Kategori: Pendidikan

Teluk Wondama (SL)-Demi memajuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Pendidikan di Kampung Undurara, yang merupakan daerah terisolir di peladaman Kabupaten Teluk Wondama Provinsi Papua Barat. Santi Haumahu harus jalan kaki naik turun gunung, hingga lembah, untuk mengajar anak anak bangsa di pedalaman, hingga Kampung Undurara.

“Hanya demi pendidikan kami meninggalkan anak dan suami pergi mengajar anak-anak di pedalaman, sampai di Kampung Undurara dimana tempat kami mengajar dan mendidikan anak – anak. Kami berjalan selama satu hari malam dan dua hari, sampe di Bungga kami istirahat dan bermalam setelah kami dapat melanjutkan perjalan kami,” kata Santi Haumahu, Senin 14 Oktober 2019, kepada sinarlampung.com, di Kantor Dinas pendidikan pemuda dan olahraga Teluk Wondama .

Menurut Santi, perjalan untuk mengajar berangkat dengan perjalanan satu hari dua malam, begitu juga kembai ke Kota butuh waktu satu hari. “Setelah turung ke dari pedalaman ke kota kita tetap penuh jarak yang sama yaitu selama Satu hari dan Dua malam, pergi mengajar juga pulang,” katanya.

Santi saat pertama mengajar disana diantar bersama teman guru lainnya dari Dinas Pendidikan, “Saya bersama dengan teman guru lainnya pertama kalinya kami mau pergi ke pedalaman untuk melaksanakan tugas sebagai guru, diantar oleh Dinas Pendidikan Wondama. Kami dilepaskan di Kampung Nyora dan selanjutnya harus jalan kaki ke Undurara dimana tempat kami di tugaskan,” katanya.

Medan yang mereka leawtipun, tak semudah yang diibayangkan. “Yang kami lewati ini tidak semudahnya tetapi kami melewati gunung dan lembah juga berbatuan. Namun kami tidak pantang menyerah dan akhinya tiba di Kampung Undurara , Distrik Naikere Teluk Wondama,” katanya.

Santi berharap kepada Pemerintah, dapat memperhatikan kondisi pendidikan di Undurara dan pedalaman lainya, karena semua terbatas.

“Kami berharap kepada Pemerintah daerah Teluk Wondama, dapat memperhatikan kebutuhan kami selama mengabdi di pedalaman. Dan salama bama kami habis dan akhirnya kami sesuaikan diri dengan Masyarakat makan ubi, untuk menyambung hidup kami dan tetap bertahan dan melaksanakan tugas kami, karena anak – anak sekolah yang kami didik ini sangat pendidikan,” katanya. (tonsi)

Jakarta (SL)-Pengacara terkenal Henry Yosodiningrat Kamis (10/10) pagi meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dengan predikat Cumlaude dari Universitas Trisakti.

Di depan para penguji dan promotornya, antaranya, Prof DR Eryantouw Wahid, DR Anas Yusuf,DR Endiyk M Asror, Henry berhasil memper tahankan disertasinya “Politik Hukum Pencegahan Korupsi : Optimalisasi Legislasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”. Acara penganugerahan gelar pendidikan tertinggi itu dilangsungkan di ruang serbaguna Universitas Trisakti Pasca Sarjana di Menara Anugrah, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.

Hadir dalam acara tersebut  keluarga Henry, kalangan lawyer dan sahabat dekat. Tampak antaranya Ketua KPU Arif Budiman, Ketua Ombudsman Prof Amzulian Rivai, Peter Gontha, Ilham Bintang, Vivick Tjangkung, Hanna Wijaya, Indro Warkop, dan Fryda Lucyana.

Belum Optimal

Dalam disertasinya Henry berkesimpulan, bahwa politik hukum pencegahan korupsi di Indonesia belum mengarah sebagai wadah penampung aspirasi masyarakat ke arah penguatan norma pencegahan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun norma pencegahan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sekarang, hanya menitik beratkan kepada sosialisasi tindak pidana korupsi dan partisipasi publik atau masyarakat melalui pemberian informasi tindak pidana korupsi.

