Kategori: Pesawaran

Pesawaran, sinarlampung.co-Sekertaris Desa (Sekdes) Desa Baturaja, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, M Rozi di laporkan ke Polisi karena menganiaya warganya Herdiyansyah (40), warganya yang juga berprofesi sebagai wartawan. Kasusnya dilaporkan pada Jumat 5 Januari 2024 lalu.

Laporannya tertuang dengan nomor LP/B/I/2024/SPKT/Polres Pesawaran/Polda Lampung pada tanggal 5 Januari 2024, yang ditandatangani atas nama KA SPKT Pesawaran Kanit I yaitu Yazir Oktavian S.E. Korban didampingi LBH Persatuan Wartawan Republik Indonesia (PWRI) Provinsi Lampung.

Kepada wartawan, Herdiyansyah mengatakan sebelum kejadian dirinya sedang dalam perjalanan mengendarai motor dijalan desa Sukajaya Pidada, Kecamatan Punduh Pidada, Jumat 5 Januari 2024. Saat itu korban berpapasan dengan oknum Sekdes M Rozi yang juga mengendarai motor.

“Karena kondisi jalan yang saya lalui rusak dan banyak bergenang air saya berhenti dipinggir. Setelah Sekdes lewat saya lanjutkan jalan. Gak pirasat apa apa atau rasa curiga. Memang sempat saya lihat dari spion Sekdes itu keliatan muter balik,” katanya, di kantor Sekretariat DPD PWRI Provinsi Lampung pada Kamis 1 Februari 2024.

Namun tiba-tiba Sekdes M Rozi langsung memepet motor korban memberhentikan Herwansyah. Dengan dengan gaya preman dan arogan penganiayaan langsung meninju wajah korban hingga bibirnya berdarah. ”Sekdes langsung mepet saya sambil maki-maki, dan tiba-tiba memukul saya sampe pecah bibir saya, berdarah sampe baju,” katanya.

Herdiyansyah menyebut dengan garang Sekdes mengatakan silahkan laporkan ke Polsek, Polres jika perlu ke Kapolda sekalian, sambil pergi meninggalkan korban. “kejadian dipinggir jalan desa itu disaksikan dua orang warga. Sekdes sempet nantang untuk silahkan laporkan ke Kapolsek, Kapolres atau Kapolda. Lalu dia pergi,” ujarnya.

Usai kejadian korban yang kesakitan lalu pulang kerumahnya. Kabra itu juga jadi ramai. Puluhan warga juga mendatangi rumahnya, dan menyarankan korban segera melapor ke Polisi. “Warga dan keluarga ramai berdatangan. Ada 40-an warga juga mendukung saya untuk melaporkan sekdes itu. Warga juga minta Bupati bertindak,” katanya.

LBH PWRI Lampung juga meminta kepolisian segera mengusut oknum Sekretaris Desa Desa Baturaja, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran bernama M Rozi, yang telah bertindak arogan dan melakukan penganiayaan pada seorang warganya yang juga wartawan itu.

Wartawan Ditinju Operator Desa Hanau Berak

Beberapa ari sebelumnya, Wartawan Ungkap Tipikor Nasoba yang sedang mengurus surat NA dan Domisili, sempat cekcok dengan oleh Putra, perangkat desa (Operator) Desa Hanau Berak, Kecamatan Padang Cermin. Akibatnya Nasoba dipukuli oleh sang operator, Senin 29 Januari 2024.

Aksi pemukulan itu terjadi diruang operator Balai Desa, saat Nasoba yang sedang mengurus surat NA dan Domisili. Awalnya korban datang mengurus NA dan Domisili dan langsung kerjakan oleh operator desa bernama Putra.

Karena ada kesalahan huruf pada nama ibunya, Aisah menjadi Aisyah, Nasoba minta pada operator untuk memperbaiki. Sebelum melakukan perbaikan, pelaku melontaskan kalimat, “Kalau minta bantu itu yang benar pak”. Mendengar kalimat tidak bersahabat itu, Nasoba sempat mendorong dada Putra sambil mengatakan “Kenapa Kamu bicara begitu,” kata Nasoba.

Diduga tidak terima dadanya didorong, Putra langsung mengayunkan tinjunya berkali kali kepada Nasoba. “Waktu kejadian itu saya masuk keruangan operator melihat operator sedang mencetak print NA dan surat keterangan Domisili milik istri saya. Dari hasil print saya melihat nama ibu saya salah huruf, AISAH menjadi AISYAH. Saya meminta kepada operator untuk diperbaiki,” katanya.

