Sinarlampung

Kategori: Pendidikan

  • Dua Organisasi Mahasiswa Unila Tawuran, Fasilitas Kampus Rusak 4 Orang Luka-luka 

    Dua Organisasi Mahasiswa Unila Tawuran, Fasilitas Kampus Rusak 4 Orang Luka-luka 

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Beredar video aksi saling serang antar dua kelompok mahasiswa di Bandarlampung. Menurut Informasi, aksi saling serang alias tawuran itu diduga terjadi di Universitas Lampung (Unila) pada Senin, 4 Maret 2024, sekitar pukul 17.30 WIB.

    Sumber informasi menyebut, aksi tawuran diduga dilakukan dua kelompok mahasiswa dari organisasi berbeda. Sumber yang juga mahasiswa Unila ini juga menyebut, lokasi tawuran tersebut terjadi di kampus Fakultas Hukum. Namun, belum diketahui mahasiswa mana saja yang ikut tawuran.

    Dilanjutkan, sebelum terjadi tawuran, sempat terjadi pemukulan junior oleh senior. Namun hal ini belum bisa dipastikan sebagai pemicu tawuran tersebut. “Ada informasi junior dipukuli,” ucap sumber, salah satu mahasiswa Unila.

    Aksi tawuran itu menyebabkan sejumlah fasilitas kampus menjadi rusak dan empat orang mahasiswa luka-luka. Saat ini empat mahasiswa yang terluka tersebut sudah dibawa ke klinik terdekat.

    Dipicu Tak Terima Diteriaki

    Kapolsek Kedaton Kompol Try Maradona membenarkan terkait adanya aksi tawuran di kampus Unila. Dia mengaku pihaknya sudah terjun ke lokasi meredam pertikaian antar dua kelompok mahasiswa itu. “Kedua belah pihak telah melakukan mediasi,” katanya.

    Try mengungkapkan, aksi tawuran bermula saat para mahasiswa sedang mengikuti kegiatan organisasi kampus. Satu kelompok meneriaki kelompok lainnya. “Tak terima ditegur, terjadi keributan dan terjadi aksi saling lempar dari kedua belah pihak,” ucap dia dilansir dari Lampung Geh.

    Menurut Try, setelah ditengahi pihak kampus melalui jalur mediasi kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan tidak akan mengulangi aksi serupa. (Red/*)

  • Kemendiknas Cabut Izin Universitas Mego Pak Tulang Bawang

    Kemendiknas Cabut Izin Universitas Mego Pak Tulang Bawang

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-LLDikti Wilayah II mencabut izin operasional Universitas Megow Pak Tulang Bawang. Universitas kebanggaan Kabupaten Tulang Bawang yang digagas mantan Bupati Abdurahman Syarbini tamat riwayatnya, per 22 Februari 2024 lalu.

    Penyerahan Surat Keputusan Pencabutan Izin Pendirian Universitas Megou Pak Tulang Bawang dilaksanakan di Ruang Sidang B Kantor LLDikti Wilayah II pada pukul 14.00 WIB. Agenda ini dihadiri Kepala LLDikti Wilayah II yaitu Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M. Sc., Kepala Bagian Umum (KBU) LLDikti Wilayah II, Ketua Tim Kerja LLDikti Wilayah II, Penanggung Jawab Tim Kerja LLDikti Wilayah II, dan Perwakilan Yayasan Megou Pak Tulang Bawang.

    Kepala LLDikti Wilayah II yaitu Prof. Dr. Iskhaq Iskandar, M. Sc menyampaikan Pencabutan Izin Universitas Megou Pak Tulang Bawang dari Kementerian Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 156/E/O/2024 tanggal 1 Februari 2024-swpwrti dilansir dari laman resmi LLDikti.

    Konsekuensi pencabutan ini, mewajibkan Yayasan Megou Pak Tulang Bawang untuk:

    1. Wajib menghentikan seluruh kegiatan akademik dan non akademik terhitung sejak Surat Keputusan diterbitkan;

    2. Yayasan harus membuat pengumuman di media massa secara nasional dan lokal;

    3. Tidak melakukan penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Megou Pak Tulang Bawang di Kabupaten Tulang Bawang;

    4. Mahasiswa yang ada harus dipindahkan oleh pihak Yayasan Megou Pak ke Perguruan Tinggi yang sesuai program studinya, berdasarkan kesepakatan antara pihak Yayasan Megou Pak dan mahasiswa yang bersangkutan;

    5. Membuat surat pemberhentian untuk para dosen yang ada di Universitas Megou Pak;

    Semua hal di atas harus dilaporkan kepada Menteri melalui ke LLDikti Wiiayah II. Mengenai kelengkapan berkas KIP Kuliah agar secepatnya disampaikan ke LLDikti Wilayah II. Tim LLDikti Wilayah II akan datang ke Yayasan Megou Pak Tulang Bawang untuk memastikan data KIP yang telah disampaikan sebelumnya. 

    Semua hal yang akan timbul akibat pencabutan izin akan menjadi tanggung jawab Yayasan Megou Pak Tulang Bawang.

