Mahmuddin)

  • Pemkot Metro Gelar Rapat Rencana Pembentukan Sekolah Rakyat, Dukung Akses Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Miskin

    Pemkot Metro Gelar Rapat Rencana Pembentukan Sekolah Rakyat, Dukung Akses Pendidikan untuk Anak dari Keluarga Miskin

    Metro, sinarlampung.co – Pemerintah Kota Metro menggelar Rapat Rencana Pembentukan Sekolah Rakyat (SR) pada Selasa (15/4), bertempat di Ruang OR Sekretariat Daerah Kota Metro. Rapat yang dimulai pukul 14.30 WIB ini turut terhubung secara daring melalui Zoom dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia.

    Rapat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) No. 8 Tahun 2025 dan Surat Menteri Sosial RI Nomor: S-33/MS/PR.04.01/3/2025 tentang dukungan partisipasi pemerintah daerah dalam pembentukan Sekolah Rakyat. Tujuan utama program ini adalah untuk membuka akses pendidikan seluas-luasnya bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, sebagai bagian dari upaya memutus rantai kemiskinan struktural.

    Program Sekolah Rakyat merupakan inisiatif Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial RI, yang bertujuan mencetak agen perubahan dalam keluarga miskin dengan menyediakan pendidikan berkualitas secara gratis. Program ini menjadi salah satu strategi jangka panjang menuju visi “Indonesia Emas 2045”.

    Rapat dihadiri oleh berbagai pejabat penting Kota Metro, diantaranya Ir. Bangkit Haryo Utomo, MT. (Sekda Kota Metro), Sri Amanto, SH., MH. (Kadis Sosial Kota Metro), dan Perwakilan dari Dinas PUPR, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bappeda, serta staf ahli Wali Kota Metro.

    Beberapa poin penting yang dibahas dalam rapat antara lain:

    1. Pemerintah Kota Metro akan segera menetapkan lokasi dan menyiapkan dokumen lahan sesuai dengan kriteria pembangunan Sekolah Rakyat.

    2. Pembiayaan pembangunan dan operasional sepenuhnya berasal dari Pemerintah Pusat, sementara pemerintah daerah menyediakan lahan sebagai aset milik daerah.

    3. Sekolah Rakyat akan dirancang sebagai sekolah berasrama dengan sistem pendidikan gratis, termasuk pakaian, perlengkapan belajar, serta asupan makan dan gizi yang terjamin.

    4. Program ini akan menargetkan anak-anak dari keluarga miskin berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), khususnya mereka yang berada pada Desil 1 dan 2 atau kategori sangat miskin dan putus sekolah.

    5. Ditargetkan sebanyak 200 Sekolah Rakyat akan didirikan di seluruh Indonesia pada tahun ajaran 2025/2026, dengan kapasitas total mencapai 1.000 siswa.

    Langkah nyata ini diharapkan dapat membawa dampak besar dalam pemerataan pendidikan dan menjadi solusi jangka panjang dalam mengentaskan kemiskinan melalui jalur pendidikan. (***)

  • Marak PKBM Fiktif di Pesawaran Kerugian Uang BPO Mencapai Miliaran

    Marak PKBM Fiktif di Pesawaran Kerugian Uang BPO Mencapai Miliaran

    Pesawaran, sinarlampung.co-Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kabupaten Pesawaran diduga hanya dijadikan kedok untuk menguras anggaran negara. Data wartawan mencatat ada 17 PKBM yang tersebar di Kabupaten Pesawaran. Mayoritas PKBM adalah swasta, belum satupun terakreditasi A. Hanya 1 terakreditas B, dan satu C. Penyusuran wartawan, mayoritas PKBM melakukan kegiatan fiktif, termasuk pengisian data dapodik yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya. Bahkan untuk jauh untuk mencapai standarisasi, sertifikasi ISO 9001:2000, atau sertifikasi ISO 9001:2008.

    Salah satunya PKBM KH Ahmad Dahlan yang berada di Jalan Manunggal, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran diduga fiktf. Selain tidak adanya lokasi yang menjadi tempat kegiatan belajar mengajar seperti alamat lengkap pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Lokasi alamat tidak ditemukan lokasi PKBM tersebut.

    PKBM KH AHMAD DAHLAN merupakan salah satu sekolah jenjang PKBM berstatus Swasta yang berada di wilayah Kec. Gedung Tataan, Kab. Pesawaran, Lampung. PKBM KH.AHMAD DAHLAN didirikan pada tanggal 30 Agustus 2016 dengan Nomor SK Pendirian 420/1130.b/III.01/PD/VIII/2016 yang berada dalam naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Operator yang bertanggung jawab adalah Sanggra Irawan, MPd. Diperbaharui tanggal 8 April 2025.

