Kategori: Pesawaran

Pesawaran (SL)-Pembangunan jalan rabat beton di Desa Gunung Sari Kecamatan Waykhilau, Kabupaten Pesawaran, yang dikerjakan melalui anggaran Dana Desa (DD) tahun 2019 yang menelan dana sebesar 58 juta rupiah, diduga asal jadi. Pasalnya, sebagian jalan rabat beton tepatnya di Dusun Dua, dan Dusun Tiga sudah banyak yang rusak.

Rabat Beton yang di anggarkan 58.000.000,tersebut kini sudah mengelupas semua.Kamis-4-Maret-2021.

Suseno, dan warga masyarakat desa Gunung Sari, diantaranya. H, Jangi, Sukarno, Ruddin menduga pembangunan rabat beton di desa tersebut banyak kejanggalan dan tidak adanya transparansi.

“Jalan tersebut baru bebrapa bulan selesai pengerjaannya namun sudah mengalami kerusakan. Hal ini jelas membuktikan bahwa pekerjaan pembangunan jalan rabat beton itu asal jadi dan terkesan amburadul,” Suseno.

Sebagai masyarakat di desa Gunung Sari, dirinya merasa sangat kecewa dengan kondisi pembangunan di desa itu. Terlebih, di lokasi pembangunan tidak dipasang papan informasi baik mengenai besaran anggaran dan sebagainya, sehingga spekulasi masyarakat mengenai tidak transparannya pekerjaan itu memiliki dasar.

Ditambahkannya, selain sudah banyak yang rusak, pembangunan jalan rabat beton itu juga diduga tidak sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), seperti tidak menggunakan batu split

Dikatakannya, pembangunan rabat beton di di dusun 2 dan dusun 3 itu juga sudah pernah melaporkan beberapa aitem yang di duga fiktif dan asal-asalan tersebut ke pihak inspektorat kabupaten Pesawaran.

Masyarakat meminta agar Inspektorat Kabupaten Pesawaran mengaudit Dana Desa Gunung Sari yang diduga banyak penyelewenganya.

“Tapi pada waktu itu sudah beberapa kali kami masyarakat datang melaporkan ke kantor inspektorat,Pesawaran tapi tidak pernah ada yang mengubris, kata yang jaga Kepala inspektorat sedang Dinas luar iya mas seno nanti kalau kepala inspektorat ada mas kami gubungi,” ujar Suseso menirukan penjaga kantor Inspektorat.

Hinga saat ini, lanjutnya, belum pernah ada yang memberikan kabar ataupun menindaklanjuti persoalan itu dan melakukan pengecekan langsung pembangunan jalan rabat beton dan beberapa aitem yang diduga fiktif itu.

“Kami sebagai masyarakat tentu ingin pembangunan di Desa ini bisa maksimal serta berkualitas karena untuk kepentingan masyarakat, dan juga perangkat Desa bisa lebih transparan dalam penggunaan anggaran terutama yang bersumber dari DD itu,” jelasnya.

Saat hendak dikonfirmasi, kepala desa Gunung Sari Haytul Haqi tidak berada di ruang kerjanya.

Salah satu Kepala Dusun yang ditemui oleh awak media dikantor desa setempat mengatakan, terkait dengan pekerjaan rabat beton yang di keluhkan oleh masyarakat tersebut, baik di dusun Dua dan dusun Tiga itu menggunakan batu split namun tidak banyak.

“Batas ukuranya memang tidak sesuai dengan aturan dari takaran pasir semen dan batu seplit yang seharusnya hanya buat satu meter itu di jadikan 4 meter gitu mas, sebenarnya pake batu seplitnya tapi tidak sesuai aturan, karna pada saat itu yang mengerjakan pun bukan warga yang ada di dusun itu mas,” kata dia yang enggan disebutkan identitasnya.

Dirinya juga mengeluhkan sikap arogansi Kepala Desa Gunung Sari dan tidak ingin mendengarkan masukan dari aparatur pekon dan masyarakat setempat.(Udin)

Pesawaran (SL)-Badan Usaha Milik Desa (BumDes) yang dianggarkan melalui dana desa (DD) sejatinya diperuntukkan bagi kesejahteraan masyarakat serta menopang pendapatan sebuah desa secara mandiri.

Namun, hal tersebut tidak terwujud di desa Gunung Sari, Kecamatan Way Khilau, Kabupaten Pesawara. Pasalnya Warga desa Gunung Sari, kecamatan Waykhilau, Kabupaten Pesawaran, mempertanyakan Badan Usaha Milik Desa (BumDes), yang diduga berstatus fiktif. lantaran, ada anggaran dana, namun bentuk fisik usahanya tidak ada.

