Kategori: Pesawaran

Pesawaran, sinarlampung.co – Kabel jaringan WiFi yang tampak semrawut dan menggantung di tiang-tiang listrik wilayah Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Lampung, belakangan menuai keresahan warga. Selain mengganggu pandangan dan membahayakan pengguna jalan, jaringan kabel itu diduga dipasang secara ilegal, tanpa izin dari pihak berwenang.

Lebih mencengangkan, salah satu jaringan WiFi tersebut disebut-sebut milik oknum anggota DPRD Kabupaten Pesawaran berinisial RZ. Informasi ini muncul dari pengakuan seorang pekerja lapangan yang tengah memasang kabel di lokasi. “Ini punyanya Pak RZ, anggota dewan. Kami cuma disuruh pasang,” ujar salah satu teknisi, yang enggan disebutkan namanya.

Warga mempertanyakan sikap pejabat publik yang seharusnya memberi contoh taat aturan, bukan malah diduga ikut melanggar hukum. “Kalau benar itu punya anggota dewan, berarti ada penyalahgunaan wewenang. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah,” ujar seorang warga Kedondong.

Pemasangan kabel secara ilegal dengan menumpang di tiang milik PLN diduga melanggar sejumlah aturan hukum. Di antaranya, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang dalam Pasal 53 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyambungan tenaga listrik tanpa hak. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenai sanksi pidana maksimal lima tahun penjara atau denda hingga Rp50 miliar sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1).

Selain itu, jika jaringan internet ilegal tersebut digunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum di dunia maya, pelaku dapat dijerat dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Pasal 30 UU tersebut mengatur soal akses ilegal dengan ancaman delapan tahun penjara atau denda maksimal Rp2 miliar. Sementara dari sisi aset negara, pemasangan kabel tanpa izin di tiang PLN dapat dikategorikan sebagai perusakan atau penggunaan fasilitas negara tanpa hak dan berpotensi menimbulkan kerugian negara.

Meski keterlibatan RZ masih bersifat dugaan, masyarakat meminta aparat penegak hukum segera bertindak tegas. Mereka menilai kasus ini tidak boleh dibiarkan hanya karena menyangkut nama pejabat. “APH harus segera turun tangan. Jangan sampai ada pembiaran. Ini bukan soal kabel saja, tapi soal ketaatan pada hukum,” ujar tokoh masyarakat Kedondong.

Warga mendesak Polres Pesawaran untuk segera menyelidiki dugaan pelanggaran hukum dan memeriksa semua pihak yang terlibat, termasuk jika benar ada oknum anggota dewan. Mereka juga meminta Kejaksaan Negeri Pesawaran turut mengawal proses hukum dan menerapkan aturan secara tegas, termasuk jika ditemukan unsur gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 21 UU Tipikor. PLN Unit Induk Distribusi Lampung juga didesak segera menertibkan kabel liar, menghitung potensi kerugian negara, dan menindak pelanggaran secara administratif maupun hukum.

Tak hanya itu, DPRD Kabupaten Pesawaran didorong untuk membentuk panitia khusus (pansus) atau setidaknya meminta klarifikasi dari anggotanya yang diduga terlibat, demi menjaga transparansi dan akuntabilitas lembaga. Komisi Informasi Provinsi Lampung juga diharapkan ikut memastikan keterbukaan informasi kepada publik, terutama soal legalitas jaringan internet yang menggunakan fasilitas publik seperti tiang listrik.

Jika dari proses hukum ditemukan adanya unsur suap, gratifikasi, atau penyalahgunaan jabatan, warga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut turun tangan. “Kami minta semua pihak bergerak cepat. Jangan sampai karena melibatkan pejabat, lantas dibiarkan. Ini soal keadilan,” tegas seorang warga.