    Anehnya data tersebut menulis tanggal aktif 2016 dengan akreditasi 1 Januari 1970 tanpa No. SK Akreditasi, dan Belum Bersertifikat. Ironisnya warga sekitar lokasi mengaku tidak tahu tentang keberadaan PKBM yang dikelola ASN Dinas Pendidikan Kabupaten Pesawaran itu. Bahakn surat iziin penylenggaran yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Pesawaran tahun 2026 berlaku hanya sampai tahun 2018. “Tidak tahu mas. Sekolahan apa itu, warga sini tidak ada yang sekolah disana,” kata Warga tak jauh PKBM itu.

    Namun, berdasarkan data yang ada dalam dapodik PKBM KH Ahmad Dahlan termuat Sanggara Irawan,M,PD sebagai kepala sekolah dan juga menjabat operator serta memiliki yang memiliki tiga rombongan belajar dan 1 tenaga pendidik dengan total 44 peserta didik untuk tahun ajaran 2024/2025 genap, waktu penyelenggaran selama 6 hari. Dalam dapodik PKBM itu juga terdaftar memiliki 5 ruang kelas, 1 ruang pimpinan, 1 ruang guru, 1 ruang ibadah dan 2 ruang toilet.

    Saat dikunjungi di lokasi lamat tersebut tidak ditemukan sarana dan prasarana yang dimuat dalam Dapodik. Wartawan yang mencoba mengkonfirmasi nomor hp yang dicantumkan didapodik melalui via whatsapp dan via phone, namun tidak ada respon.

    PKBM Sahibi

    Sebelumnya PKB) Sabihi, yang berlokasi di Pekon Kertasana, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, juga diduga menyelenggarakan pembelajaran fiktif. Program penyetaraan pendidikan yang diluncurkan pemerintah untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), serta anggaran besar yang dialokasikan dari APBN untuk BOSP pendidikan kesetaraan, disinyalir dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

    Data dari Kemendikbud PKBM Sabihi yang pimpin oleh Nopriadi sebagai kepala sekolah sekaligus merangkap sebagai operator. Pada tahun pelajaran 2023/2024 tercatat dalam rekapitulasi jumlah peserta didik sebanyak 229 beserta dengan empat guru.

    Lalu di semester genap tercatat jumlah peserta didik sebanyak 238 dengan jumlah guru sebanyak 4 orang serta memiliki fasilitas ruangan sebanyak 12 diantaranya ruang kelas 3 lokal, ruang perpustakaan 1 lokal, ruang pimpinan 1 lokal, ruang guru 1 lokal, toilet 3, ruang gudang 1, ruang TU 1, serta ruang bangunan 1 lokal, dan memiliki jumlah rombel sebanyak 9 dan tercatat dalam surat keputusan kepala dinas pendidikan Kabupaten Pesawaran nomor : 420/III.01/V.01/2016.

    Lalu, pada tahun anggaran 2023 PKBM Sabihi menerima Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler sebesar Rp166.400.000 dengan rincian paket A sebanyak 2 peserta didik dengan nominal Rp. 2.600.000, paket B sebanyak 6 peserta didik dengan nominal Rp9.000.000, lalu paket C sebanyak 86 peserta didik dengan nominal Rp154.800.000.

    Pada tahun 2024, PKBM Sabihi kembali mendapatkan kucuran Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler sebesar Rp.118.100.000 dengan rincian paket A sebanyak 2 peserta didik dengan nominal Rp.2.600.000, paket B sebanyak 17 peserta didik dengan nominal Rp.25.500.000, lalu paket C sebanyak 69 peserta didik dengan nominal Rp90.000.000.

    Sumber wartawan menyebutkan keadaan PKBM Sabihi yang di indikasikan berbanding terbalik dengan jumlah yang dilaporkan di dapodik. Seperti hal ruang kelas dan fasilitas lainnya tidak sebanyak yang tertera di dalam laporan dapodik, lalu jumlah peserta didik berbeda jauh dari apa yg di cantumkan dalam dapodik.

    “Kalau fasilitas gedung tidak sebanyak itu, apalagi jumlah murid nya, saya tahu karena saya sering lihat pada saat kumpul belajar. Itupun tidak mesti setiap minggu ada siswa yang belajar, kadang hingga berbulan-bulan tidak ada aktifitas,” ujar sumber.

