Palangkaraya (SL)- Oknum Kepala Sekolah SMP Negeri 8, Palangkaraya, dan dua gurunya, tertaring operasi tangkap tangan (OTT) Tim Saber Pungli Kejaksaan Negeri Palangkaraya. Kepala Sekolah terlibat pemerasan terhadaap Wali Murid, untuk jual beli kenaikan kelas. Tim Jaksa mengamankan barang bukti Rp1,5 juta, dalam tiga amplop masing masing isi Rp500 ribu, Sabtu, 29 Juni 2019, sekitar pukul 11.00. Wib.
Informasi di Kejari Palangkaraya menyebutkan pungli dilakukan berawal dari adanya beberapa siswa yang tidak naik kelas. Melihat kesempatan itu, didugua kepala sekolah mengambil kesempatan dengan meminta sejumlah uang kepada wali murid dengan jaminan anaknya akan naik kelas.
“Saya diminta oleh oknum kepala sekolah dengan nominal Rp500 ribu agar anaknya tidak tinggal kelas. Anak saya ini berprestasi dalam nilainya. Masak hanya karena alpa anak saya tidak naik kelas? Dia alpa pun karena ada alasannya, anak saya sakit tipes,” ujar wali murid, dilangsir Borneonews, Sabtu, 29 Juni 2019.
Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya, Zet Tadung Allo, melalui Kepala Seksi Intel Mahdi Suryanto membenarkan adanya kejadian OTT terhadap Kepsek SMPN 8 Palangka Raya tersebut. “Kita melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepsek SMPN 8 Palangka Raya, dan 2 orang guru,” katanya.
Dalam operasi tersebut juga berhasil diamankan barang bukti berupa tiga amplop yang masing-masing berisi uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan tolalnya Rp 1.500.000,- juga beberapa HP, beberapa tas, dan berkas-berkas terkait dugaan pemerasan yang dilakukan oleh oknum kepala sekolah” jelas Kasi Intel Kejari.
OTT itu, lanjut Kasi Intel, karena laporan salah satu orang tua wali murid yang dimintai sejumlah uang agar anaknya bisa naik kelas. “Sementara dugaan pemerasan untuk memperlancar kenaikan kelas. Untuk sementara pelaku tiga orang ini kami amankan untuk dimintai keterangan. Nantinya bisa dilakukan pembinaan atau diproses hukum dalam tindakan pidana yang disangkakan pada mereka” tambahnya. (net/red)
Bandar Lampung (SL)- Dubes Kroasia untuk Indonesia, Mr. Sc. Nebojsa Koharovic melaksanakan Penandatanganan MoU dan Seminar bersama antara Universitas Lampung dengan University of Zagreb dan Vern University, di Kampus Unila, Senin 24 Juni 2019 pukul 08.35 WIB. Acara digelar di Ruang Sidang Unila Jl. Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro Rajabasa Kota Bandar Lampung.
seminar bersama
Dr. Ari Darmastuti, M.A sebagai Ketua Panitia, Dosen FISIP Unila, menyampaikan kegiatan ini menjadi awal dari program pertukaran dosen. “Untuk tahun ini akan ada 12 dosen pengajar dari Kroasia yang akan memberikan 12 mata kuliah di Unila kemudian tahun depan bergantian dosen dari Unila yang akan memberikan kuliah di University of Zagreb dan Vern University Kroasia,” kata Ari Darmastuti.
Hadir Mr. Sc. Nebojsa Koharovic (Dubes Kroasia) beserta rombongan, acara dihadiri Ir. Taufik Hidayat, M.M., M.EP. (Plt. Sekda Prov. Lampung), Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P (Rektor Unila) didampingi Prof. Dr. H. Bujang Rahman, M.Si, (Wakil Rektor Bidang Akademik Unila), Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc (Wakil Rektor Bidang Umum & Keuangan Unila), Prof. Dr. Karomani, M.Si (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan & Alumni Unila), dan Prof. Dr. Mahatma Kufepaksi, S.E.,M.Sc (Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, Teknologi Informasi & Komunikasi Unila).
Acara diawali dengan Pembukaan Pentas tari selamat datang, menyanyikan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan Lagu Kebangsaan Kroasia, dsasikan para Dekan Fakultas, Pejabat Kepala Dinas di lingkungan Pemprov Lampung. Dilanjutkan laporan ketua panitia, sambutan Ketua Delegasi University of Zagreb. Kemudian sambutan Rektor Unila dan pernyataan pembukaan seminar dan Penandatanganan MoU.