BumDes yang menggunakan DD tahun anggaran 2017 hingga 2019 sangat tidak jelas pengaplikasian nya. Mulai dari pengelolaan hingga barang-barang yang dikelolanya. Masyarakat setempat menilai Bumdes tersebut terkesan menguap begitu saja tanpa memberikan kontribusi bagi masyarakat, bahkan cenderung berpotensi diselewengkan.

“BUMDES yang memakai anggaran dana desa tahun 2017.2018 sampai dengan tahun 2019 tidak jelas statusnya, baik siapa pengelolanya maupun barang yang dikelola, sama-sama simpang siur, padahal jelas pada 2017.2018 sampai 2019 ada anggaran untuk BUMDES tersebut,” ungkap Suseno Rabu, 3 Maret 2021.

Menurutnya, setiap tahun pemerintah Desa menganggarkan dana untuk Bumdes Melati yang di Ketuai oleh Giono yang merupakan orang tua dari Kepala Desa tersebut.

“Jadi kami sebagai masyarakat tidak pernah tau Seperti apa pengelolan Badan usaha milik desa di sini .pada tahun 2017.Di anggarkan sekitar Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah). Terus di tahun 2018, Rp.60,000.000 (Enam Puluh Juta Rupiah), dan pada tahun 2019, ada Dana Gadis senilai 100.000.000 (Seratus Juta Rupiah), yang diperuntukkanya untuk membeli Padi kemudian di olah menjadi Beras, tapi yang jadi pertanyaan kami mas, sebagai warga masyarakat desa Gunung sari kantor BUMDES nya dimana pengolahan Padi nya dimana sampai saat ini kesemua itu tidak ada kejelasan nya mas,” ujar Mas Seno sapaan akrab pria 50 tahun itu.

Ia menambahkan, jika memang harus dibawa ke jalur hukum, maka dirinya siap untuk bersaksi, terkait dugaan penyelewengan anggaran BUMDES Melati ini.

Seno berharap, ini akan menjadi perhatian pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah kabupaten, karena di desa Gunung Sari, banyak terdapat permasalahan yang diantaranya penyalahgunaan anggaran dan wewenang.

“Mohon untuk menjadi perhatian pemerintah pusat dan kabupaten, karena disini (Desa gunung sari ), berpotensi terdapat kasus permasalahan menyangkut penyalahgunaan anggaran dan wewenang”, terangnya.

Seno menjelaskan, Selain BUMDES ada beberapa aitem diantara nya Pada tahun 2019, yang lalu ada anggaran untuk Destinasi wisata senilai.Rp.154.000.000 (Seratus Lima Puluh Empat Juta Rupiah.

“Sedangkan itupun tidah jelas keberadaanya, dulu pernah ada di lapangan deket puskes itupun hanya payung – payung saja dan pengurukan tanah itupun sudah ada dari sebelumnya,” ungkapnya.

Ia juga menilai jika budidaya ikan Lele yang dilakukan di Gunung Batu karena pada saat musim panas, air akan kering. “Jadiitu dugaan hanya Destinasi akal akalan saja,” pungkasnya.

Sementara Kepala Desa (Kades) Gunung Sari Hayatul Haqi, saat akan dikonfirmasi awak media, tidak berada di kantornya, saat di sambingi ke kediamannya pun begitu, awak media tak menemukan Hayatul. Saat di hubungi melalui telepon nomor Kades tidak aktif.

Menurut salah satu Kepala Dusun Desa Gunung Sari yang enggan disebutkan identitasnya membenarkan adanya Bumdes yang tidak jelas peruntukanya. “Saya ini mas walupun sebagai Kadus tidak tau menau soal anggaran apapun,” ungkapnya.

“Destinasi Wisata iya benar mas itu saya yang pasang memang hanya ada payung- payung kemudian ada grobak makanan,sejumlah tujuh buah, dan di sekelilingnya dipasangi umbul-umbul,” imbuhnya.

Gerobak tersebut menurutnya diperutukkan jual Bakso dan cincau dan digunakan hanya selama satu bulan saja. Hingga saat ini gerobak tersebut di pakai masing-masing masyarakat.

“Saya dengar ada penjual Tahu keliling bahwa dia di kasih modal sama lurah nya,” pungkasnya.

Pesawaran (SL)-Anggota Fraksi PDI Perjuangan MPR/DPR RI RI Endro Suswantoro Yahman mengingatkan masyarakat bahwa sudah meneguhkan Jalan demokrasi dalam kehidupan bernegara untuk menuju masyarakat adil dan makmur.

