Kategori: Pesawaran

Pesawaran (SL)-Endro Suswantoro Yahman Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Bagelen, Kecamatan Gedongtataan Kabupaten Pesawaran, Sabtu 10 April 2021.

Saat ini tatanan masyarakat masih jauh dari ideal, karena belum secara optimal  mengarus-utamaan Pancasila. Ketimpangan dalam pelayanan hak dasar masyarakat masih banyak terjadi. Padahal hal tersebut adalah faktor utama dalam menuju masyarakat sejahtera, adil dan makmur.

Sebagai contoh adalah masih banyaknya masyarakat yang belum tersosialisasi program unggulan pemerintah yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) atau biasa disebut sertifikat gratis. Demikian ungkap Endro S Yahman Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan.

Pancasila seperti dikatakan oleh Presiden pertama dan pendiri republik Indonesia yaitu Soekarno digali dari bumi Indonesia. Pancasila adalah produk sejarah bangsa  Indonesia, merupakan kristalisasi nilai – nilai yang memang berkembang di Indonesia.  Oleh karena itu, tugas kita bersama bagaimana energi positif rakyat saat ini diformulasikan sebagai gerakan yang mandiri, karena Pancasila sejak awal berasal dari jati diri bangsa Indonesia, Imbuh Endro.

Lebih lanjut, Endro menyatakan bahwa kita tidak boleh lelah dalam mengingatkan akan pentingnya pelaksanaan/pembumian nilai-nilai Pancasila baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Tujuan Pancasila jelas sangat gamblang tertulis dalam sila ke-5, yaitu tercapainya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Anggota MPR RI/DPR RI yang masih sebagai Dosen Universitas Trisakti ini juga  menjelaskan bahwa Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini mulai mengitegrasikan dengan persoalan masyarakat Bagelen, seperti saat ini tentang program Sertifikat tanah gratis yang belum sepenuhnya berjalan baik. Mengintegrasikan antara kepentingan masyarakat, isu aktual, problem sosial ekonomi masyarakat dengan Pancasila sebagai pisau analisisnya akan lebih mengena dipemahaman masyarakat akan pentingnya penguatan nilai-nilai Pancasila.

Bedah kasus dan dikupas bersama akan memudahkan masyarakat mencerna, menyadari bahwa yang selama ini diperbincangkan adalah bagian dari pelaksanaan UUD NRI 1945 dan Pancasila. (Wagiman)

Pesawaran (SL)-Eko Sutoyo, Kepala Sekolah SD Negeri 10 Pesawaran Indah, Kecamatan Way Ratai, Kabupaten Pesawaran diduga melakukan pungutan liar kepada wali murid dengan modus kutipan penggatian sampul raport baru dengan nilai cukup memberatkan orang tua Murid yakni Senilai Rp 50 Ribu Rupiah.

Hal itu dikatakan salah satu wali murid yang ingin identitasnya dirahasiakan kepada Sinarlampung.co. Dirinya memepertanyakan mengapa ada pembayaran tersebut. Sementara, komite sekolah tidak pernah mengundang para wali murid untuk bermusyawarah terkait hal itu.

“Iini kebijakan dari Kepala Sekolah saja, demi keuntungan pribadi, jika memang ada intruksi dari pemerintah melalui Dinas Pendidikan harus membayar dengan nominal yang ditentukan pasti kita bayar kalau memang resmi,” kata wali murid tersebut dengan tegas.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, saat ini semua sedang terdampak covid terus harus di bebani pungutan seperti ini sudah jelas kami sangat mengeluhkan adanya pungutan tersebut.

“Kenapa saat saya pertanyaan disekolah Dasar Negeri lainya yang ada di Kabupaten Pesawaran tidak ada melakukan pungutan uang ganti sampul raport baru, kenapa di Sekolah Dasar Negri 10 Desa Pesawaran Indah ada melakukan uang pungutan, apalagi uang pungutan sebesar itu cukup memberatkan kami sebagai wali murid,” ucapnya.

