Kategori: Pendidikan

Bandar Lampung (SL)-Fakultas Ekonomi (FE) Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Univ. Saburai) melaksanakan lokakarya kurikulum kampus merdeka program studi manajemen dan akuntansi, dengan pembicara Dr. Ayi Ahadiyat, SE, M.B.A (Unila), di gedung Graha Saburai, Sabtu 12 September 2020.

Rektor Saburai Dra. Henni Kesumastuti, M.I.P dalam sambutannya yang sekaligus membuka acara ini, menyampaikan apresiasi yang setinggi tingginya kepada dekan FE atas terlaksananya kegiatan ini, dan kepada seluruh peserta serta stockholder yg telah hadir turut berpartisipasi dalam acara ini.

“Secara khusus kepada bapak Dr. Ayi Ahadiyat, S E, M.B.A selaku narasumber yg telah menyempat kan untuk hadir memberikan materi. Selaku rektor saya menyampaikan terima kasih. Lokakarya semacam ini memang sangat dibutuhkan mengingat pada masa pandemi covid 19 dan sesuai dengan Permendikbud no 3 th 2020 bahwa perguruan tinggi diwajibkan menerapkan kampus merdeka, oleh karena itu PT wajib menyesuaikan kurikulum yg ada dengan kondisi tersebut,” kata Henni.

Henni berharap lokakarya ini dapat merumuskan kurikulum yg pas dan sesuai dengan kondisi kampus merdeka, terlebih lagi untuk mewujudkan visi universitas sesuai berwawasan internasional di tahun 2044. Dr. Ayi Ahadiyat dalam paparannya bahwa kampus merdeka sesungguhnya memberikan kebebasan pada mahasiswa dan dosen untuk memilih program studi dan konsenterasi bidang ilmunya baik didalam maupun diluar perguruan tinggi tempat menuntut ilmu.

“Adanya perkembangan tehnologi degital yg diikuti oleh pandemi covid 19 menuntut perguruan tinggi untuk menyesuaikan kondisi ini, termasuk kurikulum yg diterapkan, karena secara bersamaan terjadi juga revolusi pendidikan seperti diantaranya dengan kuliah online melalui zoom dan media online lainnya,” katanya.

Proses belajar kampus merdeka secara operasional sesungguhnya bahwa pada semeester 4 pembelajaran boleh dilakukan diluar prodi pada PT yang bersangkutan, kemudian smt 5 dan 6 pembelajaran di luar PT (magang), selanjutnya semester 7 dan 8 pembelajaran kembali ke prodi PT asal.

“Jadi untuk mhs dan dosen di era kemajuan pendidikan berbasis degital dalam penerapan kampus merdeka, dituntut untuk memahami paling tidak operasionalisasi dari perkembangan tehnologi degital,” tambanya.

Sementara Dekan FE Husna purnama,SE,M.E.P dalam sambutannya menyapaikan terima kasih atas kesedian Dr. Ayi Ahadiyat, SE, M.B.A dari Unila menjadi nara sumber. (red/*)

Bandar Lampung (SL)-Empat dosen Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Univ Saburai), menulis buku bahan ajar sesuai disiplin ilmunya. Mereka Dr Aprianis, S.Kom MM dengan buku berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia. Aprianis merupakan dosen tetap pada program studi (prodi) Magister Manajemen Fakultas Ekonomi.

Kemudian Eka Ubaya Taruna Rauf, SSos MM MSi, yang menulis buku Teori dan Aplikasi Komputer. Eka adalah dosen tetap pada prodi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Selanjutanya Maristiayana Ayu, SE MAk dan Niar Azriya, SE, MAk. Keduanya menulis buku Pengantar Akuntansi. Mereka adalah dosen tetap pada prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi.

Buku diterbitkan ”Saburai Pers”, Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat (LPPM) Universitas Saburai, Jumat 11 September 2020. Masing-masing ketua prodi mewakili empat dosen produktif tersebut kemudian menyerahkan buku kepada Rektor Universitas Saburai Dra Henni Kusumastuti, MIP.

Selanjutnya buku disimpan di Balai Informasi dan Perpustakaan Universitas Saburai untuk digunakan mahasiswa dan dosen yang membutuhkan. Henni memberikan apresiasi tinggi kepada para dosen dimaksud. Dan berharap pengajar yang lain dapat mencontoh mereka untuk menulis dan menerbitkan buku. ”Buku adalah sumber ilmu pengetahuan. Semoga bermanfaat bagi kita semua,” kata Henny. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Universitas Saburai kembali menggelar seminar nasional (semnas), Kali ini mengangkat tema Strategi Penulisan Proposal Hibah Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Rabu 26 Agustus 2020. Seinar menghadir empat pembicara Didik Sulistyanto dari Universitas Jember, Dadang Sudrajat (STMIK IKMI Cirebon), Mahrinasari (Universitas Lampung), dan Achi Rinaldi (UIN Raden Intan Lampung).

