Kategori: Pesawaran

Pesawaran (SL)-Pansus DPRD Pesawaran tentang peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menemukan aktitas tambang yang diduga ilegal. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Ketua Pansus DPRD Kabupaten Pesawaran Rudi Irawan usai meninjau lokasi pertambangan di Dusun Bambu Kuning, Desa Bantar, Kecamatan Padang Cermin, Rabu (10/10/2018).

“Ya, sepertinya ini tambang illegal, karena belum bisa menunjukan surat izinnya. Kami juga belum menerima laporan dari Pemkab kalau di daerah ini ada kegiatan penambangan batu,” ungkapnya.

Menurutnya, aktitas pertambangan ini seharusnya bisa beroperasional jika sudah mempunyai izin. “Tadi kita dapat informasi dari pekerjanya, tambang ini sudah berjalan tiga bulan, namun kami (DPRD) tidak pernah menerima laporan bahwa ada kegiatan penambangan dilokasi itu dari dinas terkait. Seharusnya, Dinas Lingkungan Hidup dan Perizinan (DLHP) lebih mengetahui dari awal bahwa ada operasi tambang batu, apalagi itu bisa diduga ilegal lantaran tidak mempunyai izin,” ujarnya.

Ditambahkannya, kegiatan pertambangan tersebut, jika memang resmi seharusnya dapat menjadi salah satu PAD bagi Pemkab Pesawaran. “Sebelumnya anggota pansus PAD mendapatkan informasi dari masyarakat terkait adanya penambang liar yang menggunakan alat berat. Kalau tidak bisa secepatnya menunjukan surat izin pendirian tambang batu, maka Pansus meminta kegiatan penambangan tersebut
ditutup. Kalau toh itu ada surat izin atau resmi, maka Pemda juga bertambah PADnya, kalau begini (tidak berizin) kan apa yang didapat untuk pemerintah?,” Katanya.

Oleh sebab itu, ia pun meminta dinas terkait untuk dapat segera menindaklanjuti hal tersebut. DLHP bisa mengkaji keberadaan dan dampak dari aktitas pertambangan tersebut. “Kami akan meminta DLHP agar segera mengecek kebawah, karena ini penting bagi pemerintah dan masyarakat wilayah setempat. Apalagi lokasi penambangannya tidak memikirkan dampak besar bagi masyarakat, karena itu diatas bantaran kali dan dapat berdampak buruk bagi lingkungan sekitar,” ujar dia.

Sementara itu, Herman yang mengaku sebagai pengawas sekaligus operator alat berat di lokasi pertambangan tersebut, mengaku dirinya hanya disuruh bekerja dilokasi tersebut. “Saya hanya sebagai operator sekaligus mengawasi 4 alat berat yang digunakan untuk mengeruk batu saja. Kalau bos saya di Kalianda dan ini tambang atas nama CV Budi Jaya,” cetusnya. (hrp/nt/jun)

Pesawaran (SL)-Kepala Dinas Prindustrian dan Perdagangan (Prindag) Kabupaten Pesawaran Sam Herman mengeluhkan tinggi nya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk retribusi pasar yang di bebankan pemerintah daerah.

“Kita kan di patok dengan target yang tinggi sedangkan kondisi dilapangankan beda, kalau ngomong karcis sih enak Rp3000, tapi pedagang sayurkan kadang-kadang cuman bayar Rp2000, itu sulitnya,” ungkap Sam Herman kepada media ini ketika di hubungi melalui telepon seluler, Selasa (9/10/2018).

Dia membeberkan kalau bicara bocor anggaran terkait retribusi pasar khusus pasar Kedondong, memang dari dulu sering bocor, namun katanya saat ini Prindag sudah menggunakan pihak ketiga dengan Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI).

“Massa iya kita mau berlaku kasar dengan pedagang, jadi kita berharap mereka dapat memenuhi kewajiban, jadi dari Bulan Februari saya sudah menggunakan pihak ketiga untuk menghindari kebocoran dan saya berusaha bagaimana caranya kesepakatan ini dapat terpenuhi oleh pihak ketiga,” katanya.

Jadi tambahnya, dia berusaha bagaimana caranya kesepakatan tersebut dapat terpenuhi oleh pihak ketiga, dalam Mou dengan pihak ketiga dirinya menargetkan sebesar Rp43 juta, namun tidak tercapai, kemampuan dari pihak ketiga hanya Rp33 juta sampai dengan Rp34 juta.

“Tapi saya bilang ini tetap jalan Mou nya tetap dalam tagihan, tagihan oleh pemerintah daerah untuk kekurangan itu, saya menggunakan pihak ketiga ini khusus di Pasar Kedondong aja kalau pasar yang lain nggak, karena pasar Kedondong ini ruwet dan ribet,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Pansus DPRD Pesawaran, Hipni Idris menduga PAD di Unit Pelaksana Teknis Pasar Kedondong (UPT) Dinas Prindag Kabupaten Pesawaran terindikasikan ada kebocoran PAD sehingga di duga ada kegiatan pungutan liar yang merugikan pemerintah daerah setempat.

“Ini di indikasi ada kebocoran PAD di Dinas Prindag Pesawaran, PAD sebelumnya Rp 43 juta saat ini menjadi Rp 35 juta, nah kita tidak tahu dari KUPT ke Dinas Prindag setornya berapa, makanya kita akan cari sempling seluruh pasar lain, salah satunya pasar kedondong,” katanya kemarin.

Dia melanjutkan, menangani permasalah ini pansus secepatnya akan turun apabila ada rekomdasi dari komisi lll. Sebab permasalahan ini jelas bocor karena diantara pihak swasta, KUPT dan Dinas Prindag tidak singkron dalam mengelola PAD pasar Kedondong. “Kita akan turun menunggu rekomendasi dari komisi lll dan kita akan minta perincian terhadap KUPT mengenai PAD ke Dinas Prindag berapa yang disetor,” ujarnya

Sementara saat ditanya pihak swasta yang menjadi korban pemukulan terhadap pihak KUPT beberapa waktu lalu. Ia pastikan hal itu imbas PAD yang tidak singkron. “Itu mungkin imbasnya PAD yang tidak singkron makanya ada pemukulan terhadap pihak swasta,” kata dia

Dia juga mengatakan kerja pansus bukan semata menghakimi sebelah pihak. tugas pansus hanya menjalankan perda dan perbup yang ada. “Kalau memang terbukti dilakukan oleh KUPT maka dapat dilanjutkan keranah hukum,” tegasnya.   (destu)