    Tulisan Syaiful W Harahap di Kompasiana

    Kreator: Syaiful W. HARAHAP menulis Kompasiana.com dengan judul “Terlantarnya Universitas di Lampung” Dia menyebut dulu di masa Bupati Tulang Bawang, Lampung, dijabat oleh Dr.(cand) Abdurrachman Sarbini, SH, MH, MM, Universitas Megou Pak di Menggala, Tulang Bawang, berdiri kokoh dan diramaikan oleh 2.000-an mahasiswa dan mahasiswi. Sarbini sendiri merupakan perintis, penggagas dan pembangun Universitas Megou Pak.

    Kebanggaan warga Tulang Bawang terhadap Megou Pak karena perguruan tinggi di tingkat kabupaten di satu provinsi di luar Pulau Jawa bisa dihitung dengan jari, maka Universitas Megou Pak ini jadi ‘ikon’ masyarakat Tulang Bawang. “Universitas Megou Pak itu aset rakyat Tulang Bawang yang bisa jadi ikon nasional bahkan internasional karena sangat jarang kabupaten di Indonesia yang punya universitas,” kata Hendriwansyah, yang akrab dipanggil Hendri, sebagai Calon Wakil Bupati Tulang Bawang Periode 2017-2022 bersama Winarti, SE, MH, sebagai Calon Bupati.

    Selain jadi kebanggaan masyarakat Tulang Bawang, Megou Pak pun menunjukkan kepedulian terhadap rakyat dan budaya serta adat-istiadat pribumi Tulang Bawang. Megou Pak berarti ‘marga empat’ yaitu jurai dari empat keturunan yakni Buai Bulan, Buai Tegamoan, Buai Umpu dan Buai Aji.

    Seorang mahasiswa mengaku heran kenapa bupati petahana yang kini ikut Pilkada Tulang Bawang, Ir, Manan A Rozak, MS (berpasangan dengan Heri Wardoyo, SH) tega menghentikan bantuan keuangan dari Pemkab Tulang Bawang kepada Universitas Megou Pak sejak petahana ini menggantikan Bupati Tulang Bawang Dr (cand) Abdurrachman Sarbini, SH, MH, MM.

    Di masa pemerintahan Sarbini, menurut seorang dosen Univ Megou Pak, ada aliran dana Rp 2 miliar setiap tahun dari Pemkab Tulang Bawang ke Universitas Megou Pak. Itulah sebabnya perkulihan di Megou Pak ketika itu gratis. Agaknya, ini pulalah pangkal bencana universitas tsb. karena dengan tiba-tiba bantuan distop oleh petahana (Ir, Manan A Rozak, MS) sehingga universitas kebanggaan masyarakat Tulang Bawang khususnya dan Lampung umumnya ‘kolaps’.

    Ketika aliran dana lancar akreditasi  tujuh fakultas di universitas ini tercatat B, tapi sejak aliran dana dihentikan akreditasi pun turun menjadi C. Tujuh fakultas yaitu: pertanian, ekonomi, pendidikan, hukum, teknik, manajemen, dan sospol.  “Harapan untuk jadi negeri pun pupus sudah,” kata seorang dosen yang mengaku tidak digaji karena dia ingin menyelamatkan universitas itu.

    Rupanya, untuk menyelamatkan Megou Pak pihak universitas menghubungi alumni agar mau mengajar tanpa dibayar. Dari 2.000-an mahasiswa ketika ada aliran dana dari Pemkab Tulang Bawang sekarang tinggal ratusan. Mahasiswa pun harus membayar uang semesteran.

    Fasilitas di kampus itu pun tidak terurus lagi. Listrik di gedung utama diputs PLN sehingga mahasiswa dan dosen serta tamu harus naik tangga ke lantai atas. “Saya bangga kuliah di sini,’ ujar seorang mahasiswi yang semula tidak pernah membayangkan bisa kuliah karena kalau harus ke Bandar Lampung orang tuanya tidak mampu membiayainya.

    Sayang, harapan ratusan bahkan ribuan lulusan SMA dan SMK di Tulang Bawang tiba-tiba pupus karena aliran dana dari Pemkab Tulang Bawang diputus oleh Pemkab Tulang Bawang. Hanya yang mampu saja yang bisa kuliah karena sekarang harus bayar biaya semester. “Ah, kami sudah tidak percaya kepada bupati karena sudah terbukti dia menghentikan dana ke Megou Pak,” kata seorang mahasiswa.

    Beberapa mahasiswa mendatangi Hendri di pos pemenangan pasangan Win-Hen dalam Pilkada Tulang Bawang 2017. “Kami punya langkah konkret untuk menyelamatkan Universias Megou Pak,” kata Hendri dengan nada yakin.

    Hendri enggan menyebut langkah yang akan mereka tempuh jika kelak menang dalam pilkada. Tapi, yang jelas Win-Hen mempunyai komitmen yang kuat untuk menyelamatkan Universitas Megou Pak, bahkan akan meningkatkan statusnya agar bisa jadi universitas negeri. Bag Win-Hen menyelamatkan Universitas Megou Pak sama saja dengan meningkatkan harkat dan martabat rakyat Kabupaten Tulang Bawang di kancah dunia pendidikan nasional.

    Tapi faktanya sama, janji Hen pun cuma omon-omon, hingga akhir jabatan justru kini di Cabut izinnya.(Red)

  • Lampung Darurat Bullying, FGII Lampung Minta Kepala Dinas dan Kepsek Mundur

    Lampung Darurat Bullying, FGII Lampung Minta Kepala Dinas dan Kepsek Mundur

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Dewan Pimpinan Daerah Federasi Guru Independen Indonesia (DPD FGII) Provinsi Lampung angkat bicara terkait maraknya kasus perundungan, kekerasan dan tawuran di kalangan pelajar di berbagai daerah di Provinsi Lampung.

