Kategori: Pendidikan

BandarLampung(SL)-Pisah-Sambut Rektor UIN Raden Intan Lampung (RIL) diwarnai dengan suasana kekeluargaan, pisah-sambut ini antara Prof.Dr.Moh Mukri yang menjabat Rektor IAIN RIL 2010-2017, UIN RIL 2017-2022, dengan Prof.Wan Jamaluddin yang diamanahkan menjabat Rektor UIN RIL masa bakti 2022-2026.

Kegiatan ini berlangsung secara luring di Auditorium UIN dan daring melalui aplikasi Zoom, Senin 14 Februari 2022. Turut hadir secara luring unsur pimpinan UIN dan Fakultas, serta Senat Universitas. Direktur Program Pascasarjana (PPs) UIN RIL Prof.Idham Kholid  yang mewakili warga kampus UIN menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof.Mukri, atas segala prestasi, capaian, dan pengabdian untuk UIN RIL.

“Atas nama warga kampus, saya ucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof Mukri. Prof Mukri tidak hanya menjadi pemimpin yang berhasil. Dia bisa menjadi keluarga, saudara, dan teman yang baik,” ungkapnya. Dia pun turut mendoakan Prof Mukri dan Istri berserta keluarga. “Doa kita semua, Prof Mukri dan Ibu Annisa tetap sehat, tetap dapat berkontribusi untuk masyarakat, bangsa, dan negara,” lanjutnya.

Tak lupa, Prof Idham sampaikan ucapan, harapan, dan doa untuk kepemimpinan Rektor Prof Wan. “Kepada Prof Wan, saya ucapkan selamat atas amanah yang diberikan. Harapannya tentu mampu membawa UIN dapat lebih baik,” ucapnya.

Dia juga mengatakan, Prof Wan merupakan alumni dari IAIN RIL yang potensial. “Sejak awal, Prof Wan juga turut serta dalam membangun UIN seperti membangun jaringan luar negeri. Tentu harapan besar ini bukan hanya karena (unsur) akademik, tetapi semua potensi, baik dalam dirinya maupun semua yang ada di kampus ini,” tambahnya.

Kemudian, Prof.Mukri sampaikan sambutan dalam acara tersebut. “Pagi ini merupakan momentum sekali dalam hidup saya. Saya senang, saya bahagia. Saya menjadi salah satu Rektor terpanjang IAIN-UIN Raden Intan Lampung. Begitu juga capaian-capaian, baik secara fisik, jumlah mahasiswa, maupun capaian lainnya. Itu menjadi nyata karena kerja sama kita bersama,” terangnya.

Prof.Mukri juga menceritakan secara singkat proses kepemimpinannya di kampus hijau ini. Dia berharap, tongkat estafet kepemimpinannya ini dapat dilanjutkan agar bisa lebih baik. Sementara itu, Prof Wan juga turut mengapresiasi kepemimpinan dari Rektor sebelumnya. Menurutnya, pisah-sambut atau regenerasi ini merupakan sunnatullah.

“Saya banyak belajar dari beliau (Prof Mukri). Seperti yang sering dikutip, ketika kita dikelilingi orang-orang baik, maka kesuksesan tinggal menunggu waktu,” ungkapnya.

Prof Wan mengajak seluruh warga kampus untuk dapat bersinergi dan bahu-membahu mengembangkan serta memajukan kampus UIN RIL. “Saya bukan apa-apa kalo tidak dibantu. Mari kita bersama dalam membangun UIN Raden Intan Lampung ini,” tandasnya. Acara ini sekaligus dengan serah-terima Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) UIN RIL. Tak hanya itu, segenap sivitas UIN memberikan cinderamata untuk Rektor sebelumnya Prof Mukri. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Dosen Luar Biasa (DLB) Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung (RIL) menuding pemberhentian sepihak yang dilakukan pihak Kampus. Padahal saat masuk sekitar 600-an DLB itu dijanjikan akan diangkat menjadi dosen. Ironisnya honor mengajar untuk semester ganjil tahun 2021 mereka belum juga dibayar.

