Kategori: Pesawaran

Pesawaran (SL)-Masayarakat Desa Gunung Sari, Kecamatan Waykhilau Kabupaten Pesawaran, mempertanyakan pembangunan rehabiltasi peningkatan pengerasan jalan lingkungan di beberapa dusun yang dianggarkan melalui Dana Desa oleh Kepala Desa setempat. Padahal, sebetulnya, perbaikan tersebut dilakukan oleh masyarakat setempat serta dikerjakan secara swadaya.

Masyarakat menyangkan dan mempertanyakan mengapa hampir semua jalan yang berlubang ataupun yang becek jika diguyur hujan, di kerjakan oleh masyarakat padahal dianggarkan melalui dana desa.

“Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan jalan Lingkungan pemukiman itu yang mana mas, karna setau saya yang menibun jalan lingkungan di beberapa titik di desa Gunung Sari ini adalah warga dengan cara swadaya,” kata salah satu warga Gunung Sari yang meminta untuk dirahasiakan identitasnya, Kamis 18 Maret 2021.

Menurutnya, anggaran yang di gelontorkan untuk Rehabilitasi Peningkatan Pengerasan jalan Lingkungan tersebut mencapai  Rp 250.695.000 (Dua Ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah).

Lebih lanjut dia membeberkan, pembuatan Rambu-rambu dijalan desa dengan nilai Rp. 60.325.000 (Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) yang di anggarkan pada tahun 2019.

“Sampai saat ini tidak pernah ada pemasangan Rambu-rambu di jalan Gunung Sari ini, kapan pernah ada rambu-rambu itu akal-akalan Kepala Desa saja,” bebernya kepada media Sinarlampung.co.

Lanjutnya, kemudian ada pemeliharaan jalan lingkungan (gang) yang dianggarkan pada tahun 2020 senilai  Rp. 35. 036. 000 (Tiga Puluh Lima Juta Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah), tidak ada.

“Karna setau saya di desa Gunung Sari ini, tidak pernah ada pemeliharaan, coba mas tanya Lurah nya, minta dia untuk menunjukan jalan yang dia pelihara dan diperbaiki, kalau lurahnya menunjukan salah satu jalan yang hasil dia yang memeliharanya mas ajak saya biar tak kasih tau yang sebenarnya,” tegasnya. jelas(NR)

Bahkan dia menduga, ada beberapa item pembangunan yang lain fiktif.

Saat ditemui, Susesno yang juga warga setempat mengatakan, bahwa pada hari Rabu lalu mendapatkan panggilan secara lisan, diminta untuk menghadap Inspektorat Kabupaten Pesawaran dan menemui Tri  selaku pemeriksa. Suseno meminta Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk memeriksa SPJ Fisik desa Gunung Sari tahun 2017 hingga 2020 secara keseluruhan.

“Pak Tri berharap agar SPJ itu ke dia,” kata Suseno.

Terpisah, Aseva, Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesawaran Saat di hubungi melalui pesan WhatsApp (WA)
mengatakan, bahwa pihaknya sedang melakukan tindaklanjut terkait laporan tersebut.

Di beritakan sebelumnya bahwa masyarakat Desa Gunung Sari meminta Inspektorat Kabupaten Pesawaran untuk mengaudit Anggaran Dana Desa yang diduga banyak penyelewengan oleh Kepala Desa Hayatul Haqi.

Selain itu, beberapa kali diberitiakan dan Kepala Desa hingga saat ini belum memberikan jawaban atas laporan dan dugaan penyelewengan dana desa.

Salah satu warga menyarankan hayatul Haqi untuk menemui guna memberikan klarifikasi kepada awak media terkait adanya pemberitaan tersebut. Namun, Haqi meremehkan media yang memberitakan dugaan penyelewengan dana desa yang dilakukan nya.

“Biarin ajalah lagian media-media yang beritain saya itu cuman media ecek-ecek,” jelas warga menirukan Hayatul Haqi kepada awak media sinarlampung.co. (Udin)

Pesawaran(SL)-Seorang oknum Pegawai Negeri Sipil (PNS) di salah Bagian Kesejahteraan Masyarakat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, Lefran Saputra (39) warga Jalan Wan Abdurahman, Gang Perwira perum Bukit Marta diduga melakukan penipuan terhadap Budi (50) warga Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Kabupaten Pringsewu.