    ]Kepada wartawan Nopriadi selaku kepala sekolah PKBM Sabihi enggan merinci soal nilai anggaran dan mekanisme serta soal sarana prasarana yang tidak sesuai itu. “Salah satu motor penggerak anak-anak putus sekolah di haruskan ikut di pendidikan non formal (PKBM) di kabupaten pesawaran, sosialisasi pentingnya melanjutkan sekolah melalui pendidikan kesetaraan: Paket A (setara SD) Paket B (setara SMP) Paket C (setara SMA) oleh ibu Bupati Pesawaran dan ibu Kadis Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesawaran dengan mengundang kepala Desa dan ibu kepala Desa, apartur Desa, guru dan masyarakat bertempat di PKBM Sabihi,” Tulis Nopri yang memberikan hak jawab diduga tidak sesuai dengan sejumlah pertanyaan wartawan melalui pesan whatsapp.

    Ditanya terkait jumlah penerimaan BOP, Nopriadi justru memberi jawaban tentang kegunaan BOP yang berperan dalam menunjang pembelajaran Asesemen nasional berbasis komputer dan Uji Kesetaraan thn 2023 bukan justru menerangkan jumlah dana yang di kelola. “Sekarang ada yang sudah jadi kepala desa, ya tanggapannya nggk usah tayang dlu, tahan karena saya juga masih di Jogja ada kegiatan,” Ungkap Nopri.

    PKBM Pulau Tegal

    PKBM Pesona Pulau Tegal yang menyelenggarakan pendidikan non formal atau kejar paket A,B dan C yang berlamat di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Pesawaran, juga Diduga menggunakan data peserta didik fiktif.

    Berdasarkan pada data yang dimiliki Lembaga Swadaya Masyarakt Perkumpulan Solidaritas Basar Rakyat (PSBR) jumlah peserta didik yang di laporkan kepada Kementerian Pendidikan melalui data Dapodik pada tahun 2022-Sampai dengan 2024 pada semester 2023-2024 Jumlah peserta didik (PD) laki-laki berjumlah 91 dan perempuan berjumlah 64 sehingga total peserta didik di PKBM Pesona Pulau Tegal menjadi 155 orang.

    Sumber di Pulau Tegal mengatakan PKBM jika Pesona Pulau Tegal memiliki peserta didik diatas 100 orang. Tentunya kegiatan belajar mengajar di PKBM tersebut sangat lah ramai. “Tidak banyak kok pak, setahu saya yang paket C atau setara SMA kayanya ada Herni sama Ani (Dua orang). untuk paket B ada Koma, Sela, Rahmat, Ardi, Arif (lima orang) setau saya cuma itu aja yang masih ada disini untuk sekarang,” ujar sumber wartawan.

    Sementara anggaran bantuan operasional penyelenggara (BOP) untuk peserta didik yang mengikuti paket B setara SMP yakni Rp1,5 juta. Sedangkan BOP untuk peserta didik paket C setara SMA yakni Rp1,8 juta dan peserta didik paket A setara SD Rp1,3 juta.

    Dari keterangan Dra Uniroh, ASN, dan juga selaku Ketua Yayasan, yang juga menjabat kepala sekolah SMPN 25 di Desa Sidodadi, mengatakan bahwa dirinya dari tahun 2017 sudah menjadi kepala sekolah di PKBM Pesona Pulau Tegal, dan pada tahun 2022 diganti kepada Siti Mardian.

    Karena sudah diwajibkan mendirikan yayasan, sehingga Uniroh menjadi Ketua yayasan hingga saat ini. “Untuk peserta didik yang menerima BPO itu sekitar 79 orang atau berapa gitulah. Soalnya di BOP itu keluarnya di usia sekolah aja yang umur 21 tahun ke bawah,” kata Umiroh.

    Kepala Sekolah PKBM Siti Mardian, yang juga guru di SMPN 25 Sidodadi mengatakan peserta didik banyak karena terdiri dari Pokjar. ”Lumayan banyak pak yang ada di data. Cuma kita itu banyak Pokjar, jadi bukan hanya di Pulau, kami Pokjar ada 4 yaitu Gebang, Pulau Tegal, Talang Mulya dan Serengsem,“ kata Siti. (Red)

  • Dana BOS dan Uang Komite SMKN 1 Kota Agung Barat Rp2,7 Miliar Sarat Penyimpangan

    Dana BOS dan Uang Komite SMKN 1 Kota Agung Barat Rp2,7 Miliar Sarat Penyimpangan

    Tanggamus, sinarlampung.co-Pengelolaan anggaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Kota Agung Barat, Tanggamus tahun anggaran 2024, dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan anggaran Komite dari Siswa senilai Rp2,77 miliar diduga sarat dengan praktik penyimpangan.

    Informasi di SMK Negeri 1 Kota Agung menyebutkan total anggaran yang bersumber dari penarikan iuran kepada 763 orang siswa, setiap tahunnya diperkirakan mencapai Rp1,5 miliar atau (Rp1.526.000.000,00), kemudian anggaran dana bos mencapai Rp1,2 miliar. Belum termasuk pungli LKS, Biaya PKL, ekstrakulikuler, dll.