Baca: Prof Wan Jamaluddin Rektor UIN Raden Intan Lampung

Baca: Wisuda Angkatan 1 2021 UIN Lampung, Sudah Enam Bulan 999 Sarjana ini Belum Terima Ijazah

Terkait hal tersebut, pihak UIN RIL akan menjelaskan dan meluruskan kabar tersebut, setelah serah terima Rektor. “Besok kita akan luruskan, menunggu kebijakan Rektor yang baru. Sehingga tidak menjadi salah. Terkait jumlah ribuan itu tidak benar. Data pasti sedang disiapkan, sekitar ratusan,” kata Humas UNI RIL Hayatul Islam, Minggu 13 Februari 2022.

Hayatul Islam menjelaskan ststus DLB UIN RIL itu adalah dosen tamu yang tidak terikat kontrak, dan menjadi kebijakan dari masing-masing Fakultas. “Sesuai dengan keputusan masing-masing Fakultas, DLB itu kan untuk membantu Fakultas, sedangkan sudah direkrut Dosen Tetap Non PNS, sudah cukup rasionya,” jelas Hayatul.

Terkait dasar pemberhentian DLB pada rapat pimpinan, Hayatul mengaku tidak tahu soal rapat tersebut. “Rapatnya sudah dilakukan yang jelas sebelum beredarnya surat itu. Tapi kurang tau saya kapannya. Yang pasti besok kami luruskan, karena saat ini masih transisi, jadi kami masih siapkan data-data,” katanya.

Sebelumnya, pihak Kampus UIN RIL menghapus program mengajar yang banyak melibatkan DLB. Para DLB mengaku kaget mendapatkan surat pemberitahuan  yang intinya DLB tidak lagi dibutuhkan. Surat ditanda tangani Dekan Fakultas. Disusul pesan WA berbunyi:

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Kami dari Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN RIL mengucapkan  terimakasih banyak kepada Bapak/Ibu Dosen Luar Biasa yg telah membantu mengampu mata kuliah di Prodi lingkup FUSA.

Menindaklanjuti terkait dengan adanya kebijakan baru dari Universitas dan arahan pimpinan tentang pemenuhan jadwal Dosen Tetap, Mohon maaf semester ini FUSA tidak bisa menjadwalkan mata kuliah untuk Bapak/Ibu DLB.

Kami berharap silaturrahim tetap terjalin

Terima kasih

Wassalamualaikum Wr. Wb

Terkait itu, para DLB mengaku pemberhentian DLB oleh UIN RIL terkesan tidak memiliki dasar di masa pandemi Covid-19 saat ini. Karena mereka tidak mendapatkan pemberitahuan, atau sosialisasi terkait pemberhentian tersebut.

“Aturannya sosialisasi terlebih dahulu kepada kami, ini kan mendadak sekali, tidak ada sosialisasi, kami ini kan manusia diberhentikan begitu saja kayaknya gimana gitu. Jika berdasarkan rapat pimpinan berarti yang dimaksud Rektorat atau Fakultas, sampai sekarang kami tidak tau, dan tidak terima dasar pemberhentian kami,” kata salah satu DLB yang minta namanya tidak dipublis.

Menurutnya, pihak UIN RIL dalam keputusannya tidak melampirkan surat resmi yang diterima oleh DLB. Dan terkesan mendadak pemberhentiannya, serta berdasarkan atas perintah pimpinan tanpa surat resmi. “Itu jadi masalah, katanya perintah pimpinan tapi kami satupun tidak tau edaran Rektor, SK Rektor pemberhentian tidak keluar, SK dekan juga tidak keluar. Tiba-tiba kami diberhentikan, sama sekali tidak ada surat resmi dari Rektorat atau Fakultas,” terangnya.

Dia menjelaskan bahwa UIN RIL memberikan alasan diberhentikannya DLB dikarenakan menerima Dosen Tetap Non PNS. “Alasan mereka karena menerima Dosen Tetap Non PNS, tapi yang menjadi pertanyaan kami, kalau DLB diberhentikan digantikan dengan Dosen Tetap Non PNS kenapa masih ada DLB yang dipertahankan, kenapa Fakultas Tarbiyah yang mempertahankan DLB sedangkan Fakultas lain tidak ada,” jelasnya.