“Demokrasi sebagai cara untuk membangun bangsa dan negara ini. Corak Demokrasi seperti apa, yaitu Demokrasi Pancasila,” ungkap Anggota Komisi II DPR RI ini dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI di Desa Sinar Bandung, Kecamatan Negeri Katon, Pesawaran, Lampung, Sabtu 20 Februari 2021

Endro menuturkan, Demokrasi Pancasila adalah Demokrasi yang secara konsisten mengaktualisasikan atau menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam menata kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurutnya, masyarakat dapat menilai Pemimpin maupun Wakil Rakyat hasil pilihannya, mulai dari kepala desa, atau kepala daerah yang baru saja terpilih dalam Pilkada serentak Desember 2020, wakil rakyat hasil pemilu legislatif 2019.

“Pemimpin yang dipilih dalam Demokrasi Pancasila haruslah pemimpin yang mampu melayani, mengayomi masyarakat, mampu memperjuangkan aspirasi dan memberikan solusi atas persoalan rakyat yang dipimpinnya maupun yang diwakilinya. Jabatan atau tahta yang diperoleh dalam system demokrasi dipersembahkan untuk rakyat,” ungkapnya.

Karena, lanjut Anggota DPR RI yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran ini, ke depan banyak peraturan-peraturan pemerintah (PP) pusat yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja perlu disosialisasikan dan tentunya peraturan daerah juga pasti harus menyesuaikannya.

“Tujuan didirikan negara Republik Indonesi sudah jelas tersurat dalam Pembukaan UUD 1945 serta dalam sila ke-5 Pancasila yaitu keadilan social bagi seluruh rakyat Indonesia,” paparnya.

“Apalagi saya mendapat informasi bahwa di Desa Negeri Katon banyak permasalahan mengenai pertanahan antara lain rakyat kebingungan dan kesulitan memperoleh informasi prosedur memecah sertifikat tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Pesawaran (Kanta BPN),” ujar Endro S. Yahman.

“Disinilah diuji dan dinilai kepemimpinan dari seorang pemimpin, juga dinilai dan diuji anggota DPR yang merupakan wakil rakyat apakah mampu membantu menyelesaikan persoalan masyarakat, ataukah justru lari dari tanggung jawabnya,” jelas Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Lampung I ini.

Sertifikat tanah adalah bukti kepemilikan yang sah atas tanah, dan sebagai asset untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat menuju kesejahteraan dan kemakmuran sesuai dengan tujuan negara.

“Di sinilah fungsi pengawasan DPR RI menjadi begitu penting. Karena masyarakat bisa melaporkan, mengeluhkan persoalan-persoalan yang ada untuk diperjuangkan mulai dari daerah hingga di tingkat Pusat,” himbaunya.

Disi lain, masyarakat juga bisa mengedepankan nilai-nilai setiap sila pada Pancasila untuk menilai serta mengkritisi kelayakan pemimpin atau Wakil Rakyat yang telah dipilihnya, untuk dipertimbangkan apakah dimasa depan akan mencabut mandatnya ataukah menitipkan mandatnya lagi.

“Apakah kebijakan-kebijakannya atau pernyataan-pernyataannya bertentangan dengan sila-sila dalam Pancasila atau tidak. Konsisten dengan komitmennya kepada rakyat atau tidak,” ungkapnya.

Anggota Komisi II DPR RI ini menilai 4 Pilar MPR RI (Pancasila, UUD NRI 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI) penting menjadi pegangan masyarakat dalam menentukan dan mengawasi pemimpin  dalam berbagai level pemilihan pemimpin dari tingkat RT/RW, Desa, Kabupaten, hingga Tingkat Pusat dalam Pemilu.

“Karena itu saya sarankan dimasa depan, sebaiknya masyarakat tidak “grusa-grusu” dalam menjatuhkan pilihan calon pemimpin atau wakil rakyat/DPR RI di tingkat Pusat. Pilihlah mereka yang betul-betul bisa menyalurkan aspirasi, memberikan solusi, mendampingi Bapak/Ibu selama lima tahun ke depan,” usul Anggota MPR/DPR RI yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Pesawaran ini.

Karena, imbuhnya, dalam system demokrasi yang kita anut sekarang ini, bagaimana nasib rakyat ke depan sudah dikembalikan lagi ke rakyat lewat pemilu langsung. Artinya, pemilihan Pemimpin dan Wakil Rakyat dikembalikan ke rakyat secara orang per orang.

“Jangan sampai setelah pemimpin atau Wakil Rakyat yang dipilih itu terpilih, tapi kemudian selama menjabat tidak pernah datang menyerap apirasi Bapak/Ibu, disisi lain ada masalah kerakyatan tapi tidak mau turun,” pungkas Endro S. Yahman.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Iptu Gunanto dari Polsek Negeri Katon, Kepala Desa Sinar Bandung Hasan Basri, Badan Perwakilan Desa (BPD) Solihin , Babinsa dan Babinkamtibmas Desa Sinarbandung.(Wagiman)