    Beberapa kasus perundungan yang terjadi diantaranya di MTsN 2 Bandar Lampung, SDN 1 Teluk Pandan, SMKN 5 Bandar Lampung. Kasus perundungan juga menimpa siswa SMPN 3 Batanghari, Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur pada 7 Februari 2024. Korban yang mengaku diikat dengan kabel kipas angin tangan dan leher kini mengaku trauma dan ketakutan.

    Menanggapi banyaknya kasus perundungan yang terjadi di sekolah, Ketua FGII Provinsi Lampung Anton Kurniawan, didampingi Kabid Humas Jamal meminta pihak sekolah bersama Dinas Pendidikan dengan melibatkan pihak-pihak terkait secara konsisten melakukan langkah pencegahan sehingga tidak terjadi aksi perundungan di sekolah yang bisa berakibat fatal terhadap masa depan anak.

    “Kita harus bisa melakukan langkah-langkah pencegahan agar tindak perundungan atau bullying ini tidak terus terjadi. Tentu saja dalam hal ini sekolah tidak bisa bekerja sendirian, tapi juga melibatkan orang tua siswa, pihak dinas, kepolisian, masyarakat, organisasi, pers dan siapa saja yang peduli pendidikan. Semua harus terlibat menangani kasus perundungan ini. Ini masalah yang sangat serius sehingga tidak bisa kita diamkan,” ujar Anton.

    Salah satu cara yang bisa dilakukan, ucap Anton, kepala sekolah harus rajin mengingatkan para guru agar tidak melakukan perundungan dan intimidasi terhadap siswa, sebab bisa berdampak secara langsung terhadap mental peserta didik.

    “Perundungan di sekolah tidak hanya dilakukan oleh siswa, tapi juga guru. Sering tanpa sadar guru mengatakan hal-hal yang bersifat intimidasi yang bisa membuat siswa menderita gangguan mental. Ini juga sangat berbahaya, jadi guru juga harus berhati-hati jangan sampai malah menjadi pelaku bullying terhadap siswanya,” ujarnya.

    Selain itu, Anton juga meminta Kepala Dinas Provinsi maupun Kabupaten mundur jika tidak bisa menyelesaikan kasus-kasus perundungan di sekolah.

    “Kasus perundungan ini akan terus berlanjut jika tidak diselesaikan dan pelakunya tidak diberi sanksi yang tegas, padahal dampak perundungan ini sangat serius bagi korban. Dinas harus tegas jika ada kepala sekolah tidak mampu menyelesaikan persoalan seperti ini, sebaiknya kepala sekolah tersebut dicopot saja dan diganti. Kalau perlu kepala dinasnya juga mundur sebagai bentuk tanggung jawab terhadap jabatan yang diemban,” pungkasnya. (***)

  • Plh Kepsek SMAN 1 Cukuh Balak di Duga Melakukan Praktik KKN dalam Mengeluarkan Rekomendasi 

    Plh Kepsek SMAN 1 Cukuh Balak di Duga Melakukan Praktik KKN dalam Mengeluarkan Rekomendasi 

    Tanggamus, Sinarlampung.co – LPAKNRI PROJAMIN LAMPUNG menyambangi SMAN 1 Cukuh Balak guna investigasi kelapangan terkait adanya rekomendasi yang di keluarkan Plh kepala sekolah untuk Guru honor nonaktif selama 3 tahun ikut seleksi PPPK. (Selasa, 27 Februari 2024).

     

    Hermawansyah ketua LPAKNRI PROJAMIN LAMPUNG dan tim ditemui langsung oleh Slamet kepala sekolah setempat didampingi Medi guru BK di ruangannya. Namun terkesan menutupi keberadaan Afridayani (Plh kepsek/ Wakakur)

    ” saya baru disini dan tidak tau persis kronologis ceritanya karena semua kebijakan ada di Plh saat itu dan sementara yang bersangkutan sedang dinas luar. Saya juga sudah di panggil atasan untuk masalah ini namun saya belum dapat mengambil langkan kebijakan,” terangnya

     

    Di ruang kerja Afridayani nampak sepasang sepatu dan kipas anginnya menyala. Yang menandakan ada orang di dalamnya.

    ” Jangan bohong pak, Bu Afridayani ada Lo itu sepatunya ada di ruangan nya” ucap Hermawan

     

    Tak lama dari itu Afridayani keluar dari persembunyiannya dan mengatakan sedang tidak sehat.

    “Maaf abang-abang semua saya tidak tahu kalok ada tamu, kebetulan saya lagi gak enak badan istirahat,” katanya dengan entengnya.

     

    Afridayani mengatakan drinya hanya melanjutkan kebijakan Solihul Anwar kepala sekolah sebelumnya.

    “Meli masuk jadi honor murni sejak tahun 2000 menurut kami Meli merupakan guru yang cerdas maka di ijinkan untuk meneruskan pendidikan S2, oleh pak Solihul kepsek saat itu dan diberikan cuti secara lisan dan setelah lulus dapat kembali mengajar di SMAN 1 Cukuh Balak” jelasnya

     

    Dikatakan Solihul Anwar telah mengundurkan diri dan tidak di ketahui keberadaannya, sebagai PLH dipegang Afridayani yang tetap mempertahankan data dapodik Meli dengan catatan ada penganti dikala Meli cuti.

