Bandar Lampung, sinarlampung.co- Para orang tua mahasiswa Pendidikan Jasmani (Penjas) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) mengaku sangat kecewa lantaran anaknya ditelantarkan saat mengikuti Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dengan rute Bali, Bromo dan Yogjakarta waktu lalu. Karena KKL tidak sesuai jadwal dan program, mereka minta uang dikembalikan, dan memastian nilai mereka baik.
Para orang tua mahasiswa itu meminta pertanggungjawaban Unila atas penelantaran anaknya di Pelabuhan Gilimanuk selama 18 jam dan di Tol 360 Jawa Tengah selama 12 jam. “Unila tidak ada pertanggungjawaban saat itu, tidak segera dikembalikan anak kami, masih ditelantarkan. Kami selaku orang tua sangat kecewa,” katanya, wali Mahasiswa yang tidak mau disebut namanya, Selasa 23 Januari 2023.
Menurutnya, pihak Unila harus mengembalikan biaya perjalanan KKL meski tidak 100 persen. Karena memang, anaknya dan mahasiswa Penjas angkatan 2022 telah ke Bali, tapi tidak ke Bromo dan Yogjakarta. “Kami tidak menekan dengan pengembalian 100 persen. Karena perjalanan dengan destinasi Bali sudah dilakukan. Jadi dihitung saja biayanya, sisanya dikembalikan,” ujarnya.
Tak hanya itu, para wali mahasiswa juga meminta pihak Unila memberikan nilai A kepada para mahasiswa yang mengikuti KKL tersebut. Karena KKL tersebut dinilai gagal, namun Unila tidak boleh gagal memberikan nilai kepada mahasiswanya. “Kami menilai KKL ini gagal. Tapi, pihak Unila tidak boleh gagal dalam memberikan penilaian, anak kami harus mendapatkan nilai A,” ucapnya.
Menurutnya, dia bersama orang tua yang lain, sudah menemui Kaprodi Penjas Unila Heru Sulistianta untuk meminta pertanggungjawaban. Menurutnya berdasarkan surat pernyataan yang ditandatangai oleh Kaprodi, Unila siap untuk mengembalikan dana pelaksanaan KKL sebesar 50 persen dengan rincian 25 persen dari biro dan 25 persen dari Kaprodi Penjas.
Pengembalian dana akan dilakukan sebanyak 2 kali, pertama pada tanggal 24 Januari 2024 sebesar Rp1 juta per mahasiswa yang sudah membayar lunas. Dan pengembalian kedua pada 28 Februari 2024 sebanyak Rp1,05 juta.“Bila itu tidak direalisasikan oleh Unila, kami akan membawa kasus ini ke ranah hukum,” katanya.
Sementara, Pihak Dekan FKIP Unila masih melakukan penyusuran terkait biang kerok gagalnya KKL mahasiswa Penjas tersebut, yang sempat terlantar mulai Bali, hingga Jawa Tengah. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co – Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia (GAPEKSINDO) melayangkan surat ke Kementerian Pendidikan dan Asian Development Bank (ADB). Surat itu berkaitan dengan perbuatan pokja pemilihan kegiatan CWU pembangunan RSPTN, IRC dan WWTP Unila yang diduga menyalahi perundang-undangan pengadaan barang dan jasa.
Ketua Dewan Pertimbangan Gapeksindo Lampung Doni Barata mengatakan, ada banyak hal yang menyalahi aturan dalam pelaksanaan lelang pengadaan barang dan jasa sebagaimana tercantum dalam surat Gapeksindo yang ditujukan ke Dirjen Dikti dan ADB.
Diantaranya pelaksanaan Aanwijzing Kantor dan lapangan oleh pokja RSPTN Unila pada 11 Oktober 2023. Dalam setiap tahapan pelaksanaannya, tidak satupun anggota Pokja dan konsultan perencana yang hadir.
“Dalam dunia lelang konstruksi seperti ini, apa yang dilakukan pokja RSPTN umumnya terjadi pada paket-paket pekerjaan yang sudah dikondisikan atau terindikasi kuat adanya persekongkolan jahat antara panitia dan calon yang akan dimenangkan,” kata Doni, Rabu, 24 januari 2024.
Tambah Doni, indikasi persekongkolan jahat juga tampak dari kelalaian atau kesalahan dalam koreksi aritmatik dan evaluasi yang terjadi sampai berulang kali, baik disengaja maupun tidak disengaja oleh panitia. Hal itu dinilai bentuk keprofesionalan pokja pemilihan.
“Hal ini patut diduga sebagai bentuk indikasi praktik penyalahgunaan kewenangan dan persekongkolan dalam proses evaluasi. Maka perlu diadakan uji forensik terhadap perubahan data yang ada,” tutup Doni.
Sementara itu, Plt. Dirjen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nizam belum memberikan tanggapan terkait surat yang dilayangkan oleh asosiasi. Hingga berita ini diterbitkan, pertanyaan yang diajukan jurnalis melalui saluran WhatsApp pribadinya belum mendapat jawaban. (*)
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Mahasiswa Kuliah Kerja Lapangan (KKL) dari Program Studi (Prodi) Pendidikan Jasmani (Penjas) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung yang sempat terlantar sejak dari Bali dan Rest Area KM 360 Semarang-Batang, sudah tiba di kampusnya, Universitas Lampung, Kota Bandar Lampung, Minggu 21 Januari 2024 sekitar pukul 11.30.
Rombongan mahasiswa tiba dengan menumpang tiga unit bus. Kedatangan mereka disambut langsung Dekan FKIP Unila Prof. Sunyono didampingi Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Hermi Yanzi, termasuk jajaran pimpinan FKIP Unila.
Rombongan KKL ini bisa tiba di Lampung setelah pihak hotel dan perusahaan otobus mendapat jaminan dari pihak fakultas untuk segera menyelesaikan biaya yang belum dibayarkan dengan jumlah total sekitar Rp46 juta.
