Pesawaran (SL) – 11 Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang ada di Kabupaten Pesawaran, tak takut gertakan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) setempat, Budi Utomo. PPK sepakat segera melaporkan Budi ke aparat penegak hukum.
“Kami kemarin sempat mendatangi kantor sekretariat KPUD untuk mengklarifikasi, terkait akan diberikan laptop dan printer. Namun, itu tidak masuk dalam RKA (Rencana Kerja Anggaran). Jadi, kami keberatan. Kami minta duitnya saja untuk pembayaran sewa laptop dan printer sebesar Rp 450 ribu per bulan selama lima bulan yang sudah kami talangi duluan,” ungkap PPK Gedong Tataan Sulamudin, mewakili 11 PPK, ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler, Rabu (8/8)
Karena itu pula, dalam waktu dekat pihaknya segera melaporkan ke aparat penegak hukum apabila tidak ada keputusan terkait pembayaran anggaran dana kegiatan PPK dan PPS untuk sewa laptop dan printer dalam pelaksanaan Pemilihan Gubernur Lampung 27 Juni 2018 lalu. Sebab, ini ada unsur tindak pidana korupsi.
“Kalau hitungan globalnya Rp 2 juta, dengan rincian 144 desa ditambah 11 Kecamatan. Jadi, 155 dikali Rp 2 juta,” jelasnya.
Sebelumnya, tokoh masyarakat Pesawaran Mualim Taher mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Pesawaran untuk segera menindaklanjuti dan melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris KPUD Pesawaran Budi Utomo.
“Ini kan sudah jelas ada unsur tindak pidana korupsinya. Saya mendesak aparat penegak hukum, khususnya Polres Pesawaran agar menindaklanjuti permasalahan ini dan segera melakukan pemanggilan terhadap Sekretaris KPUD Kabupaten Pesawaran,” ungkap tokoh Panitia Pelaksana Persiapan Kabupaten Pesawaran (P3KP) tersebut ketika dihubungi melalui telepon seluler, Selasa (7/8).
Sementara itu, Sekretaris KPUD Budi Utomo ketika dikonfirmasi terkait pemotongan biaya sewa laptop, enggan berkomentar. Sebab, menurutnya, apabila dibuka semua akan labas ke ranah hukum.
“Kalau saya tidak ada masalah, karena saya masih punya bukti otentik transferan. Silahkan PPS minta jawaban terhadap PPK atas pertanyaan biaya sewa laptop tersebut. Karena kalau saya yang menjawab bisa labas permasalahan ini dan hati-hati kalau saya sudah mengeluarkan bukti tersebut, bisa penuh penjara Polres Pesawaran itu,” ungkapnya.
Dirinya juga menegaskan, segala urusan mengenai biaya, selain dari anggaran honor para PPS dan PPK, dirinya memiliki hak sepenuhnya.
“Yang harus diingat, saya memiliki kuasa penuh untuk masalah anggaran. Jadi, kalau mereka (PPK dan PPS) ingin kebijakan saya, saya juga harus mengeluarkan kebijakan yang menurut saya baik. Dan saya mohon maaf, kebijakan yang saya keluarkan, komisioner tidak bisa diganggu gugat,” pungkasnya.
Senin (6/8) lalu, puluhan orang perwakilan dari PPK dan PPS se-Kabupaten Pesawaran menggelar demo di Kantor KPUD setempat. Mereka mempertanyakan kejelasan penggunaan anggaran sewa komputer (laptop) dan printer yang tidak ada dalam RKA PPK dan PPS, dalam pelaksanaan Pilgub Lampung.
Medsoslampung.co menelusuri, pihak Sekretriat KPUD Pesawaran memotong anggaran PPK dan PPS untuk sewa laptop selama lima bulan. Padahal, hal itu tidak ada dalam RKA. Besaran anggarannya mencapai Rp 450 ribu per bulan.
“Kami sudah tanya ke kabupaten lain, anggaran sewa laptop untuk Pilgub kemarin itu tidak ada. Jadi, kami datang ini mau menuntut kejelasan anggaran untuk sewa laptop ini. Karena uang itu dipotong dari anggaran operasional kami,” ungkap Paktut.
Senada dikatakan anggota PPK Way Lima. Bahwa, sewa laptop tidak ada dalam RKA, tapi tiba-tiba kenapa ada sewa laptop.
“Penyewaannya juga bukan dari awal tahapan, tapi dilakukan diakhir-akhir tahapan Pilgub Lampung , yang sudah tidak lagi memerlukan laptop,” terangnya. (net)