    “Penganti Meli adalah seorang guru mapel IPA di salah satu SMPN dengan status ASN, kebetulan beliau ada 2 hari jam kosong, untuk mapel kimia di sekolah kami hanya ada 16 jam dalam satu Minggu dan guru pengganti itu hanya kami ganti ongkos bensin Rp 30.000 dari dana komite setiap kehadirannya, kemudian di tahun 2023 Meli mengikuti ujian PPPK atas rekomendasi saya dan lulus dengan nilai sempurna,” pungkasnya

     

    Usai melakukan konfirmasi Hermawansyah ketua LPAKNRI PROJAMIN LAMPUNG kepada awak media mejelaskan banyak kejanggalan dan banyak yang di kambing hitamkan dalam kasus ini.

    “Dari awal Slamet kepsek terkesan menyembunyikan Afridayani selaku Plh yang memberikan kebijakan, ada dugaan penyalahgunaan jabatan dan wewenang yang di lakukan Plh kepsek, dimana seorang honor murni dapat di berikan cuti selama 3 tahun secara lisan dan mendapat rekomendasi untuk seleksi PPPK, sementara Plh tidak memberikan kesempatan kepada tenaga honorer yang baru setengah tahun tidak aktif. Kuat dugaan ada unsur KKN kebetulan Afrida dan Meli sama berasal dari kecamatan Limau. Dengan maraknya pemberitaan surat cuti Meli tiba-tiba muncul dan selama cuti data dapodik Meli tidak adalagi di SMA tersebut, hal ini tidak sesuai dengan keterangan Afridayani, mririsnya lagi ternyata Meli tidak lagi mengajar di situ” ujarnya.

     

    LPAKNRI PROJAMIN LAMPUNG berdasarkan data dan fakta di lapangan akan segera membuat laporan resmi adanya dugaan persekokolan jahat di SMAN 1 Cukuh Balak

    “Kuat dugaan adanya pemufakatan jahat dan unsur KKN di sekolah ini, dalam waktu dekat akan kami laporkan secara resmi ke Dinas Pendidikan Lampung dan akan kami tembuskan MENPAN-RB yang menangani tentang kepegawaian,” pungkas Hermawan (Wisnu)

  • Jadi Langganan Banjir Terkini SMP Negeri 34 Trendam 4 Meter, Banyak Aset Kantor Rusak

    Jadi Langganan Banjir Terkini SMP Negeri 34 Trendam 4 Meter, Banyak Aset Kantor Rusak

    Bandar Lampung, sinarlampung.co-Hujan deras dan mengakibatkan banjir bandang di Kota Bandar Lampung merendam lokasi SMP Negeri 34 Bandar Lampung ketinggian air mencapai empat meter. Sabtu malam tergenang, lalu minggu dibersihkan. Minggu malam kebanjiran lagi. Lokasi sekolah didataran rendah dan menjadi langganan banjir.

    “Dua hari berturut-turut alami kebanjiran, lima laptop, dua LCD, kulkas dan aset lain milik SMPN 34 Bandar Lampung rusak terendam air berlumpur. Airnya sampai masuk ke ruang TU, Kepasekolah, dan ruang guru, dapur sekolah. bahkan sound system sekolah juga kerendam,” kata Kepala SMPN 34 Bandar Lampung Rita Ningsih, disela-sela membersihkan sisa-sisa lumpur di ruang kelas, Senin 26 Februari 2024.

    Menurut Rita terkait dokumen penting dan nilai sekolah siswa sudah diamankan karena disimpan di dalam database. Sehingga guru cukup membuka file untuk melihat nilai sekolah. “Kalau nilai aman. Soalnya kita simpan filenya. Seperti rapor gitu ya, insya Allah aman. Cuma mungkin aset sekolah saja tadi yang rusak,” imbuhnya.

    Pihaknya sekolah telah mendokumentasikan semua aset-aset rusak tersebut untuk dilaporkan kepada dinas pendidikan. Sementara kebijakan selanjutnya diserahkan kepada dinas pendidikan. Rita menyebutkan, banjir di SMPN 34 Bandar Lampung terjadi dua malam berturut-turut yakni Sabtu dan Minggu (24-25 Februari 2024) malam.

    “Sabtu malam itu banjirnya sampai masuk ke dalam kelas yang di gedung ini, kira-kira 4 meter lah. Nah Minggunya kan kami bersih-bersih, tapi malamnya banjir lagi sekira dengkul orang dewasa lah,” ucapnya.

    Sehingga pihak sekolah akhirnya melakukan pembersihan kembali hari ini dan dibantu oleh dinas damkar setempat. Lumpur dari banjir cukup tebal dan sulit untuk dibersihkan tanpa air bersih. Sekolah terpaksa meliburkan siswa untuk belajar di rumah. “Sebagian ada anak yang datang ke sekolah tadi. Karena memang Sabtu malam banjir itu, kita sudah bersihkan semua dan anak siap belajar. Tapi ternyata malam Seninnya banjir lagi,” ujarnya.