Ketua panitia Yonatan Sodiva Ompuna, mahasiswa Prodi Penjas Angkatan 2022, mengucapkan terima kasih kepada pihak fakultas yang segera mengambil alih permasalahan ini. Sodiva mengaku sangat menyesalkan kejadian ini.
“Saya secara pribadi dan mewakili teman-teman, khususnya Penjas Angkatan 2022 mengucapkan terima kasih kepada bapak Dekan FKIP Unila. Kami sangat terbantu atas segala kegaduhan dan kerumitan dalam acara KKL ini. Semoga yang akan kami lakukan ke depan menjadi yang terbaik dan ada jalan keluar,” ujar Yonatan.
Yonatan menceritakan bahwa mereka berangkat dari Bandar Lampung pada 14 Januari 2024 untuk melaksanakan KKL dengan tujuan Bali, Yogyakarta dan Bromo menggunakan Biro Jasa Perjalanan TAF Tour And Travel. “Namun karena ketidakprofesionalan pihak biro perjalanan, mereka mengalami masalah sejak di Bali sehingga gagal ke Bromo dan Yogyakarta. Sebab pihak Perusahaan Otobus tidak mau melanjutkan perjalanan karena ada kekurangan pembayaran. Dan seperti inilah kejadiannya,” ungkap Yonatan.
Hak senada diungkap mahasiswa lainnya, yang menyatakan untuk kegiatan KKL itu permahasiswa membayar Rp4,1 juta dengan include perjalanan, makan, minum serta medis. “Kita yang berjumlah 130an mahasiswa. Kita ditelantarin sejak di Bali dekat Pelabuhan Gilimanuk. Karean itu rombongan kita enggak jadi ke Bromo dan Jogja. Kami ditelantarin disetiap rest area dimana makan dan minum suruh beli sendiri,” katanya.
Menurutnya, pihak travel menelantarkannya akibat pembayaran masih kurang Rp46 juta, sehingga 3 bus tersebut tidak mau melanjutkan perjalan termasuk pulang menuju Lampung. “Kita sudah membayar lunas semuanya, kita juga enggak tahu kenapa uangnya belum sampai ke pihak travelnya. Enggak mungkin kita talangin uang sebanyak itu agar busnya mau jalan,” ujarnya.
Dia menambahkan, kegiatan KKL merupakan mata kuliah yang diwajibkan. Jika tidak mengikutinya akan dipersulit dalam mengambil mata kuliah KKN. “Sejak awal diterantarin, kami sudah ngadu ke Kaprodi. Tapi malah kena marah, dan suruh menyerahkan nama-nama mahasiswa yang membrontak ke dia. Mungkin Kaprodinya sudah pro dengan pihak travelnya karena kenalannya,” ucapnya.
Dekan FKIP Akan Usut dan Tindak Biang Keroknya
Dekan bersama pimpinan Unila, saat menyambut rombongan mahasiswa.
Terkait kisruh hingga terlantarnya mahasiswa KKL itu, Dekan FKIP Unila Prof Sunyono mengatakan bahwa pihaknya akan meminta penjelasan dari pihak mahasiswa, program studi, dan pihak travel. “Kita akan cari informasi tentang kejadian yang sebenarnya. Segera akan kita panggil dari pihak mahasiswa, prodi dan pihak travel untuk memberi penjelasan,” kata Prof Sunyono.
Prof Sunyono berjanji akan mengambil tindakan tegas jika terbukti pihak Prodi Penjas “bermain” dan “cawe-cawe” dalam menentukan biro perjalanan dalam kegiatan KKL yang bermaslah itu. Peristiwa ini, lanjutnya telah mencoreng nama baik lembaga FKIP juga Unila. Oleh sebab itu, pimpinan FKIP Unila akan memanggil para pihak untuk mencari penyebab timbulnya permasalahan terlantarnya mahasiswa KKL ini.
“Yang pertama, kita bersyukur karena para mahasiswa ini sudah pulang dan tiba di sini. Berkaitan dengan kasus ini, akan kita tindak tegas. Kita akan minta penjelasan dari Kaprodi. Kita akan minta penjelasan panitia penyelenggara dari pihak mahasiswa yang KKL, kemudian kita juga akan minta penjelasan dari pihak travel. Kita akan cross check, jika informasi di antara mereka tidak sama, maka akan kita pertemukan di fakultas bersama-sama dengan para Wakil Dekan sehingga bisa ditemukan dimana letak kesalahannya,” kata Sunyono.
Prof Sunyono menegaskan siapapun yang terbukti melanggar akan diberi sanksi sehingga kejadian serupa tidak terulang. “Jika kesalahannya ada di pihak travel maka pihak travelnya akan kita tuntut karena ini sudah menyangkut nama lembaga dan tidak lagi orang per orang. Bukan lagi mahasiswa, tapi lembaga yang namanya FKIP Universitas Lampung. Kita tidak bisa main-main karena ini menyangkut nama baik institusi resmi yang harus kita junjung tinggi,” tegasnya.
Menurutnya, FKIP akan mngusut hal tersebut agar jelas siapa yang telah melakukan pelanggaran. “Kita juga akan membuka perjanjian kontrak antara travel dan prodi serta panitia mahasiswa. Jika memang terjadi pelanggaran dari pihak travel maka akan kita minta segera menyelesaikan. Kalau ternyata tidak bisa, maka akan kita tempuh jalur hukum. Namun, jika nanti ditemukan terjadi pelanggaran oleh pihak prodi. Ada permainan dan ‘cawe-cawe’ maka akan kita ambil tindakan tegas terhadap Kaprodi, karena terkait KKL ini memang sudah ada peraturannya,” katanya.
Kepala Program Studi (Kaprodi) Pendidikan Jasmani, Dr Heru Sulistianta, mengaku siap bertanggung jawab. Dia mengaku sudah membangun komunikasi dengan pihak travel untuk menyelesaikan masalah ini. “Kalau masalah ini siap bertanggung jawab. Semua sudah kita komunikasikan dengan pihak travel, bagaimana nanti pendekatannya supaya masalah ini bisa selesai karena ini anak-anak kita semua. Jika memang nanti ada kerugian, sama-sama akan kita selesaikan,” ujar Heru.