Henry juga memaparkan proses legislasi pencegahan korupsi masih belum optimal, dikarenakan belum melibatkan berbagai pihak khususnya pemangku kepentingan, seperti partai politik dan pemangku sistem peradilan pidana di Indonesia ( KPK, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung.

DR Henry Yosodiningrat lahir di Krui Pesisir Barat 1 April 1954. Menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sedangkan gelar S2 dari Fakultas Hukum Universitas Trisakti. Sejak 1978 Henry menekuni profesi sebagai Advokad/ Penasehat Hukum.

“ Alhamdulillah, selesai juga. Waktu itu kadang saya hanya merekam buah pikiran untuk diketik oleh staf, “ ungkapnya.

Penelitian Henry untuk menyusun disertasinya dilakukan disela-sela kesibukannya sebagai anggota parlemen (2014-2019) dari Fraksi PDI-P. (Rls/Red)

Tulang Bawang Barat (SL)- Bupati Tulang Bawang Barat (Tubaba) Umar Ahmad memberi orasi ilmiah pada acara wisuda program sarjana Institut Teknologi Sumatera (Itera), di Kampus Itera, Way Hui, Jatiagung, Lampung Selatan, Sabtu (05/10/119). Kehadiran Umar Ahmad pada acara itu atas undangan Rektor Itera melalui surat bernomor T/2749/IT9.A/HK.11/2019 tertanggal 30 September 2019.

Di hadapan para wisudawan, rektor, senat, dan sivitas akademika Itera, Umar Ahmad menyampaikan orasi dengan judul: “Menuju Tubaba, Pulang ke Masa Depan.” Dijelaskan oleh Umar, bahwa Tubaba adalah sebuah masa depan. Bagi masyarakat Tubaba, saat ini Tubaba sudah bukan lagi sekadar singkatan dari Tulang Bawang Barat.

Tubaba adalah masa depan—sebuah rumah bagi semua, sebuah lahan subur bagi siapa pun untuk menyemaikan kembali kebajikan sosial dan merekatkan lagi relasi antarmanusia. Di sana setiap individu akan menemukan kembali kehangatan hubungan dengan orang-orang lain, kemesraan hubungan dengan alam, dan juga menemukan kembali diri sejati.

“Di dunia masa depan yang kami namai Tubaba itu, aspek-aspek material dan immaterial pembangun peradaban berada pada titik kesetimbangan. Di sana, alam dan akal budi manusia saling melengkapi dan menguatkan satu sama lain. Itulah titik kesetimbangan di mana pengetahuan dan kehendak manusia benar-benar dicurahkan untuk membangun kehidupan yang lebih baik—sebuah kehidupan yang ditandai oleh kehangatan di dalam interaksi sosial dan sikap respek kepada alam dan kehidupan,” demikian kata Umar.

Dia melanjutkan, “Terus terang, itu masa depan yang mengejutkan bagi kami sendiri. Itu sebuah kehidupan bersama yang dibangun dengan standar tinggi, sebuah peradaban yang hanya bisa diwujudkan dengan sikap menghargai pengetahuan, cita rasa artistik, visi yang jauh ke depan, dan rasa hormat terhadap pihak lain dan semua elemen pembentuk kehidupan.”

“Namun, urusan kami dengan satu kata “Tubaba” rupanya sudah kepalang tanggung. Kami sudah telanjur melangkah. Maka, sekalian saja kami putuskan bahwa hal pertama yang harus kami lakukan adalah menetapkan standar tinggi,” kata Umar lagi.

