Kategori: Pendidikan

Bandar Lampung-Kementerian Agama Kota Bandar Lampung sepertinya sengaja melegalkan pungutan liar (pungli) di Sekolah Madrasyah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung. Pasalnya, meski diprotes wali murid protes terkait penarikan Rp500 ribu tanpa aturan yang jelas, Kemenang tidak memberikan sanksi atau menghentikan pungutan tersebut.

Baca: Diduga Ada Pungli Dalih Perpisahan Siswa MIN 1 Bandar Lampung

Seperti sebelumnya Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) 1 Kota Bandar Lampung diduga melakukan pungutan liar (pungli) kepada para orangtua murid kelas enam dengan dalih untuk acara perpisahan. Tiap wali murid ditarik Rp500 ribu yang diumumkan melalui group WA walimurid.

Hal itu diungkap salah seorang wali murid yang minta dirahasikan identitasnya. Dia menyebutkan bahwa pungutan tersebut tidak disampaikan lewat surat resmi, tapi melalui Whatsapp Grup (WAG) yang intinya setiap orangtua dimintai Rp500 ribu. “Permintaan uang perpisahan itu cuma disampaikan lewat WAG tidak ada surat resmi dari sekolah. Ini kan aneh, ada dugaan pungli ini,” ucapnya.

Menurutnya dana perpisahan itu dinilai cukup besar, sementara seusai MIN anaknya akan perlu biaya lagi untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan selanjutnya. “Setelah lulus kan kami bakal keluar uang lagi untuk masuk MTS atau SMP, itulah alasan saya keberatan selain alasan lain yang sudah saya ceritakan,” ungkapnya.

Isi chat WA pengumuman pungutan untuk penggunaan dana perpisahan Kelas 6 MIN 1 Bandarlampung, 1 Rihlah ke Laut (transport PP, makan siang). 2. Kaos plus sablon nama-nama siswa. 3. Milad dan pelepasan di gedung (biaya sewa gedung, toga, makan siang (3 kotak nasi & 3 kotak snack) siswa + orangtua wali murid). 4. Selendang tapis (nama siswa). 5. Dokumentasi, 6. Foto ijazah, 7. Cinderamata/kenang-kenangan untuk sekolah.

“Bukan soal nominal, tapi justru tidak melalui surat resmi. Hanya diumumkan di group walimurid. Dan melihat tanggapan sekolah dan pihak Kemenag justru membiarkan dan kesan mengesahkan itu,” kata wali murid.

Kepala MIN 1 Bandar Lampung Desi H menyebut bahwa hal itu dilakukan atas persetujuan 80 persen anggota Komite di Madrasah tersebut. “Benar, bahwasanya kegiatan temu pamit itu sudah disepakati oleh dewan guru dan ke wali murid. Bahkan kita tidak sembarangan,” ungkapnya.

Menurutnya, pihaknya telah memanggil komite serta wali murid dan hasilnya disepakati. Desi juga tidak menyangkal kalau ada wali murid yang keberatan dalam rembuk tersebut. Dirinya menyakinkan bahwa seluruh iuran digunakan untuk kegiatan perpisahan dan tidak digunakan untuk kepentingan guru dan tenaga pendidik di lingkungan tersebut.

“Alhamdulillah menyetujui, dari 107 hanya 2 yang tidak, walaupun belum bayar kita ikutkan, tidak ada diskriminasi. Semua kami berikan rata, bahkan yang tidak ikut pun kami berikan subsidi, tidak usah bayar, karena dibantu rekan-rekan yang lain, jadi tidak boleh kita laksanakan kalau tidak disetujui (wali murid, red),” ucapanya.

Wakil Ketua Komite MIN 1 Bandar Lampung Sutrisno, menambahkan kegiatan tersebut memang di luar konteks pembelajaran. Namun, pihaknya mendukung jika apa yang dilakukan adalah baik.”Kami mengawas, memantau, dan mengarahkan kalau ada hal yang tidak baik kita tidak setujui. Kalau baik maka dilakukan. Jadi hal tersebut menurutnya sudah hasil kesepakatan dari Komite dan para dewan guru,”

Sebelumnya Kasi Pendidikan Madrasah Kemenag Kota Bandar Lampung Said menjelaskan, bahwa hal itu bisa atas kesepakatan dengan Komite Sekolah MIN 1. Menurut Said tidak ada kebijakan dari Kemenag Kota Bandar Lampung yang mengharuskan sekolah meminta biaya perpisahan sekolah dari orangtua siswa.