Ketua Umum (Ketum) DPP Pematank, Suadi Romli mendesak pihak kampus Unila untuk bertanggungjawab, terkait peristiwa telantarnya 133 mahasiswa Pendidikan Jasmani yang mengikuti kegiatan KKL tersebut. “KKL itu, kegiatan kampus. Jadi, pihak Unila harus bertanggungjawab. Karena, kondisi adek-adek mahasiswa yang KKL justru depresi,” kata Romli, saat mendengar 133 mahasiswa terlantar di Resa area Jawa Tengah itu.
Sebelumnya, sebanyak 133 mahasiswa program studi Penjas angkatan 2022 FKIP Unila, yang melakukan kegiatan KKL sejak 14 Januari 2024 di tiga lokasi yakni Bali, Bromo dan Yogyakarta, dengan mengeluarkan biaya sebesar Rp4,1 juta/orang, sehingga total mencapai Rp545 juta. Namun, dalam perjalan ratusan mahasiswa Unila tersebut terancam diturunkan oleh sopir Bus Kensya Trans Wisata, karena urusan pembayaran.
Pasalnya, biro jasa tour and travel berinisial LR yang dipilih untuk mengawal keberangkatan mahasiswa Penjas FKIP Unila tersebut, belum membayar pelunasan kepada pemilik Bus Kensya Trans Wisata. Padahal mahasiswa transfer lunas ke LR. “Ibu Rektor, tolong kami mahasiswa Penjas FKIP yang mengikuti kegiatan KKL telantar di Rest Area Tol Semarang-Batang Km 360. Karena, sopir Bus Kensya Trans Wisata ingin meninggalkan kami,” kata salah satu mahasiswa melalui pesan WhatsApp kepada wartawan, Sabtu 20 Januari 2024 sore.
Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof Lusmeilia Afriani yang mendengar kabar itu bereaksi. “Rombongan mahasiswa FKIP Unila Prodi Penja angkatan 2022 yang melakukan kegiatan KKL, sudah berangkat dari Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah itu sudah berangkat dari Semarang,” kata Rektor. Sabtu malam. (Red)
Semarang, sinarlampung.co-Sebanyak 133 mahasiswa pendidikan jasmani Universitas Lampung angkatan 2022, yang melakukan kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) di wilayah Bali, Bromo dan Yogyakarta, terlanntar dalam perjalanan pulang, di Rest Area Tol KM 360 Semarang-Batang, Jawa Tengah. Pasalnya Bus Kensya Trans Wisata, tidak bersedia mengangkut mereka karena persoalan pembayaran.
Padahal, para mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKL sejak 14 Januari 2024, di tiga lokasi yakni Bali, Bromo dan Yogyakarta, sudah mengeluarkan biaya sebesar Rp4,1 juta/orang, sehingga total mencapai Rp545 juta. Biro jasa tour and travel berinisial LR yang dipilih untuk mengawal keberangkatan mahasiswa itu belum membayar pelunasan kepada pemilik Bus Kensya Trans Wisata.
“Ibu Rektor, tolong kami mahasiswa pendidikan jasmani yang mengikuti kegiatan KKL telantar di Rest Area Tol Semarang-Batang Km 360. Karena, pengemudi Bus Kensya Trans Wisata tidak ingin membawa kami,” kata salah satu mahasiswa Unila kepada wartawan, melalui ponselnya, Sabtu 20 Januari 2024 sore.
Menurut Mahasiswa, alasan sopir tidak ingin membawa mahasiswa Unila kembali ke Lampung, karena biro jasa tour and travel belum membayar penyewaan Bus. “Untuk kegiatan KKL ini, kami bayar Rp4,1 juta. Dan, dananya langsung di transfer ke rekening pribadi LR. Namun, saat berangkat LR tidak ikut,” kata mahasiswa itu kesal.
Ternyata, lanjutnya dalam perjalan ini ada masalah saat di Bali mereka sempat akan ditinggal. LR belum melunasi pembayaran sewa tiga Bus Kensya Trans Wisata Rp30 juta. Dengan rincian, masing-masing Bus Rp10 juta. “Bahkan di Bali, kami mau ditinggal oleh sopir. Tapi, pemilik Bus masih baik hati tidak telantarkan kami, sampai menunggu adanya pelunasan dari pihak biro jasa tour and travel,” tukasnya.
Dia menyebutkan, sampai saat ini dirinya bersama mahasiswa lain masih di Rest Area Tol Semarang-Batang Km 360 Kecamatan Subah Kabupaten Batang, Provinsi Jateng. “kami masih di Rest Area ini,” katanya, diamini teman-temannya.
Menanggapi hal itu, pihak Rektorat Unila belum memberikan tanggapan. Dikonfirmasi hp Rekrot dan humas Unila dalam kondisi tidak aktif. (Red)
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Meski telah memuat konfirmasi Rektor Universitas Lampung, Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng, terkait pemberitaan dugaan pembagian proyek Pengerjaan Langsung (PL) Unila. Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, Budi Sutomo, S.Si., M.Si, mendadak menyatakan keberatan dan klarifikasi sebagai hak jawab Universitas Lampung, Kamis 18 Januari 2024.
Budi Sutomo, melalui surat tertulis berkop Unila, menyampaikan keberatan dan klarifikasi sebagai hak jawab Universitas Lampung, kepada sekitar sembilan media, termasuk redaksi media online sinarlampung.co pada tanggal 18 Januari 2024, berjudul “Orang Dekat Rektor Bagikan 22 Paket Proyek Pekerjaan Langsung, Humas Minta Hapus Berita” (Orang Dekat Rektor Bagikan 22 Paket Proyek Pekerjaan Langsung, Humas Minta Hapus Berita? – Sinarlampung).
“Kami keberatan dengan pemberitaan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang telah merugikan nama baik Rektor Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng, dan citra positif Universitas Lampung,” kata Budi Sutomo.
