Pesawaran, sinarlampung.co – Diduga hendak difiktifkan akhirnya pekerjaan yang bersumber dari Dana Desa tahun 2023 Desa Sanggi, Kecamatan Padang Cermin dilaksanakan di awal maret tahun 2024. Pelaksanaan itu dilakukan setelah warga setempat mengeluhkan pekerjaan tahun 2023 yang tidak dilaksanakan Kepala Desa (Kades) Sanggi, Rabu 27 Maret 2024.
Tidak begitu jelas alasan yang membuat penundaan pekerjaan itu dan dilakukan di tahun ini, yang pasti warga dibuat heboh. Selain baru dikerjakan di tahun 2024 diduga dalam pelaksanaannya adanya mark up anggaran yang dilakukan Kades Sanggi.
Beberapa pekerjaan yang diduga sempat difiktifkan di tahun 2023, berupa bantuan pembangunan 6 unit Jambanisasi untuk diserahkan kepada masyarakat dengan anggaran Rp38.610.000 justru dalam prakteknya di bulan maret 2024 itu terindikasi di mark up tidak sesuai di dalam Rencana Biaya Anggaran (RAB) dan diduga hanya diterima satu orang dengan memanipulasi dokumentasi penerima seakan 6 KK (orand-red) yang padahal diambil di satu tempat yang sama.
“Kebiasaan kami di sini jika ada pembangunan dari desa pasti RT atau aparat desa memberitahu, di tahun 2023 kami belum mendengar adanya pembangunan WC warga yang bersumber dari dana desa dan itu baru dibangun 3 hari sebelum puasa (tahun 2024-red) karena ada berita keluhan warga,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya.
Kemudian, pos anggaran PKTD senilai Rp28.630.000 belanja modal jalan/prasarana pengerjaan jalan penghubung Dusun Pembuluhan Rt002 yang mana dianggarkan peralatan sebesar Rp955.000, upah pekerja Rp90.000 bervolume HOK 270 dengan total Rp24.300.000 dan mandor Rp125.000 bervolume 27 HOK total Rp3.375.000 diduga anggarannya tidak di salurkan, melainkan dikerjakan secara swadaya dengan bergotong royong warga setempat.
“Ngga ada anggarannya, jalan dusun itu warga diminta gotong royong tanpa ada upah. Hanya diberikan air minum dan snack oleh Kades Harly dengan ditemani aparatur desa,” jelasnya.
Selanjutnya, bantuan program ketahanan pangan berupa budidaya ikan lele senilai Rp102.850.000 untuk diserahkan kepada masyarakat tidak juga terealisasi di tahun 2023 melainkan dikerjakan di tahun 2024 setelah menjadi sorotan warganya.
Dan bibit ikan yang diduga tidak mencapai 43.000 ekor benih serta volume kolam sangat kecil dengan memakai terpal plastik bukan karpet (tambak-red) yang sesuai didalam RAB tahun 2023 dianggarkan Rp17.850.000 per gulung serta bambu yang digunakan diindikasikan tidak mencapai 500 batang.
“Di tahun 2023 juga tidak ada satu pun kita dengar, ada bantuan kolam maupun bibit ikan lele dari desa. Tiba-tiba ada kemarin waktu pak Kades balik dari Jakarta sebelum puasa itu ada 3 kolam ukuran segitu,” ujar warga tersebut.
Sementara itu Kades Sanggi, Harly saat dikonfirmasi membantah jika pekerjaan itu dilakukan di tahun 2024. Namun saat di tanya soal dokumentasi yang sempat ia kirimkan dan terlihat dalam dokumentasi pembagian bibit ikan lele terdokumentasi 7 Maret 2024 jam 15.20 WIB.
Harly kemudian berdalih dan mengakuinya, jika 2 pekerjaan yaitu Pos anggaran PKTD dan 6 unit Jambanisasi direalisasikan di tahun 2023 dan untuk pembagian bibit ikan lele di bulan Maret 2024.
“Kalo yang dua itu di 2023 anggaran tahap 1 dan tahap 2 bang, untuk Jambanisasi dan PKTD, betul kalo pembagian bibit itu (2024-red) tapi karena ada beberapa kendala. Karena kita memakai terpal impor yang beli dari kawan saya yang sama kerja di tambak udang, jadi menunggu bahan sisa dari garapan dia di Lampung Timur ini ada nomornya kalo ngga percaya,” jelas Harly, 25 Maret 2024.