    Rita mengakui, SMPN 34 Bandar Lampung memang cukup sering terkena banjir khususnya di ruang kelas yang berada di gedung bawah. Itu dikarenakan lokasinya memang di dataran rendah. “Tapi memang biasanya yang disini kalaupun kena banjir itu gak parah, cuma di halaman gak sampai masuk kelas. Tapi yang ini memang paling parah,” ujarnya.

    Ia mengatakan, hal ini juga kemungkinan disebabkan oleh meluapnya sungai di dekat sekolah. Maka ia berharap pemda setempat bisa memperbaiki drainase di lingkungan SMPN 34 Bandar Lampung. “Karena yang penting drainase itu baik. Harapannya tetap menjadi perhatian pemda karena disini daerah rendah. Harapannya drainasenya bagus saja,” ucapnya. (Red)

  • Eks Kadis Pendidikan Tanggamus Didakwa Korupsi Dana BOS Rp600 Juta

    Eks Kadis Pendidikan Tanggamus Didakwa Korupsi Dana BOS Rp600 Juta

    Bandarlampung, sinarlampung.co – Mantan Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Tanggamus, Aswin Dasmi (AD) bersama tiga terdakwa lainnya, Pebriansyah (PE), Munzir (MU), Achmad Ridho Sirham (AR) menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Tanjung Karang, Rabu siang, 21 Februari 2024.

    Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan keempat terdakwa diduga melakukan tindak pidana korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Afirmasi Meubeler dan Kinerja SD-SMP se-kabupaten Tanggamus tahun anggaran 2020 sebesar Rp600 juta lebih dari total anggaran sebesar Rp7,8 miliar.

    Dakwaan JPU untuk keempat terdakwa berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung nomor PE.03/SR-1506/PW08/5/2022 tertanggal 15 Agustus 2024. BPK mencatat Kerugian negara yang ditimbulkan dari penyimpangan dana BOS Afirmasi Meubeler dan Kinerja tersebut mencapai Rp605,3 juta.

    Penasehat hukum terdakwa Aswin Dasmi (AD), Ali Butho mengatakan pihaknya tidak mengajukan eksepsi atas dakwaan JPU tersebut. Pihaknya memilih untuk melakukan pembuktian di persidangan.

    “Klien saya belum tentu bersalah, mari kita buktikan pada sidang pembuktian. Mudah-mudahan akan terungkap kebenaran yang baik dan benar bagi semua pihak,” pungkas Ali Butho.

    Berita Terkait: 

    1. Mantan Kadisdik Tanggamus Aswin Dasmi Bersama Tiga Tersangka Korupsi BOS Afirmasi Dilimpahkan Ke Kejati Lampung

    2. https://sinarlampung.co/proyek-bos-afirmasi-tanggamus-tahun-2020-senilai-rp78-milyar-diduga-jadi-ajak-korupsi-penegak-hukum-diminta-turun/ 

    3. https://sinarlampung.co/satu-tahun-lebih-proses-hukum-korupsi-bos-afirmasi-sd-smp-tanggamus-rp786-miliar-tahun-2020-mandek-di-polres-tanggamus/

    Adapun identitas keempat terdakwa yakni, Mantan Kadis Pendidikan Tanggamus, Aswin Dasmi (AD) kini menjabat Kepala Dinas Tenaga Kerja Tanggamus. Kemudian Pebriansyah (PE) seorang ASN, Munzir (MU) adalah seorang wiraswasta, dan Ahmad Ridho Sirham (AR) selaku pemilik Sistem Informasi Pengadaan Sekolah (Siplah) penyedia barang. (Red/*)

  • Kepsek SMA PGRI 2 Marga Tiga Potong Dana PIP 2024, Siswa Hanya Dapat 200 Ribu

    Kepsek SMA PGRI 2 Marga Tiga Potong Dana PIP 2024, Siswa Hanya Dapat 200 Ribu

    Lampung Timur, sinarlampung.co – Pihak Sekolah Menengah Atas (SMA) PGRI 2 Marga Tiga Lampung Timur melakukan pemotongan dana bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) tahun 2024. Hal itu sontak mengundang pertanyaan dari para siswa penerima program bantuan khusus sektor pendidikan tersebut.

    Berdasarkan pengakuan salah satu siswa, dirinya bersama penerima lainnya diminta menandantangani surat kuasa yang telah disiapkan pihak sekolah. Surat kuasa diketahui bertujuan mewakili siswa penerima untuk pengambilan dana bantuan PIP di bank.

    “Awalnya kami mendapat pemberitahuan dari pihak sekolah bahwa kami yang berjumlah 100 orang ini mendapatkan bantuan dari program PIP. Kemudian kami di suruh menandatangi Surat kuasa untuk pengambilan uang bantuan itu ke bank atas nama kepala sekolah. Karena kami tidak tau aturan dari pengambilan uang itu ke bank, makanya kami ikuti kemauan pihak sekolah,” ceritanya ke wartawan, 20 Januari 2024.

    Tidak lama setelah penandatanganan surat kuasa tersebut, dirinya bersama siswa lain dipanggil pihak sekolah untuk mengambil dana bantuan yang telah tercairkan. Namun, jumlah PIP yang diserahkan pihak sekolah membuatnya kaget, seharusnya Rp1 juta, yang diterimanya hanya Rp200 ribu saja.