“Perlu kami berikan penjelasan dan klarifikasi, bahwa kewenangan dan penentuan pelaksanaan pekerjaan di Universitas Lampung adalah tanggung jawab Pejabat Pengadaandan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing fakultas di lingkungan Unila,” katanya.
“Kami meminta agar pemberitaan yang tidak benar tersebut dikoreksi disertai permohonan maaf kepada Universitas Lampung, serta mohon untuk tidak diulang kembali membuat pemberitaan yang tidak benar. Demikian klarifikasi hak jawab ini kami sampaikan. Terima kasih,” tulisnya, yang ditembuskan kepada Rektor Unila, Para Wakil Rektor, Para Dekan, dan Dewan Pers.
Berikut surat Unila:
Bandarlampung
Dengan hormat,
Berdasarkan pemberitaan sebagai berikut:
1. Berita yang disiarkan media online suryaandalas.co.id pada tanggal 17 Januari 2024,berjudul “Rektor Unila Diduga Kondisikan Puluhan Proyek PL Miliaran Melalui Orang LuarKampus” (Rektor Unila Diduga Kondisikan Puluhan Proyek PL Miliaran Melalui Orang Luar Kampus – Surya Andalas) 2. Berita yang disiarkan media online kbninewstex.com pada tanggal 17 Januari 2024.berjudul “Pejabat Unila ‘Panas Dingin’ Gara-Gara Pengaturan Proyek Recehan Diungkap” (Pejabat Unila ‘Panas Dingin’ Gara-Gara Pengaturan Proyek Recehan Diungkap – KBNI(kbninewstex.com)) 3. Berita yang disiarkan media online sinarlampung.co pada tanggal 18 Januari 2024,berjudul “Orang Dekat Rektor Bagikan 22 Paket Proyek Pekerjaan Langsung, Humas MintaHapus Berita” (Orang Dekat Rektor Bagikan 22 Paket Proyek Pekerjaan Langsung, Humas Minta Hapus Berita? – Sinarlampung) 4. Berita yang disiarkan media online kinni.id pada tanggal 17 Januari 2024, berjudul”Rektor Unila Diduga Kondisikan Puluhan Proyek PL Miliaran” (Rektor Unila DidugaKondisikan Puluhan Proyek PL Miliaran | Kinni.id) 5. Berita yang disiarkan media online analisis.co.id pada tanggal 17 Januari 2024, berjudul”Diberitakan Proyek Terkondisi, Unila Kirim Utusan Minta Hapus Berita” (Diberitakan Proyek Terkondisi, Unila Kirim Utusan Minta Hapus Berita – Analisis.co.id) 6. Berita yang disiarkan media online fajarsumatera.co.id pada tanggal 14 Januari 2024,berjudul “Orang Dekat Rektor Unila Diduga Kuasai Proyek PL?” (Orang dekat Rektor Uniladiduga Kuasai Proyek PL (fajarsumatera.co.id). 7. Berita yang disiarkan media online uwrite.id pada tanggal 17 Januari 2024, berjudul”Heboh, Rektor Universitas Negeri Lampung Diduga Bagi-Bagi Proyek” (Heboh, RektorUniversitas Negeri Lampung Diduga Bagi Bagi Proyek (uwrite.id)) 8. Berita yang disiarkan media online newsanalisis.com pada tanggal 16 Januari 2024,berjudul “Unila Digoyang Isu Proyek PL” (Unila digoyang Isu proyek PL News Analis) 9. Berita yang disiarkan media online tintainformasi.com pada tanggal 18 Januari 2024,berjudul “Rektor Unila Dituding Kondisikan Puluhan Proyek PL, Humas Bantah Semua Sesuai Mekanisme” (Rektor Unila Dituding Kondisikan Puluhan Proyek PL. Humas BantahSemua Sesuai Mekanisme – tintainformasi.com).
Berkenaan dengan pemberitaan dari media Saudara tersebut di atas, kami perlumenyampaikan keberatan dan klarifikasi sebagai hak jawab Universitas Lampung. Kami keberatan dengan pemberitaan yang tidak benar dan tidak sesuai fakta yang telahmerugikan nama baik Rektor Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng..dan citra positif Universitas Lampung.
Perlu kami berikan penjelasan dan klarifikasi, bahwa kewenangan dan penentuanpelaksanaan pekerjaan di Universitas Lampung adalah tanggung jawab Pejabat Pengadaandan PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) masing-masing fakultas di lingkungan Unila. Kami meminta agar pemberitaan yang tidak benar tersebut dikoreksi disertai permohonanmaaf kepada Universitas Lampung, serta mohon untuk tidak diulang kembali membuat pemberitaan yang tidak benar.
Demikian klarifikasi hak jawab ini kami sampaikan. Terima kasih.
Kepala Biro Perencanaan dan Hubungan Masyarakat, Budi Sutomo, S.Si., M.Si.NIP 197605202000031001 Tembusan: 1. Rektor Unila 2. Para Wakil Rektor 3. Para Dekan 4. Dewan Pers.
Bandar Lampung, sinarlampung.co-Puluhan proyek Penunjukan Langsung (PL) di Universitas Lampung (Unila) diduga dikondisikan pihak luar orang dekat rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani. Berdasarkan informasi yang dihimpun wartawan, pengkondisian proyek PL Unila itu telah dibagikan kepada beberapa orang, oleh salah satu orang terdekat Rektor. Spekulasi menyebutkan pembagian Paket PL Unila itu disinyalir atas restu Rektor Unila.