Menurutnya, dari DLB yang dipertahankan sangat bertentangan sekali dengan keputusan pimpinan bahwa DLB ditiadakan seperti yang disampaikan oleh Fakultas. “Kami tidak dapat terima karena masih terdapat DLB yang dipertahakan, yang notabennya baru masa mengabdinya dibawah kami, alasannya apa?,” katanya.

Jika dipertahankan karena pejuang akreditasi, masing-masing fakultas juga ada DLB pejuang akreditasi. Ada yang sudah mengabdi dari tahun 2010, ada yang dari tahun 2014, tiba-tiba dapat kabar bahwa DLB seluruh fakultas di UIN RIL ditiadakan atau dihapus, “Kalau memang semua DLB dihapuskan seharusnya semua dong,” tanyanya.

Ia mengungkapkan, penerimaan Dosen Tetap Non PNS yang diselenggarakan oleh UIN RIL menerima untuk kebutuhan Fakultas Tarbiyah yang memiliki DLB lebih banyak dibandingkan dengan Fakultas lain.

“Fakultas Tarbiyah terbanyak menerima Dosen Tetap Non PNS artinya sudah tercover, karena DLB di Fakultas Tarbiyah overload. Tapi kenapa masih ada DLB yang dipertahankan, jadi bingung ga ada dasarnya diputer-puter, sedangkan keterangan dari fakultas berdasarkan rapat pimpinan, DLB ditiadakan,” ungkapnya.

Dari pemberhentian yang dilakukan oleh pihak UIN RIL jumlahnya sangat fantastis. “Mengenai pemberhentian DLB kurang lebih hampir seribu yang diberhentikan dengan alasan perintah pimpinan kebijakan UIN RIL nol Dosen DLB,” tambahnya.

Karena itu, dia meminta kepada UIN RIL semestinya memperhitungkan nasib dari DLB yang diberhentikan terkesan mendadak dan memberikan alasan tepat untuk DLB yang dipertahankan. “Kalau yang masih ada kerjaan diluar tidak apa, bagaimana hidup DLB yang bergantung di UIN RIL pada masa pandemi ini,” ungkapnya.

Karena, hal yang ada saat ini menimbulkan kecemburuan sosial, apa alasan mereka dipertahankan, “Status kita sama, masa mengabdi lebih lama kita daripada mereka, kami tanya kaprodi berdasarkan pimpinan, kami ga tau apa-apa di fakultas. Jadi yang bener yang mana ini apakah mereka ada titipan, harusnya seragam dong,” harapnya.

Honor Belum Dibayar

Ratusan DLB UIN Lampung yang diberhentikan sepihak mengaku belum menerima honor mengajar untuk semester ganjil 2021. “Honor belum dibayar, ehh kami mau diberhentikan pula,” katanya.

Semula, kata sumber menyebutkan bahwa pihak kampus menjanjikan akan menjadikan DLB sebagai Dosen Tetap jika memiliki masa bakti yang cukup di UIN RIL. “Dulu waktu pertama masuk, kami diiming-imingi akan diangkat menjadi Dosen Tetap. Tapi nyatanya kami diberhentikan begitu saja. Honor kami juga belum dibayarkan,” katanya.

Sejauh ini, para DLB belum ada rencana aksi. Namun mereka berniat menemui rektor UIN Lampung untuk meminta keterangan resmi. Para DLB yang diberhentikan itu adalah sarjana lulusan Strata 2 (S2).

Salah satu pejabat Struktural di salah satu fakultas UIN kepada wartawan mengatakan, pemberhentian DLB UIN RIL adalah kebijakan dari UIN RIL (rektorat), bukan kebijakan fakultas.

“Itu kebijakan Pak Rektor, bukan kebijakan fakultas. Tidak ada edaran dari fakultas. Kami juga masih menunggu surat resmi dari rektorat sebagai pihak pengambilan keputusan tertinggi. Kami tidak berani, untuk rapat saja penentuannya dari Rektorat,” jelasnya.

