Kategori: Pendidikan

Bandar Lampung (SL)-Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung tetap kekeh melegalkan pungutan di sekolah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan sekolah, dan sesuai Peraturan Gubernur, yaitu menarik bantuan masyarakat dengan sifat tidak memaksa, dan hanya meminta partisipasi. Karena 60% guru sekolah SMA dan SMK di Lampung adalah honor, dan tidak cukup dengan hanya mengandalkan dana Bos.

Baca: Kejati Lampung Bentuk Tim Usut Kasus Pungutan Uang Sekolah

Baca: Akui Keluarkan Pergub Pungutan Sekolah Arinal Ancam Copot Sulfakar?

Kepala Dinas Pendidikan Lam[ung Sulfakar mengatakan bahwa Peraturan Gubernur Lampung nomor 61/2020 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendanaan Pendidikan pada Satuan Pendidikan Menengah Negeri dan Satuan Pendidikan Khusus Negeri di Lampung telah diterapkan. “Pergub tersebut membolehkan sekolah menerima bantuan dari orangtua siswa dan aturan tersebut tidak memaksa,” kata Sulfakar, menanggapi polemik pungutan di sekolah.

Menurut Sulfakar, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengatakan, Pemprov Lampung memiliki prinsip mencerdaskan anak bangsa. Dan setiap anak bangsa harus diperlakukan sama. Namun, kondisi sekolah dulu dan sekarang berbeda.

“Saat ini gurunya tetap tapi siswa bertambah sehingga kapasitas dibutuhkan kepada tenaga pendidik. Maka infrastruktur harus diperluas. Pemerintah mungkin hanya infrastruktur, namun dalam keberdayaan guru kan bukan kebijakan pemerintah daerah karena gajinya. Namun dengan keterbatasan APBD, maka pemerintah tahu dan menerbitkan Pergub 61/2020, maka orang tua akan aman dan nyaman, guru honorer juga,” kata Sulfakar.

Sulfakar menerangkan kebutuhan sekolah saat ini cukup banyak. Tidak hanya untuk operasional sekolah namun juga untuk pembayaran honorer guru yang jumlahnya mencapai 60% dari total guru ditingkatan SMA/SMK di Lampung. Sementara, pendapatan sekolah hanya berasal dari Bantuan operasional sekolah (Bos) nasional dan Bos daerah (Bosda).

“Jumlahnya, dari Bosnas sebesar Rp1,600,000 per siswa per tahun dan Bosda Rp1,650,000 per siswa per tahun. Namun kebutuhan siswa setelah mendapat analisis sekitar Rp3,5 jt sampai Rp5,6 jt, sesuai kebutuhan satuan pendidikan, di kota dan desa berbeda,” jelas Sulpakar Jumat 19 Maret 2021.

Belum lagi, kata Sulfakara, tenaga pendidik yang ada saat ini hampir 60% honorer. Sementara honor guru ini tidak ada gaji dari Pemda atau Pemerintah pusat, jadi gaji benar-benar dari sekolah. “Kalau kita hanya mengandalkan Bosnas, Bosda tidak cukup. Karena penerima bosda hanya 10% dari total murid, kalau dia 100 siswa artinya hanya 10 orang saja yang dapat. Maka darimana kita mencari kekurangan ini?,’ ujar Sulfakar.

Sementara, lanjutnya, didalam Undang-undang sistem pendidikan nasional, sumber pembiayaan pendidikan itu, Pemerintah, Pemda dan masyarakat. “Jadi masyarakat tidak boleh terlepas, maka kami gali potensi ini. Tetapi ingat, didalam Pergub 61/2020 pasal 12 bahwa orang miskin harus sekolah. Harus jadi tanggungjawab apakah itu pemerintah, pemda, maupun masyarakat harus sekolah. Maka di lakukan subsidi silang,” dalihnya,

Maka, tegas Sulfakar, boleh di pantau disetiap sekolah dalam pelaksanaan penerapan Pergub 61/2020. Sebagai contoh SMKN 8, 80% tenaga pendidik nya adalah honorer. “Yang saya inget SMK Ketibung itu 385 murid guru PNS hanya dua orang sisanya honor. Dan tidak digaji Pemda, dan pemerintah pusat. Benar-benar digaji dari sekolah,” tegas Sulfakar.