Data wartawan menyebutkan puluhan proyek kegiatan Penunjukan Langsung Rp200 juta kebawah di Unila tersebut adalah
1 Belanja Pembangunan Gazebo Mahasiswa – FKIP Rp.75,000,000.00 2 Belanja Rehabilitasi Gedung G-FKIP Rp. 200,000,000.00 3 Belanja Rehabilitasi Gedung Lembaga Kemahasiswaan – FKIP Rp.200,000,000.00 4 Belanja Rehabilitasi Gedung Pendidikan Karakter – FT Rp.150,000,000.00 5 Belanja Rehabilitasi Lantai Gedung – FK Rp.200,000,000.00 6 Belanja Rehabilitasi Resepsionis Dan Loby Gedung Dekanat-FT Rp.199,000,000.00 7 Belanja Rehabilitasi Ruang-ruang Laboratorium – FKIP Rp.200,000,000.00 8 Belanja Rehabilitasi Selasar – FKIP Rp.200,000,000.00 9 Belanja Pembuatan Ruang Terbuka Kantin Fakultas Hukum-FH Rp.199,862,000.00 10 Belanja Rehabilitasi Gedung Htn Pemasangan Lantai Granit – FH Rp.200,000,000.00 11 Rehabilitasi Gedung Magister Hukum Unila – FH Rp.190,550,000.00 12 Belanja Rehabilitasi Student Lounge – FH Rp.200,000,000.00 13 Renovasi Dapur Lantai 1 Dan Toilet Lantai 3 Gedung D-FISIP Rp.100,000,000.00 14 Belanja Renovasi Gdung D- FK Rp.160,905,000.00 15 Belanja Renovasi Kolar Depan Gd A-FISIP Rp.66,330,000.00 16 Belanja Renovasi Laboratorium Gedung B-FK Rp.160,905,000.00 17 Belanja Renovasi Laboratorium Gedung C-FK Rp.199,405,000.00 18 Belanja Renovasi Ruang Kelas Gedung D-FISIP Rp.179,890,000.00 19 Belanja Renovasi Toilet Dan Dapur Lantai 1 Gedung F- FISIP Rp.168,817,000.00 20 Belanja Rehabilitasi Gedung Pascasarjana Bagian Luar PASCASARJANA Rp.200,000,000.00 21 Belanja Rehabilitasi Gedung Jurusan Teknik Geodesi-FT Rp.199,600,000.00 22 Belanja Pemeliharaan Grdung A-FT Rp.199,000,000.00
Rektor Unila Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani membantah tuduhan dugaan pengkondisian proyek PL miliaran melalui orang terdekat di luar Unila. “Sudah dikonfirmasi dengan Humas. Semua kegiatan (PL) sudah melalui prosedur dan ada di masing masing unit,” kata Lusmeilia yang mengaku tengah mengikuti rapat, Rabu 17 Januari 2024.
Paska diberitakan oleh sejumlah media mengenai adanya dugaan bagi-bagi Proyek Penunjukkan Langsung (PL) oleh orang dekat Rektor Prof Lusmeilia, pihak kampus mengutus Humas Unila Suratno. Utusan Rektor Universitas Lampung (Unila) Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani meminta pemberitaan dugaan pengkondisian proyek Unila dihapus di salah satu media di Lampung.
Humas Unila Suratno menerangkan, jika persoalan ini lebih baik dapat di selesaikan dengan cara baik-baik, agar kedepan dapat membangun kerjasama yang lebih baik. “Mas mungkin ini ada miss komunikasi, jadi tidak mungkin lah Bu rektor seperti itu, minta tolong mas kalau bisa di takedown,” pinta Suratno. Selasa 16 Januari 2024.
Untuk itu, kata Suratno, dirinya meminta media ini dapat membangun Unila bersama-sama dalam bentuk kerjasama publikasi agar dapat menyebar luaskan informasi tentang Unila dengan baik. “Sudah mas kita kerjasama saja disini dengan sistem yang ada, mohon nama PT nya apa, agar mas bisa menguploadnya dokumen-dokumen yang di perlukan dalam kerjasama publikasi,” katanya. (Red)
Lampung Utara, sinarlampung.co-Ribuan anak di Kabupaten Lampung Utara tidak mengenyam pendidikan sekolah. Tahun 2022 Dinas Pendidikan Lampung Utara mencatat ada 2.625 anak tidak sekolah. Mereka tersebar di 124 Desa, 23 Kecamatan yang di ada di Lampung Utara. Sedangkan di tahun 2023, jumlah anak tidak sekolah meningkat mencapai 5.599 anak tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan dari SD ke SMP dan dari SMP hingga SMA.
Kepala Disdik Lampura Sukatno mengatakan, faktor anak tidak sekolah ini dilatarbelakangi oleh faktor ekonomi, dan keluarga. “Penyebab utamanya itu faktor ekonomi, kemudian permasalahan status sosial dan kurangnya kesadaran dari orang tua, serta anak yang berkebutuhan khusus,” kata Sukatno, kepada wartawan, Jum’at 12 Januari 2024.
Sukatno menjelaskan, jumlah anak yang tidak sekolah pada jenjangnya masing masing, yaitu kelompok usia 5-6 tahun (PAUD), usia 7-12 tahun (SD), usia 13-15 tahun (SMP), usia 16-18 tahun (SMA/SMK). Untuk tahun 2022 usia 7-12 tahun terbanyak berada di Desa Candimas, Kecamatan Abung Selatan, Desa Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai dengan masing masing 50 anak tidak sekolah.
Sedangkan usia 13-15 tahun di Desa Semuli Raya, Kecamatan Abung Semuli sebanyak 127 anak, dan usia 16-18 terdapat di Desa Negara Ratu, Kecamatan Sungkai Utara dengan 131 anak.
Kabid Pembinaan PAUD dan PNF Disdik Lampura Yeni Sulistina menambahkan, akhir tahun 2023 pihaknya telah mendapatkan rekomendasi rancangan kegiatan statistik dengan judul Survei Anak Tidak Bersekolah menurut Jenjang Usia Sekolah, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Lampura.
Yeni mengharapkan dukungan dan kerjasama semua pihak terkait, untuk membantu upaya penanganan anak tidak sekolah. “Dengan dikeluarkannya rekomendasi tersebut, sesuai arahan Kadis dan hasil rapat dengan FPKBM kemarin, kami akan mulai melakukan komunikasi lanjutan dengan Camat, Kepala Desa, K3S SD, MKKS SMP untuk mengumpulkan data tersebut. Agar kualitas pembangunan manusia di Kabupaten Lampura dapat meningkat,” kata Yeni.