Ditempat terspisah, senada diungkapkan wali murid lainnya, menurutnya nominal tersebut tidak ada masalah tetapi apakah hal tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Berapa pun bagi orang tua yang mampu pasti dibayar tetapi apakah kutipan tersebut sudah sesuai dengan peraturan atau hanya sekedar akal akalan kepala sekolah saja demi keuntungan pribadi, padahal jika dinilai dengan Rapornya harga sebesar itu sangat tidak pantas sudah banyak kepentinganya.” ungkapnya.

Salah satu Guru di Sekolah tersebut saat di hubungi melalui sambungan telepon seakan tak mendengar saat wartawan Sinarlampung.co mempertanyakan kutipan tersebut.

” Halo pak..halo pak itu saja,” sembari menutup telepon.

Saat dikonfirmasi kepada siswa sekolah dasar tersebut, para siswa membenarkan bahwa adanya pungutan itu seluruh murid yang berjumlah 75 siswasemua sudah membayar senilai Rp 50 ribu rupiah.

Saat dikonfirmasi, Eko Sutoyo Kepala SD Negri 10 Desa Pesawaran Indah membenarkan adanya pungutan kepada wali murid senial 50 ribu rupiah.

“Pada waktu itu kami memang sudah mengumpulkan semua wali murid sambil menjelaskan kepada wali bahwa memang betul Ada dana BOS Sekolah kita ini tapi nominal nya kecil murid nya saja cuma 75 kok mas sehingga tidak cukup untuk membiyayai semua kebutuhan yang ada di sekolah SD 10 ini sehingga kami berembuk bersama komite agar dapat mencari solusi dan ahirnya mengumpulkan wali murid dan sudah di sepakat oleh wali senilai Rp 50 000 tersebut kami tidak pungli hanya meminta bantu dan sudah di sepakati dengan nilai tersebut,” pungkasnya.

Terkait dalam hal ini Ketua Dewan pengurus Daerah DPD Gerakan Masyarakat Lokal (GML) Kabupaten Pesawaran Rudi Sapari As mengatakan. jelas kutipan tersebut dapat dikategorikan Pungutan Liar (Pungli) apalagi tanpa ada musyawarah dan jelas harganya dipatokan jika dinilai dengan bentuk barangnya harga segitu tidak pantas kalau sumbangan kan beda sekasih nya tapi ini kan nominalnya di tentukan berarti dugaan ini pungli,

“Sesuai Permendikbud nomor 75 Tahun 2016 Sekolah dilarang melakukan kutipan apapun jadi jika benar kejadian tersebut Kepsek SD N 10 yang ada di desa Pesawaran Indah tersebut sudah melakukan praktik pungli dan menyalahkan gunakan jabatan demi kepentingan pribadi maupun kelompok.” tuding Rudi Sapari.

Disisi lain, Hamzah Selaku Korcam SD N 10 Kecamatan wayratai saat di hubungi melalui telepon Whatshap mengatakan, menyikapi adanya dugaan pungli yang ada di SD 10 itu sepertinya dalam masalah buku raport ini ini kendatipun seperti itu bukanya Pungli.

“Menurut saya ini sifatnya ada suatu kerjasama atau pihak dr wali murid ada pedulinya Pada sekolah yang pasti mereka sanggup dan tidak ada unsur paksaan kepada wali murid,” jelasnya.(Mahmuddin)

Pesawaran (SL)-Desa Mada Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran terus melakukan inovasi di semua lini guna menunjang kemajuan desa.

Seperti yang terlihat hari ini, Kamis 25 Maret 2021, Pemerintah Desa Mada Jaya melakukan sosialisasi SDGS dan IDM tahun 2021 yang bertujuan untuk pendataan penduduk berbasi digital. Hal itu selaras dengan amanat Meneteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Republik Indonesia dengan nomor 05/PR/03.01./III/2021 tentang Pemutakhiran Data IDM berbasis sustainable development goals (SDGS) dan peraturan menteri nomor 13 tahun 2020 tentang sekala prioritas penggunaan dana desa.