Para dosen dan Guru Besar Krosia yang hadi diantaranya Prof. Dr. Lidija Kos Stanisic (Concept and Current Study of Comparative Politics New Issues), Dr. Marta Zorko (Globalisation and Giopolitics), Dr. Lana Lusa (Diplomacy Theory and Practice), lalu Prof. Mirela Holy (Sustainable Development).
Dr. Robert Mikae (Public Policy on Disaster and Crisis Management), Mr. Borna Zguric, mag.pol _(Peace and Conflict Studies), Dr. Victorija Car (Public Service Media in the Digital Age), Dr. Ruzica Jakesevic (International Organizations and International Security), Dr. Nikolina Borcic (Communication and Political Branding), Dr. Hrvoje Jakopovic (Big Data Analysis and Public Relations).
Kemudian Mrs. Marija Slijepcevic, Fe.S _(Information Warfare and the Role of the Media), Mrs. Ivana Cesaree, mag.rel.int _(Critical Infrastrueture Protection and Resilience), Ms. Ana Vela (Mahasiswi University of Zagere), Ms. Mara Zovko (Mahasiswi University of Zagerb), Ms. Tamara Marcovic (Mahasiswi University of Zagerb), Ms. Martina Brautovic (Mahasiswi University of Zagerb), dan Ms. Maja Grgic (Mahasiswi University of Zagerb).
[24/6 02.26] Mardi Tuba: Tulang Bawang (SL) Masyarakat yang berada di empat kampung di Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang (Tuba), yakni Kampung Bujung Tenuk,Tiuh Toho, Ujung Gunung Ilir, Kagungan Rahayu, merasa resah dengan adanya polusi udara dari ulah pembakaran tebu PT. Sugar group company
Hal tersebut di ungkapkan oleh Ketua BPK Kampung Bujung Tenuk Kecamatan Menggala, Mas Juanda bahwa ia mengeluhkan, pencemaran lingkungan debu dari ulah nakal pembakaran tebu dari PT Sugar group company (SGC) yang setiap tahun selalu beterbangan kerumah-rumah warga pada sinarlampung.com Minggu (23/06/2019).
“Bahayanya debu tersebut, bukan hanya mengotori lantai rumah dan pakaian yang terjemur karena apa bila terhirup dan masuk kedalam sumur maka air nya dapat tercemar dan menimbulkan penyakit asma, ispa, hingga TBC,” ungkap Mas Juanda
Hal yang sama di ungkapkan oleh warga Ujung Gunung Ilir, Hardi mengeluhkan, debu pembakaran Tebu SIl yang selalu ada setiap tahun di mulai dari bulan Mei hingga Oktober selama enam bulan.
“Debu pembakaran itu bukan hanya beterbangan di pagi hari atau siang hari namun di malam hari pun debu tetap beterbangan, dapat juga membahayakan bagi pengendara R2 apabila debu tersebut memasuki mata saat berkendara,”terang Hardi.
Sementara itu warga kampung Tiuh Toho Das’ad mengatakan, bahwa debu tersebut beterbangan kedalam rumah dan meresahkan, apalagi kondisi rumah yang belum di plavon.
“Saya selalu resah dengan kondisi debu pembakaran tebu Indolampung karena kondisi istri saya yang sensitif dengan debu dapat menyebabkan penyakit asma nya kambuh. Untuk itu, kami berharap kepada Pemkab Daerah Tulang Bawang agar dapat menghentikan aktivitas pembakaran tebu yang selalu dilakukan di panen raya dari perusahaan yang namanya sudah mengudara yang bergerak di bidang perkebunan tebu Harap ketua RT kampung Tiuh Toho. (Mardi
[24/6 05.56] Ardiansyah Biro Lampura: Bersinergi Antara Elemen, Polres Lampung Utara Bersama Masyarkat Gelar Deklarasi Tolak Kerusuhan
Lampung Utara – Sebagai bentuk sinergi Polres Lampung Utara dengan masyarakat Kab. Lampung Utara menggelar Deklarasi Tolak Kerusuhan di sela-sela kegiatan jalan santai yang dilaksanakan di lapangan Mapolres Lampung Utara, Minggu (23/6/19).
Kegiatan tersebut dihadiri Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K., Dandim 0412/LU Letkol Inf. Krisna Pribudi, Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo, Ketua KPUD Martoni, Kimal Lampung, Para Kepala Dinas Kab. Lampung Utara, Brimob, PJU dan personil Polres Lampung Utara serta Masyarkat Lampung Utara.