Disdik Lampung Berbeda Data
Sebelumnya, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdik) Lampung melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) mencatat terdapat 15.965 pelajar di Lampung yang putus sekolah sekolah sepanjang Januari hingga Juni 2023. Angka itu melingkupi semua jenjang pendidikan formal mulai dari SD, SMP, hingga SMA/SMK se Lampung. Jenjang SMA/SMK menjadi penyumbang terbesar angka putus studi, yaitu 6.334 orang. Kemudian SD 5.682 orang dan SMP 3.679 orang.
Data Disdik Lampung, Lampung Tengah menjadi daerah paling banyak pelajar putus sekolah yang mencapai 2.172 siswa. Lalu Lampung Selatan 1.974 orang, Bandar Lampung 1.601 orang, Lampung Timur 1.544 orang, dan Lampung Utara 1.198 orang.
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Sekdisbud) Lampung, Tommy Efra Hendarta, mengatakan faktor terbesar penyebab putus sekolah karena memilih untuk bekerja membantu perekonomian keluarga. “Ada banyak penyebab terjadinya putus sekolah ini, tapi sebagian besar karena keterbatasan ekonomi. Mereka membantu pekerjaan orang tua atau orang tua mengajak merantau,” kata Tommy, dilangsir wartawan, Jumat, 9 Juni 2023.
Kemudian faktor lainnya karena masih banyak pelajar yang memutuskan untuk menikah muda dan melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren. “Tapi ini tidak dominan,” ujar dia.
Menurutnya, pendidikan harus bisa terasa di semua warga negara. Untuk itu, dia sangat menyayangkan jika banyak pelajar yang justru lebih memilih bekerja dari mengenyam pendidikan. Padahal, pemerintah sampai saat ini menganggarkan 20 persen dananya demi tercapainya wajib belajar sembilan tahun. “Seharusnya dengan mereka ikut di dalam pendidikan itu semakin besar peluang untuk mengejar cita-cita yang tinggi,” ujarnya.
Peran Dinas Pendidikan?
Pengamat pendidikan Universitas Lampung, M Thoha B Sampurna Jaya, menilai dinas pendidikan bersama pihak-pihak terkait perlu melakukan gerakan bersama untuk mengubah pola pikir masyarakat mengenai pentingnya pendidikan. “Perlu ada semacam gerakan dari pemerintah maupun organisasi masyarakat untuk terus mensosialisasikan dan konsolidasi dalam memberikan penyadaran mengenai pentingnya pendidikan,” kata dia.
Upaya penyadaran, terutama bagi para orang tua sangat penting. Hal itu untuk memberikan motivasi dan kepercayaan diri pada anak untuk melanjutkan pendidikan. “Pendidikan itu salah satu faktor yang dominan dalam mengubah ekonomi keluarga. Jadi kalau mereka putus sekolah maka akan sulit bagi dia untuk memperbaiki ekonominya dikemudian hari,” ungkapnya.
Thoha menilai, adanya program wajib belajar sembilan tahun dan alokasi dana yang besar untuk pendidikan, seharusnya bisa membuka jalan bagi masyarakat untuk merasakan pendidikan yang layak.
Namun, memang selain faktor ekonomi ada juga faktor lain yang menjadi penyebab tingginya angka putus sekolah seperti pernikahan dini, terlibat kasus kriminal atau hubungan di luar nikah. Faktor-faktor itu harus selesai melalui gerakan bersama.
“Kalau ingin bersaing di era global ini kan paling tidak wajib belajar 12 tahun itu tercapai. Tapi ini nyatanya wajib belajar 9 tahun saja masih banyak juga yang putus. Sehingga perlu adanya gerakan bersama untuk menanggulangi masalah ini,” katanya. (Red)
Bandarlampung, sinarlampung.co – Terpilihnya Bani Safe’i sebagai Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FKIP Universitas Lampung (Unila) 2023 melalui Pemilihan Raya (Pemira) 21 Desember lalu, menuai beragam polemik hingga dugaan kecurangan.
Adapun polemik yang terjadi pada proses Pemira waktu lalu, yakni mulai dari panitia Unila yang dianggap tidak profesional dalam pemungutan suara, hingga terjadi kasus pengeroyokan dan kerusuhan di beberapa fakultas. Baru-baru ini Ketua BEM FKIP Unila 2023, Bani Syafe’i, diisukan sebagai mahasiswa tidak aktif.
Hal tersebut semakin menguatkan dugaan kecurangan dalam proses Pemira BEM FKIP Unila 2023 pada 21 Desember lalu. Dalam postingan akun Instagram @dpmfkipunila pada Jumat, 12 Januari 2023, menyebutkan Bani Syafe’I yang menjabat sebagai Ketua BEM FKIP Unila dan kini terpilih sebagai Ketua BEM U KBM Unila memiliki status kemahasiswaan tidak aktif sebagaimana dikutip dari laman PPDIKTI dan KHS yang sejak semester 4 tahun ajaran 2021/2022.
“Berdasarkan aturan pemira, calon ketua dan wakil ketua BEM harus memenuhi syarat sebagai mahasiswa aktif dan tidak terkena sanksi akademik dengan melampirkan surat bebas sanksi. Bagaimana saudara Bani Syafe’I bisa mendapatkan surat bebas sanksi tersebut jika statusnya sebagai mahasiswa saja tidak aktif?” tanya Wahyu Romadhon Timses Paslon 01.