Menurut korban, diduga pelaku tidak terima tubuhnya didorong. Dan langsung mengayunkan tinjunya berkali-kali ke wajah korban hingga mengalami luka gores di bagian pipi. “Saya tidak terima atas tindakan yang dilakukan operator desa Hanau Berak ini. Dan saya akan melakukan langkah hukum, agar menjadi contoh untuk perangkat desa lainnya agar kejadian seperti ini tidak terulang lagi,” katanya. (Red)

Pesawaran, sinarlampung.co-Oknum pengasuh Pondok Pesantren Baitul Madani, SB (37), yang dilaporkan keluarga salah satu satrinya yang masih dibawah umur kini menghilang. Bahkan banyak petugas Kemenag Kabupaten Pesawaran yang mendatangi Ponpes Baitul Madani di Desa Negerisakti, Kecamatan Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, dan tidak menemukan pelaku, dan Ponpes kini non aktif.

Baca: Pengasuh Ponpes Baitul Madan Dilaporkan Kasus Cabuli Santri Wati?

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Pesawaran Ahmad Rifai mengatakan pihaknya sudah mendatangi Ponpes itu pasca mendengar kabar dugaan pencabulan anak di bawah umur yang dilakukan pengasuh Ponpes Baitul Madani SB (37) kepada santriwati.

“Kita sudah melakukan pengecekan ke pondoknya dan yang bersangkutan tidak ada di tempat. Untuk sementara pondok tidak beroperasi sampai ada kejelasan kasus yang dilaporkan,” kata Rifai, kepada wartawan di Pesawaran, Selasa 30 Januari 2024.

Menurut Rifai, oknum pelaku kedepannya akan diberikan sanksi sesuai regulasi yang ada. “Kita sebutnya oknum, agar masyarakat tidak menilai sama kelakuan pengajar. Di Pesawaran kan banyak juga pondok pesantren yang tidak ada kasus seperti ini. Nanyi jika terbukti bersalah kita berikan sanksi,” katanya.

Rifai mengatakan pihaknya juga akan memperkuat pembinaan Ponpes yang ada agar kasus serupa tidak terjadi ditempat lain. “Kami juga kedepan akan mengadakan pembinaan penguatan ponpes apalagi di era teknologi seperti sekarang, sehingga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi,” katanya.

SB, oknum pengasuh pondok pesantren (ponpes) diduga mencabuli santriwati di bawah umur dalam lingkungan Pondok Pesantren (Ponpes) Baitul Madan, Negerisakti, Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran. Kasus itu terungkap pasca seorang santriwati kabur dari pondok lalu mengadukan perlakukan tak senonoh pengasuhnya sejak Mei hingga akhir tahun lalu kepada orangtuanya.

Orang tua yang tidak terima putrinya diperlakukan tak senonoh kemudian melaporkan SB (37) ke Polda Lampung lewat surat LP/B/541/XII/2023/SPKT/Polda Lampung tertanggal 7 Desember 2023 tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur. dan mendesak pelaku segera ditangkap.

“Para orang umunya malu karena kejadian yang menimpa anaknya. Namun saya mendengar langsung bahwa pengasuh ponpes itu sudah melecehkan sebanyak 10 kali. Ini harus diberi pelajaran dan jadi contoh agar tidak terjadi pada korban lain,” kata dia, Jumat 19 Januari 2024.

Ponpes Diresmikan Bupati Tahun 2022

Pondok Pesantren Baitul Madani Lampung di Dusun Banjar Negeri, Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedong Tataan. itu diresmikan langsung oleh Bupati Pesawaran, Dendi Ramadhona. “Selamat atas diresmikannya Pondok Pesantren Baitul Madani Lampung ini. Semoga momentum ini akan menjadikan Pondok Pesantren Baitul Madani Lampung sebagai perguruan yang mencerdaskan umat dan mencetak generasi Islami di Kabupaten Pesawaran,” kata Dendi, Minggu 25 September 2022.

Dendi menjelaskan Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan diharapkan mampu menjadi benteng pertahanan moral sekaligus pusat pengembangan Sumber Daya Manusia. Kndisi kehidupan masyarakat saat ini adalah tantangan terbesar, karena dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang demikian pesat terkadang memberikan dampak negatif bagi kondisi generasi muda.

Melalui keteladanan dan ajaran yang diterapkan oleh para Ustadz dan Ustadzah, akan menumbuhkan generasi yang arif dan berakhlak mulia. “Sejalan dengan hal itu, Pondok Pesantren dan lembaga pendidikan Islam merupakan tempat untuk menciptakan Sumber Daya Manusia agar lebih unggul dan mempunyai kualitas terutama berakhlakul kharimah,” ujar dia.