Pernyataan bersama untuk menjaga situasi kamtibmas yang kondusif di wilayah Kab. Lampung Utara dan “Menolak Kerusuhan, NKRI Harga Mati” tersebut di pimpin oleh Wakil Bupati Lampung Utara Budi Utomo dengan diikuti seluruh elemen masyarakat yang hadir di acara tersebut.
Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K. dalam kesempatan itu mengatakan, kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk penolakan masyarakat Lampung Utara terhadap segala bentuk tindakan kekerasan dan kerusuhan yang bisa memecah belah bangsa Indonesia. Serta untuk mempererat memperkuat persatuan dan kesatuan .
“Kegiatan ini merupakan wujud harapan bersama dari masyarakat Lampung Utara, bahkan se-Indonesia, untuk Negeri Indonesia tercinta agar selalu damai,” ujar Kapolres.
Terkait perselisihan atau sengketa pemilu, mari kita pasrahkan semua kepada Mahkamah Konstitusi, mari bersabar dengan mengedepankan perdamaian menyikapi proses tersebut. Jangan sampai, hanya karena ketidakpuasan hasil Pemilu 2019, menjadi mudah terpecah belah, mudah terprovokasi untuk melakukan kerusuhan.
“Berbuat rusuh malah tidak menyelesaikan masalah, Mari kita terus jaga perdamaian di Kab. Lampung Utara bersatu untuk Indonesia damai’, kata Kapolres Lampung Utara AKBP Budiman Sulaksono, S.I.K.(*)
[24/6 15.01] Amir Syaripudin Lamsel: Sebanyak 65.076 ekor baby lobster yang akan diselundupkan berhasil diamankan jajaran Reskrim KSKP Bakauheni Polres Lampung Selatan (Lamsel).
Penyelundupan Baby Lobster berhasil diamankan dari empat orang kurir yang merupakan barang titipan dari pemiliknya di Cikeusik Pandeglang Banten.
Itu di ungkapkan oleh Kapolres Lamsel AKBP M. Syarhan, SIK, MH, saat menggelar konferensi pers, di halaman Mapolres Lamsel, Senin,(24/6/2019).
Dirinya ngatakan bahwa baby lobster yang akan di seberangkan ke pulau Sumatera tersebut berhasil di amankan oleh anggotanya di pelabuhan penyeberangan Bakauheni pada Minggu 23 Juni kemaren sekira pukul 06.30 WIB,” kata Syarhan.
Berawal dari pemeriksaan dua kendaraan R4 jenis Daihatsu Xenia dan Toyota Avanza yang di temukan didalamnya 14 Box yang berisi kemasan plastik berisikan baby lobster yang akan di selundupkan oleh para tersangka dari pulau Jawa ke Sumatera.
“Setelah dilakukan pemeriksaan isi dari kemasan plastik tersebut di temukan ribuan baby lobster dengan total 65.076 ekor baby lobster dengan taksiran yang akan merugikan Negara sebesar Rp.6,8 milyar,” ucap Kapolres.
Saat ini ke empat tersangka telah di amankan di Mapolres Lamsel dan akan di lakukan penyelidikan lebih lanjut, kemudian ke empat tersangka tersebut di jerat dengan.pasal 88 junto pasal 16 UU 45 tahun 2009, dengan ancaman 6 tahun penjara dan denda Rp. 1,6 milyar.
Barang bukti berupa 14 Box berisikan baby lobster tersebut rencananya akan di kembalikan ke habitatnya oleh pihak karantina.
Bandar Lampung (SL)-Komite Pemantau Kebijakan dan Anggaran Daerah (KPKAD) Lampung mengapresiasi langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang telah merevisi jumlah persentase Sistem Pendaftaran Peserta Didik (PPDB) di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018 tentang PPDB.
Koordinator Presidium Komite Pemantau Kebijakan dam Anggaran Daerah (KPKAD) Provinsi Lampung Gindha Ansori Wayka mengatakan semula persentase di dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018, quota peserta didik yang diterima melalui PPDB yakni Zonasi sebanyak 90 % , Prestasi sebesar 5 % dan perpindahan tugas orang tua sebesar 5 %, hal ini tertuang di dalam Ketentuan Pasal 16 Ayat (2,3 dan 4) Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 .