Bukti-bukti yang dilampirkan dalam postingan tersebut diantaranya:
1. Screenshoot status kuliah pada laman PPDIKTI
2. Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 1
3. Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 2
4. Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 3
5. Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 4
6. Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 5
7. Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 6
8. Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 7
Dijelaskan bahwa sejak DPM FKIP Unila menerima aduan atas dugaan Bani Syafe’i tercatat tidak aktif sebagai mahasiswa dan keresahan mahasiswa terhadap kinerja kepengurusan BEM FKIP Unila, maka DPM FKIP Unila telah melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada Kaprodi yang bersangkutan. Sampai kini, Bani Syafe’I dan pihak timsesnya belum berkomentar apapun terhadap pemberitaan tersebut. (*)
Bandarlampung, sinarlampung.co – Ketua Badan Eksekutif (BEM) FKIP UNILA 2023, Bani Syafe’I, yang terpilih melalui Pemilihan Raya (Pemira) Unila pada 21 Desember lalu, tercatat sebagai mahasiswa tidak aktif. Hal itu terungkap dari postingan akun instagram @dpmfkipunila dilansir Jumat, 12 Januari 2023.
Dalam postingan tersebut disebutkan bahwa Bani Syafe’I yang menjabat sebagai Ketua BEM FKIP Unila dan kini terpilih sebagai Ketua BEM U KBM Unila, memiliki status kemahasiswaan yang tidak aktif berdasarkan laman PPDIKTI dan KHS terhitung sejak semester 4 ajaran 2021/2022.
Bukti-bukti yang dilampirkan dalam postingan tersebut diantaranya:
Screenshoot status kuliah pada laman PPDIKTI
Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 1
Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 2
Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 3
Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 4
Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 5
Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 6
Kartu Hasil Studi atas nama Bani Syafe’I semester 7
“Kami berusaha menampung segala keresahan mahasiswa dan berusaha menindak tegas kealpaan BEM FKIP terhadap pertanggungjawabannya atas kepengurusan periode 2023 ini, maka ini adalah upaya kami menjaga integritas dan moralitas demokrasi ditataran mahasiswa,” kata Rega Saphira selaku Wakil Ketua DPM FKIP saat dimintai keterangan.
Dijelaskan bahwa sejak DPM FKIP Unila menerima aduan atas dugaan saudara Bani Syafe’I yang tidak aktif sebagai mahasiswa dan keresahan mahasiswa terhadap kinerja kepengurusan BEM FKIP Unila, maka DPM FKIP Unila telah melakukan penelusuran dan meminta keterangan kepada Kaprodi yang bersangkutan. Sampai kini saudara Bani Syafe’I dan BEM FKIP Unila belum memberikan komentar apapun terhadap pemberitaan tersebut. (*)
Saat sang surya tampak bermalas-malasan memanasi bumi, sejumlah orang berpakaian formal terlihat berkumpul di halaman Emersia Hotel dan Resort Bandarlampung, Rabu, 10 Januari 2024, sekitar pukul 07.00 WIB.
Mereka kemudian merengsek ke ruangan ber-AC nan megah, lalu duduk di kursi yang diselimuti kain putih. Mereka adalah para peserta Uji Kompetensi Wartawan (UKW) Angkatan XXXII (32) Tahun 2024 Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung. Para peserta yang notabenenya jurnalis itu tampak antusias mengikuti tahapan UKW yang dihelat 10-11 Januari 2024.
Suasana yang awalnya agak ramai, mendadak hening ketika para petinggi PWI masuk ke ruangan yang sama. Dengan membelakangi banner bertulis, “Uji Kompetensi Wartawan PWI dan BUMN, Menciptakan Wartawan Profesional dan Berakhlak”, Direktur Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) PWI Pusat, Firdaus Komar naik ke mimbar sembari mengutak-atik pelantang suara.
Pria berkacamata bulat dan berlogat kepalembang-palembangan (Bahasa daerah Palembang) menyampaikan arahan sekaligus membagi kelas peserta UKW. Peserta UKW dibagi menjadi 6 kelas, 2 kelas jenjang Madya dan 4 kelas jenjang muda. Setiap kelasnya dipandu dan diawasi satu orang penguji.
Sebelum dimulai, penguji memberi penjelasan kepada peserta, tentang kiat-kiat pengerjaan bahan uji. Sebab, setiap mata uji dikerjakan dengan metode yang berbeda.
Ada 10 materi yang menjadi bahan uji dalam UKW tersebut. Setiap mata ujinya diberikan batas waktu tertentu. Para peserta berpacu dan bertarung melawan waktu. Semua perilaku dan kinerja wartawan selama di lapangan akan terkuak di sini. Peserta yang biasa aktif di lapangan, soal-soal mata uji tersebut bukan sesuatu yang sulit. Namun sebaliknya, bagi wartawan yang keaktifannya hanya “Senin-Kamis”, tentu akan sangat menyulitkan. “Bayangkan bekerja di bawah tekanan,” kata Andi Saputra Panjaitan, Sekretaris Jenderal PWI Lampung yang juga penguji kepada para peserta.
Teettt ! Uji Kompetensi Wartawan dimulai. Suasana menjadi hening, hanya terdengar gemelitik jari jemari para peserta yang mulai sibuk mengerjakan soal mata uji. Meski suara dag-dig-dug memang tidak kentara terdengar, namun degupan jantung itu hampir dirasakan semua peserta. Waktu yang terbataslah yang membuat nalar dan mental peserta serasa jungkir balik.
Pada saat pengerjaan, kondisi penuh tekanan terpampang jelas dari raut wajah para peserta. Mereka tampak serius mengerjakan Mata uji dan dirampungkan satu per satu. Lucunya, air mineral dan kue yang tergeletak di permukaan meja amat jarang tersentuh, karena saking ruwetnya pikiran para peserta. Memang, pengerjaan mata uji dibutuhkan daya fokus yang tinggi dan dikerjakan dengan penuh ketelitian. Terdapat kesalahan sedikit saja dapat berakibat fatal dan berpengaruh terhadap nilai nantinya.
Sebagian peserta tampak kelabakan ketika penguji mengisyaratkan bahwa waktu pengerjaan akan berakhir dan meminta jawaban segara dikumpulkan. Pada momen ini, tak jarang para peserta dibuat gerusak-gerusuk karena khawatir waktu habis. Tetapi, tidak sedikit pula peserta yang terlihat santai tanpa ekspresi rasa takut walau sebenarnya kalang kabut. Para peserta harus memanfaatkan waktu semaksimal mungkin. Hilang sedetik saja, mubazir rasanya.