Menurut Umar, setidaknya ada dua alasan yang menjadi dasar bagi pihaknya untuk memilih itu. “Pertama, kita memang semestinya tidak lagi menolerir kehidupan dengan mutu seadanya. Potensi dan bakat-bakat terbaik tidak akan tumbuh mewujudkan kemungkinan terbaik jika mereka ditangani dengan mutu seadanya. Kehidupan mengajarkan kepada kita: Hanya semak belukar dan alang-alang yang akan tumbuh subur di lahan yang terbengkelai, bukan warna-warni bunga.”

Kedua, kami tidak akan bisa sampai ke Tubaba jika kami sendiri menetapkan standar rendah atau menjalankan kehidupan dengan mutu seadanya. Tubaba, atau wilayah masa depan kami, menghendaki orang-orang yang “layak Tubaba” untuk menjadi warganya.

“Karena itulah kami terus-menerus menanamkan kesadaran kepada diri sendiri bahwa apa yang kami lakukan hari ini tidak lain adalah langkah menuju Tubaba. Dan karena Tubaba adalah masa depan, maka kami menamai perjalanan ke arah sana sebagai pulang ke masa depan, sebuah perjalanan mudik ke kampung halaman yang kami rindukan.” katanya

“Jadi, kami sekarang sedang melatih diri sendiri agar kami bisa “memenuhi kualifikasi” sebagai warga Tubaba-agar kami cocok dengan ekosistem Tubaba, dan agar kami “layak Tubaba,” kata Umar.

Lalu Umar menjelaskan juga tentang makna “pulang ke masa depan”. “Mungkin istilah itu terdengar tidak lazim, tetapi sesungguhnya bukan sesuatu yang ganjil. Kita memang akan selalu pulang ke masa depan. Pertanyaannya, masa depan yang seperti apa?

“Jawaban kami untuk pertanyaan itu: Masa depan yang menawarkan solusi bagi kecerobohan kita di masa lalu. Segala tindakan, kebiasaan, dan cara berpikir kita di masa lalu telah membawa kita ke situasi hari ini. Segala tindakan, kebiasaan, dan cara berpikir kita hari ini akan membawa kita ke masa depan. Jadi, masa depan adalah sebuah situasi yang cocok dengan perangai, mentalitas, dan kebiasaan kita hari ini.”

“Dalam perjalanan menuju Tubaba itu kami bersyukur bahwa teman kami bertambah banyak dari waktu ke waktu. Mereka antara lain para arsitek, perupa, penulis, pemusik, desainer, penata tari, pegiat teater, aktivis lingkungan, aktivis dan pemikir pendidikan, pemikir kebudayaan, ilmuwan, ahli pertanian, para ahli teknologi terapan, dan lain-lain. Dengan ringan hati mereka mau terlibat dan menyumbangkan pengetahuan, wawasan, dan kecakapan yang mereka miliki. Mereka memiliki kepedulian dan rasa bahagia untuk menemani perjalanan kami menuju Tubaba.”

“Kami berbahagia dengan kehadiran mereka. Sebagian dari mereka adalah orang-orang yang reputasinya dihormati di bidang masing-masing. Dan mereka bukan orang-orang yang mudah dibujuk. Tetapi untunglah kami tahu cara paling ampuh untuk mendatangkan mereka: ialah membuka pintu lebar-lebar.”

“Dan cara itu akan saya lakukan juga pada kesempatan ini. Silakan datang ke tempat kami. Pintu kami selalu terbuka lebar bagi teman-teman di sini untuk berpartisipasi, melakukan uji lapangan dengan teknologi apa pun yang bisa dijalankan di wilayah kami, atau sekadar bersilaturahmi dan bertukar pikiran,” pungkasnya. (Robert/rls)

Bandar Lampung (SL)-FISIP Universitas Lampung membenarkan kejadian tewasnya Aga Trias Tahta, Jurusan Sosiologi angkatan 2019 saat mengikuti Pendidikan Dasar (Diksar) yang diselenggarakan IIKM Pecinta Alam (PA) Cakrawala FISIP Unila beberapa waktu lalu. Karena itu Fisip Unila menyatakan bertanggung jawab atas musibah tersebut.