Modus penipuan tersebut yaitu dengan menyewa (rental) mobil kemudian digadaikan tanpa sepengetahuan pemiliknya. Kasus ini terbongkar setelah Budi (50), yang didatangi orang tak di kenal untuk mengambil mobil yang telah digadaikan satu tahun lalu. Pelaku juga sering menukar mobil gadaian dengan jenis yang berbeda.

Akibat dugaan penipuan yang dilakukan oknum ASN tersebut Budi mengalami kerugian mecapai  Rp 52.500.000 “Modus lafran pinjam uang dengan jaminan mobil, namun mobil tersebut bukan digunakan untuk keperluan pribadi, melainkan untuk digadaikan tanpa sepengetahuan pemilik mobil,” kata Budi.

“Masyarakat diimbau agar selalu berhati-hati dan tidak gampang percaya dengan orang yang mau merental mobil kepada orang yang tidak dikenal,” kata Budi.

Terpisah Lefran saat di konfirmasi mengatakan, akan mengganti uang milik Budi secepatnya. “Nanti akan saya bayar secepatnya atau akan kami cicil dan ganti dengan motor yang baru sedang di urus mas, dan tolong ini sedang saya usahakan karena lagi ngurusin istri sakit,” ucapnya.

Bahkan ayah Lefran, juga menjanjikan hal sama. Saat ditemui dikediamannya berjanji akan melunasi hutang anaknya secepatnya. “Ini lagi mau jual tanah mas, segera akan kami lunasi,” ujarnya sambil bersedih.  (Wagiman)

Pesawaran (SL)-Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dianggap sebagai parlemen  desa.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, menyebutkan bahwa BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.

Namun, rupanya pemerintah Desa Sinar Harapan Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran,  dalam hal ini Bagus Giyarto selaku Kepala Desa saat menyusun dan menetapkan APBDes tidak melibatkan Ketua dan anggota BPD Desa setempat.

Mursidi, Ketua BPD Sinar Harapan saat di konfirmasi oleh wartawan Sinarlampung.co mengatakan, pemerintah desa Sinar Harapan tidak pernah melibatkan pihak BPD dalam melakukan penyusunan dan penetapan APBDes.

“Saya selaku Ketua BPD yang menjabat dari tahun 2019 tidak pernah dilibatkan saat merancang, menetapkan APBDes dan pada saat mendata ataupun menetapkan BLT-DD itu pun saya tidak dilibatkan dan siapa-siapa yang dapat saya tidak tahu. BLT DD tahap tiga ini yang saya tau hanya 10 orang yang mendapatkannya. karna dari itu siapapun kawan dari media atau lembaga yang bertanya kepada saya tentang anggaran pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan ya saya jawab apa adanya,” ujar Mursidi,

“Saya tidak tahu dan tidak pernah di kasih tahu untuk apa saja dana desa tersebut karna saya selaku ketua BPD tidak pernah dilibatkan dalam penyusunan dan penetapan APBDes apa lagi angaran anggarannya dan peruntukan nya untuk apa saja,” tegas Mursidi, Selasa 16 Maret 2021.

Mursidi mengaku, dirinya sering meminta dokumen APBDes kepada aparatur desa, namun tidak pernah diberikan dengan bermacam alasan.

Mursidi tidak mengetahui sama sekali pembangunan yang telah dijalankan oleh pemerintah desa Sinar Harapan pada tahun 2020.

“Saya tidak tau apa-apa saja yang di bangunkan di tahun 2020 seperti pembangunan gapura yang ada di dusun Simpang Pelalangan dan dusun Sinar Harapan yang sampai saat ini belum selesai berapa anggaran nya tidak tau ya kendalanya apa tentang mangkraknya gapura tersebut tidak ada penjelasan nya kepada BPD,” imbuhnya.

Ketika ada pemeriksaan dari pihak inspektorat dirinya mengaku akan menjawab apa adanya. “Ya jawab apa adanya, kami sudah bodoh tapi ya jangan di bodoh bodohi oleh pemerintah Desa,” jelas Mursidi.

Mursidi juga mengungkapkan, pihaknya telah menegur Hartono selaku Ketua BUMDes terkait adanya dana Gadi sebesar 100 Juta Rupiah dan digunakan untuk apa serta kapan penggunaan dana tersebut.