Tidak terasa satu hari berlalu, UKW angkatan XXXII 2024 telah mencapai puncaknya. Para peserta akan melihat hasil perjuangannya.
Kamis, 11 Januari 2024, menjadi ikhtisar layak atau tidaknya para peserta menjadi wartawan berkompeten. Hal ini, tentu membuat para peserta harap-harap cemas. Belum lagi degupan jantung yang susah diajak kompromi.
Kini saatnya mendengarkan dengan seksama pengumuman hasil UKW. Bertindak menyampaikan berkompeten atau tidaknya peserta UKW adalah Nizwar yang menjabat Bidang Kompetensi PWI Pusat yang juga ditunjuk sebagai penguji dalam UKW tersebut. Wajah-wajah serius dan sorot mata penuh harapan semua tertuju kepadanya.
“Dari 36 peserta uji kompetensi, 28 peserta dinyatakan berkompeten, 7 orang peserta dinyatakan belum berkompeten, dan 1 orang peserta tidak hadir,” ucap Nizwar di hadapan para peserta.
Suasana yang tadinya tegang menjadi cair seketika oleh tepuk tangan para peserta. Wajah para peserta yang tadinya tegang kini cerah sumringah.
Pada pengumuman tersebut, Nizwar juga menyebutkan peserta dengan perolehan nilai tertinggi. Idho Mai Saputra, peserta PWI Lampung Selatan dari media Radar Lamsel. Dia lulus dengan predikat nilai terbaik jenjang Madya. Sementara, nilai terbaik jenjang Muda diraih wartawan pembeharuan.id, Erwan Nur.
Ketua PWI Lampung, Wirahadikusumah dalam sambutannya memberi ucapan selamat kepada wartawan yang dinyatakan berkompeten. Tak lupa, dia juga memotivasi peserta yang belum berkompeten pada kesempatan kali ini.
“Selamat kepada peserta yang dinyatakan berkompeten, yang belum kompeten jangan patah arang, masih ada waktu enam bulan untuk kembali mengikuti UKW,” ucap pria yang tiap kali membuka sambutannya diawali dengan kalimah mukadimah khas.
Wira juga menyampaikan wejangan kepada para peserta yang berhasil kompeten. Dia mengamanatkan agar para wartawan selalu mematuhi dan berpedoman pada Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan Undang-undang Pers dalam melaksanakan amanah dan tanggung jawab publik. “Sebab, kalau ada wartawan yang melanggar, kompetensinya bisa dicabut seumur hidup,” tegas Wira dengan penuh wibawa.
Perhelatan UKW yang digelar awal tahun 2024 tersebut tidak lepas dari dukungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dukungan ini semacam dekapan BUMN kepada wartawan Indonesia guna menuju kompetensi. Sehingga Kementerian BUMN bekerja sama dengan PWI merancang program UKW gratis yang diselenggarakan dua kali dalam setahun. Tujuannya, agar wartawan Indonesia memiliki integritas dan profesional dalam menjalankan tugas jurnalistik. Jadi, tidak ada alibi bagi wartawan untuk tidak berkompeten. Hal ini juga sebagai upaya menghilangkan stigma wartawan ujug-ujug,bodrex, dan lain sebagainya.
Seperti disampaikan Ketua Umum PWI Pusat Hendry CH. Bangun, UKW merupakan amanat Kementerian BUMN dan wujud gagasannya untuk menggelar UKW secara gratis di seluruh Indonesia. Program UKW gratis ini secara otomatis dapat merangsang keinginan wartawan Indonesia agar memiliki kompetensi.
“Wartawan yang kompeten dari media pers merupakan mitra strategis untuk menyebarluaskan informasi mengenai program-program yang dijalankan Kementerian BUMN. Media juga memiliki peranan yang sangat penting bagi pertumbuhan BUMN guna mendorong program pemerintah,” tutur Rustam Effendi selaku VP Komunikasi Korporat Pupuk Sriwidjaja, mewakili PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding Company pada pembukaan UKW PWI kerja sama Kementerian BUMN di Emersia Hotel dan Resort Bandarlampung, Rabu, 10 Januari 2024.
Rustam Effendi selaku VP Komunikasi Korporat Pupuk Sriwidjaja yang mewakili PT Pupuk Indonesia (Persero) Holding Company, Rabu (10/1/2024). (Foto: Doc. PWI Lampung)
Perhelatan UKW PWI Pusat-BUMN ini dibantu PT. Telkom Indonesia (Persero) dan PT. Pupuk Indonesia (Persero) Holding Company (PIHC), dihadiri Gubernur Lampung Arinal Djunaidi serta Ketua Umum PWI Pusat diwakili Sekretaris Jenderal, Sayid Iskandarsyah.
Peserta UKW PWI-BUMN berkesempatan mengikuti lomba kompetisi jurnalistik dengan memperebutkan total hadiah Rp50 juta. Kompetisi jurnalistik khusus bagi peserta yang mengikuti UKW PWI-BUMN yang kick-off-nya dilakukan 28-29 Desember 2023, serentak di tiga daerah sekaligus, yaitu di Manado, PWI Sulawesi Utara (Sulut), di Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) dan di Banda Aceh, PWI Provinsi Aceh dan dilanjutkan ke seluruh PWI se-Indonesia termasuk satu daerah khusus PWI Surakarta.
Menariknya, ada tanda sayang untuk peserta dari orang nomor satu Lampung, Gubenur Arinal Djunaidi pada UKW kali ini. Mewakili segenap jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, Arinal menjanjikan hadiah umrah bagi peserta dengan predikat terbaik.
Atas diberikannya kesempatan mengikuti UKW gratis, penulis yang juga sebagai peserta mengucapkan ribuan terima kasih kepada PWI, Kementerian BUMN, dan Pemprov Lampung. Salam Kompetensi !!!