Kenapa masa pandemi tetap ada sumbangan, karena, kata Sulfakara berdasarkan persetujuan orang tua. “Karena masa pandemi tidak libur, tetap sekolah. Guru melakukan tugas-tugas nya. Operasional sekolah tetap jalan, kebersihan sekolah tetap jalan, listrik sekolah tetap jalan, AC sekolah tetap jalan, honor guru juga tetap dibayar,” kata Sulpakar.

Sulfakar menerangkan bahwa perlu diketahui pada saat Pemprov Lampung sempat menyetop pembayaran gaji honorer karena ada arahan Pak Gubernur saat pandemi, 3 bulan tidak dibayarkan honornya. “Namun, honorer tersebut dihadirkan didepan Ombudsman dan Sekda Provinsi Lampung. Disana, honorer tersebut meneteskan air mata. Mereka bilang hidup kami ini pak, kami mau makan, gimana anak kami tidak ada yang membayarnya. Sehingga muncul lah Pergub 61/2020 ini,” kata Sulpakar.

Menurutnya, aturan tersebut tidak memaksa. Hanya meminta partisipasi masyarakat. Bagaimana keberlangsungan ini. “Dan ini tidak hanya dikita, karena pengangkatan guru hanya bisa di pusat bukan cuma kita yang tidak diangkat, semua sama. Gubernur Lampung juga sudah membantu lewat Kartu Pendidik Berjaya. Besaran bantuan itu Rp240 ribu per guru honorer yang jumlahnya mencapai 6 ribu lebih. Jadi sudah dibantu, karena fiskal APBD terbatas, nanti ditingkatkan,” katanya. (red)

Bandar Lampung (SL)-Gubernur Lampung Arinal Djunaidi mengakui dirinya yang menyerahkan pelaksanaan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 61 Tahun 2020 itu kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung. Dan Gubernur mengancam akan mencopot Kepala Dinas, apabila menyalahi aturan terkait sumbangan yang dipungut beberapa SMA dan SMK se Provinsi Lampung.

Baca: Wali Murid Menjerit, Gubernur Lampung Legalkan Pungli SMA/SMK Yang Dilarang Permendikbud

Baca: Kejati Lampung Bentuk Tim Usut Kasus Pungutan Uang Sekolah

Padahal, sebelumnya soal pungutan di SMA dan SMK di Lampung itu telah disoroti Ombudsman Perwakilan Lampung yang membuka posko pengaduan pungutan, hingga Kejati Lampung. Namun Arinal mengaku baru mendengar ada permasalahan terkait pungutan yang terjadi di SMA dan SMK di Lampung. “

Saya gak pernah denger lho, buktinya mana? Anda harus lebih tajam mengkritisi ini,” ucap Arinal saat dikonfirmasi wartawan usai menghadiri Rapat Paripurna perayaan HUT Lampung ke 57 di Ruang sidang DPRD, Kamis 18 Maret 2021.

Arinal menambahkan, aturan Pergub Nomor 61 Tahun 2020 tersebut telah sesuai aturan dan tidak menyalahi undang-undang yang berlaku diatasnya, yakni Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016. Namun, apabila Kadisdikbud Lampung melanggar peraturan ini, maka akan ada sanksi keras. “Tanya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau dia menyalahi aturan maka akan saya berhentikan,” kata Arinal.

Menanggapi pungutan di sekolah yang dilegalkan melalui Peraturan Gubernur Lampung itu, Ketua DPRD Lampung Mingrum Gumay mengatakan, polemik pungutan sekolah adalah ranah Pemerintah Provinsi Lampung.

Namun sebagai perwakilan rakyat, dia mengatakan akan mengakomodir permasalahan itu dan akan membicarakannya dengan Gubernur Lampung. “Terkait masalah ini nanti kita informasikan ke Pak Gubernur,” kata Mingrum singkat. (*/red)

Bandar Lampung (SL)-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung membentuk Tim untuk menelusuri pungutan biaya sekolah di SMA dan SMK. Pasalnya pungutan biaya sekolah yang membebankan orang tua atau wali murid menjadi perhatian publik. Kejati juga akan melakukan penyuluhan hukum dalam upaya pencegahan korupsi.