Terkait pekerjaan PKTD jalan/prasarana pengerjaan jalan penghubung dusun pembuluhan Rt002, Harly mengisahkan jika jalan tersebut dulunya berpolemik dan tidak ada jalan. Kemudian sebelum dirinya dilantik pada 16 Desember 2022. Ia menerima keluhan masyarakat soal jalan yang ditutup kembali dikarenakan dampak dari ponakan Hanafi sang pemilik tanah kalah dalam kontestasi Pemilihan Kepala Desa.
“Jadi pak kades bagaimana ini? jalan saya ditutup lagi,” kata Harly menirukan pertanyaan warganya.
Lanjutnya, karena itu. saya ini merasa berdosa gara-gara saya menang jalan ditutup. Berundinglah saya dengan warga tersebut di sana. Kemudian saya mengatakan, yaudah gini aja pak nanti saya cari solusi jalan tembusan lain, cari jalan lain selain tanah punya pak Hanafi dan yang punya tanah itu namanya yuni orang kampung baru.
“Udah saya nego waktu itu terlalu tinggi minta Rp150 juta (Yuni-red), saya ngga punya duit kalo segitu, tapi akhirnya alhamdulilah pak Hanafi yang punya tanah sebelumnya itu bisa saya nego dan dapat tanah itu Rp90 juta bang,” jelasnya.
Harly juga menjelaskan jika jalan itu dibeli melalui dana pribadi, “ngga boleh dana desa buat beli jalan bang, beli nya itu di tahun 2022, saya belum dilantik udah saya beli jalan itu di desember 2022. Kemudian diadakanlah PKTD di jalan tersebut waktu itu masih kecil jalan setapak dan batu-batu,” ujarnya.
Terkait upah PKTD yang diduga tidak disalurkan, Harly mengatakan jika anggaran itu sudah terealisasi dan kemudian kembalikan lagi oleh masyarakat karena jasanya yang membeli tanah jalan tersebut.
“Saya bayar semua bang HOK saya bayar melalui pak RT semua bang dokumentasinya ada semua, tanda tangannya ada semua. cuman karena warga sangking terima kasihnya sama saya udh di beliin jalan tersebut. Jadi uang hasil upah itu mereka balikin ke saya sebagai pengganti pak kades yang membeli jalan Rp90 juta itu,” ungkapnya.
Sehingga Harly menegaskan jika PKTD bukan tidak direalisasikan, melainkan sudah direalisasikan di tahun 2023 di anggaran Dana Desa tahap 1 bukan di 2024 sesuai keterangan masyarakatnya.
“Dokumentasinya ada, nanti saya liat di facebook saya upload itu di tahun 2023. ada semua (dokumentasi kegiatan-red) iya (digotong royong-red) boleh dokumentasinya nanti saya kirim. Karena semua data itu ada di RT pak Muhsin namanya,” katanya.
Dan soal Jambanisasi, Harly juga menapik di bangun di tahun 2024. melainkan di tahun 2023 dengan anggaran Dana Desa tahap 2. Terkait realisasi Jambanisasi, Hary sempat kebingungan karena dokumentasi yang ia kirimkan sebelumnya mejadi bumerang.
“Kapan ya, bukan yang nerima satu orang dengan beda-beda penerima di satu tempat itu kan ada dokumentasinya. Sangking banyaknya media konfirmasi saya bingung yang mana, ngga mungkin saya jawab satu-satu,” ujarnya.
Begitu menyadari, Harly berdalih kembali jika itu hanya tempatnya di satu tempat yang sama, tapi yang menerimanya sesuai RAB yaitu 6 orang yang terdiri dari beberapa dusun, namun anehnya bangunan yang dimaksud tidak boleh di datangi dan dilihat.
Dari tanggapan Kades Sanggi tersebut, beberapa warga setempat yang masih ingin dirahasiakan identitas tetap mengatakan jika pekerjaan itu direalisasikan di tahun 2024 dengan dugaan tidak sesuai RAB alias dimarkup. (Red/tim)