Setelah adanya protes dan kekisruhan secara nasional terkait PPDB, maka Kemendikbud atas saran Presiden Joko Widodo dan DPR RI untuk mengevaluasi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 serta desakan dari berbagai elemen termasuk KPKAD Lampung, maka ada perubahan persentase PPDB menjadi Zonasi sebanyak 80 % , Prestasi sebesar 15. % dan perpindaha tugas orang tua tetap sebesar 5 %.
“Pertanyaannya adalah apakah dengan revisi terkait persentase ini persoalan menjadi selesai?, jawabannya tentu tidak karena dalam memenuhi persyaratan zonasi ini harus menggunakan Bukti Domisili yang digunakan sebagai parameter zonasi dari alamat calon peserta didik yang diterakan dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling lambat 6 bulan sebelum PPDB dilaksanakan,” katanya.
Fakta yang terjadi di lapangan, lanjut Ginda adalah dengan adanya aturan ini, peraturan ini telah membuat sebagian masyarakat berpikir pendek dan memanipulasi data kependudukannya dengan membuat Kartu Keluarga palsu yang beralamatkan dekat dengan sekolah.
Terkait hal Ini, KPKAD Lampung sebelumnya telah merilis pernyataan resmi terkait persoalan dugaan pemalsuan Kartu keluarga atau keterangan domisili dan KPKAD Lampung mempredikasi kedepan jika sistem PPDB ini tetap dipertahankan, maka bakalan ada “eksodus” alamat siswa, sehingga menjadi penting untuk melibatkan stakeholders yang memiliki kewenangan terkait dengan kependudukan dengan mencantumkan minimal ada persyaratan dari disukcapil setempat di dalam revisi Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 jadi bukan hanya soal persentase saja.
Di Lampung ada beberapa kasus yang mencuat berdasarkan hasil laporan masyarakat menyampaikan akibat persoalan zonasi ini diduga telah ada 1 Kartu Keluarga yang isinya 10 (sepuluh siswa ) dan 1 lagi dugaan pemalsuan Kartu Keluarga double dalam satu rumah.
“Berkaitan dengan hal tersebut, KPKAD Lampung memberikan saran kepada Pemerintah Provinsi Lampung agar mengusulkan kepada Kemendikbud untuk membentengi dugaan pemalsuan persyaratan domisili dengan melibatkan stakeholders setempat termasuk disdukcapil dan kepolisian didalamnya untuk meminimalisir persoalan baru akibat kebijakan zonasi yang dalam Permendikbud Nomor 51 Tahun 2018 ini,” katana. (rls)
Bandar Lampung (SL)-Sebanyak 20 anak Gerakan Inovasi Ayo Kuliah bagi anak Keluarga Penerima Manfaat (KPM)-Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung dinyatakan lolos seleksi calon penerima Program Bidikmisi.
Beasiswa Bidikmisi merupakan bantuan biaya pendidikan dari pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bagi calon mahasiswa tidak mampu secara ekonomi dan memiliki potensi akademik, baik untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi pada program studi unggulan sampai lulus tepat waktu. “Alhamdulilah 20 anak PKH berhasil lanjut kuliah dan mendapat beasiswa bidik misi dan lainnya,” kata Koordinator Wilayah PKH Provinsi Lampung, Slamet Riyadi, di Bandar Lampung hari ini, Sabtu, 22 Juni 2019.
Slamet Riyadi mengatakan jumlah anak PKH yang berhasil lolos seleksi beasiswa bidikmisi diperkirakan akan bertambah menunggu pelaksanaan program tersebut di salah satu Universitas Negeri di Lampung. “Data tersebut masih sementara dan terus berproses, mengingat dari 134 anak yang lulus PTN atau PTKIN jalur SNMPTN atau SPAN PTKIN sebagian besar diterima di UIN sebanyak 65 anak. Sedangkan UIN belum menyelengarakan seleksi bidikmisi 2019,” jelasnya.
Ditemui di tempat berbeda, Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Sumarju Saeni menyambut gembira akan kabar 20 anak KPM PKH yang lolos seleksi Bidikmisi. “Saya sangat bangga dan gembira, walau cuma 20 anak KPM-PKH itu lulus Program Bidikmisi dari 134 anak, namun ini masih dalam proses. Harapannya semuanya diterima di Program Bidikmisi,” ucap Sumarju bersemangat.