Melalui rilis yang diterima sinarlampung.com, Dekan FISIP Universitas Lampung (Unila) Dr. Syarief Makhya mengungkapan rasa duka cita mendalam dan meminta semua pihak bersabar menunggu hasil pendalaman kasus meninggalnya Aga Trias Tahta (19), mahasiswa jurusan Sosiologi, pada Minggu, 29 September 2019, yang dinyatakan oleh pihak medis meninggal pada hari Minggu tanggal 29 September 2019 pada saat mengikuti Pendidikan Dasar (Diksar) yang diselenggarakan UKM Pecinta Alam (PA) Cakrawala FISIP Unila.

“Atas nama lembaga FISIP Unila kami menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut khususnya pada orangtua dan pihak keluarga, dan kami menyatakan bertanggung jawab atas peristiwa tersebut,” kata Syarief Makhya dalam rilis yang dikirim ke redaksi sinarlampung.com, Selasa, 1 Oktober 2019.

Syarif mengaku pihaknya saat ini sedang melakukan pendalaman dan pengkajian secara komprehensif sesuai fakta kejadian tanpa ada yang ditutup-tutupi agar kami tidak gegabah dalam mengambil keputusan. “Mohon kesabaran semua pihak menunggu hasil pendalaman dan pengkajian tersebut. Apabila hasil pendalaman dan pengkajian ada unsur-unsur pelanggaran terhadap aturan kemahasiswaanmaka akan diberikan sanksi sesuai dengan aturanyang berlaku,” katanya.

Semenetara pihak keluarga Frans Salsa Romando yang diduga mengalami penganiayaan saat mengikuti kegiatan pendidikan dasar (Diksar) UKM Cakrawala Universitas Lampung beberapa waktu lalu, meminta kepada para pelaku untuk segera menemui mereka dan memberikan penjelasan terkait apa yang terjadi.

“Sebenarnya saya ingin mereka itu datang menemui kami pihak keluarga sebagai orang tuanya. Kenapa alasan mereka memperlakukan anak kami seperti itu. Ingin lihat muka mereka seperti apa. Mereka kuliah tapi kenapa tidak berperikemanusiaan seperti ini,” kata ibunda Frans yang diketahui bernama Jumiati, Selasa (1/10/2019).

Secara pribadi, Jumiati bisa memaafkan mereka ketika menemui secara baik-baik. Namun meskipun demikian, proses hukum yang dijalankan akan tetap berlanjut. “Memaafkan tapi hukum tetap berlanjut. Kalau tidak seperti itu, maka kedepan akan muncul kejadian seperti Frans-Frans lainnya,” ungkap Jumiati.

Saat ditanya terkait respon pihak kampus Universitas Lampung, Jumiati menyebutkan pihak kampus akan menanggung biaya keseluruhan selama dirawat di rumah sakit dan akan bertanggung jawab terhadap kesehatan anaknya. “Tadi katanya pihak kampus akan bertanggung jawab. Tapi saya masih khawatir dengan anak saya ini kedepannya karena trauma sehingga nanti dia tidak bisa melanjutkan kuliahnya karena takut,” jawab dia. (Rls)

Jakarta (SL)-Konsolidasi Mahasiswa Universitas Padjadjaran (Unpad) memberikan mosi tidak percaya pada pemerintahan Joko Widodo. Mereka menilai, komitmen pemerintahan Jokowi dalam memberantas korupsi sudah tidak dapat dipercaya lagi. Selain Jokowi, mosi tidak percaya juga diberikan kepada DPR RI yang dinilai telah berkerjasama dengan Jokowi untuk melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui revisi Undang-undang KPK.