    “Pada bulan Januari kami yang mendapatkan bantuan itu dipanggil oleh pihak sekolah. Lalu kami diberi uang sebesar Rp 200 ribu. Setelah itu ada yang bertanya kok cuma dapat 200 ribu bukannya kami mendapat bantuan itu sebesar 1 Juta, tapi kepala sekolah menjawab sisanya untuk keperluan sekolah,” katanya.

    Sementara itu, Kepala Sekolah SMA PGRI 2 Marga Tiga Sukendar saat diminta tanggapan tak menampik soal adanya pemotongan dana bantuan PIP tersebut. Dia mengatakan pemotongan tersebut digunakan untuk menutupi berbagai keperluan siswa sendiri, termasuk pelunasan komite yang menunggak.

    “Iya benar pak ada pemotongan itu, tapi kenapa bapak tidak menanyakan keperluannya untuk apa, Kalau begitu saya akan menjelaskan keperluannya untuk apa. Uang itu untuk melunasi uang Komite mereka yang belum lunas kemudian untuk jajan mereka di sekolah,” cetus Sukendar, Sabtu 27 Januari 2024.

    Sementara terkait pengambilan dana PIP di bank yang diwakili pihak sekolah melalui surat kuasa, Sukendar mengatakan hal itu bertujuan untuk meringankan beban para siswa ketika mengambilkan sendiri.

    “Kalau siswa yang mengambil sendiri banyak biaya yang harus di keluarkan, untuk ongkos mobil lah. Karena kalau ngambilnya bersamaan otomatis kita nyewa bis, belum lagi uang makannya siswa itu sendiri. Karena semua itu harus ditanggung oleh siswa, masa pihak sekolah yang harus menanggungnya. Makanya saya berinsiatif untuk mengambilnya sendiri,” jelasnya.

    Terkait hasil wawancara terkait adanya pemotongan dana PIP tersebut, Sukendar melarang wartawan untuk menuangkannya dalam sebuah pemberitaan tanpa seizinnya. “Dan bapak juga tidak bisa memberitakan hal ini tanpa izin dari saya,” cetus Sukendar. (Red/*)

  • Guru Honorer di Tulang Bawang Barat Usul Formasi PPPK dan CPNS Untuk Tenaga Pendidik, Pemda Tergantung Usulan Sekda

    Guru Honorer di Tulang Bawang Barat Usul Formasi PPPK dan CPNS Untuk Tenaga Pendidik, Pemda Tergantung Usulan Sekda

    Tulang Bawang Barat, sinarlampung.co-Ratusan guru honorer yang tergabung dalam Forum Guru Prioritas Pertama Negeri dan Swasta (FGPPNS) mengadukan nasibnya le DPRD Tulang Bawang Barat (Tubaba). Mereka meminta wakil rakyt Tubaba itu untuk mengajukan usulan pengadaan formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan CPNS yang di isi oleh tenaga pendidik, Selasa 30 Januari 2024.

    Ketua (FGPPNS), Endah Suryani mengatakan, sebanyak 496 para tenaga pendidik tersebut merupakan guru honorer yang sudah mengikuti tes seleksi P3K pada tahun 2021 lalu. Karena itu Pemkab Tubaba wajib mengusulkan kembali 496 yang sudah mengikuti tes seleksi P3K dua tahun lalu.

    Sesuai dengan surat Kemenpan-RB Nomor B/3540/M.SM.01.00/2023, tanggal 21 Desember 2023 tentang usulan kebutuhan ASN. ”Target kami yang ikut tes pada tahun 2021 lalu mesti dibereskan. Sebab itu adalah hak kami. Meskipun kami mesti mengikuti tes kembali. Kami siap,” kara Edah Suryani, kepada wartawan.

    Endah Suryani menyampaikan hal itu dihadapan Wakil ketua II DPRD Tubaba S. Joko Kuncoro dan sejumlah anggota DPRD yakni Paisol, SH ketua Komisi III, Gunawan Agung Kuncoro Anggota Komisi II dan Drs. Sobri, MM anggota Komisi III. Hadir sejumlah kepala OPD antara lain, kepala BKPSDM Novian, PH, SE.,MM Sekretaris dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Abdurrahman, M. Rasydi, SH Asisten bidang Administrasi Umum, Mirza Irawan, S.Sos.,MM kepala BPKAD.

    Endah Suryani meminta Pemkab Tubaba dapat mengusulkan kepada Kemenpan RB agar guru honorer Tubaba dapat diusulkan pada formasi PPPK tahun 2024. ”Kami meminta kepada Pemkab Tubaba dapat mengusulkan guru honorer Tubaba pada formasi PPPK tahun 2024 ini ke Kemenpan RB guna mengubah nasib kami,” pintanya.

    Siti Maisaroh. Guru honorer SDN 11 Tumijajar yang mengaku menjadi guru honorer sejak tahun 2009 dan hanya mendapat gaji Rp300 ribu rupiah. Dia mengharapkan bantuan Pemkab Tubaba agar dapat merubah nasibnya dan keluarga sekaligus menjawab penatian panjangnya selama ini.

    Hal yang sama juga disampaikan Ati Kartika Sari, guru honorer SDN 33 Candra Jaya Tulang Bawang Tengah (TBT) yang mengaku sudah menjadi guru honorer sejak tahun 2020 yang juga mengharapkan Pemerintah Kabupaten Tubaba pada tahun 2024 ini mengajukan formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) kepada Pemerintah Pusat. ” Harapan kami ada kepastian adanya formasi PPPK pada tahun 2024 ini. Hal ini terkait dengan nasib kami dan teman-teman seperjuangan guru honorer yang ada di Tubaba ini,” pinta Ati.