Kadis yang kini mendapatkan julukan “Panglima Tagana Lampung” ini membeberkan bahwa Gerakan Inovasi Ayo Kuliah bagi anak KPM-PKH satu-satunya di Indonesia. “Target yang ingin dicapai Gerakan Ayo Kuliah ini tidak muluk-muluk yakni ‘satu kecamatan, satu sarjana’. Seperti kita ketahui bersama Gerakan Inovasi Ayo Kuliah KPM-PKH hanya ada di Lampung. ini menjadi satu-satunya di Indonesia,” terang Sumarju.
Diinformasikan juga bahwa pada tahun 2017 anak KPM PKH Lampung yang diterima program bidik misi sebanyak 28 anak, demikian juga tahun 2018 sebanyak 86 anak. Gerakan Ayo Kuliah adalah upaya inovasi bersama segenap pelaksana PKH di Provinsi Lampung yang meliputi Dinas Sosial, Koordinator Wilayah, Koordinator Kabupaten/Kota, Pendamping Sosial PKH, dan Administrator Pangkalan Data (APD). “Dalam rangka membantu siswa PKH masuk ke jenjang Universitas. “Program ini diharapkan dapat memutus mata rantai kemiskinan,” harapnya.
Sebagai informasi, design gerakan ini meliputi serangkaian kegiatan edukasi, motivasi, dan pendampingan yang telah disusun secara sistematis dan terstuktur bagi siswa PKH kelas 12 yang berpotensi melanjutkan Pendidikan Tinggi. (rls)
Pringsewu (SL)-Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2019-2020 menyebutkan, calon peserta didik baru hanya boleh mendaftar pendidikan di lembaga pendidikan negeri yang dikelola pemerintah dalam radius terdekat dari tempat di mana ia dan keluarganya berdomisili.
Mencermati dilematika sistem zonasi pendaftaran peserta didik baru (PPDB), Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Pringsewu Sakijo, menilai sistem ini memiliki dampak positif dan juga dampak negatif. “Namun sisi positifnya lebih banyak, di antaranya karena memberi kesempatan kepada sekolah swasta untuk lebih berkembang. Karena ketika sekolah negeri tidak bisa menampung, maka sekolah swasta bisa menerimanya,” ujarnya, Sabtu (22/6) di Kantor PGRI Kabupaten Pringsewu.
Dengan sistem zonasi lanjutnya, tidak akan ada lagi sekolah-sekolah berlebel unggulan yang memunculkan gap (jarak) di tengah-tengah masyarakat. Distribusi peserta didik, baik yang dinilai pintar dan tidak, juga akan merata di daerah tersebut. “Saat ini sebagian sekolah umumnya hanya berusaha menerima siswa pintar namun belum bisa mencetak siswa pintar,” ungkapnya.
Pemberlakuan sistem zonasi juga harus mempertimbangkan konsekwensi lainnya seperti pemenuhan jam mengajar guru terkait sertifikasi tenaga pendidik. Saat ini, jumlah jam mengajar masih menjadi kendala guru dalam mendapatkan tunjangan sertifikasi.
Keuntungan lain dari sistem zonasi ini menurutnya mampu menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh para wali murid. Efisiensi biaya ini semisal dari biaya transpostasi siswa yang tidak perlu jauh-jauh berangkat ke sekolah. “Kalau sekolahnya dekat otomatis para orang tua tidak lagi mengeluarkan ongkos kendaraan kepada para anaknya,” tambah Sakijo.
Sistem zonasi tambahnya juga dapat memberantas kapitalisasi pendidikan. Sistem zonasi ini menjadi unik karena nantinya gap antara mutu lembaga pendidikan negeri daerah satu dengan lembaga pendidikan negeri lainnya tidak akan lagi terjadi. “Sistem zonasi memang kurang menguntungkan bagi peserta didik yang memiliki potensi, kepintaran, dan prestasi lebih yang sebenarnya harus mendapatkan pembinaan yang lebih,” ungkapnya.
Dengan hal ini, input peserta didik akan merata sehingga setiap sekolah akan terpacu untuk benar-benar menunjukkan kualitas dengan mengolah input siswa yang ada. “Pemerintah juga masih memberi kelonggaran untuk menerima siswa berprestasi dari luar daerah dengan menerbitkan Surat Edaran Nomor 3 Tahun 2019. Dalam surat tersebut disebutkan, jalur zonasi paling sedikit 80 persen dari daya tampung sekolah. Jalur prestasi paling banyak 15 persen dan 5 persen dialokasikan untuk jalur perpindahan tugas wali murid,” jelasnya.