Didik memaparkan trik dan strategi memenangkan hibah penelitian seperti bagaimana menulis judul proposal riset yang menarik. Yaitu tidak lebih dari 20 kata, ringkas, dan mudah dimengerti. Juga mencerminkan keseluruhan pekerjaan yang dilakukan.

“Terutama tujuan, metode, dan hasil. Termasuk harus menjual dan boleh agak bombastis,” ungkap Didik, pada seminar yang dibuka Rektor Universitas Saburai Henni Kusumastuti dipandu moderator Adelina Hanum.

Didik juga juga memberikan panduan menulis abstrak. Yakni merupakan miniatur latar belakang, ditulis terakhir, ringkas, padat, dan memiliki alur logika sistematik. Terpenting, tidak lebih dari 500 kata.

Sementara Mahrinasari yang menjelaskan soal penyusunan proposal penelitian dasar mensyaratkan menghasilkan prinsip dasar teknologi, formulasi konsep/aplikasi teknologi, dan pembuktian konsep, fungsi, serta karakteristik penting.

”Dengan sasaran menghasilkan teori yang berorientasi pada pada penjelasan atau penemuan, untuk antisipasi gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung proses teknologi, kesehatan, pertanian, dan lainnya dalam rangka mendukung penelitian terapan,” katanya.

Sementara itu, Achi fokus pada path analysis (analisis jalur) sebagai alternatif metode dalam penelitian. Menurutnya, metode penelitian menjadi unsur penting dalam penelitian. Pemilihan metode yang tepat adalah salah satu kunci sukses penelitian. ”Untuk itu, penguasaan metode mutlak diperlukan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Universitas Saburai sebelumnya beberapa kali menggelar semnas secara daring. Terakhir adalah pada Kamis (13/8/2020) dengan tema ”Manajemen Strategi di Era New Normal dari Berbagai Aspek. (Red)

Bandar Lampung (SL)-Seminar Nasional Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai di Era New Normal menghadirkan pembicara Wakil Gubernur Lampung Nunik. Seminar yang digelar Magister Manajemen dan Fakultas Ekonomi Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (Universitas Saburai), secara virtual Kamis 13 Agustus 2020 itu membahas Manajemen Strategi di Era New Normal dari Berbagai Aspek.

“Sosial dan physical distancing ibarat pisau bermata dua. Pada satu sisi efektif mencegah makin merebaknya Corona Virus Disease (Covid-19). Namun di bagian lain melumpuhkan sektor ekonomi. Pariwisata adalah satu sektor yang terkena dampak luar biasa pandemi Covid-19,” kata Nunik.

Menurut Nunik data tenaga kerja sektor pariwisata di Lampung sampai 15 Mei 2020, terdapat 5.670 orang yang dirumahkan (unpaid  leave). Jumlah ini diyakini terus bertambah hingga saat ini. “Upaya membangkitkan kembali sektor pariwisata kini gencar dilakukan dengan  menerapkan standar operasional prosedur (SOP) baru. Hal ini wajib dipatuhi oleh wisatawan dan pelaku usaha  bidang pariwisata,” katanya.

Lalu, salah satunya adalah membuat standar akomodasi untuk pariwisata. Seperti penggunaan double bed dengan kapasitas tamu maksimum dua orang; pengurangan penggunaan kamar hotel dengan hanya mempertahankan 50 persen okupansi; dan pengurangan kapasitas tempat tidur di  asrama.

”Termasuk mengurangi kegiatan makan di restoran. Bila over kapasitas,  para tamu akan diarahkan membawa sarapan atau makan malam ke kamarnya,” papar Nunik.

Presiden Direktur PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) Iwan Setiawan Lukminto membenarkan penjelasan Nunik. Menurut dia, pandemi ini telah menyebabkan gelombang PHK besar-besaran, kurangnya likuiditas perusahaan, dan melambatnya ekonomi dunia.

”Sebab itu, kami berupaya mengadaptasi bisnis dengan protokol new normal. Ini semua untuk menjaga eksistensi usaha dan menjaga kepercayaan publik. Kebijakan pemerintah, juga amat penting demi mempercepat pemulihan ekonomi,” ungkapnya.