Menurutnya, hal itu akan sangat dibutuhkan untuk menjawab tantangan yang dihadapi saat ini yang semakin berat dan kompleks, terutama kaitannya dengan dekadensi (kemerosotan) moral dan akhlak yang semakin memprihatinkan.“Pesantren juga mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam proses perkembangan kehidupan masyarakat terutama dalam bidang pendidikan. Melalui pesantren, para santri dapat memperoleh dasar-dasar pendidikan yang dirasa cukup dan sangat bermanfaat, guna menghadapi persoalan lingkungan dan perjalanan hidupnya,” jelasnya.

Sementara itu, Pembina Ponpes Baitul Madani Lampung Subhan, menyampaikan ucapan terimakasih kepada Bupati Dendi yang telah menyempatkan hadir pada peresmian Ponpes Baitul Madani Lampung ini. “Pembangunan Ponpes Baitul Madani Lampung ini murni merupakan partisipasi dari masyarakat dan para jamaah. Saya ucapkan terimakasih kepada seluruh elemen masyarakat yang telah membantu pembangunan Ponpes ini. Semoga Pondok Pesantren Baitul Madani Lampung ini bisa menciptakan akhlak yang baik dan berkualitas bagi santri-santri,” katanya.  (Red)

Pesawaran, sinarlampung.co-Warga Desa Durian, Kecamatan Padang Cermin, Pesawaran, protes karena perangkat Desa menarik pungutan liar Rp500-Rp750 ribu untuk pembuatan Sertifikat Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Informasi yang diterima wartawan, warga didatangi Ketua RT untuk pembuatan sertifikat PTSL. Dan diminta membayar Rp500 ribu bagi yang sudah memiliki surat seporadik. Jika belum ada surat sporadik, diminta membayar Rp750 ribu.

“Ya kami pada waktu itu didatangi RT. Untuk membuat sertifikat PTSL dan di mintai uang senilai Rp500 ribu yang sudah mempunyai surat seporadik. Jika belum ada surat seporadik di mintai uang Rp750 juta. Dan itu pun tidak ada musyawarah di kantor desa untuk pembuatan sertifikat itu,” kata salah warga yang minta tidak disebut namanya.

Hal yang sama diungkap warga lainnya, yang sudah menyerahkan uang Rp500 ribu, namun hingga kini sertifikat itu belum juga diserahkan, padahal sudah jadi. “Saya sudah bayar Rp500 ribu. Tapi sertifikat belum juga diserahkan oleh Pemerintah desa, padahal sertifikat itu sudah jadi,” katanya.

Dia juga mengaku heran mengapa hingga kini, sertifikat belum juga diserahkan oleh Pemerintahan Desa. “Ia mas, saya heran kenapa sertifikat saya belum diberikan. Pada saat saya ke kantor desa, pihak desa meminta surat seporadik ke pada saya setelah itu saya berikan. Tetapi yang saya heran, kenapa surat sertifikat saya sudah jadi, baru surat seporadik diminta. Padahalkan syarat pembuatan sertfikat itu dasarnya surat seporadik dulu sebagai alas hak,“ katanya.

Ketua Kelompok Masyarakat (Pokmas) yang juga menjabat Sekdes Desa Durian mengatakan bahwa soal Sertifikat PTSL itu sudah dilakukan musyawarah, dan sesuai SKB tiga menteri dan gratis. “Benar saya ketua Pokmasnya pak. Pada saat pembuatan surat sertifikat itu kami musyawarah kan dulu. Dan aturannya sesuai peraturan tiga menteri itu geratis. Tetapi kami mintain dengan masyarakat Rp400 ribu, dan untuk yang ngukurnya itu Rp100 ribu. Kalau mau konfirmasi silahkan ke kantor desa saja, karna ini bukan jam kerja,” kata Sekdes.

Sementara atas temuan tersebur, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Investigasi dan Pengawasan Aset Negara (LIPAN) Indonesia Kabupaten Pesawaran membuat laporan ke Kejaksaan Negeri Pesawaran. Karena pungutan tersebut adalah pungutan liar, dan sudah melanggar peraturan 3 menteri surat keputusan bersama (SKB), meliputi Menteri ATR/BPN, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT).