Sakijo menekankan jika input siswa sama, kemudian sekolah mampu mengelola peserta dengan baik yang ditunjukkan dari prestasi mereka, maka sekolah tersebutlah yang benar-benar berkualitas karena mampu mencetak anak berprestasi. Bukan hanya mencari anak berprestasi. (Muhammad Faizin/wagiman)
Pandeglang (SL) – Ratusan anggota pramuka dari 8 kabupaten dan kota se-provinsi Banten menggelar Perkemahan Wirakarya Daerah (PWD) ke- lll tahun 2019. Kegiatan yang dilaksanakan di Bumi Perkemahan Cikujang Tanjung Lesung tersebut diikuti Pramuka Penegak dan Pandega, rencananya digelar dari 18 hingga 23 Juni mendatang.
Kegiatan bertujuan untuk mewujudkan bakti pramuka ke masyarakat secara langsung. Baik dalam bentuk bakti secara fisik, maupun berupa penyuluhan ke masyarakat. Tahun ini PWD Ke III mengambil tema “Berkarya dan berbakti menuju pramuka menginspirasi”.
Menurut Ketua Kwarda Banten, Mohammad Masduki, perkemahan selama 6 hari kedepan merupakan wujud langsung anggota Gerakan Pramuka dalam mengamalkan darma bakti di tengah tengah masyarakat. “Pramuka harus hadir ditengah tengah masyarakat, dan keberadaannya bisa dirasakan manfaatnya,” ucap Masduki.
Lebih lanjut ketua pelaksana PWD III, Asep Syaikhuddin menjelaskan, selama berkemah para anggota pramuka akan membuatkan saluran air bersih untuk masyarakat sekitar. “Kita akan membuat pipanisasi saluran air bersih dari mata air diatas bukit hingga ke rumah rumah warga. Ya panjangnya sekitar 600 meteran,” ucap Asep.
Selain itu, anggota pramuka dan didampingi tim penyuluh juga akan mensosialisasikan bahaya narkoba, pemberian pupuk untuk petani, serta pembuatan bak bak sampah untuk warga. Selain Ketua Kwarda, pembukaan kegiatan PWD III dihadiri oleh para ketua Kwarcab dari 8 kabupaten dan kota, unsur TNI, Kepolisian, serta Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Banten (Binsar)
Bengkulu (SL)-Sudah tidak kita ragukan lagi bahwa perkembangan teknologi juga mempengaruhi kemajuan dalam pelayanan kesehatan, contohnya termometer digital, rontgen, dan alat cek kondisi janin (USG) yang sangat membantu dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit yang sangat penting perannya bagi dunia kesehatan dan kedokteran.
Saat ini pemerintah sudah banyak berupaya untuk meningkatkan ketersediaan alat-alat medis guna untuk mencegah, mengetahui, meringankan, dan merawat serta membantu memulihkan kesehatan orang sakit. Tingginya kebutuhan dan manfaat teknologi dalam dunia kesehatan sekarang, memberikan inspirasi bagi mahasiswa Program Studi Teknik Elektro Universitas Bengkulu menciptakan inovasi terbaru yaitu Health Forecasting (HF) sebagai solusi identifikasi pra dan pasca gangguan kesehatan dengan konsep pengolahan citra digital melalui iris mata yang mampu mendiaknosis kesehatan tanpa operasi.
Cara kerjanya, Health Forecasting (HF) akan mengambil gambar iris mata yang akan diolah dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligent) untuk proses data pada mini komputer yang tersusun beberapa bagian diantaranya layar, kamera, memori yang bertugas sebagai penyimpan data basis untuk keperluan analisis.
Hasil pemikiran yang dilakukan tiga mahasiswa Teknik Elektro Universitas Bengkulu yang bernama Ludi Juliansyah (2015), Kopli Adma Jaya (2016), dan Kiang Santan (2017) masuk dari salah satu tim yang dinyatakan lolos penerima dana proposal Program Kreativitas Mahasiswa bidang Karsa Cipta (PKM-KC) diikuti dari 3200 Tim yang diselenggarakan Kemenristekdikti usulan tahun 2018, anggaran tahun 2019 dan diapresiasikan oleh pihak Universitas Bengkulu.