Selain itu juga sesuai dengan Nawa cita Bupati pesawaran untuk pemerataan kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat.dimana acara sosialisasi tersebut di adakan di balai desa Mada Jaya.

Dalam kesempatan tersebut Kepala Desa Mada Jaya Irwan Rosa, SH, menyambut gembira program ini. Menurutnya, program tersebut sangat tepat, serta melibatkan RT, Kadus, BPD, LPM, Karang Taruna, Linmas yang

“Artinya semua komponen terlibat langsung, kegiatan ini pun di hadiri oleh pendamping Desa tingkat Kecamatan serta pendamping Lokal desa, Bidan desa dan PKK serta Kader Kader Posyandu,” ujar Irwan Rosa.

Ditempat yang sama, Abdul ghofur selaku(pendamping desa menjelaskan, sistem pengisian formulir pendataan sehingga relawan tidak salah dalam pengisian data data tersebut.

Selain itu, Ketua BPD Zainal Arifin mengapresiasi kinerja Kepala Desa yang baru menjabat 9 bulan itu.

“Sangat luar biasa semangat PJ kades kami saat ini kami baru bekerja sama selama 9 bulan, tapi sudah banyak sekali perubahan di Mada Jaya ini, bisa kita lihat semua program pemerintahan selalu di laksanakan, mulai dari pembangunan hingga pembenahan adminstrasi desa,” kata Zainal

Zainal Arifin juga mengungkapkan, bahwa Irwan Rosa sengat dekat dengan masyarakat. “Banyak warga mau Pak Kades melanjutkan kepemimipinan nya kedepan, karena dibawah kepemimpinan Pak Kades Desa Mada Jaya menjadi lebih baik,” ucapnya.

Zainal juga membeberkan, sebelumnya, di desa Mada Jaya banyak sekali permasalahan. Baik itu persoalana anggaran ataupun yang lain.

“Saya sebagai Ketua BPD desa Mada Jaya, berharap agar baik tokoh Masyarakat, tokoh Agama, tokoh Adat, dan khususnya para Pemuda yang ada di Desa Mada Jaya untuk mendukung kepemimpinan Irwan Rosa,” bebernya.

“Pak Kades ini sebelum nya memang sudah pernah memimpin di salah satu kecamatan di Kedondong dan sudah pasti dia sudah sangat mengerti Administrasi dalam pengelolan Anggaran,” jelas Ketua BPD.

Saat ditanya terkait keinginan Masyarakat Mada Jaya, Irwan Rosa mengungkapkan, akan menyelesaikan amanah dan tugas yang telah diberikan oleh Bupati.

“Masalah pencalonan Kades biarkan berjalan sesuai prosesnya saja. Yang terpenting saya menyelesaikan Tugas dan amanah dari Pak Bupati,” jelasnya kepada awak media Sinarlampung.co, seraya tersenyum.

Irwan Rosa menegaskan, dirinya tidak berniat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa Mada Jaya, namun, jika masyarakat meminta untuk melanjutkan kepemimipinan nya, maka dirinya akan mempertimbangkan hal itu.

“Akan saya pertimbangkan terlebih dahulu karna saya lihat baik aparatur desa dan pemuda di sini cukup baik dan mereka memang sangat mengharapakan sosok pemimpin yang dapat mempersatu agar desa mada jaya dapat menjadi desa yang Nyaman dan terdepan, karna memang selama ini selalu terjadinya gesekan kecil yang di besar besarkan,” pungkasnya. (Udin)

Pesawaran (SL)-Pemerintah Kabupaten Pesawaran menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD tahun 2022, Selasa 23 Maret 2021. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto menyampaikan pemerintah Provinsi Lampung mendukung penuh Kabupaten Pesawaran menjadi penopang sekaligus pendorong laju pembangunan di Provinsi Lampung.

“Musrenbang RKPD Pesawaran Tahun 2022, Pemprov Lampung Berharap Pesawaran Ikut Jadi Pendorong Laju Pembangunan di Provinsi Lampung. Untuk itu, dibutuhkan strategi dan langkah prioritas yang tepat, agar Pesawaran memiliki daya ungkit bagi pembangunan di Provinsi Lampung,” kata Fahrizal.