“Nanti, kita pelajari dahulu. Bisa jadi itu kebijakan masing-masing sekolah. Yang jelas, kita pelajari dulu, pihaknya juga belum bisa mengambil tindakan, setelah kita cek kebenarannya baru akan kita berikan arahan ke pihak sekolah apakah kegiatan ini memberatkan orangtua siswa,” ujarnya, Selasa 16 Mei 2023. (Red)

Bandar Lampung-Setelah viral menjadi sorotan media soal Surat Keterangan Lulus (SKL) dan Ijazah ditahan pihak sekolah SMA Negeri 5 Bandar Lampung karena tidak mampu bayar tunggakan biaya Komite Sekolah, akhirnya dapat menerima SKL dan Ijazah, Minggu 21 Mei 2023.

Penyerahkan Ijazah dan SKL milik dua alumnus SMAN 5 Bandar Lampung, NA (17) dan SI (18), dilakukan oleh Ketua Komite SMAN 5 Bandar Lampung Junaidi, didampingi Kepala Sekolah dan anggota DPRD Bandar Lampung, Sri Ningsih.

Kedua alumnus itu juga langsung melakukan sidik jari di SKL dan Ijazah mereka masing-masing, Minggu, 21 Mei 2023. Kemungkinan luludan yang tertahan lainnya juga bisa langsung menerima hak mereka.

Kepala SMAN 5 Bandar Lampung Hayati Nufus kekeh mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah ada niatan melakukan penahanan SKL ataupun Ijazah kepada siswi N dan S karena belum membayar komite Rp7 juta dan Rp10 juta.

Nufus berdalih, keduanya belum pernah datang ke sekolah untuk mengambil SKL maupun ijazah. Bahkan para siswi tersebut tidak mengajukan keringanan biaya untuk membayar iuran komite tersebut.

“Tidak ada penahanan ijazah. Saat ini sudah kami berikan ijazah dan SKL, tapi nanti diberikan surat keterangan tidak mampu atau keringanan,” kata Hayati Nufus, Minggu sore.

“SI dan NA belum ada permohonan untuk meminta keringanan. Lagi juga untuk apa kita mau tahan ijazah. Kita akan bantu jika dari awal keduanya kooperatif,” ujarnya.

Nufus  menyebutkan hal ini bisa cepat terealisasi seperti siswa lainya yang juga dibantu, apabila mereka berdua mengajukan surat permohonan pembebasan uang komite dengan datang ke sekolah.

“SI sudah setahun nggak ke sekolah, lalu NA setelah kelulusan 5 Mei 2023 kemarin nggak ke sekolah. Kalau mereka bilang bahwa mereka nggak ada uang, pasti kita bantu,” ucapnya.

Meski pihak sekolah membantah SKL dan Ijazah ditahan, faktanya kedua alumunus itu menegaskan mereka tak bisa mengambil ijazah karena belum melunasi biaya komite.

Bahkan SI sudah satu tahun dan baru sekarang bisa melihat SKL dan Ijazahnya. Orang tuanya sudah tak mampu membayar tunggakan tujuh juta rupiah biaya Komite Sekolah.

SI mengatakan orang tuanya tak lagi mampu membayar uang komite sekolah Rp7 juta rupiah. “Ya saya sudah lulus sejak setahun lalu. Saya telah menjalani tiga tahun sekolah di SMAN 5 Kota Bandar Lampung. Alhamdulillah, bersyukur bisa dibantu tunggakan Rp7 juta untuk ambil ijazah,” ujar SI pascakonferensi pers di SMAN 5 Bandar Lampung, Minggu, 21 Mei 2023.

Kepada wartawan SI didampingi NA mengaku bahwa merrka membutuhkan ijazah itu untuk keperluan melamar kerja. “Ya waktu lulus nggak diambil karena kami belum bayar uang komite. Kata sekolah harus lunas dahulu baru bisa dikasih ijazah dan SKL,” kata SI diamini NA.

Dia mengaku keluarganya tidak mampu melunasi tunggakan uang komite sebesar Rp 7 juta. “Alhamdulilah kalau sekolah bisa memberi keringanan, ijazah ini mau saya pakai melamar kerja,” kata SI yang merupakan lulusan tahun 2022 itu.

Anggota DPRD Bandar Lampung mewakili Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi, Sri Ningsih yang meminta agar kasus serupa tidak lagi terulang dan terjadi kembali pada sekolah manapun, di Provinsi Lampung.