    Menanggapi desakan guru itu, Ketua Lintas Komisi DPRD Tubaba, Joko Kuncoro mengatakan, pihaknya menampung semua usulan guru honorer. Dan akan memperjuangkan nasib guru honorer dengan melakukan usulan kepada Pemkab untuk ditindak lanjuti ke pemerintah pusat. ”Karena kami kasihan juga, banyak guru honorer yang sudah mengabdi puluhan tahun. Namun, tak kunjung diberikan kesempatan sebagai P3K,” kata dia.

    Tidak Ada Anggaran?

    Sementara Kepala BKPSDM Tubaba, Novian Priahutama mengungkapkan bahwa 496 guru honorer tersebut sudah terdata oleh Badan Kepegawaian Nasional (BKN). Dan menurut Novian, ratusan tenaga honorer itu bukan tidak diusulkan, akan tetapi tidak dianggarkan untuk pengangkatannya karena keterbatasan anggaran. “Intinya tidak ada anggaran untuk pengangkatannya,” kata Novian.

    Untuk tahun 2024, kata Novia, terdapat surat dari Kemenpan-RB untuk menyelesaikan masalah P3K dengan cara diusulkan tahun ini. Karena berdasarkan peraturan UU No. 1 tahun 2023 tentang pembayaran gaji dan tunjangan. Pengalokasiannya untuk gaji hanya sebesar 30 persen dari Dana Alokasi Umum (DAU).

    Sementara, kata Novian, berdasarkan informasi dari Kepala BKAD Tubaba, Pemkab Tubaba sudah mengalokasikan dana sebesar 31 persen lebih dari jumlah P3K yang ada saat ini. Dan untuk pengusulan ini tergantung kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Tubaba, Novriwan Jaya selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). ”Jadi usulan ini tergantung pimpinan kami dalam hal ini pak Sekda. Apakah akan diusulkan semua atau tidak,” katanya. (Red)

  • Berigjen Pol Dr Hengki Haryadi Motivasi Pelajar SMA Taruna Nusantara

    Berigjen Pol Dr Hengki Haryadi Motivasi Pelajar SMA Taruna Nusantara

    Magelang, sinarlampung.co–Brigjen Pol Dr H Hengki Haryadi SIK MH dan Brigadir Jenderal (Inf) Edwin Sumantha, S.H PG Dipl, MHan, menjadi pembicara dalam Studium Generale hari kedua, SMA Taruna Nusantara, Magelang, Minggu, 28 Januari 2024.

    Brigjen Pol Dr H Hengki Haryadi SIK MH dan Brigadir Jenderal (Inf) Edwin Sumantha, S.H PG Dipl, MHan, bersama Staf pengajar SMA Taruna Nusantara

    Hengki dari Jenderal Polisi yang juga alumi Taruna angkatan 1 (TN1) menjadi pembicara sektor kedinasan Polri, sedang Brigadir Jenderal (Inf.) Edwin Sumantha, S.H., PG. Dipl.,M.Han. yang juga TN 2, bicara tentang kedinasan TNI. Acara dipandu Moderator: AKP Egen Arnanda,S.Tr.K., S.I.K., M.A.(TN 20).

    Panitia Satdium General mengatakan paparan kedua Alumni SMA Taruna Nusantara Angkatan 1 dan 2 ini berlangsung sangat menarik karena keduanya memperkaya paparannya dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang menantang dan dramatis.

    Brigjenpol Dr Hengki yang lebih banyak penugasan di reserse, seringkali mendapat penghargaan dari berbagai lembaga karena prestasinya membongkar kejahatan dan memberanras premanisme.

    Sementara Brigjen TNI Edwin mewarnai paparannya dengan pengalamannya sebagai Kopassus yang juga berulang kalimendapatkan perhargaan atas prestasi-prestasinya.

    Keduanya menyarankan agar semua siswa mengenal kelebihan dan kekurangannya sendiri agar setiap siswa bisa mengembangkan potensinya sendiri secara optimal.

    Untuk diketahui SMA Taruna Nusantara atau SMA Tarnus merupakan salah satu sekolah menengah atas yang berlandaskan kemiliteran.

    Sekolah yang terletak di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ini sangat populer dan menjadi idaman bagi sebagian besar orang dalam melanjutkan pendidikannya. Wajar saja, jika sekolah ini dinobatkan sebagai salah satu SMA favorit yang ada di Indonesia.

    Mengutip laman resmi tarunanusantara.sch.id, SMA Taruna Nusantara didirikan pada 1958 oleh Jenderal TNI LB Moerdani. Kala itu, Moerdani merupakan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang mempunyai visi untuk membangun sebuah sekolah.

    Nantinya, sekolah ini memiliki tujuan untuk mendidik para siswa terbaik asal tanah air demi melanjutkan cita-cita para pendahulu. Atas dasar itu, dibangunlah sekolah yang menitikberatkan nilai-nilai disiplin dan kebangsaan yang memiliki sifat semi-militer.

    Namun meskipun memang benar bahwa SMA TN menerapkan sistem pendidikan yang bersifat semi-militer, tetapi selama pembelajarannya tidak 100 persen menerapkan kurikulum militer.