Lain halnya dengan Sekjen Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Anwar Sanusi. Ia menyoroti pembangunan desa di era new normal. Paling tidak pemerintah pusat telah melakukan tiga langkah: menangani kesehatan warga, membuat jaring pengaman warga miskin, dan upaya membangkitkan ekonomi desa.

Upaya menangani kesehatan warga dilakukan dengan membangun Desa Tanggap Covid-19. Sementara, jaring pengaman dengan mengucurkan BLT dari dana Desa dan membangkitkan ekonomi lewat kebijakan padat karya.

Narasumber terakhir, dosen pascasarjana Universitas Saburai, Trisnowati Josiah, fokus pada nilai strategis budaya pada manajemen strategi di era new normal. Dia berpendapat pendekatan budaya dapat menyelesaikan masalah di masyarakat.

Termasuk dalam menghadapi pandemi. Bahkan memegang peranan sentral dalam mencegah penularan virus. ”Nilai-nilai seperti tanggungjawab, disiplin, tertib, sabar, dan lainnya, tentu mendasari sikap dan prilaku yang berperan penting untuk suksesnya  membangun budaya di era new normal,” pungkasnya. (Red)

Rembang (SL)-Tak punya smartphone, Dimas Ibnu Alias seorang siswa kelas VII SMP Negeri 1 Rembang, harus tetap masuk sekolah di masa pandemi Covid-19. Meski sendirian karena tak punya smartphone untuk belajar daring atau online, dia tetap semangat berangkat ke sekolah.

Dilangsir detik.com, wartawan sempat mengikuti aktivitas Dimas ketika hendak berangkat sekolah. Menaiki sepeda onthel, diantar oleh ibunya. Jarak rumahnya hanya sekitar 700 meter dari sekolah. Dengan santai dan wajah polos serta berpakaian sekolah lengkap, siswa 13 tahun itu menuju halaman dalam sekolah barunya.

Kedatangannya pun cukup membuat kaget para guru, karena hanya dia satu-satunya siswa yang berangkat sekolah. Kemudian, Dimas mendatangi ruang guru. Di sana ia mengaku kepada para guru, tak punya gawai untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dimas pun diarahkan ke ruang kelas, langsung memposisikan diri di bangku tempat biasa ia duduk. Dimas tampak tertib mengenakan alat pelindung diri (APD) belajr sendirian.

Kepala SMP N 1 Rembang, Isti Chomawati menyebut, khusus Dimas pihak sekolah memaklumi kondisi tersebut sehingga mempersilakannya untuk tetap ikut belajar tatap muka, meski hanya seorang diri. “Ia datang diantar ibunya naik sepeda. Setelah itu ditinggal lantaran ibunya bekerja sebagai karyawan pengeringan ikan. Selesai pembelajaran, Dimas diantar wali kelas sampai rumah,” kata Isti saat ditemui wartawan, Kamis 23 Juli 2020.

Dimas adalah anak dari Didik Suroyo yang merupakan nelayan harian, dan Asiatun, seorang buruh pengeringan ikan. Mereka tinggal di Rt 1 Rw 1 Desa Pantiharjo Kecamatan Kaliori Rembang. Pihak sekolah sudah memastikan Dimas memang tidak memiliki ponsel pintar seperti siswa lainnya, sehingga diizinkan datang ke sekolah. “Barangkali, bagi keluarganya beras jauh lebih dibutuhkan daripada ponsel pintar dan kuota internet,” imbuhnya.

Setelah dilakukan penelusuran, ternyata cukup banyak Dimas lainnya di SMPN 1 Rembang. Oleh karena itu sekolah itu memutuskan membuat kebijakan khusus, dengan mengizinkan mereka yang tidak memiliki ponsel pintar untuk belajar di sekolah.

“Tentu saja, dengan protokoler ketat, seperti cek suhu badan, pelindung wajah, masker dan lainnya. Kami sudah inventarisir, ada beberapa siswa yang memang tidak memiliki fasilitas daring. Nanti mereka akan kami bantu belajar offline,” ujarnya.

Diwawancara terpisah, anggota Komisi E DPRD Jateng, Muh Zen mengatakan di Jawa Tengah banyak ditemukan kendala dalam pendidikan jarak jauh mulai dari sulit sinyal atau bahkan tidak memiliki smartphone seperti Dimas. “Yang seperti Dimas ini banyak di Jawa Tengah. Pembelajaran daring memang jadi kendala bagi yang memiliki keterbatasan gawai,” kata Zen, Kamis (23/7).