Masyarakat Kedondong menyuarakan tiga tuntutan utama: penertiban segera kabel-kabel liar oleh PLN dan pemerintah daerah, pemeriksaan transparan terhadap dugaan keterlibatan anggota dewan, serta sanksi tegas bagi siapa pun yang melanggar, tanpa pandang bulu. “Kalau benar ada pejabat yang terlibat, ini bukti nyata penyalahgunaan kekuasaan. Hukum harus ditegakkan,” kata warga dengan nada tegas.

Saat dikonfirmasi melalui sambungan telepon, anggota DPRD berinisial RZ yang namanya disebut dalam dugaan tersebut belum memberikan tanggapan. (Mahmuddin)

Pesawaran, sinarlampung.co – Dugaan penyalahgunaan iuran pelanggan oleh oknum petugas mencoreng layanan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) di Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran. Warga mengeluhkan ketidakjelasan sistem pembayaran dan buruknya kualitas layanan air bersih yang disalurkan ke rumah mereka.

Mahmuddin, aktivis Gerakan Masyarakat Anti Korupsi (G-MAKI), menyoroti kondisi ini dan menyebut bahwa pengelolaan PDAM di wilayah tersebut “amburadul”. Ia mengatakan, banyak warga dikenakan biaya pemasangan saluran rumah (SR) sebesar Rp3 juta dan iuran bulanan Rp50 ribu. Namun, sebagian besar sambungan tidak dilengkapi meteran air (water meter), atau jika pun ada, tidak berfungsi.

“Ini patut diduga sebagai bentuk pungutan liar. Uang pendaftaran dan pembayaran bulanan tidak masuk ke kas daerah, tapi ke kantong pribadi oknum petugas,” kata Mahmuddin kepada wartawan, Sabtu, 5 Juli 2025.

Ia juga menyebut adanya praktik berbeda dalam sistem penyaluran. Di beberapa lokasi, air PDAM disalurkan ke kolam warga, dan tarif yang dikenakan pun tidak sesuai standar resmi. “Ada perlakuan khusus untuk kolam. Biaya dan sistemnya berbeda. Ini menambah indikasi kuat adanya kebocoran keuangan,” lanjutnya.

Tak hanya soal dugaan penyimpangan dana, kualitas sumber air juga dipertanyakan. Sumber air yang berada di Dusun Serkung, Desa Bayas Jaya, menurut warga tidak pernah mendapat perawatan. Bahkan bak penampung kerap digunakan warga, termasuk anak-anak, untuk mandi dan berenang.

Mahmuddin mendesak DPRD Kabupaten Pesawaran untuk segera melakukan inspeksi ke lapangan dan memanggil pihak PDAM untuk dimintai pertanggungjawaban. “Ini bukan sekadar masalah pelayanan buruk. Ini soal potensi kerugian negara,” tegasnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada klarifikasi resmi dari pihak PDAM. Saat awak media mendatangi kantor PDAM Pesawaran, terpampang tulisan di pintu yang menyebutkan petugas sedang melakukan penagihan di lapangan. (Red)

Pesawaran, sinarlampung.co – Proyek pembangunan tanggul sungai senilai Rp2,6 miliar di Desa Bunut, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran, diduga sarat penyimpangan. Warga setempat menuding pelaksana proyek menggunakan material batu yang diambil langsung dari sungai sekitar lokasi, bukan material sesuai spesifikasi yang seharusnya dibeli.

Rumli, warga yang rumahnya berada tak jauh dari lokasi proyek, mengaku mengikuti langsung proses pengerjaan sejak awal. Ia menyebut adanya indikasi penyimpangan yang kuat dalam pelaksanaan proyek tersebut.

“Saya orang sini, rumah saya dekat proyek. Saya lihat sendiri dari awal pengerjaan dan saya dokumentasikan. Mereka pakai batu dari sungai, dikumpulkan pakai alat berat seperti ekskavator,” ujar Rumli kepada wartawan, Jumat, 4 Juli 2025.