Dalam pernyataan sikap yang dikirim ke redaksi sinarlampung.com, Konsilidasi Mahasiswa Unpad mengatakan, keberhasilan KPK mengungkap sejumlah kasus korupsi membuat pihak-pihak yang bersekongkol merampok uang rakyat merasa terganggu. “Oleh karena itu kerap kali usaha-usaha pelemahan terhadap KPK dilakukan oleh pihak-pihak tersebut,” tulis pernyataan, Konsolidasi Mahasiswa Unpad, Luthfi dan Bigwantsa.

Contohnya antara lain adalah kasus yang dialami mantan Ketua KPK Antasari Azhar yang pernah dijatuhi hukuman penjara karena dinyatakan merancang pembunuhan Nasrudin Zulkarnaen. Begitu juga dengan kasus penyiraman air keras terhadap salah satu penyidik KPK, Novel Baswedan, yang sampai saat ini belum ada titik terang siapa pelakunya.

Terkait usul DPR untuk merevisi UU KPK yang telah disetujui Presiden Jokowi, Konsolidasi Mahasiswa Unpad menggarisbawahi empat poin krusial, yakni keinginan membentuk Dewan Pengawas KPK, aturan penyadapan, kewenangan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3), dan status pegawai KPK. “(Ini) bukan lagi bentuk upaya pelemahan terhadap KPK, melainkan sudah pada tahap merampas entitas yang dimiliki KPK sebagai komisi independen pemberantas korupsi,” masih tulis mereka.

Dengan demikian, mahasiswa menilai pemerintahan Jokowi dan anggota DPR RI periode 2014-2019 telah mengkhianati amanat Reformasi untuk memberantas korupsi. “Kami sebagai mahasiswa tidak mempercayai komitmen pemerintahan Joko Widodo beserta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dalam memberantas korupsi apabila revisi UU KPK terus dilanjutkan,” demikian Konsolidasi Mahasiswa Unpad.  (erm/red)

Bandar Lampung (SL)-Penggiat Anti Narkoba BNN Provinsi Lampung, Karna Dinata melakukan Kampanye Stop Narkoba melalui Ospek Mahasiswa Baru Universitas Muhamadiyah Lampung dengan tema penyuluhan Keluarga Berencana dan Bahaya Narkoba;

Sekitar 400-an Mahasiswa Baru Universitas Muhammadiyah Lampung diberikan gambaran ancaman bahaya Penyalahgunaan Narkoba serta beragam dampak buruk Penyalahgunaan Narkoba yang terjadi saat ini, hingga Tips – tips membina keluarga sehat tanpa Narkoba. Karna Dinata adalah Penggiat Anti Narkoba BNN Provinsi Lampung yang juga ASN di Instansi BKKBN Provinsi Lampung;

Menurut Dia, memberikan pemahaman dan pengetahuan bahaya Penyalahgunaan Narkoba bagi mahasiswa baru UM Lampung, yang diharapkan mampu melahirkan karakter tegas disertai pola pikir anti terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkoba pada diri mahasiswa, dalam upaya menuju indonesia Emas Tahun 2045. (red)

Bandar Lampung (SL)-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia (Kemenristekdikti) diharapkan benar-benar menelusuri dan mempertimbangkan integritas dan rekam jejak para calon rektor Universitas Lampung (Unila) yang kini telah memasuki tahap 3 besar.

Rektor Unila kedepan diharapkan benar-benar sosok yang jujur dan berkarekter kuat, memiliki komitmen anti korupsi, tidak pernah bermasalah secara hukum.”Suara Kemenristekdikti sepertinya akan menjadi suara penentu dalam pemilihan Rektor Unila. Karena itu kita berharap pertimbangan tentang integritas dan rekam jejak harus menjadi pertimbangan yang utama,” ujar Tim Kerja Institute on Corruption Studies (ICS), Apriza, Minggu (1/9).

Menurutnya, track record atau rekam jejak para calon harus benar-benar ditelusuri agar diketahui bagaimana integritas para calon.”Rekam jejaknya harus ditelusuri. Bila perlu dibuka uji publik sehingga seluruh sivitas akademik Unila dan masyarakat umum memilik ruang untuk memberi masukan,” tandasnya.