“Dana gadis 100 Juta Rupiah untuk apa dan kapan di belajakan nya karna ini sudah di tahun 2020 mau kapan lagi. Namun Ketua BUMDes berkilah yang akan membelanjakan adalah aparat desa,” pungkasnya.

Sementara Kepala Desa Sinar Harapan sampai berita ini diterbitkan belum dapat memberi keterangan apapun adanya beberapa permasalahan di desa Sinar Harapan tersebut. (Udin)

Pesawaran (SL)-Endro Suswantoro Yahman Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Tri Rahayu, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, Minggu 14 Maret 2021.

Rakyat mendapatkan pelayanan yang prima oleh negara dalam hal ini pemerintah adalah hak masyarakat yang dijamin konstitusi/UUD Negara Republik Indonesia 1945 dan merupakan pelaksanaan dari nilai-nilai Pancasila khususnya sila ke-5.

Dalam kegiatan ini Anggota MPR RI/DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Ir. H. Endro Suswantoro Yahman yang menjabat periode ke-2 mengatakan bahwa Sosialisasi 4 Pilar MPR RI ini dilaksanakan dengan metode dialogis dan disinergikan dengan persoalan masyarakat Tri Rahayu, yakni carut-marutnya pengurusan sertifikat tanah oleh pemerintahan desa lebih dari 8 tahun yang lalu dan hingga kini masyarakat banyak belum mendapatkan haknya.  Kasus ini mengemuka dan dikupas bersama agar masyarakat lebih mudah mencerna, menyadari bahwa yang selama ini diperjuangkan dan dituntut adalah bagian dari pelaksanaan UUD NRI 1945 dan Pancasila, Kata Endro.

Perlu inovasi dalam pemahaman tentang isi dari Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, agar kegiatan sosialisasi tidak membosankan namun mengena pada sasarannya, yakni membangun kesadaran massif dan kolektif  masyarakat terhadap tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesadaran kritis yang massif ini sangat berguna untuk mengawal dan memberi koreksi pemimpinnya ditingkat desa, agar jalannya pemerintahan semakin baik dan memenuhi harapan masyarakat.

Endro Suswantoro Yahman menambahkan, banyak masyarakat masih belum jelas membedakan mana yang menjadi hak nya, dan mana yang menjadi kewajiban negara terhadap rakyatnya. Ini yang harus sering dikupas dan lebih banyak memberi contoh kasus yang berada  disekitar masyarakat, Metode ceramah yang berlangsung 1 arah harus sudah ditinggalkan, karena yang hadir adalah orang-orang yang sudah dewasa, ya harus menggunakan metode Pendidikan orang dewasa,  Ungkapnya.

Hadir dalam kegiatan Sosialisasi Bambang Anggota DPRD F-PDI Perjuangan, Sukamto Sekretaris Desa Tri Rahayu, Sunaryo Ketua BPD Tri Rahayu, Restu Adhi dari unsur TNI. Acara ditutup dengan quiz berupa pertanyaan seputar Pancasila dengan diberi hadiah cendera mata Kaos MPR RI kepada peserta. (Wagiman).

Pesawaran (SL)-Kampung Tangguh Nusantara (KTN) Desa Mada Jaya, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawaran resmi di Launching di balai desa Mada Jaya Pada Senin 15 Maret 2021.

Kegiatan tersebut dihadiri Kapolsek Kedondong, Camat Way Khilau, Drs Ahmad Rosani, MM, KUPT Puskesmas Way Khilau, dr. Fajar, Babinsa desa setmpat Koptu. Marssudi, tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh adat setempat.

“Kita harus bangkit ,kita harus tangguh dalam menghadapi virus ini karna bukan hanya kesehatan namun ini semua perekonomian terdampak, oleh karna itu kita harus ber upaya jangan menyerah dengan keadaan dan kami pihak kepolisian selalu mengadakan razia masker memberikan himbawan pada masyarakat untuk melaksanakan 5 M,” kata Kapolsek kedondong.AKP Amin Rusbahadi, S,Sos.

Senada,  Irwan Rosa SH selaku PJ kades Mada Jaya mengucapkan terimakasih kepada Satgas Covid-19 Kecamatan Waykhilau kabupaten Pesawaran kerja kerasnya dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Kita lakukan instruksi Pemerintah untuk melakukan 5 M agar desa kita menjadi desa aman ,sehat dan jauh dari penyakit terutama civid 19 ini,desa kita kemarin zona hijau ayo kita pertahankan jangan dianggap sepele virus ini,” jelas Irwan Rosa pemimpin muda yang selalu penuh Inovasi ini.