“Kita atas nama LSM LIPAN Indonesia Kabupaten Pesawaran telah melaporkan oknum-oknum aparat Pemerintah Desa Durian yang diduga melakukan pungutan liar pembuatan Sertifikat PTSL ke Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Ombudsman Provinsi Lampung, serta melayangkan surat ke ATR/BPN Kabupaten Pesawaran,” kata Ketua LSM LIPAN INDONESIA Pesawaran, Sumara.

“Kami pada hari ini Selasa, Tanggal 30 Januari 2024, sudah memasukan surat laporan ke Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Ombudsman Provinsi Lampung, serta, kami juga sudah melayangkan surat ke ATR/BPN Pesawaran, karena ini sudah jelas perbuatan melawan hukum, ada nya dugaan pungli Pemdes Durian,” tambahnya.

Sumara mengau berterimakasih kepada Kejaksaan Negeri Pesawaran dan Ombudsman Provinsi Lampung dan juga ATR/BPN Pesawaran yang sudah menerima surat laporan pengaduan masyarakat yang mereka sampaikan. “Dan kami berharap dapat segera diproses. Pungli yang dilakukan oknum-oknum pemerintah desa. Dan ini semua akan dikawal oleh beberapa lembaga yang ada di Kabupaten Pesawaran,” katanya. (Red)

Pesawaran, sinarlampung.co-Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Baitul Madan, Negerisakti, Gedongtataan, Kabupaten Pesawaran, inisial SB (37), dilaporkan ke Polda Lampung, atas tuduhan melakukan pelecehan seksual kepada satrinya, yang masih di bawah umur. Kasusnya dilaporkan sejak 7 Desember 2024 lalu, Laporan Polisi Nomor : LP/B/541/XII/2023/SPKT/Polda Lampung.

Informasi di Polda Lampung membenarkan adanya penanganan kasus tersebut. “Ada kasusnya, tapi soal konfirmasi silahkan hubungi pimpinan. Silahkan tanya ke pimpinan. Kami tidak berwenang memberi keterangan,” kata sumber di Polda Lampung.

Kasus itu terbongkar, setelah korban, santriwati Pondok Pesantren Baitul Madan Desa Negeri Sakti, Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, itu kabur dari Pondok Pesantren dan pulang ke rumah orangtuanya. Korban mengaku sudah tidak tahan menerima perlakuan tidak senonoh dari Pimpinan Pondok inisila SB itu. Mendengar pengaduan putrinya, kedua orangtua korban melaporkan kasusnya ke Polda Lampung.

Laporan tersebut secara resmi telah diterima dengan Laporan Polisi Nomor:LP/B/541/XII/2023/SPKT/Polda Lampung tertanggal 7 Desember 2023 tentang Pencabulan Anak di Bawah Umur. “Sebenarnya malu atas kejadian yang menimpa anaknya. Namun saya mendengar langsung bahwa pengasuh ponpes itu sudah melecehkan sebanyak 10 kali,” kata ibu korban, Jumat, 19 Januari 2024.

Dari cerita anaknya, kata orang korban, pertama kali terjadi pada bulan Mei 2023. Saat itu korban bersama dua orang rekannya sedang berada di mushola pondok. Tiba tiba pelaku meminta korban menangkap ayam. Setelah itu terlapor menyuruh kedua temannya kembali ke musholla. “Modusnya mau didoakan supaya diberi kemudahan hafalan. Korban kemudian diajak ke sebuah gubuk lalu dicium kening dan pipinya,” ucapnya.

Lalu, kejadian serupa berulang-ulang dan dengan modus yang sama. “Puncaknya bulan Desember 2023. Korban yang sedang berwudhu di rumah terlapor. Saat itu dipanggil dan disuruh masuk ke kamar pelaku. Dan di kamar itu terlapor mencium bibir dan meraba-raba bagian vital korban, hingga memaksa korban melakukan oral sex,” ujarnya.

Saat dilakukan konfirmasi, Pengasuh Ponpes Baitul Madani SB sedang tidak berada di Pondok Pesantren. Saat dihubungi melalui telepon seluler dengan nomor 08127295XXXX, dalam kondisi tidak aktif. Termasuk hubungan melalui pesan whatsApp tidak terhubung. Terlihat notivikasi terakhir aktif pada tanggal 10 Januari 2024 pukul 11.30 WIB. (Red)

Pesawaran, sinarlampung.co-Ratusan massa Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu (FMPB) menggeruduk Markas Polres Pesawaran, Senin 22 Januari 2024. Mereka mempertanyakan kelanjutan proses Hukum atas Laporan mereka ke Polda Lampung yang dilimpahkan Ke Polres Pesawaran. Namun hingga kini tidak ada informasi apapun terkait perkembangan penanganan kasus melibatkan Direksi PTPN 7, unit usaha Way Berulu, sejak Juli 2023 lalu.