Menurut Fahrizal, forum Musrenbang ini penting, untuk menyelaraskan program antarsektor, merumuskan prioritas program dan kegiatan, juga mengingatkan kembali peran dan tugas semua pihak untuk menghasilkan kegiatan pembangunan yang lebih efektif bagi masyarakat. Selain itu, agar mampu menjawab tantangan lingkungan yang dinamis di masa mendatang.

Fahrizal juga menilai agregasi capaian pembangunan kabupaten/kota, akan menentukan capaian pembangunan Provinsi. Begitu juga capaian pembangunan nasional, merupakan akumulasi kinerja pembangunan seluruh provinsi yang ada di Indonesia.

Pada kesempatan itu, Sekdaprov Fahrizal memetakan sejumlah indikator makro pencapaian pembangunan Lampung sampai dengan tahun 2020. Indikator tersebut, pertama pertumbuhan ekonomi Provinsi Lampung pada masa pandemi Covid-19 tahun 2020 mengalami kontraksi -1,67 dan capaian ini masih lebih baik dari angka Nasional yang terkontraksi lebih dalam (-2,07%).

Kedua, kontribusi PDRB untuk wilayah Sumatera, Provinsi Lampung sebesar 10,52%, dan Kabupaten Pesawaran berkontribusi 4,50% terhadap pencapaian PDRB Provinsi Lampung atau pada peringkat ke-7 di Provinsi Lampung;
Ketiga, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Lampung pada Agustus 2020 sebesar 4,67%, atau terendah kedua se-Sumatera dan ke-11 secara Nasional.
Keempat, TPT Kabupaten Pesawaran tahun 2020 sebesar 4,64% dengan jumlah pengangguran sebanyak 10.790 orang. TPT kota ini lebih baik dari Provinsi Lampung (4,67%) dan Nasional (7,07%).

Fahrizal juga menjelaskan Pemerintah Provinsi Lampung bersama-sama dengan Kabupaten dan Kota sudah berhasil meletakan dasar pembangunan yang cukup kuat, yang ditunjukkan dengan indikator makro pencapaian pembangunan tersebut.

Pada sisi lainnya, Fahrizal menyebut bahwa Pemerintah Provinsi Lampung bersama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan 5 (lima) Pokok Arahan Presiden, yaitu pertama, Pembangunan Sumber Daya Manusia. Kedua, pembangunan infrastruktur
Ketiga, penyederhanaan Regulasi. Keempat, penyederhanaan Birokrasi dan kelima Transformasi Ekonomi.

Selaras dengan arahan Presiden tersebut, tema pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah: “Memantapkan Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan serta Peningkatan SDM Berkualitas,”.

Tema ini memiliki 6 prioritas, yaitu:
1. Peningkatan Investasi Dan Nilai Tambah Produk Unggulan;
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Pembangunan Infrastruktur;
4. Reformasi Birokrasi
5. Kehidupan masyarakat yang religius, aman dan berbudaya, dan
6. Pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan mitigasi bencana.

“Saya percaya, bahwa tantangan kita ke depan tidak lebih ringan. Perubahan lingkungan semakin sulit diprediksi. Ancaman kesehatan, disrupsi teknologi, perubahan iklim, dan banyak lagi isu-isu nasional dan global yang bergerak secara dinamis, yang menuntut kita untuk meresponnya secara cepat dan tepat,” ujar Fahrizal.

Tugas selanjutnya, lanjut Fahrizal, melaksanakan program dan kegiatan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus menyerap dan mengakomodir aspirasi masyarakat serta menyampaikan informasi secara tepat dan benar tentang pembangunan.

Fahrizal menambahkan, pembangunan yang efektif itu bukan semata- mata tergantung dari ketersediaan anggaran. “Namun kualitas perencanaan, kualitas monitoring dan evaluasi. Juga kualitas koordinasi antar-OPD, kualitas partisipasi publik, semuanya menentukan manfaat pembangunan yang akan kita laksanakan” ujarnya. (Rls)