Ditempat yang sama, dr. Fajar memaparkan materi tentang vaksinasi Covid-19. (Udi)

Pesawaran (SL)-Masyarakat Desa Gunung Sari melaporkan Kepala Desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran,  Hayatul Haqi atas dugaan penyelewengan Dana Desa (DD) ke Inspektorat Kabupatrn Pesawaran,

Masyarakat menduga tidak adanya transparansi tata kelola Dana Desa. Hal itu berdasarkan beberapa aitem yang diduga fiktif sejak tahun 2017 hingga 2020 dan dikelola oleh Kepada Desa.

Hal itu di sampaikan Suseno selaku warga desa Gunung Sari, saat datang ke kantor Inspektorat Kabupaten Pesawaran Pada hari Senin, 8 Maret 2021.

Suseno yang di temani oleh H. Jangik mengatakan,  kedatangan mereka ke kantor inspektorat untuk mempertayakan laporan sebelumya, yang pernah di kirimkan dan belum ada tindak lanjutnya sampai sekarang ini

“Iya mas sebelumnya kami masyarakat desa gunung sari, pernah melaporkan kepala desa ke Inspektorat, kami meminta agar anggaran Dana Desa (DD) di tahun anggaran 2017 sampai di tahun 2020, Agar segera di audit Karna apa, ada beberapa pekerjaan yang di laksanakan baik fisik atau pun beberapa item lain nya yang pernah di kelola Kepala Desa Gunung Sari Hayatul Haqi yang di duga adanya penyelewengan,” tegas Suseno.

Lanjutnya, Dari awal masa kepemimpinan Kepala Desapada tahun 2017, dirinya mengelola dana sendiri tanpa melibatkan pengurus, namun Hayatul Haqi hanya melibatkan pihak ketiga, dan tidak adanya trasparansi dalam pembangunan.

“Menurut masyarakat terdapat banyak kejanggalan, bahkan parah nya lagi ketua (BPD) di Desa Gunung Sari ini tidak pernah di ajak untuk terlibat di segala hal baik dalam rencana pembangunan atupun hal yang lainya” ujarnya

“Tujuan kami adalah mengadu tentang beberapa hal terkait dengan penyalahgunaan anggaran di Desa yang mana kami pantau banyak kejanggalan,” katanya.

Seno juga mengatakan, banyak kejanggalan dalam pembangunan serta tidak ada transparansi bagi masyarakat. Pada aitem kerja pertama yakni pengelolaan badan usaha milik Desa (BUMDes) yang di bentuk pada tahun 2017 di intervensi oleh kepala desa sendiri, pasalnya pengelolaan tidak sesuai dengan apa yang di rencanakan seperti pengelolaan padi menjadi beras pun kesemuanya fiktif belaka, jelas Seno.

Selain itu, item kedua tentang Destinasi Wisata yang jumlah dana pagunya sebesar Rp. 154,000.000 (seratus lima puluh empat juta rupiah), juga gagal dan tidak ada pertanggung jawaban dengan jelas kepada masyarakat.
Item yang ketiga, Pada tahun anggaran 2019 tentang Pengerjaan jalan rijid beton, yang menggunakan Dana Pagu yang nilainya cukup besar namun pengerjaan nya nampak terlihat amburadul.

Item keempat, Pada tahun 2019 terdapat adanya Pembangunan/Rehabilitasi/peningkatan/Pengerasan jalan Lingkungan Pemukiman, yang menggunakan Dana Pagu sebesar Rp. 250.695.000 ( Dua ratus Lima Puluh Juta Enam Ratus sembilan puluh lima Ribu Rupiah), Sehingga Anggaran Pada tahun 2019 yang lalu di duga adanya Mark Up, selain itu juga terdapat beberapa item lainnya yang masih di telusuri kebenarannya.

Sementara, Giono Ketua BUMDes Gunung Sari saat dikonfirmasi oleh awak media tidak mengakui bahwa dirinya Ketua BUMDes Gunung Sari.

“Sudah menghubungi Haqi sebagai Kades apabila memang bermasalah maka diminta untuk mengembalikan uang tersebut ke Negara,” singkat Giono.(Mahmuddin)