Rektor Unila, lanjutnya, harus benar-benar memiliki rekam jejak yang baik.”Harus dicek apakah calon Rektor Unila itu pernah dilaporkan ke penegak hukum atau tidak, pernah diduga terkait masalah KKN atau tidak, gelarnya pernah dipersoalkan atau tidak. Ini semua harus diclearkan, sehingga yang terpilih kelak benar-benar berintegritas tinggi,” pungkasnya.

Seperti diketahui, rapat tertutup Senat Unila bersama perwakilan Kementerian Ristek-Dikti telah mengerucutkan tiga dari lima bakal calon rektor. Berdasar hasil rapat senat Prof. Bujang Rahman memperoleh 19 suara, Prof. Karomani meraih sebanyak 14 suara, Prof. Muhammad Kamal dan Prof. Satria Bangsawan masing-masing enam suara, serta Prof. Sukri Banuwa mendapat dua suara.

Karena suara Prof. Muhammad Kamal dan Prof. Satria Bangsawan imbang, maka dilakukan pemilihan suara ulang untuk keduanya. Hasilnya Prof. Muhammad Kamal memperoleh 32 suara, sementara Prof. Satria Bangsawan hanya memperoleh 14 suara. Akhirnya tiga nama calon rektor yang diusulkan ke Kemenristekdiktk adalah Prof. Bujang Rahman, Prof. Karomani, dan Profesor Muhammad Kamal. (red)

Medan (SL)-Rektor Universitas Islam Sumatra Utara ( UISU) Medan, Dr. H.. Yanhar Jamaluddin melantik wakil wakil Dekan Fakultas Hukum UISU periode 2018 – 2022 , di Aula Yayasan UISU, Jalan Sisingamangaraja Medan, Kamis, 8 Agustus 2019 .

Mereka yang dilantik Dr. Mustamam sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Dakwa Islamiyah, Nurasiah untuk Wakil Dekan Sumberdaya dan Tata Kelola, dan Drs. Sutamik, wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni dan Kewirausahaan.

Ketua Umum Pengurus Yayasan UISU Prof. Dr. Ismed Danial Nasution, MKg, dalam Sambutan nya mengingatkan agar Fakultas Hukum sebagai Fakultas yang pertama didirikan terus menjadi yang pertama dan terbaik. Sementara dalam amanatnya Rektor UISU, berharap agar para pejabat yang baru dilantik dapat menjalankan Amanah dengan sebaik baik nya. (pairin)

Bandar Lampung (SL)-Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, menghadiri rapat koordinasi penyelesaian masalah guru honorer yang dselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), Selasa (30/7/2019), di Hotel Bidakara, Jakarta.

Rapat koordinasi ini selain dihadiri Mendikbud Muhadjir Effendy dan Menteri PAN-RB Syafruddin, juga dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri)Tjahjo Kumolo, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta perwakilan 542 pemerintah daerah dari seluruh Indonesia.

Terdapat dua agenda yang dibahas dalam rapat kordinasi tersebut, yakni, pertama mengenai perencanaan ASN tahun 2020-2024, dan kedua, tentang pengadaan ASN tahun 2019.

Dalam rakor ini, masing-masing kementerian memberikan penjelasan, yaitu, Kebijakan manajemen ASN oleh Menteri PAN-RB, Reformasi pendidikan berbasis zonasi oleh Mendikbud, dan Penguatan sinergi antar SKPD dalam penyusunan kebutuhan ASN oleh Mendagri.

Selain itu, Kebijakan perencanaan dan pengadaan ASN tahun 2019 oleh Deputi Bidang SDM Aparatur KemenPAN-RB, Kebijakan tata kelola pendidikan oleh Dirjen GTK Kemendikbud, Kebijakan pembangunan SDM dalam kerangka peningkatan mutu pendidikan oleh Deputi Menko PMK Bidang Pendidikan dan Agama, dan Hasil evaluasi pengadaan CPNS 2018 oleh Kepala BKN.