Menurutnya, hal ini tidak perlu terjadi kalau sekolah mengecek langsung kondisi para siswanya. “Ini kan sama aja penahanan ijazah, kalau kemarin itu selesai dikasih ijazah, dan tidak nunggu kebijakan dari kepala sekolah saya rasa itu tidak rancu,” ucapnya.

Karena itu,  lanjut Sri, SI dan NA terhambat dan akhirnya tidak dapat melamar kerja setelah lulus dari sekolah disebabkan hal semacam ini. “SI dan NA terhambat, tidak bisa melamar kerja setelah lulus,” katanya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bandar Lampung Wiyadi sempat geram saat dua orang alumnus SMAN 5 Bandar Lampung SI dan NA yang mengadukan Surat Keterangan Lulus (SKL) berikut Ijazah mereka ditahan oleh pihak sekolah dikarenakan tak mampu membayar iuran Komite senilai Rp7 dan Rp 10 Juta.

Menerima pengaduan itu Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi langsung menemui pihak sekolah, Jumat, 19 Mei 2023. Wiyadi meminta klarifikasi SMA Negeri 5 atas aduan warga yang mengaku SKL dan Ijazahnya ditahan oleh pihak sekolah.

“Siswi ini lulus tahun ini, tapi SKL-nya ditahan pihak sekolah karena belum membayar uang komite,” kata Wiyadi kepada wartawan Jum’at. (Red)

Bandar Lampung-Dua alumni siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung mengaku Surat Keterangan Lulus (SKL) berikut Ijazah ditahan pihak sekolah karena tidak mampu membayar tagihan Uang Komite Rp7 dan Rp10 juta. Tagihan tersebut dijadikan syaratan untuk mengeluarkan SKL dan ijazah mereka.

Hal itu diketahui setelah dua siswi yang tidak bisa mengambil SKL dan ijajahnya di Sekolah Negeri itu mengadu ke Dewan Perwakilan Rakyak Daerah (DPRD) Kota Bandar Lampung. Dua siswa yang mengadu ke dewan kota itu kini berstatus alumnus yakni FI dan NA.

Menerima pengaduan itu Ketua DPRD Bandar Lampung Wiyadi langsung menemui pihak sekolah, Jumat, 19 Mei 2023. Wiyadi datang ke sekolah SMA Negeri 5 itu untuk meminta klarifikasi atas aduan warga yang mengaku SKL-nya ditahan sekolah. “Siswi ini lulus tahun ini, tapi SKL-nya ditahan pihak sekolah karena belum membayar uang komite,” kata Wiyadi kepada wartawan.

Wiyadi mengungkapkan bahwa nilai uang Komite yang harus dibayarkan para siswa tersebut sebesar Rp7 juta dan Rp 10 juta. Uang tersebut tidak dibayar lantaran ketidak mampuan keluarga si murid. “Dan kondisi keluarga keduanya tidak mampu, ini jelas sekolah tidak berpihak kepada siswa,” ujarnya.

Karena itulah kata Wiyadi dirinya langsung mendatangi sekolah itu untuk meminta keterangan detail terkait aduan tersebut. “Tapi Insya Allah Senin bisa diselesaikan, terkait uang Komite bisa kita komunikasikan secara kekeluargaan, untuk SKL-nya bisa diterbitkan,” katanya.

Dikonfirmasi hal tersebut, Kepala SMAN 5 Bandar Lampung Hayati Nufus melalui Humasnya Eli membantah adanya penahanan tersebut. Meskipun faktanya lulusan itu hingga kini belum bisa menerima SKL dan Ijajah karena belum.melunasinya.

Hal yang sama diungkapkan Wakil Kepala Sekolah SMAN 5 Bandar Lampung Akim yang membantah adanya penahanan ijazah maupun SKL oleh pihak sekolah.

Akim menyebutkan yang dilakukan sekolah bukan menahan ijazah. “Jadi saya klarifikasi, tidak ada penahanan ijazah ataupun SKL. Jadi siswa bisa datang ke saya untuk membicarakan hal tersebut, semua bisa dikomunikasikan,” ujarnya.

Namun Akim mengakui bahwa beberapa siswa belum dapat melunasi uang komite di sekolah tersebut. “Iya ada tapi nggak banyak kok, sekitar 10 hingga 20 anak setiap tahunnya,” ungkap Akim yang menyatakan bahwa uang komite diperlukan untuk membiayai operasional sekolah seperti listrik hingga gaji guru honor. (Red)