    Berbeda dengan sifatnya, SMA TN cenderung menggunakan kurikulum yang digunakan oleh SMA lainnya. Namun, tetap saja SMA TN memiliki perbedaan dari SMA biasanya. Perbedaan yang paling jelas terlihat adalah pada bagian sistem tentang kegiatan sekolah sehari-hari. (Red) 
  • Dalih Beli Alat Marching Band dan Absensi Online SMP Negeri 11 Mesuji Tarik Pungli Rp300 Ribu Permurid

    Dalih Beli Alat Marching Band dan Absensi Online SMP Negeri 11 Mesuji Tarik Pungli Rp300 Ribu Permurid

    Mesuji, sinarlampung.co-Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 11 Kabupaten Mesuji, diduga melakukan pungutan liar (pungli) Rp300 ribu rupiah kepada seluruh siswa-siswi kelas VII dan VIII. Penarikan kepada 200 murid itu berdalih untuk pembelian alat Marching Band dan alat absensi online murid.

    Total murid kelas VII dan VIII ada 200 orang. Estimasi Rp300 ribu kali 200 orang terkumpul Rp60 juta rupiah. ”Iya om, saya diminta untuk bayar uang iuran sebesar Rp300 ribu, dan saya sudah membayar lunas. Teman-teman yang lain ada yang sudah bayar, tapi ada juga yang belum,” kata salah satu siswa kelas 8 kepada wartawan yang namanya dirahasiakan, Selasa 23 Januari 2024.

    Kepala Sekolah SMP N 11 Mesuji Muhammad Franciyus mengakui adanya penarikan uang tersebut. Menurutnya pungutan itu untuk pembelian Marching Band dan alat Absensi Online untuk siswa. ”Memang benar Masing masing masing siswa kita kenakan senilai Rp300 ribu. Tapi ini yang jelas SOPnya sudah kita jalankan sesuai prosedur,” kata Muhammad Franciyus, saat dikonfirmasi wartawan.

    Menurutnya SOP sesuai tahapannya yaitu sudah dirapatkan dengan Ketua komite. Dan yang jelas ini kan untuk mengembangkan sekolah. Tidak semua program sekolah bisa di caver oleh dana bos. “Kita sudah mengikuti SOP karena sudah kita rapatkan bersama Ketua komite dan wali murid kelas 7 dan kelas 8 pada bulan September tahun 2023 lalu. Kalau kita menunggu bantuan lokusnya dari mana titiknya yang ada yang bisa kita ajukan proposal,” katanya.

    Sementara jika mengacu kepada aturan Pemerintah melalui Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, No. 44 Tahun 2012 ada larangan dan sanksi bagi sekolah melakukan pungutan liar pada Satuan Pendidikan sekolah dasar maupun satuan pendidikan sekolah menengah pertama.

    Fee 20% Swakelola

    Pada tahun 2022, Ketua Lembaga KPK PAN RI (Lembaga Kordinasi Pemberantas Kurupsi dan Penyelamat Aset Negara Republik Indonesia ) Abdul Majid Umar menyoroti dugaan pungutan liar yang dilakukan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Mesuji.

    Timnya menemukan proyek DAK yang dikerjakan secara swakelola di SDN dan SMPN di Kecamatan Way Serdang dan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji, yang tidak sepenuhnya dikerjakan oleh pihak sekolah.

    Dari keterangan para Kepala Sekolah, rangka baja, plapon dan kusen di kerjakan oleh pihak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten Mesuji, diantaranya SDN 15 Kecamatan Tanjung raya dengan pagu anggaran Rp935 juta,- SDN 15 Kecamatan Way Serdang dengan pagu angaran Rp207,5 juta.

    Setiap kepala sekolah dan pihak pantia sekolah (P2S) mengeluh, karena semua kegiatan di Handle oleh pihak dinas, hal tersebut disampaikan mereka kepada pihak Lembaga dan Media 17 Juli 2022 yang lalu. “Kepala Sekolah mengatakan, ada tiga aitem yang di Handle oleh Dinas Pendidikan, di antaranya rangka baja, plapon dan kusen,” katanya.

    Kepala Sekolah lain, inisial BY dan TJ, mengatakan kepada awak media dan LSM KPK PAN RI, ada pemotongan 20% dari nilai pagu anggaran yang di terima pihak sekolah yang disetorkan 2 kali dalam dua tahap, tahap pertama 10% dan tahap kedua 10%.

    “Dalam kegiatan DAK disekolah kami pihak dinas minta setoran 20%, yang dibayar secara bertahap, tahap pertama 10% dan tahap kedua 10%. Pihak Dinas Pendidikan memerintahkan langsung salah satu tenaga honorer untuk mengambil langsung uang setoran tersebut ke kerumah kepala sekolah yang medapatkan kegiatan DAK,” ungkap ” ucap BY diamini TJ.

    Abdul Majid Umar menyangkan fee 20% tersebut, yang mengakibatkan hasil kegiatan tersebut akan maksimal. “Kita akan membawa data tersebut kepada Ketua umum kami di Jakarta, agar bisa ditindaklanjuti oleh pihak berwajib, Aparat Penegak Hukum (APH) di Mabes Polri dan Kasie Pidsus Kejagung,” katanya.. (Red)