Baca: Wali Murid Menjerit, Gubernur Lampung Legalkan Pungli SMA/SMK Yang Dilarang Permendikbud

“Dalam waktu dekat ini, Kejati Lampung dari Bidang Penerangan Hukum (Penkum) akan segera melaksanakan turun ke sekolah-sekolah untuk memastikan hal itu,” kata Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Lampung Andrie W Setiawan, Jumat 12 Maret 2021.

Selain itu, kata Andre, pihaknya juga akkan melakukan penyuluhan hukum kepada seluruh kepala sekolah dan Dinas Pendidikan. Hal ini merupakan upaya pencegahan secara obyektif terkait tindak pidana korupsi. “Kita juga ingin memastikan secara objektif informasi pungutan biaya sekolah yang diduga menyalahi aturan itu,” jelas Andrie.

Sebelumnya dibertikan hampir sebagian besar SMA/SMK di Lampung melakukan pungutan biaya sekolah selama masa pandemi Covid-19. Di Bandar Lampung, pungutan biaya sekolah terjadi di SMAN 3, SMAN 15, dan SMKN 3. Dasarnya ialah Peraturan Gubernur (Pergub) Lampung Nomor 61 Tahun 2020.

Bahkan sejumlah wali murid telah mengadukan pungutan tersebut kepada Ombudsman Perwakilan Lampung. Ombudsman pun tengah menyelidiki hal itu. “Ini ada yang sedang ditangani laporannya di Ombudsman,” kata Kepala Ombudsman Perwakilan Lampung Nur Rakhman Yusuf.

Ombudsman RI Perwakilan Lampung juga membuka Posko Pengaduan Sumbangan Dana Pendidikan Menengah Negeri baik SMP maupun SMA/SMK. “Posko pengaduan mulai 9 sampai 23 Maret yang diperuntukkan untuk masyarakat yang mau melaporkan soal sumbangan dana pendidikan,” kata Kepala Ombudsman Lampung Nur Rakhman Yusuf, Selasa 9 Maret 2021.

Laporan bisa disampaikan ke nomor whatsapp pengaduan 08119803737, email: pengaduan.lampung@ombudsman.go.id dan telepon pengaduan 0721-251373 atau surat. “Bisa datang langsung ke alamat Kantor Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Lampung Jl. Way Semangka No.16A Pahoman Bandarlampung,” ujar Nur Rakhman.

 Nur Rakhman mengatakan sumbangan dan pungutan sekolah ini sebenarnya bukan permasalahan baru bagi Ombudsman. Berbagai upaya juga sudah dilakukan salah satunya pernah menindaklanjuti laporan masyarakat terkait sumbangan dan pungutan di SMKN 5 Bandar Lampung pada tahun 2019, yang berakhir pada pengembalian dana yang sudah dipungut kepada wali murid.

“Bukan kali ini saja kami menindaklajuti laporan masyarakat terkait pungutan atau sumbangan sekolah tapi sudah sering sekali dan berakhir dengan pengembalian dana maka dari itu seharusnya menjadi proses pembelajaran untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung dalam melakukan evaluasi internal,” tegas Nur Rakhman.

Berdasarkan informasi yang diperoleh, dugaan sementara pihak satuan pendidikan menyatakan bahwa yang mereka lakukan adalah bukan pungutan, tapi sumbangan. Namun dugaan yang terjadi praktek penarikan pungutan yang dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kemudian tahun 2019, Ombudsman merupakan salah satu pihak yang secara tegas menolak draft Rancangan Peraturan Gubernur tentang sumbangan dan pungutan pendidikan, saat dilakukan uji publik pada 5 Maret 2019 di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Selain itu, pada tahun 2020 juga sudah pernah mengingatkan Gubernur Lampung dan DPRD Lampung secara resmi dan secara langsung terkait dengan Perda Wajib Belajar 12 Tahun yang perlu menjadi atensi dalam penyelenggaraan pendidikan di Provinsi Lampung.

“Kami berharap masyarakat melapor dan tidak perlu khawatir atau takut untuk menyampaikan laporan ke Ombudsman, sebab tanpa partisipatif aktif dari masyarakat dalam memberikan pengawasan salah satunya dengan menyampaikan laporan ke Ombudsman maka mustahil akan ada perubahan dalam pelayanan publik khususnya di bidang pendidikan,” kata Nur Rakhman.  (rls/red)