Proyek tersebut diketahui dikerjakan oleh CV Adi Jaya Lampung Konstruksi dengan anggaran sebesar Rp2.683.367.900. Proyek ini berada di bawah pengawasan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Lampung. 

Namun, menurut Rumli, papan informasi proyek tidak mencantumkan alamat pelaksana, menimbulkan kecurigaan bahwa perusahaan tersebut tidak kredibel.

“Nilainya miliaran, tapi mereka malah pakai batu dari sungai. Padahal, seharusnya batu itu dibeli sesuai RAB karena proyek ini penting untuk menahan tebing sungai agar tidak longsor saat banjir. Kalau asal ambil dari alam sekitar, bisa rusak lagi dan merusak ekosistem,” tegasnya.

Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan dari pihak terkait. “Selama ini saya pantau, tidak pernah terlihat ada konsultan pengawas maupun pihak dinas datang ke lokasi. Yang ada hanya para pekerja. Spesifikasi proyek ini patut dipertanyakan,” ujarnya.

Rumli menegaskan, warga berencana menghentikan sementara aktivitas proyek jika tak kunjung ada penjelasan dari konsultan pengawas. Mereka meminta desain gambar proyek agar bisa melakukan pengawasan secara lebih akurat.

“Kalau tidak ada kejelasan, kami akan minta pekerjaan dihentikan dulu. Kami butuh transparansi, karena ini proyek pemerintah dan diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik,” ancamnya.

Menurut Rumli, penimbunan sudah dimulai hari ini, dan bahan yang digunakan juga diambil dari tepi sungai serta memanfaatkan tanggul lama yang dibangun pada 2006 di belakang rumah warga.

Pantauan tim media di lapangan juga menunjukkan tidak adanya papan informasi proyek di lokasi, memperkuat dugaan bahwa pelaksanaan proyek tidak sesuai ketentuan. (Mahmuddin)

Pesawaran, sinarlampung.co – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan di Madrasah Ibtidaiyah Islamiyah (MII) Sukasari, Desa Sukadadi, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, semakin menguat. Sejumlah wali murid melaporkan adanya penarikan dana oleh pihak sekolah tanpa dasar yang jelas.

Informasi yang dihimpun dari wali murid menyebutkan, pihak sekolah menetapkan pungutan berupa uang perpisahan sebesar Rp100 ribu, biaya buku rapor dan LKS sebesar Rp120 ribu. Namun, hasil penelusuran di sekolah tidak ditemukan adanya fasilitas yang dijanjikan, seperti pembangunan musala, sehingga muncul dugaan bahwa dana tersebut tidak digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua DPC Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Pesawaran, Mahmuddin, turut angkat bicara. Ia menyayangkan masih adanya kepala sekolah yang diduga memanipulasi wali murid dengan pungutan yang terindikasi melanggar hukum.

“Saya sudah melaporkan dugaan ini ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Pesawaran pada 30 Juni 2025. Laporan telah diterima pihak kejaksaan,” ujar Mahmuddin saat ditemui di kediamannya, Jumat, 4 Juli 2025.

Mahmuddin menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan menyuarakan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di wilayah Pesawaran. Ia menyatakan akan menyoroti berbagai sektor, mulai dari lembaga pendidikan, puskesmas, hingga pemerintahan desa.

Dugaan pungli di sekolah merupakan pelanggaran serius. Jika terbukti, pelakunya—terutama jika merupakan aparatur sipil negara seperti guru atau kepala sekolah—dapat dijerat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, pelaku juga bisa dikenakan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan.

Lebih lanjut, Mahmuddin mengungkapkan bahwa pihak Kejari Pesawaran telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan melakukan penyelidikan awal. Hal ini, kata dia, disampaikan oleh Kasi Intel Kejari Pesawaran, Puad. “Kami akan terus mengawal proses ini dan dalam waktu dekat kembali mendatangi Kejari untuk menanyakan perkembangan hasil pemeriksaan,” pungkas Mahmuddin. (Red)