Dirinya membenarkan DLB di universitas adalah dosen yang kompeten di bidangnya dan berlisensi untuk menjadi narasumber. “Yang jelas dalam aturan permendikbud itu, kita bisa mengambil DLB itu orang-orang praktisi atau profesi yang berlisensi,” katanya. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Institut Informatika dan Bisnis (IIB) Darmajaya dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Lampung siap melakukan kolaborasi kerja sama dalam peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM). Hal ini terungkap kunjungan IIB Darmajaya ke Kantor PWI Lampung, Balai Wartawan H. Solfian Akhmad, Bandar Lampung, Senin 17 Januari 2022.

Ketua PWI Lampung Wirahadikusumah menyatakan siap berkolaborasi dengan IIB Darmajaya untuk mewujudkan peningkatan SDM sesuai visi dan misinya saat pencalonan lalu. Pertemuan itu juga membahas sejumlah peluang kerja sama, terutama melalui kuliah S1-S2, digitalisasi keanggotaan PWI, hingga penyediaan Internet Service Provider (ISP).

“Saya sampaikan dalam visi misi dalam sambutan saya saat pelantikan lalu bahwa, pendidikan wartawan menjadi prioritas, wartawan ini tidak hanya lulusan SMA/SMK tapi juga bisa S1 hingga S2. Oleh sebab itu penting untuk bekerja sama dengan perguruan tinggi,” kata Wira.

Sebagai mahasiswa S2 IIB Darmajaya, Wira mengaku sangat memahami bila Darmajaya mumpuni dalam digital marketing. “Kami butuh bantuan IIB Darmajaya, kami siap berkolaborasi, tentunya sinergi yang saling menguntungkan,” ujarnya, didampingi Lukman Hakim, dan Ketut.

Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) IIB Darmajaya M. Said Hasibuan mengatakan bahwa pihaknya siap bekerja sama dengan PWI Lampung. “Kita buat MoU-nya dan kita detailkan apa saja yang akan kita jalankan bersama selama 5 tahun ke depan dalam pimpinan Bapak Wirahadikusumah,” kata Said.

Said juga menyinggung sejumlah hal yang telah dikerjakan IIB Darmajaya. Salah satunya adalah program Smart Village. “Kami melihat kebutuhan desa dan targetnya seperti apa. Kami siap berkolaborasi bersama PWI Lampung, terutama mewujudkan Smart Village yang merupakan mimpi semua pihak,” ucapnya. (rls/red)

Jakarta (SL)-Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang pihak sekolah meminta orang tua menandatangani surat kesediaan menanggung risiko setelah vaksinasi anak. Arahan Jokowi itu disampaikan Kantor Staf Presiden (KSP). Arahan itu sekaligus menanggapi beredarnya surat kesediaan vaksin dan menanggung risiko pasca-vaksin anak yang diterima orang tua atau wali murid.

KSP selanjutnya akan berkoordinasi dengan Kemendikbud-Ristek untuk membahas hal ini. “Presiden memerintahkan jangan ada lagi sekolah yang meminta tanda tangan orang tua/wali murid yang menyatakan sekolah tidak bertanggung jawab bila terjadi hal-hal tertentu akibat vaksin anak,” kata Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Abraham Wirotomo dalam keterangan tertulis, Senin 17 Januari 2022.

Jokowi disebut menyampaikan arahan tersebut setelah mendengar laporan dari Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko soal keluhan masyarakat terkait surat pernyataan kesediaan vaksin. Di dalam surat itu disebutkan, segala risiko pasca-vaksin ditanggung oleh orang tua/wali murid.

“KSP menerima keluhan itu, intinya masyarakat menilai surat pernyataan yang diberikan sekolah bentuk pemaksaan. Karena itu, kemarin (Minggu, 16 Januari 2022) dalam ratas, bapak KaStaf melaporkannya ke Presiden, dan langsung mendapat respons,” ujar Abraham.

Abraham menegaskan penanganan gejala pasca-vaksin anak sepenuhnya tanggung jawab negara, termasuk soal biaya. Untuk peserta JKN ditanggung BPJS, dan non-JKN ditanggung APBN. Sampai saat ini, lanjut Abraham, Komnas KIPI belum menerima laporan adanya gejala pasca-vaksin yang berujung pada kematian. Namun bila ditemukan, dia berharap pihak terkait melapor ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.”Bila ada temuan, orang tua/wali diharapkan melapor ke puskesmas atau RS terdekat,” ujar Abraham. (Rls/red)