Penelitian itu juga direspon dengan sangat baik oleh Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bengkulu bapak Dr Drs Syahrial,M.A, M.Phil. “Saya sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Bengkulu, sangat mendukung kegiatan PKM-KC terutama pada Teknik Elektro, semoga sukses selalu dalam berinovasi untuk memberikan manfaat,” ungkap Syahrizal saat di temui oleh tim HF PKM-KC, Selasa (11/06/2019).
Dalam melakukan penelitian, tim HF PKM-KC juga didukung Klinik Syafakillah yang sangat mengapresiasi inovasi terbaru yang diciptakan mahasiswa Universitas Bengkulu, terkhusus mahasiswa Teknik Elektro.
“Saya sangat mengapresiasikan penelitian mahasiswa ini guna untuk memenuhi kebutuhan alat medis pada dunia kesehatan, semoga hasilnya akan memberi dampak dan manfaat bagi dunia kesehatan,” ujar Nova, pimpinan Apotek Syafakillah dalam keterangannya beberapa waktu lalu.
Dalam penelitiannya itu, tim HF PKM-KC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi dunia kesehatan di kemudian hari. Penelitian itu juga dibimbing oleh akademisi Indra Agustian, S.T., M.Eng dan didukung juga oleh Ketua Program Studi Teknik Elektro, Khairul Amri Rosa, S.T.,M.T dan Wakil Dekan Fakultas Teknik, Afdhal Kurniawan Mainil, S.T.,M.T.
Berikut penjelasan terkait alat yang dihasilkan tim HF PKM-KC:
Penjelasan Komponen Utama
1) Scan Mata
Terdapat dua kamera yang berfungsi sebagai pembaca irisan mata kiri dan kanan.
2) Posisi kamera
Kamera diletakan tegak lurus terhadap posisi mata dengan jarak minimal 2 cm dari mata ini bertujuan citra yang didapatkan dengan kualitas baik.
3) Posisi LCD
Seluruh komponen elektronik ditanamkan di bagian dalam HF dengan LCD touchscreen terletak di bagian depan untuk mengontrol kinerja HF.
4) Kamera
Kamera Logitech C930e dan ISP digunakan untuk mendeteksi citra irisan mata yang terlihat agar lebih jelas.
5) Raspberry Pi 3 B+
Mikroprosesor yang digunakan harus memiliki kecepatan data diatas 1.4 GHz untuk melakukan proses pengolahan data yang di ambil oleh kamera.
6) LCD
Tampilan interface yang digunakan untuk memudahkan output dan input dapat dikendalikan.
7) Power Suplay Raspberry Pi 3 B+
Power Suplay yang digunakan yaitu DC 5-12 volt untuk menjalankan fungsi dari masing- mas ing komponen elektronik.
8) Memori
Memori dipasang pada Raspberry Pi 3 B+ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan database. (rls)
Jakarta (SL)-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif mengatakan bahwa lembaganya banyak menerima laporan soal pemilihan rektor yang berpotensi menjadi kasus korupsi. KPK akan menindak lanjuti, dan berkordinasi dengan kementerian dikti.
“Perlu diklarifikasi lagi,” kata Syarif seusai acara “Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi” di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta, Rabu, 15 Agustus 2019.
Menurut dia, potensi korupsi pemilihan rektor itu dapat terjadi baik perguruan tinggi di bawah Kemenristekdikti maupun Kementerian Agama. “(Dalam pemilihan rektor) Di Kemenristekdikti ada kuota suara untuk menteri 30 persen, itu biasanya bisa disalahgunakan.”
Syarif mengatakan bahwa lembaganya telah melakukan banyak hal, salah satunya menjalin kerja sama pengendalian konflik kepentingan di dalam perguruan tinggi. KPK juga memberikan pendidikan antikorupsi di perguruan tinggi dan memperbaiki tata kelola perguruan tingginya itu sendiri. “Salah satunya itu adalah tentang bagaimana memperbaiki sistem pemilihan rektor,” katanya.
Khusus untuk pemilihan rektor itu, kata dia, KPK benar-benar sangat memperhatikan dan sudah membicarakannya dengan Menristekdikti Mohamad Nasir. “Kami berharap tidak akan ada lagi ke depan,” tegasnya.
Kasus jual beli jabatan rektor mengemuka sehubungan dengan kasus suap bekas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy. Nama Rektor UIN Jakarta Amany Lubis sempat disebut-sebut dalam kasus jual beli jabatan itu saat pemilihan rektor periode 2019-2023 secara tidak wajar.