Zen menjelaskan, negara harus melihat fakta di mana banyak anak didik yang kesulitan untuk belajar secara daring. Menurutnya, jangan sampai negara memaksakan belajar daring namun tanpa memberikan fasilitas maupun solusi. “Negara harus hadir dan melihat fakta di lapangan agar semua anak mendapatkan haknya mendapatkan layanan pendidikan,” lanjutnya.

Menurut Zen, keputusan pihak sekolah memperbolehkan Dimas hadir ke sekolahan sudah tepat agar Dimas tetap mendapatkan haknya. Itu dianggap menjadi salah satu solusi namun ia menegaskan protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. (detik/red)

Bandar Lampung (SL)-Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung sebagaimana amanat Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, dipastikan akan banyak kendala sebagaimana yang dialami oleh jenjang SMA atau sederajat di Provinsi Lampung.

Dalam pantauan, tim Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) melalui Gindha Ansori Wayka, Koordinator Presidium KPKAD, menyampaikan analisis hukum atas pelaksanaan PPDB pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, Senin, 22/06/2020. “Meskipun sudah ada aturannya, akan tetapi pelaksanaan di Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung PPDB nya akan banyak mengalami kendala, oleh karenanya perlu dilakukan pemantauan yang ekstra oleh anggota DPRD Bandar Lampung khususnya Komisi 4 (empat)” ujar Gindha

Dasar analisis KPKAD bahwa PPBD pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung akan banyak masalah dan sarat dengan kepentingan karena proses PPDB bersamaan dengan tahapan-tahapan Pemilihan Walikota (Pilwakot) Bandar Lampung.

“Sebagai bagian dari masyarakat Bandar Lampung, kami menilai bahwa proses PPDB pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung ini rentan dimanfaatkan pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini pun dapat saja dilakukan oleh oknum tim pemenangan dan bahkan calon kontestan dalam Pilwakot Bandar Lampung mendatang,” urai praktisi hukum Progressif ini.

Analisis KPKAD terkait proses PPDB pada lingkungan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang diduga sangat kental dengan kepentingan oknum bukan Tanpa dasar, karena secara bersamaan akan dilakukan Pilwakot. Selain itu, masih terbuka lebarnya celah hukum oknum bermain dalam aturan PPDB berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019.

Banyak persoalan terutama pada Pasal 14 Ayat (3) yang menjelaskan bahwa domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada kartu keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sejak tanggal pendaftaran PPDB.

Dan Pasal 14 Ayat (4) yang menjelaskan bahwa Kartu keluarga dapat diganti dengan surat keterangan domisili dari rukun tetangga atau rukun warga yang dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempatlain yang berwenang menerangkan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah berdomisili paling singkat 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya surat keterangan domisili.

“Aturan PPDB sendiri pun diduga menyediakan ruang celah penyalahgunaan kekuasaan oleh oknum baik Disdukcapil yang menerbitkan Kartu Keluarga atau bahkan RT/RW menerbitkan domisili bagi para calon siswa untuk menggantikan Kartu Keluarga, makanya diperlukan pemantauan”, jelas Akademisi ini.

Karena, lanjutnya tidak menutup kemungkinan, ada pihak kepentingan atau oknum yang dapat memainkan peran di Dinas/Instansi (Dinas Pendidikan dan Dinas Kependududkan dan Catatan Sipil) dan bahkan di tingkat RT/RW sekalipun untuk menambah pundi-pundi suara menjelang Pilwakot Bandar Lampung, maka Komisi 4 DPRD Bandar Lampung dengan segala kewenangannya agar dapat ekstra dalam pengawasan PPDB ini.

KPKAD berharap bahwa Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung yakni sebelum melakukan pengumuman dilakukan verifikasi faktual terlebih dahulu oleh Dinas Pendidikan untuk mengcrosscheck kebenaran data yang disampaikan kepada Penyelenggara oleh orang tua calon peserta didik.

“Olehkarena tidak menutup kemungkinan ada kandidat yang diduga memiliki jaringan baik di Dinas/Instansi maupun di jaringan RT/RW di Bandar Lampung, maka perlu diawasi secara ketat pelaksanaan PPBD pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk menghindari isu negatif di masyarakat yang pada ujungnya akan merugikan orang lain dalam menjelang kontestasi Pilwakot mendatang dengan melakukan verifikasi Faktual dilapangan” Pungkas Gindha. (rls/red)