Pengadaan Guru PNS

Terkait dengan pengangkatan guru PNS, Mendikbud Muhadjir Effendy, seusai rapat koordinasi menyampaikan bahwa pengangkatan guru terbagi atas 3 skema, yaitu, pertama untuk menuntaskan guru honorer, kedua untuk mengganti guru yang masa pensiunnya akan berakhir, dan ketiga untuk menambah atau mengangkat guru dikarenakan adanya penambahan jumlah sekolah.

Dalam upaya menuntaskan pengangkatan guru honorer, Mendikbud menegaskan kembali imbauan MenPAN-RB agar sekolah tidak mengangkat guru honorer. “Tadi Pak MenPAN juga sudah menyampaikan supaya tidak ada lagi pengangkatan guru honorer, yang ada ini mau kita selesaikan,” ujar Mendikbud.

Selain itu, Muhadjir Effendy juga menyampaikan usulan agar masa pensiun guru diperpanjang sembari menunggu pengangkatan ASN yang tetap dan penegasannya akan dibuatkan dalam bentuk surat edaran.

“Nanti segera akan kita buatkan edaran, Insya Allah akan ada surat edaran bersama antara saya dengan Mendagri. Untuk itu, nanti kalau ada yang masih nekat mereka tentu saja akan kita beri sanksi. Karena guru pensiun kan 60 tahun, saya kira kalau masih segar bugar masih bisa bertahan sampai 5 tahun, sehingga kita memberi kesempatan sampai tahun 2024 kami berjanji akan berusaha untuk akan menuntaskan masalah guru honorer,” jelas Muhadjir Effendy.

Rencananya rekruitmen akan dilakukan secara bertahap sehingga pada tahun 2024 dapat menuntaskan sekitar 700.000 lebih guru yang sekarang masih berstatus honorer. (net/red)

Bandar Lampung (SL)-Rocky Gerung menjadi pembicara dalam diskusi publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung (Unila). Bersama budayawan Isbedy Setiawan, membahas politik akal sehat untuk membangun peradaban demokrasi, di mimbar bebas FISIP Unila, pada Selasa (2/7).

Ratusan mahasiswa bersama dekan dan dosen memadati areal parkir gedung FISIP. Dalam orasinya, Rocky Gerung menyebut proses demokrasi di kampus tidak lagi mengkritisi jalannya pemerintahan. “Hadirnya fakultas ilmu sosial dan ilmu politik di kampus, seharusnya menjadi sarana untuk menguji visi misi calon calon pemimpin,” kata Rocky Gerung.

Kata Rocky, kampus yang merupakan pintu demokrasi, saat ini dikunci dan dipantau secara terus menerus oleh kekuasaan dengan melarang adanya kegiatan politik praktis di kampus. “Seluruh presiden setelah reformasi menjadi pemimpin ketika Indonesia sudah demokratis dan tidak lagi diganggu kritisisme,” kata Rocky Gerung.

Kehadiran FISIP di kampus seharusnya menjadi sarana untuk menguji kebijakan publik yang ditawarkan para calon pemimpin, padahal demokrasi merupakan pintu yang dibuka oleh kampus. “Sekarang pintu itu dikunci oleh kekuasaan. Kan di situ paradoksnya,” tegasnya.

Saat ini, lanjutnya, tidak ada lagi kelegaan dalam berpolitik. Segala sesuatunya dipantau oleh kekuasaan sehingga menciptakan otoriterisme. “Sekarang tidak ada kelegaan, yang ada hanyalah pantauan detik perdetik oleh kekuasaan dan kemudian disodorkan pada redaksi, pemasang iklan, dan rektor. Begitu cara pengendaliannya sekarang,” ujar Rocky. (red)