Amany membantah bahwa untuk meraih jabatan itu telah terjadi politik uang melalui pernyataan resminya di laman https://www.uinjkt.ac.id. Romy bersama Kepala Kantor Wilayah Kemenag Provinsi Jawa Timur Haris Hasanuddin dan Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Gresik Muhammad Muafaq Wirahadi merupakan tersangka kasus suap jual beli jabatan di lingkungan Kementerian Agama Tahun 2018-2019 yang kini ditangani KPK. (net/red)
Bandar Lampung (SL) -Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Komunikasi (Himakom) Universitas Tulang Bawang Lampung (UTB) Lampung menyalurkan bantuan untuk korban longsor di Kabupaten Pesisir Barat, Sabtu (04/05/2019) sore. Himakom UTB Lampung menyalurkan bantuan berupa bahan makanan, sembako dan pakaian layak pakai yang dibutuhkan oleh korban bencana alam longsor.
Ariyan Zhani selaku koordinator penggalangan dana mengatakan, pihak nya sudah dalam dua hari terakhir melakukan penggalangan dana dengan cara turun kejalan untuk menggalang dana. “Aksi ini merupakan sebuah panggilan jiwa dan rasa keprihatinan kami terhadap saudara-saudara kita yang terkena dampak bencana alam longsor,” ujarnya kepada media.
Zhani sapaan akrabnya berharap bantuan yang disalurkan agar dapat membantu meringankan beban warga yang terdampak bencana longsor.
Hal senada diungkapkan oleh Ketua Umum Himakom UTB Lampung, ini merupakan bentuk kepedulian terhadap warga yang dampak bencana alam di kabupaten Pesisir Barat. “Sebagai makhluk sosial kita harus saling tolong menolong agar terciptanya masyarakat ulil albab dan mengeratkan tali persaudaraan satu sama lain,” ujarnya.
Kurang lebih 10 orang anggota Himakom UTB Lampung yang terjun langsung ke lokasi bencana guna menyalurkan bantuan tersebut. Dirga berharap semoga dengan adanya bantuan tersebut dapat bermanfaat bagi korban dampak bencana longsor. (rls)
Bandar Lampung (SL)-Himpunan Mahasiswa Banten (HMB)-Lampung, mengadakan pelantikan pengurus baru masa bakti 2019-2020, di Aula Kantor KNPI Bandar Lampung, Sabtu (4/5/2019).
Pelantikan dihadiri sejumlah dewan pembina HMB-Lampung, diantaranya Wakil Rektor III Universitas Lampung Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Prof. Dr. Karomani, M.Si., Guru Besar UIN Raden Intan Lampung Prof. Dr. H. MA Achlami. HS, Ma., Suparman Arif S.Pd. M.Pd., serta sejumlah tamu undangan dan jajaran mahasiswa banten yang berkuliah di Lampung.
Acara pelantikan berlangsung hikmat dengan diawali sambutan dari perwakilan Dewan Pembina HMB-Lampung Prof. Dr. Karomani, M.Si. Prof Karomani berharap HMB dapat terus menjadi wadah organisasi para mahasiswa asal Provinsi Banten, yang bersama-sama berjuang membesarkan organisasi. “Saya sangat menaruh harapan dan mimpi yang besar pada HMB ini, agar ke depan dapat berjaya yang tentunya membutuhkan pengorbanan kita semua sebagai anggotanya,” ujar Karomani.
Para pengurus Himpunan Mahasiswa Banten (HMB)- Lampung, hari itu dilantik langsung oleh salah satu Dewan Pembina HMB yaitu Suparman Arif S.Pd. M.Pd. yang selama ini, selalu mendukung berbagai kegiatan yang diadakan HMB-Lampung.
Ketua umum HMB-Lampung yang baru, Sammenetim menuturkan, dengan adanya HMB- Lampung, diharapkan antarmahasiswa Banten yang menempuh pendidikan di Bumi Ruwa Jurai dapat terus menjalin silaturahmi dan kompak.
Dia juga berharap, agar seluruh anggota HMB-Lampung dapat bersama-sama memajukan organisasi HMB yang sudah terbentuk sejak 2017. “Saya menghaturkan banyak terimaksih kepada seluruh alumni , pengurus dan anggota HMB-Lampung atas amanah yang diberikan. Tanpa bantuan, dukungan dan kerjasama dari semua pihak, saya bukanlah siapa – siapa. Maka saya berharap semuanya ikut terlibat menciptakan kepengurusan periode 2019-2020 ini menjadi lebih baik,” pungkas Sammenetim. (rls/*)