Massa dipimpin Ketua Harian Forum Masyarakat Pesawaran Bersatu, Safrudin Tanjung bersama warga itu datang bermaksud menemui pihak penyidik di ruangan Reskrim. Namun para penyidik sedang tidak ditempat. Massa sempat menunggu dua jam menanti untuk bertemu Kasat Reskrim. Namun Kasat Reskrim juga tidak ditempat dengan dalih ada kegiatan lain. Safrudin Tanjung menyatakan telah menyampaikan surat resmi kepada Kapolres Pesawaran.

Safrudin Tanjung mengatakan FMPB dan masyarakat mendatangi Mapolres Pesawaran, guna mempertanyakan proses Hukum atas Laporannya ke Polda Lampung yang dilimpahkan Ke Polres Pesawaran, yang hingga kini tak ada informasi apapun terkait perkembangan penanganan lapora tersebut sejak beberapa bulan lalu.

Laporan yang disampaikan oleh FMPB ke Polda Lampung sejak Juli 2023 lalu, terkait dengan dugaan Perbuatan melawan Hukum oknum Direksi PTPN 7, unit usaha Way Berulu yang menguasai lahan ratusan Hektar tanpa surat HGU serta tindakan korupsi dan dugaan pengemplangan pajak atas beberapa lahan yang dikuasai pihak PTPN 7 tersebut. Beberapa lahan diantaranya terletak di Desa Tamansari, yaitu di Dusun Taman Sari 1 dan Dusun Sumber Sari 4..

“Pada September 2023 lalu, kami sudah pernah dipanggil pihak Polres Pesawaran untuk dimintai keterangan terkait laporan kami. Namun anehnya pihak penyidik tidak pernah menyampaikan perkembangan hasil penanganan perkara hukum tersebut. Tentu hal itu tidaklah sepatutnya dilakukan oleh kepolisian yang seharusnya akuntabel dan transparan dalam penanganan perkara,” katanya.

Menurut Safrudin Tanjung berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pasal 39 ayat 1, berbunyi dalam hal menjamin akuntabilitas dan transparansi penyidikan, penyidik wajib memberikan  Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) kepada pihak pelapor baik diminta atau tidak diminta secara berkala paling sedikit 1 kali setiap 1 bulan.

Belum ada keterangan resmi dari Polres Pesawaran terkait kedatangan massa yang mempertanyakan proses hukum Laporan FMPB dengan Nomor 03.017/FMPB/Vll/2013 tanggal 04 Juli 2023 itu.

Lapor Ke Polda

Sebelumnya, Ketua Harian FMPB, Saprudin Tanjung mengatakan, dia bersama sejumlah LSM di Kabupaten Pesawaran melaporkan PTPN VII ke Polda Lampung terkait dugaan penguasaan lahan dan dugaan kerugian negara.

“Kemarin, kami dari FMPB dan LSM melaporkan PTPN 7 Way Berulu ke Polda Lampung atas dugaan penguasaan dan mengelola lahan di Tanjung Kemala, Desa Tamansari, tanpa bukti yang sah,” kata Saprudin Tanjung, kepada wartawan, Sabtu 5 Agustus 2023.

Saprudin Tanjung menyatakan, dalam laporkan lebih pada tindak pidana merugikan keuangan negara yang dilakukan PTPN VII tidak pernah membayar pajak dari lahan yang dikuasai dan dikelola seluas 329 hektar tersebut. “Demi terciptanya suasana kondusif masyarakat dan adanya kepastian hukum khususnya masyarakat Tanjung Kemala, Desa Tamansari, kita berharap Polda Lampung segera memproses laporan kita tersebut,” jelasnya.

Saprudin Tanjun menambahkan sejak 1954 masyarakat di sana telah melakukan kegiatan babat alas atas upaya penguasaan lahan tetapi PTPN VII dengan alasan pelurusan lahan perkebunan mencaplok ratusan hektar tanah milik masyarakat hasil jerih payahnya tanpa berani melakukan perlawanan.

“Lahan yang ada di Tanjung Kemala Desa Tamansari seluas 135 hektar tanpa bukti surat HGU, telah mengalih fungsi lahan seluas 135 hektar disewakan senilai Rp4-6 juta per hektar kepada pihak PT (Swasta) tanpa bukti kejelasan ke mana uang dari hasil menyewakan itu,” katanya. (Red)