    Dari temuan sementara DPP Pergerakan Mayarakat Analisis Kebijakan (Pematank) Provinsi Lampung, terdapat anggaran mencurigakan dan berpotensi fiktif yaitu:

    — Biaya kegiatan penerimaan peserta didik baru sebesar Rp31 juta
    — Biaya pengembangan Perpustakaan sebesar Rp30 juta
    — Biaya pelaksanaan kegiatan pembelajaran sebesar Rp84,2 juta
    — Biaya pelaksanaan kegiatan evaluasi pembelajaran sebesar Rp317,9 juta
    — Biaya administrasi kegiatan Satuan Pendidikan sebesar Rp355,7 juta
    — Biaya pemeliharaan sarana dan prasarana sebesar Rp159,3 juta
    — Biaya pembayaran honor sebesar Rp266 juta lebih.

    “Dari penggunaan dan penerimaan anggaran tersebut, maka patut diduga bahwa dalam praktik alokasi penggunaan anggaran, terbuka peluang untuk untuk melakukan manipulasi dan mark-up yang tidak sesuai dengan senyatanya,” kata Ketua DPP Pematank Suadi Romli, Selasa 8 April 2025.

    Karena itu, Suadi Romli meminta hal ini menjadi perhatian Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung. “Sudah sepatutnya Kepala Dinas Provinsi untuk melakukan evaluasi dan pemeriksaan terhadap realisasi penggunaan anggaran di SMKN 1 Kota Agung Barat tersebut dan bilamana perlu dapat juga melibatkan Inspektorat Provinsi guna memeriksa lebih jauh tentang adanya dugaan dimaksud,” ujarnya.

    “Kita akan melakukan fungsi dan peran masyarakat. Dan kita akan menindak-lanjuti dugaan tersebut dan kalaupun terdapat bukti yang cukup maka segera akan lakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum,” katanya.

    Tiap Tahun, PIP di Sunat Pungli LKS, PKL Hingga Ekstrakulikuler

    Kabar lain menyebutkan SMKN 1 Kota Agung Barat, dugaan korupsi di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat terjadi sejak tahun 2022. Bahkan tahun 2025 juga ada proyek rehap tiga ruang kelas, Kantor Sekolah, yang dikerjakan asal jadi, melibatkan kepala sekolah dan Komite Sekolah.

    Dugaan penyimpangan dana Bos dan PIP SMK N Kota Agung Barat mencuat karena disinyalir pengelolaan anggaran yang tidak Teransparan. Bahkan setelah kasus pemotongan Dana Program Indonesia Pintar (PIP) ramai menjadi sorotan, pihak SMK N 1 Kota Agung Barat, langsung mengumpulkan seluruh siswa siswi yang pernah mendapatkan bantuan dana PIP melalui Grup WA Sekolah SMK.

    Sekolah meminta para penerima PIP untuk menandatangani surat persetujuan pencairan Dana PIP kepada pihak sekolah. Dan para wali murid dipaksa tanda tangan, tanpa dijelaskan isi surat yang ditanda tangani itu. “Saya enggak tahu apa isi yang ditandatangani, karena waktu saya minta untuk melihat isi surat yang mau ditandatangan itu, Ibu guru enggak mau ngasih tahu, cuma disuruh tanda tangan aja, alasannya untuk pencairan PIP berikutnya,” kata seorang wali murid penerima PIP tahun 2020.

    Mereka juga diminta menulis nama orang tua, nama murid, dan nilai PIP yang diterima. Dengan anggka Rp800 ribu untuk biaya sekolah dan 200 ribu untuk siswa. Padahal setiap pencairan PIP walimurid hanya membawa berkas berupa Foto Copy Kartu Keluarga (KK) dan KTP orang tua ke sekolahan. Tanpa diberi kartu PIP dan ATMnya. Meski keberatan para penerima PIP tidak bisa berbuat banyak.

    Bukan hanya itu saja, dugaan pungli marak di sekolah itu, mulai dari praktek jual beli buku LKS (Lembar Kerja Siswa), hingga siswa- siswi harus membayar jutaan rupiah saat akan melakukan PKL (Praktek Kerja Lapangan), sejak jama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kota Agung Barat, Jamnur Hardy tahun 2020.

    Saat itu (2020) diketahui, dana BOS di SMK Negeri 1 Kota Agung Barat tahun 2020 yakni Triwulan I dengan nilai Rp250.460.000, Triwulan II Rp501.120.000, Triwulan III Rp250.260.000, dan Triwulan IV Rp265.280.000. Belum termasuk Komite. Kemudian LKS ditarik Rp10 ribu permata pelajaran. Belum termasuk bayaran bulan ekstrakurikuler dan pembelian lat secara mandiri. (Red)